Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • Penahanan Bos Telegram Picu Debat Soal Kebebasan di Medsos

    Penahanan Bos Telegram Picu Debat Soal Kebebasan di Medsos

    Paris –

    Apa yang harus dilakukan terhadap platform media sosial yang tidak mematuhi pihak berwenang dalam memerangi konten berbahaya? Pertanyaan itu menjadi inti perdebatan yang dipicu oleh penangkapan dan penyelidikan CEO Telegram Pavel Durov di Prancis.

    “Ini tentang apa yang dilakukan negara-negara anggota Uni Eropa dan UE, atau negara-negara demokrasi lainnya, terhadap platform yang tidak mematuhi aturan dan menolak memberikan informasi kepada pihak berwenang,” kata Julian Jaursch, seorang pakar regulasi platform di lembaga think tank Interface yang berbasis di Berlin, kepada DW.

    Durov ditahan pada 24 Agustus di bandara Le Bourget, Paris, setelah tiba dengan jet pribadinya dari Azerbaijan.

    Setelah lebih dari 80 jam dalam tahanan polisi, dia dibebaskan dan secara resmi diselidiki karena membiarkan konten berbahaya menyebar di jaringannya.

    Sejak penangkapannya, para pendukung Durov, termasuk multimiliarder Elon Musk, mengutuk tindakan otoritas Prancis sebagai langkah penyensoran. Pemerintah di Paris telah membantah tuduhan ini, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di X bahwa penangkapan itu “sama sekali bukan keputusan politik.”

    Namun, para pendukung hak digital mengatakan kepada DW bahwa tindakan otoritas Prancis itu terasa meresahkan, dan memperingatkan bahwa kasus tersebut dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk memaksa jejaring sosial mematuhi permintaan politik atau bahkan melanggar hukum.

    “Hal itu juga dapat menyebabkan media sosial dan platform komunikasi lain mengadopsi langkah-langkah moderasi konten yang lebih ketat yang dapat mengarah pada penyensoran,” Natalia Krapiva, penasihat hukum-teknologi senior di kelompok hak digital Access Now, mengatakan kepada DW.

    Alat pro-demokrasi dan surga kriminal

    Telegram, berbeda dengan raksasa media sosial lainnya, dikenal karena tidak ikut campur memoderasi konten. Kebebasan ini menjadikan Telegram sebagai instrumen utama bagi para aktivis pro-demokrasi dari Iran hingga Hong Kong untuk mengorganisir protes.

    Namun, Telegram juga menjadi tempat berlindung bagi para ekstremis dan penganut teori konspirasi, serta kelompok kriminal di dunia maya. Pihak berwenang Prancis mulai menyelidiki Telegram setelah perusahaan tersebut mengabaikan sebagian besar permintaan untuk bekerja sama dalam menuntut kejahatan yang dilakukan via Telegram, tulis kantor kejaksaan Paris menjelaskan dalam sebuah pernyataan pers.

    Ketika pihak berwenang Prancis membebaskan Durov dari tahanan, mereka mengumumkan bahwa dia diselidiki atas serangkaian kejahatan. Kejahatan tersebut termasuk dugaan keterlibatan dalam menjalankan platform daring yang memfasilitasi transaksi ilegal, menyebarkan materi yang menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak-anak, meningkatkan perdagangan narkoba, penipuan, dan menyediakan layanan pesan terenkripsi tanpa lisensi.

    Menanggapi hal tersebut, salah satu pengacara Durov mengatakan kepada wartawan bahwa “sangat tidak masuk akal untuk berpikir bahwa pemilik jejaring sosial dapat terlibat dalam tindakan kriminal yang tidak menyangkut dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

    Langkah lanjutan di Prancis dan Uni Eropa

    Dalam sistem peradilan Prancis, penyelidikan formal merupakan prasyarat agar suatu kasus dapat dibawa ke pengadilan, tetapi tidak menjamin bahwa persidangan akan berlangsung. Jika pihak berwenang memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti, kasus tersebut dapat dibatalkan sebelum persidangan.

    Untuk sementara waktu, Durov tidak diizinkan meninggalkan Prancis. Dia harus melapor ke polisi dua kali seminggu, menurut pernyataan jaksa penuntut.

    Seiring dengan semakin gencarnya investigasi di Prancis, perhatian juga beralih ke Uni Eropa, yang memimpin upaya untuk mengatur platform daring di 27 negara anggota.

    Pada akhir tahun 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Layanan Digital, DSA, kerangka regulasi menyeluruh yang dirancang untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial atas apa yang terjadi di platform mereka.

    Jan Penfrat, penasihat kebijakan senior di organisasi hak digital EDRi yang berbasis di Brussels, menekankan perlunya Uni Eropa untuk menegakkan DSA dan menangani peran Telegram.

    “Dengan semua mata tertuju pada Telegram dan situasi di Prancis, otoritas Uni Eropa perlu bertindak sekarang,” kata Penfrat kepada DW. “Jika tidak, orang-orang akan mulai melihat DSA sebagai macan kertas.”

    Pertanyaan utama berkisar pada jumlah orang yang menggunakan Telegram di Uni Eropa. Di bawah DSA, platform dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif dianggap sebagai “platform yang sangat besar” dan harus mematuhi peraturan yang lebih ketat. Pada bulan Februari, Telegram melaporkan bahwa mereka memiliki 41 juta pengguna di Uni Eropa.

    Uni Eropa kini tengah menyelidiki apakah Telegram memberikan angka pengguna yang tidak akurat. Jika pihak berwenang menemukan bahwa perusahaan tersebut telah mengecilkan keberadaannya, Telegram dapat menghadapi berbagai tindakan dan hukuman.

    “DSA masih baru dan banyak alatnya yang belum diuji, tetapi DSA mencakup beberapa tindakan untuk memaksa Telegram agar bekerja sama lebih baik dengan pihak berwenang,” kata Penfrat kepada DW. “Telegram akan menguji DSA dalam salah satu ujian besar pertamanya.”

    (rzn/hp)

    (nvc/nvc)

  • Partai Kiri Garis Keras Prancis Cari Dukungan untuk Pemakzulan Macron

    Partai Kiri Garis Keras Prancis Cari Dukungan untuk Pemakzulan Macron

    Paris –

    Partai sayap kiri garis keras, France Unbowed, meminta kelompok politik lain untuk mendukung upayanya yang sebenarnya hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Mereka menuding Macron melakukan ‘kegagalan serius’ dalam tugas konstitusionalnya.

    Dilansir AFP, Minggu (1/9/2024), Macron telah berselisih dengan France Unbowed (LFI) dan sekutu-sekutunya dari Partai Hijau, Sosialis, dan Komunis atas penolakannya untuk menunjuk kandidat mereka, Lucie Castets, sebagai Perdana Menteri setelah pemilihan parlemen bulan Juli yang tidak menghasilkan suara mayoritas.

    Aliansi NFP memenangkan kursi terbanyak, namun tidak ada satu blok pun yang memiliki mayoritas di majelis yang sebagian besar terbagi antara sayap kiri, kaum sentris Macron, dan National Rally (RN) sayap kanan garis keras.

    “Majelis Nasional (majelis rendah) dan Senat dapat dan harus membela demokrasi terhadap kecenderungan otoriter presiden” tulis anggota parlemen LFI dalam rancangan resolusi pemakzulan.

    Pemimpin parlemen mereka Mathilde Panot mengatakan mereka telah mengirim dokumen tersebut ke anggota parlemen lain untuk mengumpulkan tanda tangan.

    Setiap upaya untuk menggulingkan Macron melalui proses pemakzulan yang diuraikan dalam Pasal 68 konstitusi Prancis menghadapi rintangan yang tinggi untuk mencapai keberhasilan. Pada akhirnya, upaya pemakzulan Presiden Prancis membutuhkan persetujuan dari dua pertiga anggota Majelis dan Senat.

    LFI berpendapat bahwa bukan tugas Presiden untuk ‘berdagang politik’, dengan mengacu pada upaya Macron sejak Juli untuk menemukan Perdana Menteri yang tidak akan langsung digulingkan dalam mosi tidak percaya.

    Macron telah membenarkan penolakannya untuk menunjuk Castets sebagai kepala pemerintahan dengan mengatakan bahwa merupakan tugasnya untuk memastikan ‘stabilitas kelembagaan’.

    Simak video ‘Presiden Prancis Tegaskan Tak Ada Muatan Politik dalam Penangkapan Pavel Durov’:

    (haf/imk)

  • Jet Rafale Tabrakan di Udara Prancis, 2 Pilot Tewas

    Jet Rafale Tabrakan di Udara Prancis, 2 Pilot Tewas

    Jakarta –

    Dua jet rafale bertabrakan di wilayah udara Prancis bagian timur. Kecelakaan jet tempur itu mengakibatkan dua pilot tewas.

    Dilansir AFP, Kamis (15/8/2024), salah satu pilot jet itu ada terlontar setelah kecelakaan terjadi, namun hingga kini pilot itu tidak ditemukan. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun berduka atas meninggalnya dua pilot itu.

    “Kami berduka atas kematian Kapten Sebastien Mabire dan Letnan Matthis Laurens dalam kecelakaan udara dalam misi pelatihan Rafale,” ujar Macron.

    “Bangsa ini berbagi kesedihan dengan keluarga dan saudara seperjuangan mereka di Pangkalan Udara 113 di Saint-Dizier,” imbuhnya.

    Menurut, Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu dalam kecelakaan ini satu pilot ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga saat ini belum diketahui jelas penyebab tabrakan di Colombey-les-Belles, sebuah kota di timur laut Prancis itu.

    “Salah satu pilot ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat,” kata Lecornu.

    Pesawat tempur “multi-peran” supersonik Rafale – yang digunakan untuk memburu pesawat musuh, menyerang sasaran darat dan laut, melakukan pengintaian dan bahkan membawa hulu ledak nuklir Perancis – telah menjadi produk terlaris bagi industri senjata Perancis.

    “Kami mendengar suara keras, sekitar pukul 12.30 siang (10.30 GMT),” kata Patrice Bonneaux kepada AFP.

    Dia mengatakan suara itu bukan dentuman sonik seperti yang biasa terjadi pada jet tempur yang memecahkan penghalang suara. “Itu adalah suara yang aneh, suara perkusi”.

    “Saya berasumsi ada dua pesawat yang bertabrakan, tapi kami tidak mempercayainya,” katanya.

    Lihat juga Video ‘Khawatir Perang Pecah, Prancis Minta Warganya Tinggalkan Lebanon’:

    (zap/yld)

  • Macron Minta Negara-negara di Timur Tengah Hindari Eskalasi Konflik

    Macron Minta Negara-negara di Timur Tengah Hindari Eskalasi Konflik

    Paris –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan agar Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menahan diri meski Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dibunuh. Macron berharap semua pihak mengindari eskalasi konflik.

    Dilansir AFP, Selasa (6/8/2024), seruan tersebut disampaikan Macron ketika bertemu Presiden Mohamed bin Zayed dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Dia menyampaikan betapa pentingnya para pemimpin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi untuk menghindari eskalasi di Timur Tengah.

    “Saya telah berbicara dengan Presiden Mohamed bin Zayed dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengenai situasi di Timur Tengah. Kami menyerukan semua pihak untuk bertanggung jawab dan menahan diri untuk menghindari konflik regional,” tulisnya dalam postingan media sosial.

    Dia memastikan eskalasi konflik bukan keinginan siapapun. “Eskalasi bukanlah kepentingan siapa pun,” imbuh dia.

    Sebagai informasi, kekhawatiran akan adanya pembalasan terhadap Israel semakin meningkat setelah pembunuhan pemimpin politik kelompok militan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh, pada pekan lalu di Teheran. Iran dan sekutunya pun menyalahkan Israel terkait tewasnya Haniyeh.

    Pembunuhan Haniyeh terjadi hampir 10 bulan setelah serangan militer Israel yang menghancurkan Jalur Gaza, dan dipicu oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel selatan.

    (maa/maa)

  • Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Jakarta –

    Setelah pemilihan parlemen Eropa pada Juni, pemilih Perancis menyaksikan dua perkembangan mengejutkan di dalam negeri. Pertama, mengingat kekalahan yang dideritanya dalam pemilu Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk membubarkan parlemen Prancis, Majelis Nasional, dan menggelar pemilu cepat.

    Sehari kemudian, kelompok kiri politik Perancis, yang biasanya terpecah menjadi beberapa partai kecil, mengumumkan, mereka membentuk aliansi baru, Front Populer Baru / New Popular Front (NFP) untuk mencegah National Rally (RN) yang berhaluan sayap kanan untuk menang dalam pemilu.

    Kelompok kiri tampaknya telah mencapai tujuan tersebut, setelah berhasil memenangkan pemilu putaran kedua pada Minggu (07/7) dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen. “Front Populer Baru siap untuk memerintah,” kata Jean-Luc Melenchon, ketua partai terbesar NFP, partai sayap kiri France Unbowed (LFI), pada Minggu malam.

    Marine Tondelier, presiden Partai Hijau dan salah satu penggagas aliansi NFP, mendukung klaim Melenchon, “Kami menang, dan sekarang, kami akan memerintah,” katanya menanggapi hasil pemilu.

    Dia didukung oleh Olivier Faure, ketua Partai Sosialis, yang mengatakan, “Front Populer Baru harus memimpin babak baru dalam sejarah kita.” Pidatonya juga mengungkapkan hambatan apa yang mungkin ada di depan aliansi kiri. Faure tidak ingin berkolaborasi dengan aliansi ramah bisnis yang didukung oleh kelompok tengah yang diinisiasi Macron, “Together”.

    Siapa yang berada di aliansi kiri?

    Dalam aliansi NFP, Partai Sosialis memiliki pengalaman paling banyak dalam pemerintahan, dengan Francois Mitterrand (1981-1995) dan Francois Hollande (2012-2017), keduanya pernah menjabat sebagai presiden.

    Partai ini juga mempunyai pengalaman memerintah berdasarkan peraturan pembagian kekuasaan yang dikenal di Perancis sebagai “kohabitasi,” dimana partai yang dipimpin oleh presiden tidak memiliki mayoritas mutlak di parlemen dan harus bekerja sama dengan pemerintah oposisi. Hal ini terjadi antara tahun 1997 dan 2002, ketika Perdana Menteri Sosialis Lionel Jospin bertugas di bawah Presiden Konservatif Jacques Chirac.

    Di masa lalu, Melenchon menuai kritik dengan pernyataan tentang operasi militer Israel di Gaza yang ditafsirkan sebagai antisemit. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, ia mengaku memahami klaim Moskow yang merasa terancam oleh perluasan aliansi militer NATO.

    Secara keseluruhan, Melenchon mengkritik komando militer terpadu NATO, dan ia berulang kali merekomendasikan Prancis untuk mundur dari aliansi militer itu.

    Di belakang LFI dan Sosialis, Partai Hijau, yang secara resmi dikenal sebagai Ekologi Eropa – Partai Hijau (EELV), adalah partai terkuat berikutnya dalam aliansi tersebut. Diikuti oleh Partai Komunis Perancis (PCF) dan sejumlah partai kecil lainnya, termasuk sebuah faksi kecil yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah seberang laut Polinesia Prancis di Pasifik Selatan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Akankah aliansi baru ini mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya?

    Aliansi baru ini kini bergabung dengan daftar panjang upaya serupa di masa lalu yang menyatukan kelompok kiri untuk memerintah. Pada tahun 2022, misalnya, Melenchon meminta partai-partai sayap kiri Prancis untuk berkampanye bersama ketika Presiden Macron berhadapan dengan populis sayap kanan Marine Le Pen dari National Rally (RN) dalam pemilu terakhir di negara itu.

    Saat itu, Persatuan Ekologis dan Sosial Populer (NUPES) yang dipimpin Melenchon menjadi kelompok terkuat kedua di parlemen, namun gagal mewujudkan posisinya menjadi kekuatan politik, karena kaum Sosialis, Komunis, dan Hijau terbukti enggan mengorbankan kedaulatan partainya masing-masing untuk bergabung dengan kelompok tersebut yang beraliansi oposisi formal di bawah kepemimpinan Melenchon.

    Namun keadaannya berbeda kali ini. Melenchon tidak lagi menjadi tokoh utama dalam aliansi tersebut. Sebaliknya, para ketua dari masing-masing partai dalam aliansi tersebut telah berkumpul untuk membentuk kepemimpinan kolektif.

    Sophie Pornschlegel, pakar kebijakan di lembaga intelektual Eropa Jacques Delors yang berbasis di Brussels, yakin aliansi baru ini memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik dibandingkan pendahulunya.

    “Mereka mempunyai alasan yang lebih baik untuk tetap bersatu,” jelasnya, “karena mereka sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan kekuasaan eksekutif.” Dia juga menunjukkan bahwa Partai Sosialis telah memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam aliansi tersebut setelah pemilu, dan bahwa generasi muda dari politisi yang tidak terlalu egosentris kini telah mengambil alih kekuasaan di partainya masing-masing.

    Akankah aliansi menjadi koalisi?

    Masih harus dilihat apakah aliansi sayap kiri yang baru akan mampu mengubah keberhasilan pemilu hari Minggu menjadi kekuatan politik yang nyata. Sebelum pemilu, perwakilan dari beberapa partai dalam aliansi tersebut telah berbicara tentang sikap mendukung pemerintahan yang bersatu dengan Macron dan menentang Le Pen.

    Meskipun LFI yang dipimpin Melenchon tampaknya tidak mau berkompromi dengan beberapa tuntutan politiknya, Macron telah memberi isyarat bahwa ia tidak mau bekerja sama dengan Melenchon.

    “Pertanyaannya sebenarnya adalah, siapa yang akan menerima posisi apa di pemerintahan baru,” kata Pornschlegel. “Tidak mungkin [France Unbowed] akan menunjuk perdana menteri berikutnya, karena Macron tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun negosiasi masih berlangsung, jadi masih sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi.”

    Aliansi NFP mengatakan mereka ingin memilih calon perdana menteri minggu ini. Namun Tondelier menambahkan, pertanyaan yang lebih penting adalah, “Kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan baru?” (rs/as)

    (ita/ita)

  • Meleset dari Prediksi, Sayap Kiri Prancis Unggul dalam Pemilu

    Meleset dari Prediksi, Sayap Kiri Prancis Unggul dalam Pemilu

    Selamat hari Senin! Selalu sehat dan semangat memulai pekan yang baru ini.

    Berikut sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi selama 24 jam terakhir yang telah kami rangkumkan untuk Anda.

    Dunia Hari Ini, edisi 8 Juli 2024, kami awali dari benua Eropa.

    Kejutan dari Pemilu Prancis

    Pemungutan suara di Prancis sudah ditutup, dengan proyeksi koalisi sayap kiri yang tak terduga memenangkan kursi parlemen terbanyak dalam pemilihan putaran kedua.

    Proyeksi mengejutkan ini menempatkan aliansi tengah Presiden Emmanuel Macron di posisi kedua dan sayap kanan di posisi ketiga.

    Partai sayap kanan Nasional secara drastis meningkatkan jumlah kursi di parlemen, namun masih jauh dari harapan.

    Tidak adanya suara mayoritas dalam aliansi mana pun diprediksi akan menempatkan Prancis ke dalam kekacauan politik dan ekonomi.

    Serangan Israel tewaskan petinggi Hamas

    Layanan Darurat Sipil Gaza mengatakan pejabat senior Hamas Ehab al-Ghussein tewas bersama tiga orang lainnya dalam serangan udara di sebuah sekolah, yang dikelola gereja di bagian barat Kota Gaza, juga tempat menampung keluarga-keluarga pengungsi.

    Ehab, usia 45 tahun, adalah wakil menteri tenaga kerja yang ditunjuk Hamas di wilayah kantong Palestina.

    Sebelumnya ia adalah juru bicara kementerian dalam negeri yang dikelola Hamas, dan tetap menjadi tokoh administratif utama.

    Istri dan anak Ehab juga dilaporkan tewas akibat serangan Israel pada bulan Mei.

    Sepuluh Polisi diduga aniaya warga di Bali

    Kepala Bidang Humas Polda Bali Jansen Avitus Panjaitan mengatakan laporan terhadap 10 polisi tersebut bermula ketika jajaran Satreskrim Polres Klungkung membongkar dugaan jaringan pencurian atau penggelapan kendaraan bodong, dengan menyita 30 kendaraan bodong dan menangkap dua orang tersangka yang berperan membuat STNK palsu.

    Dalam operasi tersebut, polisi juga mendalami keterlibatan seseorang berinisial IWS, yang di rumahnya ditemukan 5 unit mobil.

    “Namun dalam proses interogasi mungkin ada perlakuan yang tidak sesuai prosedur terhadap IWS, hingga IWS mengaku disekap dan mendapatkan kekerasan hingga mengalami cacat permanen pada telinga sebelah kiri,” kata Jansen.

    Direktur LBH Bali Rezky Pratiwi mengatakan saat diperiksa, korban mengaku polisi memperlakukannya secara tidak manusiawi, mulai dari pakaiannya dilucuti, mata ditutupi lakban, dan tindakan penyiksaan lainnya.

    Jansen mengatakan pihaknya telah mendalami laporan IWS dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban, dan telah meminta keterangan dokter serta meneliti hasil Visum Et Repertum, juga mendatangi tempat kejadian perkara untuk memproses kasus ini.

    Inggris dan Belanda bertemu di semifinal Euro 2024

    Kesebelasan Inggris mengalahkan Swiss 5-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 membawa tim itu ke semifinal Euro2024 dan selangkah lagi ke final luar negeri pertama mereka.

    “Luar biasa. Banyak latihan yang dilakukan untuk mencapai momen itu,” kata Alexander-Arnold tentang penalti yang dia lakukan ke sudut atas gawang.

    Di semifinal yang akan berlangsung di Dortmund, Inggris akan bertemu tim oranye, Belanda.

    Dalam pertandingan Turki melawan Belanda, Turki sebenarnya memimpin pada menit ke-35 setelah Belanda gagal menyapu tendangan sudut.

    Tapi gol yang dicetak oleh Mert Muldur berhasil membawa Belanda ke babak selanjutnya setelah mengalahkan Turki 2-1, hari Sabtu kemarin.

    “Kami selangkah lebih dekat,” kata kapten Belanda, Virgil van Dijk.

  • Tak Terduga, Partai Kiri Menang Besar di Putaran Kedua Pemilu Prancis

    Tak Terduga, Partai Kiri Menang Besar di Putaran Kedua Pemilu Prancis

    Jakarta –

    Prancis akan hadapi kemungkinan parlemen yang menggantung setelah pemilihan pada Minggu (07/07), di mana aliansi sayap kiri secara tak terduga berhasil memenangkan perolehan suara, tetapi belum ada aliansi yang mendapatkan suara mayoritas mutlak.

    Aliansi kiri New Popular Front (NFP) diperkirakan mendapat 172-215 kursi dalam parlemen, sementara di posisi kedua ada aliansi tengah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mendapat 150-180 kursi.

    Para pemilih memberikan kemunduran besar bagi partai nasionalis ultrakanan Marine Le Pen, Rassemblement Nasional (RN). Jajak pendapat sebelumnya memperkirakan RN akan memenangkan putaran kedua, tapi partai itu justru berada di posisi ketiga, dengan 120-152 kursi di parlemen.

    PM Attal akan segera undur diri

    PM Gabriel Attal akan menawarkan pengunduran dirinya kepada Presiden Macron pada Senin (08/07), setelah partainya berada di posisi kedua.

    Attal juga mengatakan, jika pengunduran dirinya ditolak, dia siap untuk tetap menjabat “selama tugas menuntut,” di mana Olimpiade Paris 2024 akan segera dimulai dalam tiga minggu mendatang.

    Hasil putaran kedua ini juga menjadi pukulan telak bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berhaluan sentris, di mana sebelumnya dia menyerukan dilangsungkannya pemilihan cepat untuk menjernihkan situasi politiknya setelah partainya kalah dalam pemilihan Parlemen Eropa bulan lalu.

    Mantan Presiden Francois Hollande melaju ke Parlemen

    Mantan Presiden Prancis Francois Hollande akan menjadi salah satu anggota baru Majelis Nasional sebagai bagian dari aliansi NFP.

    “Saya tidak akan menjadi anggota parlemen pada umumnya, itu sudah jelas,” aku Hollande, mengingat latar belakangnya.

    Pria berusia 70 tahun itu bersaing memperebutkan kursi Correze di sebelah timur Bordeaux, dan mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa keputusannya untuk kembali berakar pada “situasi luar biasa” yang diciptakan ketika Emmanuel Macron menyerukan pemilihan cepat.

    Dia mengklaim proyeksi 43,1% suara pada putaran kedua, dibandingkan dengan 31,4% untuk kandidat RN Maitey Pouget, dan sekitar 25% untuk kandidat kanan-tengah Francois Dubois.

    Petahana Dubois adalah salah satu kandidat yang menolak mundur dari pemungutan suara putaran kedua meski menempati posisi ketiga pada putaran pertama. Di banyak daerah pemilihan, kandidat peringkat ketiga menarik diri agar tidak memecah belah suara yang lebih berhaluan kiri melawan RN.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Belum ada aliansi dengan suara mayoritas mutlak

    Di pemilihan legislatif kali ini, tidak ada satu pun partai yang mendapatkan cukup kursi untuk menjadi suara mayoritas mutlak di parlemen.

    Itu berarti, parlemen akan terbagi menjadi tiga kelompok politik utama, kiri, tengah, dan kanan, dengan sikap yang sangat berbeda terhadap berbagai isu dan tidak adanya rekam jejak kerja sama di antara ketiganya.

    Parlemen yang menggantung ini bisa mengancam kekacauan pada politik Prancis, untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai perdana menteri berikutnya.

    Presiden Macron mungkin akan memimpin negara ini bersama dengan perdana menteri yang akan banyak menentang kebijakan-kebijakan sentralnya.

    Apa komentar para pemimpin politik Prancis?

    Pemimpin aliansi kiri Jean-Luc Melenchon menyebut hasil pemilu ini adalah “kelegaan yang luar biasa bagi sebagian besar orang di negara kita.”

    Olivier Faure, dari Partai Sosialis yang tergabung dalam aliansi NFP, juga mengatakan “kita harus memulihkan negara ini dengan dasar yang lebih jelas dan NFP harus memimpin dalam babak baru sejarah itu.”

    Faure menambahkan seharusnya tidak ada “koalisi yang berlawanan” yang dibangun di atas kebijakan-kebijakan Macron.

    Sementara Presiden Sayap Kanan Jordan Bardella mengklaim bahwa “Prancis sedang dilempar ke tangan sayap kiri” dan mengutuk sayap kiri itu “aliansi yang tidak bermoral.” Sebelumnya, Bardella berharap menjadi kandidat kuat untuk jadi PM Prancis berikutnya.

    Bardella juga menuduh Macron “mendorong Prancis ke dalam ketidakpastian dan ketidakstabilan.” Le Pen mengatakan “kemenangan kami ini hanya tertunda.”

    Kantor Presiden Macron bahkan mengatakan pihaknya akan “menunggu” sebelum mengambil langkah untuk membentuk pemerintahan baru.

    kp/rs (Reuters, AP, AFP, dpa)

    (ita/ita)

  • Usia 28 Tahun, Jordan Bardella Berpeluang Jadi PM Prancis Termuda

    Usia 28 Tahun, Jordan Bardella Berpeluang Jadi PM Prancis Termuda

    Paris –

    Jordan Bardella dari partai sayap kanan jauh (far-left), National Rally (RN) baru berusia 28 tahun. Dia berpeluang menjadi Perdana Menteri Prancis termuda jika partainya menang pemilu.

    Dilansir AP, Minggu (7/7/2024), Bardella sudah membantu partainya meraih posisi terkuat saat ini.

    Partai RN, partainya Marine Le Pen, sudah menang di pemilu legislatif putaran pertama. Partai ini menonjol karena sikap nasionalisnya yang anti-imigran. Hari ini, Pileg Prancis putaran kedua sedang berlangsung.

    Dilansir BBC, Bardella punya karier politik yang cepat meroket, dari anak tidak lulus sekolah dan pengangguran dari pinggiran utara Paris ke partainya Le Pen, dan akhirnya menjadi Presiden Partai RN itu. Bardella berasal dari daerah Seine-Saint-Denis, wilayah tertinggal yang diliputi masalah narkoba, kemiskinan, dan ketidakteraturan kedatangan imigran.

    “Saya di politik karena segala yang saya lalui di hidup saya. Untuk menghentikan masalah itu menjadi kenormalan di seluruh Prancis. Karena apa yang terjadi di situ tidak normal,” ujar Bardella.

    Secara garis keturunan, Bardella sebenarnya juga punya nasab luar Prancis. Kedua orang tuanya adalah keturunan Italia, dan bapaknya punya nenek orang Aljazair. Namun, Bardella selanjutnya diasuh oleh ibunya.

    Usia dan pengalaman agaknya tidak diperhitungkan di kancah politik Prancis kiwari. Presiden Prancis Emmanuel Macron kini berusia 46 dan Perdana Menteri Prancis kini Gabriel Attal berusia 35 tahun.

    (dnu/imk)

  • Ratusan Caleg Prancis Undur Diri Demi Kalahkan Kandidat Populis Kanan

    Ratusan Caleg Prancis Undur Diri Demi Kalahkan Kandidat Populis Kanan

    Jakarta –

    Jumlah kandidat yang mengundurkan diri dari pemilihan umum legislatif di Prancis bersumber pada pantauan dan penghitungan kantor berita AFP, hingga berakhirnya tenggat pendaftaran pada Selasa (2/7) malam lalu.

    Karena tingginya angka partisipasi pada pencoblosan di hari Minggu (30/6), lebih dari 300 dari 577 daerah pemilihan meloloskan tiga kandidat yang kini harus beradu di putaran kedua.

    Dengan mengundurkan diri, kandidat di peringkat ketiga memperbesar peluang caleg lain untuk mengalahkan kandidat partai populis sayap kanan Rassemblement National, RN, yang saat ini memimpin di hampir separuh daerah pemilihan.

    Menurut perkiraan situs berita “Le Grand Continent”, pengunduran diri masal berpotensi menggagalkan peluang RN merebut mayoritas absolut di putaran kedua. Namun demikian, hasil pemilu sulit diperkirakan karena bergantung pada tingkat partisipasi dan besarnya jumlah pemilih mengambang.

    “Pada akhirnya, pemilih Prancis akan mengambil keputusan berdasarkan hati nurani mereka dan bukan berdasarkan rekomendasi pemilu,” kata seorang penasihat Presiden Emmanuel Macron. “Tetapi secara matematis, risiko mayoritas absolut untuk RN berkurang.”

    Tekad berkuasa Marine Le Pen

    Kantor Berita AFP melaporkan, daftar caleg yang mengundurkan diri mencakup 131 kandidat dari aliansi sayap kiri New Popular Front dan 82 dari aliansi tengah Together for the Republic. Beberapa kandidat dari partai politik lain juga mengundurkan diri karena berbagai alasan.

    Sementara itu, Rassemblement National bersikeras membentuk pemerintahan selanjutnya di Paris meski tanpa mayoritas absolut. Pemimpin RN Marine Le Pen mengklaim pihaknya akan bekerja sama dengan partai politik lain dan melibatkan berbagai kelompok.

    Pernyataannya itu menjauhkan Le Pen dari koridor yang digariskan Ketua Umum RN Jordan Bardella, yang menegaskan hanya akan mengklaim jabatan perdana menteri jika mendapat suara mayoritas.

    “Jika kami memiliki sekitar 270 kursi dan masih membutuhkan 19 anggota parlemen, maka kami akan mendekati yang lain,” kata Le Pen. “Beberapa anggota parlemen sayap kanan dan sayap kiri telah menunjukkan kedekatan dengan posisi kami.”

    Aliansi melawan populisme kanan

    Pembagian kursi di Majelis Nasional akan diputuskan dalam pemilihan putaran kedua Minggu depan. Untuk mencapai mayoritas absolut, dibutuhkan 289 dari 577 kursi di parlemen.

    Pemilu dini di Prancis diumumkan Presiden Emmanuel Macron pada 9 Juni lalu. Dia membubarkan parlemen setelah aliansi populis kanan National Rally memenangkan lebih dari 31 persen suara dalam pemilihan Parlemen Eropa, mengalahkan blok sentris yang dipimpinnya.

    Jajak pendapat oleh lembaga riset Toluna Harris Interactive yang dirilis pada Rabu (3/7), memperkirakan RN hanya akan meraih 190 hingga 220 kursi di parlemen. Adapun aliansi sayap kiri yang disebut Front Populer Baru diprediksi mendapat antara 159 dan 183 kursi, sementara kubu presiden yang berhaluan tengah meraih 110 hingga 135 kursi.

    Demi mengalahkan RN, Macron membentuk “Fron Republik” dengan niat menyatukan kekuatan demi menghadang populisme kanan.

    “Ada satu blok yang dapat memperoleh mayoritas mutlak dan digolongkan sebagai kelompok ekstrim kanan,” kata Perdana Menteri Gabriel Attal kepada radio France Inter. “Apa yang dipertaruhkan di pemilu putaran kedua pada Minggu malam adalah melakukan segalanya agar kelompok ekstrem kanan tidak mendapatkan mayoritas mutlak,” katanya.

    “Adalah hal menjengkelkan bagi banyak pemilih Prancis untuk memberikan suara secara terpaksa demi mencegah RN, imbuhnya. “Tapi ini sudah merupakan tanggung jawab kita semua.”

    rzn/as (afp,dpa)

    (ita/ita)

  • Hasil Pemilu di Prancis Ancaman Bagi Poros Paris-Berlin?

    Hasil Pemilu di Prancis Ancaman Bagi Poros Paris-Berlin?

    Jakarta –

    Setelah putaran pertama pemilu di Prancis, kekhawatiran di kalangan politik Jerman makin meningkat. Ricarda Lang dari Partai Hijau dan Mario Voigt dari CDU dalam wawancara mengatakan, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kesalahan ketika memutuskan pembubaran parlemen dan pemilu baru.

    Menjelang pemilu, pemimpin partai ultra kanan Rassemblement National (RN) Jordan Bardella mengatakan, sebagai kepala pemerintahan dia tidak akan langsung mengubah apapun dalam hubungan Prancis-Jerman.

    Tapi pakar Prancis dari Berlin Science and Politics Foundation SWP, Ronja Kempin, tidak yakin. RN selalu “sangat kritis terhadap Jerman, terkadang hampir anti-Jerman. Macron dituduh menjual kepentingan Prancis ke Jerman dan mereka ingin membalikkan hal tersebut segera setelah ada opsi untuk berkuasa,” kata Kempin.

    RN juga selama ini menolak proyek pesawat dan tank tempur gabungan Jerman-Prancis, dan menuntut proyek-proyek itu harus diakhiri. Tapi Jordan Bardella sekarang mengatakan bahwa mereka akan menghormati kewajiban internasional Prancis.

    Banyak potensi konflik

    Marc Ringel, direktur Institut Jerman-Prancis di Ludwigsburg, Jerman, juga melihat kesulitan dalam hubungan bilateral, jika benar terbentuk pemerintahan RN di Paris. Pertanyaannya, apakah pemerintah Prancis yang baru akan mematuhi perjanjian-perjanjian bilateral? “Ada banyak ketidakpastian,” kata Marc Riegel.

    Beberapa hal yang ada dalam program pemilu RN memang bisa menjadi sumber konflik dengan Uni Eropa (UE) dan Jerman. Misalnya pengurangan kontribusi Prancis untuk UE, keluarnya Prancis dari pasar listrik UE, penghentian pakta migrasi, atau pembatasan kebebasan bepergian bagi orang asing non-UE. Selain itu, RN juga menuntut dukungan Prancis terhadap Ukraina dikurangi.

    Tapi, bagaimana RN bisa menang besar di Prancis? “Frustrasi umum masyarakat terhadap politik dan semakin meningkatnya perasaan tertinggal. RN telah menyerap ketidakpuasan ini dengan sangat cerdik,” kata Marc Riegel.

    Presiden Macron tolak mundur

    Pemilu putaran kedua yang menentukan akan digelar pada 7 Juli. Para pemimpin blok kiri moderat dan kubu Macron mengatakan mereka akan bekerja sama, dan menarik kandidat mereka di distrik-distrik, di mana kandidat lain memiliki peluang lebih besar demi menghadangkan kubu ultra kanan.

    Tapi kesepakatan untuk menghadang RN mencapai mayoritas absolut belum tentu berhasil. Sekalipun Presiden Emmanuel Macron akan tetap menjadi presiden, karena dia dipilih secara langsung dalam pemilu presiden dan akan berkuasa sampai 2027. Macron juga sudah menyatakan tidak akan mengundurkan diri, sekalipun parlemen nantinya dikuasai oleh kubu lawan.

    Sekalipun RN nantinya gagal mencapai mayoritas absolut setelah pemilu putaran kedua, tidak berarti jalan akan mulus bagi Macron. Karena kemungkinan akan terjadi kebuntuan di parlemen, ketika kekuatan kanan dan kiri saling menghalangi.

    Bagi pemimpin partai RN Jordan Bardella, pemerintahan di bawah kepemimpinannya hanya akan menjadi tujuan sementara. Dalam pemilihan presiden tahun 2027, di mana Macron tidak dapat lagi mencalonkan diri, RN akan mengusung kandidat utama mereka Marine Le Pen untuk menjadi presiden Prancis.

    Jika hal ini terjadi, “kita pasti akan memiliki Eropa yang sangat berbeda,” kata Ronja Kempin. Prancis bahkan bisa saja keluar dari Uni Eropa atau dari mata uang bersama euro. Tapi pengamat politik Marc Riegel, di sisi lain, lebih percaya bahwa Marine Le Pen akan berubah. “Seperti Giorgia Meloni di Italia, Marine Le Pen juga akan tetap berada di Uni Eropa untuk mengubah Uni Eropa, melemahkannya, dan membentuknya kembali menurut ide-ide dia”, katanya.

    (hp/as)

    (ita/ita)