Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • Eropa Usulkan Pasukan Perdamaian di Ukraina, Trump Bilang Putin Setuju

    Eropa Usulkan Pasukan Perdamaian di Ukraina, Trump Bilang Putin Setuju

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima gagasan Eropa untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata nantinya.

    Pernyataan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (25/2/2025), disampaikan Trump saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berkunjung ke Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (24/2) waktu setempat.

    Macron menambahkan bahwa Eropa siap untuk membantu mewujudkan gagasan tersebut.

    Trump dan Macron menguraikan upaya-upaya untuk menegosiasikan diakhirinya perang Ukraina dalam pembicaraan di Ruang Oval Gedung Putih, setelah keduanya melakukan video conference dengan para pemimpin G7 lainnya untuk menandai peringatan tiga tahun perang Ukraina, yang dipicu invasi militer Rusia.

    “Ya, dia akan menerimanya,” kata Trump ketika ditanya soal apakah Putin akan menerima kehadiran pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    “Saya secara khusus menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Dia tidak mempermasalahkannya,” ujar Trump.

    Meskipun berbeda pandangan, Trump dan Macron menyepakati untuk bekerja bersama dalam mewujudkan perdamaian di Ukraina. Macron menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Trump sejak dia kembali ke Gedung Putih bulan lalu.

    Dalam pertemuan itu, Macron mengatakan bahwa dirinya dan Trump sama-sama menginginkan “perdamaian jangka panjang yang solid”. Dia juga menyebut Eropa memiliki peran dalam memberikan jaminan keamanan.

    Menurut Macron, pertama-tama, gencatan senjata perlu dinegosiasikan, dan kemudian perjanjian damai yang didukung oleh jaminan keamanan diwujudkan.

    “Kami siap dan bersedia memberikan jaminan keamanan, yang mungkin mencakup pasukan, tapi mereka akan berada di sana untuk menjaga perdamaian,” cetus Macron saat menjawab pertanyaan wartawan bersama Trump di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Pasukan itu tidak akan berada di garis depan. Mereka tidak akan menjadi bagian dari konflik apa pun. Mereka akan berada di sana untuk memastikan perdamaian dihormati,” tegasnya.

    Ditambahkan Marcon bahwa dirinya juga menginginkan keterlibatan AS yang “kuat” dalam rencana tersebut.

    “Saya kira kita bisa mengakhirinya dalam beberapa minggu — jika kita cerdas. Jika kita tidak cerdas, hal ini akan terus berlangsung,” ucap Trump dalam pertemuan dengan Macron tersebut, seperti dilansir AFP.

    Selain Macron, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer juga mengatakan negaranya siap mengerahkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina jika ada kesepakatan. Starmer dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih dan bertemu Trump pada Kamis (27/2) mendatang.

    Baik Macron maupun Starmer dinilai berupaya meyakinkan Trump untuk tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Putin dengan cara apa pun, juga untuk tetap melibatkan Eropa dan mendiskusikan jaminan militer untuk Ukraina.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Tolak Sebut Putin ‘Diktaktor’ setelah Juluki Zelensky ‘Diktaktor Ukraina’ – Halaman all

    Trump Tolak Sebut Putin ‘Diktaktor’ setelah Juluki Zelensky ‘Diktaktor Ukraina’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak untuk menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktaktor, julukan yang sebelumnya ia pakai untuk menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Trump mengatakan ia tidak sembarangan menggunakan julukan tersebut.

    “Saya tidak menggunakan kata-kata itu dengan sembarangan,” kata Trump kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Senin (24/2/2025).

    Sebelumnya, wartawan bertanya apakah Trump akan menyebut Putin sebagai diktator, sama seperti ketika ia menyebut Presiden Volodymyr Zelensky ‘diktaktor’ pada 19 Februari 2025.

    Trump lalu mengatakan harapannya terhadap rencana perundingan Rusia dan Ukraina yang bertujuan mengakhiri perang.

    “Saya pikir kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan,” katanya.

    “Ada peluang tercapainya penyelesaian yang benar-benar baik antara berbagai negara,” lanjutnya.

    Pekan lalu, Trump menyebut Zelensky seorang diktator dan mengatakan ia harus bertindak cepat jika Ukraina ingin bertahan hidup sebagai sebuah negara.

    Zelensky kemudian mengatakan dia tidak tersinggung dengan pernyataan tersebut, seperti diberitakan Pravda.

    Trump Siap Bertemu Zelensky

    Dalam konferensi pers dengan Macron, Trump mengatakan ia siap bertemu Zelensky minggu ini atau minggu depan di Gedung Putih untuk menandatangani perjanjian sumber daya mineral.

    “Faktanya, dia mungkin akan datang minggu ini atau minggu depan untuk menandatangani perjanjian (tentang sumber daya mineral). Itu akan menyenangkan. Saya ingin sekali bertemu dengannya. Kita akan bertemu di Ruang Oval,” kata Zelensky.

    Trump mengatakan AS dan Ukraina sangat dekat dengan kesepakatan akhir mengenai perjanjian logam tanah jarang dan lainnya.

    “Saya pikir mereka harus mendapatkan persetujuan dari dewan atau siapa pun yang mungkin menyetujuinya, saya yakin itu akan terjadi,” kata Trump, dikutip dari Kyiv Independent.

    Donald Trum berulang kali meminta Ukraina untuk memberikan imbalan atas bantuan senilai 500 miliar dolar yang diberikan AS kepada Ukraina sejak perangnya dengan Rusia pada tahun 2022.

    Trump mengklaim Ukraina pada dasarnya menyetujui kesepakatan sumber daya senilai 500 miliar dolar.

    Namun, Zelensky meminta AS untuk memberikan jaminan keamanan untuk Ukraina sebelum menandatangani perjanjian sumber daya.

    Permintaan Zelensky menyusul upaya Donald Trump yang mengatakan ingin menengahi perundingan Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang.

    Sebelum perang berakhir, Zelensky ingin memastikan keamanan Ukraina dengan meminta jaminan keamanan dari AS, selain dari negara-negara sekutunya di Eropa.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1098: Sekutu Eropa Temui Zelensky di Kyiv, Janji Beri Tambahan Bantuan – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1098: Sekutu Eropa Temui Zelensky di Kyiv, Janji Beri Tambahan Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.098 pada Selasa (25/2/2025).

    Pada tengah malam, Rusia meluncurkan 40 pesawat tak berawak ke Ukraina.

    Ukraina melaporkan setelah peluncuran tersebut, dua orang terluka akibat ledakan UAV di Dergachi, Kharkiv.

    Negara-negara Eropa Tingkatkan Bantuan ke Ukraina

    Sejumlah negara Eropa mulai meningkatkan bantuan militer ke Ukraina di tengah pembicaraan mengenai upaya AS untuk menengahi perundingan yang akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Norwegia mengatakan berencana menggunakan 3,5 miliar kroner Norwegia atau sekitar 315 juta dolar untuk pembelian dari industri pertahanan Ukraina; dan 600 juta kroner untuk membeli pesawat nirawak dan mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk Ukraina.

    Denmark mengatakan menjanjikan bantuan militer sebesar 2 miliar kroner Denmark (280 juta dolar) untuk Ukraina.

    Pemerintah Swedia mengumumkan janji bantuan sebesar 1,2 miliar kronor Swedia (113 juta dolar) untuk pertahanan udara.

    Estonia, negara berpenduduk 1,3 juta orang, mengumumkan akan meningkatkan bantuannya ke Ukraina sebesar 25 persen termasuk membeli 10.000 peluru mortir dengan biaya tambahan 25 juta Euro, di atas 100 juta Euro yang telah dijanjikan dari industri pertahanannya.

    Sedangkan Latvia berjanji tahun ini akan mengirimkan pengangkut personel lapis baja, drone, dan peralatan lainnya ke Ukraina.

    Sebelumnya Latvia telah berinvestasi 500 ribu Euro untuk pertahanan Ukraina dalam tiga tahun terakhir.

    Trump dan Macron Bertemu di Prancis, Bahas soal Ukraina

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan perbedaan mencolok dalam sikap mereka terhadap Ukraina selama pertemuan di Gedung Putih pada Senin (24/2/2025).

    Macron menegaskan ia tidak setuju dengan Trump pada beberapa isu utama yang menandai tiga tahun sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022.

    Trump menolak menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktator, setelah menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai diktator minggu lalu. 

    Sedangkan Macron mengatakan sudah jelas bahwa Rusia adalah agresor dalam perang tersebut.

    PM Ceko: Aset Rusia yang Disita Harus Digunakan untuk Bantu Ukraina

    Perdana Menteri Ceko, Petr Fiala, mengatakan Eropa harus menggunakan uang dari aset Rusia yang dibekukan untuk dukungan militer lebih lanjut bagi Ukraina.

    Ia juga menyerukan kepada negara-negara Eropa agar melonggarkan aturan fiskalnya untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

    Eropa Lebih Banyak Beli Bahan Bakar Rusia daripada Beri Bantuan ke Ukraina

    Uni Eropa masih menghabiskan lebih banyak uang untuk bahan bakar fosil Rusia daripada untuk bantuan keuangan ke Ukraina, berdasarkan sebuah laporan yang menandai ulang tahun ketiga invasi tersebut.

    Eropa diperkirakan membeli bahan bakar fosil senilai 22 miliar Euro dari Rusia pada tahun 2024 tetapi hanya memberikan 19 miliar Euro untuk mendukung Ukraina, menurut laporan baru oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang diterbitkan pada Senin kemarin.

    Sebelumnya, Eropa dikabarkan mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap bahan bakar dari Rusia, meski jumlah tersebut masih lebih besar daripada jumlah bantuan mereka untuk Ukraina.

    Eropa akan Beri Jaminan Keamanan untuk Ukraina

    Presiden Prancis, Emmanual Macron, mengatakan Eropa siap memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina jika terjadi gencatan senjata termasuk pasukan penjaga perdamaian.

    Ia menegaskan pasukan penjaga perdamaian tersebut tidak akan dikirim ke garis depan.

    Sebelumnya dalam konferensi dengan Macron di Gedung Putih kemarin, Presiden AS Donald Trump mengklaim Vladimir Putin akan menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina.

    Presiden Turki: Ukraina Harus Berpartisipasi dalam Perundingan

    Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, mengatakan Ukraina harus berpartisipasi dalam perundingan apa pun terkait perang Rusia-Ukraina.

    “Ukraina harus berpartisipasi dalam perundingan apa pun,” kata Erdoğan, pada hari Senin.

    “Jika hasil dari proses baru ini ingin diperoleh, Ukraina harus diikutsertakan dalam proses ini dan perang ini harus diakhiri melalui perundingan bersama,” tambahnya.

    Sejak invasi Rusia di Ukraina, ia dengan tegas mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

    Rusia akan Evakuasi Warganya dari Kursk

    Rusia mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Ukraina dan Palang Merah untuk mengevakuasi penduduknya dari wilayah Kursk, yang sebagian wilayahnya telah direbut oleh Ukraina.

    Warga Kursk yang sudah berada di Sumy di Ukraina akan dibawa melalui negara tetangga Belarus dan kemudian ke Rusia.

    Palang Merah hanya mengatakan bahwa mereka mendukung warga sipil yang dievakuasi di wilayah Sumy, tanpa mengonfirmasi kesepakatan apa pun.

    Dewan Keamanan PBB Adopsi Resolusi AS

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi AS mengenai perang Ukraina yang didukung oleh Rusia karena tidak mengandung kritik terhadap invasi ilegal tersebut.

    Ada 10 suara yang mendukung dan tidak ada yang menentang; lima abstain termasuk Prancis dan Inggris, yang dapat memveto resolusi tersebut.

    Sebelumnya, AS dipaksa untuk abstain karena majelis umum PBB yang jauh lebih besar mengeluarkan resolusi yang mengutuk invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.

    Sekutu Eropa Temui Zelensky di Ukraina

    Ukraina menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Eropa untuk menandai tiga tahun perang habis-habisan dengan Rusia pada Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, para pejabat tinggi AS tidak hadir di tengah perubahan haluan pemerintah AS terhadap Ukraina, sejak Donald Trump kembali berkuasa.

    “Para otokrat di seluruh dunia tengah mengamati dengan saksama apakah ada impunitas jika Anda melanggar batas internasional atau menyerang tetangga Anda, atau apakah ada pencegahan yang sesungguhnya,” Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan di Kyiv, seperti diberitakan Le Monde.

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa berjanji akan meningkatkan lebih banyak bantuan untuk Ukraina.

    Beberapa jam setelah peringatan tersebut, Trump mengatakan ia yakin Presiden Rusia Vladimir Putin akan menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan potensial untuk mengakhiri perang.

    Secara terpisah, Putin mengisyaratkan negara-negara Eropa dapat menjadi bagian dari penyelesaian, tetapi ia belum membahas penyelesaian perang secara rinci dengan Donald Trump.

    Sebelumnya, Donald Trump mengusulkan agar AS menjadi penengah dalam perundingan Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Presiden Prancis Emmanuel Macron Kesal Trump Bohong Soal Ukraina, Hubungan AS-Eropa Retak? – Halaman all

    Presiden Prancis Emmanuel Macron Kesal Trump Bohong Soal Ukraina, Hubungan AS-Eropa Retak? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen menegangkan terjadi ketika Presiden Prancis, Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump di Gedung Putih, Senin (24/2/2025) waktu setempat.

    Saat menghadiri konferensi pers di Gedung Putih, nampak Emmanuel Macron dan Donald Trump bersitegang.

    Hal itu terjadi ketika Donald Trump mengklaim bahwa negara-negara Eropa hanya memberikan bantuan keuangan kepada Ukraina.

    “Sebagai informasi, Eropa meminjamkan uang kepada Ukraina. Mereka akan mendapatkan kembali uang mereka,” kata Trump, dikutip dari The Mirror.

    Mendengar hal tersebut, Macron pun tampak kesal dengan menyela omongan Trump.

    “Tidak, sejujurnya, kami yang membayar,” tegas Macron.

    “Kami membayar 60 persen dari total biaya. Seperti di AS: pinjaman, jaminan, hibah,” ungkap Macron.

    Selama pembicaraan, Macron juga menanggapi pernyataan Trump tentang aset Rusia yang dibekukan di Eropa, dan menepis anggapan bahwa aset tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman ke Ukraina.

    “Kami memiliki aset senilai $230 miliar yang dibekukan di Eropa, aset Rusia.”

    “Namun, ini bukan agunan pinjaman karena bukan milik kami. Jadi, aset tersebut dibekukan,” kata Presiden Prancis tersebut.

    Trump tampak tidak terpengaruh oleh interupsi tersebut, namun memberikan tanggapan yang meremehkan.

    “Jika Anda percaya itu, saya tidak keberatan. Mereka mendapatkan kembali uang mereka, sedangkan kami tidak. Namun sekarang kami mendapatkannya,” katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Saat pembicaraan dengan Presiden Prancis berlanjut, Trump sekali lagi menekankan permintaannya agar Ukraina menandatangani hak mineral senilai ratusan miliar dolar untuk membayar kembali bantuan militer AS.

    “Uang yang dikeluarkan sangat besar dan kami tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan,” katanya.

    Teguran diplomatik secara langsung yang dilakukan oleh Macron kepada Trump jarang terjadi di Gedung Putih.

    Hal ini menyoroti ketegangan yang mendasari dalam diskusi kedua pemimpin meskipun nada bicara mereka tampak ramah.

    AS Tolak Salahkan Rusia dalam Perang Ukraina

    AS kembali menunjukkan sikap politiknya yang berubah drastis semenjak Donald Trump menjabat kembali.

    Terbaru, AS berpisah dengan sekutu-sekutunya di Eropa dengan menolak menyalahkan Rusia atas invasinya ke Ukraina dalam pemungutan suara pada tiga resolusi PBB, Senin (24/2/2025).

    Perpecahan yang makin besar ini menyusul keputusan Trump untuk membuka negosiasi langsung dengan Rusia guna mengakhiri perang, yang membuat Ukraina dan para pendukungnya di Eropa kecewa karena mengecualikan mereka dari pembicaraan pendahuluan minggu lalu.

    Di Majelis Umum PBB, AS bergabung dengan Rusia dalam pemungutan suara menentang resolusi Ukraina yang didukung Eropa yang menyerukan agresi Moskow dan menuntut penarikan segera pasukan Rusia.

    AS kemudian abstain dari pemungutan suara atas resolusinya sendiri setelah negara-negara Eropa, yang dipimpin oleh Prancis, berhasil mengubahnya untuk memperjelas bahwa Rusia adalah agresor.

    Pemungutan suara tersebut dilakukan pada peringatan tiga tahun invasi Rusia dan saat Trump menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Washington.

    Dikutip dari AP News, kejadian ini merupakan kemunduran besar bagi pemerintahan Trump dalam badan dunia beranggotakan 193 orang, yang resolusinya tidak mengikat secara hukum tetapi dipandang sebagai barometer opini dunia.

    AS kemudian mendorong pemungutan suara atas rancangan aslinya di Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat, di mana resolusi mengikat secara hukum dan memiliki hak veto bersama dengan Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis.

    Pemungutan suara di dewan yang beranggotakan 15 orang itu menghasilkan 10-0 dengan lima negara Eropa abstain – Inggris, Prancis, Denmark, Yunani, dan Slovenia.

    Resolusi yang saling bertentangan tersebut juga mencerminkan ketegangan yang muncul antara AS dan Ukraina.

    Majelis Umum pertama-tama memberikan suara 93-18 dengan 65 abstain untuk menyetujui resolusi Ukraina.

    Hasil tersebut menunjukkan sedikit penurunan dukungan untuk Ukraina, karena pemungutan suara majelis sebelumnya memperlihatkan lebih dari 140 negara mengutuk agresi Rusia, menuntut penarikan segera, dan pembatalan aneksasinya terhadap empat wilayah Ukraina.

    Majelis kemudian beralih ke resolusi yang dirancang AS, yang mengakui “hilangnya nyawa secara tragis selama konflik Rusia-Ukraina” dan “memohon diakhirinya konflik dengan segera dan selanjutnya mendesak perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia”, tetapi tidak pernah menyebutkan agresi Moskow.

    Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Prancis mengusulkan tiga amandemen, yang didukung oleh lebih dari negara-negara Eropa, yang menambahkan bahwa konflik tersebut merupakan hasil dari “invasi besar-besaran ke Ukraina oleh Federasi Rusia”.

    Amandemen tersebut menegaskan kembali komitmen majelis terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Ukraina, dan menyerukan perdamaian yang menghormati Piagam PBB.

    Rusia juga mengusulkan amandemen yang menyerukan penanganan “akar penyebab” konflik.

    Semua amandemen disetujui dan resolusi tersebut disahkan dengan perolehan suara 93-8 dan 73 abstain, dengan Ukraina memberikan suara “ya”, AS abstain, dan Rusia memberikan suara “tidak”. (*)

  • Trump-Putin Bahas Kesepakatan Ekonomi ‘Besar’ Demi Akhiri Perang Ukraina

    Trump-Putin Bahas Kesepakatan Ekonomi ‘Besar’ Demi Akhiri Perang Ukraina

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sedang membahas kesepakatan ekonomi ‘besar’. Hal ini dalam rangka diskusi untuk mengakhiri perang yang dimulai oleh invasi Moskow ke Ukraina.

    “Saya sedang dalam diskusi serius dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia mengenai berakhirnya Perang, dan juga transaksi Pembangunan Ekonomi besar yang akan terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia. Pembicaraan berjalan dengan sangat baik!” kata Trump memposting di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP, Selasa (25/2/2025).

    Trump mengeluarkan pernyataan tersebut setelah bergabung dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih untuk panggilan konferensi dengan para pemimpin G7 lainnya.

    Sekutu-sekutu Washington di Eropa sedang berjuang untuk bereaksi terhadap perubahan mendadak dalam kebijakan AS sejak Trump menjabat bulan lalu.

    Setelah tiga tahun dukungan AS dan Eropa yang baik untuk perjuangan Ukraina melawan Rusia, Trump telah memasuki pembicaraan dengan Moskow mengenai penyelesaiannya. Namun Trump tidak menjelaskan seberapa besar pengaruh Ukraina dan negara-negara Eropa dalam membentuk ketentuan-ketentuan tersebut.

    Rusia telah berada di bawah sanksi internasional yang menghancurkan yang dipelopori oleh pemerintahan mantan presiden Joe Biden sebagai tanggapan atas serangan militernya terhadap negara tetangga Ukraina.

    Tindakan hukuman tersebut harus diakhiri sebuah kemenangan besar bagi Putin agar potensi”transaksi AS dan Rusia yang disebut-sebut oleh Trump dapat terus berlanjut.

    Dalam unggahannya, Trump mengatakan bahwa ia juga telah menyoroti kepada para pemimpin G7 lainnya tujuannya untuk membuat Ukraina menandatangani perjanjian yang memberikan AS akses ke sumber daya alamnya sebagai imbalan atas dukungan AS dalam penyelesaian damai apa pun.

    “Saya menekankan pentingnya ‘Kesepakatan Mineral Kritis dan Tanah Jarang’ yang vital antara Amerika Serikat dan Ukraina, yang kami harap akan segera ditandatangani!” tulis Trump.

    “Kesepakatan ini, yang merupakan ‘Kemitraan Ekonomi’, akan memastikan rakyat Amerika memperoleh kembali Puluhan Miliar Dolar dan Peralatan Militer yang dikirim ke Ukraina, sekaligus membantu ekonomi Ukraina tumbuh saat Perang Brutal dan Biadab ini berakhir,” tambahnya

    Panggilan G7 dan kunjungan Macron ke Washington terjadi saat Trump berulang kali meragukan komitmennya terhadap aliansi bersejarah AS, termasuk NATO, yang dibentuk setelah Perang Dunia II untuk mempertahankan Eropa Barat dari ekspansi Soviet.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Alibaba China Investasi Rp826 Triliun Kembangkan AI, Siap Saingi Eropa dan AS

    Alibaba China Investasi Rp826 Triliun Kembangkan AI, Siap Saingi Eropa dan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Alibaba mengumumkan rencana investasi US$53 miliar atau Rp826 triliun selama 3 tahun ke depan untuk membangun pusat data AI generasi baru, pengembangan chip khusus AI (Hanguang 900), dan komputasi awan canggih.

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi strategis perusahaan dari e-commerce ke teknologi AI dan komputasi awan. 

    Melansir Bloomberg pada Senin (24/2/2025), perusahaan internet yang didirikan oleh Jack Ma itu berencana untuk mengeluarkan lebih banyak dana untuk AI dan jaringan komputasi awan dibandingkan dekade terakhir. 

    Dalam blog resminya, Alibaba menyebut perusahaan mempunyai visi untuk menjadi mitra utama bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan AI di dunia nyata seiring dengan berkembangnya model-model dan kebutuhan daya komputasi yang semakin meningkat.

    Alibaba memperbaiki bisnisnya yang terpuruk akibat tindakan keras pemerintah yang dimulai pada tahun 2020, dengan memfokuskan kembali ambisinya pada e-commerce dan AI. 

    Pekan lalu, Chief Executive Officer Eddie Wu menyatakan bahwa Artificial General Intelligence, atau AGI, kini menjadi tujuan utamanya, mengikuti perlombaan yang sejauh ini dipimpin oleh perusahaan-perusahaan seperti OpenAI dan perusahaan-perusahaan besar AS mulai dari Microsoft Corp. hingga Alphabet Inc.

    Komitmen ini menandakan persaingan yang makin panas antara negara-negara berkembang dalam pengembangan kecerdasan buatan. 

    Prancis (Rp1.830 Triliun)

    Pada 10 Januari 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron dikabarkan akan mengumumkan rencana investasi jumbo swasta senilai US$112,5 miliar atau Rp1.830 triliun untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI).    

    Pendanaan tersebut mencakup rencana perusahaan investasi Kanada Brookfield untuk menginvestasikan US$20,61 miliar dalam proyek AI di Prancis dan pendanaan dari Uni Emirat Arab yang dapat mencapai US$51,52 miliar pada tahun-tahun mendatang. 

    Reuters melaporkan Istana Elysee mengatakan investasi UEA akan mencakup pembiayaan untuk pusat data 1 gigawatt. Surat kabar La Tribune de Dimanche melaporkan bahwa sebagian besar investasi Brookfield akan digunakan untuk pusat data. 

    Masayoshi Son (Rp1.600 Triliun)

    Sementara itu di penghujung 2024, Pendiri dan CEO dari SoftBank Group Corp. Masayoshi Son berencana untuk mengembangkan cip semikonduktor untuk kecerdasan buatan (AI) dan akan. berinvestasi US$100 miliar di Amerika Serikat selama 4 tahun mendatang. 

    Kepastian investasi ini diumumkan saat Son melakukan pertemuan dengan presiden terpilih AS Donald Trump di Mar-a-Lago pada pekan lalu.  

    Son berinvestasi di Amerika dinilai jauh lebih ambisius dan strategis. Menurut beberapa sumber yang mengetahui rencananya, Son tengah fokus pada pengembangan cip semikonduktor untuk kecerdasan buatan, dengan tujuan besar membangun cip AI yang dapat bersaing dengan Nvidia.

  • CDU Unggul Pemilu, Friedrich Merz Diprediksi Jadi Kanselir Jerman

    CDU Unggul Pemilu, Friedrich Merz Diprediksi Jadi Kanselir Jerman

    Jakarta –

    Friedrich Merz, ketua partai konservatif CDU, diprediksi akan menjadi kanselir Jerman dalam hasil Pemilu Jerman yang digelar pada 23 Februari.

    Blok kanan-tengahnya (CDU/CSU) telah lama unggul dalam jajak pendapat, meraih sekitar 30% suara secara stabil, dan Merz telah lama dianggap sebagai penantang utama bagi kanselir petahana Jerman Olaf Scholz dari Partai SPD yang berhaluan kiri-tengah.

    Kemenangan ini juga menandai kembalinya Merz ke puncak karier politiknya di Jerman. Merz, yang saat ini berusia 69 tahun, akan menjadi kanselir tertua kedua sejak Konrad Adenauer, kanselir pertama Jerman, yang menjabat pada 1949 di usia 73 tahun.

    Scholz dan Merz sama-sama berlatar belakang hukum, tetapi kesamaan mereka berhenti di situ. Merz, dengan tubuhnya yang tinggi, adalah sosok yang dominan, baik saat memasuki ruangan maupun di atas panggung. Ia tampak ramah dan bahkan humoris, meskipun terkadang terlihat canggung saat ia membungkuk untuk berbicara dengan orang lain.

    Keluar dari politik, masuk ke dunia bisnis, kembali lagi ke politik

    Ketika Angela Merkel mengambil alih kepemimpinan fraksi CDU di parlemen pada 2002 dan menjadi kanselir pada 2005, Merz yang berhaluan lebih konservatif memilih mundur dan menjauh dari politik selama bertahun-tahun.

    Dibandingkan dengan Merkel, yang dikenal lebih taktis, tenang dan penuh perhitungan saat mengambil keputusan, Merz dinilai lebih berani mengambil risiko politik.

    Pada konferensi terakhir partai CDU di akhir Januari lalu, ia membuktikan hal itu dengan mencoba meloloskan undang-undang imigrasi yang lebih ketat di parlemen, dengan bantuan partai populis sayap kanan AfD.

    Langkah ini memicu kontroversi di seluruh negeri, di mana para pengunjuk rasa mengecam kerja sama tersebut sebagai pelanggaran besar terhadap topik tabu pascaperang, yang melarang kolaborasi dengan kelompok sayap kanan ekstrem.

    Namun, Merz tampaknya melihat langkah itu sebagai strategi untuk menekan popularitas AfD yang anti-Imigrasi.

    Setelah meninggalkan politik, Merz kembali meniti karier di sektor swasta. Sejak 2005 hingga 2021, Merz menjadi bagian dari firma hukum internasional dan memegang posisi tertinggi sebagai dewan pengawas.

    Namun, ketika Merkel mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik pada 2021, Merz kembali dan perlahan naik ke puncak kekuasaannya. Pada 2022, CDU memilihnya sebagai ketua partai. Merz dikenal sebagai perwakilan sayap konservatif CDU dengan pandangan ekonomi liberalnya.

    Pernyataan kontroversial Merz

    Merz memiliki sejarah panjang dalam mengeluarkan pernyataan kontroversialnya. Pada 1990-an, ia menolak pelonggaran undang-undang aborsi dan diagnosis genetik pra-implantasi. Ia juga terkenal karena menolak kriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan pada 1997.

    Hampir 25 tahun lalu, ia mengkritik kebijakan imigrasi Jerman, menyebutnya “masalah dengan orang asing,” dan menekankan perlunya “budaya utama” di Jerman.

    Kini, beberapa isu tersebut kembali ia angkat dalam konteks politik dan sosial Jerman yang berbeda. Dalam acara bincang-bincang “Markus Lanz” pada Januari 2023, ia mengeluhkan kurangnya integrasi di Jerman dan menuding ada orang-orang “yang seharusnya tidak berada di Jerman” tetapi “terlalu lama ditoleransi keberadaannya.”

    Ia juga menyebut, beberapa orang tua menolak otoritas guru perempuan untuk anak-anak mereka, yang ia gambarkan sebagai “pasha kecil.” Pernyataannya itu memicu kecaman karena dinilai rasis. Namun, kritik dari dalam Partai CDU sendiri relatif minim.

    Di panggung politik Berlin, Merz mengklaim bahwa fraksi CDU telah menemukan arah baru dalam berbagai kebijakan utamanya. Merz mengatakan bahwa ia “memimpin proses ini di CDU dengan program dasar baru yang mengembalikan partai ke jalur yang benar.”

    Merz kini merepresentasikan CDU yang jauh lebih konservatif, meskipun pandangan pribadinya sendiri tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir.

    Pada November 2024, setelah koalisi pemerintahan Scholz yang terdiri dari Partai SPD, Partai Hijau, dan Partai FDP runtuh, Merz menyatakan bahwa “koalisi itu hanya tinggal sejarah.”

    Merz: Kiri sudah berakhir

    Namun, Merz kini menghadapi tantangan utama dengan siapa partainya akan membentuk pemerintahan koalisi baru.

    Merz beberapa kali menegaskan tidak akan berkoalisi dengan Partai AfD. Namun, beberapa jam sebelum pemilu berlangsung, ia juga mengkritik partai-partai besar Jerman lainnya, dengan menyatakan “kiri sudah berakhir. Tidak ada lagi mayoritas kiri, tidak ada lagi politik kiri di Jerman.”

    Merz juga mengecam demonstrasi melawan ekstremisme sayap kanan dan menyatakan bahwa jika ia menang, ia akan menjalankan politik untuk mayoritas Jerman “yang berpikir lurus,” bukan “untuk kaum hijau atau kelompok kiri gila di dunia ini.”

    Komentarnya itu menuai reaksi keras dari Partai SPD.

    “Friedrich Merz memperdalam perpecahan di tengah demokrasi kita pada tahap akhir kampanye,” tulis pemimpin SPD, Lars Klingbeil, di platform media sosial X.

    “Ini bukan cara berbicara seorang kanselir,” tambah Sekretaris Jenderal SPD, Matthias Miersch. “Begitulah cara ‘Trump kecil’ berbicara.”

    Merz mendapat ucapan selamat dari beberapa pemimpin dunia

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat menyambut baik kemenangan kelompok konservatif di Jerman, dan menyebutnya sebagai “hari besar bagi Jerman dan AS.”

    Trump juga menulis di platform Truth Social miliknya, dengan mengatakan “sama seperti di AS, rakyat Jerman sudah lelah dengan agenda yang tidak masuk akal, terutama dalam hal energi dan imigrasi, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.”

    Selain Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memberikan selamat kepada Merz dan menekankan pentingnya kerja sama kedua negara untuk Eropa yang lebih kuat dan berdaulat.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengucapkan selamat, dengan mengatakan, “saya menantikan kerja sama dengan pemerintahan baru untuk memperdalam hubungan negara kita yang sudah kuat, meningkatkan keamanan bersama, dan mendorong pertumbuhan bagi kedua negara.”

    Tak ketinggalan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy turut mengucapkan selamat kepada Friedrich Merz atas kemenangannya dalam pemilu Jerman kali ini.

    Zelenskyy mengatakan, ia menantikan “kelanjutan kerja sama dengan Jerman dalam melindungi banyak nyawa, membawa perdamaian untuk Ukraina lebih nyata dan lebih dekat, serta memperkuat kekuatan Eropa.”

    Merz juga telah menyatakan dukungannya untuk memberikan Ukraina rudal Taurus jarak jauh, di mana langkah itu sangat dihindari dalam pemerintahan Scholz lalu.

    Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte bahkan mengatakan, “sangat penting bagi Eropa untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, dan kepemimpinan Merz akan menjadi kuncinya.”

    Artikel ini diadaptasi DW dari bahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang secara resmi mempertimbangkan pengenaan tarif untuk melawan pajak layanan digital atau digital service tax yang dikenakan beberapa negara terhadap raksasa teknologi AS. 

    Memo tersebut meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Apa yang mereka lakukan terhadap kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/2/2025).

    Pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat. Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih. Pada 2019, USTR memulai penyelidikan terpisah terhadap sistem perpajakan di Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain. 

    AS pada saat itu menyimpulkan bahwa pajak tersebut bersifat diskriminatif dan sangat merugikan perusahaan-perusahaan Amerika.

    Beberapa negara telah menarik rencana pajak layanan digital mereka dan malah bergabung dalam perundingan global mengenai pajak minimum bagi perusahaan teknologi, tetapi perundingan tersebut berulang kali terhenti.

    Menurut Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mitra dagang utama AS lainnya seperti Inggris dan Kanada. Pajak Kanada mulai berlaku pada 2024.

    Tindakan Trump ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis telah menerapkan pajak digital yang merugikan perusahaan-perusahaan multinasional teknologi besar AS, dan Menteri Keuangannya mengatakan pada awal bulan ini bahwa mereka bermaksud untuk tetap menerapkannya.

    Prancis adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak layanan digital. Kedua belah pihak merundingkan gencatan senjata, yang mana Perancis akan menarik pajak tersebut setelah aturan global mengenai perpajakan perusahaan multinasional digital mulai berlaku. Namun, negosiasi tersebut tidak pernah selesai.

    Pembalasan AS atas pajak digital mengancam akan merusak hubungan yang sudah tegang dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya yang sudah berselisih dengan Washington atas dorongan Trump untuk menegosiasikan penghentian perang di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

  • Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Chairman of the France-Indonesia Business Council Philippe Louis-Dreyfus.

    Adapun pertemuan tersebut juga dihadiri oleh delegasi MEDEF International yang terdiri dari perwakilan perusahaan terkemuka asal Prancis, seperti Eramet, Airbus, Alstom, Ardian, CMA CGM, Veolia, Louis Dreyfus Armateurs, serta RATP Dev.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis yang sejalan dengan visi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama strategis di berbagai sektor utama.

    Adapun, nilai total perdagangan Indonesia dan Prancis pada 2024 mencapai sekitar 2,4 miliar dolar AS.

    Airlangga berharap, melalui penguatan perdagangan dan investasi pada berbagai sektor strategis, kerja sama antar kedua negara dapat terus meningkat di masa mendatang.

    “Indonesia memiliki lebih dari 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah, yang dapat menjadi lokasi strategis bagi investasi Prancis di Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan terdapat rencana pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dari Indonesia.

    Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi asing, memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    “Di bidang pariwisata, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari upaya meningkatkan sektor pariwisata Indonesia dan menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi dan wisata global,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyampaikan Pemerintah Indonesia tentunya juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) guna meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan industri antara kedua pihak.

    “Untuk itu, dukungan dari sektor swasta Prancis untuk mendorong perundingan ini agar segera mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sangat diperlukan,” ucap Airlangga.

    Pada kesempatan yang sama, Philippe menjelaskan bahwa beberapa Delegasi MEDEF International telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Juli 2024 lalu dan sangat terkesan dengan visi serta komitmennya dalam memajukan sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi.

    “Visi Presiden Prabowo sangat jelas dan konkret, yakni penguatan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi akan terus berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” tutur Philippe.

    Sebagai informasi, selain perusahaan Prancis seperti Eramet dan L’Oréal yang telah beroperasi di Indonesia, Prancis juga memiliki banyak perusahaan menengah yang memiliki keahlian khusus di berbagai sektor strategis, termasuk konstruksi dan infrastruktur yang ingin melakukan kerja sama dengan mitra di Indonesia.

    Adapun delegasi MEDEF International juga menyampaikan bahwa sektor mineral kritis dan energi merupakan aspek yang penting bagi Prancis.

    Untuk itu, delegasi MEDEF International terdapat keinginan yang cukup kuat untuk membangun dialog strategis dengan Indonesia mengenai mineral kritis, sejalan dengan upaya serupa Prancis di tingkat global.

    Selain itu, diskusi juga mencakup rencana kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta pada Mei 2025.

    Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama bilateral dengan kemungkinan akan diumumkannya sejumlah kesepakatan ekonomi yang strategis bagi kedua negara.

    Delegasi MEDEF International juga menyoroti rencana kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Hydrogen de France (HDF Energy) dalam pengembangan proyek hidrogen hijau di Sumba dan kerja sama ini diharapkan dapat disepakati dalam kunjungan Presiden Macron ke Indonesia mendatang.

  • Macron Jadi Penjamin, Beberkan Isi Pertemuan Darurat Dedengkot Uni Eropa soal Perdamaian Ukraina – Halaman all

    Macron Jadi Penjamin, Beberkan Isi Pertemuan Darurat Dedengkot Uni Eropa soal Perdamaian Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negara-negara di Eropa yang bermitra dengan Ukraina menjalin persatuan dalam situasi perang dengan Rusia.

    Mereka menyatakan akan terus mendukung Ukraina dan memikul tanggung jawab atas perdamaian dan keamanan di Eropa.

    Demikian dikatakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan darurat dengan mitranya di Uni Eropa dan Kanada, Islandia, serta Norwegia.

    “Kami mendukung Ukraina dan akan bertanggung jawab penuh untuk memastikan perdamaian dan keamanan di Eropa. Ini adalah kepentingan mendasar Prancis dan saya adalah penjaminnya,” tulis Presiden Prancis di  X pada Kamis (20/2/2025) pagi.

    Ia menekankan, Prancis dan mitra-mitranya memiliki pandangan yang sama dengan Presiden AS Donald Trump dalam mengakhiri perang yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina.

    Dalam upaya mereka untuk mencapai perdamaian, mitra Eropa akan terus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

    Ukraina harus selalu diikutsertakan, dan hak-haknya harus dihormati.
    Perdamaian harus abadi dan disertai dengan jaminan yang kuat dan dapat dipercaya.
    Kekhawatiran keamanan orang Eropa harus diperhitungkan.

    “Kami yakin akan perlunya meningkatkan anggaran dan kemampuan pertahanan dan keamanan kami untuk Eropa dan masing-masing negara kami. Keputusan akan diambil dalam beberapa hari dan minggu mendatang,” tambahnya.

    Macron mengadakan pertemuan setelah utusan khusus Presiden AS untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, menyatakan, AS tidak menganggap Eropa sebagai mitra di meja perundingan  untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sebelumnya, pada Senin (17/2/2025), Presiden Prancis mengadakan pertemuan darurat yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara utama Uni Eropa dan Inggris – totalnya delapan negara – bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO dan pejabat senior Uni Eropa.

    Menlu AS Membantah

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada hari Minggu (16/2/2025), menegaskan Uni Eropa akan ikut serta menjadi bagian dari setiap “perundingan nyata” untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

    Pernyataan ini, dikemukakan Rubio guna menjawab sejumlah tudingan yang keluar setelah munculnya kabar AS bakal menggelar pertemuan minggu ini dengan Rusia.

    Rubio membantah tudingan yang menyebut, Uni Eropa tak akan dilibatkan dalam negosiasi damai di Ukraina setelah Rusia dan Amerika Serikat menggelar pertemuan di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang.

    Dikutip dari wawancaranya dengan CBS, Rubio mengatakan, proses perundingan belum dimulai secara serius kala kedua negara bertemu di Saudi pekan ini.

    Diplomat Amerika tersebut, mengaku Uni Eropa baru dilibatkan jika pembicaraan terkait negosiasi damai berkembang.

    Rubio memastikan, Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya akan dilibatkan dalam setiap perundingan yang bermakna.

    “Pada akhirnya, kita harus menunggu hingga mencapai titik di mana pertemuan ini (dengan Rusia) menghasilkan sebuah perundingan nyata, dan kita belum sampai di sana” ungkap Rubio dalam acara “Meet the Press” di CBS.

    “Akan tetapi, jika kesepakatan itu terjadi, Ukraina harus dilibatkan karena mereka negara yang diserang, dan Eropa harus dilibatkan karena mereka juga memberlakukan sanksi terhadap Putin dan Rusia,” lanjut Rubio.

    “Tapi terus terang, Kita belum sampai di tahapan sana,” pungkas mantan senator Florida tersebut.

    Sebelumnya pada hari Minggu, Reuters melaporkan pejabat AS telah memberikan kuesioner kepada pejabat Eropa, antara lain menanyakan berapa banyak pasukan yang dapat mereka sumbangkan untuk menegakkan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia.

    “Presiden Trump berbicara dengan Vladimir Putin minggu lalu, dan dalam percakapan itu, Vladimir Putin menyatakan minatnya pada perdamaian, dan presiden menyampaikan keinginannya untuk melihat konflik ini berakhir dengan cara yang tahan lama serta melindungi kedaulatan Ukraina,” kata Rubio.

    “Sekarang, jelas itu harus diikuti dengan tindakan, jadi beberapa minggu dan hari ke depan akan menentukan apakah ini serius atau tidak. Pada akhirnya, satu panggilan telepon belum bisa menciptakan perdamaian.” sambung Rubio

    Rubio mengatkan, pertemuan di Arab Saudi bukanlah hal yang mendadakan karena dirinya sebelumnya sudah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi jauh hari sebelum dialog dengan Rusia diumumkan.

    Ia juga mengaku, komposisi delegasi Rusia yang akan ditemuinya masih belum final.

    Ketika ditanya apakah ia telah membahas pencabutan sanksi terhadap Rusia selama panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Sabtu (15/2/2025), Rubio menolak memberikan konfirmasi.

    Rubio hanya mengatakan, mereka tidak membahas detail pembicaraan apa pun untuk saat ini.

    Di lain pihak, Moskow menyatakan, kedua belah pihak telah membahas penghapusan “hambatan sepihak” yang diberlakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya dalam hubungan dengan Rusia.

    Rubio mengatakan, ia memang membahas kondisi operasional “yang sulit” dari kedutaan AS di Moskow dengan Lavrov.

    Jika ada kemajuan dalam upaya perdamaian di Ukraina, baik Rusia maupun AS membutuhkan kedutaan yang berfungsi dengan baik di negara masing-masing, tambahnya.

    Kekhawatiran Uni Eropa

    EMMANUEL MACRON – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Jumat (14/2/2025) yang menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Prasangka buruk terhadap pertemuan antara AS dan Rusia ini secara terang-terangan disampaikan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Uni Eropa.

    Hal ini terlihat dari upaya Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina.

    KTT darurat tersebut, digelar karena banyak pejabat di Uni Eropa yang mengaku terkejut dan “terguncang” oleh langkah-langkah administrasi Trump terkait Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir.

    Kekhawatiran utama mereka adalah, mereka tidak lagi dapat mengandalkan perlindungan militer AS.

    Selain itu, sejumlah petinggi Uni Eropa menilai Trump akan berusaha menandatangani kesepakatan damai dengan Putin secara sepihak tanpa mengikutsertakan masukan dari Uni Eropa di dalamnya.

    Upaya tersebut, diyakini Uni Eropa dilakukan Trump dan Putin untuk melemahkan Kyiv dan keamanan kontinental Eropa secara keseluruhan.

    Adapun pembicaraan yang direncanakan di Arab Saudi pada minggu ini, juga bertepatan dengan upaya AS untuk mencapai kesepakatan dengan Kyiv guna menguasai kekayaan sumber daya alam Ukraina.

    Dalam wawancara dengan NBC yang disiarkan pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mempertanyakan apakah mineral di wilayah yang dikuasai Rusia akan diberikan kepada Putin.

    Trump, yang melakukan panggilan dengan Putin pada hari Rabu (12/2/2025) menyatakan bahwa pemimpin Rusia itu menginginkan perdamaian.

    Ia juga mengatakan pada hari Minggu, Putin tidak akan berusaha menguasai seluruh wilayah Ukraina.

    “Itu akan menjadi masalah besar bagi saya, karena Anda tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya pikir dia ingin mengakhirinya,” kata Trump kepada wartawan di West Palm Beach, Florida.

    Trump menambahkan, Zelenskyy akan dilibatkan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Bobby)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Konflik Rusia vs Ukraina