Tag: Emmanuel Macron

  • Prediksi Kamala Harris tentang Donald Trump Menjadi Kenyataan? – Halaman all

    Prediksi Kamala Harris tentang Donald Trump Menjadi Kenyataan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Donald Trump tampaknya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan mantan Wakil Presiden AS, Kamala Harris, mungkin telah menyadarinya sejak lama.

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump kerap memuji kemungkinan aliansi antara Rusia dan Amerika Serikat, berharap keduanya dapat bersatu sebagai kekuatan adikuasa.

    Kekagumannya terhadap Putin juga tampak jelas dan sering disampaikan secara terbuka.

    Namun, perbincangan mengenai hubungan ini sedikit terlupakan di empat tahun masa kepemimpinan Joe Biden.

    Menurut laporan dari Inquisitr, dalam debat presiden 2024, Kamala Harris mengingatkan kembali mengenai hubungan Trump dan Putin. 

    Harris dengan tegas menyatakan bahwa Trump berpotensi menjalin hubungan dekat dengan Presiden Rusia tersebut.

    Harris bahkan meramalkan bahwa hubungan ini akan berkembang menjadi persahabatan, dengan Putin memegang kendali atas politik Amerika Serikat.

    Ungkapan lama, “Putin would eat Trump for lunch” (Putin akan mengalahkan Trump dengan mudah), kembali ramai dibahas di media sosial.

    TRUMP DAN PUTIN – Tangkap layar X yang diambil pada 28 Februari 2025, memperlihatkan postingan pengguna media sosial tentang prediksi Kamala Harris tentang hubungan Donald Trump dan Vladimir Putin. Saat kampanye presiden 2024, Kamala Harris memprediksi hubungan antara Donald Trump dan Vladimir Putin, apakah sekarang terbukti? (Tangkap layar X)

    Video klip dari momen ini viral setelah Moskow mengonfirmasi pertemuan antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Sejak menjabat di Ruang Oval, Trump telah menunjukkan tanda-tanda hubungan yang lebih erat antara Washington dan Moskow.

    Ia bahkan menolak menyebut Putin sebagai seorang diktator dan justru menyalahkan Ukraina atas konflik Rusia-Ukraina.

    Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago baru-baru ini, Trump menyalahkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, atas pecahnya perang dan menyebut Zelensky sebagai seorang diktator.

    Trump mengatakan bahwa Zelensky telah menjabat selama tiga tahun dan bisa menghentikan perang jika ia menginginkannya.

    Ia juga mengecam Zelensky karena tidak mengadakan pemilu di Ukraina.

    Pada Selasa (25/2/2025), dalam jumpa pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, Trump kembali menolak untuk mengkritik Putin atas perang tersebut.

    Ketika ditanya apakah ia masih menyebut Zelensky sebagai diktator, Trump menegaskan bahwa ia tidak menggunakan istilah “diktator” dengan sembarangan.

    Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa Amerika Serikat mampu menyelesaikan konflik antarnegara ini.

    Namun, sikap Trump yang terkesan tunduk kepada Rusia tidak mendapat respons positif dari masyarakat Amerika.

    Warga Amerika menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.

    Banyak pengguna media sosial membagikan video Kamala Harris yang menegur Trump, yang kemudian menjadi tren meme.

    Pengguna X, platform media sosial populer, membagikan klip viral tersebut sambil menambahkan komentar, “Dia (Harris) sudah memperingatkan kita.”

    Anggota Kongres: Amerika Serikat Menuju Perang Dunia III karena Trump Ingin Berteman dengan Putin

    Amerika Serikat mungkin sedang berada di ambang Perang Dunia Ketiga karena Donald Trump ingin menjalin hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Hal ini disampaikan oleh seorang anggota parlemen AS, sebagaimana dilaporkan oleh Mirror.

    Hubungan antara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dan Trump semakin memburuk minggu lalu setelah Zelenskyy menyatakan bahwa Trump hidup dalam ruang disinformasi yang diciptakan oleh Rusia.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Trump menyebut Zelenskyy sebagai “diktator tanpa pemilu.”

    Dalam sebuah pidato yang disampaikan pada sidang Komite Pengawasan DPR baru-baru ini, Anggota DPR Jasmine Crockett (D-TX) memberikan peringatan keras:

    “Fakta penting. Ini berpotensi menempatkan kita dalam krisis internasional.”

    “Kita mungkin sedang menuju perang dunia berikutnya karena kita memiliki seorang mantan Presiden yang ingin berteman dengan Putin dan akan melakukan apa saja untuk membuatnya senang, termasuk berbohong tentang siapa yang sebenarnya menjadi agresor.”

    Selama masa jabatan mantan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat berperan aktif dalam mendukung Ukraina dengan menyediakan peralatan militer yang diperlukan untuk melawan invasi Rusia.

    Selain itu, Biden juga menggunakan pengaruh politik AS untuk memperjuangkan Ukraina dan mengisolasi Rusia di panggung internasional.

    Namun, di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat mengubah arah kebijakannya.

    Trump menjalin lebih banyak kontak dengan Rusia dan mendorong negosiasi damai yang, menurut beberapa pihak, mungkin akan lebih menguntungkan Rusia daripada pihak-pihak lain yang terlibat.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Trump Percaya Putin soal Akhiri Perang di Ukraina: Kenal Sudah Lama, Tak Mungkin Ingkar Janji – Halaman all

    Trump Percaya Putin soal Akhiri Perang di Ukraina: Kenal Sudah Lama, Tak Mungkin Ingkar Janji – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan mematuhi gencatan senjata Ukraina.

    Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di Gedung Putih pada Kamis (27/2/2025).

    Dalam konferensi pers di Ruang Oval, Trump menegaskan bahwa ia percaya Putin tidak akan melanggar perjanjian gencatan senjata.

    “Saya rasa dia akan menepati janjinya,” ujar Trump, dikutip dari NDTV.

    Ia juga menyebutkan bahwa telah mengenal Putin dalam waktu yang lama dan yakin bahwa pemimpin Rusia tersebut akan memegang komitmennya.

    “Saya sudah bicara dengannya, saya sudah kenal dia sejak lama, saya tidak yakin dia akan mengingkari janjinya,” tambahnya.

    Sebaliknya, Starmer memberikan tanggapan yang lebih berhati-hati. 

    “Saya pikir pandangan saya tentang Putin sudah cukup matang dan diketahui,” kata Starmer ketika dimintai pendapat mengenai pernyataan Trump. 

    Ia menambahkan bahwa jika kesepakatan damai terjadi, maka penting bagi Putin untuk memahami bahwa kesepakatan tersebut harus bersifat permanen dan mencegah Rusia melangkah lebih jauh.

    Hubungan antara Trump dan Starmer terlihat cukup akrab dalam pertemuan tersebut. 

    Trump bahkan memuji Starmer sebagai “orang yang luar biasa” dan “sangat istimewa”, dikutip dari The Guardian.

    Pertemuan ini berlangsung di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di Eropa, khususnya terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama tiga tahun.

    Dalam diskusi bilateral, Starmer menekankan pentingnya memberikan perlindungan keamanan bagi Ukraina jika kesepakatan damai tercapai.

    Ia menegaskan bahwa Inggris siap mengerahkan pasukan darat dan pesawat udara untuk mendukung perjanjian tersebut, bekerja sama dengan sekutu-sekutu Eropa lainnya.

    “Bekerja sama dengan sekutu-sekutu kami, karena itulah satu-satunya cara agar perdamaian dapat bertahan lama,” ujar Starmer.

    Sementara itu, Trump menyatakan bahwa menjaga perdamaian adalah “bagian yang mudah”.

    Sedangkan menurutnya, tantangan terbesar adalah menyelesaikan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

    Starmer dan Emmanuel Macron dari Prancis datang ke Washington minggu ini setelah Eropa dan Ukraina tidak diundang dalam pembicaraan damai antara AS dan Rusia di Arab Saudi.

    Pertemuan Starmer dan Trump menghasilkan kesepakatan untuk membawa perdamaian di Ukraina.

    “Kami sepakat bahwa sejarah harus berpihak pada pembawa damai, bukan penjajah,” kata Starmer tegas dalam konferensi pers bersama Trump, dikutip dari ABC News.

    Starmer menekankan bahwa keduanya akan bekerja sama demi mencapai perdamaian.

    “Jadi, taruhannya sangat tinggi. Dan kami bertekad untuk bekerja sama untuk menghasilkan kesepakatan yang baik,” tegasnya.

    PM Inggris memanfaatkan pertemuan tersebut, hanya 24 jam sebelum Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, melakukan perjalanan ke Washington untuk menandatangani perjanjian mineral penting.

    Zelensky diperkirakan akan melakikan perjalanan ke Kyiv pada hari Jumat (28/2/2025).

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Keir Starmer, Donald Trump dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • 8 Fakta Kesepakatan Mineral AS-Ukraina, Mengapa Trump Tertarik pada Mineral Ukraina? – Halaman all

    8 Fakta Kesepakatan Mineral AS-Ukraina, Mengapa Trump Tertarik pada Mineral Ukraina? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kesepakatan mineral tanah jarang yang dicapai Amerika Serikat-Ukraina menimbulkan kontroversi dan ketegangan.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky akan mengunjungi Washington, AS untuk menemui Presiden Donald Trump pada Jumat (28/2/205).

    Dikutip dari BBC, kunjungan itu dilakukan Zelensky untuk menandatangani perjanjian pembagian sumber daya mineral negaranya.

    Adapun sumber daya alam yang dimaksud, termasuk mineral yang dianggap harta karun, yakni rare earth atau logam tanah jarang (LTJ).

    Ketika AS berusaha memperoleh keuntungan dari mineral Ukraina sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan, Ukraina masih menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan dan jaminan perlindungan dari ancaman Rusia.

    Eropa, khususnya Prancis dan Jerman, memiliki pandangan yang beragam mengenai kebijakan ini.

    Mereka tampaknya khawatir kepentingan jangka panjang Ukraina bisa terlupakan gara-gara kesepakatan ini.

    Simak fakta-fakta terkait kesepakatan mineral AS-Ukraina yang Tribunnews.com rangkum berikut ini.

    1. Kesepakatan Mineral AS-Ukraina Bisa Mencapai $1 Triliun

    Pada Rabu (26/2/2025), Trump mengungkapkan bahwa Amerika dan Ukraina mencapai kesepakatan terkait mineral, yang menurut Trump bisa bernilai hingga $1 triliun.

    Kesepakatan ini merupakan upaya Trump mengeruk mineral dari Ukraina, yang ia klaim sebagai imbalan atas miliaran dolar bantuan yang telah digelontorkan ke negara tersebut untuk melawan invasi Rusia.

    2. Penolakan Sebelumnya oleh Presiden Zelensky

    Dikutip dari Al Jazeera, Zelensky sebelumnya sempat menolak rancangan kesepakatan yang diajukan oleh AS.

    Sebab, ia menilai perjanjian tersebut tidak mencakup jaminan keamanan yang cukup untuk Ukraina.

    Selain itu, Zelensky merasa Ukraina tidak diikutsertakan dalam perundingan antara AS dan Rusia di Arab Saudi untuk mengakhiri perang Ukraina.

    Pada saat yang sama, Zelensky menuntut agar Ukraina diberikan jaminan keamanan, termasuk keanggotaan di NATO, yang dianggap oleh Washington sebagai “tidak realistis”.

    3. Fokus pada Mineral Tanah Jarang

    Kesepakatan ini mencakup ekstraksi mineral, terutama mineral tanah jarang, yang sangat bernilai di pasar global.

    Mineral tanah jarang, seperti neodymium, lanthanum, dan cerium, digunakan dalam pembuatan produk berteknologi tinggi, seperti hard drive komputer, layar televisi, ponsel, dan lensa kamera.

    Menurut laporan, Ukraina akan menyumbangkan 50 persen dari pendapatan ekstraksi sumber daya alam seperti logam, minyak, gas, dan mineral lainnya ke dana ini.

    Menurut Forbes, nilai total semua mineral di Ukraina diperkirakan mencapai $15 triliun, dengan sebagian besar berada di wilayah Donetsk, Dnipropetrovsk, dan Luhansk, yang kaya akan batu bara, garam, dan bijih.

    4. Mengapa Trump Tertarik pada Mineral Ukraina?

    Trump beralasan Amerika Serikat mencari mineral dari Ukraina sebagai pengembalian atas bantuan miliaran dolar yang telah diberikan kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia.

    Trump mengklaim AS menghabiskan lebih dari $350 miliar untuk mendukung Ukraina, meskipun data dari pemerintah AS sendiri mencatatkan angka yang lebih rendah, yaitu sekitar $183 miliar.

    Selain itu, Trump ingin memastikan bahwa Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dari mineral tanah jarang Ukraina yang diperkirakan bernilai $500 miliar.

    5. Mineral Ukraina yang Sangat Diminati

    Ukraina memiliki cadangan mineral yang sangat berharga, termasuk sekitar 5 persen dari pasokan global bahan baku penting, seperti titanium, grafit, nikel, kobalt, dan mineral tanah jarang.

    Negara ini juga dikenal memiliki cadangan sekitar 7 persen dari produksi titanium dunia dan menjadi pemasok utama mineral penting lainnya yang dibutuhkan dalam berbagai sektor teknologi.

    6. Tanggapan Zelensky Terhadap Kesepakatan

    Zelensky mengonfirmasi bahwa ada kesepakatan di atas meja, namun dia lebih menekankan bahwa ini adalah kerangka kerja ekonomi yang lebih luas, bukan hanya soal ekstraksi mineral.

    Pertengahan Februari lalu, Zelensky mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perjanjian ini belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap keamanan Ukraina, terutama dari ancaman Rusia.

    Menurutnya, perjanjian tersebut tidak menawarkan jaminan yang memadai bagi Ukraina.

    7. Tanggapan Negara Eropa

    Banyak negara Eropa menunjukkan keprihatinan terhadap kesepakatan ini.

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mendukung langkah ini.

    Kendati begitu, ia memperingatkan agar tidak ada pengorbanan terhadap kedaulatan Ukraina.

    Sebaliknya, Jerman menentang kesepakatan logam tanah jarang ini, dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz mengkritik pendekatan Trump sebagai “egoistis” dan “mementingkan diri sendiri”.

    Scholz menyarankan bahwa Ukraina membutuhkan sumber daya alamnya untuk membangun kembali negara pasca-perang.

    8. Reaksi Kritis dari Pemimpin Eropa

    Beberapa pemimpin Eropa, seperti Friedrich Merz dari Jerman, mengkritik serangan Trump terhadap Zelensky.

    Mereka menganggapnya sebagai tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan AS daripada keamanan dan masa depan Eropa.

    Kritik terhadap kebijakan Trump ini menunjukkan ketegangan antara Washington dan sekutu-sekutu Eropa dalam menghadapi kebijakan luar negeri yang semakin transaksional dan mengutamakan kepentingan nasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Analisis – di Bawah Trump, Amerika Punya Teman Baru: Rusia, Korea Utara, dan Belarus – Halaman all

    Analisis – di Bawah Trump, Amerika Punya Teman Baru: Rusia, Korea Utara, dan Belarus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Langkah terbaru Presiden AS Donald Trump mungkin menunjukkan siapa saja sekutu barunya dalam masa jabatan keduanya, menurut analisis dari The New York Times.

    Dalam sebuah keputusan yang tak biasa, Trump meminta Amerika Serikat untuk memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina pada peringatan tiga tahun perang tersebut.

    Beberapa negara yang berpihak kepada Rusia dalam hal ini antara lain Korea Utara, Belarus, dan Sudan.

    Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, Jepang, dan mayoritas dunia, mendukung resolusi tersebut.

    Hanya sebulan setelah menjabat, Trump mulai menggeser posisi Amerika di panggung internasional.

    AS kini berada di kubu negara-negara yang dianggap terisolasi oleh dunia, dan menjauh dari negara-negara sahabat tradisionalnya sejak Perang Dunia II.

    Pegeseran hubungan dengan sekutu lama ini memiliki dampak besar bagi kebijakan luar negeri Amerika di masa depan. 

    Meski para pemimpin Eropa seperti dari Polandia, Prancis, dan Inggris berusaha mendekati Trump, mereka kini menghadapi kenyataan bahwa nilai-nilai Trump berbeda dengan mereka, atau bahwa prioritas AS kini tidak sejalan dengan kepentingan mereka.

    Jika Amerika Serikat terus merangkul negara-negara yang terisolasi secara internasional seperti Rusia, maka Eropa, Kanada, dan sekutu Asia seperti Jepang dan Korea Selatan mungkin terpaksa mencari aliansi baru.

    Sementara itu, kedekatan Trump dengan Rusia memberikan kesempatan bagi Moskow untuk keluar dari isolasi diplomatik yang berusaha dibangun oleh Barat sejak invasinya ke Ukraina.

    Susan E. Rice, mantan duta besar PBB di bawah Barack Obama, menuduh Trump terang-terangan menuruti kehendak Rusia.

    “Trump menyelaraskan Amerika dengan musuh-musuh kita dan melawan sekutu-sekutu perjanjian kita,” kata Rice.

    “Kita semua harus bertanya mengapa?”

    Langkah Amerika untuk menentang resolusi PBB pada hari Senin (24/2/2025) mengejutkan para pemimpin Eropa.

    AS, bersama China dan Rusia, memberikan suara mentang resolusi, sementara Inggris, Prancis, dan sebagian besar negara Eropa lainnya abstain.

    Bahkan di dalam Partai Republik, beberapa anggota terpaksa menyuarakan ketidakpuasan mereka secara terbuka.

    Senator John Curtis dari Utah mengungkapkan kekhawatirannya.

    “Saya sangat prihatin dengan hasil pemungutan suara di PBB hari ini yang menempatkan kita di pihak yang sama dengan Rusia dan Korea Utara,” katanya di media sosial.

    Penasihat Trump berargumen bahwa sang presiden sedang melakukan negosiasi rumit untuk mengakhiri perang.

    Mereka mengklaim bahwa pendekatan Trump, yang berbeda dari presiden sebelumnya, pasti akan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik.

    “Presiden Trump tahu cara membuat kesepakatan lebih baik dari siapa pun yang pernah memimpin negara ini,” kata Karoline Leavitt, juru bicara Gedung Putih.

    Namun, Trump tampaknya lebih memilih untuk mendekati Putin, bahkan menyalahkan Ukraina atas perang tersebut, dan menyebut Presiden Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilihan umum.”

    Sikap Trump yang lebih ramah terhadap otokrat seperti Putin dan Kim Jong Un semakin jelas ketika ia mengabaikan kritik terhadap Rusia.

    Sementara Trump dengan ramah menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, harapan Eropa untuk meyakinkan Trump tetap rendah.

    Pada akhirnya, Trump terlihat lebih tertarik pada aliansi dengan Rusia dan Korea Utara, daripada mempertahankan hubungan dengan sekutu tradisional Amerika.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Usai Perundingan di Saudi, Pejabat Rusia-AS Bakal Bertemu Lagi di Turki

    Usai Perundingan di Saudi, Pejabat Rusia-AS Bakal Bertemu Lagi di Turki

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengumumkan pertemuan antara perwakilan Rusia dan Amerika Serikat (AS) di Istanbul, Turki. Pertemuan antara pejabat Rusia dan AS di Turki ini dilakukan usai kedua negara melakukan perundingan di Arab Saudi.

    “Kami mengumumkan bahwa diplomat dan pakar tingkat tinggi kami akan bertemu dan mempertimbangkan masalah sistemik yang telah terakumulasi sebagai akibat dari kegiatan ilegal pemerintahan (AS) sebelumnya untuk menciptakan hambatan buatan bagi kegiatan Kedutaan Besar Rusia, yang tentu saja kami tanggapi dan juga menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi pekerjaan Kedutaan Besar Amerika di Moskow,” kata Lavrov dilansir Anadolu Agency, Rabu (26/2/2025).

    Lavrov berharap pertemuan di Istanbul menghasilkan kejelasan sejauh mana para pihak dapat bergerak cepat dan efektif. Lavrov juga bicara soal penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Lavrov mengatakan Moskow sangat khawatir bahwa tentara Israel terus mengambil tindakan yang melampaui perjanjian gencatan senjata, yang menciptakan ketegangan di lapangan.

    “Kami sangat prihatin bahwa setiap hari tentara Israel mengambil langkah-langkah tambahan yang tidak diatur dalam perjanjian dengan Hamas dan Lebanon, dan yang, secara umum, menciptakan fakta-fakta di lapangan yang bertentangan dengan perjanjian dan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai urusan Palestina dan masalah Lebanon,” katanya.

    Menurut Lavrov, Rusia dan Qatar mendukung kemajuan menuju pembentukan negara Palestina, sambil melihat peluang permukiman kembali warga Palestina di wilayah tersebut.

    “Masalah pembentukan Negara Palestina adalah masalah utama,” tegasnya.

    Menurutnya, dialog yang sangat produktif sedang berlangsung antara Rusia dan Liga Arab. Dia mengatakan perlu ada diskusi harian tentang semua masalah yang memerlukan koordinasi, termasuk masa depan Palestina.

    Pihak Rusia juga menaruh harapan besar pada pertemuan puncak Liga Arab mendatang di Kairo, di mana masa depan Jalur Gaza akan dibahas dalam konteks berbagai proposal, termasuk gagasan untuk mengubahnya menjadi zona wisata.

    “Negara-negara Arab berupaya melindungi hak warga Palestina untuk tinggal di tanah mereka. Hal ini belum terwujud. Kami akan memanfaatkan pengaruh kami di panggung internasional, termasuk di dalam PBB, untuk memastikan proses ini berjalan maju secara konstruktif,” katanya.

    Pertemuan gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam pada tanggal 14 Maret di Istanbul akan membahas masalah-masalah ini dalam skala yang lebih luas, membahas hubungan Israel-Palestina, Israel-Lebanon, dan Israel-Suriah.

    “Sama seperti pasukan Israel yang memilih untuk tetap berada di Lebanon selatan, mereka kini telah bergerak lebih jauh ke selatan di Republik Arab Suriah. Hal ini telah menciptakan realitas baru yang mengharuskan pengembangan langkah-langkah konstruktif yang menyeimbangkan kepentingan keamanan dan pembangunan bagi semua negara di kawasan tersebut, tanpa kecuali,” katanya.

    Rusia berkomitmen untuk memastikan perkembangan di Suriah tidak mengarah pada pertikaian sipil. Dia juga mengecam sikap Eropa yang mengaitkan pencabutan sanksi dari Suriah dengan syarat ‘mengusir Rusia’ dari negara tersebut.

    Beralih ke konflik Rusia-Ukraina, Lavrov menyatakan bahwa Rusia menunggu para pemimpin Eropa untuk berhenti berbohong tentang Moskow yang menghalangi negosiasi. Dia berpendapat Eropa terus menjalankan kebijakan yang sangat ketinggalan zaman dan gagal terhadap Ukraina, yang secara aktif menghasut Kyiv untuk memperpanjang konflik.

    “Setiap kali keseimbangan kekuatan politik di Ukraina mulai bergeser, seperti yang terlihat selama pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, Eropa segera mencoba untuk melawan tren ini-mengumumkan paket bantuan militer baru yang besar untuk Kyiv dan mendorongnya untuk terus berperang,” katanya.

    “Rezim Ukraina telah berupaya menghapus identitas Rusia melalui undang-undang yang memengaruhi pendidikan, media, dan budaya. Apa yang tersisa dari Ukraina harus dibebaskan dari undang-undang yang diskriminatif ini,” tambahnya.

    Lavrov mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan Eropa di Ukraina, dengan menyatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron salah menafsirkan pernyataan Presiden AS Donald Trump.

    “Pendekatan yang didorong terutama oleh Prancis, dan juga Inggris, ditujukan untuk meningkatkan konflik daripada meredakannya. Trik seperti menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina tidak akan berhasil. Kunci untuk menyelesaikan konflik terletak pada penanganan akar penyebabnya,” katanya.

    (rfs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rusia Bantah Trump, Putin Tolak Pasukan Perdamaian Eropa terutama Anggota NATO di Ukraina – Halaman all

    Rusia Bantah Trump, Putin Tolak Pasukan Perdamaian Eropa terutama Anggota NATO di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Rusia di Kremlin menolak klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan penempatan pasukan perdamaian Eropa di Ukraina jika Rusia dan Ukraina sepakat mengakhiri perang.

    “Ada posisi mengenai masalah ini yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov. Saya tidak perlu menambahkan apa pun mengenai hal ini dan tidak perlu mengomentarinya. Saya tidak akan mengomentarinya,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kepada wartawan pada Selasa (25/2/2025).

    Ia menegaskan Rusia dengan tegas menolak pasukan perdamaian dari negara-negara Eropa, terutama anggota NATO untuk ditempatkan di Ukraina.

    Pada awal bulan ini, utusan Moskow untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan Rusia hanya akan menerima pengerahan pasukan asing ke Ukraina sebagai bagian dari mandat PBB.

    “‘Pasukan penjaga perdamaian’ tidak dapat beroperasi tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB,” kata Vassily Nebenzia saat itu kepada RIA Novosti.

    Ia menegaskan bahwa kontingen militer lainnya di lapangan akan diperlakukan sebagai kombatan reguler.

    “Kehadiran pasukan bersenjata dari negara-negara NATO, bahkan di bawah bendera Uni Eropa atau sebagai bagian dari kontingen nasional sama sekali tidak dapat diterima oleh Moskow,” tegasnya.

    Sebelumnya, Donald Trump mengatakan ia telah menghubungi Putin dan Rusia menerima penempatan pasukan perdamaian di Ukraina.

    “Dia akan menerimanya. Saya telah menanyakan pertanyaan itu kepadanya,” kata Trump kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Washington pada hari Senin (24/2/2025).

    Donald Trump dan Putin berbicara melalui telepon selama lebih dari satu jam pada 12 Februari 2025. 

    Menurut keduanya, pembicaraan tersebut mencakup berbagai topik, termasuk perang Ukraina.

    Panggilan telepon tersebut terjadi setelah Donald Trump mengatakan ia akan menjadi penengah dalam perundingan antara Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Beberapa pemimpin negara Eropa, terutama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, telah mengungkapkan gagasan untuk mengirim personel militer ke Ukraina.

    Menurut laporan Wall Street Journal, kedua negara mempertimbangkan untuk mengerahkan hingga 30.000 “pasukan penjaga perdamaian” ke Ukraina, jika Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan damai.

    Rencana tersebut juga bergantung pada apakah AS akan setuju untuk berkontribusi pada upaya tersebut dalam kapasitas militer yang terbatas.

    Pemerintahan Trump telah berulang kali menyatakan bahwa anggota NATO Eropa harus menanggung beban jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Sementara AS mengesampingkan pengerahan pasukannya ke Ukraina sebagai bagian dari perjanjian apa pun mengenai jaminan keamanan, menurut pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada awal bulan ini.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • 7 Update Ukraina! Siaga Perang Rusia-NATO, Utusan Putin ke Prabowo

    7 Update Ukraina! Siaga Perang Rusia-NATO, Utusan Putin ke Prabowo

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki tahun ketiga. Dalam update terbaru, Amerika Serikat (AS), yang sekarang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, telah berubah haluan dengan mendukung Rusia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Di sisi lain, pakar mengkhawatirkan perang pecah antara Rusia dan NATO. Utusan Presiden Valdimir Putin juga dilaporkan datang ke RI, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut update terbaru perang antara Rusia dan Ukraina, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (25/2/2025).

    1.PBB Tolak Resolusi Perang Rusia-Ukraina Versi AS

    PBB menolak upaya AS untuk melemahkan sikap Majelis Umum terkait perang Rusia di Ukraina. Hal ini memberikan kemenangan diplomatik bagi Kyiv dan sekutu Eropa.

    Mengutip Reuters, AS terpaksa abstain dalam pemungutan suara atas resolusinya sendiri. Ini setelah negara-negara Eropa berhasil mengubah rancangan Washington dengan menambahkan dukungan eksplisit terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina.

    “Perang ini bukan hanya tentang Ukraina. Ini tentang hak fundamental setiap negara untuk ada, menentukan jalannya sendiri, dan hidup bebas dari agresi,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, sebelum pemungutan suara berlangsung, Senin malam.

    Dalam pemungutan suara atas rancangan resolusi AS yang telah diamendemen, 93 negara mendukung, 73 abstain, dan 8 negara menolak, termasuk Rusia. Upaya Rusia untuk mengubah teks resolusi AS dengan memasukkan “akar penyebab” konflik juga gagal.

    Keputusan ini muncul di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk menengahi perdamaian, yang justru menimbulkan ketegangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena cenderung membela Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump juga memicu kekhawatiran di antara negara-negara Eropa bahwa mereka akan disingkirkan dari proses perundingan damai.

    2.Pakar Sebut Perang Rusia Vs NATO di Depan Mata

    Pakar militer Rusia, Igor Korotchenko, memperingatkan bahwa Moskow bisa berperang dengan aliansi pertahanan Barat, NATO, dalam dekade berikutnya. Hal ini terjadi saat hubungan kedua pihak itu masih dalam posisi yang panas karena serangan Rusia ke Ukraina.

    Dalam sebuah pernyataan di kolom opini surat kabar Rusia Moskovsky Komsomolets, Korotchenko meramalkan konflik masa depan antara Rusia dan Barat. Ia mengatakan bahwa hubungan antara kedua pihak ini tidak menentu.

    “Tentara Rusia harus siap menghadapi setiap perkembangan situasi dalam jangka menengah, termasuk kemungkinan konflik militer dengan NATO di Eropa pada dekade berikutnya,” tulisnya dalam kolom itu yang juga dikutip Newsweek.

    “Bahkan jika Kremlin menjalin hubungan yang stabil dengan Presiden AS Donald Trump, dalam empat tahun, seorang pemimpin baru akan menjabat. Oleh karena itu, penilaian Rusia terhadap tujuan strategis musuh geopolitik dan militernya tidak boleh didasarkan pada niat terkini dari elit Barat tertentu, melainkan pada evaluasi kekuatan dan kemampuan militer kolektif Barat.”

    Kremlin menuduh NATO terlibat dalam ‘konfrontasi langsung’ dengan Rusia dengan memberikan bantuan militer kepada Ukraina selama perang. Pejabat dan propagandis Rusia sering mengancam akan menyerang negara-negara anggota aliansi militer tersebut karena mengirim peralatan dan senjata ke lawan mereka.

    Saat AS dan Rusia terlibat dalam pembicaraan untuk kemungkinan menjadi penengah kesepakatan damai, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan dalam sebuah artikel untuk The Telegraph, yang diterbitkan pada 16 Februari, bahwa Eropa “menghadapi momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan kolektif benua kita.”

    3.Inggris Jatuhkan Sanksi Terbesar ke Rusia

    Pemerintah Inggris mengumumkan paket sanksi terbesar terhadap Moskow sejak 2022. Ini menjadi upaya baru melemahkan kemampuan Rusia untuk terus berperang.

    Dilansir Newsweek, paket sanksi ini mencakup 107 sanksi baru, menargetkan “armada bayangan” Rusia, rantai pasokan militer, serta individu dan institusi keuangan yang mendukung ekonomi Rusia dalam membiayai perang. Inggris juga akan memberikan tekanan lebih lanjut terhadap pendapatan energi Rusia guna mengurangi dana yang dapat digunakan  Putin untuk melanjutkan invasi ke Ukraina.

    Langkah ini muncul setelah pertemuan pejabat Rusia dan AS di Arab Saudi untuk membahas negosiasi perdamaian. Namun, pertemuan tersebut justru memicu ketegangan antara AS dan sekutu Eropa, karena dianggap menyingkirkan Ukraina dari diskusi perdamaian.

    Secara rinci, sanksi tersebut menyasar 40 kapal dalam “armada bayangan” Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi perdagangan minyak. Dengan langkah ini, Inggris kini menjadi negara Eropa dengan jumlah sanksi terbanyak terhadap kapal-kapal Rusia, yakni 133 kapal.

    Selain itu, Inggris juga menyasar rantai pasokan militer, termasuk pejabat pertahanan Korea Utara yang terlibat dalam pengiriman pasukan dan senjata ke Rusia. Sanksi juga diberikan kepada 14 individu Rusia yang mendanai sektor ekonomi yang berkontribusi pada perang dan juga lembaga keuangan asing yang mendukung Moskow.

    “Tindakan ini dirancang untuk mengeringkan dana perang Putin serta membongkar sistem korupsi yang menopang pemerintahan Rusia,” kata Inggris.

    4.Eropa Masih Beli Minyak Rusia

    Sebuah laporan Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih menyebut 27 negara anggota Uni Eropa telah menghabiskan lebih banyak uang untuk mengimpor bahan bakar fosil Rusia daripada bantuan keuangan ke Ukraina. Organisasi yang berpusat di Helsinki tersebut mengatakan dalam sebuah laporan untuk menandai ulang tahun ketiga perang tersebut, bahwa UE membeli bahan bakar fosil Rusia senilai sekitar 21,9 miliar euro pada tahun 2024, sambil mengalokasikan sekitar 18,7 miliar euro dalam bentuk bantuan keuangan ke Ukraina.

    Laporan tersebut mengatakan pendapatan bahan bakar fosil global Rusia selama tahun ketiga perang mencapai 242 miliar euro. Ini tidak jauh di belakang pendapatan Rusia sebelum dimulainya invasi.

    5.Ukraina Butuh Dana Rp8.564 Triliun 

    Ukraina butuh US$524 miliar atau sekitar Rp8.564 triliun untuk membangun kembali setelah tiga tahun serangan Rusia. Menurut sebuah studi baru oleh World Bank (Bank Dunia), PBB, Komisi Eropa, dan pemerintah Ukraina, perkiraan biaya untuk membangun kembali ekonomi Ukraina setara dengan hampir tiga kali lipat dari perkiraan output ekonomi 2024.

    Temuan tersebut mencakup data dari invasi Rusia tiga tahun lalu hingga 31 Desember 2024. Ini termasuk peningkatan kerusakan infrastruktur energi Ukraina sebesar 70% akibat serangan Rusia.

    Lembaga tersebut menemukan peningkatan lebih dari 7% dari perkiraan terakhir sebesar US$486 miliar satu tahun lalu, dengan perumahan, transportasi, energi, perdagangan, dan pendidikan menjadi sektor yang paling terdampak. Studi tersebut mengukur kerusakan fisik langsung pada bangunan dan infrastruktur lainnya, dampak pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, serta biaya untuk membangun kembali dengan lebih baik.

    6. Deal Antara Trump-Putin

    Trump mengatakan Putin telah deal, menerima gagasan Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Ini sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata Moskow dan Kyiv.

    Ini ditegaskan Trump saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Senin malam waktu setempat. Ia mengatakan Eropa siap membantu.

    Mengutip Reuters, Trump dan Macron menguraikan upaya untuk menegosiasikan akhir perang Ukraina dalam pembicaraan di Ruang Oval setelah mereka mengikuti konferensi video dengan para pemimpin G7 lainnya. Macron sendiri menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Trump sejak ia kembali berkuasa sebulan lalu.

    “Ya, dia akan menerimanya,” kata Trump tentang penerimaan Putin atas pasukan penjaga perdamaian.

    “Saya secara khusus menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Dia tidak keberatan dengan itu,” tambahnya.

    Macron sendiri mengatakan Eropa memiliki peran untuk dimainkan dalam memberikan jaminan keamanan. Ia mengatakan pertama-tama gencatan senjata perlu dinegosiasikan dan kemudian perjanjian damai yang didukung oleh jaminan keamanan.

    “Kami siap dan bersedia memberikan jaminan keamanan tersebut, yang mungkin dapat mencakup pasukan, tetapi mereka akan berada di sana untuk menjaga perdamaian,” kata Macron saat ia dan Trump menjawab pertanyaan dari wartawan.

    “Mereka tidak akan berada di garis depan. Mereka tidak akan menjadi bagian dari konflik apa pun. Mereka akan berada di sana untuk memastikan bahwa perdamaian dihormati,” katanya lagi.

    7.Tangan Kanan Putin Bertemu Prabowo

    Sejumlah media asing menyoroti kedatangan tangan kanan Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat tinggi keamanan Kremlin, Sergei Shoigu, ke Indonesia, Selasa. Ini pun dilakukan media Rusia, The Moskow Times.

    Dikatakan bagaimana Shoigu melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk berunding. Kedua negara dikatakan berupaya memperkuat kerja sama pertahanan.

    “Pejabat tinggi keamanan Rusia, Sergei Shoigu, mengunjungi Indonesia pada hari Selasa untuk berunding dengan Presiden Prabowo Subianto dan menteri pertahanannya saat Moskow dan Jakarta berupaya memperkuat kerja sama pertahanan,” tulis laman yang mengaku media independen Rusia itu dilihat CNBC Indonesia.

    “Ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral, menolak untuk memihak dalam perang Ukraina atau persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China,” tulisnya soal RI.

    “Shoigu, mantan menteri pertahanan Rusia dan sekarang sekretaris Dewan Keamanannya, dianggap sebagai tokoh kunci dalam keputusan untuk mengirim pasukan Rusia keUkraina pada tahun 2022 dan tetap menjadi sekutu setia Presiden VladimirPutin,” tambah laman tersebut dalam artikel berjudul “Russia’s Shoigu Visits Indonesia for Defense Talks”

    Mengutip media Rusia lain, RIA Novosti, diingatkan pula bagaimana Prabowo mengunjungi Moskow Juli 2024 lalu untuk berunding ke Putin. Prabowo sendiri disebut laman itu telah berjanji mengambil peran yang lebih tegas di panggung dunia.

    “Pada bulan November, Indonesia dan Rusia melakukan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka. Rusia mengerahkan tiga kapal perang kelas korvet, sebuah kapal tanker berukuran sedang, sebuah helikopter militer, dan sebuah kapal tunda untuk latihan di lepas pantai pulau utama Indonesia, Jawa,” muatnya.

    “Jakarta telah mempertahankan hubungan dagang bernilai miliaran dolar dengan Moskow, tetapi impor senjata utama telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir setelah Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014 dan invasi besar-besarannya ke Ukraina,” tulis laman itu.

    “Meski begitu, sejak menjabat sebagai menteri pertahanan Indonesia pada tahun 2019, Prabowo tetap mempertahankan kesepakatan senilai US$1,1 miliar untuk jet tempur Rusia yang disepakati setahun sebelumnya, meskipun ada laporan ancaman sanksi AS,” lapor media tersebut lagi.

    (sef/sef)

  • Turki Terbuka untuk Bertindak Sebagai Penjamin Keamanan dalam Perjanjian Damai Ukraina dan Rusia – Halaman all

    Turki Terbuka untuk Bertindak Sebagai Penjamin Keamanan dalam Perjanjian Damai Ukraina dan Rusia – Halaman all

    Turki Terbuka untuk Bertindak Sebagai Penjamin Keamanan dalam Perjanjian Damai Ukraina dan Rusia

    TRIBUNNEWS.COM- Turki terbuka untuk memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan akhir dengan Rusia untuk mengakhiri perang, kata menteri luar negeri Turki pada hari Senin selama jumpa pers dengan mitranya dari Rusia.

    Hakan Fidan mengatakan bahwa Turki, pada prinsipnya, siap mengambil langkah apa pun yang dapat berkontribusi pada perdamaian saat perang Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga minggu ini. Namun, ia menambahkan bahwa Ankara perlu melihat bagaimana pembicaraan berlangsung sebelum membuat komitmen akhir.

    “Setelah kami melakukan persiapan teknis yang diperlukan terkait masalah ini, [Presiden Recep Tayyip Erdogan] akan membuat keputusan yang diperlukan,” katanya. “Namun untuk saat ini, kami mengikuti dengan saksama diskusi dan pertemuan tersebut.”

    Fidan juga mengungkapkan bahwa Ankara mendukung inisiatif perdamaian baru Presiden AS Donald Trump untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan pimpinan Rusia, yang mengecualikan Ukraina selama putaran pertama minggu lalu di Riyadh.

    Menteri luar negeri Turki mengatakan Ankara memandang inisiatif Amerika memiliki pendekatan “berorientasi pada hasil” dan percaya bahwa solusi hanya dapat dicapai melalui negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak.

    “Kami siap memberikan segala bentuk dukungan bagi terciptanya perdamaian melalui dialog,” ujarnya.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, di sisi lain, mengklaim bahwa Ukraina menolak menandatangani rancangan perjanjian damai di Istanbul pada Maret 2022 menyusul tekanan dari Inggris dan sekutu Barat lainnya. Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut juga mencakup jaminan keamanan dari anggota Dewan Keamanan PBB, Jerman, dan Turki.

    “Telah dijelaskan bagaimana hal ini akan berjalan. Faktanya, pihak Ukraina sendiri yang merumuskan jaminan ini,” kata Lavrov. “Namun, Barat melarangnya.”

    Menurut rancangan perjanjian damai, Rusia saat itu tidak setuju Turki menjadi penjamin.

    Pernyataan Lavrov pada hari Senin mengindikasikan bahwa Moskow terbuka terhadap Ankara sebagai salah satu penjamin keamanan.

    Meskipun ada kekhawatiran di ibu kota Eropa atas sikap agresif Trump terhadap Ukraina dan presidennya, Volodymyr Zelensky, pejabat Turki yakin negosiasi tersebut pada akhirnya dapat mengarah pada diskusi serius. Ankara telah lama menganjurkan perundingan langsung yang melibatkan semua pihak.

    Komentar Trump telah mendorong beberapa pemimpin Eropa untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan Washington. Awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan puncak Eropa untuk membahas krisis tersebut – kecuali Ankara.

    Sejak awal perang, Turki telah menjaga keseimbangan yang baik antara kedua belah pihak, menolak untuk bergabung dengan sanksi internasional sambil mengizinkan pengunjung Rusia untuk bepergian ke negara tersebut. Perdagangan bilateral sebagian besar terus berlanjut, meskipun ada beberapa kesulitan transaksi keuangan karena sanksi Barat.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Media Barat Soroti Momen Jabat Tangan Antara Trump dan Presiden Prancis Macron: Tarik Tambang – Halaman all

    Media Barat Soroti Momen Jabat Tangan Antara Trump dan Presiden Prancis Macron: Tarik Tambang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah media Barat menyoroti momen jabat tangan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai canggung bahkan saling tarik menarik seperti sedang bermain tarik tambang.

    Kedua presiden tersebut bertemu di Gedung Putih pada Senin (24/2/2025), untuk membicarakan perang Rusia-Ukraina.

    Video jabat tangan mereka beredar luas di media sosial.

    Setelah keduanya menepuk pundak masing-masing beberapa kali, Donald Trump tampak menarik kuat tangan Macron dan menahannya selama beberapa detik.

    Macron kemudian mengalihkan pandangannya dari wajah Trump dan melambaikan tangan kepada orang-orang yang hadir untuk menyambutnya.

    USA Today mengulas momen itu dengan judul “Watch Donald Trump’s unusually long handshake with French President Emmanuel Macron,” menekankan kata jabat tangan yang aneh dan lama antar kedua pemimpin.

    New York Post menyebut jabat tangan itu layaknya tarik tambang (tug-of-war) melalui artikelnya yang berjudul “Trump, French President Macron engage in tug-of-war handshake at White House”.

    Serupa, media Inggris The Independent dan Telegraph menyebut jabatan tangan itu aneh, melalui artikelnya yang berjudul “Trump and Macron share awkward long handshake after White House snub” dan “In pictures: Trump and Macron’s awkward handshake diplomacy”.

    JABAT TANGAN CANGGUNG – Tangkap layar YouTube The Sun yang tayang pada 25 Februari 2025, memperlihatkan pertemuan Donald Trump dan Emmanuel Macron di Gedung Putih, Senin (24/2/2025). Momen jabat tangan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dinilai canggung. (Tangkap layar YouTube The Sun)

    Setelah keduanya melakukan percakapan, Trump dan Macron saling menyanjung satu sama lain.

    “Presiden Macron adalah orang yang sangat istimewa menurut saya,” kata Trump di Ruang Oval.

    “Kami adalah sahabat karib, karena kami bekerja sama dengan sangat baik,” kata Macron di Gedung Putih. 

    “AS dan Prancis selalu berdiri di pihak yang sama − pihak yang benar, menurut saya, dalam sejarah.”

    Macron Desak Trump Tidak Berpihak pada Rusia di Tengah Perang Ukraina

    Pada peringatan tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak mantan Presiden AS Donald Trump untuk tidak membuat kesepakatan terburu-buru yang dapat melegitimasi invasi Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Menurut laporan USA TODAY, sekutu Amerika Serikat terkejut dengan cepatnya pembicaraan antara Trump dan pemerintah Rusia.

    Bahkan, Gedung Putih menyarankan bahwa Rusia mungkin diizinkan untuk mempertahankan wilayah yang direbut secara ilegal, demi mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun.

    Trump menuding Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai penyebab terjadinya invasi, menyebutnya sebagai “diktator tanpa pemilu.”

    Trump juga mendesak Zelenskyy untuk menandatangani kesepakatan mineral yang memungkinkan Amerika Serikat mendapatkan kembali dana yang telah dihabiskan untuk mendukung pertahanan Ukraina di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

    Zelenskyy memang membatalkan pemilihan umum yang seharusnya digelar pada musim semi 2024 dengan alasan perang yang sedang berlangsung.

    Macron telah mengatur dua sesi darurat dan melakukan dua panggilan telepon dengan Trump sebelum kunjungannya pada hari Senin, yang menurutnya merupakan “titik balik” bagi peran Eropa dalam perundingan damai.

    Selain itu, Macron dan Trump juga berpartisipasi dalam panggilan telepon bersama para pemimpin Kelompok Tujuh (G7), termasuk Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris, untuk membahas situasi Ukraina.

    “Kami ingin perdamaian segera terwujud, namun tidak melalui kesepakatan yang lemah,” ujar Macron dalam konferensi pers pada hari Senin. “Presiden Putin telah melanggar perdamaian.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Presiden Prancis Macron Tiba di Gedung Putih, Bakal Bahas Nasib Ukraina dengan Trump

    Presiden Prancis Macron Tiba di Gedung Putih, Bakal Bahas Nasib Ukraina dengan Trump

    JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Gedung Putih untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Donald Trump. Pertemuan  diharapkan membahas prospek mengakhiri perang Ukraina di tengah perbedaan pendapat mengenai cara melanjutkannya.

    Macron menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Trump sejak dia kembali berkuasa sebulan lalu.

    Dilansir Reuters, Senin, 24 Februari, kedua pemimpin akan berpartisipasi dalam panggilan G7, mengadakan pembicaraan bilateral dan kemudian memimpin konferensi pers bersama yang dijadwalkan pada pukul 14.00 waktu setempat, Senin, 24 Februari.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan mengunjungi Trump akhir pekan ini, di tengah kekhawatiran di Eropa atas sikap keras Trump terhadap Ukraina dan tawaran kepada Moskow mengenai konflik tiga tahun tersebut.

    Macron dan Starmer diperkirakan akan mencoba meyakinkan Trump untuk tidak terburu-buru mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan cara apa pun, tetap melibatkan Eropa, dan mendiskusikan jaminan militer kepada Ukraina.

    Trump dan timnya telah merundingkan perjanjian bagi hasil dengan Ukraina untuk mendapatkan kembali sebagian uang yang telah dikirim oleh pemerintahan Biden sebelumnya ke Kyiv dalam bentuk senjata untuk mengusir Rusia.

    Trump mengatakan pada akhir pekan, dia yakin kesepakatan akan segera tercapai.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Rabu lalu menolak permintaan AS sebesar $500 miliar kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali bantuan Washington pada masa perang.

    Kyiv mengatakan sejauh ini AS belum memberikan pasokan yang mendekati jumlah tersebut dan tidak menawarkan jaminan keamanan khusus dalam perjanjian tersebut.

    Macron mencoba memanfaatkan hubungan dengan Trump yang dibangun selama masa jabatan presiden pertama mereka. Ia mengatakan bahwa menyetujui kesepakatan yang buruk berarti menyerah pada Ukraina dan menandakan kelemahan musuh-musuh AS, termasuk Tiongkok dan Iran.

    “Saya akan mengatakan kepadanya: jauh di lubuk hati Anda tidak boleh lemah di hadapan Presiden (Putin). Itu bukan Anda, ini bukan apa yang Anda buat dan itu bukan demi kepentingan Anda,” katanya dalam sesi tanya jawab selama satu jam di media sosial menjelang kunjungan ke Gedung Putih pada Senin.