ANTARA – Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menerima kunjungan Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Rabu (26/3). Dalam pertemuan bilateral mereka membahas persiapan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia yang dilaksanakan dalam rangka perayaan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis. (Azhfar Muhammad Robbani/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)
Tag: Emmanuel Macron
-

Menlu Prancis Temui Prabowo di Istana, Bahas Rencana Kedatangan Macron
loading…
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Foto/Binti Mufarida
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertemu Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Salah satunya membahas rencana kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei 2025.
Dari pantauan SindoNews, Presiden Prabowo melakukan pertemuan tertutup dengan Barrot. Barrot tampak keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.17 WIB.
“Kami telah mengadakan diskusi yang sangat produktif dengan Presiden Prabowo, dalam rangka mempersiapkan kunjungan Presiden Macron yang akan datang,” kata Barrot kepada awak media usai bertemu Presiden Prabowo.
Barrot mengatakan kunjungan Presiden Macron ke Indonesia bertepatan dengan hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang terlah terjalin selama 75 tahun.
Selain itu, kata Barrot, bahwa pertemuan kedua Kepala Negara itu akan menjadi babak baru memperkuat kedaulatan kedua negara menghadapi isu-isu global. “Dalam upaya menyelesaikan beberapa tantangan penting abad ini, baik krisis regional maupun isu-isu global.”
“Ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas persiapan aktif yang dilakukan oleh pihak Indonesia untuk kunjungan ini. Kami akan bekerja keras agar kunjungan ini menjadi sukses besar dan menjadi tonggak penting dalam hubungan yang sangat berarti antara kedua negara,” pungkasnya.
(rca)
-
/data/photo/2024/07/27/66a4851a7bc30.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menlu Perancis Temui Prabowo, Bahas Rencana Kunjungan Presiden Macron
Menlu Perancis Temui Prabowo, Bahas Rencana Kunjungan Presiden Macron
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Eropa dan Luar Negeri Perancis
Jean Noel Barrot
menemui Presiden
Prabowo Subianto
di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Pertemuan ini membahas rencana kunjungan kenegaraan Presiden Perancis
Emmanuel Macron
ke Indonesia pada Mei 2025 untuk merayakan hubungan erat Indonesia-Perancis yang sudah berjalan selama 75 tahun.
“Saya kira kami telah melakukan diskusi yang sangat produktif dengan Presiden Prabowo, mempersiapkan kunjungan Presiden Macron mendatang, yang akan menjadi kesempatan untuk merayakan ulang tahun ke-75 hubungan antara Indonesia dan Prancis,” kata Jean Noel Barrot di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Barrot menambahkan, pertemuan dua kepala negara juga bertujuan untuk membuka babak baru hubungan yang lebih erat.
Tujuannya adalah untuk memperkuat kedaulatan bersama dan menyatukan kekuatan, guna menyelesaikan beberapa masalah penting di abad ini, mulai dari krisis regional hingga masalah global.
“Jadi, ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas persiapan aktif kunjungan (Presiden Macron) ini ke pihak Indonesia,” kata Barrot.
“Dan kami akan bekerja keras untuk ini, agar kunjungan ini menjadi sukses besar dan menjadi tonggak penting bagi hubungan yang sangat penting antara kedua negara,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, dikutip dari
Kompas TV
, Presiden Perancis Emmanuel Macron akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Mei 2025.
Konfirmasi itu disampaikan oleh Macron kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Indonesia, Meutya Hafid, di tengah acara AI Action Summit yang berlangsung di Grand Palais, Paris, pada Senin (11/2/2025).
Jika rencana ini terealisasi, Macron akan menjadi Presiden Prancis pertama yang mengunjungi Indonesia sejak kedua negara sepakat untuk menjalin kemitraan strategis pada 2011.
Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, menyambut positif rencana kedatangan Macron dan menganggapnya sebagai kesempatan penting untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.
“Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia akan semakin memperkokoh kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk ekonomi digital, kecerdasan buatan, pertahanan, dan energi hijau,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Prabowo-Menlu Prancis bahas kunjungan Macron dan penguatan kemitraan
“Kami telah melakukan diskusi yang sangat produktif dengan Presiden Prabowo, mempersiapkan kunjungan Presiden Macron yang akan datang. Ini akan menjadi kesempatan untuk merayakan 75 tahun hubungan Indonesia dan Prancis serta membuka babak baru dalam
Jakarta (ANTARA) – Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia serta penguatan hubungan bilateral kedua negara.
“Kami telah melakukan diskusi yang sangat produktif dengan Presiden Prabowo, mempersiapkan kunjungan Presiden Macron yang akan datang. Ini akan menjadi kesempatan untuk merayakan 75 tahun hubungan Indonesia dan Prancis serta membuka babak baru dalam kemitraan kita,” ujar Barrot usai pertemuan.
Menurutnya, hubungan Indonesia dan Prancis ke depan akan semakin erat, terutama dalam memperkuat kedaulatan bersama dan menghadapi berbagai tantangan global, termasuk krisis regional dan isu-isu internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Barrot juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo atas persiapan yang dilakukan untuk menyambut kunjungan Presiden Macron.
“Kami akan bekerja keras agar kunjungan ini menjadi keberhasilan besar dan menjadi tonggak penting bagi hubungan kedua negara,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan Jean-Noël Barrot dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiyono di kantor Kemenlu Jakarta, hari ini, diketahui bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan ke Indonesia pada Mei 2025.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Kami berdiskusi mengenai persiapan kunjungan serta menyusun langkah-langkah prioritas yang akan menjadi hasil nyata dari pertemuan Presiden Macron,” ujar Menlu Sugiono.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -

Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030
GELORA.CO – Sebuah laporan intelijen menyebutkan bahwa Amerika tak lagi menjadi super power pada 2030. Keterangan lain di dalamnya juga menjelaskan bahwa Militer China mampu menyerang langsung Amerika dan merusak pertahanan dunia maya Paman Sam. Juga akan menjadi unggul dalam hal kecerdasan buatan di masa yang akan datang.
Hal tersebut menandakan akan ada pergeseran poros kekuatan militer dan teknologi dunia. Hal itu terjadi karena semakin tumbuhnya kekuatan ekonomi dan pertahanan di negara lain, yaitu China. Negara tersebut menjadi tandingan Amerika dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga militer. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China melesat menjadi kekuatan baru dunia yang unggul dalam hal pertahanan militer, teknologi, dan ekonomi.
Laporan yang dikeluarkan oleh CIA itu mengungkapkan bahwa China “tetap menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat, baik secara militer maupun dunia maya,” lapor Reuters.
Laporan tersebut, yang merupakan penilaian ancaman tahunan, menunjukkan bahwa China memiliki kemampuan untuk menargetkan Amerika Serikat melalui senjata konvensional dan serangan siber canggih yang menargetkan infrastrukturnya, serta kemampuannya untuk menargetkan aset luar angkasanya. Ditambahkannya bahwa “China bercita-cita untuk menggantikan Amerika Serikat dari posisi teratas dalam kecerdasan buatan pada tahun 2030.”
Laporan tersebut mencatat bahwa “Rusia, bersama dengan Iran, Korea Utara, dan China, berusaha menantang Amerika Serikat melalui kampanye yang terencana untuk mencapai keunggulan militer,” seraya menambahkan bahwa perang Moskow di Ukraina telah memberinya “pelajaran berharga dalam menghadapi senjata dan intelijen Barat dalam perang berskala besar.”
Laporan Komunitas Intelijen AS juga menyimpulkan bahwa Rusia memiliki keunggulan dalam konflik di Ukraina, dengan mencatat bahwa Rusia “sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar guna menekan Kyiv dan para pendukung Baratnya agar berunding untuk mengakhiri perang yang akan memberi Moskow konsesi yang diinginkannya.”
Laporan tersebut memperingatkan bahwa kelanjutan konflik di Ukraina akan memperpanjang risiko strategis bagi Amerika Serikat, dapat menyebabkan penggunaan senjata nuklir, dan dapat memperburuk ketidakamanan di antara negara-negara NATO, khususnya di Eropa Tengah, Timur, dan Utara.
Ia melanjutkan, “Terlepas dari bagaimana dan kapan perang di Ukraina berakhir, tren geopolitik, ekonomi, militer, dan politik dalam negeri saat ini di Rusia menggarisbawahi kemampuannya untuk menahan dan memperpanjang potensi ancaman terhadap kekuatan, kehadiran, dan kepentingan global AS.”
China terbuka
Kementerian Luar Negeri China menyebut negaranya terbuka agar lebih banyak anggota parlemen maupun warga biasa dari Amerika Serikat datang ke Tiongkok.
“China menyambut lebih banyak anggota parlemen dan warga Amerika Serikat dari berbagai lapisan untuk mengunjungi China agar dapat mempelajari China dengan cara yang lebih objektif serta memainkan peran yang konstruktif untuk pembangunan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).
Hal itu disampaikan usai pertemuan Perdana Menteri China Li Qiang dan Senator Partai Republik Amerika Serikat Steve Daines, yang juga pendukung Presiden Donald Trump, pada Ahad (23/3). Daines berada di Beijing untuk menghadiri Forum Pembangunan China 2025.
“China percaya bahwa perkembangan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan dapat memenuhi kepentingan bersama kedua bangsa maupun masyarakat internasional,” ungkap Guo Jiakun.
Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri China disebutkan PM Li Qiang mengatakan bahwa saat ini, perkembangan hubungan China-AS memasuki titik kritis baru.
“Sejarah telah membuktikan bahwa China dan AS sama-sama memperoleh keuntungan dari kerja sama dan mengalami kerugian bila terjadi konfrontasi. Kedua pihak harus memilih dialog dibanding konfrontasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dari pada situasi yang tidak menguntungkan,” kata PM Li Qiang.
PM Li juga menyampaikan harapan agar AS terlibat dalam komunikasi yang jujur, membangun kepercayaan, menghilangkan keraguan sesuai dengan prinsip saling menghormati, memperdalam kerja sama praktis, dan sama-sama berupaya untuk mempromosikan hubungan China-AS yang stabil, sehat dan berkelanjutan.
Semakin banyak kesulitan yang dihadapi dalam hubungan China-AS, ungkap PM Li, semakin penting untuk menjaga dan mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan China-AS, dalam upaya untuk terus memberikan stabilitas ke dalam hubungan bilateral.
“Perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang. Tidak ada negara yang dapat mencapai pembangunan dan kemakmuran melalui penerapan tarif. Masalah seperti ketidakseimbangan perdagangan perlu diselesaikan dengan memperbesar kue kerja sama dan menciptakan lebih banyak manfaat tambahan,” jelas PM Li Qiang.
China, kata PM Li Qiang, selalu menyambut perusahaan dari seluruh dunia, termasuk AS, untuk berbagi peluang pembangunan di China dan akan memperlakukan perusahaan dalam dan luar negeri secara setara serta terus membina lingkungan bisnis yang sehat.
Dalam akun media sosialnya di X, Senator Daines mengungkapkan bahwa ia akan berbicara dengan pejabat di China soal pembatasan produksi dan distribusi fentanil dan “perlunya mengurangi defisit perdagangan dan memastikan akses pasar yang adil bagi para petani, peternak, dan produsen Montana”. Montana adalah negara bagian di AS yang diwakili Daines.
Daines sebelumnya bekerja sebagai pekerja eksekutif di China dan bertindak sebagai perantara selama masa jabatan pertama Trump. Ia adalah anggota Kongres pertama yang mengunjungi Beijing sejak Trump menjabat pada Januari 2025.
Hubungan AS-China kembali menghangat secara khusus terkait tarif impor setelah Trump mengenakan tarif sebesar 10 persen untuk hampir semua produk impor dari China sejak awal Februari dan menaikkan tarif menjadi 20 persen pada 4 Maret 2025. Ia mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan untuk menekan China agar mengurangi distribusi fentanil ke AS.
Sebagai balasan atas tindakan AS, China mengenakan tarif terhadap produk-produk pertanian asal AS mulai 10 Maret 2025, dengan rincian pungutan sebesar 15 persen untuk produk seperti ayam, gandum dan jagung, serta 10 persen pada produk-produk seperti kacang kedelai, daging babi, daging sapi dan buah-buahan.
Namun Trump juga mengenakan tarif 25 persen atas semua impor baja dan alumunium ke AS, termasuk asal China, mulai 12 Maret 2025.
Tak kirim pasukan perdamaian
China membantah soal pemberitaan yang menyebut negara tersebut mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.
“Pemberitaan itu sama sekali tidak benar, sikap China atas krisis di Ukraina selalu konsisten dan jelas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).
Sebelumnya satu media Jerman mengutip sumber diplomatik Uni Eropa mengatakan China sedang mempertimbangkan partisipasinya untuk masuk dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.
Diplomat China diberitakan mendekati pejabat di Brussels untuk menjajaki apakah langkah tersebut diinginkan oleh Eropa.
Hal tersebut menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan pertemuan puncak lanjutan untuk membahas konflik Ukraina akan dilakukan pada 25 Maret 2025 dengan tujuan untuk menentukan komitmen dukungan jangka pendek bagi Ukraina setelah pertemuan antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat di Arab Saudi pada awal Maret.
Guo Jiakun hanya menyebut “Group of Friends for Peace” (Sahabat untuk Perdamaian) yang dibentuk China dengan negara-negara berkembang lainnya baru saja bertemu di New York, AS.
“Mereka membahas perkembangan terbaru krisis Ukraina dan prospek untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pertemuan itu berhasil dan menegaskan kembali penyelesaian konflik melalui jalur politik melalui negosiasi,” ungkap Guo Jiakun.
“Sahabat untuk Perdamaian” dibentuk oleh China dan Brasil pada 27 September 2024 saat Sidang Umum PBB ke-79 di New York dengan tujuan mendukung upaya global untuk perdamaian berkelanjutan melalui jalur negosiasi.
Anggota kelompok tersebut adalah China, Brasil, Indonesia, Afrika Selatan, Aljazair, Bolivia, Kazakhstan, Kolombia, Mesir, Meksiko, Kenya, Turki dan Zambia.
“Para anggota menekankan bahwa konflik mungkin mendekati titik balik dan menyambut baik dinamika terkini menuju perundingan damai. Mereka mendesak semua pemangku kepentingan untuk memainkan peran konstruktif, menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambah Guo Jiakun.
Kelompok tersebut, menurut Guo Jiakun, juga berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi yang erat dengan semua pihak terkait agar suara-suara dari negara berkembang lebih diperhatikan dan berkontribusi pada penyelesaian konflik secara damai untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.
“Sejak didirikan September lalu, sikap ‘Sahabat untuk Perdamaian’ soal krisis Ukraina konsisten untuk menganjurkan penyelesaian damai dan menggalang kekuatan untuk penyelesaian politik. China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyampaikan suara-suara yang lebih rasional sehingga aspirasi atas perundingan damai didengar,” jelas Guo Jiakun.
Perkembangan terakhir dari konflik Ukraina, Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada 11 Maret 2025 menyatakan bahwa Kiev siap menerima proposal Amerika Serikat untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kesepakatan bersama.
Selain itu, AS juga akan melanjutkan bantuan ke Ukraina serta mencabut jeda dalam berbagi intelijen.
Presiden Ukraina dan AS sepakat untuk segera menyelesaikan perjanjian komprehensif secepatnya mengenai sumber daya mineral penting Ukraina guna memperluas ekonomi Ukraina dan menjamin kemakmuran dan keamanan jangka panjang Ukraina.
-

Prancis Kembangkan Jet Tempur Rafale F5 dengan Kemampuan Nuklir Hipersonik ASN4G
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana menempelkan rudal jelajah nuklir hipersonik canggih pada jet tempur Rafale generasi terbaru. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat pencegahan nuklir.
Rencana ini muncul ketika negara-negara Eropa berupaya memperkuat kemampuan pencegahan nuklir mereka – di tengah ketidakpastian mengenai peran yang akan diambil Amerika Serikat pada masa mendatang.
“Pada 2035, Luxeuli akan menjadi pangkalan pertama yang menampun versi berikutnya dari Rafale dan rudal nuklir hipersoniknya,” tulis Macron dalam akun X, dikutip, Jumat (21/5/2025).
Perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia telah menyebabkan banyak kecemasan di Eropa, dan beberapa negara Barat berupaya meningkatkan kemampuan pertahanan mereka.
Jet tempur Rafale F5, yang saat ini dalam tahap pengembangan, juga akan menjadi jet tempur Prancis pertama yang memiliki opsi tipe ‘loyal wingman’. Ini sejalan dengan kemajuan dalam konektivitas, peperangan elektronik, dan superioritas informasi yang akan dimilikinya.
Rafale adalah jet tempur multi-peran yang dapat memenuhi tugas mulai dari misi pertahanan udara, tugas pencegahan nuklir, proyeksi kekuatan dan pengerahan untuk misi eksternal, misi serangan mendalam, dukungan udara untuk pasukan darat, dan misi pengintaian.
Jet ini hadir dalam versi kursi tunggal dan kursi ganda yang dapat digunakan oleh Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.
Varian Rafale yang saat ini digunakan oleh pasukan Prancis memiliki kecepatan tertinggi 863 mil per jam (750 knot), dan memiliki berat lepas landas maksimum 54.000 lbs (24,5 ton).
Macron telah mengumumkan bahwa negara itu akan menghabiskan sekitar US$1,6 miliar atau Rp26,38 triliun untuk memodernisasi pangkalan udara Luxeuil, sehingga memungkinkannya menyimpan teknologi rudal nuklir terbaru.
À l’horizon de 2035, Luxeuil sera la première base à accueillir la prochaine version du Rafale et son missile nucléaire hypersonique.
Luxeuil poursuivra sa longue histoire au service de notre dissuasion, cœur de notre défense. pic.twitter.com/0s1YPctfPe
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2025
Rencananya adalah mengubah pangkalan tersebut menjadi salah satu yang paling canggih untuk memperkuat pencegahan nuklir Prancis.
Pangkalan udara tersebut akan menampung dua skadron jet tempur Rafale F5 canggih – total 40 pesawat.
Rudal nuklir hipersonik ASN4G
Rudal nuklir hipersonik ASN4G juga saat ini dalam tahap pengembangan. Mereka sedang dibuat oleh MBDA dengan dukungan dari ONERA.
ASN4G adalah rudal hipersonik nuklir udara ke permukaan generasi keempat yang akan menawarkan peningkatan siluman dan kemampuan manuver.
Menurut pengembang, rudal tersebut diperkirakan akan terbang dengan kecepatan Mach 7, menggunakan mesin ramjet, untuk menembus sistem pertahanan udara.
Prancis juga memperkirakan bahwa rudal nuklir hipersonik akan memiliki jangkauan yang diperpanjang – lebih dari 621 mil (1.000 kilometer.)
Ini pada akhirnya akan digunakan untuk menggantikan rudal ASMPA yang saat ini digunakan oleh pasukan pertahanan Prancis. ASMPA adalah rudal supersonik yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Jangkauannya 372 mil (600 km), dan saat ini Prancis memiliki 54 rudal ini.
Setelah rudal nuklir hipersonik ASN4G generasi baru diinduksi, pasukan pertahanan akan menghapus ASMPA secara bertahap.
Penambahan rudal nuklir hipersonik jarak jauh, yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-an, akan sangat meningkatkan pencegahan nuklir Prancis. Ini juga akan membantu negara-negara Eropa yang berupaya memperkuat pertahanan mereka dengan bantuan dari Paris.
-

Iran Bebaskan Warga Prancis yang Ditahan Sejak Tahun 2022
Paris –
Otoritas Iran membebaskan seorang warga negara Prancis, Olivier Grondeau, yang ditahan oleh Teheran sejak Oktober 2022. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Grondeau kini telah kembali ke Prancis.
Pembebasan Grondeau itu, seperti dilansir AFP, Kamis (20/3/2025), diumumkan langsung oleh Marcon dalam pernyataan via media sosial X pada Kamis (20/3) waktu setempat. Macron mengatakan bahwa Grondeau yang berusia 34 tahun telah “bebas dan bersama orang-orang yang dicintainya”.
Dia kemudian menegaskan bahwa “mobilisasi kita tidak akan melemah” untuk memastikan pembebasan dua warga negara Prancis lainnya yang masih ditahan oleh Iran, dalam apa yang dipandang Paris sebagai penyanderaan oleh negara.
Marcon tidak menyampaikan informasi lebih lanjut soal kronologi pembebasan Grondeau setelah dia ditahan selama hampir 900 hari di Iran.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot, memposting foto Grondeau di dalam pesawat saat kembali ke Prancis.
Dua warga negara Prancis lainnya yang masih ditahan Iran adalah seorang guru bernama Cecile Kohler dan pasangannya Jacques Paris. Keduanya ditahan oleh Teheran pada Mei 2022 atas tuduhan berusaha mengobarkan unjuk rasa buruh. Tuduhan itu telah dibantah oleh keluarga keduanya.
“Setelah disandera di Iran selama 887 hari, dia telah dipertemukan kembali dengan keluarganya, orang-orang tercintanya, dan negaranya. Ini melegakan sekali,” tulis Barrot dalam pernyataannya.
Tonton juga Video: Iran Ogah Negosiasi Nuklir dengan AS karena ‘Diintimidasi’
Grondeau ditangkap di Shiraz, Iran bagian selatan, pada Oktober 2022 dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena “berkonspirasi melawan Republik Islam”.
Keluarga Grondeau menolak tuduhan tersebut, dan menggambarkan Grondeau sebagai penggemar berat puisi Persia yang pergi ke Iran dengan visa turis sebagai bagian dari tur keliling dunia.
Negara-negara Barat selama bertahun-tahun menuduh Iran menahan warga negara mereka dengan tuduhan yang dibuat-buat dalam kebijakan penyanderaan negara untuk menggunakan warga negara asing (WNA) itu sebagai alat tawar-menawar demi memperoleh konsesi.
Tonton juga Video: Iran Ogah Negosiasi Nuklir dengan AS karena ‘Diintimidasi’
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-

Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah
Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Walau ada diskusi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan penyokong nomor satu Ukraina, Amerika Serikat (AS), prospek perdamaian keduanya masih cukup jauh.
Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.
Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Rabu (19/3/2025):
1. Putin Tolak Gencatan Senjata
Rusia disebut secara efektif menolak proposal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS). Hal ini setelah Kyiv melaporkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur sipil, beberapa jam setelah Moskow setuju untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas energi selama 30 hari.
Ledakan terdengar dan sirene serangan udara meraung di Ukraina hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara.
Washington awalnya mendorong gencatan senjata 30 hari segera, sebagai langkah pertama untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun, namun hanya disetujui Putin di bagian energi karena menunggu langkah AS untuk menghentikan semua bantuan militer dan intelijen Barat ke Ukraina.
“Telah terjadi serangan, khususnya pada infrastruktur sipil, termasuk sebuah rumah sakit di Sumy,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Selasa malam, dikutip AFP Rabu (19/3/2025)
“Serangan malam hari seperti inilah yang dilakukan Rusia yang menghancurkan sektor energi kita, infrastruktur kita, dan kehidupan normal warga Ukraina,” tambahnya. “Hari ini, Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata penuh.”
Zelensky menuduh Rusia tidak untuk mengakhiri perang. Di Kyiv, warga Ukraina yang lelah perang cenderung setuju.
“Saya sama sekali tidak percaya Putin, tidak sepatah kata pun,” kata Lev Sholoudko, 32 tahun. “Dia hanya mengerti kekerasan,” tambahnya.
Sementara itu, di seberang perbatasan, pejabat layanan darurat Rusia mengatakan puing-puing dari serangan pesawat nirawak Ukraina yang berhasil digagalkan. Ini memicu kebakaran di depot minyak di desa Kavkazskaya.
Sebelumnya selain setuju penghentian serangan ke sektor energi Ukraina, Moskow dan Kyiv juga akan menukar 175 tahanan masing-masing pada hari Rabu. Pembicaraan lebih lanjut akan segera dilakukan di Timur Tengah.
“Kami sepakat untuk melakukan Gencatan Senjata segera pada semua Energi dan Infrastruktur, dengan pemahaman bahwa kami akan bekerja cepat untuk melakukan Gencatan Senjata Lengkap dan, pada akhirnya, MENGAKHIRI Perang yang sangat mengerikan antara Rusia dan Ukraina ini,” tulis Trump setelah pembicaraan di platform Truth Social miliknya.
2. Nuklir Prancis Bergerak
Prancis akan meningkatkan salah satu pangkalan udara utamanya di sepanjang perbatasannya dengan Jerman untuk menampung pesawat tempur Rafale yang dapat dipersenjatai rudal jelajah nuklir. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron.
Mengutip Russia Today, pangkalan udara itu adalah pangkalan Pangkalan Luxeuil-Saint-Sauveur. Pangkalan itu sejatinya pernah menampung senjata nuklir hingga 2011 lalu.
“Pangkalan udara Luxeuil akan ditingkatkan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan kembali peran penuhnya dalam penangkal nuklir Prancis,” kata Macron.
“Pada tahun 2035, Luxeuil akan menjadi pangkalan pertama yang menampung versi berikutnya dari Rafale dan rudal nuklir hipersoniknya. Garnisun tersebut akan berlipat ganda ukurannya menjadi hampir 2.000 personel militer dan sipil untuk menampung dua skuadron Rafale.”
Tanpa menyebut nama Rusia, Macron mengatakan bahwa Prancis telah menemukan dirinya dalam dunia yang ‘semakin berbahaya dan tidak pasti’ sejak permusuhan terbuka pecah antara Moskow dan Kyiv pada tahun 2022.
Pengumuman tersebut muncul setelah kanselir terpilih Jerman, Friedrich Merz, menyarankan bahwa Prancis dapat memperluas persenjataan nuklirnya untuk melindungi negaranya dan anggota Uni Eropa (UE) lainnya. Macron menanggapi dengan mengatakan bahwa masalah tersebut akan dibahas.
Rusia telah mengutuk program militerisasi UE sebagai tindakan yang gegabah dan meningkatkan eskalasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa retorika konfrontatif dan rencana konfrontatif yang sekarang kita lihat di Brussels dan di ibu kota Eropa dapat menghambat ditemukannya resolusi damai atas konflik Ukraina.
3. Eropa Komentari Trump-Putin
Sejumlah negara Eropa buka suara soal panggilan telepon Trump dan Putin. Para pemimpin Prancis dan Jerman menyambut baik perundingan tersebut, tetapi menekankan perlunya untuk terus mendukung Ukraina.
“Langkah selanjutnya harus berupa gencatan senjata penuh untuk Ukraina dan secepat mungkin. Tentu saja jelas bahwa kami berdua juga setuju mengenai hal ini,” kata Kanselir Olaf Scholz pada konferensi pers di Berlin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Scholz menegaskan kembali bahwa Jerman akan mendukung Ukraina dan “tidak akan mengecewakan Kyiv. Macron menyebut kesepakatan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi sebagai “awal yang baik” dalam proses perdamaian.
“Kami akan terus mendukung tentara Ukraina dalam perang perlawanannya terhadap agresi Rusia,” katanya.
Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menggambarkan panggilan telepon Trump-Putin sebagai berita bagus bagi Eropa.
“Hari ini, presiden Amerika dan Rusia telah membuat langkah besar lainnya menuju perdamaian, dan kami berharap Brussels tidak akan dapat mencegah tercapainya kesepakatan damai,” tulisnya di Facebook. Ia berharap kedua pihak akan menghormati jeda pemogokan terhadap infrastruktur energi.
4. Putin Buka Suara soal Sanksi
Menjelang teleponnya dengan Trump, Putin mengatakan sanksi Barat bukanlah tindakan sementara, melainkan alat untuk memberikan tekanan strategis terhadap Rusia. Ia menuding para pesaing negara itu akan selalu berusaha melemahkannya.
Menurut Putin, total 28.595 sanksi telah dijatuhkan terhadap perusahaan dan individu Rusia dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak dari semua pembatasan lainnya terhadap negara lain jika digabungkan. Ia menambahkan bahwa Barat tidak bermaksud untuk menahan diri, mengancam sanksi baru dan “mengeluarkan paket-paket ini satu demi satu.”
“Sanksi bukanlah tindakan sementara atau terarah; sanksi adalah mekanisme tekanan strategis dan sistemik terhadap negara kita,” kata Putin. “Bahkan jika sanksi terhadap negara itu dilonggarkan, Barat akan menemukan cara lain untuk mengacaukan rencana.”
5. NATO Pecah
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni telah menolak gagasan pengerahan pasukan di Ukraina. Pernyataan ini ia keluarkan setelah Prancis dan Inggris mengusulkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk mengamankan gencatan senjata antara Kyiv dan Moskow.
Meloni menyatakan penolakannya dalam pidatonya di majelis tinggi parlemen Italia. Menurutnya, Italia menghormati usulan tersebut tetapi tidak yakin hal itu akan membawa stabilitas di kawasan.
“Mengirim pasukan Italia ke Ukraina adalah topik yang tidak pernah ada dalam agenda,” kata Meloni kepada Senat, sebagaimana dikutip oleh la Repubblica.
“Usulan Prancis-Inggris merupakan pilihan yang sangat rumit, berisiko, dan tidak efektif. Italia mendukung upaya perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.”
Moskow telah berulang kali menolak gagasan penempatan tentara dari negara-negara NATO di Ukraina. Kremlin peringatan bahwa hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan blok militer yang dipimpin AS.
Paris dan London telah bergegas untuk mengkonsolidasikan dukungan militer bagi Ukraina sementara AS mendorong kesepakatan damai dengan Rusia. Washington baru-baru ini mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pekan lalu bahwa ia mendukung usulan gencatan senjata Washington pada prinsipnya, tetapi mengatakan bahwa beberapa syarat penting harus dipenuhi terlebih dahulu.
(sef/sef)
-

Ditaksir Prabowo, Prancis Juga Borong Banyak Jet Tempur Ini
Presiden Prancis Emmanuel Macron berpidato di depan pesawat tempur Dassault Rafale dan Dassault Mirage 2000 saat mengunjungi Pangkalan Udara dan Antariksa Prancis (Armée de l’Air et de l’Espace) Luxeuil-Saint-Sauveur, Prancis, pada Selasa waktu setempat. Dalam pidatonya di pangkalan militer di timur Prancis, Macron mengumumkan bahwa Prancis akan memesan lebih banyak pesawat tempur Rafale. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

