Tag: Emmanuel Macron

  • Netanyahu Kecam Macron Soal Rencana Pengakuan, Palestina Bilang Gini

    Netanyahu Kecam Macron Soal Rencana Pengakuan, Palestina Bilang Gini

    Ramallah

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengomentari kecaman yang dilontarkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait rencana untuk mengakui negara Palestina. Kecaman Netanyahu itu disebut sebagai “serangan yang tidak dibenarkan” terhadap Macron.

    “Kementerian mengutuk keras serangan yang tidak dapat dibenarkan dan pernyataan ofensif yang dibuat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan putranya terhadap Presiden Emmanuel Macron,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (14/4/2025).

    “Kementerian menganggap pernyataan ini sebagai pengakuan yang kelas atas permusuhan Netanyahu yang berkelanjutan terhadap perdamaian berdasarkan solusi dua negara, serta penolakan terang-terangan terhadap legitimasi internasional dan preferensi terus-menerus untuk kekerasan dan solusi militer dibandingkan jalur politik,” imbuh pernyataan itu.

    Macron, dalam wawancara dengan televisi France 5 yang disiarkan Rabu (9/4) lalu, mengatakan bahwa Prancis dapat mengambil langkah pengakuan selama konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Juni mendatang.

    Dia mengatakan dirinya mengharapkan hal ini akan memicu pengakuan timbal balik atas Israel oleh negara-negara Arab.

    “Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron pada saat itu.

    “Saya akan melakukannya karena saya meyakini bahwa suatu saat nanti, hal itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” ucapnya.

    Pernyataan itu memicu kritikan dari kelompok sayap kanan di Prancis, dan memicu kecaman Netanyahu serta putranya, Yair. Netanyahu menyebut Macron “salah besar” dengan rencana tersebut.

    “Presiden Macron salah besar dalam terus mempromosikan gagasan negara Palestina di jantung tanah kami — sebuah negara yang aspirasi satu-satunya adalah menghancurkan Israel,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.

    “Persetan dengan Anda!” tulis Yair, putra Netanyahu, dalam kecaman untuk Macron via media sosial X pada Sabtu (12/4) malam.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Geram Prancis Akan Akui Negara Palestina: Macron Salah Besar!

    Netanyahu Geram Prancis Akan Akui Negara Palestina: Macron Salah Besar!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras Presiden Prancis Emmanuel Macron atas rencananya untuk memberikan pengakuan bagi negara Palestina. Netanyahu menyebut Macron “salah besar” dengan rencana tersebut.

    “Presiden Macron salah besar dalam terus mempromosikan gagasan negara Palestina di jantung tanah kami — sebuah negara yang aspirasi satu-satunya adalah menghancurkan Israel,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (14/4/2025).

    Netanyahu menanggapi pernyataan Macron pekan lalu, ketika sang Presiden Prancis mengatakan negaranya dapat mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan ke depan.

    “Sampai hari ini, tidak ada satu pun tokoh dalam Hamas atau Otoritas Palestina yang mengutuk kengerian pembantaian terburuk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust,” ucapnya merujuk pada serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza.

    Netanyahu menggambarkan hal ini sebagai “keheningan yang menyingkapkan sikap mereka yang sebenarnya terhadap negara Yahudi”.

    “Kami tidak akan membahayakan keberadaan kami karena ilusi yang terpisah dari kenyataan, dan kami tidak akan menerima ceramah moral tentang pembentukan negara Palestina yang akan mengancam kelangsungan hidup Israel — terutama dari pihak-pihak yang menentang pemberian kemerdekaan kepada Corsica, Kaledonia Baru, Guyana Prancis, dan wilayah-wilayah lainnya, yang kemerdekaannya tidak akan memberikan ancaman apa pun bagi Prancis,” sebutnya.

    Macron, dalam wawancara dengan televisi France 5 yang disiarkan pada Rabu (9/4) lalu, mengatakan bahwa Prancis dapat mengambil langkah tersebut selama konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Juni mendatang.

    Dia mengatakan dirinya mengharapkan hal ini akan memicu pengakuan timbal balik atas Israel oleh negara-negara Arab.

    “Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron pada saat itu.

    “Saya akan melakukannya karena saya meyakini bahwa suatu saat nanti, hal itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” ucapnya.

    Pernyataan itu memicu kritikan dari kelompok sayap kanan di Prancis, yang membuat Macron mengklarifikasi pernyataan awalnya.

    “Saya mendukung hak sah warga Palestina untuk memiliki negara dan perdamaian, sama seperti saya mendukung hak warga Israel untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan, keduanya diakui oleh tetangga-tetangga mereka,” ujarnya.

    Lihat juga Video ‘Israel Telah Menguasai 50 Persen Wilayah Gaza’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rudal Rusia Hantam Sumy Saat Warga ke Gereja Rayakan Minggu Palma, 34 Tewas Termasuk Anak-Anak – Halaman all

    Rudal Rusia Hantam Sumy Saat Warga ke Gereja Rayakan Minggu Palma, 34 Tewas Termasuk Anak-Anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Serangan rudal balistik Rusia di Kota Sumy, Ukraina, pada Minggu (13/4/2025) pagi, menewaskan sedikitnya 34 orang dan melukai 83 lainnya.

    Dikutip dari The Guardian, dua rudal menghantam pusat kota yang ramai saat warga sedang menuju gereja untuk merayakan Minggu Palma.

    Salah satu rudal menghantam sebuah bus listrik penuh penumpang. Dua anak-anak termasuk di antara korban tewas.

    Prancis, Jerman, Inggris dan Italia Mengecam

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyebut serangan ini sebagai bukti bahwa Rusia secara terang-terangan menolak perdamaian dan menghina upaya diplomatik.

    “Semua orang tahu bahwa hanya Rusia yang menginginkan perang ini,” ujar Macron dalam pernyataan yang dikutip berbagai media Prancis.

    “Hari ini jelas bahwa Rusia sendiri ingin melanjutkannya, menunjukkan penghinaannya terhadap kehidupan manusia, hukum internasional, dan upaya diplomatik yang dilakukan oleh Presiden (Donald) Trump,” katanya.

    Macron menegaskan langkah-langkah tegas diperlukan untuk mendorong gencatan senjata.

    “Prancis bekerja tanpa lelah untuk mencapai tujuan ini, bersama para mitranya,” tambahnya.

    Kanselir Jerman, Friedrich Merz juga mengecam keras serangan tersebut.

    Dalam wawancara dengan penyiar ARD, Merz menyebutnya sebagai “tindakan pengkhianatan” dan “kejahatan perang yang disengaja dan terencana”.

    Menurutnya, niat baik negara-negara Barat untuk berdiskusi dengan Rusia malah ditafsirkan sebagai kelemahan oleh Presiden Vladimir Putin.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni menyebut serangan itu sebagai aksi “pengecut” dan “menghancurkan semua peluang keterlibatan nyata demi perdamaian”.

    Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengecam keras serangan rudal Rusia yang menewaskan puluhan warga sipil di Kota Sumy, Ukraina.

    Dalam pernyataan resminya yang dipublikasikan di platform X, Starmer menyampaikan belasungkawa dan menyerukan gencatan senjata segera.

    “Saya terkejut dengan serangan mengerikan Rusia terhadap warga sipil di Sumy, dan pikiran saya tertuju pada para korban serta orang-orang yang mereka cintai di masa tragis ini,” tulisnya.

    Starmer menegaskan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menunjukkan komitmen terhadap perdamaian.

    Menurutnya, kini giliran Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertindak.

    “Putin sekarang harus menyetujui gencatan senjata penuh dan segera tanpa syarat,” tegas Starmer.

    Pernyataan ini menambah daftar panjang kecaman internasional terhadap serangan yang terjadi saat umat Kristen Ukraina tengah merayakan Minggu Palma.

    Insiden tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah pemimpin dunia yang menilai aksi Rusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Reaksi Amerika

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump turut mengomentari insiden tersebut saat berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One.

    “Saya pikir itu hal yang mengerikan. Dan saya diberitahu mereka melakukan kesalahan,” kata Trump seperti dilaporkan Agence France-Presse.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal apa yang ia maksud dengan “kesalahan”, Trump menjawab, “Anda akan bertanya kepada mereka,” tanpa memberikan kejelasan lebih lanjut.

    Kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Dalam unggahan di akun resminya di platform X, Rubio menulis:

    “Amerika Serikat menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada para korban serangan rudal Rusia yang mengerikan hari ini di Sumy. Ini adalah pengingat tragis mengapa Presiden Trump dan pemerintahannya meluangkan begitu banyak waktu dan upaya untuk mencoba mengakhiri perang ini dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi.”

    Utusan Khusus AS untuk Ukraina, Keith Kellogg, juga mengecam keras insiden ini.

    “Serangan Minggu Palma hari ini oleh pasukan Rusia terhadap sasaran sipil di Sumy melewati batas kesopanan apa pun,” katanya.

    Analis The Guardian, Dan Sabbagh, menilai bahwa jumlah korban sipil yang tinggi di Sumy dapat mendorong pemerintahan Trump untuk bersikap lebih tegas dalam negosiasi damai dengan Moskow.

    Selama dua bulan terakhir, pembicaraan damai berjalan lambat, sementara Washington memilih strategi dialog langsung dengan Rusia namun cenderung bungkam atas serangan terhadap warga sipil.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Rencana Prancis Akui Negara Palestina Bikin Israel Murka

    Rencana Prancis Akui Negara Palestina Bikin Israel Murka

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis berencana mengakui Palestina sebagai negara. Pernyataan Macron itu langsung membuat Israel murka.

    Dirangkum detikcom dari kantor berita AFP Kamis (10/4/2025), Emmanuel Macron mengatakan kepastian pengakuan negara Palestina itu akan diambil pada Juni mendatang. Macron mengatakan Prancis berencana mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan dan dapat mengambil langkah pada Konferensi PBB di New York bulan Juni mendatang. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

    “Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron kepada wartawan.

    “Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kita dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” tambahnya.

    Macron mengatakan alasan dia ingin mengakui Palestina. Dia mengatakan dia ingin berkontribusi dalam dinamika kolektif.

    “Saya akan melakukannya karena saya yakin bahwa pada suatu saat nanti itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua pihak yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” tambahnya.

    Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kita melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis — yang merupakan kasus dengan Iran — dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shanin mengatakan pengakuan Prancis akan menjadi suatu langkah yang baik. Dia mengatakan pengakuan ini bisa menjadi solusi penyelesaian konflik.

    “Pengakuan Prancis akan menjadi “langkah ke arah yang benar sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara,” kata Shanin kepada AFP.

    Israel Berang

    Foto: Macron (DW (News)).

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahwa Paris dapat mengakui negara Palestina paling lambat bulan Juni mendatang. Dia mengatakan bahwa hal itu akan menjadi “hadiah” untuk terorisme.

    “Pengakuan sepihak terhadap negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah untuk terorisme dan dorongan bagi Hamas,” tulis Saar di media sosial X pada Rabu (9/4) malam waktu setempat, dilansir kantor berita AFP.

    “Tindakan semacam ini tidak akan membuat perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita semakin dekat — tetapi sebaliknya: tindakan itu hanya akan semakin menjauhkannya,” imbuhnya.

    Saat ini hampir 150 negara telah mengakui negara Palestina. Pada Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan pengakuan negara Palestina, diikuti oleh Slovenia pada Juni. Langkah tersebut sebagian didorong oleh kecaman atas bombardir Israel di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

    Namun, Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina. Ini merupakan langkah yang telah lama ditentang Amerika Serikat, tetapi para pendukungnya melihat sebagai langkah yang diperlukan untuk membawa stabilitas ke kawasan tersebut.

    Pada hari Rabu (9/4) waktu setempat, Macron mengatakan Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan mendatang, dan dapat melakukan langkah tersebut di konferensi PBB di New York pada bulan Juni.

    “Kami harus bergerak menuju pengakuan, dan kami akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” ujar Macron kepada televisi France 5.

    Langkah tersebut juga akan menjadikan Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang mengakui negara Palestina.

    “Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kami dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” imbuh pemimpin Prancis itu.

    Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kami melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis — yang merupakan kasus dengan Iran — dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut,” tandas Macron.

    Diketahui bahwa Prancis telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Video: Harga Emas Antam Tembus Rp 1,846 Juta – Macron Akui Palestina

    Video: Harga Emas Antam Tembus Rp 1,846 Juta – Macron Akui Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia –Harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk naik sebesar Rp 69.000 atau berada di posisi Rp 1.846.000.

    Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron bicara kemungkinan Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara. Dia mengatakan kepastian pengakuan negara palestina itu akan diambil pada Juni mendatang.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (10/04/2025).

  • Jelang Kunjungan Macron, Menkomdigi Terima Mendag Prancis

    Jelang Kunjungan Macron, Menkomdigi Terima Mendag Prancis

    Jakarta

    Tahun 2025 menandai momen bersejarah Indonesia dan Prancis yang menandakan 75 tahun hubungan diplomasi bilateral di antara keduanya. Sejarah panjang itu ditandai berbagai inisiatif kerja sama yang terjalin bertahun-tahun. Salah satu tonggak capaian menonjol dalam hubungan ini adalah penyelesaian proyek strategis Pusat Data Nasional 1 (PDN-1).

    Setelah dilakukan peletakan batu pertama Oktober 2022, pembangunan PDN-1 rampung dan dilaksanakan Provisional Hand Over (PHO). Guna menjaga keamanan dan keandalan PDN-1, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai upaya memastikan pelindungan dan integritas data.

    Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Warga Prancis di Luar Negeri, Rabu (9/4/2025), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi ke Menteri Saint-Martin atas kerja sama dengan Pemerintah Prancis dan perusahaan-perusahaan multinasional Prancis dalam penyelesaian pembangunan proyek ini.

    Tidak hanya mengapresiasi dukungan Pemerintah Prancis dalam proyek PDN-1 saja, Menteri Komdigi juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam bidang teknologi digital sebagai langkah maju dalam mempercepat transformasi digital di kedua negara.

    “Hubungan erat antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis, terutama dalam bidang teknologi digital, menjadi bukti nyata komitmen kedua negara untuk saling mendukung dan mendorong inovasi, dengan kolaborasi yang solid,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Dengan hubungan baik yang terjalin lama, kedua belah pihak berharap dapat menjajaki lebih banyak peluang kerja sama, memastikan bahwa manfaat dari teknologi dan inovasi dapat dirasakan oleh masyarakat di kedua negara.

    “Prancis dan Indonesia memiliki sejarah yang kuat dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kami percaya bahwa kerja sama di bidang digital akan memperkuat pertukaran pengetahuan dan inovasi yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat kedua negara,” ujar Menteri Laurent Saint-Martin.

    Pertemuan bilateral ini dilakukan sebagai pertemuan pendahulu jelang kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron Mei nanti.

    (agt/fyk)

  • Prancis Berencana Akui Negara Palestina, Israel Berang!

    Prancis Berencana Akui Negara Palestina, Israel Berang!

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahwa Paris dapat mengakui negara Palestina paling lambat bulan Juni mendatang. Dia mengatakan bahwa hal itu akan menjadi “hadiah” untuk terorisme.

    “Pengakuan sepihak terhadap negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah untuk terorisme dan dorongan bagi Hamas,” tulis Saar di media sosial X pada Rabu (9/4) malam waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (10/4/2025).

    “Tindakan semacam ini tidak akan membuat perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita semakin dekat — tetapi sebaliknya: tindakan itu hanya akan semakin menjauhkannya,” imbuhnya.

    Saat ini hampir 150 negara telah mengakui negara Palestina. Pada Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan pengakuan negara Palestina, diikuti oleh Slovenia pada Juni. Langkah tersebut sebagian didorong oleh kecaman atas bombardir Israel di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

    Namun, Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina. Ini merupakan langkah yang telah lama ditentang Amerika Serikat, tetapi para pendukungnya melihat sebagai langkah yang diperlukan untuk membawa stabilitas ke kawasan tersebut.

    Pada hari Rabu (9/4) waktu setempat, Macron mengatakan Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan mendatang, dan dapat melakukan langkah tersebut di konferensi PBB di New York pada bulan Juni.

    “Kami harus bergerak menuju pengakuan, dan kami akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” ujar Macron kepada televisi France 5.

    Langkah tersebut juga akan menjadikan Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang mengakui negara Palestina.

    “Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kami dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” imbuh pemimpin Prancis itu.

    Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kami melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis — yang merupakan kasus dengan Iran — dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut,” tandas Macron.

    Diketahui bahwa Prancis telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prancis Siap Akui Negara Palestina pada Juni, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    Prancis Siap Akui Negara Palestina pada Juni, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    GELORA.CO – Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (9/4/2025) mengatakan negaranya kemungkinan akan mengakui Palestina sebagai negara ketika konferensi internasional digelar di Arab Saudi pada Juni. Saat ini, 140 lebih negara dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui negara Palestina.

    “Kita perlu membuat pengakuan… Tujuan kita adalah menjadi ketua bersama dalam sebuah konferensi dengan Arab Saudi pada Juni, di mana kita bisa menyelesaikan pengakuan ini,” kata Macron kepada stasiun televisi France 5.

    Majelis Umum PBB pada 1947 melakukan pemungutan suara untuk membagi wilayah Palestina negara Arab dan negara Yahudi, sedangkan Yerusalem berada di bawah pengelolaan internasional khusus. Pembagian wilayah itu rencananya dilaksanakan pada Mei 1948, ketika mandat Inggris atas Palestina berakhir, tetapi yang terbentuk hanya negara Yahudi bernama Israel. (*)

  • Rencana Prancis Akui Negara Palestina Bikin Israel Murka

    Presiden Prancis Macron Bicara Kemungkinan Akui Palestina Sebagai Negara

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron bicara kemungkinan Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara. Dia mengatakan kepastian pengakuan negara Palestina itu akan diambil pada Juni mendatang.

    Dilansir AFP, Kamis (10/4/2025), Macron mengatakan Prancis berencana mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan dan dapat mengambil langkah pada Konferensi PBB di New York bulan Juni mendatang. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

    “Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron kepada wartawan.

    “Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kita dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” tambahnya.

    Macron mengatakan alasan dia ingin mengakui Palestina. Dia mengatakan dia ingin berkontribusi dalam dinamika kolektif.

    “Saya akan melakukannya karena saya yakin bahwa pada suatu saat nanti itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua pihak yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” tambahnya.

    Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kita melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis — yang merupakan kasus dengan Iran — dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut,” tambahnya.

    “Pengakuan Prancis akan menjadi “langkah ke arah yang benar sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara,” kata Shanin kepada AFP.

    Menanggapi rencana Macron, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan setiap pengakuan sepihak atas negara Palestina akan menjadi dorongan bagi Hamas. Menurutnya, tindakan ini akan semakin menjauhkan perdamaian keduanya.

    “Pengakuan sepihak atas negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah bagi teror dan dorongan bagi Hamas,” tulis Saar di X sebagaimana dilansir Aljazeera.

    “Tindakan semacam ini tidak akan mendekatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita – tetapi sebaliknya: tindakan ini hanya akan semakin menjauhkan mereka,” katanya.

    Prancis diketahui telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh militan Palestina Hamas terhadap Israel.

    Namun, pengakuan resmi oleh Prancis atas negara Palestina akan menandai perubahan kebijakan besar dan berisiko membuat Israel marah yang bersikeras bahwa langkah-langkah seperti itu oleh negara asing terlalu dini.

    Lihat juga Video ‘Prancis Mencekam Bak ‘Medan Perang’ Akibat UU Kenaikan Usia Pensiun’:

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur – Halaman all

    AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur – Halaman all

    AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur
     
    TRIBUNNEWS.COM – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan perubahan signifikan dalam postur militernya dalam konteks peran mereka di aliansi negara-negara NATO.

    AS dilaporkan mempertimbangkan penarikan hingga 10.000 tentara dari Eropa Timur, menurut beberapa sumber yang mengetahui wacana tersebut.

    Eropa Timur merupakan pintu depan Rusia, negara yang diwaspadai negara-negara NATO merujuk aksi ekspansi pasukan Moskow di Ukraina.

    Perkembangan ini, yang dilaporkan oleh NBC News, Selasa (8/4/2025), terjadi hanya tiga tahun setelah pemerintahan Biden memperkuat wilayah tersebut dengan pasukan tambahan pada tahun 2022 untuk melawan invasi Rusia ke Ukraina.

    Para pejabat Eropa telah menyatakan kekhawatiran, memperingatkan kalau langkah tersebut dapat membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani di tengah meningkatnya ketegangan.

    Seth Jones, wakil presiden senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional [CSIS], telah memperingatkan bahwa “pengurangan pasukan Amerika akan melemahkan pencegahan,” sebuah pernyataan yang menggarisbawahi risiko besar bagi NATO.

    AS Bukan Lagi Penyelamat NATO

    Potensi penarikan mundur pasukan AS ini menandakan perubahan yang dapat membentuk kembali lanskap operasional NATO dan prioritas strategis Amerika, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang logistik, teknologi, dan papan catur geopolitik yang lebih luas.

    Momen ini bermula pada Februari 2022, ketika invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina memicu respons cepat AS.

    Presiden AS saat itu, Joe Biden mengizinkan pengerahan sekitar 20.000 pasukan tambahan ke Eropa Timur, sehingga total kehadiran Amerika di benua itu menjadi sekitar 100.000.

    Pengerahan pasukan ini, yang terpusat di negara-negara seperti Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik, bertujuan untuk meyakinkan sekutu NATO dan mencegah agresi Rusia lebih lanjut.

    Apa saja rincian pasukan AS di Eropa?

    “Pasukan tersebut mencakup gabungan infanteri, unit lapis baja, dan aset penerbangan, yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan di sepanjang sisi timur NATO,” tulis ulasan situs militer BM.

    Kini, dengan Pentagon yang mempertimbangkan pengurangan hingga setengah dari lonjakan tahun 2022 itu, implikasi terhadap kesiapan militer dan kohesi aliansi menjadi semakin jelas.

    Dari sudut pandang logistik, penarikan 10.000 tentara dari Eropa Timur akan memerlukan pemisahan unit dan peralatan yang cermat.

    Meskipun rincian pastinya masih dirahasiakan, data publik memberikan beberapa petunjuk tentang jejak AS saat ini.

    Pada pertengahan tahun 2024, Komando Eropa Amerika Serikat [EUCOM] mengawasi sekitar 65.000 pasukan AS yang ditugaskan secara permanen, ditambah dengan pasukan rotasi yang meningkatkan jumlah total menjadi lebih dari 100.000 selama puncak penempatan pasukan terkait situasi Perang Ukraina. 

    Polandia menjadi tuan rumah sebagian besar pasukan AS ini, dengan Komando Depan Korps V di Poznań yang berfungsi sebagai pusat perencanaan operasional.

    Sementara itu, Rumania mendukung kehadiran bergilir unit Stryker —pasukan infantri AS yang sangat mobile yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja beroda Stryker, platform seberat 19 ton yang dipersenjatai dengan meriam 30 mm atau rudal anti-tank Javelin, yang mampu melaju hingga kecepatan 60 mil per jam.

    Unit-unit ini, yang dirancang untuk pengerahan cepat, telah menjadi kunci bagi strategi pencegahan NATO.

    “Penarikan pasukan AS dapat berarti pengurangan formasi unit infanteri tersebut, yang berpotensi mengurangi kemampuan Angkatan Darat untuk merespons krisis di wilayah tersebut dengan cepat,” ulas BM menjelaskan risiko yang dihadapi kalau AS benar-benar mengurangi jumlah pasukan mereka di Eropa.

    Pertahanan Eropa Bakal Melemah

    Konsekuensi jika AS menarik sebagian pasukannya ini bukan sekadar angka prajurit, tetap juga memengaruhi kekuatan persenjataan Eropa.

    “Kehadiran AS mencakup kemampuan penting seperti sistem pertahanan udara Patriot, yang dikerahkan di Polandia sejak 2022 untuk melawan ancaman rudal Rusia,” kata BM.

    Patriot, sistem persenjataan jarak jauh dan ketinggian tinggi, dapat melacak dan mencegat rudal balistik pada jarak lebih dari 100 mil, menawarkan perisai terhadap rudal Iskander yang ditempatkan Rusia di Kaliningrad, hanya 300 mil dari Warsawa. 

    “Menghapus sebagian saja dari aset ini dapat meninggalkan celah dalam payung pertahanan NATO, yang memaksa sekutu untuk memikirkan kembali penempatan mereka sendiri,” ulas BM.

    Demikian pula, Resimen Kavaleri ke-2 AS, yang bermarkas di Jerman tetapi sering bergiliran di Eropa Timur, mengerahkan infanteri berkuda Stryker.

    “Penarikannya yang potensial dapat mengurangi kehadiran pasukan darat yang telah menenangkan negara-negara seperti Lithuania, di mana kenangan pendudukan Soviet masih terasa kuat,” kata laporan itu.

    Drone MQ-9 Reaper AS saat terbang di udara. Drone dengan kemampuan pengintaian dan penyerangan ini diklaim kelompok Houthi Yaman sudah lima yang mereka tembak jatuh sejak operasi blokade Laut Merah dilaksanakan. (khaberni/HO)

    Lebih Andalkan Teknologi Ketimbang Pasukan Lapangan

    Selain pengerahkan pasukan di lapangan, Pentagon mengisyaratkan memberi pertimbangan ke NATO untuk kemungkinan pergeseran ke arah solusi yang digerakkan oleh teknologi. 

    Selama dekade terakhir, militer AS telah berinvestasi besar dalam sistem tanpa awak, pengawasan satelit, dan kemampuan serangan presisi untuk mengimbangi tenaga manusia tradisional.

    Drone MQ-9 Reaper, misalnya, telah menjadi andalan operasi Amerika di seluruh dunia.

    Dengan lebar sayap 66 kaki dan jangkauan 1.150 mil, Reaper dapat terbang hingga 24 jam, melepaskan rudal Hellfire atau melakukan penyisiran intelijen.

    Di Eropa Timur, platform semacam itu telah mendukung pemantauan NATO terhadap pergerakan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina.

    Inisiatif Replicator Pentagon, yang diluncurkan pada tahun 2023, bertujuan untuk mengerahkan ribuan pesawat nirawak berbiaya rendah pada tahun 2026, yang berpotensi memungkinkan AS untuk mempertahankan kewaspadaan situasional bahkan dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit.

    “Jika penarikan (pasukan manusia oleh AS) ini berlanjut, hal itu dapat mempercepat penyebaran sistem tersebut, yang mencerminkan tren yang lebih luas dalam menggantikan kehadiran manusia dengan mesin.

    Sistem Rudal Polandia yang di kota Rzeszow yang akan dipindah AS ke Ukraina, namun ditolak karena menjadi pengaman logistik militer untuk Ukraina (CZYTAJRZESZOW.PL – BEZPIECZEŃSTWO)

    Negara-Negara Eropa Tersentak

    Namun, sekutu Eropa mungkin tidak melihat pesawat nirawak dan satelit sebagai pengganti penuh bagi tentara lapangan.

    Wacana AS ini kemudian menyentak negara-negara Eropa untuk lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri.

    Polandia, yang telah muncul sebagai poros pertahanan timur NATO, telah memperkuat militernya sendiri dalam beberapa tahun terakhir.

    Angkatan Bersenjata Polandia kini beranggotakan lebih dari 200.000 personel aktif, didukung oleh anggaran pertahanan sebesar $14 miliar pada tahun 2025—sekitar 4 persen dari PDB, dua kali lipat dari pedoman NATO sebesar 2%.

    Persenjataan Polandia meliputi 250 tank Leopard 2, raksasa buatan Jerman yang beratnya 62 ton, dan dipersenjatai dengan meriam laras halus 120 mm, yang mampu menembus lapisan baja modern pada jarak hingga 3 mil.

    Rumania juga telah melangkah maju, menjadi tuan rumah bagi situs pertahanan rudal Aegis Ashore milik NATO sejak 2016, versi darat dari sistem pencegat SM-3 milik Angkatan Laut.

    Namun, negara-negara ini bergantung pada integrasi AS untuk memaksimalkan efektivitas mereka.

    “Penarikan pasukan AS dapat mendorong mereka untuk mempercepat latihan gabungan atau membeli perangkat keras tambahan, meskipun keterbatasan anggaran dan jadwal produksi dapat membatasi kelincahan mereka.\,” tulis ulasan BM

    Negara-negara Baltik—Estonia, Latvia, dan Lithuania—menghadapi kenyataan yang lebih pahit.

    Dengan jumlah penduduk gabungan hanya 6 juta jiwa, militer mereka kecil tetapi tangguh. Estonia, misalnya, memiliki K9 Thunder, howitzer gerak sendiri Korea Selatan dengan meriam 155 mm dan jangkauan 25 mil, yang diperoleh pada tahun 2024 untuk memperkuat pencegahannya terhadap pasukan Rusia yang berkekuatan 700.000 orang di Ukraina.

    Sebagai konteks, negara-negara ini telah menjadi tuan rumah bagi unit-unit rotasi AS seperti Brigade Lintas Udara ke-173, pasukan terjun payung yang dilatih untuk diterjunkan dengan cepat ke zona-zona yang diperebutkan.

    “Kehilangan pertahanan Amerika itu dapat mengungkap kerentanan, terutama mengingat kedekatan Rusia—perbatasannya dengan Lithuania terletak hanya 150 mil dari Vilnius. NATO telah berjanji untuk beradaptasi, tetapi pertanyaannya tetap apakah pasukan Eropa dapat mengisi kekosongan itu dengan cukup cepat?” ulasan BM menyoroti kerentanan pertahanan negara-negara NATO.

    Fokus AS Berubah

    Secara historis, kehadiran AS di Eropa mengalami pasang surut seiring dengan ancaman global.

    Selama Perang Dingin, Amerika menempatkan lebih dari 300.000 tentara di benua itu, mencapai puncaknya pada 400.000 pada tahun 1950-an sebagai benteng melawan Uni Soviet.

    Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 memicu penarikan pasukan, sehingga mengurangi total pasukan menjadi 62.000 pada tahun 2015.

    Aneksasi Rusia atas Krimea pada tahun 2014 membalikkan tren tersebut, yang mendorong pemerintahan Obama untuk meluncurkan Operasi Atlantic Resolve, serangkaian rotasi yang membawa tank Abrams dan  kendaraan tempur Bradley kembali ke Polandia dan negara-negara Baltik.

    M1A2 Abrams, tank raksasa seberat 68 ton dengan meriam 120 mm dan lapis baja komposit canggih, tetap menjadi simbol komitmen Amerika.

    Mesin turbin gasnya boros bahan bakar—hingga 2 galon per mil—tetapi menghasilkan dominasi medan perang yang tak tertandingi.

    “Lonjakan bantuan dari Biden pada tahun 2022 dibangun di atas fondasi itu, hanya untuk proposal saat ini yang menyarankan pengurangan sebagian,” kata laporan tersebut menyoroti pergeseran sikap AS ke NATO.

    Potensi ditarik mundurnya sebgaian pasukan AS dari Eropa ini tidak terjadi begitu saja.

    Hal ini bertepatan dengan reorientasi strategis ke Indo-Pasifik, di mana peningkatan kekuatan militer Tiongkok menimbulkan tantangan yang semakin besar.

    Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China memiliki 2 juta tentara aktif dan angkatan laut yang terdiri dari 370 kapal, termasuk kapal perusak Tipe 055, kapal seberat 12.000 ton yang dipersenjatai dengan 112 sel peluncur vertikal untuk rudal.

    Sebaliknya, militer Rusia, meskipun tangguh di Eropa, telah digempur oleh Ukraina, kehilangan lebih dari 600.000 korban sejak 2022, menurut perkiraan AS.

    Pentagon mungkin melihat ini sebagai momen untuk mengalihkan sumber daya—mungkin mengalihkan kapal induk seperti USS Gerald R. Ford, dengan 4.500 pelaut dan pesawat tempur F-35C, ke Laut Cina Selatan.

    Langkah tersebut akan sejalan dengan retorika bipartisan selama bertahun-tahun yang memprioritaskan Asia daripada Eropa, sebuah sikap yang digaungkan oleh pidato Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada bulan Februari 2025 di Brussels, di mana ia menyatakan bahwa “realitas strategis yang nyata” menuntut fokus untuk melawan Tiongkok.

    “Namun, dampak berantainya bisa melampaui Moskow dan Beijing. Jejak AS yang lebih kecil di Eropa Timur mungkin memberi isyarat kepada sekutu seperti Jepang dan Korea Selatan bahwa komitmen Amerika dapat dinegosiasikan, terutama di bawah pemerintahan yang skeptis terhadap keterlibatan di luar negeri,” tulis BM mengulas efek perubahan sikap dan fokus AS ini.

    Hal itu juga dapat memberanikan aktor yang lebih kecil—Iran, misalnya, yang telah memasok Rusia dengan pesawat nirawak Shahed—atau mempersulit peran Turki di NATO, mengingat posisinya yang berada di antara Timur dan Barat.

    Pentagon bersikeras akan berkonsultasi dengan sekutu, tetapi para pemimpin Eropa sudah mulai kewalahan.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, berbicara kepada Financial Times pada bulan Februari 2025, menyebut kembalinya pemerintahan Trump sebagai “kejutan listrik” bagi Eropa, dan mendesak UE untuk memperkuat pertahanannya sendiri.

    Pesawat siluman F-35 (OFER ZIDON/FLASH90)

    Eropa Kehilangan Senjata-Senjata Ampuh

    Perangkat keras militer apa yang mungkin akan tetap ada atau disingkirkan seiring wacana AS menarik mundur pasukan dari Eropa? 

    F-35A Lightning II, pesawat tempur siluman dengan jangkauan 1.200 mil dan fusi sensor yang menghubungkannya dengan aset darat dan udara, telah menerbangkan misi pencegahan di atas Polandia sejak 2022.

    Dengan biaya $80 juta per unit, ini adalah aset yang sangat berharga—Su-57 Felon Rusia, pesaing terdekatnya, tertinggal dalam hal kemampuan siluman dan produksi, dengan jumlah yang beroperasi kurang dari 20 unit pada tahun 2025.

    Pengurangan rotasi F-35 dapat menyebabkan hilangnya keunggulan udara, meskipun AS mungkin mengimbanginya dengan pesawat pengebom B-21 Raider, platform siluman generasi berikutnya yang akan mulai beroperasi pada tahun 2027.

    Tank Bradley buatan AS yang dikirim ke Ukraina. /Foto: Militer AS (Via BI)

    Di darat, M2 Bradley, kendaraan tempur infanteri seberat 34 ton dengan senapan rantai 25 mm dan rudal TOW, telah berlatih bersama unit Polandia dan Rumania. Penarikannya akan melemahkan kekuatan lapis baja NATO, terutama terhadap tank T-90 Rusia, yang memiliki lapis baja reaktif dan senapan 125 mm.

    “Ke depannya, langkah Pentagon selanjutnya akan mengungkap kalkulasinya. Dalam 30 hingga 60 hari, kita mungkin akan melihat rotasi pasukan disesuaikan atau kontrak baru ditandatangani—mungkin untuk rudal hipersonik Raytheon, yang melaju dengan kecepatan Mach 5 dan dapat mencapai Moskow dari Polandia dalam hitungan menit,” kata ulasan BM.

    Respons NATO juga akan sama meyakinkannya.

    “Akankah Jerman, dengan Bundeswehr yang beranggotakan 183.000 orang, akhirnya memenuhi janjinya untuk membentuk dua divisi bagi aliansi tersebut? Akankah kenaikan anggaran pertahanan Uni Eropa sebesar €250 miliar, yang diusulkan pada Februari 2025 menurut Bruegel, terwujud? Pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul saat AS mempertimbangkan perannya di kawasan yang telah mengandalkan kekuatannya selama delapan dekade,” ulas BM.

    “Pada akhirnya, potensi penarikan pasukan AS ini mencerminkan sebuah negara di persimpangan jalan. Ini bukan hanya tentang 10.000 tentara atau beberapa tank—ini tentang visi Amerika tentang posisi globalnya di era ancaman yang saling bersaing,” lanjut ulasan tersebut.

    Jika benar AS mengeksekusi penarikan pasukannya ini, penurunan logistik, perubahan teknologi, dan pembagian beban dengan sekutu, adalah faktor-faktor yang mengarah pada kalibrasi ulang kekuatan NATO, bukan kemunduran, meski negara-negara Eropa tidak dapat dipungkiri merasa was-was atas wacana AS ini. 

    “Kegelisahan di Warsawa, Bukares, dan Tallinn terasa nyata, sebuah pengingat bahwa pencegahan lebih banyak berkaitan dengan kehadiran daripada kemampuan.”

    “Untuk saat ini, pertimbangan Pentagon menawarkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban: Dapatkah teknologi benar-benar menggantikan pasukan di darat? Akankah Eropa bangkit menghadapi tantangan tersebut? Dan berapa harga yang mungkin harus dibayar jika keseimbangan berubah terlalu jauh dan terlalu cepat? Sejarah menunjukkan bahwa jawaban tersebut akan membentuk lebih dari sekadar nasib Eropa Timur,” tutup ulasan BM.

     

    (oln/bm/*)