Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • Pemakaman Paus Fransiskus Akan Digelar 26 April

    Pemakaman Paus Fransiskus Akan Digelar 26 April

    Vatican City –

    Vatikan mengumumkan bahwa pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu (26/4) mendatang. Prosesi pemakaman ini akan digelar di alun-alun yang ada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan, dengan para pemimpin dunia dan sejumlah besar umat Katolik diperkirakan akan hadir.

    Fransiskus yang berasal Argentina, dan menjadi pemimpin Gereja Katolik Roma pertama yang berasal dari Amerika Latin ini, meninggal dunia dalam usia 88 tahun pada Senin (21/4) waktu setempat. Vatikan mengumumkan Paus Fransiskus meninggal dunia secara tiba-tiba setelah mengalami stroke dan serangan jantung.

    Pemakaman Paus Fransiskus yang diperkirakan akan menarik kehadiran banyak orang, seperti dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), akan berlangsung pada Sabtu (26/4)mendatang, sekitar pukul 10.00 waktu setempat, di alun-alun yang ada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan.

    Peti jenazah Fransiskus, yang sebelumnya dimintanya harus terbuat dari kayu dan seng, kemudian akan dibawa ke dalam gereja dan dari sana akan dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore yang ada di Roma untuk dimakamkan.

    Para kepala negara dan keluarga kerajaan dari berbagai negara diperkirakan akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi yang pertama mengumumkan kehadiran mereka, bahkan sebelum tanggal pemakaman dikonfirmasi.

    Pada Selasa (22/4), seorang sumber dari kantor kepresidenan Ukraina mengatakan kepada AFP bahwa Presiden Volodymyr Zelensky juga akan menghadiri langsung pemakaman Paus Fransiskus.

    Tanggal pemakaman Paus Fransiskus ditetapkan oleh apa yang disebut sebagai “kongregasi umum” yang dihadiri para kardinal dari gereja-gereja Katolik sedunia yang menggelar pertemuan di Vatikan pada Selasa (22/4) pagi.

    Proses ini menjadi bagian dari ritual yang telah berlangsung selama berabad-abad, yang berpuncak pada pemilihan Paus yang baru dalam pemungutan suara secara rahasia dalam waktu tiga pekan ke depan.

    Pemilihan Paus yang baru, atau disebut konklaf, harus dimulai tidak kurang dari 15 hari dan tidak lebih dari 20 hari setelah meninggalnya sang Paus. Nantinya hanya para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun yang memenuhi syarat untuk memilih Paus yang baru.

    Vatikan sebelumnya mempublikasikan foto pertama yang menunjukkan jenazah Paus Fransiskus terbaring di dalam peti jenazah yang terbuka. Dalam foto itu, jenazah Paus Fransiskus mengenakan jubah berwarna merah dengan topi paus terpasang pada kepalanya. Tampak sebuah rosario ada di antara jari-jari tangannya.

    Foto itu disebut diambil di dalam chapel Casa Santa Marta, yang menjadi kediaman resmi Fransiskus di Vatikan selama masa kepausannya dan menjadi tempatnya menghembuskan napas terakhir.

    Jenazah Paus Fransiskus akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus pada Rabu (23/4) pagi, sekitar pukul 09.00 waktu setempat, untuk disemayamkan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Paus Fransiskus Wafat, Pesan Damai Terakhir untuk Dunia di Tengah Konflik Gaza dan Ukraina – Halaman all

    Paus Fransiskus Wafat, Pesan Damai Terakhir untuk Dunia di Tengah Konflik Gaza dan Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik yang dikenal sebagai sosok pembawa damai, wafat pada Senin (21/4/2025).

    Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus meninggalkan pesan-pesan kuat yang menyerukan perdamaian di tengah konflik global yang terus berkecamuk.

    Dalam wawancara terakhirnya dengan CBS News yang dirilis pada Minggu (20/4/2025), Paus Fransiskus menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di Gaza dan Ukraina.

    Ia menegaskan, umat manusia tidak belajar dari sejarah.

    “Kita tidak belajar,” ujarnya.

    “Semoga Tuhan mengasihani kita semua.”

    Paus mengecam keras serangan udara Israel ke Gaza yang telah menewaskan ribuan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

    Ia menyebut tragedi tersebut sebagai sesuatu yang “sangat menyakitkan.”

    “Anak-anak yang tak bersalah mati, dan itu tidak masuk akal,” ucapnya dengan nada prihatin.

    Ia juga menyoroti invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak Februari 2022.

    Menurut Paus, konflik tersebut mencerminkan kegagalan dunia dalam menghentikan kekerasan dan memilih jalan damai.

    “Perang hanya menciptakan kehancuran,” katanya.

    “Kita tidak boleh melupakannya.”

    Paus Fransiskus menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk mengutamakan dialog, bukan senjata.

    “Kita harus bicara. Kita harus mencari jalan damai. Perang bukanlah jalan,” tegasnya.

    Pesan itu menjadi warisan terakhirnya sebagai seorang pemimpin yang selalu menempatkan kemanusiaan dan perdamaian di atas segalanya.

    Vatikan di bawah kepemimpinannya juga secara konsisten menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan penuh ke Gaza.

    Wafatnya Paus Fransiskus menjadi kehilangan besar bagi dunia, khususnya mereka yang percaya perdamaian masih mungkin diwujudkan.

    Namun, pesan-pesan damainya akan terus hidup, menjadi pengingat bagi dunia, tanpa kasih dan dialog, umat manusia hanya akan mengulang penderitaan yang sama.

    Riwayat Kesehatan Paus Fransiskus, Dirawat di RS 14 Februari 2025

    Dikutip dari Catholic News Agency, Paus Fransiskus mulai dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma, pada 14 Februari 2025 karena mengalami bronkitis.

    Kondisinya kemudian berkembang menjadi pneumonia di kedua paru-paru, Philstar melaporkan.

    Selama perawatan, Paus mengalami beberapa krisis pernapasan serius.

    Pada 28 Februari, ia mengalami bronkospasme yang menyebabkan muntah dan aspirasi, sehingga memerlukan ventilasi mekanis non-invasif.

    Kemudian, pada 3 Maret, terjadi dua episode gagal napas akut akibat akumulasi lendir di saluran pernapasan, Malay Mail melaporkan.

    Selain masalah pernapasan, Vatican News melaporkan Paus juga didiagnosis menderita trombositopenia dan anemia, yang memerlukan transfusi darah.

    Pada 23 Februari, diumumkan, beliau mengalami gagal ginjal tahap awal, meskipun kondisinya tetap “terkendali”.

    Meskipun menghadapi tantangan kesehatan yang berat, Paus Fransiskus tetap menunjukkan semangat yang kuat dan terus menjalankan tugas-tugasnya sebisa mungkin.

    Pada 11 Maret, kondisi beliau dilaporkan membaik, dan dokter menyatakan, nyawanya tidak lagi dalam bahaya. 

    Paus Fransiskus wafat pada 21 April 2025 dalam usia 88 tahun.

    Dikutip dari AP News, selama masa kepemimpinannya, beliau dikenal karena pendekatan yang rendah hati dan fokus pada inklusivitas, serta telah membawa perubahan signifikan dalam Gereja Katolik selama 12 tahun masa kepausannya. 

    Ucapan Belasungkawa dari Pemimpin Dunia

    Setelah kabar duka ini, ucapan belasungkawa datang dari seluruh dunia.

    Iran

    Presiden Iran, yang merupakan negara dengan mayoritas Muslim, menyampaikan belasungkawa kepada umat Kristen global.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, menyampaikan, “Saya menyampaikan belasungkawa kepada semua umat Kristen di seluruh dunia.”

    Prancis

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenang Paus Fransiskus sebagai pemimpin yang selalu berpihak pada mereka yang paling rentan.

    “Paus Fransiskus selalu menunjukkan kepedulian terhadap yang paling rapuh dan melakukannya dengan rendah hati,” kata Macron.

    Israel

    Di Israel, Presiden Isaac Herzog memuji Paus Fransiskus sebagai pria yang beriman dan memiliki belas kasih tak terbatas.

    “Ia mendedikasikan hidupnya untuk mengangkat derajat kaum miskin dan menyerukan perdamaian di dunia yang sedang dilanda masalah,” ujarnya.

    Belanda

    Dari Belanda, Perdana Menteri Dick Schoof mengatakan Paus Fransiskus akan dikenang sebagai seorang pemimpin yang selalu mengangkat isu-isu penting dengan tindakan belas kasih.

    “Kami mengenangnya dengan penuh rasa hormat,” kata Schoof.

    Jerman

    Pemimpin Jerman, Friedrich Merz, menambahkan bahwa Paus Fransiskus akan dikenang karena komitmennya yang tak kenal lelah terhadap anggota masyarakat yang paling lemah.

    Italia

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyampaikan perasaan kesedihan yang mendalam atas kepergian Paus.

    Ia mengenang persahabatan dan ajaran Paus yang tak pernah berhenti, bahkan di saat-saat sulit dan penuh penderitaan.

    “Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Bapa Suci dengan hati yang penuh kesedihan,” kata Meloni, seperti yang dilansir Reuters.

    Parlemen Eropa dan Komisi Uni Eropa

    Di Eropa, Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen juga mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam.

    Metsola menyebut Paus Fransiskus sebagai “Paus Rakyat” yang dikenang karena cintanya pada kehidupan, perdamaian, dan keadilan sosial.

    “Dia menginspirasi jutaan orang, jauh melampaui Gereja Katolik, dengan kerendahan hati dan cintanya yang begitu murni bagi mereka yang kurang beruntung,” tulis Von der Leyen.

    Reaksi dari Gaza dan Palestina

    Bagi warga Palestina, terutama di Gaza, kepergian Paus Fransiskus dirasakan sangat mendalam.

    Paus dikenal sebagai salah satu pemimpin paling vokal yang selalu mengecam perang di Gaza dan menyerukan gencatan senjata.

    Komunitas Kristen di Gaza mengenang Paus sebagai pemimpin yang selalu mendengarkan mereka dan mendukung mereka dalam situasi yang sulit.

    Paus Fransiskus juga meninggalkan kesan mendalam di kalangan pejabat Katolik dan non-Katolik.

    Wakil Presiden AS JD Vance mengenang pertemuannya dengan Paus pada Minggu Paskah dan menyebut pengalaman tersebut sebagai suatu kehormatan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis, Minta Emmanuel Macron untuk Menanggapi – Halaman all

    Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis, Minta Emmanuel Macron untuk Menanggapi – Halaman all

    Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis

    TRIBUNNEWS.COM- Israel mencabut visa masuk 27 anggota parlemen dan pejabat Prancis hanya dua hari sebelum jadwal kunjungan mereka ke negara tersebut dan Tepi Barat yang diduduki, kata delegasi tersebut.

    Tujuh belas anggota kelompok tersebut, termasuk perwakilan dari Partai Ekologi Prancis dan Partai Komunis Prancis, mengutuk tindakan tersebut sebagai “hukuman kolektif” pada hari Minggu dan meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menanggapi.

    “Pencabutan izin kami untuk memasuki Israel 48 jam sebelum keberangkatan kami merupakan pelanggaran besar terhadap hubungan diplomatik dengan negara Prancis dan mandat kami sebagai perwakilan terpilih republik tersebut,” kata delegasi tersebut dalam sebuah pernyataan, menurut Haaretz .  

    “Hal ini memerlukan sikap tegas dari otoritas tertinggi negara kita.”

    Haaretz melaporkan bahwa kelompok itu seharusnya tiba pada hari Minggu dan diberitahu tentang keputusan tersebut pada hari Kamis sebelumnya.

    Konsulat Prancis di Yerusalem telah menyelenggarakan kunjungan lima hari untuk mempromosikan “kerja sama internasional dan budaya perdamaian” di seluruh Israel dan wilayah Palestina, kata delegasi tersebut.

    Kementerian Dalam Negeri Israel membela keputusan tersebut, dengan mengutip undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang menolak masuknya individu yang secara terbuka menyerukan atau berpartisipasi dalam boikot Israel. 

    Kementerian tersebut mengklaim bahwa delegasi tersebut bertujuan untuk “menunjukkan dukungan bagi Palestina dan bagi organisasi yang mendukung boikot Israel dan berupaya menghapus Hamas dari daftar organisasi teroris.” 

    Camille Naget, seorang anggota dewan kota Paris dan anggota Partai Ekologi, mengatakan kepada Haaretz bahwa dia tidak mengetahui adanya seruan boikot yang dilakukan oleh organisasi AJPF yang dimaksud kementerian tersebut, yang menurutnya mempromosikan hubungan antara kotamadya Prancis dan kamp pengungsi Palestina, dan membantah pernah menganjurkan agar Hamas dihapus dari daftar organisasi teroris.

    Pencabutan visa terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik, menyusul pernyataan terbaru Macron yang mengisyaratkan bahwa Prancis mungkin akan segera mengakui negara Palestina.

    Ia juga secara terbuka mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

    Partai Ekologi dan Komunis telah lama mendukung pengakuan negara Palestina.

    Netanyahu menanggapi komentar Macron dengan marah, menyebut pengakuan potensial tersebut sebagai ‘hadiah besar bagi terorisme’.

    Awal bulan ini, Israel juga melarang masuknya dua anggota parlemen Partai Buruh Inggris , yang menuai kritik dari pejabat Inggris.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • AS Pertimbangkan Pengakuan Krimea Milik Rusia untuk Perdamaian Ukraina – Halaman all

    AS Pertimbangkan Pengakuan Krimea Milik Rusia untuk Perdamaian Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam situasi yang kian mendesak terkait konflik Ukraina, laporan terbaru mengindikasikan bahwa Amerika Serikat mungkin akan mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia.

    Keputusan ini dikaitkan dengan upaya pencapaian kesepakatan damai yang lebih luas antara Moskow dan Kyiv.

    Apa Latar Belakang Pengakuan Krimea?

    Menurut laporan Bloomberg News, yang mengutip sumber-sumber dekat dengan proses negosiasi, langkah ini mencerminkan keinginan kuat dari Presiden Donald Trump untuk mempercepat tercapainya gencatan senjata di Ukraina.

    Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai pengakuan tersebut belum diambil, dan Gedung Putih serta Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan komentar lebih lanjut saat diminta tanggapan.

    Krimea telah dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 melalui referendum yang kontroversial di bawah pendudukan militer.

    Sejak saat itu, sebagian besar negara di dunia masih menolak mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Rusia, karena dianggap sebagai tindakan aneksasi ilegal yang melanggar hukum internasional.

    Mengapa Presiden Zelensky Menentang Pengakuan Ini?

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menunjukkan penolakan yang keras terhadap kemungkinan pengakuan tersebut.

    Dalam pernyataan yang dikutip oleh Bloomberg, ia menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerahkan “satu inci pun” dari wilayahnya kepada Moskow. “Saya tegaskan, wilayah Ukraina adalah milik rakyat Ukraina. Kami tidak akan membahas apa pun sebelum ada gencatan senjata,” kata Zelensky di Kyiv.

    Apa Isi Proposal Damai dari AS?

    Laporan menunjukkan bahwa AS telah menyodorkan proposal damai kepada sekutunya dalam pertemuan di Paris.

    Proposal ini mencakup gambaran tentang penghentian pertempuran dan pelonggaran sanksi terhadap Rusia jika gencatan senjata dapat ditegakkan secara konsisten.

    Di dalam rancangan itu, garis depan konflik akan dibekukan, dan wilayah Ukraina yang saat ini dikuasai Rusia akan tetap dalam kontrol Moskow.

    Isu keanggotaan Ukraina di NATO juga tidak akan dibahas dalam tahap ini.

    Pertemuan di Paris melibatkan tokoh-tokoh penting, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, utusan AS Steve Witkoff, serta pejabat dari Jerman, Inggris, dan Ukraina.

    Pertemuan lanjutan direncanakan akan diadakan di London untuk memperdalam pembahasan mengenai rencana damai ini.

    Apa Tantangan dalam Proposal Damai Ini?

    Salah satu tantangan utama dalam proposal ini adalah kebutuhan akan jaminan keamanan untuk Ukraina agar kesepakatan damai bisa bertahan.

    Senator Marco Rubio menyebutkan bahwa jaminan tersebut merupakan tuntutan yang masuk akal dari pihak Kyiv.

    Negosiasi juga membahas rencana pengawasan gencatan senjata dan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian.

    Di tengah itu, Rusia terus melancarkan serangan, termasuk pengeboman di kota Sumy, yang mengakibatkan 35 orang tewas.

    Usulan damai ini merupakan ujian bagi solidaritas negara-negara sekutu Barat, terutama mengenai pencabutan sanksi terhadap Rusia yang memerlukan persetujuan bulat dari negara-negara Uni Eropa.

    Apa Reaksi Terhadap Usulan Pengakuan Ini?

    Dalam wawancara dengan Fox News, Witkoff menyatakan bahwa inti dari kesepakatan melibatkan lima wilayah, meskipun tidak menjelaskan lebih lanjut.

    Rusia tetap menuntut pengakuan atas semua wilayah yang telah direbut sejak 2014, termasuk Krimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson.

    Zelensky menanggapi pernyataan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa Witkoff tampaknya mengadopsi strategi Rusia dan menegaskan bahwa Trump tidak memiliki mandat untuk membicarakan wilayah Ukraina.

    Dengan situasi yang terus berkembang, ketegangan antara Ukraina dan Rusia semakin kompleks, dan banyak pihak berharap bahwa diplomasi dapat menghasilkan solusi yang damai tanpa mengorbankan integritas wilayah Ukraina.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Saling Usir Pejabat Antara Prancis Vs Aljazair

    Saling Usir Pejabat Antara Prancis Vs Aljazair

    Jakarta –

    Negara Aljazair dan Prancis terlibat ketegangan diplomatik, masing-masing negara saling mengusir pejabat yang berkedudukan di negara penempatan. Hubungan Aljazair dan Prancis meruncing bukan untuk pertama kalinya, meski keduanya punya sejarah penaklukan.

    Ketegangan kedua negara dimulai saat pemerintah Aljazair memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam setelah perintah dikeluarkan. Perintah pengusiran ini terkait penangkapan 3 warga negara Aljazair di Prancis beberapa waktu terakhir.

    Perintah pengusiran ini, menurut sumber diplomatik seperti dilansir AFP, Senin (14/4) lalu, berlaku untuk 12 pejabat Prancis di Aljazair, yang mencakup beberapa anggota Kementerian Dalam Negeri Prancis.

    Pejabat Prancis, dalam perintah pemerintah Aljazair, agar segera meninggalkan wilayah Aljazair setelah pada Jumat (11/4) waktu setempat, jaksa penuntut Prancis mendakwa 3 warga negara Aljazair, termasuk seorang pejabat konsuler, atas dugaan keterlibatan penculikan seorang influencer asal Aljazair bernama Amir Boukhors pada April 2024 lalu di pinggiran kota Paris.

    Dakwaan terhadap 3 warga Aljazair di Prancis itu dijerat di tengah hubungan kedua negara sedang genting, Aljazair mengklaim langkah otoritas Paris itu ditujukan untuk menggagalkan upaya baru-baru ini untuk memperbaiki hubungan.

    Otoritas Prancis, dalam tanggapannya, menegaskan akan memberikan respons terhadap langkah pengusiran pejbar mereka dari pemerintah Aljazair tersebut.

    “Saya meminta otoritas Aljazair untuk menghentikan tindakan pengusiran ini… jika keputusan untuk memulangkan para pejabat kami dipertahankan, kami tidak mempunyai pilihan lain selain segera menanggapi,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot.

    Prancis Balas Usir 12 Pejabat Aljazair

    Ilustrasi (Dikhy Sasra/detikcom)

    Bukannya memperbaiki ketegangan, hubungan kedua negara justru semakin memanas. Pemerintah Prancis memerintahkan pengusiran 12 diplomat dan pejabat konsuler Aljazair, serta memanggil pulang duta besarnya.

    Perintah tersebut diumumkan oleh kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa (15/4) waktu setempat. Perintah ini balasan terhadap Aljazair pada hari Minggu lalu, memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (16/4), kantor Macron menyebut tindakan Aljazair “tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan” dan mengatakan Aljazair harus “melanjutkan dialog” dan “bertanggung jawab atas degradasi hubungan bilateral”.

    Prancis “terkejut” bahwa hubungan telah berubah seperti itu hanya 2 minggu setelah panggilan telepon antara Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune dan Macron, dalam upaya untuk memperbaiki hubungan, demikian kantor Macron menambahkan.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, yang pergi ke Aljazair pada awal bulan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan kedua negara, mengatakan bahwa Aljazair telah “memilih eskalasi”.

    Hubungan menjadi tegang pada tahun lalu, ketika Prancis mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan, di mana Aljazair mendukung kelompok Polisario Front yang pro-kemerdekaan.

    Hubungan semakin memburuk ketika Aljazair menangkap dan memenjarakan penulis Prancis-Aljazair Boualem Sansal pada bulan November tahumn atas tuduhan keamanan nasional.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengoperasian Pusat Data Nasional di Cikarang Kembali Molor, Apa Masalahnya? – Halaman all

    Pengoperasian Pusat Data Nasional di Cikarang Kembali Molor, Apa Masalahnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah kembali menunda pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, ditargetkan April 2025, namun kini harus ditunda lagi.

    PDN merupakan fasilitas untuk menyimpan, mengolah, dan memulihkan data. 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan, saat ini prosesnya terus berjalan. 

    April ini, ucap Nezar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap arsitektur keamanan dari PDN.

    “Ada beberapa proses-proses tertentu yang membutuhkan waktu juga. Misalnya kita membutuhkan sejumlah orang yang bersertifikasi khusus untuk menjalankan beberapa fitur yang ada di PDN dan ini lagi di-review oleh BSSN,” ujar Nezar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Prancis dalam mengembankang PDN. Dalam waktu dekat, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan berkunjung ke Indonesia. Ketika ditanya apakah menunggu Macron meresmikan, Nezar menjawab bisa saja itu terjadi.

    “Bisa jadi ya, bisa jadi. Dan sebetulnya ya secara perlahan-lahan tes terhadap PDN ini sudah berjalan untuk beberapa layanan-layanan,” terang Nezar.

    Nezar membantah, jika operasional PDN mundur. Meski, nyatanya pernyataan ini tidak sesuai dengan Menkomdigi Meutya Hafid yang menyatakan PDN akan rampung dan bisa beroperasi pada akhir Maret.

    “Sebenarnya tidak mundur, tapi gradual. Kita ingin keamanan semaksimal mungkin,” terang Nezar.

    Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Aplikasi Informastika (Ditjen Aptika) Kementerian Kominfo, fungsi PDN adalah sebagai fasilitas penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, serta pengolahan dan pemulihan data.

    Pembangunan PDN sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045 yang ditargetkan menjadi digital nations. Saat ini pemerintah telah memiliki Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Layanan PDNS dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah guna mulai melakukan proses migrasi data center dari instansi pemerintah secara bertahap.

  • Operasional PDN Tertunda Akibat Kurang Tenaga Bersertifikasi

    Operasional PDN Tertunda Akibat Kurang Tenaga Bersertifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap operasional Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang masih dalam evaluasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemerintah membutuhkan lebih banyak tenaga bersertifikasi untuk menjalankan sistem tersebut.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan sampai saat ini proses finalisasi PDN yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang masih berproses oleh BSSN.

    Pada bulan April ini, Nezar menyebut sedang dilakukan evaluasi terhadap arsitektur keamanan PDN dan ada beberapa proses-proses tertentu yang membutuhkan waktu.

    Salah satunya, kata Nezar pihaknya masih membutuhkan sejumlah orang yang bersertifikasi khusus untuk menjalankan PDN yang memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

    “Kita membutuhkan sejumlah orang yang bersertifikasi khusus gitu ya untuk menjalankan beberapa fitur yang ada di PDN. Dan ini lagi direview oleh BSSN gitu,” kata Nezar di Komdigi, Rabu (16/4/2025).

    Terkait kemungkinan PDN Cikarang bakal beroperasi saat kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron, Nezar menyebut hal tersebut bisa saja terjadi.

    Apalagi, pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun.

    Orang nomor satu di Prancis ini rencananya akan berkunjung ke Indonesia pada Mei 2025 atau pada bulan depan.

    “Bisa jadi (menunggu Macron) dan sebetulnya ya secara perlahan-lahan tes terhadap PDN ini sudah berjalan untuk beberapa layanan-layanan gitu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nezar pun membantah bahwa ada kemunduran dalam jadwal pengoperasionalan PDN Cikarang.

    Dirinya menyebut bahwa pendekatan yang digunakan memang bersifat gradual atau bertahap, bukan tertunda.

    “Sebenernya ga mundur tapi gradual (bertahap),” tutur Nezar.

    Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    Selain itu, PDN juga berfungsi untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang ditarget akan beroperasi pada Januari 2025.

    Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

  • Memanas! Giliran Prancis Usir 12 Pejabat Aljazair

    Memanas! Giliran Prancis Usir 12 Pejabat Aljazair

    Jakarta –

    Memanas! Pemerintah Prancis memerintahkan pengusiran 12 diplomat dan pejabat konsuler Aljazair, serta memanggil pulang duta besarnya, dalam eskalasi terbaru antara kedua negara.

    Langkah tersebut, yang diumumkan oleh kantor Presiden Emmanuel Macron pada Selasa (15/4) waktu setempat. Ini dilakukan setelah pemerintah Aljazair pada hari Minggu lalu, memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam.

    Perintah pengusiran ini terkait dengan penangkapan tiga warga negara Aljazair di Prancis beberapa waktu terakhir.

    Para pejabat Aljazair di Prancis juga diberi waktu 48 jam untuk pergi.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (16/4/2025), kantor Macron menyebut tindakan Aljazair “tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan” dan mengatakan Aljazair harus “melanjutkan dialog” dan “bertanggung jawab atas degradasi hubungan bilateral”.

    Prancis “terkejut” bahwa hubungan telah berubah seperti itu hanya dua minggu setelah panggilan telepon antara Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune dan Macron, dalam upaya untuk memperbaiki hubungan, demikian kantor Macron menambahkan.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, yang pergi ke Aljazair pada awal bulan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan, mengatakan bahwa Aljazair telah “memilih eskalasi”.

    Hubungan menjadi tegang tahun lalu, ketika Prancis mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan, di mana Aljazair mendukung kelompok Polisario Front yang pro-kemerdekaan.

    Hubungan semakin memburuk ketika Aljazair menangkap dan memenjarakan penulis Prancis-Aljazair Boualem Sansal pada bulan November atas tuduhan keamanan nasional.

    Perintah agar para pejabat Prancis segera meninggalkan wilayah Aljazair itu diumumkan setelah pada Jumat (11/4) waktu setempat, jaksa penuntut Prancis mendakwa tiga warga negara Aljazair, termasuk seorang pejabat konsuler, atas dugaan keterlibatan dalam penculikan seorang influencer asal Aljazair bernama Amir Boukhors pada April 2024 lalu di pinggiran ibukota Prancis, Paris.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Macron Akan Akui Negara Palestina, Netanyahu Bilang Gini

    Macron Akan Akui Negara Palestina, Netanyahu Bilang Gini

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa pembentukan negara Palestina akan menjadi “hadiah besar bagi terorisme”. Pesan Netanyahu ini disampaikan setelah Macron mengungkapkan rencana Prancis untuk mengakui negara Palestina.

    Macron, dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (16/4/2025), mengatakan dirinya menegaskan kepada Netanyahu bahwa penderitaan warga sipil di Jalur Gaza “harus diakhiri”.

    Macron juga mengatakan kepada Netanyahu, bahwa hanya gencatan senjata dalam perang melawan Hamas yang akan membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Pernyataan yang dirilis kantor PM Israel menyebutkan kedua pemimpin berbicara via telepon pada Selasa (15/4) waktu setempat. Dalam percakapan itu, Netanyahu menyampaikan kepada Macron soal “sikapnya yang menentang keras pembentukan negara Palestina, dengan menyatakan hal bahwa itu akan menjadi hadiah besar bagi terorisme”.

    “Perdana Menteri mengatakan kepada Presiden Prancis bahwa negara Palestina yang didirikan hanya beberapa menit dari kota-kota Israel akan menjadi benteng terorisme Iran, dan bahwa sebagian besar masyarakat Israel dengan tegas menentang hal ini — dan hal ini telah menjadi kebijakannya yang konsisten dan sudah berlangsung sejak lama,” jelas kantor PM Israel dalam pernyataannya.

    Sementara itu, Macron secara terpisah mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada Netanyahu bahwa “cobaan berat yang dialami penduduk sipil Gaza harus diakhiri”. Macron juga “menyerukan pembukaan semua perlintasan perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan” ke Jalur Gaza.

    Israel memutus akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sejak 2 Maret lalu untuk menekan Hamas.

    Seruan itu disampaikan setelah komentar Macron pekan lalu yang menyebut Prancis dapat mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan ke depan. Komentar itu menuai gelombang kecaman di Israel, termasuk dari Netanyahu dan putranya, serta dikritik kelompok sayap kanan di Prancis.

    Macron, pada Senin (14/4), mengungkapkan harapannya agar pengakuan yang diberikan Prancis terhadap negara Palestina akan mendorong negara-negara lainnya untuk mengikuti, dan agar negara-negara yang tidak mengakui Israel akhirnya bersedia memberikan pengakuan serupa.

    Sehari sebelum teleponan dengan Netanyahu, Macron berbicara via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, di mana dia menyatakan dukungan untuk rencana Otoritas Palestina memerintah Gaza pascaperang, jika mengalami reformasi.

    “Sangat penting untuk menetapkan kerangka kerja untuk hari-hari setelah perang: melucuti senjata dan menyingkirkan Hamas, menetapkan pemerintahan yang kredibel, dan mereformasi Otoritas Palestina,” cetus Macron kepada Abbas.

    “Hal ini akan memungkinkan kemajuan menuju solusi politik dua negara, dengan tujuan konferensi perdamaian pada Juni, demi perdamaian dan keamanan bagi semuanya,” sebutnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tanggapi Tarif Trump, Ahli Strategi Partai Republik Samakan Pendekatan Presiden AS dengan Matador – Halaman all

    Tanggapi Tarif Trump, Ahli Strategi Partai Republik Samakan Pendekatan Presiden AS dengan Matador – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahli strategi veteran Partai Republik, Douglas Heye, menggambarkan Amerika Serikat (AS) diliputi kecemasan dan ketidakpastian di tengah gelombang tindakan eksekutif terbaru Presiden AS Donald Trump.

    Pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan tarif besar-besaran pada impor dari berbagai negara, mencap hari itu sebagai salah satu “kelahiran kembali industri Amerika.”

    Langkah-langkah ini termasuk tarif universal 10 persen pada impor dari hampir semua negara, dengan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, seperti tarif kumulatif 145 persen pada barang-barang China.

    Segera setelah itu, perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Porsche berebut untuk mengimpor barang sebelum penerapan tarif untuk menghindari peningkatan biaya.

    Apple menyewa pesawat kargo untuk menerbangkan sekitar 1,5 juta iPhone dari India, sementara Porsche mengungkapkan bahwa hasil Q1-nya terpengaruh secara negatif oleh pengiriman front-loading untuk mengalahkan tarif 25 persen pada mobil dan suku cadang impor.

    Mengenai kebijakan ini, Douglas Heye menyamakan pendekatan Donald Trump dengan matador, yang dengan cekatan mengalihkan perhatian dan mengendalikan narasi.

    “Donald Trump sebenarnya adalah pembawa pesan yang sangat disiplin ketika dia memilih untuk bersikap demikian,” kata Heye dalam wawancara dengan Al Arabiya News, Selasa (15/4/2025).

    “Dan salah satu hal yang kita ketahui tentang Trump adalah jika keadaan melenceng, jika pembicaraan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia adalah matador, dan dia melambaikan jubah merahnya, dan dia tahu media dan Demokrat akan mengikutinya,” jelasnya.

    Di kalangan Republik, Heye mencatat kontras yang mencolok antara dukungan publik dan perhatian pribadi terkait tindakan Pemerintah AS.

    “Publik sangat terbuka terhadap komentar dari anggota Kongres, Senator yang bersatu di belakang presiden, benar-benar enggan mengatakan sesuatu yang negatif tentang apa yang mereka lakukan,” katanya.

    “Secara pribadi, ada banyak kekhawatiran tentang apa itu Doge, apa dampaknya, dan apa dampaknya di distrik dan negara bagian tertentu,” papar Heye.

    Heye juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anggota parlemen yang mewakili distrik dengan universitas riset atau industri yang secara langsung terkena dampak tarif.

    “Anda berbicara tentang penelitian medis yang jelas penting, Anda juga berbicara tentang pekerjaan di distrik Anda dan distrik tetangga,” ungkapnya.

    Hubungan pemerintah dengan media juga telah berkembang, dengan Heye mengungkapkan perasaan campur aduk tentang perubahan di ruang pers Gedung Putih.

    “Pada beberapa tingkatan, ya, pada beberapa tingkatan, tidak,” katanya.

    “Orang-orang mengonsumsi berita dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan lima tahun lalu, tentu saja 10, 15 tahun lalu. Banyak di antaranya adalah teknologi, sebagian lagi bersifat politis,” imbuh Heye.

    Para Pemimpin Dunia Kritik Tarif Trump

    Keputusan Donald Trump untuk mengenakan tarif baru pada semua barang yang masuk ke AS merupakan “pukulan besar bagi ekonomi dunia,” kata kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Komentarnya senada dengan komentar sejumlah negara lain, termasuk Tiongkok, yang telah menyatakan penentangannya terhadap langkah tersebut dan telah memperingatkan akan mengambil “tindakan balasan yang tegas” terhadap AS.

    Peringatan mereka muncul setelah Trump mengumumkan tarif universal sebesar 10 persen untuk semua impor ke AS mulai 5 April.

    Sekitar 60 negara juga akan dikenakan tarif yang lebih tinggi mulai 9 April.

    Diberitakan BBC, Trump mengatakan tindakan tersebut merupakan balasan atas kebijakan perdagangan yang tidak adil, seraya menambahkan bahwa ia telah “sangat baik” dalam mengambil keputusan.

    Trump mengatakan tarif akan digunakan untuk meningkatkan manufaktur AS, dan mengatakan pada hari Rabu bahwa langkah tersebut akan “membuat Amerika kaya kembali”.

    Giorgia Meloni dari Italia, sekutu Trump, mengatakan keputusan itu “salah” tetapi dia akan berupaya mencapai kesepakatan dengan AS untuk “mencegah perang dagang”.

    Rekannya dari Spanyol Pedro Sánchez mengatakan Spanyol akan “terus berkomitmen pada dunia yang terbuka”.

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Selasa (15/4/2025) dari Facebook The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, duduk ketika menyambut kunjungan Presiden El Salvador Nayib Bukele (tidak terlihat di foto) di Ruang Oval pada Senin (14/4/2025). (Facebook The White House)

    Sementara di Irlandia, Taoiseach Micheál Martin mengatakan keputusan Trump “sangat disesalkan” dan tidak menguntungkan siapa pun.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut tarif tersebut sebagai “keputusan yang brutal dan tidak berdasar” yang akan berdampak besar pada ekonomi Eropa, seraya menambahkan bahwa ekonomi dan konsumen AS akan muncul “lebih miskin dan lebih lemah”.

    Kemudian, Hongaria menyalahkan Uni Eropa, yang merupakan negara anggotanya, atas tarif yang dikenakan.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina Yulia Svyrydenko mengatakan negaranya “berusaha untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik”, dan menambahkan bahwa negaranya “memiliki banyak hal untuk ditawarkan”.

    Di luar Eropa, Tiongkok – salah satu negara yang dianggap sebagai “pelanggar terburuk” oleh Presiden AS – dikenakan tarif sebesar 34 persen atas barang, di samping pungutan sebesar 20 persen yang sudah ada, sehingga total bea masuk menjadi sedikitnya 54 persen.

    Kementerian Perdagangan Tiongkok mendesak AS untuk “segera membatalkan” tarif tersebut, seraya menambahkan bahwa Tiongkok akan “dengan tegas mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya sendiri.”

    Taiwan, yang akan menghadapi tarif sebesar 32 persen untuk ekspor ke AS, menyebut langkah tersebut “sangat tidak masuk akal”.

    Pejabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan perang dagang global “telah menjadi kenyataan” dan pemerintahnya akan mencari cara untuk “mengatasi krisis perdagangan” setelah negara Asia Timur itu dikenakan tarif sebesar 25 persen.

    Jepang mengatakan tarif sebesar 24 persen tersebut “sangat disesalkan” dan dapat melanggar Organisasi Perdagangan Dunia serta perjanjian AS-Jepang, sementara Thailand mengatakan akan menegosiasikan tarif sebesar 36 persen.

    Perdana Menteri Vietnam Ông Phạm Minh Chính mengatakan dia sedang membentuk satuan tugas untuk menangani tarif AS.

    Pejabat ekonomi di Israel, yang telah membatalkan semua tarif impor Amerika sebelum pengumuman tersebut, dikatakan berada dalam “kejutan total” atas tarif sebesar 17 persen tersebut, media lokal melaporkan.

    Pejabat Gedung Putih mengatakan pungutan tersebut merupakan tindakan balasan terhadap negara-negara seperti Tiongkok, yang menurutnya mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang AS, memberlakukan hambatan “non-tarif” pada perdagangan AS, atau bertindak dengan cara lain yang menurut pemerintah dapat merusak tujuan ekonomi Amerika.

    Para pemimpin negara yang dikenai tarif dasar 10 persen juga bereaksi terhadap tindakan Trump, dengan Anthony Albanese dari Australia mengatakan warga Amerika akan membayar harga terbesar untuk apa yang disebutnya “tarif yang tidak dapat dibenarkan”.

    Pemerintahnya tidak akan memaksakan tindakan balasan, katanya, seraya menambahkan:

    “Kami tidak akan bergabung dalam perlombaan menuju ke titik terendah yang berujung pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat”.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Trump Terapkan Tarif Timbal Balik