Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • Seruan Negara-negara Barat Agar Dunia Akui Palestina

    Seruan Negara-negara Barat Agar Dunia Akui Palestina

    Jakarta –

    Prancis dan Inggris akan mengakui Negara Palestina. Selain itu, negara-negara Barat ini menyerukan agar dunia mengakui Negara Palestina.

    Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Terbaru, langkah Prancis ini pun diikuti oleh negara lain. Salah satunya Inggris.

    Inggris Bakal Akui Palestina

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengumumkan Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang. Starmer mengatakan langkah itu akan dilakukan jika Israel tak kunjung menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025) langkah yang berpotensi menjadi tonggak sejarah ini muncul setelah pemimpin Inggris itu memanggil kembali kabinetnya dari masa reses. Pertemuan dengan kabinetnya itu untuk membahas mengenai situasi mendesak yang memburuk di wilayah Gaza tersebut.

    Dalam pidato di Downing Street yang disiarkan televisi segera setelahnya, Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina jika Israel tidak mengambil langkah-langkah yang dituntut pada saat Majelis Umum PBB diadakan pada bulan September.

    Starmer mengatakan negara-negara harus mengakhiri situasi buruk di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    “Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara,” kata Starmer.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer (Reuters)

    “Dengan solusi yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak,” imbuhnya.

    Pemimpin Inggris itu juga memerinci beberapa tuntutan untuk kelompok militan Palestina Hamas, yang menyandera warga Israel yang ditangkap dalam serangannya pada 7 Oktober 2023.

    “Mereka harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza,” ujarnya.

    Negara Barat Desak Dunia Akui Palestina

    Prancis dan 14 negara Barat pun lainnya mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk bergerak mengakui negara Palestina.

    Para menteri luar negeri dari 15 negara tersebut pada Selasa (29/7) malam waktu setempat mengeluarkan pernyataan bersama menyusul konferensi di New York, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Konferensi internasional itu diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.

    “Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di X, dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025).

    Dalam pernyataan bersama tersebut, 15 negara termasuk Spanyol, Norwegia, dan Finlandia menegaskan “komitmen teguh mereka terhadap visi solusi dua negara.”

    Sembilan negara penandatangan yang belum mengakui negara Palestina menyatakan “kesediaan atau pertimbangan positif dari negara mereka” untuk mengakuinya, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah signifikan untuk mengakhiri “kondisi yang sangat memprihatinkan” di Gaza dan memenuhi beberapa syarat lainnya, kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pada Selasa (29/07).

    “Tujuan kami tetap sama: Israel yang aman, berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat,” ujar Starmer dalam pernyataannya dari Downing Street.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah Inggris sebenarnya sudah lama berniat mengakui negara Palestina “sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian demi memberikan dampak maksimal bagi solusi dua negara,” yang menurutnya “kini sedang terancam.”

    “Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian ini, saya mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kondisi yang memprihatinkan di Gaza,” tegas Starmer.

    Starmer: Krisis kemanusiaan ini butuh solusi jangka panjang

    Starmer juga menyerukan agar Israel “menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.”

    Ini termasuk “mengizinkan PBB untuk kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menegaskan bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” lanjutnya.

    Ia juga kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran dan menguasai Jalur Gaza.

    Di tengah kekhawatiran besar akan kelaparan massal di Gaza, Starmer menyerukan agar lebih banyak bantuan dapat menjangkau rakyat Palestina di wilayah tersebut.

    “Kita perlu memastikan sedikitnya 500 truk masuk ke Gaza setiap hari. Namun, pada akhirnya satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang,” jelasnya.

    PM Inggris ini juga menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai “gencatan senjata yang sangat penting.”

    “Gencatan senjata itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang sedang kami kembangkan bersama mitra-mitra internasional kami,” tambahnya.

    Sama seperti AS, Uni Eropa dan Israel, Inggris telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Jika Hamas nantinya tetap terlibat dalam pemerintahan, hal ini dapat mempersulit upaya pengakuan kenegaraan Palestina.

    Israel: Inggris telah ‘memberi hadiah’ pada Hamas

    Pernyataan Starmer ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September.

    Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat selama beberapa minggu terakhir, mulai dari desakan untuk mengakhiri kampanye militer hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Desakan ini juga diiringi dengan peringatan dari kelompok bantuan serta PBB mengenai ancaman kelaparan di Jalur Gaza.

    Sejauh ini, Israel justru meremehkan atau bahkan menolak klaim tentang kelaparan massal tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan Starmer “memberi hadiah pada terorisme keji Hamas dan menghukum para korbannya”

    “Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK,” tulis Netanyahu dalam unggahan di platform X.

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak pernyataan Starmer tersebut dengan mengatakan bahwa Inggris “menyusul langkah Prancis dan tekanan politik dalam negeri, merupakan hadiah bagi Hamas dan merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta kerangka kerja pembebasan para sandera.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

  • Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara di Pertemuan PBB

    Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara di Pertemuan PBB

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Rabu, 30 Juli 2025.

    Kami mengawali laporan ini dengan berita dari Inggris.

    Inggris akan mengakui Palestina paling cepat September

    Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara paling cepat September, kecuali jika Israel mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Pengumuman ini terjadi kurang dari seminggu setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji negaranya akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada pertemuan PBB.

    “Kekhawatiran terbesar kami adalah para sandera Israel dan rakyat Gaza. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mengakhiri penderitaan saat ini dan mengubah situasi di lapangan,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis oleh kantor PM Inggris.

    Kementerian luar negeri Israel menanggapi langkah Inggris dengan menyebutnya sebagai “hadiah untuk Hamas” dan menuduh Inggris merusak upaya mencapai gencatan senjata.

    Australia luncurkan roket buatannya, tapi jatuh

    Sebuah roket rancangan dan buatan Australia diluncurkan untuk pertama kalinya, meskipun jatuh tak lama setelah lepas landas.

    Gilmour Space mencoba meluncurkan roket orbitalnya, yang disebut Eris, dari sebuah pelabuhan antariksa di komunitas Bowen, Queensland utara, pagi ini.

    Roket tersebut berada di udara kurang dari satu menit.

    Para penonton yang berkumpul di Bowen melaporkan mendengar ledakan dan melihat gumpalan asap tebal saat peluncuran dan beberapa saat setelahnya.

    Militan Pakistan tewas dalam serangan India

    Pemerintah India mengatakan pasukan militernya menewaskan tiga militan Pakistan yang terlibat dalam serangan penembakan terhadap turis di Kashmir.

    Serangan tersebut mendorong India untuk menargetkan apa yang disebutnya “infrastruktur teroris” di Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan.

    “Saya ingin memberi tahu seluruh bangsa bahwa ketiga teroris inilah yang membunuh warga negara kami dan sekarang ketiganya telah terbunuh,” kata Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah.

    Pakistan selalu membantah pihaknya terlibat dalam serangan tersebut.

    Puluhan tewas dalam banjir Beijing

    Pekan ini, setidaknya sudah 30 orang tewas di Beijing akibat banjir, sementara 80 ribu orang terpaksa mengungsi menurut pernyataan resmi pemerintah.

    Curah hujan di Beijing mencapai lebih dari 16 sentimeter pada Senin malam dan diperkirakan mencapai 30 cm pada Selasa.

    Di Distrik Miyun, 28 orang tewas dan 17.000 orang harus direlokasi, sementara dua orang tewas di Distrik Yanqing.

    Empat orang lainnya tewas dalam tanah longsor pada Senin di Provinsi Hebei yang berdekatan. Delapan orang lainnya hilang, akibat hujan yang turun selama enam bulan selama akhir pekan.

  • Usai Prancis, Kini Giliran Inggris Akan Akui Negara Palestina

    Usai Prancis, Kini Giliran Inggris Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengumumkan Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang. Starmer mengatakan langkah itu akan dilakukan jika Israel tak kunjung menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025) langkah yang berpotensi menjadi tonggak sejarah ini muncul setelah pemimpin Inggris itu memanggil kembali kabinetnya dari masa reses. Pertemuan dengan kabinetnya itu untuk membahas mengenai situasi mendesak yang memburuk di wilayah Gaza tersebut.

    Dalam pidato di Downing Street yang disiarkan televisi segera setelahnya, Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina jika Israel tidak mengambil langkah-langkah yang dituntut pada saat Majelis Umum PBB diadakan pada bulan September.

    Starmer mengatakan negara-negara harus mengakhiri situasi buruk di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    “Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara,” kata Starmer.

    “Dengan solusi yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak,” imbuhnya.

    “Mereka harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza,” ujarnya.

    Prancis Akan Akui Negara Palestina

    Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    (whn/yld)

  • Wamenlu Akan Hadiri KTT Bahas "Two State Solution" Palestina di Markas PBB Nasional 28 Juli 2025

    Wamenlu Akan Hadiri KTT Bahas "Two State Solution" Palestina di Markas PBB Nasional 28 Juli 2025

    Wamenlu Akan Hadiri KTT Bahas “Two State Solution” Palestina di Markas PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wakil Menteri Luar Negeri
    Arrmanatha Nasir
    dijadwalkan mewakili Indonesia untuk  menghadiri pertemuan konferensi tingkat tinggi yang membahas nasib Palestina ke depan.
    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Soemirat mengatakan, pertemuan itu akan digelar pada 28-30 Juli 2025 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
    “Itu di Markas Besar PBB akan ada sebuah pertemuan
    high level conference
    mengenai
    two state solution
    terkait dengan isu Palestina,” kata Roliansyah saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
    Pria yang akrab disapa Roy ini menjelaskan, Indonesia diberi kehormatan menjadi ketua kelompok kerja dalam isu pembebasan Palestina ini dan akan membahas secara spesifik aspek yang menjadi konsen negara di kawasan.
    “Tapi yang paling pasti yang saya dapat tekankan bahwa keterkaitan, keterlibatan,
    engagement
    kita terhadap penyelenggaraan international
    conference
    ini bahkan sudah terjadi sejak awal,” ucap Roy.
    “Dan kita memberikan dukungan penuh kepada para inisiator awal dari konferensi tersebut dan sudah membuka diri untuk terus membantu sampai akhir proses. Semoga tidak ada hal-hal yang menghalangi terjadinya pertemuan selama 3 hari ke depan ini,” imbuh dia.
    Adapun isu terkait Palestina kembali muncul di PBB setelah Presiden Perancis
    Emmanuel Macron
    berencana mengakui negara yang sedang berkonflik dengan Israel tersebut.
    Macron mengatakan, negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada September 2025.
    ”
    Setia pada komitmen historis Perancis terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina
    ,” ujar Macron melalui akun
    X
    , Kamis (24/7/2025).
    Macron juga membagikan surat yang ditujukan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, sebagai bentuk konfirmasi.
    Ia menyatakan akan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah Prancis dalam mengakui kedaulatan Palestina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prancis akui Palestina buka harapan baru terwujudnya perdamaian dunia

    Prancis akui Palestina buka harapan baru terwujudnya perdamaian dunia

    “Kami, bangsa Indonesia bersuka cita atas berita ini. Keputusan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina ini semakin membuka harapan baru untuk terwujudnya perdamaian dunia,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif the Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia Gugun Gumilar merespons positif keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui negara Palestina, di mana dapat membuka harapan baru untuk terwujudnya perdamaian dunia.

    “Kami, bangsa Indonesia bersuka cita atas berita ini. Keputusan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina ini semakin membuka harapan baru untuk terwujudnya perdamaian dunia,” kata Gugun dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Ia juga menantikan negara-negara lainnya untuk membuat sikap dan keputusan yang sama sehingga kita semua dapat membangun peradaban umat manusia yang damai berkeadilan.

    Gugun yang juga Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri itu mengungkapkan bahwa menghapus penjajahan di atas dunia adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945.

    “Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara telah dengan tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebab itu, dukungan kita dan negara-negara di dunia, salah satunya Prancis terhadap Palestina menjadi komitmen penting umat manusia yang bermartabat dalam menghapus kolonialisme dan imperialisme di era modern,” ungkapnya.

    Selain itu, Gugun juga menegaskan dukungan Prancis sebagai sinyal positif bagi perdamaian di Timur Tengah sebagaimana spirit KTT Asia Afrika 1955.

    “Dukungan Presiden Prancis ini akan menjadi sinyal positif bagi perdamaian di Timur Tengah, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Konflik di Timur Tengah itu wajib kita akhiri. Semua bangsa di dunia ini harus merasakan nikmatnya perdamaian, sebagaimana dulu diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita melalui KTT Asia Afrika tahun 1955 di Bandung,” ujarnya.

    Ia juga mengucapkan terima kasih terhadap Presiden Macron atas keputusan yang membanggakan dan memberi banyak harapan bagi masa depan dunia.

    “Kami, bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Macron. Sikap Prancis dalam mendukung Palestina merupakan satu sikap dan langkah positif untuk memastikan prospek masa depan berdirinya negara Palestina yang berdaulat, adil, dan merdeka melalui solusi dua negara (two state solution),” ucap Gugun.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Macron untuk mengakui negara Palestina.

    Menurut pernyataan akun resmi X @Kemlu_RI di Jakarta, Sabtu (26/7), pengakuan tersebut merupakan langkah positif untuk memastikan prospek masa depan berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan merdeka melalui solusi dua negara.

    “Berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, berdasarkan batas wilayah yang disepakati pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, melalui Solusi Dua Negara,” menurut pernyataan tersebut.

    Selain itu, Indonesia juga mendesak semua negara yang belum mengakui negara Palestina untuk mengikuti langkah Prancis.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhammadiyah Semringah Prancis Akui Palestina, Harap Diikuti Negara Lain

    Muhammadiyah Semringah Prancis Akui Palestina, Harap Diikuti Negara Lain

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan pernyataan Prancis itu menjadi momentum dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

    “Kita sambut gembira karena dengan demikian jumlah negara-negara maju yang mendukung perjuaangan rakyat Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat akan semakin meningkat,” kata Anwar saat dihubungi, Minggu (27/7/2025).

    Anwar menilai keputusan dari Prancis itu bisa berdampak signifikan terhadap nasib Palestina. Dia menyinggung riwayat Prancis yang kerap berpihak pada Israel dalam konflik Gaza.

    “Apalagi Prancis selama ini dikenal sebagai negara sekutu dan pendukung berat Israel bersama Inggris dan Amerika. Tindakan Prancis ini tentu jelas sangat membantu perjuangan rakyat Palestina,” ujar Anwar.

    Muhammadiyah berharap langkah dari Prancis ini diikuti oleh banyak negara lain di dunia. Dukungan dari negara-negara Barat itu diyakini bisa mempercepat upaya kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

    Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    (ygs/dhn)

  • Prancis Akui Palestina, Pemimpin Eropa Kasih Komentar Tak Terduga

    Prancis Akui Palestina, Pemimpin Eropa Kasih Komentar Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa jika Palestina diakui sebelum didirikan maka akan menjadi kontraproduktif. Hal itu menyusul wacana Palestina yang akan menjadi negara berdaulat.

    “Saya sangat mendukung Negara Palestina tetapi saya tidak mendukung pengakuannya sebelum pendiriannya,” kata Meloni kepada harian Italia La Repubblica, dilansir Reuters, Sabtu (26/7/2025).

    “Jika sesuatu yang tidak ada dikenali di atas kertas, masalahnya bisa tampak terpecahkan padahal tidak ada,” tambah Meloni.

    Adapun, Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September, menarik kecaman dari Israel dan Amerika Serikat. Apalagi hal itu di tengah perang di Gaza antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.

    Pada hari Jumat (25/7/2025), Menteri Luar Negeri Italia mengatakan pengakuan negara Palestina harus terjadi bersamaan dengan pengakuan Israel oleh entitas Palestina yang baru.

    Di samping itu, seorang juru bicara pemerintah Jerman juga mengatakan bahwa Berlin tidak berencana untuk mengakui negara Palestina dalam jangka pendek dan mengatakan prioritasnya sekarang adalah membuat “kemajuan yang sudah lama tertunda” menuju solusi dua negara.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.

    Pengumuman ini disampaikan Macron pada Kamis (24/7/2025), di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Prioritas mendesak hari ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil,” tulis Macron dalam unggahannya di media sosial, dilansir AFP.

    Jika kemudian terealisasi maka Prancis menjadi negara kelompok kaya G-7 yang mengakui Palestina.

    Negara lain belum merencanakan hal yang sama, mulai dari Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Langkah Prancis ini juga semakin menambah negara Eropa yang mengakui Palestina. Sebelumnya beberapa negara Eropa secara resmi telah mengakui Negara Palestina, mencerminkan meningkatnya dukungan internasional. Di antaranya adalah Armenia, Slovenia, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol.

    Saat ini, Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 147 dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mewakili sekitar 75 persen komunitas internasional. Palestina juga diakui oleh Takhta Suci (Vatikan), otoritas tertinggi Gereja Katolik dan pemegang status pengamat di PBB.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengumuman Presiden Emmanuel Macron bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang, telah memicu pertikaian diplomatik dari Timur Tengah, Eropa, hingga Washington. Keputusan itu akan membuat Prancis menjadi anggota Barat pertama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui Palestina.

    Namun, hal ini tidak terjadi begitu saja. Mengutip Reuters, ketika Macron mengunjungi kota Al-Arish di Mesir yang berbatasan dengan Gaza pada bulan April, ia dikejutkan oleh krisis kemanusiaan yang semakin meningkat. Sekembalinya ke Prancis, ia menegaskan bahwa Paris akan segera memilih pengakuan terhadap Palestina.

    Bekerja sama dengan Arab Saudi, Macron mengajukan rencana agar Prancis beserta sekutu G7, Inggris dan Kanada, mengakui kenegaraan Palestina, sekaligus mendorong negara-negara Arab untuk mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Israel melalui konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, meskipun telah berminggu-minggu berunding, ia gagal mengajak negara lain untuk bergabung.

    Tiga diplomat mengatakan London tidak ingin menghadapi kemarahan Amerika Serikat, dan Ottawa mengambil sikap serupa, sehingga Macron harus bertindak sendiri.

    “Semakin jelas bahwa kami tidak sabar untuk mendapatkan mitra,” kata seorang diplomat Prancis kepada Reuters, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Ia menambahkan bahwa Prancis akan berupaya untuk menggandeng lebih banyak negara sebelum konferensi mengenai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina pada bulan September.

    Di dalam negeri, Macron berada di bawah tekanan yang meningkat untuk bertindak di tengah kemarahan yang meluas atas gambar-gambar mengerikan yang muncul dari Gaza. Meskipun Prancis adalah negara dengan komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa dan lanskap politik yang terpolarisasi, tidak ada tindakan yang jelas yang akan memuaskan semua pihak.

    Sementara itu, Israel dan pendukung setianya, Amerika Serikat (AS), mengecam langkah Prancis, menyebutnya sebagai hadiah bagi kelompok militan Palestina, Hamas, yang menguasai Gaza dan yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang saat ini.

    Macron telah membahas masalah ini secara ekstensif dengan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya.

    Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa keputusan Prancis tidak “berpengaruh” tetapi menambahkan Macron adalah “orang baik”.

    Rencana Konferensi

    Para pejabat Prancis sebelumnya mempertimbangkan pengumuman pada konferensi yang dijadwalkan pada bulan Juni di PBB, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, untuk menyusun peta jalan menuju negara Palestina yang layak sekaligus memastikan keamanan Israel.

    Namun, konferensi tersebut ditunda di tengah tekanan diplomatik AS yang intens dan setelah serangan udara Israel terhadap Iran.

    Pengumuman Macron pada hari Kamis terkait dengan versi konferensi PBB yang dijadwal ulang dan diubah, yang sekarang direncanakan berlangsung pada hari Senin dan Selasa.

    Pertemuan tersebut akan berada di tingkat menteri, tetapi Paris memutuskan untuk mengadakan acara kedua dengan para kepala negara dan pemerintahan di sela-sela Sidang Umum PBB pada bulan September, di mana Macron akan mengumumkan pengakuan resmi.

    Beberapa analis mengatakan Macron telah menggunakan iming-iming pengakuan untuk mendapatkan konsesi dari Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina yang merupakan pesaing moderat Hamas, dan para pemain regional lainnya.

    “Macron di sini bertindak sebagai katalisator untuk mendorong Palestina mewujudkan reformasi yang dibutuhkan, untuk mendorong negara-negara Arab mewujudkan pasukan stabilisasi dan pelucutan senjata Hamas,” kata Rym Momtaz, pemimpin redaksi blog Strategic Europe yang dikelola oleh lembaga kajian Carnegie Europe.

    Yang lain mengatakan meskipun pengakuan memiliki nilai simbolis, tetap tidak akan ada negara Palestina yang berfungsi ketika perang di Gaza berakhir.

    “Pengakuan oleh negara adidaya Eropa seperti Prancis menunjukkan meningkatnya rasa frustrasi terhadap kebijakan Israel yang keras kepala,” kata Amjad Iraqi, analis senior di International Crisis Group.

    “Apa gunanya mengakui sebuah negara jika mereka tidak berbuat banyak untuk mencegahnya berubah menjadi reruntuhan?”

    Para pejabat Prancis menunjukkan lobi Israel yang intens selama berbulan-bulan untuk mencoba mencegah langkah Macron-dan kritik keras Netanyahu terhadapnya-sebagai bukti bahwa hal itu sangat berarti bagi para pemimpin Israel. Sumber-sumber yang memahami masalah ini mengatakan peringatan Israel kepada Prancis berkisar dari pengurangan pembagian intelijen hingga mempersulit inisiatif regional Paris-bahkan mengisyaratkan kemungkinan aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat.

    Namun, para pejabat Prancis menyimpulkan bahwa Netanyahu akan tetap melakukan apa pun yang menurutnya sesuai kepentingannya di Tepi Barat, terlepas dari apa pun yang dilakukan Prancis terkait pengakuan tersebut.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Ottawa –

    Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, terang-terangan mengkritik Israel setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana mengakui negara Palestina. Carney juga menegaskan dukungan untuk “solusi dua negara” bagi konflik Israel-Palestina. Apakah ini pertanda Kanada akan mengikuti langkah Prancis?

    Kritikan Carney terhadap Israel itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Macron mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir CBC, Sabtu (26/7/2025), Carney secara terang-terangan mengkritik Israel terkait “penolakan bantuan kemanusiaan” untuk warga sipil Gaza, yang disebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional”.

    Dia mencetuskan agar “kendali Israel atas distribusi bantuan harus digantikan dengan penyediaan bantuan kemanusiaan yang komprehensif yang dipimpin oleh organisasi-organisasi internasional”.

    Carney juga menegaskan dukungan Kanada untuk solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina.

    “Kanada mendukung solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina,” tegas Carney dalam pernyataannya.

    Carney tidak secara eksplisit menyinggung pengumuman Macron dalam pernyataannya itu.

    Namun, dia menekankan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada, Anita Anand, akan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi PBB pekan depan, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis, untuk membahas penerapan solusi dua negara.

    “Kanada akan bekerja secara intensif di semua forum untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk melalui partisipasi Menteri Luar Negeri pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Solusi Dua Negara di New York pekan depan,” ucap Carney.

    Sementara itu, laporan media Middle East Monitor, yang mengutip pernyataan Carney tersebut, menyebut Kanada berencana untuk mengakui negara Palestina di forum PBB. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi pemerintah Kanada soal rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina di PBB.

    Pemerintah Kanada, menurut laporan CBC, sebelumnya pernah mengatakan akan mengakui negara Palestina hanya setelah tercapainya perjanjian damai yang dinegosiasikan antara pimpinan Israel dan Palestina.

    Macron Umumkan Prancis Akan Akui Negara Palestina di PBB

    Macron, pada Kamis (24/7) waktu setempat, mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Macron dalam pernyataan via media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini telah diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan AS sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    Hamas menyambut baik pengumuman Macron tersebut, dengan menyebutnya sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina kami yang tertindas”.

    Sementara Israel memberikan reaksi dan kecaman keras, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Prancis itu sama saja “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, serta menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

    Reaksi keras juga disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) yang menolak keras rencana Macron untuk mengakui negara Palestina. Menlu AS, Marco Rubio, mengkritik rencana Macron itu sebagai “keputusan sembrono” dan akan menguntungkan Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)