Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan, bahwa Israel tak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.

    Prancis adalah salah satu dari beberapa negara yang berencana untuk mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di New York. Belgia menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan akan mengambil langkah yang sama.

    “Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan dengan Putra Mahkota (Arab Saudi) – momentum yang telah diikuti oleh banyak mitra,” tulis Macron di media sosial X, setelah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

    Dilansir Al Arabiya, Rabu (3/9/2025), Macron mengatakan bahwa ia dan Pangeran Mohammed “akan memimpin bersama Konferensi Solusi Dua Negara di New York pada 22 September.”

    “Tujuan kami jelas: untuk menggalang dukungan internasional seluas-luasnya bagi Solusi Dua Negara – satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi sah baik rakyat Israel maupun Palestina,” kata pemimpin Prancis itu.

    “Ini akan membutuhkan penerapan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar kepada rakyat Gaza, dan pengerahan misi stabilisasi di Gaza,” tambahnya.

    “Kami juga berupaya memastikan bahwa, setelah itu, Hamas dilucuti dan dikeluarkan dari pemerintahan Gaza, Otoritas Palestina direformasi dan diperkuat, dan Jalur Gaza dibangun kembali sepenuhnya,” tutur Macron.

    Macron juga mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk tidak memberikan visa kepada pejabat-pejabat Palestina yang akan menghadiri Sidang Umum PBB mendatang, “tidak dapat diterima” dan harus dibatalkan.

    “Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan agar perwakilan Palestina dipastikan sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah,” kata Macron.

    “Sampai jumpa di New York pada 22 September. Bersama-sama, mari kita jadikan Konferensi Solusi Dua Negara ini sebagai titik balik yang menentukan bagi perdamaian dan keamanan bagi semua di kawasan ini,” tandas Macron.

    Tonton juga video “Pernyataan Sinis Trump soal Macron yang Mau Mengakui Palestina” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kallas Peringatkan Perpecahan Uni Eropa Terkait Gaza Merusak Kredibilitas Blok Tersebut

    Kallas Peringatkan Perpecahan Uni Eropa Terkait Gaza Merusak Kredibilitas Blok Tersebut

    JAKARTA – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas memperingatkan pada Hari Senin, kredibilitas blok tersebut dirusak oleh perpecahannya di Timur Tengah, terutama serangan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

    Berbicara di Forum Strategis Bled di Slovenia, Kallas mengakui negara-negara anggota masih terpecah belah mengenai pendekatan mereka terhadap konflik ini, tidak seperti di Ukraina, di mana konsensus telah tercapai.

    “Saya terus mendesak, sangat keras, karena saya juga merasa kredibilitas Uni Eropa yang dipertaruhkan, bahwa kita harus, Anda tahu, bersatu dalam respons ini,” ujarnya, melansir Daily Sabah 2 September.

    Kendati demikian, Kallas menolak klaim Uni Eropa, yang tidak menangguhkan perjanjian asosiasinya dengan Israel atau menjatuhkan sanksi apa pun, tidak aktif di Gaza, menekankan blok tersebut merupakan salah satu penyedia bantuan kemanusiaan terbesar dan tetap menjadi pendukung terkuat Otoritas Palestina.

    “Kami melakukan semampu kami, tetapi itu tidak cukup, karena bencana kemanusiaan ini masih berlangsung. Jadi, saya terus bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mencapai posisi yang sama,” tandasnya.

    Diketahui, jumlah negara Uni Eropa yang mengakui dan berencana mengakui Negara Palestina terus bertambah. Terbaru, Belgia menyatakan rencananya mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini.

    Dalam unggahannya di media sosial X Menteri Luar Negeri Maxime Prevot menuliskan, Belgia akan bergabung dengan para penandatangan Deklarasi New York, yang membuka jalan bagi solusi dua negara, atau Negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

    Keputusan ini diambil “mengingat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, dan sebagai tanggapan atas kekerasan yang dilakukan oleh Israel yang melanggar hukum internasional,” tambah Menlu Prevot, dikutip dari Reuters.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini.

    Dikutip dari Anadolu, hingga rencana pengakuan Prancis, ada 12 negara UE yang sudah atau akan mengakui Negara Palestina. Sebelumnya Polandia, Hongaria, Rumania, Slovakia, Bulgaria, Spanyol, Swedia, Norwegia, Irlandia, Slovenia dan Siprus Yunani sudah terlebih dahulu mengakui Negara Palestina.

  • Dua Ilmuwan Indonesia Temukan Senyawa Baru Kendalikan Diabetes

    Dua Ilmuwan Indonesia Temukan Senyawa Baru Kendalikan Diabetes

    Liputan6.com, Jakarta Dua ilmuwan muda asal Indonesia, Juan Leonardo dan Fahrul Nurkolis mencatat prestasi internasional lewat penemuan senyawa baru Juanleoxy Fahrulanoside (C12H23NO9).

    Berkat kontribusi penemuan senyawa itu, Juan dan Fahrul diundang sebagai pembicara pada International Congress of Nutrition (ICN) 2025 di Paris, Prancis pada 24-29 Agustus 2025.

    Dalam keterangannya, Juan menyatakan senyawa ini ditemukan manfaatnya melalui pendekatan bioinformatika dan terbukti menargetkan GLP-1 modulator, reseptor penting dalam pengendalian diabetes.

    “Mekanisme tersebut berperan menurunkan kadar gula darah setelah makan, meningkatkan rasa kenyang, sekaligus mendukung kesehatan metabolisme,” kata Juan, Sabtu (30/8/2025).

    Dijelaskannya, senyawa itu kini telah terdaftar di National Library of Medicine dan sedang diajukan untuk hak paten.

    Penelitian keduanya bermula dari eksplorasi terhadap Delites, obat herbal berbasis formula tradisional Tiongkok yang telah lama digunakan di Indonesia.

    Uji laboratorium menunjukkan perubahan signifikan pada marker metabolik, dan hasil riset tersebut telah dipublikasikan di Frontiers in Nutrition (Swiss), jurnal internasional bereputasi kategori Scopus Q1.

    Fahrul menambahkan, dalam perjalanannya riset ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi para pakar senior, di antaranya Rony dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Nurpudji dari Universitas Hasanudin (UNHAS).

    “Dukungan dan peran mereka turut memperkuat validitas metode ilmiah dalam tim penelitian ini,” kata Juan.

    ICN merupakan kongres empat tahunan yang diselenggarakan International Union of Nutritional Sciences (IUNS). Organisasi gizi dunia yang diakui UNESCO dan WHO, serta mendapat dukungan langsung dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

    “ICN dikenal sebagai forum ilmiah paling bergengsi di bidang gizi dan rujukan utama perkembangan ilmu gizi dunia,” lanjutnya.

    Juan merupakan peneliti yang lahir di Jakarta pada tahun 1993, menempuh pendidikan SMP dan SMA di Shanghai, kemudian melanjutkan studi S1 Sains di Boston, Amerika Serikat, dan sekolah medis di Beijing University of Chinese Medicine.

    Selain kiprah akademiknya, ia juga aktif membagikan edukasi gizi dan eksperimen ilmiahnya melalui akun Instagram @juan.guladarah.

    Sementara, Fahrul merupakan peneliti muda yang lahir dan besar di Madiun, Jawa Timur dengan lebih dari 105 publikasi jurnal internasional bereputasi, serta pemegang hak paten untuk senyawa antikanker dan antidiabetes.

    “Kami bertemu di sebuah konferensi di sekitar akhir 2022 dan kemudian lanjut berkolaborasi karena kesamaan visi misi dalam penelitian dan pengembangan sains khususnya penemuan obat baru,” kata Fahrul.

    Ia menambahkan, pengajuan hak paten itu biasanya memakan waktu 1-2 tahun. Sehingga, mereka berharap di tahun 2025, hak paten itu sudah didapatkan.

    “Lebih dari satu tahun, kami menginvestasikan penelitian, mulai dari karakterisasi senyawa hingga uji eksperimental pada hewan percobaan di laboratorium,” paparnya.

    Keberhasilan Juan dan Fahrul, bersama dukungan tim riset senior, tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia di panggung global, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penelitian berbasis herbal dapat bersaing dan diakui dalam forum ilmiah paling prestisius di dunia.

  • Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Mengikuti negara-negara Barat lainnya, Belgia juga akan mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang. Hal ini diumumkan oleh menteri luar negerinya pada hari Selasa (2/9).

    “Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025).

    Prevot mengatakan keputusan itu diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Gaza, di mana serangan Israel telah menggusur sebagian besar penduduk dan PBB telah menyatakan bencana kelaparan.

    “Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” tulis Prevot.

    “Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tambahnya.

    Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di sidang PBB, yang akan diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 23 September di New York.

    Banyak negara Barat lainnya sejak itu telah melakukan hal yang sama.

    Sementara itu, pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

    Pertimbangan Israel untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

    Lihat juga Video ‘Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, bulan depan, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8/2025), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS. Tahun ini, Sidang Umum PBB akan digelar pada September mendatang.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

    Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

    Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

    Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS “sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pemimpin Uni Eropa Ingin ‘Rangkul’ Moldova dari Cengkraman Rusia

    Pemimpin Uni Eropa Ingin ‘Rangkul’ Moldova dari Cengkraman Rusia

    Jakarta –

    Warga Moldova lelah mendengar bagaimana negara mereka dideskripsikan sebagai “negara kecil bekas Uni-Soviet”, “negara termiskin di Eropa”, atau “negara yang terjepit antara Rusia dan Barat”.

    Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Moldova mengerahkan ‘seluruh upaya’ untuk memperbarui citra tersebut.

    Pemerintah mengatakan bahwa, Moldova — yang terletak di antara Ukraina dan Rumania (negara anggota Uni Eropa dan NATO)— adalah calon anggota Uni Eropa, mengorientasikan negaranya ke barat.

    Proyeksi tersebut dikuatkan ketika pada Rabu (27/8) tiga pemimpin Uni Eropa (UE), Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, berjejak di ibu kota Chisinau, demi merayakan hari kemerdekaan bersama presiden Maia Sandu.

    “Alternatif selain Eropa tidak ada. Tanpa UE, Moldova tetap terjebak di masa lalu,” kata Sandu dalam pidatonya. “Kami merasakan hal ini setiap kali bom dijatuhkan di negara tetangga. Perang Rusia di Ukraina menunjukkan setiap hari bahwa Eropa berarti kebebasan dan perdamaian. Rusia-Putin berarti perang dan kematian.”

    Tantangan di luar prediksi, jelang pemilu

    Kanselir Merz mengatakan kepada warga Moldova, fakta bahwa negara tersebut telah memilih jalur menuju UE tidak dapat diremehkan. Namun masih banyak ketidakpastian jelang pemilu.

    Pemerintah pro-Barat Moldova menghadapi tantangan demokrasi fluktuatif – disebabkan frustrasi warga saat menghadapi dampak ekonomi perang di negara tetangga, Ukraina.

    Namun, ada pula faktor lain di luar diprediksi yang berupaya mempengaruhi para pemilih Moldova. Seperti konglomerat buron pro-Rusia, Ilan Shor, yang menjanjikan hingga $3.000 (Rp 49 juta) per bulan kepada orang-orang yang menghadiri protes anti-pemerintah, menurut kantor berita Reuters.

    Shor, yang melarikan diri dari Moldova saat mengajukan banding atas vonis kasus penipuan bank di tahun 2019, mempublikasikan tawarannya dalam sebuah video daring.

    Presiden Maia Sandu menyebutkan upaya tersebut sebagai bagian dari ancaman yang lebih besar terhadap demokrasi Moldova. Ia merinci bentuk-bentuk gangguan lain, termasuk campur tangan pemilu, pendanaan ilegal, kampanye disinformasi, serangan siber, sabotase di tempat pemungutan suara luar negeri, serta upaya memecah belah masyarakat melalui penyebaran kebencian antar komunitas.

    Minggu-minggu yang menegangkan

    Moskow membantah terlibat dalam campur tangan pemilu di Moldova, tetapi para pemimpin Uni Eropa yang berkumpul di Chisinau tetap menaruh curiga.

    “Rusia terus-menerus berusaha merusak kebebasan, kemakmuran, dan perdamaian di Moldova,” ujar Merz seraya memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ingin menarik Moldova ke dalam “lingkup pengaruh” Moskow.

    Victoria Olari, yang memantau disinformasi dan tren daring untuk Lab Penelitian Atlantic Council Digital Forensic mengatakan kepada DW dalam sambungan telepon bahwa ia memperkirakan upaya campur tangan Rusia akan meningkat selama beberapa minggu ke depan.

    Olari, yang tinggal di Chisinau, menggambarkan suasana jelang pemilu “menegangkan” namun juga ada rasa “optimis dan waspada.”

    “Ada tekad nyata rakyat Moldova untuk menjaga kedaulatan mereka,” jelas Olari, menambahkan bahwa kunjungan para pemimpin tinggi Uni Eropa yang menegaskan dukungannya terhadap Moldova telah membangkitkan harapan.

    Mimpi Eropa yang ditangkis Hungaria

    Solidaritas Eropa pada Moldova terasa manis tapi juga pahit— karena jalan ‘berliku’ Moldova untuk bergabung dengan UE.

    Moldova dan Ukraina sama-sama mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2022, setelah invasi besar-besaran Rusia.

    Permohonan aksesi kedua negara disinkronkan dengan reformasi dalam negeri negara tersebut untuk memperkuat undang-undang dan lembaga pemberantasan korupsi. Macron, Merz, dan Tusk memuji kemajuan Moldova dalam hal ini.

    Namun Budapest memveto setiap kemajuan terkait permohonan masuk Ukraina ke UE. Kedekatan Moldova dengan Ukraina berimbas stagnannya posisi Moldova untuk masuk ke Uni Eropa.

    “Pintu menuju Uni Eropa terbuka,” ujar Merz dalam pesan yang meyakinkan pada hari Rabu. “Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa” untuk memajukan perundingan keanggotaan pada musim gugur, tegas Kanselir Jerman tersebut.

    Namun hal ini turut menghadirkan dilema politik bagi para pemimpin UE.

    Risiko ‘menunggu’ terlalu lama

    “Uni Eropa enggan menyerah pada tekanan Hungaria dengan memisahkan hubungan antara Moldova dan Ukraina. Hal ini bisa membuat Ukraina merasa ditinggalkan, terutama di tengah invasi besar-besaran Rusia,” jelas Amanda Paul, peneliti senior di European Policy Centre.

    Namun, jika Moldova “menunggu” terlalu lama di luar pintu Uni Eropa, risiko Moldova jatuh ke dalam pengaruh Rusia semakin besar, hal ini tidak hanya membahayakan keamanan dan stabilitas Moldova, tapi juga akan melemahkan keamanan dan stabilitas Eropa secara keseluruhan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha.

    Lihat juga Video ‘Trump: Zelensky Tak Sepenuhnya Polos’:

    (ita/ita)

  • Bagaimana Nasib Negara-negara Bekas Jajahan Prancis di Afrika?

    Bagaimana Nasib Negara-negara Bekas Jajahan Prancis di Afrika?

    Jakarta –

    Usia 65 tahun adalah “usia dewasa,” ujar Alassane Ouattara, Presiden Republik Pantai Gading saat perayaan kemerdekaan negaranya, 7 Agustus lalu. “Ini adalah momen refleksi seberapa jauh kita telah melangkah. Sebuah ajakan konsolidasi pelajaran masa lalu untuk menghadapi masa depan.”

    Banyak negara Afrika merayakan kemerdekaan yang ke-65 tahun ini, 14 diantaranya adalah negara bekas jajahan Prancis. Celakanya, saat ini hubungan Presiden Prancis, Emmanuel Macron dengan negara-negara tersebut dilaporkan saling bersitegang.

    Wilayah frankofon Afrika termiskin di dunia

    Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan delapan dari 14 negara bekas jajahan Prancis masuk dalam kategori Indeks Pembangunan Manusia paling rendah – termasuk di dalamnya negara-negara Sahel seperti Mali, Burkina Faso, Niger, dan Chad.

    Alasannya cukup beragam. Di banyak wilayah, tanah tidak begitu subur untuk pertanian berskala besar, sementara sumber daya mineral memberikan kemakmuran yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka kelahiran yang meningkatkan beban finansial – menurut Matthias Basedau, Direktur Institut Studi Afrika GIGA di Hamburg.

    “Lalu ada tantangan lain seperti ketidakstabilan politik. Hal ini menyebabkan negara-negara ini terjebak konflik, yang menyebabkan perlambatan pembangunan. Dan perlambatan pembangunan pada akhirnya menyebabkan lebih banyak konflik,” jelas Basedau dalam wawancara dengan DW.

    Di Mali, Burkina Faso, dan Niger, kudeta militer kerap terjadi beberapa tahun terakhir. Sayangnya, pemerintahan sipil tidak mampu memutus siklus tersebut.

    Pemimpin laki-laki yang ‘kuat’ bukan institusi yang kuat

    Di banyak negara Afrika berbahasa Prancis atau frankofon, kudeta dan peralihan kekuasaan secara paksa masih sering terjadi. Transisi kekuasaan secara damai dan demokratis, seperti di Senegal tahun lalu, jarang terjadi.

    Paul Biya, Presiden Kamerun yang berusia 92 tahun, masih berniat mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedelapan kalinya, dan Faure Gnassingbe, Presiden Togo yang mengubah konstitusi untuk memperkuat dan memperpanjang kekuasaannya.

    Menurut sejarawan Tumba Alfred Shango Lokoho dari Universite Sorbonne Nouvelle di Paris, harapan akan “era institusi yang kuat” sejak 1990-an telah pupus. “Di sebagian besar negara Afrika saat ini, orang-orang kuatlah yang mencengram kekuasaan, bahkan mengabaikan konstitusi dan mengubahnya dengan segala cara agar tetap berkuasa,” ujar Shango Lokoho kepada DW. Inilah yang menurut Lahoko sebagai kelemahan Afrika, institusi yang tidak kuat.

    Pengaruh politik Prancis di Afrika semakin pudar

    Banyak institusi politik di kawasan ini awalnya dibentuk mengikuti model Prancis sejak tahun 1960, “Selalu ada sistem presidensial, yang bahkan jauh lebih presidensial dan otoriter dibandingkan Prancis, yang menganut sistem semi-presidensial. Banyak konstitusi juga mengikuti model Prancis—dengan beberapa perbedaan, tentu saja. Mungkin ciri khasnya lebih kepada sekularisme, yaitu pemisahan tegas antara agama dan negara. Bisa dikatakan bahwa hal ini turut berkontribusi mengurangi diskriminasi agama di negara-negara ini,” jelas Matthias Basedau.

    Namun, beberapa negara semakin ‘menjauh’ dari Prancis, terutama di wilayah Sahel, setelah terjadi kudeta militer. Ketiga junta militer di kawasan tersebut telah mengusir pasukan Prancis dan kini mengandalkan Rusia sebagai mitra keamanan.

    Prancis pun telah menarik pasukan militernya dari Chad, Senegal, dan Republik Pantai Gading. Basis militer Prancis di Gabon kini hanya digunakan untuk melatih tentara lokal, bukan operasi militer aktif. Satu-satunya basis militer Prancis yang masih aktif ada di Djibouti.

    Matthias Basedau mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan Prancis untuk Afrika adalah mempertahankan pemerintahan pro-Prancis. Kamerun adalah salah satunya ‘benteng terakhir’ yang secara politik dan ideologi berpihak pada Prancis. “Tapi kita harus lihat nanti seperti apa keadaannya setelah Paul Biya tidak lagi berkuasa,” jelas Basedau.

    Hubungan Ekonomi Afrika-Prancis Tetap Erat

    Meskipun pengaruh politik Prancis di Afrika semakin melemah, hubungan ekonomi Prancis dengan negara-negara bekas jajahannya, tetap kuat.

    Hal ini terlihat dalam sektor ekstraksi sumber daya alam serta kepemilikan perusahaan seperti jaringan supermarket, SPBU, dan operator seluler yang masih sebagian atau sepenuhnya dikuasai oleh Prancis.

    Contoh paling mencolok adalah penggunaan mata uang Franc CFA di Afrika Barat dan Tengah. Meskipun sering dikritik sebagai warisan kolonial karena begitu terikat dengan mata uang euro dan membatasi kedaulatan moneter, mata uang ini nyatanya membawa stabilitas, menekan inflasi, serta mempermudah perdagangan antarnegara.

    Setelah 65 tahun kemerdekaan, negara-negara bekas jajahan Prancis di Afrika memilih jalannya masing-masing. Para perantau dari negeri ini punya peran besar mendukung ekonomi negara-negara Afrika, contohnya 110.000 warga Senegal yang tinggal dan bekerja di Prancis, melakukan transaksi antar negara – mengirim uang ke Senegal dan menyumbang lebih dari 10% PDB, separuh uang tersebut diterima masyarakat desa.

    Kondisi sosial-ekonomi di negara-negara bekas jajahan setidaknya menunjukkan perbaikan: tingkat kemiskinan ekstrem menurun, harapan hidup meningkat, dan angka kematian anak menurun.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Pemimpin Prancis-Jerman-Polandia Ramai-ramai Kunjungi Moldova, Ada Apa?

    Pemimpin Prancis-Jerman-Polandia Ramai-ramai Kunjungi Moldova, Ada Apa?

    Chisinau –

    Pemimpin Prancis, Jerman, dan Polandia kompak mengunjungi Moldova pada Rabu (27/8) waktu setempat. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan untuk Presiden Moldova Maia Sandu menjelang dimulainya masa kampanye untuk pemilu parlemen bulan depan, yang dibayangi kekhawatiran campur tangan Rusia.

    Moldova merupakan negara pro-Uni Eropa yang berbatasan dengan Ukraina, yang selama tiga tahun terakhir menghadapi invasi militer Moskow.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk akan bertemu Presiden Sandu untuk merayakan hari kemerdekaan ke-34 Moldova, saat negara itu terus mendorong proses keanggotaan Uni Eropa.

    “Ini merupakan bentuk dukungan para pemimpin Eropa untuk Moldova seiring Rusia meningkatkan aktivitas campur tangannya menjelang pemilu yang berisiko tinggi,” sebut kantor kepresidenan Moldova dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (27/8/2025).

    Sandu dan sekutu-sekutu Eropanya telah berulang kali menuduh Rusia berupaya mengacaukan negara bekas Uni Soviet tersebut, yang terletak di antara Ukraina yang dilanda perang dan Rumania, yang merupakan anggota Uni Eropa serta aliansi NATO.

    Sebagai pengkritik vokal Rusia, terutama sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Sandu telah memimpin Moldova melalui perundingan aksesi resmi Uni Eropa yang dimulai pada Juni 2024.

    Ketiga pemimpin negara Uni Eropa itu akan memberikan pernyataan kepada wartawan bersama Sandu pada Rabu (27/8) sore, sebelum jamuan makan malam.

    Mereka kemudian akan memberikan pidato selama perayaan hari kemerdekaan resmi yang diadakan di Lapangan Kemerdekaan Chisinau, yang diwarnai konser pada malam harinya.

    Seorang penasihat kepresidenan Prancis mengatakan kepada wartawan bahwa Macron, Merz, dan Tusk ingin menegaskan kembali “dukungan mereka terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Moldova”. Ketiga pemimpin juga disebut ingin mendukung “lintasan Eropa” yang dipilih oleh Moldova.

    “Kita tidak bisa mengabaikan konsekuensi perang agresi Rusia terhadap Ukraina, yang secara langsung berdampak pada Moldova,” kata penasihat kepresidenan Prancis tersebut.

    “Moldova terancam oleh Rusia,” sebutnya, merujuk pada “intervensi dan campur tangan” Moskow.

    Sandu yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2024, bulan lalu menuduh Rusia “mempersiapkan campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu September” untuk “mengendalikan Moldova dari kejatuhan”.

    Lihat juga Video ‘Rusia Setop Pasokan Gas, Sebagian Wilayah Moldova Gelap Gulita’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bos Eramet Ungkap Progres Kerja Sama Proyek Nikel Bareng Danantara

    Bos Eramet Ungkap Progres Kerja Sama Proyek Nikel Bareng Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Eramet Indonesia mengungkap progres rencana investasi bersama BPI Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) di sektor mineral, khususnya nikel. Proyek ini berfokus pada pengembangan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet mengatakan, memorandum of understanding (MoU) dengan Danantara itu masih dalam pembahasan. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya masih terus membahas proyek-proyek yang dapat dikembangkan bersama. 

    Jerome pun menyebut, pihaknya ikut melibatkan PT Weda Bay Nickel (WBN) dalam pembahasan proyek yang dimaksud.

    “Maksud saya, partisipasi kami di WBN, tepatnya, dan kemudian proyek-proyek lain yang bisa kami kembangkan bersama, tapi saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Maksud saya, ini masih tahap awal diskusi,” ucap Jerome di Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Asal tahu saja, saham WBN dimiliki 90% oleh Strand Minerals dan 10% oleh PT Antam Tbk. Adapun, Eramet Group (Prancis) menggenggam 43% saham dari Strand Minerals, sementara 57% sisanya dimiliki oleh Tsingshan Group (China).

    Jerome pun mengungkapkan, terdapat beberapa informasi yang masih belum bisa diungkapkan ke publik terkait kelanjutan kerja sama dengan Danantara. Namun, dia memastikan progres kerja sama itu telah mengalami kemajuan.

    Menurutnya, sejak didirikan beberapa bulan lalu, Danantara telah menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di rantai nilai mineral kritis di Indonesia.

    “INA dan Danantara adalah mitra yang sangat baik. Jadi ya, maksud saya, kami mengalami kemajuan. Itulah yang bisa saya katakan,” kata Jerome.

    Sebelumnya, Danantara dan INA menjajaki pembentukan platform investasi strategis di sektor nikel dari operasi hulu hingga hilir dengan Eramet. 

    Penjajakan kemitraan tersebut dituangkan dalam penandatanganan MoU yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/5/2025) lalu.

    Kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem bahan baku baterai EV yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia. 

    Para pihak akan melakukan penilaian awal guna mengidentifikasi proyek paling tepat untuk memaksimalkan potensi ekosistem EV nasional, sekaligus menyiapkan peta jalan untuk kolaborasi ke depan. 

    Dalam penerapan kerja sama ini, para pihak sepakat bahwa pengelolaan aset tidak hanya harus mengedepankan efisiensi dan nilai ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan standar internasional yang ketat.