Tag: Emmanuel Macron

  • Apple Peringatkan Pengguna iPhone di Prancis Terkait Serangan Spyware

    Apple Peringatkan Pengguna iPhone di Prancis Terkait Serangan Spyware

    JAKARTA – Apple kembali memberikan peringatan ke sejumlah pengguna iPhone di Prancis yang diduga menjadi target dari serangan spyware. Apple sempat melakukan hal serupa di Iran pada Juli lalu. 

    Melansir dari TechCrunch, unit tanggap keamanan siber nasional Prancis mengatakan bahwa Apple mengirimkan pemberitahuan ini pada 3 September lalu. Peringatan ini telah dikirimkan kepada pengguna iPhone yang terhubung ke akun iCloud. 

    Sejauh ini, peringatan dikirimkan kepada pengguna yang diduga perangkatnya telah diretas atau disusupi vendor spyware. Sayangnya, tidak jelas berapa orang yang terdampak penyusupan spyware ini. 

    Unit tanggap keamanan siber Prancis juga tidak memberi tahu tipe spyware apa yang digunakan, kapan serangan ini dimulai, dan apa yang mendasari penyerangan ini. Pihak Apple pun belum memberikan informasi yang lebih detail. 

    Untuk pengguna yang terdampak serangan spyware, Apple terus memberi tahu para korban yang perangkatnya menjadi target secara berkala. Perusahaan juga menyarankan para korban untuk mencari bantuan dari laboratorium keamanan digital Access Now.

    Belakangan ini, Apple telah mengirimkan peringatan serupa kepada pengguna di berbagai negara. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada korban di Iran, Eropa, India, dan puluhan negara lainnya yang menjadi sasaran serangan spyware bayaran.

    Kasus serangan spyware di Prancis bukanlah hal baru. Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan mengganti ponselnya pada tahun 2021 setelah perangkatnya menjadi target spyware Pegasus milik NSO Group.

  • Majelis Umum PBB Akan Voting Resolusi Negara Palestina Bebas dari Hamas

    Majelis Umum PBB Akan Voting Resolusi Negara Palestina Bebas dari Hamas

    New York

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan melakukan pemungutan suara atau voting untuk mendukung “Deklarasi New York”, sebuah resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara untuk Israel dan Palestina, namun tanpa melibatkan kelompok Hamas.

    Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan badan dunia itu mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, deklarasi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

    Deklarasi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” ini, seperti dilansir AFP, Jumat (12/9/2025), menyatakan di dalamnya bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”.

    Deklarasi itu kemudian menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Voting akan digelar dalam rangkaian Sidang Umum PBB yang digelar di markas besar badan dunia tersebut di New York, Amerika Serikat (AS).

    Deklarasi New York tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan pernyataan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Voting untuk Deklarasi New York itu akan mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB mendatang yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina selama Sidang Umum PBB berlangsung.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Spyware Serang Pengguna iPhone, Jurnalis

    Spyware Serang Pengguna iPhone, Jurnalis

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple memperingatkan pelanggannya soal serangan spyware canggih yang menargetkan pengguna iPhone di Prancis dan seluruh dunia.

    Data Business of Apps menyebut jumlah pengguna iPhone di seluruh dunia sekitar 1,4 miliar atau 30% dari total smartphone yang beredar di bumi.

    Peringatan ini dikonfirmasi oleh otoritas keamanan siber Prancis (CERT-FR di bawah ANSSI), menyusul serangkaian “Apple Threat Notification” yang dikirim pada 5 Maret, 29 April, 25 Juni, dan terakhir 3 September 2025 ke sejumlah pengguna dengan status dan jabatan strategis—mulai dari jurnalis, politisi, aktivis, pejabat tinggi hingga anggota manajemen sektor-sektor kritis.

    Dilansir dari Bleeping Computer, Jumat (12/9/2025) CERT-FR dan Apple menyebut serangan “mercenary spyware” ini sangat canggih, memanfaatkan celah zero-day yang memungkinkan perangkat dikompromikan tanpa interaksi pengguna.

    Apple menegaskan bahwa laporan serangan semacam ini sering kali tidak bisa ditelusuri ke pelaku atau negara tertentu. Namun, perangkat yang menerima notifikasi resmi Apple berarti sudah ditargetkan dan kemungkinan telah ditembus, menempatkan data dan aktivitas korban dalam risiko serius menurut laporan AInvest.

    Salah satu serangan yang terdeteksi bulan lalu bahkan melibatkan kerentanan yang dikaitkan dengan WhatsApp zero-click serta eksploitasi flaw kritis di software iOS (CVE-2025-43300 dan CVE-2025-55177).

    Apple dan WhatsApp segera merilis update darurat serta menghimbau pengguna untuk melakukan reset perangkat, mengaktifkan Lockdown Mode, serta meminta bantuan forensik ke Digital Security Helpline milik Access Now.

    Pegasus, Predator, Graphite, dan Triangulation disebut sebagai contoh spyware yang kerap digunakan dan menjadi biang keladi berbagai skandal pengintaian dunia, dari aktivis hingga pejabat tertinggi. Kasus Presiden Emmanuel Macron yang pada 2021 mengganti nomor akibat serangan Pegasus menambah panjang daftar korban elite yang dipantau spyware berdaya komersial tinggi.

    Para analis keamanan mendesak agar korban tidak sembarangan reset atau update perangkat sendiri—karena bisa menghilangkan bukti forensik—dan sebaiknya langsung menghubungi tim siber resmi atau laboratorium keamanan independen.

    Hingga kini, Apple menyebut telah mengirim notifikasi serupa ke pengguna di 150 negara dan memperkuat sistem pertahanan, mulai dari BlastDoor hingga Lockdown Mode, serta menjalankan respons keamanan cepat saat ditemukan exploit baru.

    Problemnya, pasar spyware tetap “subur” karena permintaan dari negara dan organisasi yang mengincar data para tokoh strategis maupun sipil—menjadikan ancaman ini bukan barang langka, melainkan sudah jadi norma baru dalam keamanan digital.

    Techcrunch melaporkan Prancis dan Uni Eropa sendiri sudah mendesak penguatan regulasi, transparansi vendor, serta perlindungan HAM digital lebih ketat. Namun penyebaran spyware elite tetap sulit dihentikan selama insentif dan rahasia industri masih tinggi—dan Apple serta platform lain hanya bisa bertindak sejauh deteksi dan mitigasi yang mereka miliki.

  • Prancis Kerahkan 3 Jet Tempur Usai Drone Rusia Masuk Wilayah Polandia

    Prancis Kerahkan 3 Jet Tempur Usai Drone Rusia Masuk Wilayah Polandia

    Paris

    Presiden Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengerahkan tiga jet tempur untuk membantu melindungi wilayah udara Polandia. Pengerahan pesawat ini drone-drone Rusia masuk di wilayah Polandia.

    “Menyusul serangan pesawat nirawak Rusia ke Polandia, saya telah memutuskan untuk mengerahkan tiga jet tempur Rafale untuk membantu melindungi wilayah udara Polandia dan sisi timur Eropa bersama sekutu NATO kami,” kata Macron di X, seperti dilansir AFP, Jumat (12/9/2025).

    Macron mengatakan telah berbicara dengan PM Polandia Donald Tusk. Dia juga telah berbicara dengan anggota NATO.

    “Saya membuat komitmen ini kemarin kepada Perdana Menteri Polandia. Saya juga membahas masalah ini dengan Sekretaris Jenderal NATO dan Perdana Menteri Inggris, yang juga terlibat dalam perlindungan sisi timur.

    “Kami tidak akan menyerah pada intimidasi Rusia yang semakin meningkat,” tambah Macron, yang telah memimpin upaya diplomatik internasional untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina.

    Pada hari Rabu (10/9), Polandia mengumpulkan sekutu NATO-nya untuk pembicaraan mendesak setelah drone Rusia terbang ke wilayah udara Polandia dalam sebuah serangan di Ukraina.

    Perdana Menteri Donald Tusk mengatakan wilayah udara Polandia dilanggar 19 kali. Setidaknya tiga drone ditembak jatuh setelah Warsawa dan sekutunya menerbangkan jet tempur.

    Penyerbuan drone tersebut terjadi tiga setengah tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, dengan Polandia menyebut insiden itu sebagai serangan “belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap negara itu, NATO, dan Uni Eropa.

    Moskow membantah telah menargetkan Polandia.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Kamis membahas insiden drone tersebut dengan Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    “Para pemimpin mengutuk pelanggaran mengejutkan Rusia terhadap wilayah udara NATO dan Polandia,” kata juru bicara Downing Street.

    “Membahas bagaimana Inggris dan Prancis dapat memperkuat pertahanan Polandia, Perdana Menteri mengatakan Inggris siap mendukung pengerahan pasukan NATO lebih lanjut ke wilayah tersebut,” katanya.

    Dewan Keamanan PBB akan membahas serangan pesawat tak berawak tersebut dalam pertemuan darurat pada hari Jumat, yang diadakan atas permintaan Polandia.

    (lir/lir)

  • Prancis Diguncang Gelombang Protes Nasional di Tengah Krisis Politik

    Prancis Diguncang Gelombang Protes Nasional di Tengah Krisis Politik

    Jakarta

    Prancis dilanda gelombang protes besar. Ribuan orang turun ke jalan pada Rabu (10/09) dalam aksi bertajuk bloquons tout atau “Blokir Semua”. Gerakan ini lahir dari kemarahan terhadap kondisi ekonomi, privatisasi layanan publik, dan kebuntuan politik di Paris.

    Aksi tersebut bertepatan dengan hari pertama Perdana Menteri baru, Sebastien Lecornu, menjabat. Dia menggantikan Franois Bayrou yang lengser dua hari sebelumnya setelah kalah suara dalam mosi tidak percaya di Majelis Nasional. Lecornu adalah perdana menteri kelima dalam dua tahun masa jabatan kedua Presiden Emmanuel Macron.

    Hal ini cukup merefleksikan rapuhnya stabilitas eksekutif Prancis. Namun, bagi banyak warga, pergantian nama di pucuk pemerintahan tidak menjawab persoalan mendasar.

    Jalanan Paris diblokir

    Sejak Rabu (10/09) pagi, demonstran berusaha menutup jalan lingkar peripherique di Paris, jalur lalu lintas paling sibuk di Ibu Kota Prancis tersebut. Polisi merespons dengan gas air mata dan penangkapan massal. Menurut kepolisian, lebih dari 150 orang ditahan di Paris, sementara seratus orang lainnya ditangkap di sejumlah kota.

    Di beberapa titik, tumpukan sampah dan barikade dibakar. Jalan-jalan utama terganggu dan transportasi publik sempat melambat. “Ada banyak kelelahan, kelelahan bersama, frustrasi bahwa tidak ada yang bergerak maju. Alasan tersebut menjelaskan adanya blokade dan ketidakpuasan yang meluas ini,” kata Lila, seorang pekerja kantoran di Paris, kepada Associated Press.

    Massa dari berbagai elemen menuntut hal serupa

    Protes ini digerakkan oleh berbagai serikat pekerja, mahasiswa, dan kelompok aktivis. Mereka menyebut aksi “blokir semuanya” ini merupakan bentuk tekanan terhadap pemerintah yang dinilai mengabaikan kesejahteraan rakyat.

    “Kami diperintah oleh perampok,” kata Aglawen Vega, seorang perawat di sebuah rumah sakit umum Paris, kepada AP.

    “Orang-orang semakin sulit bertahan hidup hingga akhir bulan, semakin sulit memberi makan keluarga mereka. Kami sedang menjadi bangsa yang makin miskin,” tambahnya.

    Di Marseille, keresahan serupa juga berkumandang. Daniel Bretones, anggota serikat pekerja, menyebut kemarahan rakyat sudah lama membara.

    “Kemarahan ini sudah bergemuruh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kami sudah punya lima perdana menteri di masa jabatan kedua Macron, tapi tidak ada yang pernah berubah,” ujarnya kepada Reuters.

    Dari Lille hingga Lyon

    Protes tidak hanya terjadi di Paris. Blokade jalan dan barikade dilaporkan terjadi di sejumlah kota, seperti Lille dan Caen di utara, Nantes dan Rennes di barat, hingga Lyon di tenggara. Kementerian Pendidikan Prancis mengatakan aktivitas sekitar seratus sekolah dan perguruan tinggi terganggu, dengan 27 di antaranya benar-benar ditutup.

    Meski begitu, tingkat gangguan relatif lebih rendah dari yang diperkirakan. Pemerintah Prancis telah mengerahkan 80.000 polisi di seluruh negeri untuk mengendalikan situasi.

    Ketidakpuasan yang mengakar

    Gerakan “bloquons tout” bukan sekadar protes terhadap figur perdana menteri baru. Aksi ini merefleksikan kekecewaan yang lebih luas terhadap arah kebijakan negara. Krisis biaya hidup, layanan publik yang dianggap semakin diprivatisasi, dan stagnasi politik membuat banyak warga merasa tidak didengar.

    “Seorang perdana menteri baru saja dilengserkan dan langsung diganti dengan yang lain dari kubu kanan,” kata Baptiste Sagot, mahasiswa berusia 21 tahun.

    “Mereka mencoba membebani kaum pekerja, mahasiswa muda, para pensiunan, dan semua orang yang sedang kesulitan, alih-alih mengenakan pajak pada kekayaan.”

    Bagi sebagian warga, protes dianggap jalan satu-satunya. “Orang-orang menderita, dan mereka tidak lagi percaya pada parlemen yang terpecah belah,” kata seorang pengunjuk rasa di Rennes.

    “Kalau kami tidak turun ke jalan, tidak ada yang berubah.”

    Namun, ada pula suara berbeda. Bertrand Rivard, seorang akuntan yang terjebak macet di Paris, dia menyebut aksi tersebut berlebihan. “Kita hidup dalam demokrasi dan rakyat tidak seharusnya memblokir negara hanya karena tidak setuju dengan keputusan pemerintah,” ujarnya.

    Tuduhan ada dukungan politisi lain dalam unjuk rasa

    Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau menuduh sejumlah politisi sayap kiri diam-diam mendukung aksi ini dan mencoba menciptakan “iklim pemberontakan” di Prancis. Ia menilai sebagian pengunjuk rasa sengaja berkonflik dengan polisi.

    Di sisi lain, Perdana Menteri baru Sebastien Lecornu mencoba menampilkan ketenangan. “Kita akan segera mencapai tujuan bersama. Tidak ada jalan yang mustahil,” katanya dalam pernyataan resmi, sambil berfokus pada penyusunan rancangan anggaran yang harus diajukan sebelum 7 Oktober 2025 mendatang.

    Masa depan yang makin tidak pasti

    Gerakan “bloquons tout” menunjukkan bahwa jalanan kini menjadi arena politik utama di Prancis. Sementara parlemen terbelah antara sayap kanan Rassemblement National dan koalisi kiri Nouveau Front Populaire, masyarakat memilih tekanan langsung lewat aksi massa.

    Pemerintahan Macron berada dalam posisi yang rapuh sejak pembubaran Majelis Nasional pada tahun 2024 lalu. Langkah politiknya tersebut memicu pemilu legislatif di luar jadwal yang seharusnya, membuat parlemen yang ada kini dipenuhi lawan politiknya.

    Gerakan “blokir semua” kerap dibandingkan dengan pemberontakan rompi kuning pada 2018–2019 yang dipicu oleh kenaikan pajak dan biaya hidup, hingga memaksa Macron memberikan konsesi kebijakan senilai miliaran euro.

    Namun, sosiolog Antoine Bristielle dari lembaga kajian Jean Jaurs Foundation menyoroti adanya perbedaan generasi antara kedua aksi ini.

    “Dalam gerakan rompi kuning, kita melihat Prancis yang rentan, banyak pekerja dan pensiunan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sementara dalam gerakan kali ini, dari sisi usia, banyak didominasi anak muda,” ujarnya.

    Pengunjuk rasa saat ini, kata Bristielle, “memiliki visi tentang dunia dengan keadilan sosial yang lebih besar, ketimpangan yang lebih kecil, dan sistem politik yang berjalan berbeda, lebih baik.”

    “Anak muda adalah masa depan. Generasi lama mewariskan dunia yang kacau dan pemerintahan yang buruk kepada kami. Tugas kami adalah berjuang untuk mengubahnya dan menari di atas abu dunia lama itu,” kata Alice Morin, mahasiswa berusia 21 tahun.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Lolindu

    Tonton juga Video Gelombang Protes di Venesia Jelang Pernikahan Jeff Bezos

    (ita/ita)

  • Dunia Hari Ini: Influencer Sayap Kanan Populer AS Tewas Ditembak

    Dunia Hari Ini: Influencer Sayap Kanan Populer AS Tewas Ditembak

    Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 11 September 2025, yang merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Kamis, 11 September kita awali dari Amerika Serikat.

    Tokoh sayap kanan Amerika meninggal dunia

    ‘Influencer’ sayap kanan, Charlie Kirk, tewas ditembak saat berpidato di sebuah universitas di Utah.

    Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi kematian Charlie, yang berusia 31 tahun, dalam unggahan di media sosial.

    “Dia adalah teman baik saya dan orang yang luar biasa,” ujar Trump.

    Charlie ditembak saat berpidato di hadapan khalayak di Universitas Utah Valley di Orem, selatan Salt Lake City.

    Gubernur Utah Spencer Cox mengatakan “orang yang dicurigai” telah ditahan dan sedang diinterogasi.

    Pengunduran diri Rahayu Saraswati

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengumumkan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI menyusul pernyataan yang dianggap menyinggung perasaan warga.

    Pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo tersebut diumumkan melalui akun Instagram miliknya, @rahayusaraswati.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagramnya kemarin.

    Rahayu pernah mendorong anak-anak muda jadi pengusaha kalau punya kreativitas, “Daripada ngomel enggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat temen-temen lu.”

    Ia mengklaim pernyataannya dalam podcast ANTARA TV “On The Record” yang berjalan selama lebih dari dua menit dipotong dan diedit oleh pihak-pihak yang ingin memancing kemarahan publik.

    Unjuk rasa ‘Block Everything’ di Prancis

    Para pengunjuk rasa di seluruh Prancis memblokir jalan raya, membakar barikade, dan bentrok dengan polisi, Rabu kemarin.

    Mereka turun ke jalan sebagai luapan kemarahan terhadap Presiden Emmanuel Macron, elite politik, dan rencana pemotongan anggaran.

    Pihak berwenang mengerahkan lebih dari 80.000 personel keamanan dan menyemprotkan meriam air ke arah demonstran ketika ketegangan meningkat di beberapa tempat.

    Di Paris, polisi anti huru hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa, hampir 200 orang ditahan di ibu kota.

    Gerakan “Block Everything”, ekspresi ketidakpuasan yang naik daun di media sosial, muncul pada bulan Mei di kalangan kelompok sayap kanan,. Tapi sejak itu telah diadopsi oleh kelompok kiri dan sayap kiri ekstrem.

    Militer ambil alih kendali Nepal

    Tentara Nepal merebut kendali ibu kota Kathmandu setelah kekerasan terburuk dalam dua dekade tersebut menewaskan 30 orang.

    Aksi tersebut memaksa perdana menterinya turun dan menyebabkan gedung-gedung pemerintahan, termasuk gedung parlemen yang mengalami kerusakan parah.

    Menurut polisi, aksi unjuk rasa telah menyebabkan lebih dari 13.500 tahanan melarikan diri dari penjara di seluruh negeri.

    Kementerian Kesehatan Nepal mengatakan 30 orang yang tewas dalam kerusuhan dan 1.033 orang luka-luka.

  • Unjuk rasa Bloquons Tout mengguncang Prancis, jalan di Kota Paris berserakan sampah

    Unjuk rasa Bloquons Tout mengguncang Prancis, jalan di Kota Paris berserakan sampah

    Kamis, 11 September 2025 07:23 WIB

    Jalanan diblokade dengan tong sampah saat terjadi aksi unjuk rasa di Paris, Prancis, Rabu (10/9/2025). Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan protes “Bloquons tout” (Mari kita blokir semuanya) yang berniat menentang kebijakan pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron. ANTARA FOTO/Xinhua​​​​​​​/Aurelien Morissard/nym.

    Polisi Prancis dikerahkan di sekitar Place du Chatelet saat terjadi aksi unjuk rasa di Paris, Prancis, Rabu (10/9/2025). Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan protes “Bloquons tout” (Mari kita blokir semuanya) yang berniat menentang kebijakan pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron. ANTARA FOTO/Xinhua​​​​​​​/Aurelien Morissard/nym.

    Jalanan diblokade dengan tong sampah saat terjadi aksi unjuk rasa di Paris, Prancis, Rabu (10/9/2025). Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan protes “Bloquons tout” (Mari kita blokir semuanya) yang berniat menentang kebijakan pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron. ANTARA FOTO/Xinhua​​​​​​​/Aurelien Morissard/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Macron Cari Perdana Menteri Baru Prancis Usai Bayrou ‘Digulingkan’

    Macron Cari Perdana Menteri Baru Prancis Usai Bayrou ‘Digulingkan’

    JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang mencari perdana menteri kelimanya dalam waktu kurang dari dua tahun setelah partai-partai oposisi bersatu untuk menggulingkan Perdana Menteri Francois Bayrou atas rencana pengetatan anggaran yang tidak populer.

    Masa jabatan Bayrou selama sembilan bulan berakhir pada Senin malam ketika ia kalah dalam mosi tidak percaya parlemen.

    Dilansir Reuters, pada Selasa sore, ia mengajukan pengunduran dirinya kepada Macron, menurut situs web pemerintah.

    Bayrou dan pemerintahannya akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga pemerintahan baru dibentuk.

    Siapa pun yang dipilih Macron untuk menggantikannya akan menghadapi tugas yang hampir mustahil, yaitu menyatukan parlemen untuk mengesahkan anggaran tahun depan.

    Prancis berada di bawah tekanan untuk menurunkan defisit yang hampir dua kali lipat batas 3% Uni Eropa, dan tumpukan utang yang setara dengan 114% PDB.

    Nama Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu termasuk di antara nama-nama yang beredar untuk calon perdana menteri berikutnya, dengan Macron juga berpotensi mempertimbangkan seseorang dari sayap kiri-tengah atau seorang teknokrat.

    Tidak ada aturan yang mengatur siapa yang harus dipilih presiden, atau seberapa cepat, meskipun sebuah sumber pemerintah mengatakan Macron, yang telah menjabat sejak 2017, mungkin akan menunjuk perdana menteri barunya pada Selasa malam.

    Jordan Bardella, presiden partai sayap kanan ekstrem National Rally (RN), adalah pilihan paling populer untuk perdana menteri Prancis berikutnya, menurut jajak pendapat RTL yang dipublikasikan pada Selasa, 9 September.

    Sekitar 43% responden menginginkannya mendapatkan pekerjaan tersebut, sementara pimpinan RN, Marine Le Pen, dan Menteri Dalam Negeri yang konservatif, Bruno Retailleau, masing-masing menerima 36% tanggapan positif.

    RN mendesak Macron untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan legislatif dadakan.

    Jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih akan menyambut baik kedua hasil tersebut, meskipun Macron telah mengesampingkan pengunduran dirinya.

    Keputusannya untuk mengadakan pemilihan dadakan tahun lalu menghasilkan parlemen yang terfragmentasi sehingga menyulitkan pemerintahan dasar.

    Partai Sosialis mengatakan bahwa sekarang giliran mereka untuk mencoba.

    “Kita perlu mengklaim kekuasaan,” kata ketua Partai Sosialis, Olivier Faure, kepada radio France Inter.

  • Aksi Demo ‘Blokir Semuanya’ Muncul di Prancis, Puluhan Orang Ditangkap

    Aksi Demo ‘Blokir Semuanya’ Muncul di Prancis, Puluhan Orang Ditangkap

    Paris

    Para demonstran dari gerakan baru “Blokir Semuanya” atau “Block Everything” menggelar aksi pemblokiran di jalan raya Prancis yang mengganggu lalu lintas pada Rabu (10/9) pagi waktu setempat. Puluhan demonstran ditangkap setelah pasukan keamanan Prancis dikerahkan.

    Informasi mengenai gerakan baru bernama “Bloquons tout”, atau secara harfiah berarti “Mari kita blokir semuanya”, seperti dilansir Reuters, Rabu (10/9/2025), muncul di media sosial selama musim panas.

    Gerakan ini menarik perbandingan dengan protes “Rompi Kuning” yang marak tahun 2018 lalu, yang awalnya muncul karena kenaikan harga bahan bakar namun berubah menjadi gerakan lebih luas yang menentang Presiden Prancis Emmanuel Macron dan rencananya melakukan reformasi ekonomi.

    Menurut para analis dan pejabat setempat, para anggota gerakan ini dimulai di antara kelompok sayap kanan sebelum diambil alih oleh kelompok sayap kiri dan sayap kiri jauh. Para anggota gerakan “Blokir semuanya” mengatakan bahwa mereka menganggap sistem politik tidak lagi sesuai dengan tujuannya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bruno Retailleau mengatakan kepada wartawan pada Rabu (10/9) bahwa sekitar 50 orang yang mengenakan penutup kepala telah mencoba memulai aksi pemblokiran di area Bordeaux.

    Sedangkan di area Toulouse, sebut Retailleau, insiden kebakaran kabel yang berhasil dipadamkan dengan cepat tetap memicu gangguan lalu lintas antara Toulouse dan Auch di Prancis bagian barat daya.

    Retailleau mengatakan bahwa beberapa aksi serupa terjadi di Paris semalam, namun tidak tidak memberikan rinciannya.

    Kepolisian Paris, dalam pernyataannya, mengumumkan bahwa sebanyak 75 orang telah ditangkap dalam aksi protes sejauh ini. Tidak disebutkan lebih lanjut mengenai di mana penangkapan itu dilakukan dan apa alasan penangkapan tersebut.

    Dalam pernyataan terpisah, operator jalan raya Vinci melaporkan adanya aksi protes dan gangguan lalu lintas di ruas jalan raya di seluruh Prancis, termasuk Marseille, Montpellier, Nantes, dan Lyon.

    Retailleau, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa sebanyak 80.000 personel pasukan keamanan Prancis telah dikerahkan ke seluruh wilayah, termasuk 6.000 personel di area ibu kota Paris.

    Laporan media lokal Prancis menyebutkan bahwa sekitar 100.000 orang akan berpartisipasi dalam aksi protes tersebut.

    “Kita berisiko mengalami mobilisasi yang akan mengarah pada aksi-aksi di seluruh negeri,” kata Retailleau dalam pernyataannya.

    Aksi protes terbaru ini berpotensi menambah kekacauan politik Prancis, sekitar dua hari setelah parlemen menggulingkan Perdana Menteri (PM) Francois Bayrou dalam mosi kepercayaan. Pada Selasa (9/9), Macron telah menunjuk Sebastien Lecornu sebagai PM baru Prancis — yang kelima dalam waktu kutang dari dua tahun.

    Lihat juga Video: Rumah Wali Kota di Prancis Dibakar Pedemo

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Lecornu Gantikan Bayrou sebagai PM Prancis, Siapa Dia?

    Lecornu Gantikan Bayrou sebagai PM Prancis, Siapa Dia?

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Selasa (09/09) menunjuk Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru, menggantikan François Bayrou yang mengundurkan diri.

    Penunjukan ini, hanya beberapa jam setelah pengunduran diri Bayrou, menunjukkan bahwa Macron berniat mempertahankan pemerintahan minoritas.

    Lecornu, yang kini berusia 39 tahun, sebenarnya sudah menjadi kandidat perdana menteri sejak Desember lalu, tetapi saat itu Macron memilih Bayrou yang lebih tua dan dianggap lebih berpengalaman.

    Sebastien Lecornu, mantan politisi Partai Republik (kanan-tengah), bergabung dengan gerakan sentris Macron pada 2017 dan memimpin kampanye pemilihan ulang Macron di tahun 2022.

    Macron telah menginstruksikan Lecornu untuk “berkonsultasi dengan kekuatan politik yang ada di parlemen guna menyusun anggaran negara dan mencapai kesepakatan penting untuk keputusan-keputusan dalam beberapa bulan ke depan,” demikian pernyataan dari Istana Élysee.

    PM kelima Prancis dalam dua tahun

    Macron terpaksa menunjuk perdana menteri kelima dalam waktu kurang dari dua tahun setelah parlemen mencopot Bayrou dari jabatannya karena rencana penghematan untuk mengatasi utang negara yang membengkak.

    Bayrou secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Macron pada hari Selasa (09/09), sehari setelah pemerintahnya kalah dalam pemungutan suara kepercayaan di Majelis Nasional.

    Macron menyatakan bahwa ia telah “mencatat” hasil pemungutan suara tersebut.

    Dengan utang nasional kini mencapai 114% dari PDB, Bayrou yang berusia 74 tahun mengusulkan pemangkasan anggaran sebesar €44 miliar pada tahun 2026 dan penghapusan dua hari libur nasional.

    Meski telah mengimbau Majelis Nasional untuk “menghadapi kenyataan” dan “bertindak tanpa penundaan” agar tidak “dikuasai oleh para kreditor,” anggota parlemen dari kubu kiri dan kanan ekstrem bergabung untuk menolak rencananya dengan suara 364 berbanding 194, hanya sembilan bulan setelah ia menjabat.

    Dengan menunjuk Lecornu, Macron berisiko kehilangan dukungan dari Partai Sosialis (kiri-tengah) dan kini bergantung pada dukungan dari partai sayap kanan ekstrem, National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

    Lecornu adalah mantan politisi konservatif

    Pada tahun 2024, Lecornu sempat menuai kontroversi karena makan malam bersama Marine Le Pen, pemimpin RN. Pertemuan tersebut memicu kemarahan dari kubu kiri, tetapi bisa membuat Lecornu lebih diterima oleh kalangan kanan.

    Presiden RN, Jordan Bardella, mengatakan bahwa mereka akan “menilai perdana menteri baru berdasarkan kinerjanya, tanpa ilusi,” sambil menegaskan bahwa partainya tetap memiliki “garis merah” yang tegas.

    RN masih meyakini bahwa mereka dicurangi dalam pemilu legislatif Juli lalu, ketika mereka unggul di putaran pertama, tetapi kalah di putaran kedua dari koalisi kiri yang tergesa-gesa dibentuk, yaitu Nouveau Front Populaire (NFP), yang kini menuntut agar perdana menteri berasal dari kalangan sosialis.

    “Sekarang saatnya bagi pihak kiri, yang menang tahun lalu, untuk memimpin pemerintahan. Bagi mereka yang ingin mengambil tanggung jawab, silakan ambil inisiatif,” kata anggota parlemen sosialis Boris Vallaud pada hari Senin. “Sebagai kaum sosialis, kami tidak akan lari dari tanggung jawab ini.”

    Pengunjuk rasa membanjiri Prancis

    Sementara itu, para demonstran di seluruh Prancis merencanakan aksi mogok dan gangguan besar-besaran pada hari Rabu (10/09) dengan slogan: “Bloquons tout” atau mari kita blokir semuanya.

    Badan penerbangan sipil Prancis (DGAC) memperkirakan akan terjadi gangguan dan penundaan di “semua bandara Prancis,” sementara para demonstran di Paris berencana memblokir akses utama menuju pusat kota, termasuk jalan lingkar yang mengelilingi ibu kota.

    Di wilayah Paris, perusahaan ritel besar Amazon dan perusahaan energi di utara juga diperkirakan akan terdampak aksi mogok.

    Operator kereta api Prancis, SNCF, menyatakan bahwa layanan kereta cepat TGV akan “beroperasi normal” baik untuk rute domestik maupun internasional.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Macron Tunjuk Francois Bayrou Sebagai PM Baru Prancis

    (ita/ita)