Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memberikan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran atas program nuklirnya yang kembali aktif, yang memicu reaksi keras dari Teheran. Hal itu setelah mendapat tekanan dari Eropa

    Dilansir AFP, Sabtu (20/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman diketahui telah menandatangani kesepakatan tahun 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang bertujuan untuk menghentikan Teheran memperoleh senjata nuklir.

    Ketiga negara tersebut menuduh Iran telah mengingkari janjinya dalam perjanjian tersebut.

    “Kami mendesak (Iran) untuk bertindak sekarang,” kata Duta Besar Inggris Barbara Woodward, yang memberikan suara menentang resolusi yang akan memungkinkan perpanjangan penangguhan sanksi.

    Ia membuka pintu bagi diplomasi di Majelis Umum PBB minggu depan, ketika para kepala negara dan pemerintahan akan berkumpul di New York.

    Namun, Amir Saeid Iravani selaku utusan Iran untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pemungutan suara tersebut merupakan “politik pemaksaan.”

    “Tindakan hari ini tergesa-gesa, tidak perlu, dan melanggar hukum. Iran tidak mengakui kewajiban untuk melaksanakannya,” ujarnya.

    Kemudian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pada hari Jumat sebelumnya bahwa ia telah mengajukan proposal yang “adil dan berimbang” kepada negara-negara Eropa untuk mencegah penerapan kembali sanksi.

    Menjelang pemungutan suara, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Israel bahwa ia memperkirakan sanksi internasional akan diberlakukan kembali pada akhir bulan ini. Namun, duta besar Prancis untuk PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa opsi penyelesaian melalui negosiasi masih tersedia.

    Dalam sebuah surat kepada PBB pada pertengahan Agustus, “Tiga Negara Eropa” mengecam Iran karena telah melanggar beberapa komitmen di bawah JCPOA, termasuk meningkatkan stok uranium hingga lebih dari 40 kali lipat dari tingkat yang diizinkan dalam kesepakatan tersebut.

    Meskipun terdapat serangkaian pembicaraan diplomatik antara negara-negara Eropa dan Teheran, trio negara Barat tersebut bersikeras bahwa tidak ada kemajuan.

    “Dewan masih punya waktu untuk menyetujui resolusi lebih lanjut yang memperpanjang penangguhan sanksi ika Iran dan Eropa mencapai kesepakatan di menit-menit terakhir,” kata Gowan.

    Israel, musuh bebuyutan Iran, menyambut baik langkah Dewan Keamanan, yang ditentang oleh Aljazair, Tiongkok, Pakistan, dan Rusia.

    “Tujuan komunitas internasional harus tetap sama: mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir,” tulis Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di X.

    (azh/azh)

  • Visa Ditolak AS, Presiden Palestina Akan Pidato Lewat Video di Sidang PBB

    Visa Ditolak AS, Presiden Palestina Akan Pidato Lewat Video di Sidang PBB

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menolak dan mencabut visa para pejabat Palestina termasuk Presiden Mahmud Abbas. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9/2025).

    Debat Umum Tingkat Tinggi PBB akan dimulai pada 23 September ini di New York, AS. Rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini telah dibuka sejak 9 September lalu.

    Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS.

    Abbas juga awalnya dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

    Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

    Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

    (wnv/lir)

  • Demo Besar-besaran di Prancis, AS Ingatkan Warganya Waspada

    Demo Besar-besaran di Prancis, AS Ingatkan Warganya Waspada

    Paris –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) merilis peringatan keamanan terbaru bagi warga negaranya yang ada di Prancis, saat unjuk rasa besar-besaran berlangsung di negara tersebut. Demo yang digelar meluas ini memprotes pemotongan anggaran oleh pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

    Washington dalam imbauannya, seperti dilansir Newsweek, Jumat (19/9/2025), memperingatkan “kemungkinan bentrokan kekerasan” dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak Kamis (18/9) waktu setempat.

    “Aksi mogok kerja dan aksi protes sedang berlangsung di seluruh Prancis. Transportasi umum terdampak secara signifikan, terutama di area metropolitan Paris, dan beberapa sekolah ditutup,” demikian peringatan keamanan yang dirilis Kedutaan Besar AS di Prancis, juga dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

    “Para pengemudi mungkin terdampak oleh pemblokiran jalan, dan mungkin ada gangguan pada moda transportasi lainnya — termasuk penerbangan, kereta api, dan layanan taksi,” imbuh peringatan tersebut.

    “Kemungkinan bentrokan kekerasan antara demonstran dengan aparat keamanan serta penegak hukum Prancis masih tinggi. Hindari area-area unjuk rasa,” imbau Kedutaan Besar AS dalam pernyataannya.

    Setiap warga AS di Prancis juga diimbau untuk waspada dan berhati-hati di area unjuk rasa, serta terus memantau informasi terbaru dari otoritas dan media lokal.

    Peringatan keamanan ini dirilis saat aksi mogok kerja dan unjuk rasa digelar dengan diperkirakan melibatkan ratusan ribu orang. Dalam aksinya, para demonstran menyuarakan kekhawatiran untuk rencana pemotongan anggaran oleh pemerintah Prancis di bawah Macron.

    Sekitar 80.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa dan menegakkan ketertiban. Namun aksi protes yang berlangsung pada Kamis (18/9) diwarnai tembakan gas air mata oleh Kepolisian Prancis, salah satunya dalam aksi pemblokiran sebuah depot bus pada fajar.

    Bentrokan antara polisi antihuru-hara dan demonstran, seperti dilaporkan media lokal Prancis, terjadi di beberapa area, termasuk ibu kota Paris, kemudian di kota Nantes dan Lyon.

    Unjuk rasa yang digelar secara nasional, baik di kota besar maupun kota kecil di Prancis ini, menyuarakan kemarahan atas meningkatnya kemiskinan, ketimpangan yang semakin tajam, dan perjuangan para pekerja bergaji rendah serta kelompok lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Serikat pekerja yang melakukan mogok kerja mendesak pembatalan usulan pemotongan anggaran. pembekuan jaminan sosial, dan penghematan anggaran lainnya, yang dinilai hanya akan semakin membebani kantong pekerja bergaji rendah dan kelas menengah.

    Kalangan sayap kiri dan pendukungnya menuntut orang-orang kaya dan pengusaha untuk membayar lebih banyak pajak, daripada melakukan pemotongan anggaran demi mengendalikan utang Prancis.

    Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sekitar 94 penangkapan telah dilakukan secara nasional.

    Lihat juga Video: Rumah Wali Kota di Prancis Dibakar Pedemo

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Macron: Mengakui Negara Palestina Cara Terbaik Isolasi Hamas

    Macron: Mengakui Negara Palestina Cara Terbaik Isolasi Hamas

    Paris –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa pengakuan untuk negara Palestina akan menjadi cara terbaik untuk mengisolasi kelompok Hamas. Dia juga menegaskan kembali kecamannya terhadap serangan Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza.

    Penegasan tersebut, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (19/9/2025), disampaikan oleh Macron dalam wawancara terbaru dalam bahasa Inggris dengan televisi Israel, Channel 12.

    “Mengakui negara Palestina sama saja dengan memutuskan untuk mengatakan: ‘Perspektif sah rakyat Palestina dan penderitaan mereka saat ini tidak ada hubungannya dengan Hamas’,” kata Macron dalam wawancara pada Kamis (18/9).

    “Pengakuan negara Palestina merupakan cara terbaik untuk mengisolasi Hamas,” tegasnya.

    Prancis menjadi salah satu negara Eropa yang berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggelar sidang bulan ini.

    Rencana pengakuan itu bertujuan untuk menyingkirkan Hamas dan memungkinkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun — proposal yang ditolak oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Dengan para pemukim Israel yang mendesak pendudukan wilayah Palestina di Tepi Barat, Macron mengatakan bahwa sekaranglah “menit terakhir sebelum mengusulkan dua negara akan menjadi sama sekali mustahil”.

    Tank-tank dan jet tempur Israel menggempur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Kamis (18/9) dalam serangan darat besar-besaran yang diklaim bertujuan menghancurkan militan-militan Hamas yang ada di area tersebut.

    Ini menjadi fase terbaru dari rentetan serangan yang dilancarkan Tel Aviv terhadap daerah kantong Palestina tersebut selama hampir dua tahun terakhir.

    Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, yang dianggap kredibel oleh PBB, sedikitnya 65.141 orang, yang sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan-serangan Israel.

    “Operasi semacam ini di Gaza benar-benar kontraproduktif dan gagal,” sebut Macron dalam pernyataannya.

    “Anda benar-benar menghancurkan citra dan kredibilitas Israel, tidak hanya di kawasan ini, tetapi juga dalam opini publik di mana pun,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Perang Rusia-Ukraina Tamat? Zelensky Siap Bertemu Putin Tanpa Syarat

    Perang Rusia-Ukraina Tamat? Zelensky Siap Bertemu Putin Tanpa Syarat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa prasyarat. Namun, ia menolak rencana pertemuan yang digelar di Moskow.

    “Saya siap bertemu dengan Trump dan Putin dalam format trilateral atau bilateral. Saya siap bertemu tanpa prasyarat apa pun,” kata Zelensky dalam wawancara dengan Sky News, dikutip Jumat (19/9/2025).

    Zelensky menegaskan negosiasi dapat dilakukan di negara lain. Ia mengungkapkan telah menerima sejumlah tawaran dari Amerika Serikat dan Eropa terkait lokasi pertemuan.

    Sebelumnya, Putin menyebut Moskow sebagai tempat terbaik untuk pertemuan dengan Zelensky. Ia juga memastikan keselamatan Zelensky dan delegasi Kyiv akan dijamin jika datang.

    “Kami akan menjamin keamanan Zelensky dan perwakilan Kyiv,” kata Putin dalam Forum Ekonomi Timur, seperti dikutip TASS.

    Namun, Zelensky kembali menolak undangan tersebut saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menegaskan belum ada urgensi membahas pertemuan trilateral. “Hingga rezim Kiev menanggapi usulan Rusia secara wajar, tidak ada gunanya membicarakan kemungkinan pertemuan puncak antara Rusia, Ukraina, dan AS,” ujarnya.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Macron Siap Bawa Bukti ke Pengadilan AS Buntut Istri Dituduh Dulunya Pria

    Macron Siap Bawa Bukti ke Pengadilan AS Buntut Istri Dituduh Dulunya Pria

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyiapkan dokumen untuk dibawa ke Pengadilan Amerika Serikat (AS) demi membuktikan istrinya, Brigitte, adalah seorang perempuan sejak lahir. Macron disebut akan membawa bukti ilmiah dan juga foto.

    Dilansir kantor berita BBC, Kamis (18/9/2025), pengacara Macron dan Brigitte mengatakan akan membawa bukti ilmiah dalam sidang pencemaran nama baik terhadap influencer sayap kanan Candace Owens. Owens sebelumnya menuding Brigitte Macron terlahir sebagai pria.

    Berbicara kepada podcast Fame Under Fire milik BBC, pengacara Macron dalam kasus tersebut, Tom Clare, mengatakan Brigitte Macron menganggap klaim tersebut sangat meresahkah dan merupakan pengalihan perhatian.

    “Saya tidak ingin mengatakan bahwa hal itu entah bagaimana telah membuatnya kehilangan kendali. Namun, seperti halnya siapa pun yang harus menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga, ketika keluarga Anda diserang, hal itu akan terasa berat. Dan dia tidak kebal terhadap hal itu karena dia adalah presiden suatu negara,” ujarnya.

    Clare mengatakan pihaknya akan menghadirkan ahli untuk mengungkap bukti ilmiah. Clare mengatakan Macron dan Brigitte siap untuk menunjukkan sepenuhnya baik secara umum maupun khusus bahwa tuduhan tersebut salah.

    “Ini adalah proses yang harus dia jalani secara terbuka. Tapi dia bersedia melakukannya. Dia bertekad kuat untuk melakukan apa pun demi meluruskan masalah ini,” katanya.

    Ketika ditanya apakah keluarga Macron akan memberikan foto Brigitte yang sedang hamil dan membesarkan anak-anaknya, Clare mengatakan foto-foto itu ada dan akan disajikan di pengadilan yang memiliki aturan dan standar. Macron dan istrinya mengajukan gugatan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Owens pada Juli lalu.

    Gugatan yang diajukan ke pengadilan tinggi Delaware, AS, itu menuduh Owens telah menyebarkan ‘kebohongan’. Gugatan itu termasuk atas tuduhan soal Brigitte terlahir sebagai laki-laki dengan nama Jean-Michel Trogneux.

    Gugatan itu diajukan setelah Owens berulang kali mengabaikan permintaan untuk mencabut pernyataan palsu dan pencemaran nama baik yang dibuat dalam rentetan video YouTube dan podcast delapan episode berjudul ‘Becoming Brigitte’.

    Lihat juga Video: Sosok Brigitte, Istri Presiden Prancis yang Viral Toyor Suaminya

    (whn/haf)

  • 800 Ribu Orang Akan Demo Protes Kebijakan Presiden Macron, Prancis Bersiap

    800 Ribu Orang Akan Demo Protes Kebijakan Presiden Macron, Prancis Bersiap

    Jakarta –

    Sebanyak 800.000 orang diperkirakan menggelar aksi demonstrasi di Prancis. Pemerintah Prancis waspada menghadapi gelombang protes tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/9/2025), sumber yang dekat dengan pihak berwenang mengatakan sekitar 800.000 orang diperkirakan turun ke jalan Kamis (18/9). Prancis bersiap menghadapi protes nasional itu.

    Serikat buruh telah mendesak rakyat Prancis untuk mogok kerja guna memprotes rancangan anggaran “pertunjukkan horor” dari pemerintah yang dirancang untuk mengurangi utang Prancis yang membengkak. Lalu lintas jalan raya, kereta api, dan layanan udara diperkirakan akan terganggu dan banyak sekolah akan ditutup.

    Demonstrasi yang direncanakan itu terjadi setelah Presiden Emmanuel Macron pekan lalu menunjuk sekutu dekatnya Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru untuk menyelesaikan krisis politik yang semakin dalam.

    Pendahulu Lecornu, Francois Bayrou, kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen atas upaya untuk mengesahkan anggaran penghematan, yang ia harapkan dapat mengurangi defisit Prancis dan mengatasi tumpukan utang yang terus bertambah. Rabu lalu, sekitar 200.000 demonstran turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan akar rumput terhadap Macron menyusul seruan di media sosial untuk “memblokir segalanya”.

    Para pejabat memperkirakan jumlah peserta yang akan turun ke jalan pada Kamis nanti akan jauh lebih besar, menunjuk pada tekad serikat buruh untuk membawa massa yang berunjuk rasa ke jalan sementara kemarahan meningkat atas kebuntuan politik dan biaya hidup yang semakin tinggi.

    Setidaknya 250 demonstrasi diperkirakan akan berlangsung pada hari Kamis, kata sumber keamanan. Sebuah sumber yang dekat dengan pihak berwenang memperkirakan sekitar 800.000 orang diperkirakan akan melakukan unjuk rasa.

    Skala aksi protes diperkirakan akan sebanding dengan tahun 2023 terhadap reformasi pensiun yang kontroversial ketika antara 280.000 hingga lebih dari satu juta orang berdemonstrasi, tergantung pada harinya.

    Menteri Dalam Negeri yang akan lengser, Bruno Retailleau, mengatakan kepada para pejabat penegak hukum bahwa “risiko gangguan ketertiban umum sangat signifikan karena adanya kelompok-kelompok kecil penganut paham ultra-kiri yang akan mencoba menyusup ke pawai resmi”.

    (whn/zap)

  • Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Ramallah –

    Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyambut baik resolusi yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina tanpa kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di New York, Amerika Serikat (AS), resolusi yang disebut “Deklarasi New York” — yang diajukan Prancis dan Arab Saudi — itu mendapatkan 142 suara mendukung, dengan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan AS, dan 12 suara memilih abstain.

    “Saya mengapresiasi diadopsinya resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa… tentang implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur (yang dianeksasi Israel) sebagai ibu kotanya,” sebutnya.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan Hamas.

    Deklarasi New York ini secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    New York –

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kompak mendukung resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang — termasuk Israel dan sekutu utamanya, AS — dan 12 suara memilih abstain.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan mereka untuk mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Deklarasi New York yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

    Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    Hasil voting resolusi yang mendukung negara Palestina yang bebas dari Hamas ditampilkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Foto: AFP/ANGELA WEISS

    Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Lihat juga Video ‘Trump Didemo Massa Pro-Palestina di Restoran, Diteriaki Hitler’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Dari Indonesia hingga Nepal-Prancis: Bendera One Piece saat Unjuk Rasa

    Dari Indonesia hingga Nepal-Prancis: Bendera One Piece saat Unjuk Rasa

    Jakarta –

    Bendera bajak laut anime dari Jepang, One Piece, telah menjadi ikon protes di berbagai negara. Setelah muncul dalam aksi protes di sejumlah daerah di Indonesia khususnya Jakarta, kini bendera One Piece juga berkibar saat aksi protes di beberapa negara balahan dunia.

    Bendera hitam dengan gambar tengkorak bergigi yang mengenakan topi jerami, yang sebelumnya hanya digunakan oleh penggemar anime Jepang, seperti dilansir The Straits Times, Jumat (12/9/2025), kini semakin menjadi simbol protes di beberapa negara Asia.

    Serial anime One Piece berpusat pada Bajak Laut Topi Jerami saat mereka mencari harta karun utama dan berhadapan dengan para pesaing, serta Pemerintah Dunia yang otoriter. Bendera tersebut dikibarkan oleh para awak bajak laut tersebut.

    Pertama kali digunakan di Indonesia, bendera One Piece kemudian muncul dalam unjuk rasa di Nepal dan Filipina. Penyebaran penggunaan bendera ini, menurut Straits Times, menggarisbawahi bagaimana gerakan anak muda semakin banyak meminjam budaya populer untuk mengekspresikan kemarahan terhadap korupsi, penyensoran, dan kekerasan yang didukung negara.

    Berkibar Saat Aksi di Indonesia

    Di Indonesia, bendera One Piece pertama kali terlihat dikibarkan oleh pengemudi truk yang menentang aturan kendaraan kelebihan muatan, dan kemudian muncul dalam unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat. Kemunculan bendera itu semakin meluas setelah insiden 28 Agustus lalu, ketika seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa berujung ricuh.

    Para pejabat di Indonesia mengecam pemasangan bendera bajak laut One Piece berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih, dengan pihak kepolisian menyita bendera-bendera semacam itu di beberapa provinsi.

    Bendera One Piece Berkibar di Nepal

    KATHMANDU, NEPAL-SEPTEMBER 9: A man is hanging a pirate flag as smoke and flames rise from the Singha Durbar after people set fire to the Singha Durbar, the seat of Nepal government’s various ministers offices in Kathmandu, Nepal on September 9, 2025. At Least 19 people were killed and dozens injured on September 8 during the demonstration against corruption and ban on social media by the government. (Photo by Sunil Pradhan/Anadolu via Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images/Anadolu

    Pada awal September, simbol bendera One Piece melintasi batas negara. Di Nepal, para demonstran yang dipimpin oleh Gen Z menggunakannya dalam unjuk rasa antikorupsi yang meluas menjadi bentrokan mematikan dan membawa negara itu dalam kekacauan sejak 8 September.

    Sedikitnya 22 orang tewas dalam unjuk rasa berdarah di Nepal, dan Perdana Menteri (PM) Khadga Prasad Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (9/9) waktu setempat.

    Foto-foto dari Kathmandu menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera One Piece saat mereka mengecam penyensoran, korupsi dan pemerintahan otoriter.

    Bagi anak muda Nepal seperti Rohan Rai (19), bendera tersebut melambangkan kebebasan, kesetiaan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Rai mengakui bahwa para kaum muda yang berunjuk rasa di Nepal terinspirasi oleh para demonstran di Indonesia.

    “Kami terinspirasi oleh mereka. Kita harus memberikan penghargaan yang sepantasnya, dan anak muda di sini terinspirasi oleh mereka,” ujar Rai saat berbicara kepada Straits Times dalam wawancara via email.

    Di Instagram, seorang pengguna asal Nepal bernama @sunshine.aroma5656 berkomentar bahwa “tidak ada yang lebih dahsyat” daripada melihat bendera One Piece dikibarkan sebagai “simbol protes terhadap korupsi”.

    Bendera One Piece Filipina juga Dikibarkan

    Di Filipina, bendera Jolly Roger terlihat saat unjuk rasa anti-korupsi digelar di Universitas Filipina Diliman di Quezon City baru-baru ini. Unjuk rasa itu diikuti oleh lebih dari 1.000 demonstran.

    Foto-foto dari aksi protes itu kemudian dibagikan dalam forum One Piece di Reddit, yang memiliki lebih dari 1,6 juta subcribers.

    Bendera One Piece saat Aksi di Prancis

    A protester waving a pirate flag during a demonstration in Montpellier, France, on Sept 10.PHOTO: AFP Foto: AFP

    Bendera Jolly Roger khas One Piece juga muncul dalam aksi protes di luar Asia, tepatnya di Prancis. Pada 10 September kemarin, unjuk rasa muncul di Prancis yang dipicu oleh kemarahan publik terhadap Presiden Emmanuel Macron, para elite politik, dan rencana pemotongan anggaran.

    Beberapa demonstran di Prancis terlihat memakai topi jerami dan membawa bendera khas One Piece yang tampaknya digambar sendiri oleh mereka. Simbol-simbol lainnya dari serial anime One Piece juga muncul dalam aksi protes tersebut.

    Halaman 2 dari 4

    (wnv/wnv)