Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • PM Israel Salahkan PM Australia Soal Serangan ke Umat Yahudi di Sydney

    PM Israel Salahkan PM Australia Soal Serangan ke Umat Yahudi di Sydney

    Para pemimpin dunia menyampaikan belasungkawa dan reaksi terhadap serangan penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia, hari Minggu kemarin (15/12).

    Serangan terjadi saat umat Yahudi di Sydney sedang merayakan hari pertama di pekan Hanukkah.

    Sejauh ini 15 korban serangan tewas. Satu dari dua pelaku penembakan juga tewas di lokasi kejadian.

    Sebanyak 38 orang lainnya, termasuk dua petugas polisi, terluka dan telah dibawa ke rumah sakit di seluruh kota.

    Berikut reaksi dari para pemimpin dunia tersebut.

    Israel

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese atas serangan penembakan mematikan di Bondi.

    Dalam pidatonya yang berapi-api semalam, Netanyahu mengatakan “antisemitisme adalah kanker” yang “menyebar ketika para pemimpin tetap diam.”

    “Saya menyerukan kepada Anda untuk mengganti kelemahan dengan tindakan, peredaan dengan tekad. Sebaliknya, perdana menteri, Anda mengganti kelemahan dengan kelemahan dan upaya meredakan dengan lebih banyak upaya untuk meredakan,” ujar Netanyahu.

    “Pemerintahan Anda tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penyebaran antisemitisme di Australia. Anda tidak melakukan apa pun untuk mengekang sel-sel kanker yang tumbuh di negara Anda.

    “Anda tidak mengambil tindakan apa pun. Anda membiarkan penyakit ini [anti-Semitisme] menyebar dan hasilnya adalah serangan mengerikan terhadap orang Yahudi yang kita saksikan hari ini.”

    Amerika Serikat

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengomentari serangan mengerikan itu dan menyebutnya “murni serangan anti-Semit.”

    “Di Australia terjadi serangan yang mengerikan,” katanya pada hari Minggu, waktu AS, dalam perayaan Natal di Gedung Putih.

    “Ini adalah serangan yang mengerikan, 11 tewas, 29 luka parah. Dan itu jelas merupakan serangan anti-Semit.

    “Saya hanya ingin menyampaikan belasungkawa saya kepada semua orang.”

    Negara-negara Muslim

    Dalam pernyataannya Arab Saudi menegaskan sikapnya yang “menantang segala bentuk kekerasan, terorisme, ekstremisme” dan menyampaikan belang sungkawa terhadap keluarga korban serta pemerintah dan rakyat Australia.

    Kementerian Luar Negeri Iran turut mengecam serangan insiden penembakan di Pantai Bondi.

    “Serangan kekerasan terhadap warga sipil di Sydney. Teror dan pembunuhan massal harus dikecam, di mana pun terjadi, sebagai tindakan melawan hukum dan kriminal,” demikian pernyataan yang diunggah di akun X.

    Pernyataan yang serupa sudah dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di Turki, Uni Emirat Arab, serta Qatar.

    Inggris

    Raja Charles mengatakan ia dan istrinya, Ratu Camilla “sangat terkejut dan sedih” mendengar berita serangan teroris anti-Semit terhadap warga Yahudi yang sedang merayakan Hanukkah di Bondi.

    “Hati kami turut berduka cita kepada semua orang yang terkena dampak begitu mengerikan, termasuk para petugas polisi yang terluka saat melindungi anggota komunitas mereka,” katanya dalam pesan yang dirilis oleh Istana Buckingham.

    “Kami memuji polisi, layanan darurat, dan anggota masyarakat yang tindakan heroiknya tidak diragukan lagi mencegah kengerian dan tragedi yang lebih besar.

    “Di saat-saat sulit, warga Australia selalu bersatu dalam persatuan dan tekad. Saya tahu bahwa semangat kebersamaan dan cinta yang bersinar begitu terang di Australia, dan cahaya di jantung Festival Hanukkah, akan selalu menang atas kegelapan kejahatan semacam itu.”

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan ini adalah berita yang sangat menyedihkan dari Australia.

    “Inggris menyampaikan simpati dan belasungkawa kami kepada semua orang yang terkena dampak serangan mengerikan di pantai Bondi. Saya terus menerima informasi terbaru tentang perkembangan situasi ini,” uajrnya.

    Prancis

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan “Prancis menyampaikan belasungkawa kepada para korban, yang terluka, dan orang-orang terkasih mereka.”

    “Kami turut merasakan duka cita rakyat Australia dan akan terus berjuang tanpa henti melawan kebencian anti-Semit, yang menyakiti kita semua, di mana pun terjadi,” katanya.

    Malaysia

    Melalui akun X-nya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan “tindakan kekerasan di Sydney telah merenggut nyawa yang tak bersalah.”

    “Saya sangat prihatin dengan serangan kekerasan di Sydney yang telah merenggut nyawa orang tak bersalah dan menyebabkan banyak lainnya terluka,” bunyi pernyataannya.

    “Saya mengutuk tindakan ini dengan sekeras-kerasnya. Tidak ada pembenaran untuk kekerasan yang ditujukan kepada warga sipil, apalagi serangan yang menargetkan orang berdasarkan ras atau agama, kapan pun dan di mana pun.”

    Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga turut menyampaikan belasungkawanya.

    “Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari mereka yang tewas dan mendoakan kesembuhan yang cepat dan sepenuhnya bagi semua yang terluka,” ujar Presiden Zelenskyy.

    “Teror dan kebencian tidak boleh pernah gagal, keduanya harus dikalahkan di mana pun dan kapan pun.”

    Kanada

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan “Hanukkah adalah waktu terang di tengah kegelapan dan peringatan akan ketahanan bangsa Yahudi.”

    “Semoga kita semua mendukung dan memperkuat ketahanan itu untuk melindungi komunitas Yahudi kita dan untuk memastikan, yang lebih mendasar, bahwa semua orang dapat berkembang dalam setiap aspek masyarakat kita.

    Selandia Baru

    Perdana Menteri Selandia Baru Christoper Luxon mengungkapkan rasa terkejutnya setelah mengatakan “Australia dan Selandia Baru lebih dari sekadar teman, kami adalah keluarga.”

    “Saya terkejut melihat insiden menyerikan di Bondi, tempat yang dikunjungi warga Selandia Baru setiap hari. Pikiran saya, dan pikiran seluruh warga Selandia Baru, bersama mereka yang terkena dampak,” ujarnya.

  • Ukraina akan Berbagi Rencana Perdamaian yang Direvisi dengan AS Hari Ini

    Ukraina akan Berbagi Rencana Perdamaian yang Direvisi dengan AS Hari Ini

    JAKARTA – Ukraina akan berbagi rencana perdamaian yang direvisi dengan Amerika Serikat pada hari Selasa yang bertujuan untuk mengakhiri perang Rusia, setelah perundingan di London antara Presiden Volodymyr Zelensky dengan para pemimpin Prancis, Jerman dan Inggris Hari Senin.

    Menjelang empat tahun perang, Kyiv, di bawah tekanan Gedung Putih untuk segera menyetujui penyelesaian damai, ingin menyeimbangkan rancangan yang didukung AS yang secara luas dianggap menguntungkan Moskow.

    Pertemuan yang diatur antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Zelensky bertujuan untuk memperkuat posisi Ukraina.

    Presiden Zelensky mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan, rencana yang direvisi tersebut terdiri dari 20 poin, tetapi masih belum ada kesepakatan mengenai masalah penyerahan wilayah – yang didorong oleh Moskow.

    “Semangat Amerika, pada prinsipnya, adalah untuk menemukan kompromi,” katanya, melansir Al Arabiya dari Reuters (9/12).

    “Tentu saja, ada masalah kompleks terkait wilayah tersebut, dan belum ada kompromi yang ditemukan di sana,” tandasnya.

    Dalam kesempatan tersebut Ia menegaskan kembali, Ukraina tidak dapat menyerahkan sebidang tanah pun.

    Sebelumnya, sebuah sumber Pemerintah Inggris mengatakan, pertemuan Hari Senin akan berfokus pada penggunaan aset-aset Rusia yang dibekukan di Barat.

    Para pemimpin dari Estonia, Finlandia, Irlandia, Latvia, Lituania, Polandia dan Swedia mendesak Uni Eropa untuk segera menindaklanjuti proposal yang tertunda untuk menggunakan aset-aset tersebut guna menyediakan dana bagi Ukraina.

    PM Starmer, Presiden Macron, Kanselir Merz dan Presiden Zelensky juga berupaya mendapatkan jaminan keamanan AS untuk membantu mencegah serangan lebih lanjut dari Rusia, yang melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022.

    Publikasi rencana gencatan senjata AS bulan lalu telah cukup berhasil memusatkan perhatian para pemimpin Eropa, yang khawatir Kyiv akan dipaksa untuk menerima banyak tuntutan Rusia, yang menurut beberapa pihak dapat mengganggu stabilitas benua tersebut.

    Meskipun para pejabat AS mengatakan mereka berada di tahap akhir mencapai kesepakatan, sejauh ini hanya ada sedikit tanda bahwa Ukraina maupun Rusia bersedia menandatangani kerangka kerja kesepakatan yang disusun oleh para negosiator Trump.

    “Kami mendukung Ukraina dan, jika ingin ada gencatan senjata, itu harus gencatan senjata yang adil dan langgeng,” kata PM Starmer setelah menyambut para pemimpin di kediamannya di Downing Street No. 10.

    Presiden Macron dan Kanselir Merz juga menyatakan tekad mereka untuk melanjutkan rencana yang tegas, di saat yang digambarkan oleh kanselir Jerman sebagai “penentu bagi kita semua.”

    Presiden Zelensky menyoroti langkah penyeimbangan yang rumit yang perlu dilakukan oleh kekuatan-kekuatan Eropa saat mereka mencoba menegosiasikan persyaratan yang lebih baik untuk rencana AS yang diusulkan.

    “Ada beberapa hal yang tidak dapat kita kelola tanpa Amerika, hal-hal yang tidak dapat kita kelola tanpa Eropa; itulah mengapa kita perlu membuat beberapa keputusan penting,” katanya.

    Diketahui, Ukraina sedang mengalami salah satu periode terberat dalam perang ini. Pasukan Rusia terus bergerak maju di timur, dan kota-kota di Ukraina mengalami pemadaman listrik selama berjam-jam akibat serangan Rusia yang semakin intensif terhadap jaringan energi dan infrastruktur penting lainnya.

    Utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dan menantunya, Jared Kushner, membawa rencana revisi ke Moskow pekan lalu, kemudian mengadakan pembicaraan beberapa hari lagi dengan para pejabat Ukraina di Miami, yang berakhir pada Hari Sabtu tanpa ada kemajuan.

    Presiden Zelensky menyebut diskusi tersebut konstruktif tetapi tidak mudah. ​​Trump mengatakan pada Hari Minggu bahwa ia “kecewa” dengan Presiden Ukraina, menuduhnya belum membaca proposal terbaru yang didukung oleh AS.

  • Macron Ultimatum China: Siap Kenakan Tarif jika Ketimpangan Neraca Dagang Makin Lebar

    Macron Ultimatum China: Siap Kenakan Tarif jika Ketimpangan Neraca Dagang Makin Lebar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Uni Eropa siap menjatuhkan tarif terhadap produk China jika Beijing tak segera mengatasi ketimpangan neraca perdagangan dengan blok tersebut yang terus melebar.

    “Saya mencoba menjelaskan kepada pihak China bahwa surplus perdagangan mereka tidak berkelanjutan karena mereka justru mematikan para mitranya sendiri, terutama dengan hampir tidak lagi mengimpor dari kami,” ujar Macron kepada surat kabar Les Echos sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Senin (8/12/2025).

    Macron mengatakan, jika China tidak bereaksi, dalam beberapa bulan ke depan Uni Eropa dapat mengambil langkah tegas dan melakukan decoupling, seperti Amerika Serikat, misalnya melalui tarif atas produk China. Dia juga menambahkan bahwa isu tersebut telah dibahas dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Macron baru saja kembali dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke China, di mana Paris mendorong peningkatan investasi seiring upaya menata ulang hubungan dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan Prancis, defisit perdagangan barang Prancis dengan China mencapai sekitar €47 miliar atau US$54,7 miliar pada tahun lalu.

    Sementara itu, surplus perdagangan barang China dengan Uni Eropa melejit hingga hampir US$143 miliar pada paruh pertama 2025, rekor tertinggi untuk periode enam bulan mana pun, menurut data resmi yang dirilis Beijing awal tahun ini.

    Ketegangan antara Prancis dan China meningkat sejak tahun lalu setelah Paris mendukung keputusan UE mengenakan tarif impor terhadap kendaraan listrik (EV) asal China. Beijing merespons dengan memberlakukan batas harga minimum terhadap cognac asal Prancis, memicu kekhawatiran di kalangan produsen daging babi dan produk susu bahwa sektor mereka bisa menjadi target berikutnya.

    Macron menilai pendekatan Amerika Serikat terhadap China justru tidak tepat dan memperburuk posisi Eropa karena mengalihkan arus barang China masuk ke pasar Uni Eropa.

    “Saat ini kami terjepit di antara kedua pihak, dan ini menjadi persoalan hidup atau mati bagi industri Eropa,” ujar Macron, sambil mencatat bahwa Jerman, ekonomi terbesar Eropa, tidak sepenuhnya berbagi pandangan yang sama dengan Prancis.

    Selain meningkatkan daya saing, Macron menilai Bank Sentral Eropa (ECB) juga perlu berperan memperkuat pasar tunggal Eropa. Ia berpendapat kebijakan moneter seharusnya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tidak semata fokus pada inflasi.

    Macron juga mengkritik keputusan ECB yang terus menjual obligasi pemerintah dalam portofolionya, karena berpotensi mendorong kenaikan suku bunga jangka panjang dan menekan aktivitas ekonomi. “Eropa harus dan ingin tetap menjadi kawasan dengan stabilitas moneter serta iklim investasi yang kredibel,” tutupnya.

  • Macron Akan Bertemu Pemimpin Jerman-Inggris di London Bahas Situasi Ukraina

    Macron Akan Bertemu Pemimpin Jerman-Inggris di London Bahas Situasi Ukraina

    Paris –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz di London pada hari Senin mendatang. Pertemuan itu membahas negosiasi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) terkait situasi Ukraina.

    Dilansir AFP, Minggu (7/12/2025), Macron membuat pengumuman tersebut di X, ketika para pejabat Ukraina dan AS mengadakan perundingan hari ketiga berturut-turut di Miami, AS, untuk membahas rencana mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun.

    “Saya akan pergi ke London pada hari Senin untuk bertemu dengan Presiden Ukraina, Perdana Menteri Inggris, dan Kanselir Jerman, untuk membahas situasi dan negosiasi yang sedang berlangsung dalam kerangka mediasi AS,” tulis Macron.

    “Kami akan melanjutkan upaya ini dengan Amerika untuk memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina, yang tanpanya perdamaian yang kuat dan abadi tidak akan mungkin terwujud,” tambahnya.

    Macron juga mengutuk gelombang serangan Rusia setelah Moskow meluncurkan lebih dari 700 pesawat tak berawak dan rudal pada Sabtu malam ke Ukraina, yang menargetkan fasilitas energi dan kereta api.

    “Kita harus terus menekan Rusia agar memilih perdamaian,” kata Macron.

    (fas/fas)

  • Xi Jinping Umumkan China Akan Beri Bantuan Rp 1 T untuk Palestina

    Xi Jinping Umumkan China Akan Beri Bantuan Rp 1 T untuk Palestina

    Jakarta –

    Presiden China Xi Jinping mengumumkan bahwa pemerintahnya akan memberikan bantuan sebesar US$100 juta (sekitar Rp 1,6 triliun) kepada Palestina untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung upaya pembangunan kembali.

    Hal tersebut disampaikan Xi saat berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan mereka di Beijing, ibu kota China pada Kamis (4/12), dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/12/2025).

    Xi pun menyerukan pembangunan kepercayaan politik yang lebih besar dengan Prancis, dengan menunjukkan dukungan satu sama lain sekaligus menunjukkan “kemandirian” masing-masing pihak.

    “Apa pun perubahan lingkungan eksternal, kedua belah pihak sebagai kekuatan besar harus selalu menunjukkan kemandirian dan visi strategis, menunjukkan saling pengertian dan saling mendukung dalam hal-hal inti dan isu-isu penting yang krusial,” ujarnya.

    “China dan Prancis harus menunjukkan rasa tanggung jawab mereka, mengibarkan panji multilateralisme … dan berdiri teguh di sisi sejarah yang benar,” imbuh pemimpin China tersebut.

    Macron bertemu dengan Xi pada Kamis pagi waktu setempat sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari yang berfokus pada perdagangan dan diplomasi.

    Pemimpin Prancis tersebut berupaya melibatkan Beijing dalam menekan Rusia untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, setelah serangkaian diplomasi baru-baru ini terkait rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

    “Kita menghadapi risiko disintegrasi tatanan internasional yang telah membawa perdamaian bagi dunia selama beberapa dekade, dan dalam konteks ini, dialog antara China dan Prancis menjadi lebih penting dari sebelumnya,” ujar Macron, Kamis (4/12).

    “Saya berharap China akan bergabung dalam seruan kami, upaya kami untuk mencapai, sesegera mungkin, setidaknya gencatan senjata dalam bentuk moratorium serangan yang menargetkan infrastruktur penting,” katanya.

    Tonton juga video “Xi Jinping Beri Lampu Hijau Konser K-Pop di China”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan perjalanan ke Cina pada pekan ini. Kunjungan tersebut bertujuan menurunkan tensi panas di tengah ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke dua di dunia di mana Paris turut menggantungkan sektor perdagangannya di tengah gejolak perdagangan global.

    Menurut para analis, sebelumnya Macron telah berupaya menampilkan sikap tegas ketika bernegosiasi dengan Cina sambil berhati-hati agar tidak memicu ketegangan dengan Beijing yang terlihat semakin agresif dalam memperkuat posisinya hingga menguji hubungan perdagangan, keamanan, dan diplomatik.

    “Dia harus menegaskan kepada para pemimpin Cina bahwa Eropa akan merespons peningkatan ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sambil mencegah eskalasi ketegangan yang bisa berujung ke perang dagang besar-besaran dan keretakan hubungan diplomatik,” kata Noah Barkin, analis bidang Cina dari Rhodium Group kepada Reuters.

    “Ini pesan yang tidak mudah untuk disampaikan,” kata Noah.

    Ekspor Cina guncang industri Eropa

    Macron akan memulai kunjungannya dengan mengunjungi Forbidden City atau Kota Terlarang, Beijing, pada Rabu (03/12). Keesokan harinya, Kamis (04/12) Macron dijadwalkan bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Kedua kepala negara tersebut juga dijadwalkan berjumpa dalam perjalanan menuju Chengdu, bagian dari provinsi Sichuan, pada Jumat (05/12).

    Kunjungan Macron ke Cina terjadi setelah kunjungan menegangkan Ursula von der Leyen, Presiden Uni Eropa, pada Juli 2025. Saat itu Ursula menyatakan bahwa relasi antara Uni Eropa (UE) dan Cina ada di tahap “titik balik” yang berpotensi berdampak pada perubahan besar.

    Kunjungan Macron ke Cina akan diikuti dengan kunjungan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris dan Friedrich Merz, Kanselir Jerman pada awal tahun 2026.

    Eropa pun khawatir dengan pertumbuhan sektor teknologi Cina, khususnya kendaraan listrik dan pengolahan mineral kritis, yang dapat mengancam pasokan bagi industri di Eropa.

    Beijing memanfaatkan peluang untuk menampilkan diri sebagai mitra bisnis di tengah tarif perdagangan dari Amerika Serikat yang menekan arus perdagangan global. Hal ini diharapan meredakan kekhawatiran Eropa atas dukungan Cina terhadap Rusia serta model industrinya yang disubsidi negara.

    Menjelang kunjungan kenegaraan itu, para penasihat Macron menyatakan perlunya mendorong penyeimbangan dinamika perdagangan agar Cina meningkatkan konsumsi domestik. Para penasihat Macron juga berharap Beijing bisa “bagi-bagi keuntungan dari inovasi yang dihasilkan,” sehingga Eropa pun dapat memperoleh akses ke teknologi Tiongkok.

    Doktrin keamanan dan keamanan

    Untuk meredam kekhawatiran yang semakin meningkat terkait perdagangan dengan Cina, Uni Eropa diperkirakan akan meluncurkan doktrin ekonomi dan keamanan. Doktrin tersebut dapat mendorong blok itu menggunakan perangkat kebijakan perdagangannya terhadap Beijing dengan cara yang lebih agresif.

    Prancis yang tengah mengalami penjualan otomotif yang minim di Tiongkok, tapi menghadapi tekanan di dalam negeri dalam memenuhi target kendaraan listrik, mendukung langkah Uni Eropa untuk menaikkan tarif impor mobil listrik asal Cina.

    Prancis juga tengah bersitegang dengan Beijing selama lebih dari satu tahun belakangan terkait investigasi Cina atas impor brandy atau minuman keras. Sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai balasan Cina atas dukungan Prancis terhadap tarif mobil listrik, sebelum ditawarkan penangguhan.

    Sementara itu, meskipun baru membuka pabrik perakitan baru di Cina, kesempatan Airbus untuk memperoleh pesanan besar yang telah lama dinantikan (hingga 500 pesawat) belum tentu terjadi selama kunjungan Macron, menurut sumber dari kalangan industri. Kesepakatan semacam itu memberi Beijing posisi tawar terhadap Washington, yang tengah mendorong komitmen baru untuk pembelian pesawat Boeing.

    Upaya Paris terhadap Beijing

    Prancis berupaya menarik lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Cina dan memfasilitasi akses pasar bagi ekspor Prancis. Selama kunjungan tersebut, pejabat dari kedua negara diperkirakan akan menandatangani beberapa perjanjian di sektor energi, industri makanan, dan penerbangan.

    Macron berkomitmen untuk memperjuangkan “akses pasar yang adil dan timbal balik,” kata kantornya.

    Prancis akan menjadi tuan rumah KTT Kelompok Tujuh (G7) pada 2026 yang melibatkan pihak ekonomi-ekonomi terkemuka dunia, sementara Cina akan memimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) yang beranggotakan 21 negara, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Rusia.

    Blok 27 negara ini mengalami defisit perdagangan besar dengan Cina, berkisar lebih dari 300 miliar euro (Rp5,798 kuadriliun) pada tahun 2024. Beijing sendiri mewakili 46% dari total defisit perdagangan Prancis.

    Prancis dan Uni Eropa telah menggambarkan Cina sebagai mitra, pesaing, dan rival sistemik. Beberapa tahun terakhir ditandai dengan sejumlah sengketa perdagangan di berbagai sektor industri setelah Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap subsidi kendaraan listrik Cina. Beijing menanggapi dengan penyelidikan terhadap impor brendi, daging babi, dan produk susu Eropa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Macron: Jika Trump Mau Hadiah Nobel, Dia Harus Hentikan Perang Gaza”

    (ita/ita)

  • Daftar Negara yang Larang Anak di Bawah Umur Akses Media Sosial, Terbaru Malaysia

    Daftar Negara yang Larang Anak di Bawah Umur Akses Media Sosial, Terbaru Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah negara memperketat akses anak di bawah umur terhadap platform digital termasuk media sosial.  Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembatasan ini menguat dan semakin banyak negara yang mengadopsi regulasi ketat, mulai dari verifikasi usia hingga larangan penuh bagi anak di bawah 16 tahun. 

    Australia menjadi salah satu pemicu perhatian global setelah pada November 2024 pemerintah di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese mengajukan rancangan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial.

    Jika perusahaan platform tidak mematuhi aturan ini, mereka dapat dikenai denda hingga 50 juta dolar Australia.

    Berikut Daftar Negara yang Telah Menerapkan atau Sedang Menyiapkan Pembatasan Medsos:

    Australia

    Australia mengusulkan larangan total bagi pengguna di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Rancangan undang-undang ini menuntut platform memperketat verifikasi usia dan mematuhi kebijakan pemerintah, dengan ancaman denda besar bagi pelanggar. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengurangi risiko kejahatan daring dan paparan konten berbahaya bagi anak.

    Australia

    Prancis

    Prancis telah mewajibkan verifikasi usia dan izin orang tua bagi pengguna media sosial di bawah 15 tahun sejak 2023. Setelah insiden penikaman yang melibatkan seorang remaja pada Juni 2025, Presiden Emmanuel Macron bahkan menyatakan rencana untuk menerapkan larangan penuh bagi anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Negara ini juga memberlakukan denda yang cukup besar bagi platform yang gagal mematuhi peraturan tersebut.

    Spanyol

    Pada Juni 2024, Spanyol menaikkan batas usia perlindungan data dari 14 menjadi 16 tahun untuk pembuatan akun media sosial. Aturan ini disusun di tengah meningkatnya kekhawatiran soal penyalahgunaan data anak dan maraknya konten deepfake. Pemerintah juga melarang akses ke gim dengan loot boxes bagi pengguna di bawah 18 tahun karena dianggap memberi dampak serupa perjudian terhadap anak.

    Norwegia

    Norwegia tengah memfinalisasi rencana menaikkan batas usia pembuatan akun media sosial dari 13 menjadi 15 tahun. Rencana ini muncul setelah temuan sebagian besar anak berusia 9 hingga 11 tahun di negara tersebut telah memiliki akun media sosial. Pemerintah menilai regulasi baru diperlukan untuk membatasi paparan anak terhadap konten yang tidak sesuai usia.

    Italia

    Italia telah mewajibkan izin orang tua bagi anak di bawah 14 tahun yang ingin membuka akun media sosial sejak 2018. Meski belum ada pembaruan berarti sejak aturan tersebut diberlakukan, kebijakan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan negara terhadap penggunaan media sosial oleh anak dan memberikan kontrol lebih besar kepada orang tua.

    Korea Selatan

    Berbeda dengan negara lain, Korea Selatan tidak secara langsung membatasi akses media sosial, namun memperketat penggunaan perangkat digital di lingkungan pendidikan. Mulai tahun ajaran 2026, negara ini akan melarang penggunaan ponsel dan perangkat digital di ruang kelas untuk mengurangi kecanduan gawai serta meningkatkan fokus belajar. Kebijakan ini tetap memberikan pengecualian bagi siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan perangkat sebagai alat bantu.

    Denmark

    Pemerintah Denmark tengah menyiapkan kebijakan yang melarang anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Aturan ini tetap memberi ruang bagi orang tua untuk mengizinkan anak berusia 13 hingga 14 tahun setelah melalui penilaian tertentu. Pemerintah menilai pembatasan ini penting untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan konsentrasi.

    Malaysia

    Malaysia menjadi negara terbaru yang bersiap menerapkan pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun mulai tahun depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah sedang mengkaji mekanisme yang digunakan Australia dan negara lain untuk memastikan efektivitas aturan tersebut. Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran meningkatnya perundungan siber, penipuan digital, dan eksploitasi seksual anak di dunia maya. Pemerintah berharap platform dapat mematuhi pembatasan usia ini segera setelah regulasi ditetapkan.

    Indonesia

    Indonesia juga mulai memperketat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital, atau PP TUNAS. Regulasi ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur yang aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi mengenai keamanan digital.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah berharap implementasi PP TUNAS dapat berjalan penuh pada tahun depan.

    Saat ini regulasi telah diterbitkan, namun penerapannya masih menunggu kesiapan teknologi dari platform digital.  PP TUNAS, yang diterbitkan pada Maret 2025, lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap dampak paparan media sosial dan gim dengan fitur komunikasi terhadap anak. Pemerintah menilai perlu adanya penundaan akses bagi anak usia 13–18 tahun ke platform digital untuk mengurangi paparan terhadap risiko seperti perundungan, penipuan, perjudian, hingga konten ekstrem.

  • Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Brussels –

    Uni Eropa berang mendengar usulan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa miliaran aset Rusia yang dibekukan di negeri-negeri Eropa dapat dialihkan demi keuntungan pemerintah dan korporasi Amerika.

    Usai Trump memaparkan rencana mengakhiri perang Rusia–Ukraina—yang menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya serta merampingkan kekuatan militernya—para pemimpin Eropa pun bergegas memadamkan gejolak politik yang muncul dan segera menyodorkan tawaran tandingan.

    “Setiap hari berubah tergantung masukan,” tandas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jenewa.

    Namun tidak jelas apakah mereka akan berhasil mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan itu.

    Agathe Demarais, peneliti senior geoekonomi di ECFR, mengatakan miliaran aset Rusia tampaknya menjadi motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” katanya kepada DW.

    Apa saja aset Rusia yang dibekukan dan di mana disimpannya?

    Pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir 300 miliar euro asetnya berada di luar Rusia dan kemudian dibekukan akibat sanksi Barat. Aset-aset itu mencakup rekening bank, surat berharga, properti, dan kapal pesiar.

    Meski banyak negara menyimpan aset tersebut—termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Jepang—bagian terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa (UE), khususnya Belgia.

    Sejak perang dimulai, pihak Eropa mendiskusikan apakah dan bagaimana menggunakan aset tersebut untuk membuat Rusia membayar biaya perang yang dimulainya.

    Diskusi terakhir dilakukan pada bulan Oktober, ketika Belgia memveto “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan UE kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.

    Namun Belgia khawatir akan masalah hukum dan bahwa merekalah yang kelak akan diminta Rusia untuk mengembalikan uang itu. Itulah sebabnya Belgia menolak bergabung dan meminta agar tanggung jawab dibagi-bagi dengan negara lain.

    UE berharap dapat meredakan kekhawatiran Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun proposal Trump menggagalkan rencana itu dan justru mengusulkan apa yang digambarkan Demarais sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”

    Apa isi proposal Trump, dan apa isi tawaran tandingan Eropa terkait aset beku?

    Menurut proposal 28 poin presiden AS yang dilaporkan berbagai media, 100 miliar dolar (86 miliar euro) aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.”

    Atau seperti dikatakan Demarais: Trump bermaksud mengambil €86 miliar pertama dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa, lalu menggunakannya demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.

    Dalam rencana itu juga disebutkan bahwa Eropa akan menambahkan jumlah yang sama untuk meningkatkan investasi bagi rekonstruksi Ukraina. Uang yang diminta Trump dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan: “Itu akan berasal dari kantong pembayar pajak Eropa,” ujar Demarais.

    Sisa dana beku—masih lebih dari €200 miliar—akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.”

    “Rencana ini akan menguntungkan tiga pihak—perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia,” tuding Demarais.

    Tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina,” menurut rencana tersebut.

    “Ini adalah cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia,” ujar Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk kepada DW.

    “Kita masih berada di titik antara, tetapi jelas dalam posisi jauh lebih baik daripada yang diusulkan dalam rencana 28 poin Trump—yang memberi AS dan Rusia suara dalam penentuan penggunaan aset itu tanpa berkonsultasi dengan Eropa,” tambah Bednarczyk.

    Bisakah AS menggunakan aset Rusia yang berada di Eropa demi keuntungan perusahaan AS?

    Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova mengatakan AS “hanya memegang sekitar 5 miliar dolar” aset Rusia yang dibekukan dan tidak bisa memutuskan penggunaan aset yang berada di negara Eropa.

    “AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” tandasnya.

    Dalam makalah untuk ECFR, Kobzova berpendapat bahwa orang Eropa harus menegaskan bahwa “publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang berada di Eropa untuk menstabilkan Ukraina,” dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina, “tetapi akan sulit menerima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.”

    Para pemimpin Eropa telah secara tegas menolak rencana Trump. “Aset Rusia yang berada di Brussels (Uni Eropa) tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika, hal itu tidak pernah terpikirkan,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara eksklusif dengan DW.

    “Isu-isu yang menjadi kepentingan langsung Uni Eropa, seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan, membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan,” imbuh Presiden Dewan UE Antonio Costa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.

    Bednarczyk mengatakan secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia, dan bahwa di bawah mantan presiden Joe Biden, mereka ingin memutuskan bersama. Namun kini tidak lagi.

    “Dinamikanya berubah,” tambah Bednarczyk. “Trump jauh kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannnya.”

    Para ahli mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk membuat Belgia setuju dan bertindak cepat.

    “Jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, Trump tidak akan dapat lagi memperoleh 300 miliar euro itu,” pungkas Demarais.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut kesepakatan damai Ukraina dan Rusia ‘sangat dekat’. Namun para pemimpin Eropa skeptis karena rudal Rusia terus menghujani Ukraina.

    “Kita semakin dekat dengan kesepakatan,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (26/11/2025).

    Trump, yang tampak frustrasi karena gagal memenuhi janjinya saat pemilu tahun lalu bahwa ia dapat segera mengakhiri perang. Rencana awal AS yang sangat menguntungkan Rusia telah digantikan oleh rencana yang lebih memperhatikan kepentingan Ukraina.

    Seorang pejabat Ukraina menyebut bahwa versi baru tersebut jauh lebih baik. Namun, para pejabat AS mengakui bahwa masih ada masalah-masalah rumit.

    Sementara, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak gagasan solusi cepat, dengan menyatakan bahwa “jelas tidak ada keinginan Rusia” untuk gencatan senjata atau membahas proposal baru yang lebih bersahabat dengan Ukraina.

    Perundingan terbaru yang melibatkan delegasi AS dan Rusia berlangsung di Abu Dhabi. Para pemimpin dari kelompok 30 negara pendukung Ukraina juga bertemu melalui video pada Selasa kemarin.

    Gedung Putih mengklaim ada kemajuan yang luar biasa dari upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Meskipun diakuinya ada beberapa detail yang rumit tapi bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan.

    Namun perang, yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, terus berlanjut tanpa henti.

    Ledakan dahsyat mengguncang Kyiv mulai sekitar pukul 01.00 (23.00 GMT), ketika drone dan rudal Rusia menghujani, memicu kebakaran di gedung-gedung apartemen. Pejabat kota mengatakan tujuh orang tewas.

    (fas/fas)

  • Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Jakarta –

    Untuk mendukung pembangunan kembali Gaza sekaligus memastikan Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) siap mengambil alih pemerintahan, Uni Eropa (UE) menggelar konferensi donor pada Kamis (20/11) di Brussel. Acara ini dihadiri sekitar 60 delegasi, termasuk perwakilan dari sejumlah negara Arab.

    Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa juga dijadwalkan hadir untuk memberikan laporan tentang reformasi yang sudah dan akan dilakukan sebelum para donor berkomitmen menambah dana.

    UE adalah penyumbang terbesar bagi Palestina dan PA. Dari total bantuan €1,6 miliar (sekitar Rp30,9 triliun) untuk periode 2025 hingga 2027, pencairan sebagian besar dana akan dikaitkan dengan reformasi struktural.

    Guillaume Mercier, juru bicara Komisi Eropa untuk kemitraan internasional, mengatakan bahwa “agar bisa menerima dana, PA perlu melaksanakan reformasi,” termasuk di sektor pendidikan serta pembatasan tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang dipenjara oleh militer Israel.

    Selain konferensi pendonor, para menteri luar negeri negara anggota UE juga menggelar pertemuan untuk membahas kontribusi terhadap stabilitas dan keamanan Gaza di masa mendatang serta dukungan terhadap rencana gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS), yang mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force).

    Rencana UE melatih polisi Palestina untuk Gaza

    Sejak 2006, UE membantu PA membangun kepolisian yang lebih efektif dan akuntabel melalui program EU Mission for the Support of Palestinian Police and Rule of Law (EUPOL COPPS).

    Langkah ini sejalan dengan rencana gencatan senjata yang diajukan AS, yang memandatkan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk “melatih dan memberikan dukungan bagi pasukan kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.”

    Anouar El Anouni, juru bicara UE untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengatakan kepada DW bahwa “kontribusi baru sedang dipertimbangkan bersama para mitra untuk melengkapi upaya tingkat regional dalam mendukung stabilisasi Gaza ke depan.”

    Kontrol Hamas jadi hambatan pendanaan Gaza

    Rencana AS mencakup pemerintahan transisi oleh komite Palestina non-politik yang mengelola layanan publik di Gaza, di bawah pengawasan “dewan perdamaian” yang dipimpin Trump. Namun, ini masih butuh waktu.

    Saat ini Hamas menguasai sekitar 47% Gaza, sementara militer Israel menguasai 53% sisanya setelah gencatan senjata rapuh pada Oktober lalu. Garis pemisah disebut “garis kuning” yang menandai zona militer Israel.

    Kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa sejak kesepakatan damai Oktober, sedikitnya 240 warga Palestina tewas ditembak saat mencoba kembali ke rumah mereka.

    UE menyatakan kesediaannya membantu pembangunan kembali Gaza. Namun, selama Hamas masih menguasai hampir separuh wilayah, kecil kemungkinan pendonor bersedia membiayai rekonstruksi.

    Perdana Menteri PA Mustafa mengatakan bahwa dana UE, setelah dialokasikan, mungkin pada tahap awal “akan mengalir ke wilayah yang saat ini dikuasai Israel,” meskipun “mayoritas warga Gaza berada di luar wilayah itu.”

    Reformasi jadi fokus utama konferensi pendonor

    Awal tahun ini, Prancis dan Arab Saudi memimpin konferensi internasional untuk mendorong solusi dua negara. Deklarasi konferensi mendesak PA melakukan berbagai reformasi, termasuk di sektor pendidikan, yang juga didorong oleh Israel. Israel menuduh buku pelajaran Palestina menghasut kebencian, sementara PA membantah tuduhan itu.

    Isu ini memicu perdebatan terbuka pada September lalu antara menteri luar negeri Israel dan Prancis di X. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Prancis mengabaikan kekhawatiran soal “penghasutan yang merajalela dalam sistem pendidikan Palestina” serta tidak menentang program tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang ditahan militer Israel.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tuduhan tersebut “sangat tidak adil” dan mengatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memperoleh komitmen yang belum pernah diberikan sebelumnya dari PA.

    Awal tahun ini, Presiden PA Mahmoud Abbas mengumumkan pencabutan program tunjangan yang sering disebut para pengkritiknya sebagai “pay for slay,” dan mengubahnya menjadi bantuan berbasis kebutuhan, bukan status penahanan anggota keluarga.

    “‘Pay for slay’ telah berakhir pada 1 Agustus,” tulis Barrot di X. “Peninjauan buku pelajaran untuk mencegah penghasutan sedang berlangsung. Kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina.”

    Pemilu Gaza dalam satu tahun?

    Presiden Abbas memberi tahu UE bahwa pemilu akan digelar dalam satu tahun setelah perang Gaza berakhir. Namun, pemilu tidak termasuk dalam persyaratan reformasi yang diminta UE agar bantuan dapat dicairkan.

    Perdana Menteri Mustafa mengatakan bahwa UE sebenarnya sudah lama memiliki daya tawar untuk mendorong PA menyelenggarakan pemilu, dan bisa saja menautkan pendanaan dengan reformasi demokrasi di tahap lebih awal.

    Namun, para diplomat UE yang berbicara kepada ECFR tanpa menyebut nama mengatakan bahwa kekhawatiran akan kemenangan Hamas membuat UE memilih mempertahankan dukungan untuk PA dan hanya memberikan “pernyataan simbolis” terkait reformasi demokrasi. Laporan itu menyebutkan bahwa “UE sangat khawatir dengan hasil pemilu. Secara pribadi, ada kekhawatiran besar hasilnya bisa sama seperti tahun 2006,” ketika Hamas menang telak.

    Para ahli mengatakan kepada DW bahwa UE mencoba menjaga PA tetap bertahan karena dianggap sebagai satu-satunya alternatif Hamas dalam mewakili rakyat Palestina. Melalui PA, UE berupaya mempertahankan solusi dua negara, meskipun rintangannya besar.

    Saat ini, UE telah menempatkan perwakilan diplomatik senior di Civil-Military Coordination Center (CMCC) di Kiryat Gat, Israel selatan, yang dibentuk Amerika Serikat untuk merencanakan fase berikutnya dari rencana perdamaian. Perwakilan dari sedikitnya 10 negara anggota, termasuk Jerman, berada di lokasi tersebut untuk berdiskusi dengan negara dan lembaga lain mengenai masa depan Gaza.

    Tidak ada pejabat Palestina ataupun organisasi masyarakat sipil yang dilibatkan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)