Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan perjalanan ke Cina pada pekan ini. Kunjungan tersebut bertujuan menurunkan tensi panas di tengah ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke dua di dunia di mana Paris turut menggantungkan sektor perdagangannya di tengah gejolak perdagangan global.

    Menurut para analis, sebelumnya Macron telah berupaya menampilkan sikap tegas ketika bernegosiasi dengan Cina sambil berhati-hati agar tidak memicu ketegangan dengan Beijing yang terlihat semakin agresif dalam memperkuat posisinya hingga menguji hubungan perdagangan, keamanan, dan diplomatik.

    “Dia harus menegaskan kepada para pemimpin Cina bahwa Eropa akan merespons peningkatan ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sambil mencegah eskalasi ketegangan yang bisa berujung ke perang dagang besar-besaran dan keretakan hubungan diplomatik,” kata Noah Barkin, analis bidang Cina dari Rhodium Group kepada Reuters.

    “Ini pesan yang tidak mudah untuk disampaikan,” kata Noah.

    Ekspor Cina guncang industri Eropa

    Macron akan memulai kunjungannya dengan mengunjungi Forbidden City atau Kota Terlarang, Beijing, pada Rabu (03/12). Keesokan harinya, Kamis (04/12) Macron dijadwalkan bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Kedua kepala negara tersebut juga dijadwalkan berjumpa dalam perjalanan menuju Chengdu, bagian dari provinsi Sichuan, pada Jumat (05/12).

    Kunjungan Macron ke Cina terjadi setelah kunjungan menegangkan Ursula von der Leyen, Presiden Uni Eropa, pada Juli 2025. Saat itu Ursula menyatakan bahwa relasi antara Uni Eropa (UE) dan Cina ada di tahap “titik balik” yang berpotensi berdampak pada perubahan besar.

    Kunjungan Macron ke Cina akan diikuti dengan kunjungan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris dan Friedrich Merz, Kanselir Jerman pada awal tahun 2026.

    Eropa pun khawatir dengan pertumbuhan sektor teknologi Cina, khususnya kendaraan listrik dan pengolahan mineral kritis, yang dapat mengancam pasokan bagi industri di Eropa.

    Beijing memanfaatkan peluang untuk menampilkan diri sebagai mitra bisnis di tengah tarif perdagangan dari Amerika Serikat yang menekan arus perdagangan global. Hal ini diharapan meredakan kekhawatiran Eropa atas dukungan Cina terhadap Rusia serta model industrinya yang disubsidi negara.

    Menjelang kunjungan kenegaraan itu, para penasihat Macron menyatakan perlunya mendorong penyeimbangan dinamika perdagangan agar Cina meningkatkan konsumsi domestik. Para penasihat Macron juga berharap Beijing bisa “bagi-bagi keuntungan dari inovasi yang dihasilkan,” sehingga Eropa pun dapat memperoleh akses ke teknologi Tiongkok.

    Doktrin keamanan dan keamanan

    Untuk meredam kekhawatiran yang semakin meningkat terkait perdagangan dengan Cina, Uni Eropa diperkirakan akan meluncurkan doktrin ekonomi dan keamanan. Doktrin tersebut dapat mendorong blok itu menggunakan perangkat kebijakan perdagangannya terhadap Beijing dengan cara yang lebih agresif.

    Prancis yang tengah mengalami penjualan otomotif yang minim di Tiongkok, tapi menghadapi tekanan di dalam negeri dalam memenuhi target kendaraan listrik, mendukung langkah Uni Eropa untuk menaikkan tarif impor mobil listrik asal Cina.

    Prancis juga tengah bersitegang dengan Beijing selama lebih dari satu tahun belakangan terkait investigasi Cina atas impor brandy atau minuman keras. Sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai balasan Cina atas dukungan Prancis terhadap tarif mobil listrik, sebelum ditawarkan penangguhan.

    Sementara itu, meskipun baru membuka pabrik perakitan baru di Cina, kesempatan Airbus untuk memperoleh pesanan besar yang telah lama dinantikan (hingga 500 pesawat) belum tentu terjadi selama kunjungan Macron, menurut sumber dari kalangan industri. Kesepakatan semacam itu memberi Beijing posisi tawar terhadap Washington, yang tengah mendorong komitmen baru untuk pembelian pesawat Boeing.

    Upaya Paris terhadap Beijing

    Prancis berupaya menarik lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Cina dan memfasilitasi akses pasar bagi ekspor Prancis. Selama kunjungan tersebut, pejabat dari kedua negara diperkirakan akan menandatangani beberapa perjanjian di sektor energi, industri makanan, dan penerbangan.

    Macron berkomitmen untuk memperjuangkan “akses pasar yang adil dan timbal balik,” kata kantornya.

    Prancis akan menjadi tuan rumah KTT Kelompok Tujuh (G7) pada 2026 yang melibatkan pihak ekonomi-ekonomi terkemuka dunia, sementara Cina akan memimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) yang beranggotakan 21 negara, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Rusia.

    Blok 27 negara ini mengalami defisit perdagangan besar dengan Cina, berkisar lebih dari 300 miliar euro (Rp5,798 kuadriliun) pada tahun 2024. Beijing sendiri mewakili 46% dari total defisit perdagangan Prancis.

    Prancis dan Uni Eropa telah menggambarkan Cina sebagai mitra, pesaing, dan rival sistemik. Beberapa tahun terakhir ditandai dengan sejumlah sengketa perdagangan di berbagai sektor industri setelah Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap subsidi kendaraan listrik Cina. Beijing menanggapi dengan penyelidikan terhadap impor brendi, daging babi, dan produk susu Eropa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Macron: Jika Trump Mau Hadiah Nobel, Dia Harus Hentikan Perang Gaza”

    (ita/ita)

  • Daftar Negara yang Larang Anak di Bawah Umur Akses Media Sosial, Terbaru Malaysia

    Daftar Negara yang Larang Anak di Bawah Umur Akses Media Sosial, Terbaru Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah negara memperketat akses anak di bawah umur terhadap platform digital termasuk media sosial.  Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembatasan ini menguat dan semakin banyak negara yang mengadopsi regulasi ketat, mulai dari verifikasi usia hingga larangan penuh bagi anak di bawah 16 tahun. 

    Australia menjadi salah satu pemicu perhatian global setelah pada November 2024 pemerintah di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese mengajukan rancangan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial.

    Jika perusahaan platform tidak mematuhi aturan ini, mereka dapat dikenai denda hingga 50 juta dolar Australia.

    Berikut Daftar Negara yang Telah Menerapkan atau Sedang Menyiapkan Pembatasan Medsos:

    Australia

    Australia mengusulkan larangan total bagi pengguna di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Rancangan undang-undang ini menuntut platform memperketat verifikasi usia dan mematuhi kebijakan pemerintah, dengan ancaman denda besar bagi pelanggar. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengurangi risiko kejahatan daring dan paparan konten berbahaya bagi anak.

    Australia

    Prancis

    Prancis telah mewajibkan verifikasi usia dan izin orang tua bagi pengguna media sosial di bawah 15 tahun sejak 2023. Setelah insiden penikaman yang melibatkan seorang remaja pada Juni 2025, Presiden Emmanuel Macron bahkan menyatakan rencana untuk menerapkan larangan penuh bagi anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Negara ini juga memberlakukan denda yang cukup besar bagi platform yang gagal mematuhi peraturan tersebut.

    Spanyol

    Pada Juni 2024, Spanyol menaikkan batas usia perlindungan data dari 14 menjadi 16 tahun untuk pembuatan akun media sosial. Aturan ini disusun di tengah meningkatnya kekhawatiran soal penyalahgunaan data anak dan maraknya konten deepfake. Pemerintah juga melarang akses ke gim dengan loot boxes bagi pengguna di bawah 18 tahun karena dianggap memberi dampak serupa perjudian terhadap anak.

    Norwegia

    Norwegia tengah memfinalisasi rencana menaikkan batas usia pembuatan akun media sosial dari 13 menjadi 15 tahun. Rencana ini muncul setelah temuan sebagian besar anak berusia 9 hingga 11 tahun di negara tersebut telah memiliki akun media sosial. Pemerintah menilai regulasi baru diperlukan untuk membatasi paparan anak terhadap konten yang tidak sesuai usia.

    Italia

    Italia telah mewajibkan izin orang tua bagi anak di bawah 14 tahun yang ingin membuka akun media sosial sejak 2018. Meski belum ada pembaruan berarti sejak aturan tersebut diberlakukan, kebijakan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan negara terhadap penggunaan media sosial oleh anak dan memberikan kontrol lebih besar kepada orang tua.

    Korea Selatan

    Berbeda dengan negara lain, Korea Selatan tidak secara langsung membatasi akses media sosial, namun memperketat penggunaan perangkat digital di lingkungan pendidikan. Mulai tahun ajaran 2026, negara ini akan melarang penggunaan ponsel dan perangkat digital di ruang kelas untuk mengurangi kecanduan gawai serta meningkatkan fokus belajar. Kebijakan ini tetap memberikan pengecualian bagi siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan perangkat sebagai alat bantu.

    Denmark

    Pemerintah Denmark tengah menyiapkan kebijakan yang melarang anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Aturan ini tetap memberi ruang bagi orang tua untuk mengizinkan anak berusia 13 hingga 14 tahun setelah melalui penilaian tertentu. Pemerintah menilai pembatasan ini penting untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan konsentrasi.

    Malaysia

    Malaysia menjadi negara terbaru yang bersiap menerapkan pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun mulai tahun depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah sedang mengkaji mekanisme yang digunakan Australia dan negara lain untuk memastikan efektivitas aturan tersebut. Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran meningkatnya perundungan siber, penipuan digital, dan eksploitasi seksual anak di dunia maya. Pemerintah berharap platform dapat mematuhi pembatasan usia ini segera setelah regulasi ditetapkan.

    Indonesia

    Indonesia juga mulai memperketat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital, atau PP TUNAS. Regulasi ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur yang aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi mengenai keamanan digital.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah berharap implementasi PP TUNAS dapat berjalan penuh pada tahun depan.

    Saat ini regulasi telah diterbitkan, namun penerapannya masih menunggu kesiapan teknologi dari platform digital.  PP TUNAS, yang diterbitkan pada Maret 2025, lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap dampak paparan media sosial dan gim dengan fitur komunikasi terhadap anak. Pemerintah menilai perlu adanya penundaan akses bagi anak usia 13–18 tahun ke platform digital untuk mengurangi paparan terhadap risiko seperti perundungan, penipuan, perjudian, hingga konten ekstrem.

  • Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Brussels –

    Uni Eropa berang mendengar usulan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa miliaran aset Rusia yang dibekukan di negeri-negeri Eropa dapat dialihkan demi keuntungan pemerintah dan korporasi Amerika.

    Usai Trump memaparkan rencana mengakhiri perang Rusia–Ukraina—yang menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya serta merampingkan kekuatan militernya—para pemimpin Eropa pun bergegas memadamkan gejolak politik yang muncul dan segera menyodorkan tawaran tandingan.

    “Setiap hari berubah tergantung masukan,” tandas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jenewa.

    Namun tidak jelas apakah mereka akan berhasil mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan itu.

    Agathe Demarais, peneliti senior geoekonomi di ECFR, mengatakan miliaran aset Rusia tampaknya menjadi motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” katanya kepada DW.

    Apa saja aset Rusia yang dibekukan dan di mana disimpannya?

    Pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir 300 miliar euro asetnya berada di luar Rusia dan kemudian dibekukan akibat sanksi Barat. Aset-aset itu mencakup rekening bank, surat berharga, properti, dan kapal pesiar.

    Meski banyak negara menyimpan aset tersebut—termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Jepang—bagian terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa (UE), khususnya Belgia.

    Sejak perang dimulai, pihak Eropa mendiskusikan apakah dan bagaimana menggunakan aset tersebut untuk membuat Rusia membayar biaya perang yang dimulainya.

    Diskusi terakhir dilakukan pada bulan Oktober, ketika Belgia memveto “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan UE kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.

    Namun Belgia khawatir akan masalah hukum dan bahwa merekalah yang kelak akan diminta Rusia untuk mengembalikan uang itu. Itulah sebabnya Belgia menolak bergabung dan meminta agar tanggung jawab dibagi-bagi dengan negara lain.

    UE berharap dapat meredakan kekhawatiran Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun proposal Trump menggagalkan rencana itu dan justru mengusulkan apa yang digambarkan Demarais sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”

    Apa isi proposal Trump, dan apa isi tawaran tandingan Eropa terkait aset beku?

    Menurut proposal 28 poin presiden AS yang dilaporkan berbagai media, 100 miliar dolar (86 miliar euro) aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.”

    Atau seperti dikatakan Demarais: Trump bermaksud mengambil €86 miliar pertama dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa, lalu menggunakannya demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.

    Dalam rencana itu juga disebutkan bahwa Eropa akan menambahkan jumlah yang sama untuk meningkatkan investasi bagi rekonstruksi Ukraina. Uang yang diminta Trump dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan: “Itu akan berasal dari kantong pembayar pajak Eropa,” ujar Demarais.

    Sisa dana beku—masih lebih dari €200 miliar—akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.”

    “Rencana ini akan menguntungkan tiga pihak—perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia,” tuding Demarais.

    Tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina,” menurut rencana tersebut.

    “Ini adalah cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia,” ujar Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk kepada DW.

    “Kita masih berada di titik antara, tetapi jelas dalam posisi jauh lebih baik daripada yang diusulkan dalam rencana 28 poin Trump—yang memberi AS dan Rusia suara dalam penentuan penggunaan aset itu tanpa berkonsultasi dengan Eropa,” tambah Bednarczyk.

    Bisakah AS menggunakan aset Rusia yang berada di Eropa demi keuntungan perusahaan AS?

    Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova mengatakan AS “hanya memegang sekitar 5 miliar dolar” aset Rusia yang dibekukan dan tidak bisa memutuskan penggunaan aset yang berada di negara Eropa.

    “AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” tandasnya.

    Dalam makalah untuk ECFR, Kobzova berpendapat bahwa orang Eropa harus menegaskan bahwa “publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang berada di Eropa untuk menstabilkan Ukraina,” dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina, “tetapi akan sulit menerima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.”

    Para pemimpin Eropa telah secara tegas menolak rencana Trump. “Aset Rusia yang berada di Brussels (Uni Eropa) tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika, hal itu tidak pernah terpikirkan,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara eksklusif dengan DW.

    “Isu-isu yang menjadi kepentingan langsung Uni Eropa, seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan, membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan,” imbuh Presiden Dewan UE Antonio Costa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.

    Bednarczyk mengatakan secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia, dan bahwa di bawah mantan presiden Joe Biden, mereka ingin memutuskan bersama. Namun kini tidak lagi.

    “Dinamikanya berubah,” tambah Bednarczyk. “Trump jauh kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannnya.”

    Para ahli mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk membuat Belgia setuju dan bertindak cepat.

    “Jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, Trump tidak akan dapat lagi memperoleh 300 miliar euro itu,” pungkas Demarais.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut kesepakatan damai Ukraina dan Rusia ‘sangat dekat’. Namun para pemimpin Eropa skeptis karena rudal Rusia terus menghujani Ukraina.

    “Kita semakin dekat dengan kesepakatan,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (26/11/2025).

    Trump, yang tampak frustrasi karena gagal memenuhi janjinya saat pemilu tahun lalu bahwa ia dapat segera mengakhiri perang. Rencana awal AS yang sangat menguntungkan Rusia telah digantikan oleh rencana yang lebih memperhatikan kepentingan Ukraina.

    Seorang pejabat Ukraina menyebut bahwa versi baru tersebut jauh lebih baik. Namun, para pejabat AS mengakui bahwa masih ada masalah-masalah rumit.

    Sementara, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak gagasan solusi cepat, dengan menyatakan bahwa “jelas tidak ada keinginan Rusia” untuk gencatan senjata atau membahas proposal baru yang lebih bersahabat dengan Ukraina.

    Perundingan terbaru yang melibatkan delegasi AS dan Rusia berlangsung di Abu Dhabi. Para pemimpin dari kelompok 30 negara pendukung Ukraina juga bertemu melalui video pada Selasa kemarin.

    Gedung Putih mengklaim ada kemajuan yang luar biasa dari upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Meskipun diakuinya ada beberapa detail yang rumit tapi bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan.

    Namun perang, yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, terus berlanjut tanpa henti.

    Ledakan dahsyat mengguncang Kyiv mulai sekitar pukul 01.00 (23.00 GMT), ketika drone dan rudal Rusia menghujani, memicu kebakaran di gedung-gedung apartemen. Pejabat kota mengatakan tujuh orang tewas.

    (fas/fas)

  • Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Jakarta –

    Untuk mendukung pembangunan kembali Gaza sekaligus memastikan Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) siap mengambil alih pemerintahan, Uni Eropa (UE) menggelar konferensi donor pada Kamis (20/11) di Brussel. Acara ini dihadiri sekitar 60 delegasi, termasuk perwakilan dari sejumlah negara Arab.

    Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa juga dijadwalkan hadir untuk memberikan laporan tentang reformasi yang sudah dan akan dilakukan sebelum para donor berkomitmen menambah dana.

    UE adalah penyumbang terbesar bagi Palestina dan PA. Dari total bantuan €1,6 miliar (sekitar Rp30,9 triliun) untuk periode 2025 hingga 2027, pencairan sebagian besar dana akan dikaitkan dengan reformasi struktural.

    Guillaume Mercier, juru bicara Komisi Eropa untuk kemitraan internasional, mengatakan bahwa “agar bisa menerima dana, PA perlu melaksanakan reformasi,” termasuk di sektor pendidikan serta pembatasan tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang dipenjara oleh militer Israel.

    Selain konferensi pendonor, para menteri luar negeri negara anggota UE juga menggelar pertemuan untuk membahas kontribusi terhadap stabilitas dan keamanan Gaza di masa mendatang serta dukungan terhadap rencana gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS), yang mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force).

    Rencana UE melatih polisi Palestina untuk Gaza

    Sejak 2006, UE membantu PA membangun kepolisian yang lebih efektif dan akuntabel melalui program EU Mission for the Support of Palestinian Police and Rule of Law (EUPOL COPPS).

    Langkah ini sejalan dengan rencana gencatan senjata yang diajukan AS, yang memandatkan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk “melatih dan memberikan dukungan bagi pasukan kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.”

    Anouar El Anouni, juru bicara UE untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengatakan kepada DW bahwa “kontribusi baru sedang dipertimbangkan bersama para mitra untuk melengkapi upaya tingkat regional dalam mendukung stabilisasi Gaza ke depan.”

    Kontrol Hamas jadi hambatan pendanaan Gaza

    Rencana AS mencakup pemerintahan transisi oleh komite Palestina non-politik yang mengelola layanan publik di Gaza, di bawah pengawasan “dewan perdamaian” yang dipimpin Trump. Namun, ini masih butuh waktu.

    Saat ini Hamas menguasai sekitar 47% Gaza, sementara militer Israel menguasai 53% sisanya setelah gencatan senjata rapuh pada Oktober lalu. Garis pemisah disebut “garis kuning” yang menandai zona militer Israel.

    Kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa sejak kesepakatan damai Oktober, sedikitnya 240 warga Palestina tewas ditembak saat mencoba kembali ke rumah mereka.

    UE menyatakan kesediaannya membantu pembangunan kembali Gaza. Namun, selama Hamas masih menguasai hampir separuh wilayah, kecil kemungkinan pendonor bersedia membiayai rekonstruksi.

    Perdana Menteri PA Mustafa mengatakan bahwa dana UE, setelah dialokasikan, mungkin pada tahap awal “akan mengalir ke wilayah yang saat ini dikuasai Israel,” meskipun “mayoritas warga Gaza berada di luar wilayah itu.”

    Reformasi jadi fokus utama konferensi pendonor

    Awal tahun ini, Prancis dan Arab Saudi memimpin konferensi internasional untuk mendorong solusi dua negara. Deklarasi konferensi mendesak PA melakukan berbagai reformasi, termasuk di sektor pendidikan, yang juga didorong oleh Israel. Israel menuduh buku pelajaran Palestina menghasut kebencian, sementara PA membantah tuduhan itu.

    Isu ini memicu perdebatan terbuka pada September lalu antara menteri luar negeri Israel dan Prancis di X. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Prancis mengabaikan kekhawatiran soal “penghasutan yang merajalela dalam sistem pendidikan Palestina” serta tidak menentang program tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang ditahan militer Israel.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tuduhan tersebut “sangat tidak adil” dan mengatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memperoleh komitmen yang belum pernah diberikan sebelumnya dari PA.

    Awal tahun ini, Presiden PA Mahmoud Abbas mengumumkan pencabutan program tunjangan yang sering disebut para pengkritiknya sebagai “pay for slay,” dan mengubahnya menjadi bantuan berbasis kebutuhan, bukan status penahanan anggota keluarga.

    “‘Pay for slay’ telah berakhir pada 1 Agustus,” tulis Barrot di X. “Peninjauan buku pelajaran untuk mencegah penghasutan sedang berlangsung. Kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina.”

    Pemilu Gaza dalam satu tahun?

    Presiden Abbas memberi tahu UE bahwa pemilu akan digelar dalam satu tahun setelah perang Gaza berakhir. Namun, pemilu tidak termasuk dalam persyaratan reformasi yang diminta UE agar bantuan dapat dicairkan.

    Perdana Menteri Mustafa mengatakan bahwa UE sebenarnya sudah lama memiliki daya tawar untuk mendorong PA menyelenggarakan pemilu, dan bisa saja menautkan pendanaan dengan reformasi demokrasi di tahap lebih awal.

    Namun, para diplomat UE yang berbicara kepada ECFR tanpa menyebut nama mengatakan bahwa kekhawatiran akan kemenangan Hamas membuat UE memilih mempertahankan dukungan untuk PA dan hanya memberikan “pernyataan simbolis” terkait reformasi demokrasi. Laporan itu menyebutkan bahwa “UE sangat khawatir dengan hasil pemilu. Secara pribadi, ada kekhawatiran besar hasilnya bisa sama seperti tahun 2006,” ketika Hamas menang telak.

    Para ahli mengatakan kepada DW bahwa UE mencoba menjaga PA tetap bertahan karena dianggap sebagai satu-satunya alternatif Hamas dalam mewakili rakyat Palestina. Melalui PA, UE berupaya mempertahankan solusi dua negara, meskipun rintangannya besar.

    Saat ini, UE telah menempatkan perwakilan diplomatik senior di Civil-Military Coordination Center (CMCC) di Kiryat Gat, Israel selatan, yang dibentuk Amerika Serikat untuk merencanakan fase berikutnya dari rencana perdamaian. Perwakilan dari sedikitnya 10 negara anggota, termasuk Jerman, berada di lokasi tersebut untuk berdiskusi dengan negara dan lembaga lain mengenai masa depan Gaza.

    Tidak ada pejabat Palestina ataupun organisasi masyarakat sipil yang dilibatkan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Ukraina Beli 100 Unit Jet Tempur Rafale dari Prancis

    Ukraina Beli 100 Unit Jet Tempur Rafale dari Prancis

    Ukraina resmi menandatangani pembelian 100 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Senin (17/11).

    Sebanyak 100 jet tempur Rafale itu akan dikirim dalam kurun waktu 10 tahun. Keputusan Ukraina memperkuat angkatan udara ini diambil setelah Rusia makin sering melancarkan serangan drone.

  • Macron Sebut Perang Masa Depan Akan Dimulai di Luar Angkasa, Singgung Rusia

    Macron Sebut Perang Masa Depan Akan Dimulai di Luar Angkasa, Singgung Rusia

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan konflik-konflik modern telah terjadi di luar angkasa dan di masa depan akan dimulai di sana. Macron menyinggung perang luar angkasa sudah mulai dilakukan oleh Rusia.

    “Perang hari ini telah terjadi di luar angkasa, dan perang masa depan akan dimulai di luar angkasa,” kata Macron di Toulouse, pusat antariksa dan penerbangan Prancis, yang merupakan lokasi pusat komando militer luar angkasa barunya, dilansir AFP, Kamis (13/11/2025).

    “Luar angkasa bukan lagi tempat perlindungan, melainkan telah menjadi medan perang,” lanjutnya.

    Ia menuding Rusia, setelah invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, sedang melakukan kegiatan “spionase” di luar angkasa.

    “Kendaraan antariksa Rusia memantau satelit-satelit Prancis, terjadi pengacakan massal sinyal GPS, dan serangan siber terhadap infrastruktur luar angkasa,” imbuhnya.

    Tanpa memberikan rincian spesifik, Macron mengumumkan tambahan dana sebesar 4,2 miliar euro (US$4,9 miliar) untuk kegiatan luar angkasa militer hingga tahun 2030.

    Di sektor luar angkasa Eropa yang “rapuh”, ia juga menekankan perlunya “mendorong para juara Eropa kita agar kompetitif di pasar global”.

    Prioritas yang digariskan untuk strategi luar angkasa Prancis mencakup “pengembangan peluncur masa depan” yang dapat digunakan kembali, memiliki propulsi berbiaya rendah, dan mesin berdaya dorong tinggi.

    (maa/maa)

  • Prancis Buat Komite untuk Bantu Palestina Susun Konstitusi

    Prancis Buat Komite untuk Bantu Palestina Susun Konstitusi

    Setelah resmi mengakui negara Palestina pada September lalu, kali ini Prancis sepakat membentuk komite untuk membantu Palestina menyusun konstitusi.

    Hal ini disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (11/11). Macron juga menegaskan kepada Abbas bahwa Prancis bisa diandalkan untuk membangun negara Palestina.

  • Macron Sebut Perang Masa Depan Akan Dimulai di Luar Angkasa, Singgung Rusia

    Macron dan Abbas Akan Bentuk Komite Gabungan untuk Susun Konstitusi Palestina

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis dan Palestina akan membentukan komite gabungan. Nantinya komite gabungan bertugas menyusun konstitusi bagi Palestina.

    “Kami memutuskan bersama untuk membentuk komite gabungan demi konsolidasi negara Palestina,” kata Macron setelah pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, dilansir AFP, Rabu (12/11/2025).

    Menurut Macron, komite tersebut akan berperan dalam proses penyusunan konstitusi baru Palestina. Ia menambahkan, draf awal konstitusi telah diserahkan langsung oleh Abbas kepadanya.

    “Berkontribusi dalam penyusunan konstitusi baru, yang drafnya telah disampaikan oleh Presiden Abbas kepada saya,” jelasnya.

    Sementara itu, Abbas menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk segera membentuk komite konstitusi bersama Prancis. Abbas mengatakan ia setuju “untuk segera membentuk komite konstitusi tersebut”.

    (dek/dek)

  • Terungkap! AS Mau Tinggalkan NATO, Aliansi Terguncang

    Terungkap! AS Mau Tinggalkan NATO, Aliansi Terguncang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal sebagai “donatur” utama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, siapa sangka aliansi tersebut sempat terancam goyah akibat rencana Donald Trump untuk membawa negaranya angkat kaki.

    Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkap hal ini terjadi setelah Trump mengancam akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut.

    Klaim tersebut diungkapkan Stoltenberg dalam kutipan dari memoarnya yang akan datang, On My Watch. Ia mengenang kembali KTT NATO 2018 di Brussel, di mana Trump mengeluhkan bahwa AS menanggung 80-90% dari biaya aliansi dan mengancam akan menarik diri.

    “Dengar, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan. Kami tidak membutuhkan NATO,” kata Trump, seperti dikutip oleh Stoltenberg, seraya mencatat bahwa jika AS menarik diri dari blok tersebut, “aliansi itu akan mati.”

    Trump dilaporkan membuat pernyataan serupa di kemudian hari. Ia sempat menegaskan bahwa AS “tidak membutuhkan NATO” dan akan “melakukan urusan sendiri” kecuali anggota Eropa meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB mereka. Ia juga mengancam akan pergi dengan mengatakan,

    “Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini lagi,” ungkapnya saat itu.

    Sikap keras Trump ini dilaporkan memicu kekhawatiran bahwa blok tersebut akan runtuh. Stoltenberg mengatakan Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha meredakan ketegangan.

    Sementara itu, mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang kini memimpin NATO, membantu membujuk Trump untuk tetap tinggal.

    Rutte berhasil meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok telah meningkatkan belanja mereka sebesar US$33 miliar (Rp547,8 Triliun). Trump kemudian setuju untuk tetap berada di NATO setelah secara terbuka diberikan pujian atas peningkatan belanja tersebut.

    Mantan kepala NATO itu juga menulis bahwa jika Trump benar-benar keluar, perjanjian dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga.

    “Episode tersebut menyoroti betapa tergantungnya kami pada partisipasi AS,” tuturnya.

    Di sisi lain, Moskow secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dalam beberapa tahun terakhir dan berulang kali menggambarkan ekspansi ke timur blok tersebut sebagai salah satu akar penyebab konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa NATO secara de facto sedang berperang dengan Rusia.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]