Xcloud.id

Tag: Emmanuel Macron

  • Macron Sentil Trump Buntut Penangkapan Maduro, Sebut AS Khianati Sekutu

    Macron Sentil Trump Buntut Penangkapan Maduro, Sebut AS Khianati Sekutu

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut Amerika Serikat telah melanggar aturan internasional dan berpaling dari beberapa sekutunya. Hal itu buntut penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan rencana Donald Trump menguasai Greenland.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (8/1/2026), hal itu disampaikan Macron dalam pidato tahunannya di hadapan para duta besar Prancis di Istana Elysee. Macron juga menyinggung fungsi lembaga multilateral buntut aksi Trump tersebut.

    “Amerika Serikat adalah kekuatan yang mapan, tetapi secara bertahap berpaling dari beberapa sekutunya dan melepaskan diri dari aturan-aturan internasional yang masih dipromosikannya baru-baru ini,” kata Macron kepada para duta besar di Istana Elysee.

    “Lembaga-lembaga multilateral semakin tidak berfungsi secara efektif,” tambah Macron.

    Macron berbicara setelah pasukan khusus AS menculik Maduro dan istrinya dari Venezuela pada hari Sabtu dalam sebuah serangan kilat dan membawa mereka ke New York. Hal ini juga memicu kecaman bahwa Amerika Serikat telah merongrong hukum internasional.

    “Kita hidup di dunia dengan kekuatan-kekuatan besar dengan godaan nyata untuk memecah belah dunia,” kata Macron

    Trump telah berulang kali menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut pulau Arktik yang memicu kemarahan dari pemegang kendali kekuasaan Denmark dan sekutu Eropa lainnya. Denmark sendiri telah memperingatkan bahwa setiap serangan akan menjadi akhir dari aliansi NATO.

    (wnv/eva)

  • Soal Venezuela dan Greenland, Jerman ‘Melempem’ Hadapi AS?

    Soal Venezuela dan Greenland, Jerman ‘Melempem’ Hadapi AS?

    Jakarta –

    Juru bicara pemerintah Jerman merespons pertanyaan wartawan dengan hati-hati pada hari Senin (05/01). Selama hampir 40 menit, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Kathrin Deschauer dan juru bicara pemerintah Sebastian Hille menjawab pertanyaan tentang Venezuela di Konferensi Pers Federal di Berlin.

    Mengapa Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul dari Uni Demokrat Kristen (CDU) konservatif tidak menyebut tindakan militer AS pada hari Sabtu (03/01) sebagai pelanggaran hukum internasional, wartawan ingin tahu, seperti yang diyakini banyak ahli. Pada hari Sabtu tersebut, tentara AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer di ibu kota Venezuela dan membawanya ke AS untuk menghadapi tuduhan narkoterorisme.

    Hille membacakan pernyataan yang mengkritik keras pemimpin yang ditangkap, “Maduro telah membawa negaranya ke perairan berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.” Pernyataan itu juga mengatakan bahwa masa jabatan Maduro sebagai presiden adalah hasil dari pemilu yang dimanipulasi, yang merupakan salah satu alasan mengapa Jerman tidak pernah secara resmi mengakui pemerintahan Maduro.

    Juru bicara pemerintah Jerman itu pun kemudian menyatakan, “Kanselir menekankan bahwa semua pihak, termasuk AS, harus menghormati hukum internasional. Ini berlaku secara eksplisit untuk kedaulatan negara dan integritas wilayah.” Kata-kata ini dipilih dengan hati-hati untuk menghindari secara eksplisit menuduh AS melanggar hukum internasional.

    Bagaimana Jerman merespons penangkapan Maduro oleh AS?

    Akhir pekan lalu, Jerman juga terlibat dalam upaya merumuskan respons dan penilaian Eropa terhadap keputusan pemerintah AS untuk menangkap Maduro. Hasilnya adalah sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu (04/01) dan ditandatangani oleh 26 negara UE, tidak termasuk Hongaria.

    Dalam pernyataan itu, kepala urusan luar negeri UE Kaja Kallas menyerukan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kehendak rakyat Venezuela tetap menjadi satu-satunya cara bagi Venezuela untuk memulihkan demokrasi, tambahnya.

    UE telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi sebagai presiden yang dipilih secara demokratis.

    Ia menambahkan bahwa prinsip hukum internasional harus diterapkan dalam hubungan antarnegara, “Tidak boleh ada ketidakstabilan politik di Venezuela saat ini. Penting untuk memastikan transisi yang tertib menuju pemerintahan yang disahkan melalui pemilu.”

    Sementara, pada Senin (05/01) pagi, Menteri Luar Negeri Wadephul sekali lagi membela kanselir Merz. Di radio publik Deutschlandfunk, ia mengatakan bahwa “Maduro memimpin rezim yang tidak adil, 8 juta orang telah meninggalkan negara itu. Ada tahanan politik.”

    Ia menambahkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggambarkan situasi hak asasi manusia di Venezuela sebagai sangat kritis dan bahwa proses hukum sedang berlangsung terhadap Venezuela di Pengadilan Kriminal Internasional. Wadephul mengatakan Maduro bukan presiden yang sah secara legitimasi dan bahwa kepentingan geopolitik AS juga memainkan peran dalam serangan tersebut.

    Delcy Rodriguez ambil alih sebagai Presiden Interim Venezuela

    Pernyataan ini dikritik karena dianggap terlalu lemah oleh beberapa politisi oposisi Jerman, yang menggambarkan aksi militer yang akhirnya membawa Maduro ke New York sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas.

    Katharina Dröge, pemimpin parlemen Partai Hijau, mengatakan “Intervensi AS adalah pelanggaran hukum internasional. Apa yang menghentikan kanselir untuk menyatakannya dengan jelas?”

    Ia menambahkan: “Dalam situasi ini, tetap low profile adalah strategi yang bisa menjadi bencana, Tuan Merz.”

    Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Lars Klingbeil, yang juga menjadi ketua bersama Partai Sosial Demokrat (SPD) yang condong tengah-kiri, menyebut peristiwa di Venezuela “sangat mengkhawatirkan,” menambahkan bahwa “Maduro memimpin rezim otoriter yang bertahan dalam kekuasaan melalui kekerasan dan penindasan.”

    “Namun, ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hukum internasional,” katanya.

    Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang sayap kanan menggambarkan aksi AS di Venezuela sebagai bagian dari “penyelarasan ulang politik global.”

    Eropa membutuhkan AS dalam konflik Ukraina

    Mengapa Merz dan Wadephul tidak mengatakan ini dengan begitu jelas saat ini menjadi bahan spekulasi di kalangan politik Berlin. Merz akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin UE lainnya di KTT Paris. Perwakilan dari Ukraina dan AS juga akan hadir. Seperti yang sering terjadi sebelumnya, fokus akan pada prospek perdamaian di Ukraina, di mana jaminan keamanan Amerika Serikat akan sangat penting.

    Apakah itu sebabnya Jerman tidak ingin ada “bentrokan” dengan Trump soal Venezuela?

    Armin Laschet (CDU), Ketua Komite Urusan Luar Negeri Bundestag, menyatakan bahwa “kebijakan luar negeri itu rumit. Anda harus mempertimbangkan realitas dunia.”

    Ia menambahkan bahwa jika orang Eropa menuntut Trump terkait insiden tersebut, hasilnya kemungkinan besar akan kehilangan pengaruh dalam kebijakan Ukraina.

    Dengan kata lain, pemerintah Jerman tampaknya percaya bahwa saat ini bukan waktunya untuk memanas-manasi hubungan dengan AS soal Venezuela, tetapi fokus pada mencapai hasil terbaik di Ukraina.

    Ambisi AS kuasai Grinlandia jadi ancaman di tubuh NATO

    Sementara itu, ketegangan lain muncul di lingkup NATO dan Arktik setelah Presiden AS Donald Trump kembali menyerukan agar Grinlandia, yang merupakan wilayah otonom Denmark, berada di bawah kendali Washington.

    Menyusul pernyataan itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa pengambilalihan Grinlandia oleh AS dapat berarti akhir dari aliansi militer NATO.

    “Segala sesuatunya akan berhenti” jika terjadi serangan AS terhadap negara NATO lain. Para pemimpin Eropa mendukung Frederiksen tetapi menekankan bahwa AS tetap “mitra penting”.

    Pada hari Selasa (06/01), Frederiksen merilis pernyataan bersama dengan pemimpin Jerman, Prancis, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, menegaskan bahwa sekutu Eropa meningkatkan upaya “untuk menjaga keamanan Arktik dan mencegah ancaman.”

    “Situasinya bukan seperti bahwa Amerika Serikat bisa menaklukkan Grinlandia. Itu tidak benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh panik. Kita harus memulihkan kerja sama baik yang pernah kita miliki,” kata Nielsen saat berbicara di ibu kota Grinlandia, Nuuk.

    Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, ia meminta Trump menghentikan “fantasi” tentang aneksasi Grinlandia.

    “Cukup sekarang. Jangan ada tekanan lagi. Jangan ada sindiran lagi. Tidak ada fantasi aneksasi lagi. Kita terbuka untuk dialog,” katanya.

    “Namun, ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional.”

    Dukungan sekutu dan kepentingan AS di Arktik

    Dalam pernyataan bersama dengan Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan dukungan mereka untuk Denmark dan Grinlandia.

    “Keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa dan sangat penting bagi keamanan internasional dan transatlantik,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

    “Kami dan banyak sekutu lainnya telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi kami untuk menjaga Arktik tetap aman dan mencegah ancaman,” tambahnya.

    Meski ketujuh pemimpin menekankan bahwa Washington “adalah mitra penting dalam upaya ini.”

    Kenapa Trump berambisi rebut Grinlandia?

    Pada hari Minggu, Trump menegaskan kembali pandangannya bahwa Grinlandia harus berada di bawah kendali AS, sehari setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dalam serangan AS dan dibawa ke New York untuk diadili.

    “Kami membutuhkan Grinlandia,” kata Trump kepada wartawan, menekankan bahwa hal ini diperlukan untuk “keamanan nasional” Washington dan mengklaim bahwa pulau itu dikelilingi “oleh kapal-kapal Cina dan Rusia.”

    Trump sebelumnya pernah menawarkan untuk membeli wilayah ini, sambil tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih.

    Grinlandia memiliki cadangan minyak, mineral penting, dan sumber daya lain yang besar. Wilayah ini juga bisa menjadi semakin penting secara ekonomi dalam beberapa dekade mendatang karena pembukaan jalur pelayaran Arktik baru akibat mencairnya es kutub.

    Grinlandia sudah menjadi basis militer AS, dan Kopenhagen menyatakan kesiapan untuk memungkinkan penempatan pasukan tambahan AS.

    Pada hari Senin, penasihat senior Trump, Stephen Miller, menggambarkan Grinlandia sebagai “koloni Denmark,” dan menambahkan, “Tidak ada yang akan berperang secara militer melawan Amerika Serikat mengenai masa depan Grinlandia.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Koalisi Negara Barat Bahas Jaminan Keamanan Ukraina di Paris

    Koalisi Negara Barat Bahas Jaminan Keamanan Ukraina di Paris

    Jakarta –

    Pemimpin negara dan pejabat tinggi dari sekitar 35 negara yang tergabung dalam Coalition of the Willing menghadiri pertemuan di Paris. Koalisi ini dibentuk negara-negara Eropa demi memperkuat keamanan, tanpa melibatkan NATO menyusul perubahan kebijakan di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Paris ini berlangsung hampir empat tahun setelah invasi Rusia pada Februari 2022 dan menjadi upaya terbaru untuk menyepakati jaminan keamanan bagi Kyiv jika tercapai gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina.

    Namun, upaya diplomatik di Paris ini berlangsung di tengah dinamika terbaru di kalangan Eropa setelah penangkapan Pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Maduro dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, dan langkah Washington tersebut menambah elemen ketidakpastian dalam hubungan transatlantik, meski para pemimpin Eropa berupaya tidak secara terbuka mengecam operasi militer AS itu.

    Siapa saja yang hadir di Paris?

    Sebanyak 35 negara terwakili dalam pertemuan Paris, termasuk 27 kepala negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut Zelenskyy di Istana Elysee untuk pertemuan satu lawan satu sebelum makan siang kerja dengan para peserta lain.

    Di antara para pemimpin yang hadir adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Washington diwakili oleh Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, serta Jared Kushner, menantu Trump. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga dijadwalkan hadir. Namun, Rusia tidak termasuk dalam agenda pertemuan ini.

    Jaminan keamanan dan pasukan multinasional di Ukraina

    Menurut laporan media yang mengutip diplomat, pembicaraan akan berfokus pada dokumen rancangan jaminan keamanan untuk Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Sebagian anggota koalisi mendorong gagasan pengiriman pasukan multinasional ke Ukraina untuk mencegah agresi Rusia di masa depan jika gencatan senjata tercapai. Gagasan ini menjadi salah satu pokok bahasan utama, meskipun Moskow secara konsisten menentang kehadiran pasukan NATO di Ukraina.

    Langkah “penyelarasan kembali”

    Pihak kepresidenan Prancis menyatakan tujuan utama pertemuan adalah menunjukkan “penyelarasan” antara Washington, Kyiv, dan sekutu Eropa terkait jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Sebelum berangkat ke Paris, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk “memperketat dan menyelaraskan posisi Eropa dan Amerika”, seperti dikutip AFP.

    Menurutnya, hanya tekanan bersama semacam itu yang berpeluang memaksa Rusia menanggapi isu gencatan senjata dan perdamaian secara serius, meski ia mengingatkan agar tidak mengharapkan keputusan final di Paris.

    Seorang penasihat Presiden Macron menyebut pertemuan ini sebagai puncak dari serangkaian upaya sejak kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, yang bertujuan mencegah Amerika Serikat “meninggalkan Ukraina”.

    Fondasi yang disiapkan dari Kyiv

    Sebagai landasan KTT Paris, para penasihat keamanan dari 15 negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, serta perwakilan NATO dan Uni Eropa telah berkumpul di Kyiv sepanjang akhir pekan. Sementara perwakilan AS Steve Witkoff mengikuti pembahasan tersebut secara virtual.

    Kyiv dalam beberapa hari terakhir menyatakan bahwa kerangka kesepakatan gencatan senjata sudah “90 persen” siap. Namun, perbedaan mendasar soal wilayah dan mekanisme jaminan keamanan masih menjadi ganjalan utama.

    Sementara, Kanselir Jerman Friedrich Merz menempatkan dukungan bagi Ukraina sebagai salah satu prioritas utama Berlin pada 2026. Dalam surat kepada anggota parlemen, Merz menulis bahwa upaya diplomatik dilakukan “dalam kondisi sulit”.

    “Rusia menunjukkan sedikit kemauan untuk bernegosiasi, Presiden Zelenskyy berjuang untuk menjaga persatuan di antara warga Ukraina, dan kerja sama transatlantik telah berubah secara mendalam,” tulis Merz. Ia menegaskan keinginan Jerman akan gencatan senjata yang mempertahankan kedaulatan Ukraina dan didukung oleh jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan Eropa.

    Tekanan di lapangan dan serangan terbaru

    Pertemuan Paris berlangsung hanya sehari setelah Rusia meluncurkan serangan mematikan ke ibu kota Ukraina. Perkembangan ini menegaskan kondisi yang kontras antara intensitas pertempuran di lapangan dan dorongan diplomatik yang terus berlanjut.

    Kyiv menyatakan bahwa menyerahkan wilayah akan menguntungkan Moskow dan menegaskan tidak akan menandatangani kesepakatan perdamaian karena hal itu menjadi kegagalan dalam mencegah Rusia menyerang lagi. Di sisi lain, tekanan Rusia untuk menguasai penuh wilayah Donbas menunjukkan betapa sulitnya menemukan titik temu.

    Meski belum menghasilkan keputusan final, KTT Paris ini memperlihatkan upaya berkelanjutan sekutu Ukraina untuk menyelaraskan posisi, memperkuat jaminan keamanan, dan menjaga Ukraina tetap berada di pusat perhatian strategis Barat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor:

    (ita/ita)

  • Greenland Akan Tetap di Bawah Kedaulatan Denmark!

    Greenland Akan Tetap di Bawah Kedaulatan Denmark!

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak percaya Amerika Serikat (AS) akan mencaplok wilayah Greenland. Ia meyakini AS tidak akan melanggar kedaulatan Denmark yang ada di wilayah Greenland.

    “Saya tidak dapat membayangkan skenario di mana Amerika Serikat akan berada dalam posisi untuk melanggar kedaulatan Denmark,” kata Macron kepada France 2, dilansir AFP, Rabu (7/1/2026).

    Macron memastikan Greenland tetap akan berada di bawa kedaulatan Denmark. Ia menyampaikan itu di sela-sela pertemuan puncak sekutu Ukraina.

    “Greenland adalah wilayah di bawah kedaulatan Denmark, dan akan tetap demikian,” tegas Macron.

    Trump Pastikan AS Kuasai Greenland

    Saat berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump sekali lagi menjelaskan ambisinya untuk membawa Grinlandia atau Greenland di bawah kendali Amerika.

    Namun, Perdana Menteri Grinlandia Mute Egede memastikan bahwa tidak ada kemungkinan pencaplokan atau aneksasi.

    (maa/maa)

  • Pemimpin Greenland Tegaskan Tidak Ada Lagi Fantasi Tentang Aneksasi

    Pemimpin Greenland Tegaskan Tidak Ada Lagi Fantasi Tentang Aneksasi

    JAKARTA – Pemimpin Greenland menegaskan “sudah cukup” dan tidak ada lagi fantasi mengenai aneksasi, sementara sekutu Denmark kembali menegas dukungan bahwa masa depan pulau di Arktik itu harus ditentukan rakyatnya.

    Ini disampaikankan seiring dengan pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai penguasaan Greenland.

    “Ancaman, tekanan, dan pembicaraan tentang aneksasi tidak memiliki tempat di antara teman” kata Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen di Facebook, seperti melansir Al Arabiya dari Reuters (5/1).

    “Cukup sudah. Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat perlu mengendalikan Greenland yang dimiliki Denmark “untuk pertahanan,” kata Presiden Donald Trump kepada The Atlantic dalam sebuah wawancara.

    “Tetapi kita memang membutuhkan Greenland, tentu saja. Kita membutuhkannya untuk pertahanan,” jelasnya, dikutip dari TASS.

    Itu disampaikan Pemimpin Gedung Putih setelah pasukan khusus AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam serangan yang mengejutkan.

    Operasi AS tersebut kembali memicu kekhawatiran di Denmark, Greenland, wilayah otonom Denmark, mungkin menghadapi skenario serupa.

    Ia telah berulang kali mengatakan ingin mengambil alih Greenland, ambisi yang pertama kali diungkapkan pada tahun 2019 selama masa kepresidenan pertamanya.

    Berbicara kepada wartawan di atas Air Force One pada Senin pagi, Presiden Trump mengatakan ia akan membahas kembali topik tersebut dalam beberapa minggu.

    Diketahui, Presiden Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland pada 21 Desember.

    Letaknya yang strategis di antara Eropa dan Amerika Utara menjadikan Greenland lokasi penting dalam sistem pertahanan rudal balistik AS.

    Sumber daya mineral pulau yang signifikan juga sejalan dengan ambisi Washington untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor Tiongkok.

    Dukungan untuk Denmark dan Greenland datang dengan cepat dari para pemimpin Nordik dan Baltik setelah pernyataan terbaru Presiden Trump.

    Presiden Finlandia Alexander Stubb dalam unggahannya di X menuliskan, “Tidak ada yang berhak memutuskan untuk Greenland dan Denmark selain Greenland dan Denmark sendiri.”

    Prancis juga menyatakan solidaritas, dengan mengatakan Greenland adalah milik rakyat Greenland. Presiden Emmanuel Macron mengatakan Juni lalu selama kunjungan ke ibu kota Greenland, Nuuk, pulau itu terancam oleh “ambisi predator.”

    Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan pada Hari Minggu, komentar AS tentang perlunya mengambil alih Greenland “sama sekali tidak masuk akal.”

  • Prancis Bakal Larang Akses Medsos untuk Anak di Bawah 15 Tahun

    Prancis Bakal Larang Akses Medsos untuk Anak di Bawah 15 Tahun

    Paris –

    Prancis akan melakukan upaya baru untuk melindungi anak-anak dari waktu penggunaan gawai atau gadget yang berlebihan. Pemerintah Prancis telah mengusulkan larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun pada September mendatang.

    Dilansir AFP, Rabu (31/12/2025), rancangan undang-undang itu didukung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia mengatakan parlemen harus mulai membahas proposal tersebut pada Januari.

    “Banyak studi dan laporan sekarang mengkonfirmasi berbagai risiko yang disebabkan oleh penggunaan layar digital yang berlebihan oleh remaja,” demikian isi rancangan undang-undang Prancis tersebut.

    Prancis menyebut anak-anak dengan akses daring tanpa batas terpapar ‘konten yang tidak pantas’ dan dapat menderita pelecehan siber atau mengalami perubahan pola tidur mereka. Rancangan undang-undang tersebut memiliki dua pasal.

    Satu pasal akan menjadikan ilegal ‘penyediaan layanan media sosial daring oleh platform daring kepada anak di bawah usia 15 tahun’. Pasal kedua menyerukan larangan penggunaan telepon seluler di sekolah menengah.

    Macron mengatakan bahwa perlindungan digital anak di bawah umur adalah prioritas pemerintahnya. Tetapi, katanya, penegakan dan kepatuhan terhadap hukum internasional masih menjadi masalah.

    Sementara itu, Prancis melanggar aturan Uni Eropa dengan undang-undang yang menyerukan ‘usia legal digital’ 15 tahun yang disahkan pada tahun 2023 dan sejak itu diblokir. Majelis tinggi Prancis, Senat, bulan ini mendukung inisiatif untuk melindungi remaja dari waktu penggunaan layar yang berlebihan dan akses media sosial yang mencakup persyaratan izin orang tua bagi anak-anak berusia antara 13 dan 16 tahun untuk mendaftar di situs media sosial.

    Usulan Senat telah diajukan ke Majelis Nasional yang perlu menyetujui teks tersebut sebelum dapat menjadi undang-undang.

    (haf/haf)

  • Tutup 2025, Ini Daftar Kunjungan Kenegaraan Prabowo Subianto Selama Menjabat

    Tutup 2025, Ini Daftar Kunjungan Kenegaraan Prabowo Subianto Selama Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2025 ditutup Presiden Prabowo Subianto dengan satu ciri yang menonjol: diplomasi bergerak. Dari Beijing hingga Moskow, dari Riyadh sampai Washington, dari forum ekonomi global hingga kunjungan kemanusiaan di Timur Tengah, langkah Prabowo sepanjang tahun ini memperlihatkan arah politik luar negeri Indonesia yang aktif, personal, dan sarat pesan geopolitik.

    Dalam tempo kurang dari satu tahun penuh masa pemerintahannya, Prabowo menjelma menjadi salah satu kepala negara dengan intensitas kunjungan luar negeri tertinggi di kawasan. Lawatan itu tidak semata seremoni, melainkan dirangkai dengan pertemuan bilateral, forum multilateral, penandatanganan perjanjian strategis, hingga diplomasi simbolik—dari parade militer hingga tabur bunga di makam korban perang.

    Diplomasi ini menandai gaya kepemimpinan Prabowo: keras dalam kepentingan nasional, lentur dalam pergaulan global, dan konsisten membawa satu narasi utama—Indonesia sebagai negara besar Global South yang mengusung prinsip seribu kawan, tanpa musuh.

    Babak Awal: Asia Timur dan Amerika Serikat

    Berdasarkan data yang dirangkum Bisnis, Prabowo mengawali lawatan internasionalnya ke Beijing, China pada 8 November 2024, hanya tiga pekan setelah dilantik. Setelah itu, rangkaian diplomasi berlanjut ke Amerika Serikat, Brasil, Uni Emirat Arab, hingga ke Eropa dan Timur Tengah.

    Langkah awal diplomasi Prabowo dibuka di Beijing pada November. Dalam kunjungan ke China, ia bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji. Di balik protokoler kenegaraan, pembahasan mencakup isu konkret pendidikan, perdagangan, hingga program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu ikon kebijakan domestik Prabowo.

    Puncaknya adalah penandatanganan nota kesepahaman bisnis Indonesia–China senilai lebih dari US$10 miliar. Ini bukan hanya angka investasi, tetapi penegasan bahwa hubungan Jakarta–Beijing tetap menjadi salah satu poros ekonomi Asia.

    Dari Beijing, Prabowo terbang ke Washington, D.C. Di Gedung Putih, ia bertemu Presiden Joe Biden, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, hingga Direktur CIA William J. Burns. Isu Indo-Pasifik, transisi energi, rantai pasok global, serta konflik Gaza dan Laut China Selatan menjadi menu utama perbincangan. Kunjungan ini menegaskan keseimbangan politik luar negeri Indonesia: menjaga hubungan erat dengan China, tanpa menjauh dari Amerika Serikat.

    Ritme diplomasi Prabowo berlanjut ke forum-forum global. Dia hadir di KTT APEC di Lima, Peru, lalu melanjutkan ke KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Di dua forum ini, Prabowo menempatkan Indonesia sebagai suara negara berkembang yang menuntut keadilan ekonomi global dan reformasi tata kelola internasional.

    Desember 2024 ditutup dengan lawatan ke Kairo untuk menghadiri KTT Developing Eight (D-8). Mesir bukan hanya mitra ekonomi, tetapi juga simpul penting diplomasi dunia Islam. Di sana, Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam isu Palestina dan solidaritas kemanusiaan global.

    Salah satu lawatan paling disorot adalah kunjungan Prabowo ke Britania Raya. Bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer, Prabowo membawa isu lingkungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan ke jantung monarki Inggris. Lawatan ini juga menghasilkan komitmen investasi senilai US$8,5 miliar.

    Dari London, Prabowo terbang ke Abu Dhabi. Hubungan dengan Uni Emirat Arab menjadi salah satu pilar strategis diplomasi Prabowo. Bersama Presiden Mohammed bin Zayed, ia membahas perdamaian Timur Tengah, stabilitas kawasan, serta kerja sama ekonomi jangka panjang.

    Rangkaian kunjungan ke Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania pada April 2025 memperlihatkan diplomasi intensif Prabowo di kawasan konflik. Dari Ankara hingga Amman, isu Gaza, kemitraan strategis, dan solidaritas dunia Islam menjadi benang merah.

    Asean dan Asia Tenggara: Rumah Besar Diplomasi

    Asia Tenggara tetap menjadi halaman depan diplomasi Indonesia. Sepanjang 2025, Prabowo tercatat berulang kali mengunjungi Malaysia—baik dalam kapasitas pribadi, silaturahmi Idulfitri, hingga forum resmi Asean.

    Dia menghadiri KTT Asean ke-46 dan ke-47 di Kuala Lumpur, menyaksikan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh Asean, serta menegaskan komitmen Indonesia terhadap integrasi kawasan, ekonomi digital, dan keberlanjutan.

    Kunjungan ke Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina (melalui forum regional) menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai jangkar stabilitas Asean.

    Salah satu penanda penting diplomasi Prabowo adalah penguatan hubungan dengan Rusia dan negara-negara Eropa Timur. Di Saint Petersburg International Economic Forum, Prabowo tampil sebagai pembicara utama dan bertemu Presiden Vladimir Putin.

    Kesepakatan yang dibahas meliputi pertahanan, energi nuklir, perdagangan, teknologi, hingga pendidikan. Indonesia juga mendorong kemajuan kerja sama perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union (EAEU). Prabowo juga menyempatkan diri menabur bunga di Piskaryovskoye Memorial Cemetery—gestur simbolik yang kuat dalam diplomasi Rusia.

    Di Belarus, dia bertemu Presiden Aleksandr Lukashenko untuk membahas pasokan pupuk, isu krusial bagi ketahanan pangan Indonesia.

    Sementara itu, kehadiran Prabowo di KTT BRICS di Brasil mempertegas posisi Indonesia di Global South. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan dan menolak politik blok.

    Simbol dan Pesan: Bastille Day, Expo Osaka, dan PBB

    Diplomasi Prabowo juga kaya simbol. Dia menjadi tamu kehormatan Presiden Emmanuel Macron dalam parade militer Hari Bastille di Paris. Kontingen gabungan TNI–Polri yang berparade di Champs-Élysées menjadi pesan kuat bahwa Indonesia adalah mitra strategis, bukan sekadar tamu.

    Di Osaka, Prabowo meninjau Paviliun Indonesia di Expo 2025, membawa wajah ekonomi kreatif dan inovasi nasional ke panggung dunia.

    Sementara di New York, dia tampil di Sidang Majelis Umum PBB ke-80, menyampaikan pidato tentang solusi dua negara untuk Palestina dan menegaskan komitmen Indonesia pada multilateralisme.

    Menjelang akhir tahun 2025, Prabowo mengunjungi Australia, Pakistan, dan Rusia. Di Sydney, ia bertemu PM Anthony Albanese dan mengumumkan substansi perjanjian keamanan bilateral baru. Di Islamabad, ia memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Pakistan.

    Tahun ditutup di Moskow, saat Prabowo kembali bertemu Vladimir Putin di Istana Kremlin—menjadi penanda bahwa hubungan Indonesia–Rusia tetap strategis di tengah dinamika global.

    Tabel: Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Subianto

    No

    Tanggal (perkiraan)

    Negara

    Kota

    Jenis kunjungan / Agenda utama

    Hasil / catatan ringkas

    1

    8–10 Nov 2024

    China (RRC)

    Beijing

    Kunjungan kerja/kenegaraan: pertemuan bilateral dengan pimpinan RRT; agenda investasi & kerja sama

    Penandatanganan nota/kerja sama ekonomi — bagian dari lawatan pembukaan rangkaian kunjungan luar negeri perdana.

    2

    10–12 Nov 2024

    Amerika Serikat

    Washington, D.C.

    Pertemuan bilateral dengan pejabat AS (agenda: hubungan bilateral, investasi)

    Pertemuan tingkat tinggi; bagian dari lawatan multinegara.

    3

    12–16 Nov 2024

    Peru

    Lima

    Hadir pada rangkaian kegiatan APEC 2024

    Partisipasi pada forum APEC; pertemuan multilateral & bilateral.

    4

    16–20 Nov 2024

    Brasil

    Rio de Janeiro

    Hadir pada KTT G20 / forum bilateral Indonesia-Brasil

    Forum investasi dan business forum; agenda perdagangan.

    5

    20–23 Nov 2024

    Britania Raya

    London

    Kunjungan bilateral / pertemuan dengan pemimpin UK

    Agenda: pertemuan tingkat tinggi (termasuk pertemuan protokoler dengan tokoh UK).

    6

    23–24 Nov 2024

    Uni Emirat Arab

    Abu Dhabi

    Pertemuan bilateral tingkat tinggi

    Penguatan kerja sama ekonomi/strategis.

    7

    23–27 Jan 2025

    India

    New Delhi

    Kunjungan kenegaraan; Chief Guest peringatan Hari Republik India

    Penandatanganan serangkaian MoU kerja sama, perbincangan pertahanan, ekonomi, kesehatan.

    8

    19 May 2025

    Thailand

    Bangkok

    Kunjungan kenegaraan resmi — peningkatan hubungan jadi Strategic Partnership

    Pengumuman peningkatan hubungan menjadi Strategic Partnership dan beberapa MoU kerjasama.

    9

    18–20 Jun 2025

    Rusia

    St. Petersburg

    Kunjungan resmi / pertemuan bilateral (ikut forum/agenda ekonomi)

    Pertemuan dengan Presiden Putin; pernyataan kemitraan strategis dan beberapa nota kerja sama.

    10

    17–18 Jun 2025*

    Republik Ceko (transit)

    Praha

    Transit resmi / pertemuan transit dengan pejabat

    Catatan transit/protokoler (dilaporkan dalam ringkasan kunjungan Eropa).

    11

    1–3 Jul 2025

    Arab Saudi

    Jeddah / Riyadh

    Kunjungan kenegaraan awal lawatan luar negeri (agenda kerja sama, diplomasi haji/energi)

    Dialog strategis, pertemuan tingkat tinggi; rencana tindak lanjut kerja sama.

    12

    13–15 Jul 2025

    Prancis

    Paris

    Kunjungan kenegaraan / menghadiri peringatan Bastille Day (undangan) & pertemuan bilateral

    Penguatan kemitraan strategis; serangkaian pertemuan tingkat tinggi, penghargaan diplomatik (liputan luas).

    13

    (Juni–Jul 2025) — rangkaian Eropa

    Beberapa kota Eropa

    Paris, (kunjungan lain tercatat)

    Rangkaian pertemuan dengan pemimpin Uni Eropa dan negara Eropa

    Pertemuan multilater/ bilateral; penguatan kerja sama perdagangan dan pertahanan.

    14

    Sep 2025 (mid-Sep)

    Jepang

    Osaka

    Kunjungan/kunjungan resmi dan meninjau Paviliun Indonesia di Expo Osaka 2025

    Kunjungan pameran, promosi investasi dan budaya.

    15

    20–23 Sep 2025

    Amerika Serikat

    New York 

    Hadir di Sidang Umum PBB (debate general) → lanjut ke Ottawa (pertemuan bilateral)

    Pidato di Sidang Umum PBB; pertemuan bilateral di Ottawa dan pengumuman investasi/kerja sama.

    16

    24 Sep 2025

    Kanada

    Ottawa

    Melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Mary Simon dan Perdana Menteri Mark Carney

    Menyaksikan penandatanganan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), serta membahas isu perdagangan, pertahanan, hubungan masyarakat, Indo-Pasifik, dan Palestina

    17

    25—26 Sep 2025

    Belanda

    Amsterdam

    Melakukan pertemuan resmi dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch

    Membahas penguatan hubungan bilateral dan kerja sama strategis Indonesia–Belanda.

    18

    13 Okt 2025

    Mesir

    Sharm El-Sheikh

    Menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al Ittihadiyah,

    Membahas isu kemanusiaan dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam rangka memperkuat diplomasi regional dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Mesir.

    19

    25—28 Okt 2025

    Malaysia

    Kuala Lumpur

    Melakukan kunjungan kenegaraan ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 Asean

    Berpartisipasi dalam sesi pembukaan, penandatanganan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh Asean, sejumlah pertemuan pleno dan bilateral, serta menyampaikan komitmen Indonesia terhadap penguatan kerja sama kawasan, inklusivitas, keberlanjutan, dan pengembangan ekonomi digital

    20

    30 Okt—1 Nov 2025

    Korea Selatan

    Gyeongju

    Menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Lee Jae-myung

    Membahas kerja sama ekonomi dan pertahanan termasuk proyek KF-21 Boramae, serta menghadiri jamuan kenegaraan

    21

    11-12 Nov 2025

    Australia

    Sydney

    Menghadiri upacara kenegaraan, bertemu Perdana Menteri Anthony Albanese untuk membahas penguatan kemitraan strategis serta kerja sama ekonomi, pendidikan, dan pertahanan, meninjau kapal HMAS Canberra

    Mengumumkan poin substantif perjanjian keamanan bilateral baru, dan menghadiri jamuan serta pertemuan dengan sejumlah tokoh Australia

    22

    8—9 Des 2025

    Pakistan

    Islamabad

    Memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Asif Ali Zardari, Perdana Menteri Shehbaz Sharif, dan pimpinan militer Pakistan,

    Menandatangani sejumlah nota kesepahaman yang mencakup bidang perdagangan, pertahanan, kesehatan, pendidikan, teknologi, dan kerja sama budaya

    23

    10 Des 2025

    Rusia

    Moskow

    Melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin

    Membahas penguatan kerja sama strategis Indonesia–Rusia di bidang politik, ekonomi, energi, dan perdagangan

    Sumber: berbagai sumber diolah penulis secara mandiri

  • PM Nielsen Respons Trump Mau Kuasai Greenland: Ini Negara Kami!

    PM Nielsen Respons Trump Mau Kuasai Greenland: Ini Negara Kami!

    Greenland –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan keinginannya menguasai Greenland demi keamanan nasional. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen buka suara.

    “Greenland adalah negara kami. Keputusan kami dibuat di sini,” kata Jens-Frederik Nielsen dalam sebuah unggahan Facebook seperti dilansir AFP, Selasa (23/12/2025).

    Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump berulang kali mengatakan Amerika Serikat membutuhkan wilayah otonom yang kaya sumber daya tersebut. Pada hari Minggu (21/12), Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland. Hal ini memicu kemarahan dari Denmark.

    “Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Bukan untuk mineral,” kata Trump dalam konferensi pers di Palm Beach, Florida, pada hari Senin (22/12).

    “Kita harus memilikinya,” kata Trump seraya menambahkan bahwa ia ingin Landry “memimpin upaya tersebut”. Setelah penunjukannya, Landry segera berjanji untuk menjadikan wilayah Denmark tersebut “bagian dari AS”.

    Dalam unggahannya, Nielsen mengaku sedih setelah mendengar keinginan Trump untuk mengambil alih Greenland. “Kata-kata seperti itu mereduksi negara kita menjadi masalah keamanan dan kekuasaan. Bukan seperti itu cara kita memandang diri kita sendiri, dan bukan seperti itu kita di Greenland dapat atau seharusnya digambarkan,” kata Nielsen.

    Di unggahan yang sama, Nielsen berterima kasih kepada rakyat Greenland karena menghadapi situasi tersebut dengan tenang dan bermartabat. Ia turut berterima kasih dari para pemimpin pemerintah lainnya.

    “Dukungan ini menegaskan bahwa kita tidak sendirian di sini,” katanya.

    Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan bahwa ia “sangat marah” atas tindakan Trump tersebut. Ia memperingatkan Washington untuk menghormati kedaulatan Denmark.

    Uni Eropa juga menawarkan “solidaritas penuh” kepada Denmark.

    “Greenland milik rakyatnya,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron lewat akun X-nya.

    “Saya menambahkan suara saya kepada suara orang-orang Eropa untuk menyatakan solidaritas penuh kami,” tulisnya.

    Lihat Video ‘Trump Ingin Kuasai Greenland Demi Keamanan, Singgung Rusia-China’:

    Halaman 2 dari 3

    (isa/jbr)

  • Capaian Gemilang 2025, Ekonomi Kreatif Kini Jadi Tambang Baru Nasional

    Capaian Gemilang 2025, Ekonomi Kreatif Kini Jadi Tambang Baru Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonomi Kreatif Indonesia telah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025, dengan capaian ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja yang melampaui target. Pada acara Ekraf Annual Report (EAR) 2025, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan kebangkitan sektor ini adalah hasil dari kolaborasi dan program akselerasi yang sistemik, serta menjadi fondasi pencapaian visi pemerintahan.

    “Ekonomi kreatif bukan lagi sekadar potensi, melainkan tambang baru yang tumbuh dari daerah dan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi. Data dan kolaborasi yang kuat akan memastikan kebijakan kami tepat sasaran dan berdampak luas,” ujarnya pada acara EAR 2025, di Thamrin Nine Ballroom, Senin, 22 Desember 2025.

    Data kinerja yang dipaparkan pada EAR menunjukkan tren positif: nilai ekspor ekraf Januari-Oktober 2025 mencapai 26,68 miliar dolar AS atau setara 11,96% dari total ekspor nonmigas nasional, realisasi investasi triwulan III tercatat Rp132,04 triliun (107% dari target RPJMN 2025), serta jumlah tenaga kerja mencapai 27,4 juta orang. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang dituangkan pada Asta Cita ketiga dan kelima.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PDB sektor ini pada 2024 sebesar Rp1.611,2 triliun atau 7,28% dari PDB nasional melebihi pertumbuhan PDB nasional 5,03% angka yang menegaskan peran nyata ekraf dalam perekonomian. Menteri Ekraf menegaskan momentum ini sebagai titik tolak penguatan lebih lanjut.

    “Dalam kurun waktu setahun terakhir, Ekraf mencatatkan kemajuan kelembagaan dengan bertambahnya 19 provinsi dan puluhan kabupaten/kota yang membentuk dinas/komite ekraf. Selain itu, puluhan kerja sama strategis dengan mitra nasional dan internasional telah ditanda tangani. Angka-angka tersebut menjadi bukti ekonomi kreatif mampu menjadi mesin baru pertumbuhan yang dimulai dari darah dan tolok ukur implementasi Asta Ekraf kerangka strategi 8 klaster yang mengarahkan kebijakan dari aspek data, talenta, infrastruktur, hingga komersialisasi kekayaan intelektual,” ujar Menteri Ekraf.

    Kementerian Ekraf sepanjang 2025 telah melakukan berbagai program dalam menguatkan fungsi dan peran sebagai akselerator hingga pembuat kebijakan. Program tersebut mulai dari dialog kreatif Tekoteh (Temu Komunitas Talenta Ekraf), Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045, Desa Kreatif, Emak-Emak Matic / GenMatic, sampai Wonder Voice of Indonesia. Program-program ini dirancang untuk memperkuat hulu-hilir nilai tambah, membuka akses pasar internasional, serta meningkatkan kapasitas pelaku dan talenta lokal.

    “Di tingkat global, kami terus memperkuat kerja sama internasional, salah satunya melalui MoU dengan Pemerintah Perancis, dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia,” ujar Menteri Ekraf.

    Ragam Program Strategis Tahun 2026

    Kementerian Ekraf telah menyiapkan beragam Program Strategis Ekonomi Kreatif 2026 yang menggambarkan arah kebijakan dan prioritas dalam memperkuat peran ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini disusun berbasis Indeks Kinerja Utama (IKU) yang mencakup empat pilar utama, yakni investasi ekonomi kreatif, nilai ekspor, tenaga kerja, dan laju pertumbuhan PDB sektor ekraf.

    Untuk mendukung pencapaian investasi, Kementerian Ekraf menyiapkan sejumlah program penguatan, antara lain Ekraf Business Forum berskala internasional, World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 dengan partisipasi lebih dari 50 negara, komersialisasi kekayaan intelektual ekonomi kreatif, serta skema insentif bagi subsektor prioritas seperti film, gim, dan aplikasi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global produk kreatif Indonesia.

    Di bidang ekspor, strategi difokuskan pada Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK) guna mendorong daya saing dari level nasional ke global. Penguatan identitas merek produk kreatif dilakukan melalui program Creative by Indonesia, didukung Ekraf Hub sebagai platform digital kolaborasi pelaku ekraf, serta skema insentif subsektor seperti fesyen, kriya, kuliner, dan penerbitan.

    Sementara itu, penguatan tenaga kerja diarahkan pada peningkatan kapasitas talenta kreatif melalui pelatihan digital marketing seperti Gen Matic dan Emak Matic, pengembangan konten menuju level berikutnya bagi kreator digital, serta Kreasi Laboratorium (Kreatorium) untuk memperkuat ekosistem pekerja gig economy di perkotaan. Pendekatan ini menempatkan SDM sebagai fondasi utama pertumbuhan ekraf.

  • Uni Eropa Kucurkan Pinjaman Militer Rp 1.768 T untuk Ukraina

    Uni Eropa Kucurkan Pinjaman Militer Rp 1.768 T untuk Ukraina

    Brussels –

    Negara-negara Uni Eropa akhirnya mencapai mufakat: Ukraina akan diberi pinjaman militer sebesar €90 miliar — sekitar Rp 1.768 triliun — untuk dua tahun ke depan, 2026–2027. Kabar itu datang dari Antonio Costa, Presiden Dewan Eropa, lewat X, seusai perundingan panjang semalam suntuk di Brussels, Belgia.

    Namun, lembaga tertinggi UE itu memutuskan untuk tidak menyentuh aset Rusia yang dibekukan di Eropa untuk Ukraina. Sebaliknya, pinjaman itu akan dijamin oleh anggaran bersama Uni Eropa.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut keputusan Dewan Eropa untuk memberikan pinjaman €90 miliar kepada Ukraina sebagai “pesan yang menentukan bagi berakhirnya perang.”

    Pinjaman tanpa bunga itu diklaim cukup untuk menutupi kebutuhan militer dan anggaran Ukraina selama dua tahun ke depan, ujarnya dalam sebuah pernyataan.

    Menurut Merz, Presiden Rusia Vladimir Putin “hanya akan membuat kompromi ketika ia menyadari bahwa perangnya tidak akan membuahkan hasil.”

    “Jika Rusia tidak membayar reparasi, maka sesuai dengan hukum internasional, kami akan memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan untuk melunasi pinjaman tersebut,” tambah Merz.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan kesepakatan pendanaan teranyar untuk Ukraina sebagai sebuah kemajuan besar.

    Macron menambahkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup mekanisme untuk melindungi tiga negara, Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko, dari potensi dampak keuangan.

    Ia juga mengatakan bahwa dirinya percaya akan “berguna” bagi Eropa untuk kembali menjalin dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin “dalam beberapa minggu ke depan.”

    “Saya percaya bahwa demi kepentingan kita sebagai orang Eropa dan Ukraina, kita perlu menemukan kerangka yang tepat untuk kembali membuka diskusi ini,” ujarnya.

    Pembicaraan Amerika Serikat dengan pejabat Rusia dan Ukraina meningkat dalam beberapa pekan terakhir, tetapi sejauh ini belum membawa perubahan substansial terhadap perang di Ukraina, yang dimulai dengan invasi skala penuh Rusia ke negara tetangganya pada Februari 2022.

    Zelenskyy: Pinjaman €90 miliar UE “memperkuat ketahanan Ukraina”

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga menyambut keputusan Uni Eropa untuk membiayai negaranya selama dua tahun ke depan saat Ukraina mempertahankan diri dari invasi Rusia.

    “Ini adalah dukungan signifikan yang benar-benar memperkuat ketahanan kami,” tulisnya di X.

    Meski blok tersebut belum mampu menyepakati penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai pinjaman, Zelenskyy mengatakan: “Penting bahwa aset Rusia tetap diimobilisasi dan bahwa Ukraina telah menerima jaminan keamanan finansial untuk tahun-tahun mendatang.”

    Sementara, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengkritik keputusan UE terkait pinjaman €90 miliar untuk Ukraina.

    “Itu uang yang hilang,” kata Orban, yang dipandang sebagai salah satu sekutu terdekat Rusia di Eropa.

    “Kabar baiknya adalah kami tidak ikut terlibat,” ujarnya.

    Hungaria, bersama Slovakia dan Republik Ceko, diberikan pengecualian dari komitmen pinjaman tersebut agar tidak memblokir keputusan.

    Setiap keputusan terkait penggunaan keuangan Uni Eropa sendiri memerlukan suara bulat dari seluruh 27 negara anggota.

    UE hindari “kekacauan” dengan menolak penggunaan aset Rusia yang dibekukan

    Para pemimpin UE telah menghindari “kekacauan dan perpecahan” dengan keputusan mereka untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina melalui peminjaman dana, alih-alih menggunakan aset Rusia yang dibekukan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Belgia Bart De Wever pada Jumat dini hari.

    “Kami tetap bersatu,” kata De Wever.

    Rencana untuk menggunakan aset negara Rusia yang dibekukan di UE bagi Ukraina telah menjadi perdebatan sengit selama berminggu-minggu.

    Sebanyak €210 miliar atau setara dengan sekitar Rp4.126 triliun aset bank sentral Rusia saat ini masih dibekukan di Uni Eropa.

    Belgia, tempat sebagian besar aset Rusia yang dibekukan di UE disimpan oleh perusahaan berbasis di Brussels, Euroclear, sangat menentang langkah tersebut.

    Belgia menyatakan bahwa usulan itu akan menempatkan negara tersebut pada risiko hukum dan keuangan.

    Utusan khusus Rusia untuk investasi dan kerja sama ekonomi, Kirill Dmitriev, dalam beberapa hal justru menyambut keputusan Uni Eropa untuk tidak menggunakan aset Rusia yang dibekukan guna membiayai pinjaman bagi Ukraina.

    Dalam unggahan di X, Dmitriev menyebut kegagalan mencapai kesepakatan soal aset beku tersebut sebagai “pukulan besar bagi para pengobar perang UE yang dipimpin oleh Ursula von der Leyen yang gagal.”

    Ia menambahkan bahwa “suara-suara kewarasan di UE telah memblokir penggunaan illegal cadangan Rusia untuk mendanai Ukraina.”

    Meski demikian, Uni Eropa tetap menyepakati pembiayaan pinjaman €90 miliar untuk Ukraina, dengan jaminan dari anggaran Uni Eropa.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)