Xcloud.id

Tag: Emil Salim

  • SBY Tegaskan Pensiun dari Dunia Politik: Saya ini Sekarang Seniman

    SBY Tegaskan Pensiun dari Dunia Politik: Saya ini Sekarang Seniman

    Bisnis.com, SURABAYA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku bahwa saat ini dirinya telah meninggalkan dunia perpolitikan dan memilih jalan hidup baru sebagai seorang seniman.

    Pernyataan tersebut dilontarkannya saat menyampaikan orasi ilmiah dalam puncak acara Dies Natalies Ke-65 dan Lustrum XIII Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11/2025).

    Awalnya, SBY mengaku bahwa dirinya sempat ditanya oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITS, Mohammad Nuh dan Rektor ITS, Bambang Pramujati mengenai ketersediaan salindia presentasi untuk menyampaikan detail mengenai orasi ilmiah yang disampaikannya.

    “Pak Nuh dan Pak Rektor sempat tanya ‘Pak SBY, nanti bapak pakai PowerPoint tidak?’ Saya bilang, ‘Wah, saya sudah lama tidak pakai PowerPoint. Saya ini sekarang seniman’,” beber SBY di hadapan civitas akademika ITS.

    SBY pun mengaku, dirinya sudah tidak menggunakan salindia presentasi dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, ia menyebut sedang sibuk dengan rutinitas yang baru, yakni melukis, bermusik, mengurus tim olahraga, hingga menulis puisi dan novel.

    “Dunia saya melukis, bermain musik, membuat puisi, dan mempersiapkan novel. Sambil membina olahraga,” tegasnya.

    SBY mengungkapkan bahwa rutinitasnya sebagai seniman membuat dirinya merasa lebih bebas untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, dan pandangan hidup. Tanpa di bawah tekanan ataupun protokoler yang dahulu mengikatnya.

    “Kemudian, saya lebih merdeka sekarang berbicara karena tidak lagi diikat oleh protokoler tatanan yang kadang-kadang membikin seseorang terbelenggu,” tuturnya lagi.

    Semenjak dia mengakhiri masa jabatan sebagai presiden pada 2014, SBY memang diketahui luas cukup aktif melukis selama beberapa tahun terakhir, dan telah menggelar sejumlah pameran seni rupa.

    “I am free now as an artist, sebagai seniman. Sehingga Pak Rektor saya tidak akan menyampaikan orasi ini secara atau terlalu akademis. Biarkan ini sebuah conversation, biar mengalir begitu saja yang penting ada dialog antara kita,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden SBY baru saja menerima penghargaan 10 Nopember dari ITS. Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memberikan banyak kontribusi bagi bangsa Indonesia. 

    Selain SBY, sebelumnya ITS juga memberikan penghargaan serupa kepada sejumlah tokoh lainnya, seperti BJ Habibie, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Emil Salim, hingga Presiden RI Prabowo Subianto.

  • MPR Dorong Semua Pihak Bergerak Hadapi Perubahan Iklim: Sudah Tak Ada Waktu Lagi – Page 3

    MPR Dorong Semua Pihak Bergerak Hadapi Perubahan Iklim: Sudah Tak Ada Waktu Lagi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan, Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 menjadi titik temu dan ruang dialog inklusif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, pemuda, dan komunitas lokal dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim.

    Menurut dia, forum tersebut menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata dan bukan di masa depan

    “Krisis iklim terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!,” ujar Eddy saat menutup gelaran ICCF, seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (23/10/2025).

    Eddy melanjutkan, bagi MPR, Forum ICCF adalah implementasi nilai konstitusi dalam menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1.

    “Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” terang dia.

    Eddy mencatat, salah satu rekomendasi utama dalam ICCF adalah mendorong peran aktif Indonesia dalam COP 30 sebagai upaya kolaborasi global dalam menghadapi dampak krisis iklim.

    Selain itu, lanjut dia, forum ICCF juga sejalan dengan upaya MPR RI untuk mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim.

     

    Tingginya polusi udara Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu, disusul kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah saat ini, adalah bagian dari lingkaran setan krisis iklim yang dihadapi dunia. Indonesia dicap sebagai salah satu kontributor besa…

  • Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

    Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

    Jakarta –

    Rangkaian Indonesia Climate Change Forum 2025 (ICCF 2025) resmi berakhir pada Kamis (23/10). Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pelaku usaha energi terbarukan, hingga pegiat iklim.

    Dalam pidato penutupan, Wakil Ketua MPR sekaligus inisiator ICCF Eddy Soeparno menyebut forum ini menjadi ruang dialog berbagai pihak dalam merespons dampak perubahan iklim.

    “Forum ini menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata kita, bukan lagi di masa depan tapi terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/10/2025).

    Ia mengatakan, bagi MPR RI forum ini merupakan implementasi amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat.

    “Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” lanjutnya.

    Salah satu rekomendasi forum ini adalah mendorong Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam COP 30. Eddy juga mendorong Indonesia mengambil posisi kepemimpinan global terkait aksi iklim.

    “Sejalan dengan itu melalui forum ICCF ini sejalan dengan upaya kami di MPR untuk mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pembahasan pengelolaan sampah melalui pendekatan teknologi termasuk waste to energy sesuai Perpres No. 109 Tahun 2025.

    “Kami di MPR terus berkolaborasi dengan walikota dan kepala daerah serta Kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste to energy ini bisa secara signifikan mengurangi masalah sampah dan di saat yang sama menjadi sumber energi terbarukan,” tuturnya.

    Eddy menutup forum dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam aksi iklim.

    “Forum ini mengingatkan kita bahwa masa depan hanya bisa dijaga bila semua pihak berjalan bersama. ICCF sekali lagi Adalah call to action bahwa bahwa aksi iklim tidak menunggu besok tapi harus dimulai hari ini.”

    “Pesan Prof, Emil satu Bumi untuk semua generasi harus menjadi kompas moral bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil,” kata Eddy.

    (fdl/fdl)

  • Waka MPR Tekankan Pentingnya Urgensi Penanganan Krisis Iklim

    Waka MPR Tekankan Pentingnya Urgensi Penanganan Krisis Iklim

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen parlemen dalam menangani krisis iklim melalui penyelenggaraan Indonesian Climate Change Forum 2025. Forum ini digelar untuk ketiga kalinya dan merupakan hasil kerja sama MPR RI dengan Emil Salim Institute, yang juga dihadiri oleh Prof Emil Salim.

    Opening Ceremony ICC Forum 2025 sendiri dilaksanakan di lobi Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10).

    “Acara hari ini menjadi momen penting untuk menekankan urgensi penanganan krisis iklim. Ini merupakan bagian dari komitmen MPR dalam menjalankan tugas legislasi, termasuk mendorong segera terselesaikannya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, Undang-Undang Ketenagaan Listrikan, dan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim,” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

    Eddy menambahkan sebelumnya telah digelar pertemuan di kantor Menko Pangan selaku Ketua Tim Pengarah untuk kegiatan nilai ekonomi karbon.

    “Dalam kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa kita sudah berhasil, bersama dan atas kerja sama dengan teman-teman lain, kita sudah berhasil mendapatkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, Indonesia dalam waktu dekat akan menyampaikan Second Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai komitmen nasional terhadap pengurangan emisi rumah kaca.

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengapresiasi kerja keras Menteri LH dalam menyelesaikan Second NDC. Ia menekankan pentingnya Perpres 110/2025 sebagai penguatan strategi pertumbuhan hijau (green growth).

    “Kita ingin tumbuh 6-8 persen, tetapi tetap berkelanjutan. Perpres ini menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan tujuan pertumbuhan dan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

    “Sebagai contoh, dari sektor energy transition tahap awal, potensi pendanaan proyek mencapai 5,8 miliar dolar AS, sedangkan sektor kehutanan dengan harga karbon 15 dolar per ton CO2 equivalent bisa menghasilkan sekitar 7 miliar dolar AS per tahun,” tambah Mari.

    Sebagai informasi, forum ini diharapkan menjadi wadah sosialisasi dan mendorong seluruh elemen bangsa dalam menjawab komitmen global pengurangan emisi rumah kaca, serta membangun ekosistem nilai ekonomi karbon yang berkelanjutan.

    (akd/ega)

  • Kebut RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Pemerintah Bakal Bentuk Badan Khusus

    Kebut RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Pemerintah Bakal Bentuk Badan Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengatakan tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim.

    Kebijakan itu diambil agar masyarakat  maupun pemerintah mampu menjawab tantangan perubahan iklim  yang semakin tidak terkendali. 

    “Jadi kami sangat berharap bahwa salah satu dari aksi nyata dari penanganan krisis iklim ini adalah pembentukan payung hukum yang kuat dalam bentuk legislasi yaitu Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim,” katanya dalam acara Pre-Launching Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Komplek Parlemen, Selasa (22/9/2025).

    Dia berharap RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat disahkan karena telah masuk Prolegnas prioritas. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan mengambil langkah untuk merencanakan, mengelola, dan pengawasan aspek hukum terkait pengelolaan perubahan iklim. 

    Eddy menyampaikan akan membentuk badan pengelolaan perubahan iklim yang berisikan dari beberapa lembaga dan kementerian.

    “Jadi diperlukan sebuah badan yang nanti akan menjadi integrator dari berbagai aspek yang memang ada di kementerian dan lembaga yang saat ini berada di berbagai lembaga tersebut,” jelasnya.

    Dia menyebut salah satu upaya lainnya adalah melalui Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025. Baginya ICCF mampu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan masyarakat guna menggelar aksi nyata memitigasi perubahan iklim.

    Sebab, menurutnya Indonesia tengah menghadapi krisis iklim yang berkepanjangan dan semakin memburuk jika tidak ada upaya tegas.

    “Saya sudah sebut juga sekarang adalah krisis iklim. Karena kita berada di krisis iklim, mengingat suhu udara sudah tidak bisa diprediksi lagi, naik terus, kualitas udara juga sudah memburuk, kita tidak bisa memprediksi cuaca, musim, musim kemarau tetapi hujan dan banjir di mana-mana, ini adalah hal-hal yang ingin kita bahas,” paparnya.

    Di sisi lain, Ketua Yayasan Era Shradda Indonesia  dan Emil Salim Institute, Amelia Farina menjelaskan bahwa ICCF tahun ini berupaya memberikan solusi mengenai ketahanan pangan, pengelolaan air, hingga kondisi wilayah Indonesia.

    “Adanya air yang sudah mulai mengurang. Kemudian naiknya suhu udara, naiknya permukaan darat. Dasar kami mengadakan ICCF tiga ini dengan temanya ketahanan pangan, energi air dan wilayah,” tuturnya.

    Acara yang digelar 21-23 Oktober 2025 itu diisi dengan talkshow dari para akademisi, pakar, ahli, hingga doktoral  untuk memberikan referensi dalam mencegah serta menangani perubahan iklim.

    “Nah kita ingin menghimpun terkait tentang rencana-rencana aksi dari perspektif-perspektif yang berbeda. Yang akhirnya rencana aksi dan mitigasi ini menjadi satu kesatuan,” kata Presiden Emil Salim Institute, E Kurniawan Padma.

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejarah Perjuangan Lingkungan Sejak Puluhan Tahun Silam

    Sejarah Perjuangan Lingkungan Sejak Puluhan Tahun Silam

    PIKIRAN RAKYAT – Hari Bumi diperingati setiap tanggal 22 April sebagai momentum kembali menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

    Peringatan ini bukannya hanya seremonial, Hari Bumi menjadi pengingat bumi bukan sekadar tempat tinggal tapi warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

    Lahir dari sejarah perjuangan lingkungan yang dimulai sejak puluhan tahun silam, menjaganya bukan hanya tugas sebagian orang tapi tanggung jawab bersama.

    Sejarah Hari Bumi

    Peringatan ini pertama kali digagas Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin, Amerika Serikat tahun 1970 berdasarkan situs resmi Earth Day.

    Momen ini dimaksudkan sebagai perayaan tahunan, menghargai berbagai pencapaian dalam gerakan pelestarian lingkungan, meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga sumber daya alam demi masa depan.

    Inspirasi Nelson muncul dari insiden tumpahan minyak besar di Santa Barbara, California pada Januari 1969.

    Peristiwa ini menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar di AS saat itu, bahkan kini tercatat yang terparah di California. Kejadian tersebut mendorongnya menginisiasi gerakan perlindungan lingkungan.

    Nelson terdorong mengangkat isu lingkungan lewat pendekatan serupa, melihat semangat mahasiswa dalam demonstrasi menentang perang saat itu. Ia mencetuskan ide agar para dosen dan mahasiswa menggelar diskusi khusus soal kondisi lingkungan.

    Tanggal 22 April 1970 dipilih sebagai waktu yang tepat, karena berada di antara masa libur musim semi dan ujian akhir semester, memungkinkan banyak mahasiswa terlibat.

    Gagasan ini berkembang pesat dan sukses menarik perhatian jutaan warga AS. Pada Hari Bumi pertama, masyarakat ikut dalam berbagai aksi seperti pembersihan sungai, unjuk rasa, dan edukasi lingkungan.

    Sejak itu, Hari Bumi tak lagi hanya dirayakan di Amerika tapi menjadi gerakan global yang mengajak seluruh dunia lebih peduli pada keberlangsungan bumi.

    Meski umumnya diperingati setiap 22 April, ada pihak yang memilih memperingatinya pada momen ekuinoks musim semi, saat matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa.

    PBB sendiri menetapkan tanggal 20 Maret sebagai Hari Bumi menurut gagasan John McConnell tahun 1969. Tradisi ini dikenal dengan sebutan Ekuinoks Maret.

    Saat ini lebih dari 175 negara merayakan Hari Bumi yang dikoordinasikan Earth Day Network. Tapi di Indonesia kesadaran Hari Bumi belum sepopuler Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni.

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia

    Meskipun serupa dalam semangatnya, keduanya mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda.

    Hari Bumi lahir dari gerakan masyarakat, sedangkan peringatan ini berasal dari Konferensi PBB di Stockholm pada 1972, yang juga dihadiri perwakilan Indonesia, Prof. Emil Salim. Keduanya bertujuan sama, mengajak masyarakat peduli kondisi lingkungan yang kian terancam.

    Peringatan Hari Bumi hendaknya tak sekadar jadi momen seremonial, tapi harus diiringi aksi nyata menjaga dan melestarikan bumi.

    Tanggung jawab ini kewajiban seluruh penghuni bumi. Kesadaran menjaga alam perlu ditanamkan sejak dini dan terus dipupuk agar tetap lestari sampai masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Makna, Sejarah, dan Alasan di Balik Peringatannya

    Makna, Sejarah, dan Alasan di Balik Peringatannya

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tanggal 22 April, masyarakat dunia memperingati Hari Bumi sebagai momentum penting untuk mengingatkan kembali tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    Bukan sekadar seremoni tahunan, Hari Bumi menjadi pengingat bahwa planet ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan warisan berharga yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

    Tahun 2025 ini, Hari Bumi jatuh pada Selasa, 22 April, dengan mengangkat tema “Our Power, Our Planet” atau “Energi Kita, Planet Kita”. Tema ini menyoroti pentingnya transisi global menuju energi terbarukan sebagai kekuatan pemersatu umat manusia dalam melindungi bumi dari ancaman krisis iklim.

    Asal Usul dan Sejarah Hari Bumi

    Peringatan Hari Bumi tidak muncul begitu saja. Ia berakar dari sejarah panjang perjuangan lingkungan di Amerika Serikat pada akhir 1960-an. Gagasan awal datang dari Senator Gaylord Nelson, seorang politikus dari Partai Demokrat yang prihatin terhadap kondisi lingkungan setelah menyaksikan langsung tumpahan minyak besar-besaran di Santa Barbara, California, pada Januari 1969.

    Bencana tersebut menggugah kesadaran Nelson akan pentingnya edukasi publik tentang pelestarian alam. Terinspirasi oleh semangat mahasiswa yang saat itu aktif dalam demonstrasi anti-perang, Nelson merancang sebuah gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat luas, terutama kampus-kampus.

    Ia kemudian menggandeng Denis Hayes, seorang aktivis muda dan mantan Presiden Mahasiswa di Universitas Stanford, untuk membantu menyebarkan kampanye ini. Bersama timnya, Hayes memutuskan memilih 22 April sebagai tanggal penyelenggaraan karena jatuh di antara masa libur musim semi dan ujian akhir semester di kampus-kampus AS. Hal ini memungkinkan partisipasi mahasiswa dalam jumlah besar.

    Hari Bumi Pertama

    Pada 22 April 1970, Hari Bumi pertama kali diperingati dan berhasil menggerakkan sekitar 20 juta warga Amerika Serikat—sekitar 10 persen dari populasi saat itu—untuk turun ke jalan, taman, dan auditorium dalam berbagai aksi demonstrasi dan kegiatan edukatif. Mereka menyoroti dampak buruk dari industrialisasi yang selama 150 tahun merusak lingkungan.

    Peringatan tersebut sukses besar, menarik perhatian media nasional, dan menjadi titik balik kesadaran masyarakat Amerika terhadap isu-isu lingkungan. Sejak saat itu, Hari Bumi berkembang menjadi gerakan global yang dirayakan di lebih dari 175 negara, termasuk Indonesia.

    Ekuinoks Maret: Alternatif Tanggal Hari Bumi

    Meski 22 April menjadi tanggal yang paling dikenal, terdapat pula versi lain dari peringatan Hari Bumi. Pada tahun 1969, John McConnell, seorang aktivis lingkungan, mengusulkan agar Hari Bumi diperingati setiap 20 Maret, bertepatan dengan ekuinoks musim semi, yaitu saat matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa dan siang-malam memiliki durasi yang sama. PBB bahkan mengadopsi tanggal ini sebagai Hari Bumi Global versi resmi.

    Namun, gerakan yang dimotori Nelson dan Hayes pada 22 April tetap menjadi yang paling berpengaruh dan kini dikenal luas sebagai Hari Bumi internasional.

    Kenapa 22 April Dipilih?

    Alasan utama di balik pemilihan tanggal 22 April berkaitan dengan strategi partisipasi massa. Saat itu, Hayes dan timnya mempertimbangkan faktor-faktor praktis: tanggal tersebut adalah hari kerja biasa yang jatuh di antara libur musim semi dan ujian akhir semester, serta berada pada musim semi yang sejuk di belahan bumi utara, sehingga lebih kondusif untuk kegiatan luar ruangan.

    Kombinasi antara momentum, partisipasi kampus, dan kondisi cuaca menjadikan 22 April sebagai pilihan strategis yang pada akhirnya mengukir sejarah penting dalam gerakan lingkungan hidup.

    Hari Bumi di Indonesia

    Di Indonesia, kesadaran terhadap Hari Bumi memang belum sepopuler Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni. Namun, keduanya memiliki semangat yang sama—yakni meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap krisis lingkungan.

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia sendiri lahir dari hasil Konferensi Stockholm pada tahun 1972 dan disahkan oleh PBB. Indonesia ikut serta dalam konferensi tersebut melalui kehadiran Prof. Emil Salim, yang dikenal sebagai tokoh pelopor lingkungan hidup nasional.

    Meskipun berbeda asal-usul, baik Hari Bumi maupun Hari Lingkungan Hidup Sedunia bertujuan memperkuat upaya global dalam pelestarian bumi.

    Tujuan Hari Bumi

    Peringatan Hari Bumi dirancang bukan sebagai agenda formalitas, melainkan memiliki sejumlah tujuan konkret yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, di antaranya:

    1. Meningkatkan kesadaran lingkungan

    Menumbuhkan pemahaman bahwa bumi dalam kondisi terancam akibat ulah manusia, dari deforestasi hingga pencemaran udara dan laut.

    2. Mendorong perubahan perilaku

    Mengajak individu, komunitas, hingga pemerintah untuk mulai beralih ke gaya hidup dan kebijakan yang ramah lingkungan.

    3. Menggerakkan aksi nyata

    Penanaman pohon, gerakan bersih-bersih sampah, kampanye pengurangan plastik, hingga advokasi energi terbarukan merupakan contoh aksi konkret.

    Menekankan bahwa bumi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik ilmuwan, aktivis, atau lembaga lingkungan.

    5. Menjaga warisan bumi untuk generasi mendatang

    Melindungi sumber daya alam agar tetap tersedia dan layak untuk anak cucu di masa depan.

    Tema Hari Bumi 2025: “Our Power, Our Planet”

    Tahun ini, Earth Day Network mengangkat tema “Our Power, Our Planet”. Fokus utama peringatan adalah:

    1. Mendorong transisi energi bersih

    Hari Bumi 2025 menyerukan agar pemanfaatan energi terbarukan ditingkatkan hingga tiga kali lipat pada tahun 2030.

    2. Mengedukasi dan mengadvokasi

    Komunitas global diajak untuk memahami pentingnya energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sebagai alternatif bahan bakar fosil.

    3. Menyatukan masyarakat lintas ideologi

    Energi bersih dianggap memiliki daya tarik universal yang dapat menyatukan masyarakat dari latar belakang politik dan ekonomi berbeda.

    Hari Bumi 22 April bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah seruan global untuk kembali peduli terhadap satu-satunya rumah yang dimiliki umat manusia: planet bumi. Sejarahnya yang lahir dari keresahan akan bencana lingkungan menjadi pengingat bahwa aksi kecil hari ini menentukan nasib bumi di masa depan.

    Peringatan ini hendaknya tak berhenti di baliho dan slogan semata, tetapi dihidupkan dalam bentuk nyata—dari kesadaran pribadi hingga kebijakan negara—demi menciptakan dunia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wakil Ketua MPR: Pemikiran Bung Hatta modal hadapi tantangan ekonomi

    Wakil Ketua MPR: Pemikiran Bung Hatta modal hadapi tantangan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa pemikiran Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta atau Bung Hatta mengenai kedaulatan rakyat, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan modal penting untuk menghadapi tantangan perekonomian nasional.

    “Pemikiran para pendiri bangsa terkait pembangunan perekonomian nasional sejatinya bisa kita cermati bersama sebagai bagian dari upaya untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini,” kata Rerie, sapaan akrabnya, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, nilai-nilai yang ditanamkan para pendahulu bangsa bisa menjadi dasar pertimbangan bagi generasi sekarang dalam mengambil kebijakan menghadapi tantangan bangsa di sektor ekonomi.

    Ia berpendapat, pemikiran untuk menerapkan nilai-nilai kedaulatan rakyat, gotong royong, dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi yang diperkenalkan Bung Hatta bisa menjadi salah satu dasar dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional.

    Untuk itu, Rerie berharap generasi penerus dapat mengambil pelajaran dari sejumlah langkah para pendiri bangsa dalam menjawab berbagai tantangan di masa lalu.

    Di sisi lain, dia juga itu mendorong para pemangku kebijakan di tanah air dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai warisan para pendiri bangsa dalam menerapkan berbagai kebijakan.

    Rerie menyampaikan hal itu pada diskusi daring Relevansi Pemikiran Sosial Ekonomi Bung Hatta dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Yayasan Hatta dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rabu (19/3).

    Pada kesempatan yang sama, Anggota Pembina Yayasan Hatta Sri Edi Swasono mengatakan bahwa pada dasarnya ekonomi Pancasila mengacu pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Selain itu, juga didukung oleh Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan dieksplisitkan pada sila ke-5 Pancasila.

    Ia menjelaskan, pada 1965 berdasarkan penugasan dari Departemen Urusan Research Nasional, ekonom Emil Salim menulis naskah Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia. Pada naskah itu, Emil Salim menegaskan sistem ekonomi Indonesia sebagai sistem ekonomi sosialisme Pancasila.

    Sementara itu, kata Sri Edi, dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta, terdapat asas kekeluargaan yang mengedepankan kerukunan dan solidaritas sehingga ada tanggung jawab bersama dalam setiap pengembangan perekonomian.

    “Bung Hatta berpendapat sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi sosialis. Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi jiwa bangsa Indonesia yang mendapatkan perilaku yang tidak adil di masa itu,” katanya.

    Di samping itu, Peneliti LP3ES Zaenal Muttaqin menyebut pemikiran sosial ekonomi Bung Hatta menegaskan bahwa ilmu ekonomi digunakan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Bung Hatta meyakini tidak mungkin ada kemakmuran tanpa keadilan.

    “Ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan,” Zaenal menegaskan dalam diskusi yang sama.

    Zaenal juga berpendapat langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini berpotensi menimbulkan terjadinya ketimpangan. Namun, potensi ketimpangan itu dapat ditekan dengan menerapkan langkah-langkah sosial sehingga kemakmuran dapat tercapai.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025