Xcloud.id

Tag: Emil Elestianto Dardak

  • KPK Batal Periksa Khofifah di Jakarta, Digelar di Polda Jatim

    KPK Batal Periksa Khofifah di Jakarta, Digelar di Polda Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa batal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran (TA) 2021-2022. 

    Sebelumnya, Khofifah telah dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus tersebut, Jumat (20/6/2025). Namun, dia meminta penjadwalan ulang.

    Kemudian, penyidik KPK akhirnya menjadwalkan kembali pemanggilan Gubernur yang terpilih dua periode itu untuk pemeriksaan besok, Kamis (10/7/2025). Namun, bedanya, Khofifah tidak akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana pemanggilan sebelumnya. 

    “Benar, Sdr. KIP Gubenur Jawa Timur dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah pokmas, pada Kamis (10/7), di Polda Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (9/7/2025). 

    Lembaga antirasuah meyakini Khofifah akan hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara tersebut. 

    Budi lalu mengungkap bahwa keputusan untuk memeriksa Khofifah di Jatim lantaran penyidik KPK sedang berada di daerah tersebut, melakukan kegiatan penyidikan. 

    Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan koordinasi yang dilakukan. 

    “Esensinya tentu proses pemeriksaan tetap dapat dilakukan secara efektif, penyidik memperoleh informasi dan keterangan dari saksi dalam pemeriksaan tersebut,” ujarnya. 

    Adapun pada pemanggilan sebelumnya 20 Juni 2025, Khofifah dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

    Dia kemudian mengonfirmasi ketidakhadirannya ke penyidikan, dan meminta penjadwalan ulang di waktu lain. 

    Untuk diketahui, ruangan kerja Khofifah, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak serta Sekda Jatim Adhy Karyono digeledah penyidik KPK pada 2022 lalu. Saat itu, KPK baru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan kasus tersebut.

    KPK pada Desember 2022 lalu turut menemukan dan mengamankan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan suap dana hibah yang berasal dari APBD Jawa Timur saat menggeledah ruangan kerja Khofifah dan Emil. 

    Bukti-bukti dimaksud berupa dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Meski demikian, Khofifah saat itu menyebut tidak ada dokumen yang dibawa oleh KPK pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jatim pada 21 Desember 2022. 

    Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik lembaga antikorupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim.

    “Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa, jadi posisinya seperti itu,” kata Khofifah, Kamis (22/12/2022).

    Pada pengembangan perkara suap dana hibah ini, KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara. 

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).   

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu. 

  • 4 Diamnya Gibran Saat Tinjau Update Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Surabaya

    4 Diamnya Gibran Saat Tinjau Update Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Surabaya

    Diamnya Gibran Saat Tinjau Update Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    mengunjungi
    Pelabuhan Ketapang
    di
    Banyuwangi
    , Jawa Timur, yang menjadi pusat informasi tragedi tenggelamnya
    KMP Tunu Pratama Jaya
    di
    Selat Bali
    pada Rabu (2/7/2025).
    Mengenakan kemeja putih, Gibran mengawali kunjungannya di Kantor ASDP Ketapang, Minggu (6/7/2025).
    Gibran didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan beberapa pejabat lintas sektor.
    “Hari ketiga, operasi dikembangkan hingga 23 NM,” ucap Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno terdengar samar menjelaskan kepada Gibran.
    Gibran memperhatikan layar dengan seksama dan melihat setiap tampilan layar yang diputar, yang menjelaskan tentang operasi pencarian yang telah dilakukan, serta rencana yang akan dilakukan tim SAR gabungan.
    Termasuk di antaranya, rencana mengerahkan penyelam ke titik objek diduga kapal yang berada di sekitar 40-50 meter di bawah laut. Sebelum mengerahkan penyelam, tim masih menunggu hasil ROV dari KRI Fanildo milik TNI AL.
    Agenda selanjutnya, Gibran mengarah ke posko tempat keluarga penumpang menginap di Pelabuhan Ketapang.
    Titik terakhir yang dikunjungi Gibran adalah posko Basarnas yang berada di Pelabuhan Ketapang. Hingga akhir kunjungannya, Gibran tak mengeluarkan satu kata pun kepada awak media yang telah menunggunya sejak pagi.
    Penjelasan terkait operasi SAR gabungan kemudian dijelaskan oleh Basarnas yang mengatakan bahwa saat ini data infografik sedang diolah dan KRI Fanildo milik TNI AL menurunkan ROV.
    Para penyelam yang akan dikerahkan juga tengah menyiapkan peralatan.
    “Nantinya kami akan menurunkan penyelam yang mengobservasi secara fisik langsung di palka dan di objek benda (diduga kapal) yang di situ (titik temuan objek),” kata Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno.
    Total penyelam sebanyak 34 orang dari berbagai unsur gabungan termasuk TNI AL. Adapun total personel yang terlibat pencarian hingga saat ini sebanyak 612 orang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Emil Dardak Pastikan Gangguan Sistem SPMB Jatim Hanya di Banyuwangi Surabaya 1 Juli 2025

    Emil Dardak Pastikan Gangguan Sistem SPMB Jatim Hanya di Banyuwangi Surabaya 1 Juli 2025

    Emil Dardak Pastikan Gangguan Sistem SPMB Jatim Hanya di Banyuwangi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak memastikan gangguan sistem dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim hanya terjadi di Banyuwangi.
    Dia memastikan gangguan sistem tidak terjadi di daerah lain.
    “Saya sudah komunikasi via telepon dengan Kadis Pendidikan Jatim. Hasil koordinasi dengan tim perguruan tinggi pengelola sistem, gangguan hanya terjadi di Banyuwangi,” kata Emil di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (1/7/2025).
    Dia mengaku sudah memerintahkan Dinas Pendidikan Jatim untuk menghentikan sementara jalannya sistem SPMB Jatim agar tidak lagi mengeluarkan tanda terima.
    “Kami minta wali murid bersabar, kami akan mencarikan solusi. Karena ini menyangkut nasib pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
    Dia memastikan murid yang sudah diterima dengan kreteria dan kategori pada sistem yang ditetapkan tetap diterima.
    “Kami minta bersabar dan minta waktu,” ucapnya.
    Seperti diketahui, sebanyak 120 wali murid SMA Negeri Giri di Banyuwangi ditolak daftar ulang pada Selasa siang.
    Padahal mereka sudah memiliki surat pemberitahuan bahwa putra dan putri mereka diterima melalui sistem SPMB.
    Kepada wali murid, pihak sekolah beralasan bahwa terjadi kesalahan sistem yang mengakibatkan 120 nama dinyatakan diterima lewat jalur pagu atau kuota.
    Karena anaknya diterima, para wali murid berupaya segera melengkapi berbagai berkas yang diperlukan untuk keperluan daftar ulang.
    Seperti diketahui, SPMB Jatim membuka lagi jalur pendaftaran untuk sisa kuota pagu untuk jalur afirmasi, mutasi, prestasi lomba, nilai akademik SMA, domisili reguler SMA dan SMK.
    Pendaftaran dibuke melalui laman spmbjatim.net sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agenda Wapres Gibran Selama Kunjungan Kerja di Banyuwangi

    Agenda Wapres Gibran Selama Kunjungan Kerja di Banyuwangi

    Liputan6.com, Banyuwangi – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi selama dua hari, Senin-Selasa (23-24/6/2025). Wapres dijadwalkan akan meninjau sejumlah program di sektor pertanian, peningkatan ekonomi rakyat, hingga berdialog dengan petani dan warga. 

    Gibran tiba di Bandara Banyuwangi pada Senin (23/6/2025) pukul 08.52 WIB, dengan disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto. 

    Turut mendampingi Gibran, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. 

    “Wapres dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari. Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan selama di Banyuwangi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

    Tiba di Bandara Banyuwangi, Gibran akan mengawali lawatannya dengan melakukan panen tebu di sekitar PT Industri Gula Glenmore (IGG). Dilanjutkan dengan sesi dialog bersama puluhan petani tebu setempat.Turut mendampingi Bupati Ipuk dan Wagub Jatim Emil Dardak. 

    IGG merupakan perusahaan gula milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII dan PTPN XI yang berlokasi di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. 

    Ini merupakan salah satu pabrik gula moderen di Indonesia yang dinilai mampu berkontribusi besar terhadap ketersediaan gula nasional, khususnya di wilayah Jawa Timur. 

    Selanjutnya, putra sulung presiden ke-7 RI tersebut akan bergeser ke RTH Maron, Kecamatan Genteng untuk melakukan penguatan program ekonomi warga. Di sana, Gibran akan berdialog dengan ribuan peserta Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). 

    Agenda berikutnya, Gibran direncanakan akan melakukan kegiatan sosial bersama 100 anak yatim. Dilanjutkan silaturahmi ke pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Kecamatan Muncar. 

    Pada hari kedua, Selasa (24/6/2025), Gibran dijadwalkan mengunjungi Pasar Rogojampi.

     

  • Khofifah Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Alasannya

    Khofifah Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal mengorek keterangan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan korupsi dana hibah.

    Khofifah Indar Parawansa dipastikan tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah, Jumat (20/6).

    Hal itu dikarenakan Khofifah mengajukan izin cuti untuk menghadiri wisydah putranya, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, di Universitas Peking Cina.

    “Ibu Gubernur hari ini sampai Minggu cuti untuk menghadiri wisuda putranya di Cina,” kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.

    Adhy memastikan izin cuti itu telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya, urusan pemerintahan diserahkan kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak sebagai Plt Gubernur Jatim.

    “Izin dari Kemendagri sudah turun, dan Pak Wagub Jatim ditunjuk sebagai Plt Gubernur Jatim,” jelasnya.

    KPK memanggil Khofifah untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan Khofifah tidak bisa memenuhi panggilan karena memiliki keperluan lain. “Saksi KIP tidak hadir, minta untuk dijadwalkan ulang. Ada keperluan lain,” kata Budi melalui keterangan tertulis.

    Sebelumnya, Eks Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi yakin Khofifah mengetahui soal dana hibah dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.
    Sebab, kata dia, pelaksana dari dana hibah tersebut adalah kepala daerah. “Orang dia (Gubernur Jatim Khofifah) yang mengeluarkan (dana hibah), masa dia enggak tahu,” kata Kusnadi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6).

  • Kasus Suap Dana Hibah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Tak Hadir di KPK

    Kasus Suap Dana Hibah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Tak Hadir di KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021-2022.

    Khofifah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Jumat (20/6/2025). Dia dipanggil bersama satu orang saksi lainnya yaitu Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jati, Anik Maslachah. 

    “Hari ini Jumat (20/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama KIP Gubernur Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

    Adapun sampai siang hari, Khofifah terkonfirmasi tidak hadir. Budi lalu menyebut Gubernur Jatim yang terpilih dua periode itu meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang di waktu lain. 

    Dia mengatakan surat pemanggilan kepada Khofifah sudah disampaikan pada 13 Juni 2025. Artinya, surat sudah dikirim penyidik KPK sekitar satu pekan sebelum waktu pemeriksaan. 

    “Saksi KIP tidak hadir, minta untuk dijadwalkan ulang. Ada keperluan lainnya,” terang Budi.

    Untuk diketahui, ruangan kerja Khofifah, Wakil Ketua DPRD Jatim Emil Dardak serta Sekda Jatim Adhy Karyono digeledah penyidik KPK pada 2022 lalu. Saat itu, KPK baru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan kasus tersebut.

    KPK pada Desember 2022 lalu turut menemukan dan mengamankan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan suap dana hibah yang berasal dari APBD Jawa Timur saat menggeledah ruangan kerja Khofifah dan Emil. 

    Bukti-bukti dimaksud berupa dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Meski demikian, Khofifah saat itu memastikan tidak ada dokumen yang dibawa oleh KPK pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jatim pada 21 Desember 2022. 

    Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik lembaga antikorupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim. 

    “Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa, jadi posisinya seperti itu,” kata Khofifah, Kamis (22/12/2022).

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam pengembangan kasus suap dana hibah bersumber dari APBD Jatim. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara.  

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).   

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.  

    Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut saat itu. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

  • Gaya Emil Dardak dan Farhan Jadi Reporter Beritasatu TV

    Gaya Emil Dardak dan Farhan Jadi Reporter Beritasatu TV

    Jakarta, Beritasatu.com – Selama ini Emil Dardak dan Muhammad Farhan dikenal sebagai kepala daerah, tetapi siapa yang menyangka dua pejabat Tanah Air itu ternyata bisa bekerja sebagai reporter. Berikut ulasannya.

    Kehadiran Emil Dardak dan Muhammad Farhan itu menjadi reporter bisa dilihat pada program Beritasatu Malam Spesial. Di mana, dua orang pejabat itu bertugas sebagai jurnalis yang melaporkan situasi terkini yang terjadi di lapangan.

    Untuk Emil Dardak sendiri, dirinya didapuk menjadi reporter Beritasatu TV pada kegiatan Konferensi Internasional Infrastruktur yang diadakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta Hall Convention Center (JHCC), Senayan.

    Saat melaporkan berita secara live itu, ternyata Emil Dardak bukan hanya piawai dalam memimpin Jawa Timur. Namun, Suami Arumi Bachsin itu juga jago dalam mengeluarkan suara untuk melaporkan suasana di Konferensi Internasional Infrastruktur tersebut.

    Bahkan, cara berpakaian Emil Dardak pun patut diacungkan jempol. Pasalnya, pakaian yang digunakan adalah jas hitam, serta kemeja putih di bagian dalam. Pakaian yang dikenakannya pun juga mendukung dari kegiatan Konferensi Internasional Infrastruktur yang bersifat resmi tersebut.

    Hal itu terlihat dari gaya Emil Dardak dalam melaporkan berita tersebut, tidak itu saja terdengar alunan suara serta intonasi setiap kata demi kata diutarakannya dengan baik, Senin (16/6/2025).

    Sementara itu, Muhammad Farhan yang merupakan wali kota Bandung itu juga melaporkan kejadian di lapangan. Kali ini, Farhan melaporkan kegiatan Festival Semesta Berpesta 2025 di Bandung.

    Berbeda dengan Emil Dardak, pada saat melakukan laporan secara live, Farhan lebih memilih menggunakan pakaian casual serta topi di bagian kepalanya itu.

    Tidak itu saja, Farhan juga menyempilkan kebijakan yang dilakukannya di Bandung terkait sampah.

    “Bandung sedang menghadapi permasalahan sampah, ternyata fasilitas pengelolaan sampah di Kota Bandung belum optimal. Kami terus memaksimalkan semua fasilitas pengolahan sampah agar sampah itu tidak 100% dibuang ke tempat pengelolahan akhir,” tutup Farhan.

  • Deputi KLHK Gelar Audiensi dengan Pemilik Pabrik Tahu Tropodo Terkait Pencemaran Lingkungan

    Deputi KLHK Gelar Audiensi dengan Pemilik Pabrik Tahu Tropodo Terkait Pencemaran Lingkungan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Irjen.Pol. Rizal Irawan melakukan audiensi bersama warga terkait persoalan dugaan pencemaran lingkungan di kawasan Desa Tropodo Kec. Krian Sabtu (14/6/2025).

    Hadir ikut mendampingi utusan dari Jakarta tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo dan Forkopimka Krian. Kedatangan Irjen.Pol. Rizal Irawan sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap isu pencemaran udara yang timbul akibat penggunaan bahan bakar beracun seperti plastik.

    Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh pelaku usaha agar tidak lagi menggunakan bahan bakar yang membahayakan kesehatan dan mencemari lingkungan.

    Deputi KLHK, Irjen.Pol Rizal Irawan menyampaikan, komitmen kolektif antar pemilik pabrik sangat diperlukan. Ia menegaskan bahwa pelanggaran atas penggunaan bahan beracun akan ditindak secara hukum.

    “Kami harap para pemilik pabrik bisa saling mengingatkan dan menjaga komitmen bersama. Jika masih ditemukan pelanggaran, maka proses hukum akan segera dijalankan,” ujarnya.

    Senada dengan hal tersebut, Wagub Jatim Emil Dardak mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Sidoarjo tengah menjalin koordinasi dengan PT Pertamina Gas untuk pembangunan jaringan pipa gas langsung ke lokasi pabrik-pabrik tahu.

    “Ini adalah upaya jangka panjang agar pelaku usaha bisa beralih ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” jelas Emil.

    Sementara Bupati SidoarjoH. Subandi menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo siap memberikan subsidi biaya pemasangan pipa gas bagi pelaku usaha kecil. “Kami paham kondisi UMKM, maka kami akan bantu biaya pemasangan agar operasional mereka tetap berjalan namun dengan energi yang aman bagi lingkungan,” tandasnya.

    Dalam audiensi tersebut, Muhajir, salah satu pemilik pabrik tahu, menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Ia juga meminta agar pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dan tindakan tegas diberikan kepada pabrik yang masih membandel menggunakan plastik sebagai bahan bakar. (isa/kun)

  • Musda VI DKJT Kokohkan Peran Strategis dalam Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan

    Musda VI DKJT Kokohkan Peran Strategis dalam Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI selama tiga hari, 13–15 Juni 2025, di Great Diponegoro Hotel Surabaya. Forum strategis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi DKJT sebagai aktor utama dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

    Mengusung tema “Perda Pemajuan Kebudayaan: Fondasi Baru Dewan Kesenian Jawa Timur”, Musda kali ini menghadirkan perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan dari 34 kabupaten/kota se-Jawa Timur, unsur Majelis Pertimbangan dan Departemen DKJT. Tema ini juga selaras dengan visi besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur: “Gerbang Baru Nusantara”.

    Ketua Pelaksana Musda VI, Nazar Albatati, menegaskan pentingnya menjadikan Musda sebagai momen transisi DKJT dari forum organisasi menjadi gerakan kultural berbasis regulasi. “Musda ini kami harapkan akan menjadi satu rumusan baru langkah kerja DKJT sebagai implementasi Perda ini, sekaligus menjadi dorongan bagi Dewan Kesenian lain untuk menyukseskan visi Pemprov Jawa Timur,” ujarnya.

    Menurut Nazar, proses penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang sedang berlangsung akan semakin mengokohkan peran kelembagaan DKJT dalam peta pembangunan kebudayaan Jawa Timur.

    Senada dengan itu, Ketua Presidium DKJT, Taufik Hidayat, menyoroti nilai fundamental dari Perda Pemajuan Kebudayaan yang menurutnya tak hanya soal program dan anggaran. “Perda ini adalah prinsip pondasi dasar, bukan hanya kiblat anggaran dan kegiatan, namun pada nilai,” tegasnya.

    Taufik mendorong agar Dewan Kesenian Kabupaten/Kota tak hanya berperan sebagai fasilitator kegiatan seni, tetapi juga ikut menyusun kurikulum dan pendidikan kebudayaan di tingkat dasar.

    Musda VI ini mendapat dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan. Hadir di antaranya Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, Asisten I Sekdaprov Jatim Benny Sampirwanto, serta perwakilan Kemenkumham, Kejati Jatim, Polda Jatim, hingga UNESCO.

    Perwakilan Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto, menyampaikan pesan dari Plt. Gubernur Emil Dardak terkait pentingnya sinergi antara DKJT dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Semoga Musda VI mendapat rumusan bersama tentang posisi DKJT dalam perda pemajuan kebudayaan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menekankan bahwa pembangunan tanpa kebudayaan akan kehilangan arah dan makna. “Musyawarah Daerah ini harus kita manfaatkan bukan hanya untuk menyusun kepengurusan baru, tetapi juga merumuskan visi dan langkah nyata ke depan,” tandasnya. [asg/beq]

  • Survei terUKUR: 76 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Khofifah-Emil

    Survei terUKUR: 76 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei terUKUR merilis hasil kepuasan warga Jawa Timur atas kinerja Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dalam 100 hari pertama menjabat. Hasilnya, mayoritas warga Jatim puas kinerja Pemprov Jatim.

    “Mayoritas warga Jatim puas kinerja Pemprov di bawah komando Khofifah-Emil,” kata Direktur Utama terUKUR Research, Ahmad Hasan Ubaid saat paparan melalui zoom, Senin (9/6/2025).

    Hasan menyebut kepuasan responden warga terhadap kinerja Pemprov Jatim berada di angka 76 persen. Sementara 20,6 persen responden warga Jatim kurang puas. Ada 3,4 persen responden yang tidak menjawab.

    Lebih lanjut Hasan membeberkan kepuasan warga terhadap kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mencapai 76,3 persen.

    “Hasil survei kami juga memotret tingkat kepercayaan warga kepada Khofifah-Emil untuk menyelesaikan berbagai masalah di Jatim cukup tinggi yakni sebesar 75,9 persen,” jelasnya.

    Hasan juga membeberkan sejumlah sektor yang mendapat angka kepuasan cukup tinggi dari warga. Yakni di sektor penyediaan air bersih, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, pengembangan transportasi umum, menjaga ketertiban umum, pembangunan infrastruktur jalan, hingga mengurangi kemiskinan serta penyediaan lapangan pekerjaan.

    “Publik juga banyak yang tahu sejumlah program unggulan Pemprov Jatim seperti PKH plus, klinik Bumdes, bansos, beasiswa dan pendidikan gratis. Kemudian bus Trans Jatim dan program pengentasan kemiskinan lainnya,” jelasnya.

    Hasil survei kepuasan warga Jatim terhadap kinerja Khofifah-Emil.

    “Sebanyak 78,3 persen responden warga Jatim juga yakin Khofifah-Emil bisa merealisasikan program unggulan,” tambahnya.

    Hasan menambahkan secara keseluruhan, tren positif ini menjadi modal sosial dan politik yang penting bagi Pemprov Jatim dalam melanjutkan agenda pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kepuasan publik dapat menjadi indikator keberhasilan, sekaligus menjadi tantangan untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

    “Catatan lainnya, terdapat dua aspek yang perlu mendapat perhatian dari Pemprov Jatim. Pertama, program-program unggulan perlu ditingkatkan sosialisasinya agar lebih dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kedua, terdapat masalah-masalah mendesak yang menjadi perhatian mayoritas responden, yaitu tingginya harga kebutuhan pokok, maraknya kriminalitas yang meresahkan, dan sulitnya mencari pekerjaan,” tandasnya.

    Survei terUKUR dilakukan pada 29 Mei-2 Juni 2025. Survei melibatkan 1.200 responden yang berasal dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Survei terUKUR menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,82 persen. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan di angka 95 persen.

    Sementara itu, Pengamat Politik Unair Fahrul Muzaqqi menyebut kinerja Pemprov Jatim baik dan stabilitas di Bumi Majapahit sangat konsisten.

    “Kita lihat juga dari dua lembaga survei sebelumnya angka kepuasan warga Jatim konsisten di angka 75 persen. Saya melihat masyarakat memang percaya dengan kinerja Pemprov, gubernur, wakil gubernur. Tentu ke depan kita juga berharap agar terus ditingkatkan,” jelas Fahrul.

    Fahrul menilai problem yang dialami Jatim yakni soal harga bahan pokok yang naik hingga masalah lapangan pekerjaan sebenarnya juga dialami oleh provinsi lain.

    “Semua provinsi saat ini mengalami hal yang sama. Karena ini problem bersama menghadapi ketidakpastian dari global,” pungkasnya. [tok/beq]