Xcloud.id

Tag: Emil Elestianto Dardak

  • SBY di Pacitan: Kader Demokrat Harus Peka Terhadap Rakyat, Jangan Pamer Kemewahan!

    SBY di Pacitan: Kader Demokrat Harus Peka Terhadap Rakyat, Jangan Pamer Kemewahan!

    Pacitan (beritajatim.com) – Gelaran Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat Gelombang III resmi berakhir pada Selasa (23/9/2025) malam.

    Dalam penutupan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir langsung untuk memberikan pesan kepada para kader. Ia menekankan pentingnya kepekaan anggota dewan terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih berjuang di tengah kesulitan.

    “Kader harus peka dengan kondisi rakyat. Bagaimanapun rakyat saat ini tengah berjuang ditengah kesulitan,” pesan SBY ditulis Rabu (24/9/2025).

    SBY juga mengingatkan agar para wakil rakyat tidak memamerkan kemewahan, mengingat perhatian publik kini tertuju pada kinerja pemerintah maupun legislatif. “Jangan sekali-kali pamer kemewahan,” tegasnya.

    Selain itu, SBY juga menekankan agar program-program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa disalurkan dan dikawal hingga ke daerah. Kegiatan yang menghadirkan 346 anggota DPRD kabupaten/kota dari berbagai provinsi itu berlangsung di Pacitan dengan lancar dan kompak.

    Peserta datang dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, hingga Jambi. Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh peserta.

    “Terima kasih atas kerjasamanya, karena mengikuti Bimteknas ini sampai selesai. Semoga materi yang diberikan narasumber bermanfaat,” ujar Rizki.

    Hadir pula dalam acara penutupan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. (tri/kun)

  • Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di Bromo Park Hotel, Kota Probolinggo, pada Minggu (21/9/2025). Acara ini dihadiri sekitar 200 kader dari DPC, PAC, hingga ranting se-Kota dan Kabupaten Probolinggo, menandai keseriusan Demokrat dalam menata kekuatan politik menuju Pemilu 2029.

    ​Sejumlah petinggi DPD Demokrat Jatim hadir dalam acara tersebut, antara lain Bendahara dr. Agung Mulyono, Plt Sekretaris Mugiyanto, Ketua BPOKK Nur Muhyidin, dan Kepala Badan Saksi Junaidi. Kehadiran mereka menegaskan komitmen DPD untuk memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

    ​Sebagai wujud rasa syukur, pengurus DPD Demokrat Jatim juga memberikan santunan kepada 24 anak yatim, bertepatan dengan HUT ke-24 Partai Demokrat.

    ​Dalam sambutannya, dr. Agung Mulyono, yang mewakili Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, menyampaikan salam dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengingatkan para kader untuk memegang teguh konsep dua “M”: Mulai dari diri sendiri dan Mulai dari hari ini.

    ​”Demi kejayaan Partai Demokrat, kita harus mulai dengan dua M. Pertemuan hari ini menjadi awal. Setelah pulang, niatkan diri dengan dua M tadi. Kita fokus di daerah yang belum punya kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Agung.

    ​Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, semangat ini harus diikuti dengan pembenahan struktur dan penggerakan jaringan agar Demokrat semakin solid. Partai akan memprioritaskan daerah yang belum memiliki kursi legislatif, seperti Probolinggo, Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Jember.

    ​”Yang kosong kita dahulukan. Jangan kerja SKS (Sistem Kebut Semalam), tapi mulai dari sekarang,” tegasnya.

    ​Agung juga mengajak para kader untuk menjadikan kemenangan Pemilu 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai inspirasi. “Kita ingin mengulang kejayaan Partai Demokrat pada 2009. Menduduki Ketua DPR RI dan Ketua DPRD Jatim, kita ingin mengulangnya di tahun 2029 nanti,” tambahnya penuh optimisme.

    ​Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugiyanto menjelaskan, Dikpol ini juga menjadi ajang persiapan penguatan struktur organisasi partai di wilayah yang masih kosong kursi. “Pembenahan struktur kita pacu dan dilengkapi. Targetnya di 2029, semua tingkatan bisa mendapatkan kursi,” jelasnya.

    ​Senada dengan Mugiyanto, Ketua BPOKK Demokrat Jatim Nur Muhyidin menegaskan bahwa kunci kemenangan adalah memperkuat basis partai di tingkat desa. Ia juga memaparkan pembaruan sistem saksi. “Rekening saksi kini menjadi syarat bagi calon saksi. Pembayaran honor pun langsung ke rekening masing-masing, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya. [tok/aje]

  • Pemprov Jatim Inventarisasi Kerusakan Fasilitas Publik Pasca Aksi Anarki

    Pemprov Jatim Inventarisasi Kerusakan Fasilitas Publik Pasca Aksi Anarki

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat mulai melakukan inventarisasi kerusakan fasilitas publik pasca aksi anarki yang terjadi beberapa waktu lalu. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan langkah ini pada Kamis (18/9/2025).

    Menurut Emil, salah satu titik terparah adalah Gedung Negara Grahadi di Surabaya. Bagian sayap barat gedung bersejarah itu mengalami kerusakan serius setelah terkena lemparan bom molotov.

    “Sayap barat Gedung Grahadi rusak karena lemparan bom molotov dan penyusup berhasil masuk dengan mudah untuk membakar menggunakan torch,” ungkap Emil.

    Kondisi tersebut dianggap rawan karena posisinya dekat jalan dan mudah diakses massa. Emil menegaskan penanganan Grahadi kini menjadi perhatian serius karena gedung itu bukan hanya pusat pemerintahan, melainkan juga cagar budaya sekaligus saksi sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu, proses perbaikan melibatkan tim cagar budaya bersama Kementerian PUPR.

    Selain Grahadi, Pemprov Jatim juga mencatat sejumlah fasilitas publik lain terdampak, termasuk kantor Samsat di Kediri yang terbakar. Meski demikian, Emil memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan menyiapkan lokasi sementara.

    Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Jatim menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda yang melibatkan Pangdam, Kapolda, TNI AL, DPRD, kejaksaan, hingga pengadilan. “Sinergi lintas lembaga penting agar perbaikan segera dilakukan dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegas Emil.

    Ia menambahkan, komitmen perbaikan fasilitas masyarakat menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah. “Kami berupaya secepat mungkin agar masyarakat kembali bisa merasakan layanan publik dengan normal,” tandas Emil. [rbr/beq]

  • Emil Dardak Dorong Mahasiswa Madiun Terus Kritisi Kebijakan Pemerintah

    Emil Dardak Dorong Mahasiswa Madiun Terus Kritisi Kebijakan Pemerintah

    Madiun (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BEM SI Kerakyatan Jawa Timur di Pendopo Muda Graha, Kamis (18/9/2025).

    Emil menegaskan, pemerintah selalu terbuka menerima masukan, kritik, maupun saran dari mahasiswa. “Pemerintah terbuka untuk mendengarkan saran dari mahasiswa. Saya hanya berbagi cerita tentang keseharian pemerintah dan tantangan yang kita hadapi,” ujar Emil.

    Ia mencontohkan dinamika dunia usaha yang kerap naik turun. Menurutnya, pemerintah berupaya memberi bantalan sosial bagi pekerja terdampak sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

    Selain itu, Emil menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.

    “Kuncinya komunikasi terbaik, supaya warga bisa memahami langkah yang diambil dan menyampaikan harapannya,” jelasnya.

    Emil mengapresiasi forum dialog dengan mahasiswa. Ia menilai, interaksi dua arah semacam ini sangat penting untuk kemajuan bersama.

    Mahasiswa sendiri berharap pemerintah lebih serius memberantas korupsi, mengoptimalkan APBD, dan memperluas lapangan kerja di luar sektor pemerintah.

    “Harapannya pajak rakyat benar-benar kembali ke rakyat. Kita juga harus bijak menentukan prioritas anggaran dan menggerakkan sektor lain, seperti manufaktur, agar bisa menjawab tantangan pengangguran,” pungkasnya. (rbr/ted)

  • Mugianto Resmi Plt Sekretaris, Lengkapi Kepengurusan Emil di Demokrat Jatim

    Mugianto Resmi Plt Sekretaris, Lengkapi Kepengurusan Emil di Demokrat Jatim

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Perombakan struktur pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur kembali terjadi. Jabatan Sekretaris kini dipercayakan kepada Mugianto, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk mendampingi Ketua DPD, Emil Elestianto Dardak.

    Mugianto menggantikan Reno Zulkarnaen yang kini mendapat tugas di tingkat pusat, yakni sebagai Korwil OKK Wilayah Kalimantan.

    ​Penunjukan Mugianto tertuang dalam SK DPP Demokrat Nomor 47/SK/DPP/.PD/DPD/IX/2025 tentang Revisi Susunan Kepengurusan DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

    Sebelumnya, Mugianto mengemban posisi sebagai Kepala Badan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) di Demokrat Jatim.

    ​”Benar, saya ditunjuk sebagai Plt Sekretaris. SK-nya baru saja turun,” kata Mugianto kepada awak media, Kamis (18/9/2025).

    ​Dalam keterangannya, Mugianto menegaskan akan fokus pada tugas barunya, yakni mengawal kepemimpinan Emil Dardak. “Saya akan membantu dan mengawal Pak Emil Dardak untuk membesarkan Demokrat di Jawa Timur. Saya satu komando dengan Ketum AHY dan Pak Emil,” jelasnya.

    ​Selain itu, Mugianto yang juga Anggota DPRD Trenggalek, menekankan bahwa partai akan terus mengutamakan kepentingan masyarakat.

    “Demokrat bersama rakyat. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur dan berharap para legislator Demokrat bisa menjadi pelayan yang baik,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Sungai Brantas, yang menjadi urat nadi kehidupan bagi lebih dari 17 juta penduduk Jawa Timur, kini berada dalam kondisi kritis. Selama satu dekade terakhir, sungai sepanjang 320 kilometer ini tercatat mengalami pencemaran yang sangat parah.

    Ancaman krisis air bersih, kekeringan, hingga banjir sudah di depan mata jika tidak segera ada perbaikan.

    Berdasarkan data penelitian dari Universitas Brawijaya (2012-2021), hampir semua parameter kualitas air Brantas-mulai dari BOD, COD, amonia, hingga coliform-masuk dalam kategori tercemar berat.

    Kondisi ini diperburuk oleh dua faktor utama: deforestasi dan alih fungsi lahan di wilayah hulu, serta limbah industri dan sampah domestik yang mencekik bagian hilir.

    ​Menanggapi situasi mendesak ini, Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas digelar di Sidoarjo pada Selasa (16/9/2025). Forum yang dihadiri 57 peserta dari 16 kabupaten dan 6 kota ini menyepakati perlunya kerangka baru dalam pengelolaan Brantas.

    ​”Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dalam pengelolaan DAS Brantas secara kolaboratif, berbasis landscape sampai dengan seascape,” ujar Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa, Eduward Hutapea.

    ​Pendekatan ini tidak lagi hanya fokus pada hulu ke hilir, tetapi juga mengintegrasikan ekosistem dari pegunungan hingga pesisir dan laut.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menambahkan bahwa penyelamatan Brantas harus dilakukan secara utuh. “Tidak mungkin menyelamatkan hilir jika hulu terus dibiarkan rusak. Pendekatan berbasis landscape adalah jawabannya,” tegasnya.

    ​Sebagai proyek percontohan, Kabupaten Pasuruan akan mengolah kotoran ternak, sampah, dan limbah pertanian menjadi biogas agar tidak langsung mencemari sungai.

    ​Forum ini juga menekankan pentingnya sinergi antarsektor. Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof. Eko Ganis Sukoharsono, mengapresiasi inisiasi Pusdal LH dan berharap rekomendasi yang diberikan dapat terimplementasi.

    Senada, Dr. Sonny Kristiyanto dari Universitas Airlangga (Unair) menyoroti peran Brantas di hilir yang krusial sebagai sumber air minum.

    ​Namun, semua solusi tidak akan berjalan tanpa aksi nyata dan penegakan hukum yang tegas. Kepala Bidang Wilayah III Pusdal LH Jawa, Gatut Panggah Prasetyo, menyebutkan empat pilar utama yang harus segera dijalankan: Yakni, penanganan lahan kritis untuk memulihkan daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah domestik yang lebih kuat, pembinaan sektor industri agar taat regulasi dan penegakan hukum tegas terhadap setiap pelanggaran lingkungan.

    ​”Dengan empat pilar ini, penyelamatan Brantas bisa lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Gatut.

    ​Forum ini memang berhasil merumuskan strategi besar, namun semua pihak sepakat, tanpa eksekusi nyata, Brantas akan tetap terjebak dalam lingkaran pencemaran. Keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci utamanya. Sungai Brantas bukan sekadar sungai-ia adalah penentu masa depan ekologi dan sosial Jawa Timur. (tok/ian)

  • Lantik Pengurus Hanura Jatim, OSO: Gagal Bentuk PAC dan Ranting, Saya Copot!

    Lantik Pengurus Hanura Jatim, OSO: Gagal Bentuk PAC dan Ranting, Saya Copot!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) melantik sebanyak 65 orang pengurus DPD Partai Hanura Jawa Timur periode 2025-2030 di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (12/9/2025) malam.

    “Saya akan mulai memperhatikan DPC-DPC. Saya minta pengurus ranting dan PAC harus sudah diselesaikan 2026 nanti. Kalau tidak mampu, otomatis akan saya ganti. Menjadi pengurus itu harus memperhatikan kepentingan rakyat yang kita janjikan. Jangan ada dusta di antara kita,” tegas OSO.

    Menurut OSO, Jatim adalah daerah yang panas. “Panas bukan karena matahari, tapi daerah yang mampu membangkitkan semangat juang. Ada Bung Tomo dan Bung Karno di sini,” katanya.

    OSO berpesan ke kader agar mengawal program pemerintahan Prabowo Subinto-Gibran Rakabuming Raka hingga Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Jatim.

    “Insya Allah (mengawal program Khofifah-Emil). Kita serahkan ke yang memimpin Jatim,” ujarnya.

    OSO juga meminta kader Hanura Jatim bekerja keras mempersiapkan mesin partai untuk Pemilu 2029 terlebih untuk memperkuat kader di akar rumput.

    “Harapannya, pengurus termasuk Masteng (Ketua Hanura Jatim 2020-2025, sekarang Ketua Dewan Penasihat DPD) harus bisa bertanggung jawab, berkomunikasi dan bisa membawa organisasi ini menjadi wakil rakyat bukan cuma janji-janji rakyat. Karena daerah yang makmur, baru Indonesia bisa makmur,” jelasnya.

    “Target DPD tentu akan meningkat, dan mesin partai harus siap sampai akar rumput,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Jatim Sumarzen memastikan pihaknya akan bekerja keras mengembalikan kejayaan Hanura di Bumi Majapahit.

    “Target kami minimal 62 kursi DPRD kabupaten/kota se-Jatim dan minimal lima kursi DPRD Jatim. Problem utama kita kemarin, kita tidak sampai ke lapisan bawah akar rumput termasuk PAC dan rating. Maka tadi DPP pesan PAC dan rating harus selesai dan digerakkan mulai 2026 nanti,” jelasnya.

    Sumarzen menegaskan, komitmen Hanura mengawal program pemerintahan Prabowo-Gibran dan Khofifah-Emil di Jatim.

    “Siapapun gubernurnya, partai kami mendukung dari partai mana saja. Hubungan baik kami lakukan terus, termasuk komunikasi-komunikasi intens,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Lantik 65 Pengurus Hanura Jatim, OSO Pakai Private Jet Terbang ke Surabaya

    Lantik 65 Pengurus Hanura Jatim, OSO Pakai Private Jet Terbang ke Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dijadwalkan akan melantik 65 orang pengurus DPD Partai Hanura Jawa Timur periode 2025-2030 di bawah komando Sumarzen Marzuki sebagai ketua pada Jumat (12/9/2025) sore.

    Jajaran pengurus baru ini akan dilantik langsung oleh OSO di Hotel Shangri-La Surabaya. Ada 500 undangan yang akan hadir dalam acara tersebut. Di antaranya dihadiri 65 pengurus DPD Jatim, 114 orang pengurus (KSB) dari 38 DPC Hanura se-Jatim, 27 anggota DPRD kabupaten/kota dari Hanura dan kader simpatisan Hanura.

    “Bapak ketua umum lengkap dengan seluruh pengurus DPP akan hadir. Beliau akan menggunakan private jet menuju Surabaya dan diperkirakan tiba pukul 16.00 sore di Bandara Juanda,” kata Ketua DPD Partai Hanura Jatim, Sumarzen Marzuki kepada wartawan di kantornya Jalan Khairil Anwar Surabaya, Kamis (11/9/2025) malam.

    Dia juga mengundang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seluruh ketua parpol tingkat Jatim.

    “Nanti Mas Emil Dardak diundang sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, bukan sebagai Wakil Gubernur,” ujarnya.

    Sumarzen merupakan ketua baru yang terpilih pada forum Musyawarah Daerah atau Musda DPD Partai Hanura Jatim pada awal Juli 2025 lalu.

    Sumarzen merupakan salah satu tokoh di Partai Hanura. Sebelumnya, ia pernah maju sebagai Calon Legislatif DPR RI dari Dapil Jatim 1 yang meliputi Surabaya-Sidoarjo.

    Sumarzen mengungkapkan, sejak rampung Musda, pihaknya langsung menyusun kepengurusan.Sekitar dua bulan, kepengurusan baru akhirnya rampung. Dalam komposisi kepengurusan ia menggandeng berbagai pihak. Termasuk tanpa meninggalkan pengurus periode sebelumnya.

    Sumarzen meyakini, dengan komposisi baru ini, ia optimistis Partai Hanura akan kembali jaya seperti pada beberapa periode lalu.

    Sebab, dari hasil Pemilu 2024 lalu, Partai Hanura tak memperoleh kursi di tingkat DPRD Jatim. Target yang baru, Hanura mengincar kursi DPRD Jatim agar kembali mengantarkan kader ke Gedung Indrapura.

    Target peningkatan kursi juga dicanangkan untuk DPRD kabupaten/kota. Pada 2029, Hanura optimistis meraih 65 kursi DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    “Target ini hampir meningkat 100 persen, karena saat ini Partai Hanura memiliki 27 kursi DPRD kabupaten/kota di Jatim,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Kemendagri “Turun Gunung” ke Jatim, Emil: Siskamling Diaktifkan dan Gandeng Gen-Z

    Kemendagri “Turun Gunung” ke Jatim, Emil: Siskamling Diaktifkan dan Gandeng Gen-Z

    Surabaya (beritajatim.com) – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi ‘turun gunung’ ke Jatim. Pemerintah pusat menaruh perhatian khusus kepada Jatim pasca terjadinya aksi demo yang berujung anarkis pembakaran gedung pemerintahan dan kantor polisi pada 29-30 Agustus 2025.

    Mewakili Gubernur, Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menghadiri Rapat Pelaksanaan Monitoring Jatim bersama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pejabat Forkopimda Jatim lainnya.

    Dalam rapat ini, Kemendagri meminta sejumlah daerah di Jatim untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) untuk menjaga keamanan.

    “Dalam rangka menjaga kamtibmas, kami ditugaskan Pak Mendagri turun ke berbagai daerah yang ada unjuk rasa. Kami membahas berbagai hal mulai advokasi Forkopimda, duduk dengan tokoh masyarakat, sampai pengaktifan kembali siskamling,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (11/9/2025).

    “Kita fokus mengaktifkan siskamling pada tatanan RT/RW untuk dihidupkan lagi dan disempurnakan. Tadi Forkopimda Jatim sudah memberi masukan, ini catatan kami untuk cermati dan tindaklanjuti menjadi kebijakan yang tepat,” tambahnya.

    Teguh mengatakan, sejumlah siskamling aktif di beberapa titik Jawa Timur. Namun, perlu ditingkatkan dan disempurnakan formulanya agar bisa berjalan maksimal.

    Teguh menyebut sejumlah daerah yang sempat terjadi unjuk rasa dan berujung kericuhan mendapat atensi khusus dari Kemendagri untuk mengaktifkan kembali Siskamling.

    “Siskamling di beberapa daerah masih aktif, tapi kita harap semua (daerah) segera. Kita dapat masukan komperhensif dari berbagai daerah, nanti ada kebijakan yang akan disampaikan ke daerah-daerah. Siskamling dilakukan di daerah-daerah yang ada unjuk rasa, dan lebih fokus lagi ke daerah yang ada anarkisnya,” tuturnya.

    “Kita sudah duduk bersama mengkaji akar masalah dan kejadiannya sampai aksinya di mana saja kemudian kerusakan apa semua dan proses hukum. Kita fokus mengaktifkan siskamling yang harus disesuaikan dengan kondisi,” lanjutnya.

    Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menyebut Siskamling bukan sesuatu yang baru di masyarakat. Di Jatim, ada 145.000 Pos Siskamling yang siap diaktifkan kembali

    “Siskamling ini kan bukan sesuatu yang baru. Tapi perwakilan Kodam V/Brawijaya menyampaikan perlu ada peremajaan. Perlu melibatkan Gen-Z diajak ke siskamling ya. Jangankan Gen-Z, milenialnya ini seperti usia kami-kami ini juga memang masih perlu digugah lagi untuk lebih rajin seperti generasi-generasi pendahulu sebelum kita. Jadi, milenial, Gen Z memang perlu digugah untuk aktif di siskamling,” tegasnya.

    “Pengaktifan siskamling ini bukan semata-mata karena kejadian baru-baru ini, tapi banyak sekali hal yang memang siskamling perlu diaktifkan. Tapi 145.000 pos siskamling di Jatim itu artinya belum semua RT punya pos, tapi kalau di tingkat RW hampir semua sudah punya pos siskamling,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Apakah Ada Warga Jatim di Nepal, Ini Jawaban Wagub Emil

    Apakah Ada Warga Jatim di Nepal, Ini Jawaban Wagub Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Aksi demo di Nepal memanas buntut keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial. Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan WNI di Nepal dalam kondisi aman.

    Direktur Perlindungan WNI pada Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (10/9/2025) mengatakan, hingga saat ini tidak ada informasi adanya WNI yang jadi korban dalam kerusuhan di Nepal. KBRI Dhaka mencatat ada 57 WNI yang menetap di Nepal.

    “KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Nepal, dan juga dengan komunitas Indonesia di Nepal. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Judha.

    Judha juga menyampaikan ada 43 anggota delegasi RI yang sedang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu. Lalu, ada dua prajurit TNI yang sedang pelatihan serta 23 wisatawan WNI. “KBRI telah mengeluarkan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan terus memonitor situasi keamanan dari sumber pemerintah dan media,” kata Judha.

    WNI yang sedang melakukan kunjungan atau wisata di Nepal diminta melapor ke hotline KBRI Dhaka. Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak dalam kesempatan yang sama menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi apakah ada warga Jatim dari WNI yang berada di Nepal.

    “Kebetulan memang ada event, seminar, eh konferensi di Nepal yang dihadiri warga negara Indonesia. Kami masih menunggu informasi tentunya, apakah ada dari WNI tersebut merupakan warga Jawa Timur. Tapi semua terkoordinasi di Kementerian Luar Negeri. Ini bukan tenaga kerja Jatim yang terdata di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Jatim dan bekerja di sana. Saya nggak tahu apa ada warga Jatim, tapi yang jelas ada WNI di sana. Tadi sudah didata, tadi yang bicara langsung kan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, para tentara Nepal berpatroli di jalan-jalan ibu kota Nepal, Kathmandu, pada Rabu (10/9/2025) untuk mengembalikan ketertiban, setelah para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan memaksa perdana menteri mundur. (tok/kun)