Xcloud.id

Tag: Emil Elestianto Dardak

  • Khofifah dan Gus Iqdam Ajak Masyarakat Syukuri 80 Tahun Jatim dan Hari Santri Nasional di Grahadi

    Khofifah dan Gus Iqdam Ajak Masyarakat Syukuri 80 Tahun Jatim dan Hari Santri Nasional di Grahadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama ulama kharismatik H Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam memimpin Sholawat dan Tabligh Akbar dalam rangka Mensyukuri 80 Tahun Provinsi Jawa Timur dan Memperingati Hari Santri Nasional 2025 di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/10/2025) malam.

    Dalam acara yang dihadiri ribuan jamaah tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Hari Santri Nasional memiliki makna historis yang kuat bagi perjuangan bangsa. Ia menuturkan, penetapan Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo tidak lepas dari peristiwa lahirnya Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari di Surabaya.

    “Hari ini, 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Dulu Pak Presiden Jokowi menugasi saya menyiapkan Keppres Hari Santri Nasional. Kenapa kemudian bersamaan dengan saat Hadratusysyekh KH Muhammad Hasyim Asyari melahirkan Resolusi Jihad, karena beliau tidak ingin kemerdekaan itu dihapus oleh datangnya sekutu yang dipimpin Inggris. Maka yang menjaga kemerdekaan Indonesia adalah para ulama, para kiai, para santri, dan masyarakat terutama yang ada di Surabaya,” kata Khofifah.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai wujud rasa syukur dan doa bersama agar Jawa Timur semakin maju dan sejahtera. “Rawuhnya panjenengan semua di sini mudah-mudahan bisa memanen berkahnya Allah SWT. Mohon doa semua, mudah-mudahan Jawa Timur tambah makmur. Mohon doa semua, kami semua yang membawa mandat, mudah-mudahan semua amanah, semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Rakyatnya rukun, rakyatnya guyub, rakyatnya persaudaraannya kuat,” ujarnya.

    Sementara itu, Gus Iqdam dalam tausyiahnya menyampaikan bahwa Hari Santri Nasional bukan hanya momentum religius, tetapi juga pengingat bahwa santri merupakan pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan membangun bangsa.

    “Alhamdulillah, malam ini kita mensyukuri Hari Santri dengan keadaan sehat wal afiat. Insya Allah Jawa Timur ini dekengan pusat, langsung Allah SWT,” ungkap Gus Iqdam.

    Ia menegaskan, semangat Resolusi Jihad yang menjadi dasar penetapan Hari Santri Nasional menunjukkan bahwa santri memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa.

    “Ketika Hari Santri Nasional itu merujuk pada Resolusi Jihad, berarti santri itu tidak hanya pilar agama tapi juga pilar bangsa. Insya Allah jika rakyat Indonesia banyak yang menjadi santri, saya yakin la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardl, Allah SWT akan menurunkan keberkahan dari langit dan menumbuhkan barakah dari bumi-Nya,” ucapnya.

    Gelaran Jatim Bershalawat dan Tabligh Akbar ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin, Sekdaprov Adhy Karyono, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin, Kabinda Jatim Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim Ibrahim, sejumlah ulama, kiai, serta Garangan (anggota Jemaah Sabilut Taubah asuhan Gus Iqdam.

    Sementara, terdapat tamu istimewa yang juga hadir yaitu Guru Besar Mazhab Syafii Universitas Al Azhar Kairo Mesir Syekh Abdul Aziz Ahmad Asy-Syahawi Al-Khusaini. [tok/beq]

  • Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

    “Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

    Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

    “Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

    Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

    Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

    “Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

    Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

    Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

    “Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

    Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

    “NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

    “Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)

  • Tingkatkan Stok Darah Sukarela, Khofifah Dorong Penguatan PMR di SMA/SMK Jatim

    Tingkatkan Stok Darah Sukarela, Khofifah Dorong Penguatan PMR di SMA/SMK Jatim

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong penguatan dan pengaktifan kembali Palang Merah Remaja (PMR) di SMA, SMK, maupun Madrasah Aliyah sebagai upaya strategis meningkatkan jumlah pendonor darah sukarela di Jatim.

    ​Dorongan ini disampaikan Khofifah dalam acara Penganugerahan Piagam Penghargaan dan Lencana kepada 604 pendonor darah sukarela yang telah mendonor sebanyak 75 kali, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/10/2025).

    ​Khofifah menekankan pentingnya kaderisasi sejak dini melalui PMR. Ia menargetkan partisipasi pelajar dalam PMR dapat meningkat dari 3 persen menjadi minimal 4 persen.

    ​”Plan of action dari pertemuan hari ini adalah bagaimana maksimalisasi keikutsertaan dari SMA maupun SMK atau Aliyah untuk PMR. Ini dapat menjadi wadah awal membangun kesadaran sosial dan kemanusiaan di kalangan pelajar,” ujarnya.

    ​Ketua PMI Jatim, Imam Utomo, mendukung penuh rencana ini dan akan memperluas sosialisasi donor darah ke kalangan pelajar. Ia berharap, jika kebiasaan mendonor dimulai sejak muda, seseorang bisa mencapai 100 kali donor di usia 40-an.

    ​Senada, Dewan Kehormatan PMI Jatim, Emil Elestianto Dardak, menilai PMR adalah jalur strategis untuk kaderisasi relawan PMI secara berkelanjutan.

    “Begitu mereka lulus, mereka akan terus menjadi kader-kader PMI. Peran PMI juga luas, tak hanya donor darah, tetapi juga pada kesiapsiagaan bencana,” tegas Wagub Emil, mencontohkan keterlibatan relawan PMI dalam evakuasi di Sidoarjo baru-baru ini.

    ​Penganugerahan penghargaan kepada 604 pendonor 75 kali ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi para sukarelawan dalam menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan darah di Jatim. [tok/beq]

  • Dua Rekor MURI Kado Istimewa Hari Jadi ke-80, Khofifah: Persembahan Harmoni Generasi Emas Dari Bumi Majapahit

    Dua Rekor MURI Kado Istimewa Hari Jadi ke-80, Khofifah: Persembahan Harmoni Generasi Emas Dari Bumi Majapahit

    Surabaya (beritajatim.com) – Tepat di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jawa Timur yang jatuh pada Minggu (12/10/2025), dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menjadi kado istimewa bagi masyarakat Jawa Timur.

    Kedua penghargaan ini bukan sekadar rekor, melainkan simbol semangat dan perwujudan filosofi kerja JATIM BISA (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif) yang digaungkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Rekor pertama diraih melalui Paduan Suara Massal Siswa-Siswi SMA dan SMK se-Jawa Timur yang membawakan Mars Jawa Timur dengan tema “Berkumandang Mars Jawa Timur, Menyatukan Semangat Generasi Emas.”

    Penampilan megah ini berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dan disiarkan secara serentak melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh 1.300 siswa SMA/SMK se-Jatim yang hadir secara langsung serta 53.933 siswa dari 772 sekolah yang berpartisipasi secara daring dari berbagai daerah.

    Menariknya, para peserta paduan suara yang tampil secara langsung di Grahadi merupakan siswa-siswi juara 1 lomba paduan suara tingkat kabupaten/kota se Jawa Timur yang sebelumnya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mereka tampil membawakan harmoni yang menjadi simbol persatuan dan semangat generasi muda Jawa Timur.

    Sementara rekor kedua diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas keberhasilan menyelenggarakan Pagelaran Orkestra Simfoni oleh Murid SMA/SMK Terbanyak bertajuk “Jawa Timur Bersimfoni.”

    Penampilan spektakuler ini merupakan kolaborasi lintas sekolah yang melibatkan 230 talenta muda terbaik dari SMA dan SMK di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, memainkan 167 alat musik dari berbagai jenis instrumen gesek, tiup, perkusi, hingga petik dalam harmoni bertema “Generasi Emas Jawa Timur.”

    Para pemain orkestra yang tampil merupakan talenta berprestasi nasional dan internasional di bidang musik, yang telah mengharumkan nama Jawa Timur di berbagai ajang kompetisi dan festival seni tingkat nasional maupun dunia.

    Dua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa capaian ini menjadi simbol kuatnya fondasi budaya, kreativitas, dan kolaborasi generasi muda Jatim menuju Indonesia Emas 2045

    “Anak-anakku murid SMA/SMK Se-Jatim hari ini tidak hanya bernyanyi dan memainkan alat musik, tetapi sedang menulis sejarah. Mereka menegaskan bahwa generasi emas bukan sekadar cita-cita, tapi telah hadir dan berkarya di hadapan kita,” ujarnya.

    Menurutnya, pagelaran Jawa Timur Bersimfoni menjadi representasi nyata filosofi “JATIM BISA” (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif). Melalui nada dan irama, para pelajar membuktikan bahwa kreativitas dan kolaborasi dapat menjadi bahasa universal dalam membangun semangat kebersamaan.

    “Denting, tiupan, petikan, dan gemuruh yang berpadu ini adalah simbol sinergi. Dari ruang-ruang kelas, kini mereka mempersembahkan harmoni untuk negeri,” tutur Khofifah.

    Ia menambahkan, melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Jatim ingin menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sebatas akademik, tetapi juga menanamkan karakter, kreativitas, dan cinta terhadap budaya.

    “Jawa Timur Bersimfoni bukan sekadar pagelaran, melainkan cerminan semangat Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh. Dari Bumi Majapahit untuk Nusantara,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menyampaikan bahwa pemecahan dua rekor MURI ini merupakan persembahan terbaik pelajar Jatim untuk HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur.

    Aries menjelaskan, para siswa berlatih intensif sebelum tampil di hadapan Gubernur Khofifah. Ke depan, ia berkomitmen mendorong sekolah-sekolah di Jawa Timur agar terus berinovasi dan berkreasi, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.

    “Ini menjadi bukti bahwa pendidikan di Jatim tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi antar generasi muda,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Founder MURI Jaya Suprana menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian luar biasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berhasil menghadirkan momentum bersejarah ini.

    Menurutnya, pada puncak peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, generasi emas pelajar Jatim telah menggelorakan semangat kebersamaan dan kebanggaan terhadap daerahnya melalui harmoni paduan suara dan orkestra.

    “Museum Rekor Dunia Indonesia dengan ini memutuskan dan menyatakan bahwa paduan suara secara hybrid dan Pagelaran Orkestra Simfoni oleh para murid SMA/SMK se-Jatim sebagai Rekor Dunia,” tegasnya.

    “Selamat merayakan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Semoga terwujud masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, dan berakhlak. Tetap semangat berkarya dan menyejahterakan Indonesia. Merdeka!,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Konflik 6.000 Bidang Tanah di Surabaya, Ini Solusi Konkret dari Wagub Jatim

    Konflik 6.000 Bidang Tanah di Surabaya, Ini Solusi Konkret dari Wagub Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi konkret dalam penyelesaian berbagai konflik pertanahan yang terjadi di daerah. Ini termasuk kasus yang melibatkan klaim aset perusahaan BUMN terhadap ribuan bidang tanah masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Target Operasi Tindak Pidana Pertanahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN RI, di Surabaya pada Jumat (10/10/2025).

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pemerintah daerah.

    Emil menegaskan bahwa tindak pidana pertanahan selalu berakar dari konflik, sehingga diperlukan pendekatan lintas sektor dan kepemimpinan yang tegas agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.

    “Kami hadir karena ini masalah yang sangat urgent. Ada lebih dari 55 ribu kasus yang sedang ditangani Kementerian ATR/BPN, dan sekitar 3.000 di antaranya merupakan konflik serius. Ini bukan persoalan administratif belaka, tapi menyangkut hak hidup masyarakat,” tegas Emil.

    Terkait kasus Pertamina yang melibatkan sekitar 6.000 bidang tanah di tiga kecamatan dan empat kelurahan, Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jatim berperan aktif sebagai mediator dan inisiator untuk memastikan semua pihak bergerak mencari solusi.

    “Pertamina memandang ini sebagai kewajiban penataan aset, sementara BPN juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tapi di tengah kebuntuan itu, masyarakat justru yang paling menderita karena tanahnya dibekukan secara administratif,” ujarnya.

    “Karena itu, Pemprov Jatim mengambil peran political leadership agar semua pihak bergerak. Minggu depan tim kecil lintas instansi mulai dari BPKP, Bareskrim, Kejaksaan Agung, BPN, dan Pemda akan mulai bekerja mencari solusi konkret,” tambahnya.

    Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Hendra Kusuma, menyambut baik langkah kolaboratif ini. Ia menegaskan bahwa BPN tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan kewenangan, sehingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci penyelesaian.

    “Pendekatan normatif justru akan saling menyandera. Karena itu, kolaborasi antara ATR/BPN, aparat penegak hukum, BPKP, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi seperti yang digerakkan Pak Wagub ini menjadi contoh nyata negara hadir untuk memberikan kepastian dan rasa adil bagi masyarakat,” ujarnya.

    Mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak cukup dengan seminar atau rapat koordinasi, tetapi harus menghasilkan langkah nyata di lapangan.

    “Sering kita disindir bahwa daerah hanya bikin rapat. Karena itu, kami ingin menegaskan bahwa dari rapat ini harus jelas apa yang dikerjakan. Kita bicara tentang rakyat, tentang tanah yang jadi sumber kehidupan dan warisan keluarga. Kalau mereka sampai kehilangan haknya, dampaknya bisa tujuh turunan,” ungkapnya.

    Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim bersama Satgas Tindak Pidana Pertanahan akan membentuk tim lintas instansi untuk mempercepat verifikasi kasus dan merumuskan langkah hukum maupun administratif yang adil bagi masyarakat.

    “Insya Allah, dengan adanya satgas ini dan dukungan lintas lembaga, kita bisa mencari solusi yang efektif. Ini bukan sekadar menyelesaikan kasus, tapi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” jelas Emil.

    Wagub Emil menyampaikan bahwa dirinya ditugasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk memastikan tindak lanjut dari rapat koordinasi ini berjalan efektif. Hasil pembahasan dalam rapat ini akan ditindaklanjuti dengan konsolidasi tim kecil sebelum nantinya dilanjutkan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.

    “Kami akan mematangkan langkah bersama tim kecil, dipimpin langsung Dirjen Pak Hendra, dengan dukungan dari Bareskrim, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Kita nanti matangkan, nanti mungkin Gubernur, Menteri, dan juga mungkin Pangdam, atau bahkan Kabareskrim mungkin ini bisa langsung dilanjutkan. Jadi, ini kami godok bersama-sama,” pungkas Emil. [tok/beq]

  • Dorong Kolaborasi Tangani Sengketa Pertanahan, Wagub Emil Ingin Konflik di Jatim Segera Tuntas

    Dorong Kolaborasi Tangani Sengketa Pertanahan, Wagub Emil Ingin Konflik di Jatim Segera Tuntas

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong sinergi lintas lembaga untuk mempercepat penyelesaian berbagai konflik dan tindak pidana pertanahan di Jawa Timur. Hal itu disampaikan Emil saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Tindak Pidana Pertanahan Provinsi Jatim Tahun 2025 di Kantor Setda Provinsi Jatim, Jumat (10/10/2025).

    Rakor tersebut dihadiri lengkap oleh jajaran Kementerian ATR/BPN RI, termasuk Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Kepala Kanwil BPN Jatim Asep Hari, serta perwakilan dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

    “Yang luar biasa, hari ini semua hadir lengkap. Alhamdulillah, karena banyak masalah pertanahan yang melibatkan konflik bahkan tindak pidana di dalamnya. BPN tidak bisa bekerja sendirian,” kata Emil.

    Salah satu isu utama yang dibahas dalam Rakor adalah klaim Pertamina terhadap sekitar 6.000 bidang tanah di Jawa Timur. Konflik tersebut menyebabkan pembekuan sementara administrasi tanah milik warga di sekitar area yang disengketakan.

    “Di tengah kebuntuan ini, yang paling menderita adalah masyarakat. Karena tanahnya sementara dibekukan dengan segala proses administrasinya,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penyelesaian, Pemprov Jatim berkomitmen membentuk tim konsolidasi kecil yang melibatkan BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, BPN, dan pemerintah daerah pada pekan depan. Tim ini akan fokus merumuskan langkah konkret agar konflik pertanahan dapat segera dituntaskan.

    Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. “Dengan kolaborasi sinergi yang hari ini kita lakukan bersama, kita mengelaborasi satu permasalahan, maka negara hadir dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ujarnya. [tok/beq]

  • Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar Rapat Konsolidasi Regional di Jatim International Expo Convention Exhibition, Surabaya, Selasa (7/10/2025).

    Konsolidasi ini untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam aspek keamanan pangan dan higienitas. Dalam rapat tersebut, BGN menargetkan adanya sekitar 3,5 juta penerima manfaat MBG di Jatim.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menekankan perlunya peningkatan sinergi antara semua pihak terkait, termasuk 1.327 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada di Jatim, untuk memastikan makanan yang disajikan sehat, gizi seimbang, dan aman dikonsumsi.

    Program ini ditujukan untuk berbagai kelompok, mulai dari anak dalam kandungan, ibu hamil, menyusui, hingga para siswa, sebagai investasi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menyambut Indonesia 2045. “Para penerima manfaat akan tumbuh dengan sehat, cerdas, dan kuat,” kata Dadan.

    Dadan juga menyebutkan bahwa Jatim merupakan salah satu provinsi yang progresif dalam implementasi MBG, dengan capaian rata-rata 30-40 persen di atas nasional. Pihaknya menargetkan Jatim akan mencapai di atas 50 persen dalam waktu dekat seiring dengan proses operasional dan sertifikasi mitra.

    Menanggapi kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi, BGN meningkatkan standar pengawasan secara drastis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

    “Setiap masakan yang selesai dimasak, sebelum dibagikan akan di-rapid test sehingga kita akan tahu ada berbahaya atau tidak,” tegas Dadan.

    Selain itu, sebelum SPPG beroperasi, akan ada pra-sterilisasi. Air yang digunakan untuk memasak sementara ini harus air kemasan galon tersertifikasi, dan air untuk mencuci serta lainnya harus melalui saringan.

    BGN juga mewajibkan seluruh SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional, bukan lagi sekadar administrasi. SPPG yang terbukti bermasalah akan dihentikan sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi.

    Kepala Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak melaporkan bahwa semua kabupaten/kota di Jatim telah membentuk Satgas pendukung. Terkait daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya di Sumenep dan Ponorogo, BGN akan membangun SPPG-nya, sementara pemda yang menentukan titik lokasinya.

    Emil juga menekankan tantangan menjaga kualitas dan logistik di wilayah kepulauan. “Hari ini, Insya Allah semua kabupaten/kota telah membentuk satgas untuk mendukung pelaksanaan MBG,” tuturnya.

    Sedangkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi upaya konsolidasi ini, terutama kemudahan dalam proses mendapatkan SLHS. Sebelumnya kewenangan sertifikasi ini ada di Kementerian Kesehatan, kini telah didelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

    “Penyelenggara SPPG saya mohon untuk proaktif berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sertifikat SLHS,” ujar Khofifah.

    Ia berharap dengan penyempurnaan SOP dan persyaratan, misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk penguatan visi dan Sumber Daya Manusia anak bangsa melalui MBG dapat tercapai maksimal. [ipl/suf]

  • Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan terkait pembahasan kebijakan transfer ke daerah.

    Sementara itu, mengenai rencana penempatan dana pemerintah pusat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Emil mengonfirmasi bahwa topik tersebut juga sudah menjadi bagian dari pembicaraan pemerintah daerah.

    “Iya, di jatim sudah kita bicarakan waktu kemarin ketemu. kan beliau yang ngomong kan? saya lihat beritanya. di jatim juga kita bahas,” ujarnya kepada awak media, Selasa, 7 Oktober.

    Namun demikian, Emil menegaskan bahwa besaran dana yang akan ditempatkan Pemerintah di Bank Jatim masih menunggu keputusan final.

    “Kita tunggu final. tetapi Bank Jatim ini kan alhamdulillah salah satu bank pembangunan daerah yang secara indikator kesehatan perbankannya, maupun juga raihan labanya tergolong solid. sehingga harapannya bisa menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa pembahasan soal teknis dan implementasi penempatan dana tersebut masih berlangsung dan menjadi ranah pemerintah pusat.

    “Jadi itu sudah dibicarakan pada saat di surabaya, tapi kami tentu tidak dalam posisi menyampaikan karena masih pembahasan, tapi tadi pak menkeu sudah ngomong, kami sampaikan betul itu dibicarakan. realisasi kita tunggu,” tambahnya.

    Terkait kesiapan dalam menyerap dana tersebut, Emil menyampaikan bahwa hal itu akan ditangani oleh tim teknis.

    “Itu biar persisnya antara kita, sudah ada tim, pak sekda dengan dirut bank jatim yang akan membahas dengan dirjen yang terkait di Kementerian Keuangan. persisnya seperti apa, kita lebih baik menunggu finalnya saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penempatan dana Pemerintah kepada dua bank daerah, yakni PT Bank DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan dana masih akan dikaji terlebih dahulu.

    “Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta. Dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung (keperluan dana),” kata dia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober.

    Ia menyampaikan hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyaluran kredit, khususnya ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.

    “Tapi kalau 10 triliun 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti kita akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun tempat lain,” tuturnya.

    Namun, ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, agar memastikan kesiapan Bank DKI dalam menyerap dan menyalurkan dana tersebut dengan optimal.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” lanjutnya.

    Terkait pertanyaan Pramono mengenai kemungkinan kerja sama Bank DKI dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan dana, Purbaya menjelaskan bahwa hal itu merupakan urusan antar perusahaan atau business to business.

    “Yang ketiga tadi tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara. Bisa dipakai nggak? Itu pada dasarnya itu adalah business to business,” tegasnya.

  • Mendag ungkap pemerintah komitmen perluas akses ekspor 

    Mendag ungkap pemerintah komitmen perluas akses ekspor 

    Pemerintah juga menginisiasi program Desa Bisa Ekspor yang menargetkan sekitar 2.600 desa dengan 741 desa siap ekspor.

    Nganjuk (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar ekspor Indonesia melalui penyelesaian secara aktif berbagai perundingan perdagangan dengan negara lain.

    “Kemarin, kami mengumumkan bahwa kami telah menyelesaikan perundingan Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) telah selesai. Pada 24 September 2025, Indonesia juga menandatangani Indonesia–Canada CEPA. Ini merupakan salah satu upaya kami untuk memperkuat penetrasi pasar global,” kata Mendag, saat di Nganjuk, Jawa Timur, Jumat.

    Pihaknya mengungkapkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki 46 perwakilan dagang (perwadag) di 33 negara yang bertugas untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan ekspor.

    Sepanjang Januari-Agustus 2025, Kemendag telah memfasilitasi 462 kegiatan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) yang terdiri dari 312 sesi presentasi peluang bisnis (pitching) dan 150 sesi temu bisnis dengan buyer.

    Total nilai transaksi yang sukses dicatatkan mencapai 90,90 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang terdiri atas potensi transaksi sebesar 34,95 juta dolar AS, dan pesanan pembelian (purchase order) senilai 55,95 juta dolar AS.

    “Sebanyak 70 persen UMKM yang berpartisipasi dalam program ini baru pertama kali ekspor dan sebagian besar transaksi dilakukan secara dalam jaringan (daring) tanpa tatap muka langsung,” kata dia lagi.

    Ia menambahkan, pemerintah juga menginisiasi program Desa Bisa Ekspor yang menargetkan sekitar 2.600 desa dengan 741 desa siap ekspor.

    Melalui program ini, pelaku UMKM mendapatkan pelatihan seperti Export Coaching Program (ECP), pendampingan desain, dan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya.

    “Jika sudah siap melakukan ekspor, maka pelaku usaha akan kami masukkan dalam program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor,” kata dia pula.

    Berdasarkan data BPS yang diolah Kemendag, pada periode Januari-Juli 2025, nilai ekspor nasional produk perangkat makan dan perangkat dapur dari plastik (HS 39249090) tercatat sebesar 13,79 juta dolar AS, dengan tren pertumbuhan ekspor sebesar 22,19 persen dalam lima tahun terakhir (2020-2024).

    Di sisi lain, nilai ekspor ke Filipina tercatat sebesar 98,18 ribu dolar AS, sementara nilai ekspor ke Romania mencapai 101,17 ribu dolar AS.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang turut hadir pada kegiatan ini mengapresiasi upaya Kemendag dalam mendorong pelaku usaha daerah agar mampu menembus pasar global.

    “Kami menaruh harapan besar serta menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang baik antara Kemendag dan pemerintah daerah. Kemendag memiliki Program ECP yang telah sukses dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha,” ujar Emil.

    Dalam kunjungannya ke Nganjuk, Mendag juga melepas ekspor empat kontainer produk peralatan rumah tangga berbahan plastik produksi PT Mitramulia Makmur (MMM) ke Filipina dan perdana ke Romania dengan merek Moorlife.

    Pelepasan ekspor senilai 411,73 ribu dolar AS atau setara Rp6,7 miliar.

    Menurut Mendag, perusahaan tersebut telah berhasil menunjukkan konsistensi dan kinerja ekspor yang terus meningkat, sehingga berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

    Dengan kinerja tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia kini memiliki daya saing yang tinggi di pasar global.

    Hal tersebut tercermin dari perubahan signifikan struktur ekspor nasional yang saat ini didominasi sektor industri pengolahan, menggantikan dominasi sektor pertambangan di masa lalu.

    Selain itu, produk UMKM juga telah banyak masuk ke ritel-ritel dalam negeri.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.