Xcloud.id

Tag: Emil Elestianto Dardak

  • Menang Gugatan Atas Penguasaan Kantor Demokrat Jatim, Siapa Bonie Laksmana?

    Menang Gugatan Atas Penguasaan Kantor Demokrat Jatim, Siapa Bonie Laksmana?

    Surabaya (beritajatim.com) – Bonie Laksmana, mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, baru-baru ini memenangkan gugatan hukum terkait penguasaan kantor DPD Demokrat Jatim. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gedung yang terletak di Jalan Kertajaya Indah Timur No. 82, Surabaya, adalah milik pribadi Bonie, bukan aset partai.

    Putusan ini menandai akhir dari sengketa panjang antara Bonie dan DPD Demokrat Jatim yang saat ini dipimpin oleh Emil Elestianto Dardak. Dalam perkara No. 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby, majelis hakim PN Surabaya menolak seluruh gugatan Partai Demokrat.

    Pria kelahiran 6 Februari 1973 ini bukanlah sosok baru dalam dunia politik. Sebagai putra sulung mantan Wali Kota Madiun dua periode, Bambang Irianto, Bonie kenyang akan pengalaman politik.

    Bonie pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Madiun dan Sekretaris DPW Partai Demokrat Jatim. Di bawah kepemimpinannya, Demokrat berhasil meraih kursi di DPRD Kota Madiun pada Pemilu 2009 dan 2 kursi DPR RI di Dapil 8 Jatim pada Pemilu 2014.

    Bonie juga menjadi konsultan politik untuk Partai Perindo dalam Pemilu 2024. Pada Pileg 2024 tersebut, Perindo menjadi partai pemenang di Kota Madiun hingga meraih Kursi Ketua DPRD.

    Selain kiprahnya di dunia politik, Bonie juga memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Bonie menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kota Madiun, yaitu di SDN Madiun Lor (Endrakila), SMPN 1 Kota Madiun, dan SMAN 3 Kota Madiun. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Trisakti Jakarta jurusan Teknik Industri.

    Bonie kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master di bidang Keuangan dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat, pada 1999, dan menerima penghargaan Delta Mu Delta.

    Bonie juga maju pada Pilwali Kota Madiun 2024. Bonie berpasangan dengan Bagus Rizki Dinarwan dalam Pilkada Kota Madiun 2024, dengan dukungan dari Partai Golkar dan Perindo. Namun, harus kandas oleh petahana Maidi – Bagus. [asg/beq]

  • DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Apa Kata Khofifah?

    DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (19/5/2025).

    Persetujuan tersebut disampikan melaui rekomendasi yang diberikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono.

    Rekomendasi tersebut diserahkan setelah sebelumnya bersama DPRD Jatim mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada 21 Maret 2025 lalu.

    Atas rekomendasi yang diterima, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara marathon dan komprehensif dalam melakukan pembahasan LKPJ. Sehingga, menghasilkan rekomendasi sebagai catatan strategis bagi peningkatan kinerja Pemprov Jatim.

    “Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa seluruh jajaran Pemprov dan Forkopimda Jatim, Pemkab/Pemkot se-Jatim, tokoh agama dan masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha hingga berbagai stakeholders dalam proses pembangunan di Jawa Timur,” ucapnya.

    Perlu diketahui dalam kurun waktu tepat 30 hari sejak LKPJ disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan. Sehingga, perumusan rekomendasi yang dihasilkan telah memenuhi kaidah sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 bahwa pembahasan LKPJ harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah disampaikan.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah menyatakan terima kasih sekaligus kesiapannya beserta seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti seluruh saran, catatan dan rekomendasi dari seluruh Fraksi DPRD Jatim.

    “Insya Allah semua catatan, saran dan rekomendasi akan menjadi referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam semua sektor di lingkungan Pemprov Jatim. Dan menjadi masukan yang serius untuk kami berbenah hari ini dan akan datang,” kata Gubernur Khofifah.

    Menurutnya, catatan dan rekomendasi ini sebagai bentuk nyata sinergi dan kolaborasi Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim guna mewujudkan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

    Pada kesempatan yang sama, Khofifah menegaskan, sebagai salah satu provinsi paling bersejarah dan berpengaruh di Indonesia, Jatim telah menjadi barometer nasional. Sehingga, dibutuhkan komitmen semua stakeholder untuk membangun harmonious partnership dengan tetap dengan memberikan saran, kritik dan rekomendasi demi menjadi lebih baik ke depannya.

    “Jawa Timur tidak boleh batuk, kalau batuk, dropletnya sampai ke Ibukota. Jawa Timur harus tetap stabil dan produktif agar tidak mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.

    Masyarakat Jatim sendiri disebutnya juga memiliki peran penting. Masyarakat Jatim adalah masyarakat yang cerdas dan mampu memandang masalah sebagai tantangan dan melihat tantangan sebagai kesempatan.

    “Masyarakat Bumi Majapahit terbukti mampu melalui segala rintangan dengan capaian luar biasa. Sehingga, berhasil kita raih bersama dan berpeluang menjadikan Jawa Timur episentrum peradaban berkemajuan bangsa Indonesia,” ucapnya optimis.

    Senada dengan Gubernur Khofifah, Wagub Emil Dardak juga menyambut baik atas semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh Fraksi DPRD Jatim. Segala catatan dan masukan disebutnya akan menjadi modal utama segenap jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja lebih baik di tahun 2025.

    “Saya rasa banyak ide, saran dan bahkan kritik yang sangat relevan yang kemudian bisa kita terapkan untuk membenahi kinerja di tahun 2025 supaya lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa semua Fraksi yang ada di DPRD Jatim sepakat memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jatim terhadap LKPJ Akhir TA 2024 sebagai Rekomendasi DPRD.

    “Semua saran, catatan dan harapan Fraksi-Fraksi serta Rekomendasi Pansus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi DPRD yang akan disampaikan kepada Gubernur Jatim untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” terangnya.

    Turut hadir, jajaran Wakil Ketua DPRD Jatim, anggota DPRD Jatim dari seluruh Fraksi dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jatim. [tok/beq]

  • Emil Dardak Angkat Bicara Soal Status Kantor Demokrat Jatim di Kertajaya

    Emil Dardak Angkat Bicara Soal Status Kantor Demokrat Jatim di Kertajaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak angkat bicara terkait kepemilikan Kantor Demokrat Jatim, yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya. Apa kata Emil?

    “Kedatangan Sekjen DPP Partai Demokrat Pak Herman Khaeron ke Kantor DPD Partai Demokrat Jatim beberapa waktu lalu, merupakan bentuk dukungan dari DPP. Ini setelah DPP mempelajari semua aspek hukum yang ada dan menilai langkah hukum yang kami ambil sudah tepat,” kata Emil kepada beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Untuk diketahui, Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim pada Rabu (14/5/2025).

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan, bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” ujar Herman saat itu.

    Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jatim dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi menceritakan kronologi terkait permasalahan kepemilikan Kantor Demokrat Jatim, yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya.

    Menurut Zaenal, ini berawal dari gugatan Penggugat Imam Sunardi (mantan Ketua Demokrat Jatim) noreg 963/Pdt.G/2016/PN.Sby.di bulan Desember 2016.

    Sebagai tergugat adalah Tergugat I Lutfi Afandi notaris PPAT, ⁠Tergugat II Bonie Laksmana, Tergugat III Nailah Alkatiri, Turut Tergugat I Elok Cahyani dan Turut Tergugat II BPN II Krembangan.

    DPD PD Jatim sebagai Penggugat Intervensi pada tanggal 20 Januari 2017.
    Putusannya, PN Surabaya tanggal 18 Januari 2018 adalah Imam Sunardi untuk melanjutkan jual beli kepada DPD PD Jatim dengan harga saat ini (bukan sesuai surat perjanjian pada saat itu Rp 7,5 miliar).

    “Dengan adanya putusan tersebut, DPD PD Jatim mengajukan Banding dan putusan Pengadilan Tinggi noreg 527/PDT/2018/PT.SBY tanggal 18 Des 2018 adalah menyatakan penggugat intervensi (DPD PD Jatim) objek sengketa kantor DPD PD Jatim di Jalan Kertajaya Indah nomor 82 untuk dilanjutkan jual beli dan menjadi atas nama Pengugat intervensi,” tuturnya.

    Selanjutnya, Bonie menyatakan Kasasi noreg 2968 K/Pdt/2020 tanggal 11 November 2020. Putusannya menyatakan Bonie sebagai pembeli yang mempunyai itikad baik.

    Kemudian, pada tanggal 27 April 2020 Imam Sunardi melaporkan Bonie dkk dengan psl 263 Jo 266 KUHP (pemalsuan dokumen dan atau pemalsuan akta autentik) di Polda Jatim. Dan, laporan Imam Sunardi di SP3 tanggal 5 Juli 2024.

    “Dengan adanya putusan MA yang sudah inkracht dan laporan Imam Sunardi di SP3 oleh Polda Jatim, akhirnya Bonie mengajukan permohonan eksekusi di PN Surabaya tanggal 29 Agustus 2024,” tuturnya.

    “Dengan adanya permohonan eksekusi Bonie, DPP PD sebagai pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan eksekusi atau derden verzet di PN Surabaya, pada tanggal 5 November 2024 dengan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PNSby (legalstanding DPP sebagai pihak ketiga vide psl 95 ayat 6 HIR Jo. Psl 378 RV). Putusan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby tanggal 5 Mei 2025 adalah Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar,” tambahnya.

    Kemudian, lanjut dia, dengan adanya putusan tersebut, DPP PD menyatakan banding pada tanggal 14 Mei 2025 dan memori banding diserahkan kepada PN Surabaya pada tanggal 16 Mei 2025. Dengan demikian, pengajuan permohonan banding DPP PD masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.

    “Dan, DPD PD Jatim mensomasi Bonie Laksmana tanggal 10 Mei 2025 dan somasi kedua tanggal 14 Mei 2025, yang intinya untuk segera mengembalikan SHM no 1292 kepada DPD PD Jatim. Ini karena SHM no 1292 yang diminta oleh Bonie melalui Ahmad Iskandar (mantan Bendahara Demokrat Jatim) untuk diproses menjadi atas nama DPD PD Jatim dan menjadi aset DPP PD belum diserahkan ke DPD PD Jatim. Celakanya, SHM no 1292 diatasnamakan Bonie pribadi. Padahal, itu uang pembelian kantor adalah hasil patungan atau urunan pengurus Demokrat Jatim,” pungkas Zaenal Fandi. (tok/kun)

  • Kuasa Hukum Demokrat Jatim: Putusan Soal Kantor di Kertajaya Belum Inkracht, Banding Sudah Diajukan

    Kuasa Hukum Demokrat Jatim: Putusan Soal Kantor di Kertajaya Belum Inkracht, Banding Sudah Diajukan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jawa Timur dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi, akhirnya angkat bicara terkait kemenangan Bonie Laksmana dalam perkara perlawanan eksekusi kantor DPD Demokrat Jatim di PN Surabaya.

    Zaenal menegaskan bahwa putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena pihaknya telah mengajukan banding.

    “Untuk Terlawan eksekusi jangan terlalu GR dong dengan memenangkan gugatan perlawanan eksekusi dari pihak ketiga, DPP PD di PN Surabaya. DPP PD sebagai Pelawan eksekusi masih ada upaya hukum banding tertanggal 14 Mei 2025 dan memori banding sudah kita daftarkan pada tanggal 16 Mei 2025 di PN Surabaya. Jadi, putusan dengan nomor perkara 1151/PDT.BTH/2024/PN. Sby belum Inkracht,” kata Zaenal kepada beritajatim.com, Minggu (18/5/2025).

    Menurut Zaenal, klaim Bonie Laksmana atas kepemilikan kantor yang terletak di Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya, tidak berdasar secara etika organisasi. Ia menegaskan bahwa dana pembelian aset tersebut berasal dari organisasi partai, bukan dari kantong pribadi Bonie.

    “Sejatinya Terlawan eksekusi mengetahui kalau pembelian kantor DPD Partai Demokrat Jatim memakai uang DPD Partai Demokrat Jatim, bukan uang pribadinya (Bonie Laksmana) sebagai Terlawan eksekusi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa kantor tersebut merupakan milik pribadi Bonie Laksmana. Dalam amar putusan perkara No.1151/PDT.BTH/2024/PN.Sby, majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan DPD Partai Demokrat Jatim yang saat ini dipimpin oleh Emil Elestianto Dardak. Pengadilan menyatakan bahwa pembelian dan pembangunan kantor dilakukan atas nama pribadi, bukan atas nama institusi partai.

    “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi putusan majelis hakim yang dibacakan pada awal Mei 2024.

    Meski begitu, dengan adanya banding yang telah diajukan oleh DPP Partai Demokrat, sengketa hukum ini belum berakhir. Proses hukum lanjutan akan menjadi penentu akhir dari status kepemilikan kantor yang menjadi simbol kekuasaan politik Demokrat Jatim tersebut. [tok/suf]

  • Pemprov Jatim Perjuangkan SRRL, Pilihan Baru Transportasi Publik di Surabaya Raya

    Pemprov Jatim Perjuangkan SRRL, Pilihan Baru Transportasi Publik di Surabaya Raya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengaku optimistis Surabaya Regional Railway Line (SRRL) bisa menghadirkan pilihan baru moda transportasi publik terintegrasi bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya.

    Hal tersebut disampaikannya dalam audiensi bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan jajarannya, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    Emil menyebut, proyek ini bertujuan memodernisasi layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur Surabaya-Sidoarjo-Gresik yang dipastikan akan semakin menambah jumlah moda transportasi publik bagi masyarakat.

    “Alhamdulillah, saat ini transportasi publik sudah semakin dilirik masyarakat. Di Jawa Timur ada layanan bus Trans Jatim yang sudah melayani lima koridor antarkota dan antarkabupaten. Animo masyarakat tinggi sangat tinggi pada Trans Jatim ini sebagai solusi transportasi modern yang efisien dan terjangkau,” kata Emil.

    “Rencana pengoperasian SRRL ini jadi inovasi baru bagi Jawa Timur, ke depannya proyek ini akan memanfaatkan jalur ganda kereta api (double track) yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo-Gresik,” imbuhnya.

    Pihaknya meyakini proyek SRRL ini akan meningkatkan konektivitas antarwilayah yang menghubungkan Surabaya Raya. Hal ini juga berseiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi massal yang semakin meningkat.

    Emil berterima kasih atas dukungan penuh Kementerian Perhubungan pada proyek SRRL yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.

    “Proyek ini dapat animo tinggi dari masyarakat, tentu kami siap memperjuangkan dan mengikhtiarkan lewat berbagai peluang agar proyek SRRL ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Proyek SRRL, lanjut Emil, menjadi prioritas dalam pengembangan transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Surabaya Raya.

    Untuk itu, lanjut Emil, perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Perhubungan RI, Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau.

    “Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan Nawa Bhakti Satya dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi publik di wilayah Jawa Timur,” katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Jawa Timur atas atensi yang diberikan khususnya proyek SRRL di Surabaya Raya.

    “Terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang membersamai kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait proyek SRRL ini,” ucap Eri.

    “Tentu kami optimistis proyek ini akan menghasilkan multiplayer effect, di antaranya semakin meningkatkan layanan transportasi publik di wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila, mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Momen Haru Emil Dardak di Dirjen Bina Marga: Genap 1000 Hari Kepergian Sang Ayah, Hermanto Dardak

    Momen Haru Emil Dardak di Dirjen Bina Marga: Genap 1000 Hari Kepergian Sang Ayah, Hermanto Dardak

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana haru menyelimuti kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, ke kantor Direktorat Jenderal Bina Marga di Jakarta. Di tengah agenda koordinasi penting bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Emil mengenang sosok almarhum ayahnya, Hermanto Dardak, yang pernah menjabat sebagai Dirjen Bina Marga pada 2007–2010.

    Emil mengungkapkan, kunjungannya kali ini bukan hanya sekadar tugas pemerintahan, tetapi juga menjadi momen refleksi pribadi yang mendalam.

    Tanpa disangka, hari itu bertepatan dengan 1000 hari sejak kepergian sang ayah, yang semasa hidup dikenal sebagai tokoh penting dalam pembangunan infrastruktur nasional.

    “Saya pribadi jadi terharu karena melihat foto ayahanda di ruang rapat Dirjen Bina Marga karena beliau pernah menjadi Dirjen Bina Marga di periode 2007–2010. Kebetulan hari ini tepat 1000 hari sejak beliau meninggal dunia,” ujar Emil mengutip dari instagram pribadinya @/emildardak, Kamis (15/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Emil dan Eri membawa mandat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk membahas sejumlah proyek strategis di Surabaya. Beberapa di antaranya adalah pembangunan flyover Taman Pelangi, interkoneksi tol Surabaya-Gresik ke flyover Teluk Lamong dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), serta proyek tol Eastern Ring Road Surabaya.

    “Diamanahi Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk bersama Mas Eri (Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi) berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga terkait beberapa pembangunan sektor jalan yang strategis di kota Surabaya,” jelas Emil.

    Salah satu fokus utama adalah penanganan Flyover Taman Pelangi yang kini dianggap sangat mendesak karena peningkatan frekuensi kereta api yang melintasi kawasan tersebut. Proyek ini diprioritaskan untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan masyarakat.

    “Khusus Taman Pelangi, penanganan ini semakin urgent karena akan ditingkatkannya frekuensi kereta api,” tandasnya.[asg/kun]

  • Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim.

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Dalam kunjungan tersebut, Herman menyampaikan sejumlah arahan strategis dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yakni, fokus pada penguatan organisasi dan konsolidasi internal partai. Ia juga menegaskan pentingnya semangat dan kekompakan kader di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

    “Saya sebagai Sekjen baru memberikan arahan yang merupakan bagian dari arahan Ketua Umum. Seluruh pengurus harus diaktifkan dan bergerak. Tidak ada lagi yang pasif,” tegas Herman.

    Herman juga menyoroti pentingnya penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia menyebutkan bahwa saat ini telah ditambahkan beberapa badan baru, seperti Badan Saksi, Badan Logistik, dan Komite Khusus yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pengurus daerah.

    “Struktur baru ini harus segera direspons. DPD perlu segera merevisi Surat Keputusan kepengurusan agar sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Banyak amanah yang saya bawa dan saya harap bisa langsung dijalankan,” tukasnya.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kehadiran langsung Sekjen ke Surabaya dan menyebutnya sebagai bentuk perhatian serius dari DPP terhadap perkembangan Demokrat di daerah.

    “Kehadiran Pak Sekjen memberi banyak wejangan dan arahan strategis. Ini menjadi bekal bagi kami untuk menatap sukses di Pemilu 2029,” ujar Emil.

    Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini DPD Demokrat Jatim tengah menyusun berbagai program konsolidasi dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda).

    Meski masa jabatan pengurus saat ini berlaku hingga 2027, penyesuaian tetap diperlukan sesuai AD/ART terbaru yang akan ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025.

    Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan, kesiapan pihaknya untuk menjalankan instruksi Ketua Umum AHY dan Sekjen Herman Khaeron. “Kami siap bekerja keras untuk menjalankan amanah Ketum dan Sekjen, demi menambah perolehan kursi Demokrat di 2029 mendatang,” ujar dokter Agung.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional Partai Demokrat pasca Pemilu 2024, sebagai langkah awal untuk menyongsong peta pertarungan politik lima tahun ke depan dengan semangat baru dan kepengurusan yang semakin solid. (tok/but)

  • Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

    Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 digelar di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, pada 8-9 Mei 2025.

    Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, forum nasional ini menjadi agenda strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.

    Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa APEKSI bukanlah ajang kompetisi antarkota, melainkan wadah kebersamaan dan musyawarah untuk membahas berbagai tantangan dan mencari solusi bersama. Ia menekankan pentingnya prinsip kebersamaan agar tidak ada kota yang tertinggal dalam pembangunan.

    “APEKSI bukan persaingan antar kota, tapi bagaimana kita melebur menjadi satu keluarga besar, akhirnya menyampaikan ide-ide, menyampaikan semua kendala, sehingga itu kita lakukan musyawarah mufakat,” kata Wali Kota Eri saat membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (8/5/2025).

    Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pemerataan teknologi dan inovasi antarkota. Untuk itu, ia mengajak kota-kota yang memiliki kapasitas anggaran besar untuk berbagi dengan kota lain yang memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal pengembangan aplikasi dan digitalisasi layanan publik.

    “Sehingga kota-kota yang maju, yang sudah memiliki digitalisasi atau apapun, itu bisa diberikan kepada kota lain yang anggarannya sedikit,” tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

    Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antaranggota APEKSI menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia berharap Munas VII APEKSI mampu menjadi momentum untuk mengonsolidasikan seluruh kelebihan kota-kota di Indonesia untuk memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

    “Sehingga harapan kami tidak ada lagi antarkota itu timpangnya sangat jauh. Tetapi bagaimana semua kelebihan kota itu kami jadikan satu, dan itu akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

    Cak Eri juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan visi dan misi pemerintah kota dengan visi misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dari upaya harmonisasi pembangunan nasional dan daerah.

    “Munas APEKSI ini sekaligus untuk menyelaraskan visi-misi wali kota dengan visi-misi Bapak Presiden. Karena itulah saya berharap kekeluargaan, musyawarah dan kebersamaan ini harus tetap terjaga,” imbuhnya.

    Selain agenda utama musyawarah, Munas VII APEKSI 2025 juga menjadi ruang penguatan sinergi ekonomi antardaerah. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Koperasi Merah Putih Surabaya dengan Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tuban.

    Cak Eri menilai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia berharap melalui forum ini, jejaring koperasi tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

    “Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), sekarang kita dorong Koperasi Merah Putih. Kita perlu menyambungkan kebutuhan kota dengan potensi desa, dalam semangat kerja sama dan pemberdayaan ekonomi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Munas VII APEKSI merupakan forum penting untuk menyinkronkan program-program daerah dengan pusat. Ia menilai banyak inovasi daerah yang sudah sejalan dengan program nasional, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan.

    “Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat,” ujar Bima Arya.

    Bima Arya juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi yang tepat sasaran dapat menciptakan ruang fiskal baru untuk pembiayaan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Jadi akan memperkuat kapasitas fiskal,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut Kota Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia saat ini, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 73 persen. “Saya ingin memberikan semangat kepada Kota Surabaya dengan kapasitas terkuat di Republik Indonesia,” ungkap Bima Arya.

    Menurut Bima Arya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun budaya birokrasi yang efektif dan berorientasi hasil. Ia menegaskan bahwa efisiensi adalah bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, di mana seluruh kota di Indonesia diharapkan memiliki kemandirian fiskal yang kuat.

    “Nah, mimpi kita menuju 2045 adalah 98 kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun, itu target kita,” jelas dia.

    Selain itu, Bima Arya menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru sebagai ujung tombak penyaluran program pembangunan. Ia mendorong agar Koperasi Merah Putih dapat hadir di tingkat desa maupun kelurahan agar penyaluran bantuan, termasuk pupuk bagi petani, bisa lebih tepat sasaran.

    “Koperasi Merah Putih bisa di desa maupun kelurahan. Ini penting agar program pusat bisa langsung sampai ke masyarakat, termasuk pupuk untuk petani, tanpa melalui jalur berliku,” ujar Bima Arya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota. Ia menyebut para wali kota dan bupati sebagai mitra strategis provinsi dalam menjalankan pembangunan yang berbasis kekhasan daerah masing-masing.

    “Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif,” kata Emil.

    Karena itu, Emil mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menjadi wadah menyalurkan aspirasi, tetapi juga ruang mencari solusi bersama. Ia berharap Munas VII APEKSI dapat menjadi forum produktif dalam mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. “Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Munas VII APEKSI 2025 digelar pada 6-10 Mei 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan mencakup Youth City Changers (YCC) pada 6-7 Mei, Side Event seperti Forum Komunikasi Digital (Komdigi) pada 7 Mei, Munas VII pada 8-9 Mei, Ladies Program dan City Tour pada 8 Mei, Dinner Kenjeran pada 8 Mei, Indonesia City Expo pada 8-10 Mei, Karnaval Budaya pada 9 Mei, serta Mayor’s Fun Match Football pada 10 Mei. (ADV)

  • Normalisasi Hingga Penertiban Galian C Jadi Atensi Pemkab Pamekasan

    Normalisasi Hingga Penertiban Galian C Jadi Atensi Pemkab Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mengatasi banjir yang seringkali melanda wilayah perkotaan Pamekasan, tidak cukup hanya dengan sekedar pengerukan permukaan sungai dari hulu menuju hilir. Tetapi juga harus dibarengi dengan penertiban Galian C.

    Hal tersebut disampaikan Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman saat meninjau titik banjir di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Senin (12/5/2025). Didampingi Wakil Bupati Sukriyanto, bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

    “Pertama kami akan melakukan peninjauan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak cukup dengan hanya melakukan pengerukan permukaan sungai, karena kita punya keyakinan bahwa pengerukan sungai itu tidak terlalu berdampak terhadap pengurangan banjir,” kata KH Kholilurrahman.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya sangat sepakat dengan inisiasi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak seputar langkah konkrit mengurangi resiko banjir di Pamekasan. “Jadi kami harap perluasan anak sungai dapat membantu mengurangi dampak banjir dengan mengalihkan banjir ke beberapa titik anak sungai,” ungkapnya.

    “Apalagi Wakil Gubernur Jatim, Mas Emil (sapaan akrab Emil Elistianto Dardak) juga menjanjikan normalisasi sungai dari hulu hingga hilir, dan kami sudah menginstruksikan hal ini kepada Kepala Dinas PUPR Pamekasan, untuk segera dilaksanakan,” imbuhnya.

    Selain itu, penertiban terhadap proses penambangan yang tersebar di berbagai titik di wilayah setempat, juga tidak lepas dari perhatiannya “Nanti juga kita tertibkan kegiatan penambangan galian C yang tidak berizin, sekaligus memeriksa volume penambangan yang berizin untuk memastikan kegiatan tersebut tidak menghambat aliran air sungai,” jelasnya.

    “Artinya berbagai kegiatan masyarakat termasuk pembangunan yang sekiranya menghambat terhadap jalannya kelancaran air, termasuk tambang galian C dalam waktu dekat kita tertibkan, dan yang tidak berizin kita akan tutup,” tegasnya.

    Dengan langkah tersebut, nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. “Jadi dengan peninjauan (hulu hilir) dengan menyeluruh dan penertiban Galian C, kami berharap dapat mengurangi dampak banjir, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, banjir yang melanda wilayah Pamekasan akibat hujan deras dengan intensitas tinggi sejak Minggu (11/5/2025) lalu. Mengakibatkan banjir di 9 desa/kelurahan di dua kecamatan berbeda di Pamekasan.

    Bahkan akibat peristiwa tersebut, ribuan warga di sejumlah kecamatan Pademawu dan Pamekasan (Kota), terdampak banjir, termasuk juga sejumlah fasilitas umum hingga tempat ibadah. [pin/ted]

  • Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia secara resmi membuka Musda XI Golkar Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) sore.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyenggol beberapa pihak. Sasaran pertama adalah Sekjen Golkar Sarmuji yang akan melepas jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim.

    “Pak Sekjen Sarmuji ini sepertinya sedih meninggalkan Ketua Golkar Jatim. Sepertinya berkesan sekali Golkar Jatim ini bagi Pak Sarmuji,” kata Bahlil sembari tertawa.

    Sasaran kedua adalah calon tunggal Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi yang juga anggota DPR RI. “DPD II sudah klir belum ini? Sepertinya bapak ini calon tunggal Ketua Golkar Jatim. Sepertinya Pak Ali Mufthi baru jalan malam ini untuk mengklirkan,” ujar Bahlil lagi membuat ribuan peserta Musda Jatim tertawa terbahak-bahak.

    Sasaran ketiga adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang merupakan kader PDI Perjuangan. Eri datang mengenakan batik warna merah. “Pak Eri ini saya tahu. Warna bajunya boleh beda, tapi hatinya saya tahu kemana,” tuturnya yang disambut aplaus peserta Musda.

    Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim pun tidak luput dari godaan Bahlil untuk pindah ke Golkar. Emil datang ke Musda Golkar Jatim mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang berhalangan hadir karena ada acara di Samarinda, Kaltim.

    “Pak Wagub, kalau di rumah bapak sekarang (Partai Demokrat) sudah tidak nyaman, Beringin siap membersamai bapak agar menjadi aman,” tukasnya.

    Bahlil juga mengucapkan selamat kepada Golkar Jatim di bawah pimpinan Sarmuji. “Selamat atas capaian keberhasilan pileg, pilpres maupun pilkada, yang semuanya menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Capaian terbaik dibandingkan DPD Golkar provinsi lain. Musda tidak hanya sebagai forum memilih ketua DPD, tapi menyusun program kerja 5 tahun ke depan, rekomendasi internal dan eksternal, serta memilih formatur. Lakukan konsolidasi total hingga tingkat kecamatan dan desa,” pungkasnya dan menegaskan Golkar akan konsisten menjalankan kaidah norma demokrasi. (tok/ian)