Xcloud.id

Tag: Emil Elestianto Dardak

  • Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung – Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

    Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

    “Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas,” katanya melalui pesan singkat.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

    Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

    Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

    Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

    “Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

    “Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Merayakan Indonesia: Budaya dan Kopi Nusantara Dipamerkan di World Expo 2025 Osaka

    Merayakan Indonesia: Budaya dan Kopi Nusantara Dipamerkan di World Expo 2025 Osaka

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia menampilkan gelaran National Day di World Expo 2025 Osaka pada Selasa (27/5/2025), dengan pertunjukan budaya, kuliner khas Nusantara, serta diplomasi kopi yang menyatukan warisan, rasa dan masa depan. Acara ini dibuka dengan parade budaya dari Grand Ring di Yumeshima, menuju National Day Hall, dengan menampilkan Ondel-Ondel Betawi, Reog Ponorogo dan tarian daerah dari berbagai penjuru Indonesia.

    Parade National Day Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, didampingi oleh Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabuming dan Wakil Menteri Bappenas Febrian A. Ruddyard.

    Acara ini dihadiri Ketua Komisi IV DPR Republik Indonesia, Titiek Soeharto dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Dardak. Dalam pidatonya, Pratikno menyampaikan bahwa World Expo menjadi panggung penting untuk membangun persepsi dunia tentang Indonesia masa kini. 

    “Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan Jepang memiliki sejarah panjang sebagai mitra di bidang pembangunan, pemulihan dan ketangguhan. Mulai dari perdagangan, infrastruktur, pendidikan, teknologi hingga lingkungan, kolaborasi kita telah teruji oleh waktu. Kini, saatnya kita menjawab tantangan masa depan melalui inovasi berkelanjutan,” ujar Pratikno.

    Harmoni suara dan gerak Panggung utama National Day Indonesia, menghadirkan penampilan terbaik dari talenta Indonesia yang dipandu oleh Tantowi Yahya, seniman, komunikator dan mantan Duta Besar RI untuk Selandia Baru.Rangkaian pertunjukan dimulai dengan Cecep Arif Rahman dan Padepokan Kasundan yang menampilkan seni pencak silat dalam format pertunjukan teatrikal.

    Dilanjutkan oleh Endah Laras yang membawakan lagu ikonik “Bengawan Solo” dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Jepang sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan budaya Indonesia-Jepang.Suasana kemudian berubah menjadi lebih modern melalui penampilan Tulus yang membawakan tiga lagu, termasuk “Tujuh Belas” yang dikolaborasikan dengan Papermoon Puppet Theatre.

    Teater boneka asal Yogyakarta ini dikenal secara global melalui karya-karya kontemporer tanpa dialog yang menyentuh dan penuh makna sosial. Sebagai penutup, Putri Ariani, penyanyi muda penyandang disabilitas yang dikenal dunia melalui bakat dan semangatnya, membawakan “Indonesia Pusaka” dengan penuh penghayatan, menutup perayaan dengan semangat kebangsaan yang menggugah.

    Dalam jamuan makan malam resmi, para tamu undangan menikmati nasi nusantara, hidangan khas yang menyatukan nasi daun jeruk, ayam bakar, telur balado, mie goreng Jawa, kerupuk, lalapan segar, dan sambal bajak yang merupakan representasi keragaman rasa dan budaya Indonesia. Melengkapi suguhan khas nusantara, Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia (Kappi) menyajikan suguhan kopi Mandheling kepada para undangan.

    “Kami optimistis partisipasi KAPPI dapat membantu mempromosikan Indonesia kepada masyarakat global, khususnya para pengunjung World Expo Osaka 2025, melalui suguhan secangkir kopi sebagai bagian dari budaya Indonesia. Kopi unggulan Indonesia seperti kopi Mandheling, Toraja dan Bali Kintamani, telah kami perkenalkan sejak awal expo ini dibuka, ” ujar Roby Wibisono, selaku perwakilan Kappi.

    Di Temanggung, Jawa Tengah, selain terkenal dengan tembakau dan kopi, ternyata juga menyimpan keindahan alam di kaki Gunung Sindoro, bernama Taman Wisata Alam Posong. Selain terkenal dengan udaranya yang dingin, Taman Wisata Alam Posong juga terkenal…

  • Indikator Politik: Mayoritas Warga Puas Kinerja 100 Hari Pertama Khofifah-Emil

    Indikator Politik: Mayoritas Warga Puas Kinerja 100 Hari Pertama Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil kepuasan warga terhadap kinerja Gubernur se-Pulau Jawa. ini Untuk Jawa Timur, mayoritas warga Jatim puas kinerja Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

    “Kepuasan ke Gubernur Jatim Khofifah cukup tinggi, saya kira bahkan bisa lebih tinggi lagi jika dioptimalkan sosial medianya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat paparan survei, Rabu (28/5/2025).

    Burhanuddin membeberkan angka kepuasan terhadap Khofifah di angka 75,3 persen. Sementara 19 persen responden merasa kurang puas, dan sisanya tidak menjawab.

    Kepuasan terhadap kinerja Gubernur Jatim Khofifah, lanjut Burhanuddin, cenderung lebih tinggi dibanding Gubernur Jateng hingga Gubernur Jakarta.

    Lebih lanjut Burhanuddin juga membeberkan angka kepuasan warga Jatim terhadap Wagub Emil Elestianto Dardak. Hasilnya, mayoritas warga Jatim puas kinerja Emil Dardak.

    “Ada 71,7 persen responden warga Jatim puas terhadap kinerja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak,” terangnya.

    Burhanuddin juga membeberkan mayoritas warga Jatim merasa ekonomi di Bumi Majapahit saat ini masih terjaga dengan baik. Di mana 85 persen responden di Jatim menjawab ekonomi cenderung baik.

    Burhanuddin juga membeberkan sejumlah indikator kepuasan warga Jatim atas kinerja Pemprov di bawah komando Khofifah-Emil.

    Masyarakat Jatim puas dalam pelayanan di sejumlah sektor, di antaranya penyediaan jaringan listrik, penyediaan jaringan komunikasi, kualitas layanan kesehatan daerah, penyediaan layanan pendidikan, penyediaan bahan pangan di tengah masyarakat, penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan jenjang SMA, hingga peningkatan infrastruktur.

    Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 12-19 Mei 2025. Survei melibatkan 600 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur.

    Survei Indikator Politik Indonesia menggunakan metode multistage random sampling. Survei Indikator memiliki margin of error sebesar 4,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. [tok/beq]

  • Survei The Republic Institute Ungkap Mayoritas Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Khofifah-Emil

    Survei The Republic Institute Ungkap Mayoritas Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei The Republic Institute mengungkap mayoritas warga Jawa Timur merasa puas terhadap kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam 100 hari pertama masa jabatan periode kedua mereka.

    “Mayoritas responden puas terhadap kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur selama 100 hari kerja ini,” kata Peneliti Utama The Republic Institute, Dr Sufyanto, dalam paparannya, Senin (26/5/2025).

    Survei tersebut mencatat 71,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Khofifah-Emil, sementara 23,5 persen menyatakan kurang puas, dan 5,1 persen tidak menjawab. Tingginya tingkat kepuasan publik ini dipengaruhi oleh berbagai program yang dinilai efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

    Sufyanto menjelaskan, kepuasan warga dilatarbelakangi oleh sejumlah indikator, di antaranya komitmen pasangan Khofifah-Emil dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan, konsistensi terhadap janji kampanye, serta keselarasan dengan program nasional Asta Cita. Mereka juga dianggap responsif terhadap persoalan sosial di masyarakat.

    “Beberapa indikator yang dijadikan pertimbangan utama oleh responden yang menjawab puas yakni komitmen pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pangan. Kemudian konsisten pada janji dan program yang dibawa saat kampanye,” jelasnya.

    Program Bus Trans Jatim menjadi salah satu yang paling diapresiasi publik. Sebanyak 92,9 persen responden menginginkan program ini dilanjutkan dan diperluas. Pembangunan rumah subsidi juga mendapat dukungan luas, dengan 84,7 persen responden berharap program ini terus berjalan. Dalam hal stabilisasi harga pangan, sebanyak 77,6 persen warga Jatim menyatakan puas atas kebijakan Khofifah-Emil.

    Survei ini juga mencatat tingkat kepuasan terhadap program quick win di 100 hari pertama, meliputi pembiayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, mudik gratis, digitalisasi layanan publik, peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan kompetensi kecerdasan buatan (AI), pemeliharaan infrastruktur, hingga mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya air.

    Meskipun hasilnya positif, Sufyanto menekankan bahwa ekspektasi warga Jatim terhadap kepemimpinan Khofifah-Emil tetap tinggi dan menuntut peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

    “Karena ekspektasi warga Jatim sangat tinggi terhadap sosok Khofifah-Emil,” tegasnya.

    Survei The Republic Institute dilakukan pada 15–22 Mei 2025 dengan melibatkan 2.200 responden dari seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah stratified random sampling dengan wawancara tatap muka. Margin of error survei ini sebesar 2,1 persen. [tok/beq]

  • Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Kembali Raih Penghargaan Terbaik JDIH Award Jatim 2025

    Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Kembali Raih Penghargaan Terbaik JDIH Award Jatim 2025

    Banyuwangi (betitajatim.com) – Sekretariat DPRD Banyuwangi Kembali mendapat prestasi kinerjanya dalam pengelolaan informasi hukum. Dalam ajang JDIH Award 2025, untuk kedua kalinya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Banyuwangi dinobatkan sebagai Pengelola JDIH terbaik II kategori Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

    Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga meraih penghargaan sebagai Pengelola JDIH terbaik I tingkat kabupaten/kota se-Jatim tahun 2025.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

    Penghargaan JDIH Terbaik se-Jatim kategori Kabupaten/Kota diterima oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono. Sedangkan penghargaan JDIH Terbaik kategori Sekretariat DPRD diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono.

    Ruliyono menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi seluruh anggota dan jajaran Sekretariat dewan dalam mewujudkan layanan dokumentasi hukum yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

    ” Terima kasih kepada semua pihak, penghargaan ini merupakan wujud komitmen kita untuk terus menjaga akuntabilitas dan keterbukaan informasi hukum di lingkungan DPRD Banyuwangi,” ucap Ruliyono.

    Ruliyono mengatakan, Sekretariat DPRD Banyuwangi mampu mempertahankan penghargaan JDIH terbaik berkat keberadaan inovasi Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Daerah (SIPRADA). SIPRADA memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan daerah.

    ”Siprada ini digunakan untuk memberikan pelayanan informasi pembentukan Raperda yang sedang dikerjakan/dibahas oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat (keterbukaan publik) untuk ikut berperan serta memberikan masukan, kritik dan saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang di bahas,” ucap Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini.

    Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi, Alief Rahman Kartiono, menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif, inovasi berkelanjutan, dan sinergi antar bagian di lingkungan Sekretariat DPRD.

    ” Sekretariat DPRD mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan dukungan pimpinan serta anggota dewan, penghargaan JDIH terbaik dapat kita pertahankan,” ucapnya.

    Alief menjelaskan, SIPRADA dirancang sebagai solusi digital untuk mempermudah koordinasi, pengawasan, dan dokumentasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

    ”Dengan aplikasi SIPRADA, pengguna dapat mengakses informasi terkait rancangan peraturan daerah (Raperda), hingga dokumen-dokumen pendukung secara cepat dan akurat,” ucap Alief Rahman Kartiono.

    Melalui aplikasi ini, semua Raperda yang akan dibahas dewan akan diunggah ke situs resmi DPRD Banyuwangi, yakni dprd.banyuwangikab.go.id. Selanjutnya, masyarakat dapat memberikan tanggapan atau masukan terhadap rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut.

    ”Aplikasi SIPRADA menawarkan sejumlah fitur unggulan, seperti: Usulan Raperda, Detail Informasi dan Progres Raperda, Tambah Aspirasi, Konsultasi dan Berita kinerja pimpinan dan anggota dewan,” jelasnya.

    ”Dengan hadirnya SIPRADA ini masyarakat kabupaten Banyuwangi bakal bisa berperan secara aktif dengan memberikan masukan tentang Raperda yang dibahas oleh DPRD dan Pemkab Banyuwangi,” tambahnya.

    Dalam penggunaannya, SIPRADA diharapkan tidak hanya mempermudah pemerintah daerah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

    Selain itu, aplikasi ini sejalan dengan upaya Pemkab Banyuwangi dalam mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik.
    Masyarakat yang ingin mencoba aplikasi SIPRADA dapat langsung mengunduh melalui Playstore dengan kata kunci “SMART KAMPUNG BANYUWANGI”. Aplikasi SIPRADA ada pada menu E-Gov di dalam aplikasi Smart Kampung.

    ”Pemkab Banyuwangi optimis, dengan pemanfaatan teknologi ini, kualitas regulasi di tingkat daerah akan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Alief. [tar/ian]

  • Menang Gugatan Atas Penguasaan Kantor Demokrat Jatim, Siapa Bonie Laksmana?

    Menang Gugatan Atas Penguasaan Kantor Demokrat Jatim, Siapa Bonie Laksmana?

    Surabaya (beritajatim.com) – Bonie Laksmana, mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, baru-baru ini memenangkan gugatan hukum terkait penguasaan kantor DPD Demokrat Jatim. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gedung yang terletak di Jalan Kertajaya Indah Timur No. 82, Surabaya, adalah milik pribadi Bonie, bukan aset partai.

    Putusan ini menandai akhir dari sengketa panjang antara Bonie dan DPD Demokrat Jatim yang saat ini dipimpin oleh Emil Elestianto Dardak. Dalam perkara No. 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby, majelis hakim PN Surabaya menolak seluruh gugatan Partai Demokrat.

    Pria kelahiran 6 Februari 1973 ini bukanlah sosok baru dalam dunia politik. Sebagai putra sulung mantan Wali Kota Madiun dua periode, Bambang Irianto, Bonie kenyang akan pengalaman politik.

    Bonie pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Madiun dan Sekretaris DPW Partai Demokrat Jatim. Di bawah kepemimpinannya, Demokrat berhasil meraih kursi di DPRD Kota Madiun pada Pemilu 2009 dan 2 kursi DPR RI di Dapil 8 Jatim pada Pemilu 2014.

    Bonie juga menjadi konsultan politik untuk Partai Perindo dalam Pemilu 2024. Pada Pileg 2024 tersebut, Perindo menjadi partai pemenang di Kota Madiun hingga meraih Kursi Ketua DPRD.

    Selain kiprahnya di dunia politik, Bonie juga memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Bonie menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kota Madiun, yaitu di SDN Madiun Lor (Endrakila), SMPN 1 Kota Madiun, dan SMAN 3 Kota Madiun. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Trisakti Jakarta jurusan Teknik Industri.

    Bonie kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master di bidang Keuangan dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat, pada 1999, dan menerima penghargaan Delta Mu Delta.

    Bonie juga maju pada Pilwali Kota Madiun 2024. Bonie berpasangan dengan Bagus Rizki Dinarwan dalam Pilkada Kota Madiun 2024, dengan dukungan dari Partai Golkar dan Perindo. Namun, harus kandas oleh petahana Maidi – Bagus. [asg/beq]

  • DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Apa Kata Khofifah?

    DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (19/5/2025).

    Persetujuan tersebut disampikan melaui rekomendasi yang diberikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono.

    Rekomendasi tersebut diserahkan setelah sebelumnya bersama DPRD Jatim mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada 21 Maret 2025 lalu.

    Atas rekomendasi yang diterima, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara marathon dan komprehensif dalam melakukan pembahasan LKPJ. Sehingga, menghasilkan rekomendasi sebagai catatan strategis bagi peningkatan kinerja Pemprov Jatim.

    “Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa seluruh jajaran Pemprov dan Forkopimda Jatim, Pemkab/Pemkot se-Jatim, tokoh agama dan masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha hingga berbagai stakeholders dalam proses pembangunan di Jawa Timur,” ucapnya.

    Perlu diketahui dalam kurun waktu tepat 30 hari sejak LKPJ disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan. Sehingga, perumusan rekomendasi yang dihasilkan telah memenuhi kaidah sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 bahwa pembahasan LKPJ harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah disampaikan.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah menyatakan terima kasih sekaligus kesiapannya beserta seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti seluruh saran, catatan dan rekomendasi dari seluruh Fraksi DPRD Jatim.

    “Insya Allah semua catatan, saran dan rekomendasi akan menjadi referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam semua sektor di lingkungan Pemprov Jatim. Dan menjadi masukan yang serius untuk kami berbenah hari ini dan akan datang,” kata Gubernur Khofifah.

    Menurutnya, catatan dan rekomendasi ini sebagai bentuk nyata sinergi dan kolaborasi Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim guna mewujudkan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

    Pada kesempatan yang sama, Khofifah menegaskan, sebagai salah satu provinsi paling bersejarah dan berpengaruh di Indonesia, Jatim telah menjadi barometer nasional. Sehingga, dibutuhkan komitmen semua stakeholder untuk membangun harmonious partnership dengan tetap dengan memberikan saran, kritik dan rekomendasi demi menjadi lebih baik ke depannya.

    “Jawa Timur tidak boleh batuk, kalau batuk, dropletnya sampai ke Ibukota. Jawa Timur harus tetap stabil dan produktif agar tidak mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.

    Masyarakat Jatim sendiri disebutnya juga memiliki peran penting. Masyarakat Jatim adalah masyarakat yang cerdas dan mampu memandang masalah sebagai tantangan dan melihat tantangan sebagai kesempatan.

    “Masyarakat Bumi Majapahit terbukti mampu melalui segala rintangan dengan capaian luar biasa. Sehingga, berhasil kita raih bersama dan berpeluang menjadikan Jawa Timur episentrum peradaban berkemajuan bangsa Indonesia,” ucapnya optimis.

    Senada dengan Gubernur Khofifah, Wagub Emil Dardak juga menyambut baik atas semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh Fraksi DPRD Jatim. Segala catatan dan masukan disebutnya akan menjadi modal utama segenap jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja lebih baik di tahun 2025.

    “Saya rasa banyak ide, saran dan bahkan kritik yang sangat relevan yang kemudian bisa kita terapkan untuk membenahi kinerja di tahun 2025 supaya lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa semua Fraksi yang ada di DPRD Jatim sepakat memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jatim terhadap LKPJ Akhir TA 2024 sebagai Rekomendasi DPRD.

    “Semua saran, catatan dan harapan Fraksi-Fraksi serta Rekomendasi Pansus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi DPRD yang akan disampaikan kepada Gubernur Jatim untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” terangnya.

    Turut hadir, jajaran Wakil Ketua DPRD Jatim, anggota DPRD Jatim dari seluruh Fraksi dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jatim. [tok/beq]

  • Emil Dardak Angkat Bicara Soal Status Kantor Demokrat Jatim di Kertajaya

    Emil Dardak Angkat Bicara Soal Status Kantor Demokrat Jatim di Kertajaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak angkat bicara terkait kepemilikan Kantor Demokrat Jatim, yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya. Apa kata Emil?

    “Kedatangan Sekjen DPP Partai Demokrat Pak Herman Khaeron ke Kantor DPD Partai Demokrat Jatim beberapa waktu lalu, merupakan bentuk dukungan dari DPP. Ini setelah DPP mempelajari semua aspek hukum yang ada dan menilai langkah hukum yang kami ambil sudah tepat,” kata Emil kepada beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Untuk diketahui, Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim pada Rabu (14/5/2025).

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan, bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” ujar Herman saat itu.

    Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jatim dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi menceritakan kronologi terkait permasalahan kepemilikan Kantor Demokrat Jatim, yang beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya.

    Menurut Zaenal, ini berawal dari gugatan Penggugat Imam Sunardi (mantan Ketua Demokrat Jatim) noreg 963/Pdt.G/2016/PN.Sby.di bulan Desember 2016.

    Sebagai tergugat adalah Tergugat I Lutfi Afandi notaris PPAT, ⁠Tergugat II Bonie Laksmana, Tergugat III Nailah Alkatiri, Turut Tergugat I Elok Cahyani dan Turut Tergugat II BPN II Krembangan.

    DPD PD Jatim sebagai Penggugat Intervensi pada tanggal 20 Januari 2017.
    Putusannya, PN Surabaya tanggal 18 Januari 2018 adalah Imam Sunardi untuk melanjutkan jual beli kepada DPD PD Jatim dengan harga saat ini (bukan sesuai surat perjanjian pada saat itu Rp 7,5 miliar).

    “Dengan adanya putusan tersebut, DPD PD Jatim mengajukan Banding dan putusan Pengadilan Tinggi noreg 527/PDT/2018/PT.SBY tanggal 18 Des 2018 adalah menyatakan penggugat intervensi (DPD PD Jatim) objek sengketa kantor DPD PD Jatim di Jalan Kertajaya Indah nomor 82 untuk dilanjutkan jual beli dan menjadi atas nama Pengugat intervensi,” tuturnya.

    Selanjutnya, Bonie menyatakan Kasasi noreg 2968 K/Pdt/2020 tanggal 11 November 2020. Putusannya menyatakan Bonie sebagai pembeli yang mempunyai itikad baik.

    Kemudian, pada tanggal 27 April 2020 Imam Sunardi melaporkan Bonie dkk dengan psl 263 Jo 266 KUHP (pemalsuan dokumen dan atau pemalsuan akta autentik) di Polda Jatim. Dan, laporan Imam Sunardi di SP3 tanggal 5 Juli 2024.

    “Dengan adanya putusan MA yang sudah inkracht dan laporan Imam Sunardi di SP3 oleh Polda Jatim, akhirnya Bonie mengajukan permohonan eksekusi di PN Surabaya tanggal 29 Agustus 2024,” tuturnya.

    “Dengan adanya permohonan eksekusi Bonie, DPP PD sebagai pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan eksekusi atau derden verzet di PN Surabaya, pada tanggal 5 November 2024 dengan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PNSby (legalstanding DPP sebagai pihak ketiga vide psl 95 ayat 6 HIR Jo. Psl 378 RV). Putusan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby tanggal 5 Mei 2025 adalah Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar,” tambahnya.

    Kemudian, lanjut dia, dengan adanya putusan tersebut, DPP PD menyatakan banding pada tanggal 14 Mei 2025 dan memori banding diserahkan kepada PN Surabaya pada tanggal 16 Mei 2025. Dengan demikian, pengajuan permohonan banding DPP PD masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.

    “Dan, DPD PD Jatim mensomasi Bonie Laksmana tanggal 10 Mei 2025 dan somasi kedua tanggal 14 Mei 2025, yang intinya untuk segera mengembalikan SHM no 1292 kepada DPD PD Jatim. Ini karena SHM no 1292 yang diminta oleh Bonie melalui Ahmad Iskandar (mantan Bendahara Demokrat Jatim) untuk diproses menjadi atas nama DPD PD Jatim dan menjadi aset DPP PD belum diserahkan ke DPD PD Jatim. Celakanya, SHM no 1292 diatasnamakan Bonie pribadi. Padahal, itu uang pembelian kantor adalah hasil patungan atau urunan pengurus Demokrat Jatim,” pungkas Zaenal Fandi. (tok/kun)

  • Kuasa Hukum Demokrat Jatim: Putusan Soal Kantor di Kertajaya Belum Inkracht, Banding Sudah Diajukan

    Kuasa Hukum Demokrat Jatim: Putusan Soal Kantor di Kertajaya Belum Inkracht, Banding Sudah Diajukan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jawa Timur dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi, akhirnya angkat bicara terkait kemenangan Bonie Laksmana dalam perkara perlawanan eksekusi kantor DPD Demokrat Jatim di PN Surabaya.

    Zaenal menegaskan bahwa putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena pihaknya telah mengajukan banding.

    “Untuk Terlawan eksekusi jangan terlalu GR dong dengan memenangkan gugatan perlawanan eksekusi dari pihak ketiga, DPP PD di PN Surabaya. DPP PD sebagai Pelawan eksekusi masih ada upaya hukum banding tertanggal 14 Mei 2025 dan memori banding sudah kita daftarkan pada tanggal 16 Mei 2025 di PN Surabaya. Jadi, putusan dengan nomor perkara 1151/PDT.BTH/2024/PN. Sby belum Inkracht,” kata Zaenal kepada beritajatim.com, Minggu (18/5/2025).

    Menurut Zaenal, klaim Bonie Laksmana atas kepemilikan kantor yang terletak di Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya, tidak berdasar secara etika organisasi. Ia menegaskan bahwa dana pembelian aset tersebut berasal dari organisasi partai, bukan dari kantong pribadi Bonie.

    “Sejatinya Terlawan eksekusi mengetahui kalau pembelian kantor DPD Partai Demokrat Jatim memakai uang DPD Partai Demokrat Jatim, bukan uang pribadinya (Bonie Laksmana) sebagai Terlawan eksekusi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa kantor tersebut merupakan milik pribadi Bonie Laksmana. Dalam amar putusan perkara No.1151/PDT.BTH/2024/PN.Sby, majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan DPD Partai Demokrat Jatim yang saat ini dipimpin oleh Emil Elestianto Dardak. Pengadilan menyatakan bahwa pembelian dan pembangunan kantor dilakukan atas nama pribadi, bukan atas nama institusi partai.

    “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi putusan majelis hakim yang dibacakan pada awal Mei 2024.

    Meski begitu, dengan adanya banding yang telah diajukan oleh DPP Partai Demokrat, sengketa hukum ini belum berakhir. Proses hukum lanjutan akan menjadi penentu akhir dari status kepemilikan kantor yang menjadi simbol kekuasaan politik Demokrat Jatim tersebut. [tok/suf]

  • Pemprov Jatim Perjuangkan SRRL, Pilihan Baru Transportasi Publik di Surabaya Raya

    Pemprov Jatim Perjuangkan SRRL, Pilihan Baru Transportasi Publik di Surabaya Raya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengaku optimistis Surabaya Regional Railway Line (SRRL) bisa menghadirkan pilihan baru moda transportasi publik terintegrasi bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya.

    Hal tersebut disampaikannya dalam audiensi bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan jajarannya, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    Emil menyebut, proyek ini bertujuan memodernisasi layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur Surabaya-Sidoarjo-Gresik yang dipastikan akan semakin menambah jumlah moda transportasi publik bagi masyarakat.

    “Alhamdulillah, saat ini transportasi publik sudah semakin dilirik masyarakat. Di Jawa Timur ada layanan bus Trans Jatim yang sudah melayani lima koridor antarkota dan antarkabupaten. Animo masyarakat tinggi sangat tinggi pada Trans Jatim ini sebagai solusi transportasi modern yang efisien dan terjangkau,” kata Emil.

    “Rencana pengoperasian SRRL ini jadi inovasi baru bagi Jawa Timur, ke depannya proyek ini akan memanfaatkan jalur ganda kereta api (double track) yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo-Gresik,” imbuhnya.

    Pihaknya meyakini proyek SRRL ini akan meningkatkan konektivitas antarwilayah yang menghubungkan Surabaya Raya. Hal ini juga berseiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi massal yang semakin meningkat.

    Emil berterima kasih atas dukungan penuh Kementerian Perhubungan pada proyek SRRL yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.

    “Proyek ini dapat animo tinggi dari masyarakat, tentu kami siap memperjuangkan dan mengikhtiarkan lewat berbagai peluang agar proyek SRRL ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Proyek SRRL, lanjut Emil, menjadi prioritas dalam pengembangan transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Surabaya Raya.

    Untuk itu, lanjut Emil, perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Perhubungan RI, Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau.

    “Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan Nawa Bhakti Satya dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi publik di wilayah Jawa Timur,” katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Jawa Timur atas atensi yang diberikan khususnya proyek SRRL di Surabaya Raya.

    “Terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang membersamai kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait proyek SRRL ini,” ucap Eri.

    “Tentu kami optimistis proyek ini akan menghasilkan multiplayer effect, di antaranya semakin meningkatkan layanan transportasi publik di wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila, mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. [tok/aje]