Xcloud.id

Tag: Emanuel Melkiades Laka Lena

  • Wapres Gibran Temui Petani Sikka, Beri Bantuan Traktor Tangan dan Pompa Air

    Wapres Gibran Temui Petani Sikka, Beri Bantuan Traktor Tangan dan Pompa Air

    JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui kelompok petani di Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, serta menyerahkan bantuan berupa 10 traktor tangan dan pompa air bagi petani setempat.

    Pertemuan Wapres Gibran dengan para petani di Sikka menjadi agenda pertama kunjungan kerja Wapres di NTT.

    “Wapres berbincang santai dengan perwakilan petani dan mendengarkan aspirasi mereka terkait masalah pertanian,” demikian siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres) dilansir ANTARA, Selasa, 6 Mei.

    Bantuan yang diserahkan Wapres Gibran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi kelompok tani di Desa Kolisia, Sikka, NTT.

    Desa Kolisia merupakan salah satu sentra pertanian di Kabupaten Sikka, yang juga menjadi salah satu lumbung pangan di NTT. Mayoritas petani di Desa Kolosia menanam varietas padi Empari 16, yang dikenal unggul karena tahan terhadap perubahan iklim.

    Dalam pertemuannya dengan para petani, Wapres Gibran menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sektor pertanian, di antaranya dengan memastikan ketersediaan alat dan mesin pertanian, ketersediaan pupuk, dan irigasi yang memadai untuk sawah-sawah petani.

    Wapres juga mengungkap harapannya persawahan di Desa Kolisia, Sikka, dapat membantu NTT mewujudkan kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia.

    Dalam pertemuannya dengan petani, Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.

    Di lokasi kunjungan Wapres di Sikka, Mentan Amran kembali menekankan pemerintah akan terus turun ke lapangan untuk mengecek langsung kebutuhan-kebutuhan petani terpenuhi, terutama yang menyangkut pupuk.

    “Itu kami cek langsung ke lapangan agar produksi bisa dipastikan meningkat. Nanti kami langsung (koordinasikan), tadi telepon Bapak Menteri PU luar biasa, beliau luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada Menteri PU, begitu cepat tanggap. Kami sampaikan tentang bendungan, irigasi airnya belum optimal, beliau akan, tahun ini, akan perbaiki,” kata Andi Amran Sulaiman.

  • Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan alasan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung karena manfaatnya untuk mendukung irigasi pertanian serta pengendalian banjir.

    Wapres melanjutkan agendanya di NTT berkunjung ke area pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Selasa (6/5) sore.

    Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres menjelaskan percepatan pembangunan diperlukan agar manfaatnya segera dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertanian produktif, penyediaan air bersih, dan pengurangan risiko banjir.

    Kemudian, Wapres juga menekankan kepada kementerian/lembaga terkait pembangunan Bendungan Mbay/Lambo perlu dimaksimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan pariwisata lokal.

    “Proyek strategis ini harus disertai dengan penguatan kapasitas petani, peningkatan layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Mbay/Lambo merupakan satu dari 77 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo dimulai sejak September 2021, dan targetnya bendungan rampung dibangun pada 2026.

    Hingga awal Mei 2025, pembangunan bendungan itu telah mencapai 80,40 persen.

    Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Wapres mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan proyek dan keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi, dengan kapasitas tampung normal sebesar 52,89 juta meter kubik. Pembangunan bendungan terdiri atas dua paket pekerjaan yang nilai kontrak total mencapai Rp1,47 triliun.

    Jika nantinya operasional, Bendungan Mbay/Lambo diharapkan mampu menyuplai air irigasi seluas 6.240 hektare, menyediakan layanan air baku sebesar 205 liter per detik, mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seluas 3.200 hektare, dan mendukung potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 117,5 MegaWatt (MW). Tidak hanya itu, Bendungan Mbay/Lambo juga didesain sebagai destinasi wisata baru di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo, NTT.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, ada pula Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nagekeo yang mendampingi Wapres Gibran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek Geothermal, Ini Respons Gubernur NTT

    Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek Geothermal, Ini Respons Gubernur NTT

    Liputan6.com, Kupang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan menghentikan semua proyek Geothermal di NTT.

    Selain itu, WALHI NTT juga meminta Kementerian ESDM untuk mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017.

    Hal ini disampaikan Gres Gracelia, Divisi Advokasi WALHI NTT usai menghadiri pertemuan bersama Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Republik Indonesia terkait Pengembangan Geothermal di Pulau Flores pada Senin, 28 April 2025 di Ruang Rapat Gubernur NTT, Gedung Sasando Lantai 1 Kantor Gubernur NTT Jl. Eltari Nomor 52 Kupang.

    Grace juga meminta pemerintah untuk menghormati sikap Pemimpin Umat di Flores yang secara jelas dan tegas melakukan penolakan atas kebijakan geothermal.

    Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena ini, Grece mengungkapkan, penyusunan Rencana Umum Energi Daerah NTT (RUED NTT) dan implementasinya ke dalam RPJMD, Pemerintah Provinsi NTT mendorong keberlanjutan energi sesuai dengan kondisi energi yang ada di daerah, yakni pemanfaatan radiasi matahari, angin, air dan arus laut.

    “Sedangkan Pemerintah Pusat menghadirkan proyek geothermal. Hal ini terkesan Pemerintah Pusat sengaja membenturkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah,” ungkap Gres.

    Lanjutnya, sejak awal, penetapan Flores sebagai pulau panas bumi/pulau geothermal dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017, tidak melibatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Flores.

    Selain itu, ESDM juga menentukan 28 titik potensial pengembangan geothermal di NTT yaitu 21 titik di Pulau Flores-Lembata, 6 titik di Pulau Alor dan 1 titik di Kabupaten Kupang.

    Dalam penetapan titik potensial ini, Gres mengatakan, masyarakat tidak pernah dimintai izin untuk melakukan pemetaan dan sosialisasi soal akan adanya pengembangan geothermal.

    Secara geografis, NTT sebagai provinsi yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berada di jalur ring of fire, harusnya menjadi acuan dalam membuat kebijakan.

    “Situasi ini tentu memberikan suatu alarm bagi pemerintah tentang bagaimana pentingnya melihat kondisi geografis ini sebagai acuan pengembangan proyek geothermal yang juga punya dampak ekologis yang besar terhadap lingkungan di NTT, khususnya Flores yang dialiri oleh jalur cincin api atau ring of fire,” ujar Grace.

    Selain itu, grace juga mengkritisi pemerintah pusat yang abai terhadap ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

    “Fakta yang ditemukan WALHI, di setiap titik pengembangan geothermal, persoalan sosial, budaya ekologi dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam alasan penolakan warga,” kata Gres.

     

    Kejar Bebek, Pria Cilacap Tewas Tenggelam di Sungai Citanduy

  • Duka dari Flobamora untuk Bapa Suci Paus Fransiskus

    Duka dari Flobamora untuk Bapa Suci Paus Fransiskus

    Liputan6.com, Kupang – Di bundaran Tirosa, Kota Kupang, NTT, ribuan orang tengah merayakan Paskah dalam pawai tahunan yang meriah. Lagu rohani, tarian beragam etnis, dan koreografi parade budaya dan religi memenuhi jalan-jalan utama.

    Tapi irama itu mendadak terhenti saat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta semua umat berhening sejenak.

    “Hari ini, dunia berduka,” ucap Gubernur Melki dengan nada perlahan. Bukan hanya umat Katolik, bukan hanya Vatikan, tapi seluruh umat manusia.” ujar Laka Lena.

    Seketika, warga menundukkan kepala. Doa pun dipanjatkan, bukan hanya oleh umat Katolik, tapi juga oleh ribuan umat Kristen Protestan yang ikut serta dalam pawai Paskah terbesar di wilayah timur Indonesia itu. Beberapa bahkan terlihat meneteskan air mata saat lagu “Bapa Kami” dilantunkan dalam berbagai bahasa daerah.

    “Paus Fransiskus telah menjadi wajah belas kasih Tuhan di dunia,” ujar Gubernur Melki, usai doa bersama.

    “Ia membawa iman keluar dari tembok gereja. Ia hadir di antara pengungsi, korban bencana, dan mereka yang paling terlupakan,” sambungnya.

    Gubernur Melki Laka Lena tidak berlebihan. Ia mengenang bagaimana Paus Fransiskus membasuh kaki para migran dalam perayaan Kamis Putih, sebuah gestur yang ia sebut sebagai “liturgi dari luka dunia.” Ia juga mengingat peristiwa langka, kunjungan Paus ke Masjid Istiqlal di Jakarta.

    “Itu bukan sekadar simbol. Tapi itu pesan kuat bahwa kita bisa hidup berdampingan, menjahit keberagaman menjadi kekuatan bersama,” ucapnya.

     

    Polres Pemalang Sterilisasi Gereja jelang Natal 2024

  • Flores Mau Disulap Jadi Pulau Panas Bumi! Cuma Energi Ini yang Tepat Gantikan Diesel

    Flores Mau Disulap Jadi Pulau Panas Bumi! Cuma Energi Ini yang Tepat Gantikan Diesel

    Jakarta: Pemerintah Indonesia punya rencana besar untuk Flores, Nusa Tenggara Timur. 
     
    Pulau yang dikenal dengan keindahan alamnya ini sedang disiapkan menjadi Pulau Panas Bumi alias Geothermal Island. 
     
    Alasannya? Hanya energi panas bumi yang dianggap cocok dan paling potensial menggantikan ketergantungan Flores pada BBM diesel.

    “Mudah-mudahan, Flores itu Insya Allah kita bisa jadikan Geothermal Island, jadi di situ panas buminya luar biasa,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi dalam acara Konferensi Pers The 11th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2025 dilansir Antara, Selasa, 15 April 2025.
     

    Kenapa panas bumi?
    Flores bukan tanpa alasan dipilih. Potensi panas bumi di pulau ini sangat besar, dan menurut Eniya, ini adalah satu-satunya energi terbarukan yang realistis dikembangkan di sana.
     
    “Satu-satunya anugerah dari alam (yang bisa dimanfaatkan) itu panas bumi,” kata Eniya.
     
    Pilihan lain seperti PLTA dan PLTS sudah dikaji, tapi ternyata kurang cocok. Air yang terbatas membuat pembangkit listrik tenaga air sulit diwujudkan. 
     
    Sementara untuk pembangkit tenaga surya membutuhkan lahan yang luas agar bisa benar-benar menggantikan konsumsi diesel.
    Diesel jadi beban negara
    Alasan lain pemerintah ngotot mengembangkan panas bumi di Flores adalah soal subsidi BBM. Hanya untuk wilayah Flores saja, subsidi diesel bisa mencapai angka fantastis yaitu mencapai Rp1 triliun.
     
    “Itu untuk Flores saja, sekecil itu. Inilah yang mendorong kami untuk bisa menggolkan proyek panas bumi di Flores,” tuturnya.
     

    Proyek panas bumi sudah dimulai
    Sejak terbitnya SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017, Flores resmi ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi. Beberapa proyek sudah mulai dikembangkan, seperti Mataloko (Ngada), Poco Leok, dan Wae Sano. Namun, proyek-proyek ini tidak lepas dari tantangan.
     
    Di balik ambisi besar ini, pemerintah menghadapi gelombang penolakan. Warga, komunitas adat, hingga pihak gereja di Flores menyoroti dampak lingkungan dan sosial dari proyek panas bumi. Bahkan aksi demo telah berlangsung selama berbulan-bulan.
     
    “Terus terang, saya sedang didemo di Flores. Kami sedang berkomunikasi intens dengan Pak Gubernur (Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena), mudah-mudahan nanti bisa cair di Flores,” kata Eniya.
     
    Pemerintah juga membuka dialog dengan berbagai pihak, termasuk Keuskupan Ende, serta perusahaan terkait seperti PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi.
     
    Meski penuh tantangan, pemerintah tetap optimis proyek panas bumi bisa membawa manfaat besar bagi Flores dan Indonesia secara keseluruhan. 
     
    Jika berhasil, Flores akan jadi contoh sukses pemanfaatan energi terbarukan dan bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Tidak Ada Dokter Anestesi, Ibu Hamil-Bayinya Meninggal di RS Maumere

    Tidak Ada Dokter Anestesi, Ibu Hamil-Bayinya Meninggal di RS Maumere

    Kupang, Beritasatu.com – Peristiwa tragis menimpa seorang ibu hamil, Maria Yunita, yang meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya di RSUD TC Hillers Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (9/4/2025) malam. Kematian Maria Yunita menjadi sorotan publik lantaran diduga kuat karena ketiadaan dokter anestesi di rumah sakit rujukan tersebut.

    Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton mengungkapkan, sejak Januari 2025, RSUD TC Hillers tidak memiliki dokter anestesi karena pengunduran diri tenaga medis yang sebelumnya bertugas, dan belum ada pengganti sampai peristiwa nahas ini terjadi.

    “Ketiadaan dokter anestesi menyebabkan tindakan operasi, sekecil apa pun, tidak bisa dilakukan di RSUD TC Hillers dan harus dirujuk. Ini sangat fatal bagi pasien darurat seperti ibu hamil yang butuh penanganan cepat,” ujar Darius dalam keterangannya, Kamis (14/4/2025).

    Ombudsman Desak Percepatan Penugasan Dokter Anestesi

    Menyikapi kejadian ini, Ombudsman meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka segera menerbitkan surat izin praktek (SIP) bagi dua dokter anestesi dari RS Lela agar bisa segera membantu pelayanan medis di RSUD TC Hillers.

    Selain itu, Ombudsman juga mendesak BPJS Cabang Sikka memastikan rumah sakit mitra JKN memenuhi syarat kualifikasi tenaga kesehatan agar tidak terjadi kelalaian serupa yang berujung kehilangan nyawa.

    Gubernur NTT: Ini Tamparan Keras bagi Sistem Kesehatan Kita

    Peristiwa ibu hamil dan bayinya meninggal karena tidak ada dokter anastesi di RS Maumere juga mendapat perhatian serius dari Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Ia menyebut, peristiwa ini sebagai tragedi kemanusiaan sekaligus tamparan keras bagi sistem layanan kesehatan daerah.

    “Kita sangat berduka dan prihatin. Ini tragedi kemanusiaan yang menyadarkan kita bahwa pelayanan dasar bidang kesehatan harus jadi prioritas,” tegas Gubernur dalam pernyataan resminya, Jumat (11/4/2025).

    Gubernur langsung memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk turun ke Maumere dan menugaskan dokter anestesi darurat, agar kekosongan tenaga ahli seperti ini tidak terulang. “Saya minta jangan ada lagi nyawa yang hilang hanya karena sistem tidak siap!” ujar Melkiades tegas.

    Evaluasi Total Sistem Kesehatan NTT

    Gubernur juga mendesak BPJS dan lembaga kredensial agar meninjau ulang akreditasi rumah sakit mitra JKN, memastikan kesiapan tenaga medis dan fasilitas yang sesuai dengan standar.

    Menurutnya, tragedi ini adalah panggilan untuk melakukan koreksi total dalam sistem kesehatan, termasuk mempercepat distribusi dokter spesialis di seluruh pelosok NTT.

    “Kita ingin JKN benar-benar menyelamatkan rakyat, bukan jadi formalitas kerja sama. Tragedi seperti ini tidak boleh terulang,” pungkasnya terkait peristiwa ibu hamil dan bayinya meninggal karena tidak ada dokter anastesi di RS Maumere.

  • 6 Uskup Se-Nusra Tolak Geothermal NTT, Gubernur Bentuk Tim Verifikasi Langsung di Lapangan

    6 Uskup Se-Nusra Tolak Geothermal NTT, Gubernur Bentuk Tim Verifikasi Langsung di Lapangan

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menindaklanjuti penolakan para uskup terkait proyek geothermal di wilayah Flores dan Lembata, dengan mengadakan rapat koordinasi pada tingkat provinsi, Rabu, 9 April 2025.

     

    Melki menjelaskan, dalam pertemuan itu, mereka fokus membahas penolakan proyek geothermal oleh 6 uskup se-Nusra.

     

    “Kami soroti secara khusus penolakan enam uskup di Flores terhadap proyek geothermal. Penolakan keenam uskup ini artinya seluruh Flores menyuarakan keresahan yang sama,” tulis Melki seperti dilansir Pikiran rakyat.com dari akun pribadinya @melkilakalena.official, Jumadi, 11 April 2025.

     

     

    Melihat berbagai gelombang penolakan tersebut, menurut politisi partai Golkar ini, pihaknya memutuskan untuk menggelar diskusi bersama.

     

    “Daripada saling hadap-hadapan, kami putuskan menggelar duduk bersama untuk melihat apa yang salah. Kalau bisa memperbaikinya, kita perbaiki,” katanya menambahkan.

    Bentuk Tim Verifikasi Lapangan

    Hasil rapat, disepakati pembentukan Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial. Tim ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pihak keuskupan dan LSM.

     

     

    “Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial melibatkan unsur pemerintah, LSM, keuskupan, dan pengambang (proyek geothermal),” tulis Melki.

     

    Tugas tim itu adalah melakukan verifikasi langsung di lapangan dan menyusun rekomendasi terkait persoalan yang dihadapi. Rencananya tim tersebut mulai bekerja setelah Hari Raya Paskah 2025.

     

    “Pemanfaatan energi terbarukan di NTT tetap prioritas, tetapi nilai-nilai budaya harus dihormati dan ruang partisipasi masyarakat akan dibuka,” tulis Melki.

     

     

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, PT. PLN, dan pihak pengembang proyek geothermal di NTT, yaitu PT. Daya Mas Nage Geothermal (DMNG) dan PT. Sokoria Geothermal Indonesia (SGI). 

     

    Lalu, pihak yang hadir secara daring, di antaranya, Bupati Ngada Raymundus Bena, Bupati Lembata Kanisius Tuaq, Bupati Manggarai Herybertus Nabit, dan Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemprov NTT Fasilitasi Pemulangan Jenazah Guru Korban KKB di Yahukimo

    Pemprov NTT Fasilitasi Pemulangan Jenazah Guru Korban KKB di Yahukimo

    Kupang, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah berupaya memfasilitasi pemulangan jenazah Rosalina Berek Sogen, seorang guru asal Kabupaten Flores Timur, yang menjadi korban serangan kelompok kriminal bersentaja (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan.

    Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan rasa duka mendalam atas peristiwa ini dan menegaskan koordinasi telah dilakukan bersama bupati Flores Timur serta komunitas warga NTT di Papua untuk memastikan pemulangan jenazah berjalan lancar.

    “Kami sangat prihatin atas kejadian ini. Sejak pagi, kami sudah berkoordinasi dengan Bupati Flores Timur dan pihak terkait untuk mempersiapkan pemulangan jenazah. Saat ini, komunitas warga NTT di Papua juga turut membantu proses ini,” ujar Gubernur Melki Laka Lena, Senin (24/3/2024).

    Terkait insiden serangan KKB di Yahukimo, Gubernur Melki menegaskan keselamatan warga NTT di Papua menjadi prioritas utama.

    “Kami terus memantau kondisi warga NTT, terutama yang berada di sekitar lokasi kejadian, untuk memastikan mereka dalam keadaan aman. Kami juga berkoordinasi dengan berbagai pihak agar mereka yang bekerja di sana mendapatkan perlindungan yang memadai,” tambahnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat NTT untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh insiden ini.

    “Kami meminta seluruh masyarakat tetap kondusif dan menyerahkan proses penanganan kepada pihak berwenang. Komunikasi terus dijalin dengan berbagai pihak di Papua agar situasi tetap terkendali,” imbuhnya.

    Gubernur berharap kejadian serupa tidak terulang dan menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan guna menjaga keselamatan warga di wilayah-wilayah rentan.

    “Kami berharap peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa depan. Kami juga berkomunikasi dengan aparat keamanan baik di Papua maupun di tingkat nasional untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.

    Diketahui, Rosalina Berek Sogen (30), guru asal Desa Lewotala, Kecamatan Lewolema, Flores Timur, telah mengabdikan dirinya sebagai pendidik di Papua sejak 2022. Rosalina menjadi korban meninggal akibat serangan KKB di Yahukimo. Jenazahnya direncanakan akan dipulangkan ke kampung halaman pada hari ini.

  • Golkar Minta Pemerintah Beri Alokasi Khusus Sekolah Kedinasan bagi NTT

    Golkar Minta Pemerintah Beri Alokasi Khusus Sekolah Kedinasan bagi NTT

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar meminta pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menetapkan kebijakan afirmatif untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya dalam bidang pendidikan. Kebijakan itu dengan memberikan alokasi khusus sekolah kedinasan untuk putra-putri dari NTT.

    “Selama ini, sangat jarang anak-anak NTT bisa masuk ke sekolah kedinasan, baik militer maupun sipil. Harus ada kebijakan afirmatif dari Presiden Prabowo,” ujar politisi senior Partai Golkar asal NTT yang merupakan anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

    Mekeng mengungkapkan, sekolah kedinasan yang perlu mendapatkan alokasi khusus seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Akademi Militer (Akmil), dan Akademi Angkatan Udara (AAU). Kemudian sekolah kedinasan sipil seperti Imigrasi, IPDN, Perhubungan, Statistik, dan sekolah kedinasan dari berbagai BUMN.

    “Anak-anak NTT bukan tidak pintar. Mereka sesungguhnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain di negeri ini, terutama yang ada di Jawa. Tetapi masalahnya, infrastruktur pendidikan di NTT masih sangat terbatas,” tandas dia.

    Mekeng mencontohkan, banyak gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak digunakan. Kemudian sekolah-sekolah yang tersedia, baik negeri maupun swasta, sangat minim memiliki laboratorium untuk praktik atau penelitian.

    Persoalan lainnya adalah fasilitas perpustakaan tidak ada sehingga buku-buku pelajaran pun sulit diperoleh .Di sisi lain, siswa-siswi yang memiliki handphone (HP) sangat sedikit. Apalagi yang punya komputer atau laptop hampir tidak ada.

    Tak hanya itu, kata Mekeng, jaringan informasi dan telekomunikasi belum tuntas sampai ke desa-desa. Hal ini membuat akses internet bagi siswa sulit dilakukan.

    “Kesulitan-kesulitan ini yang membuat anak-anak NTT selalu tertinggal dengan yang ada di Jawa. Ini berdampak sulitnya masuk sekolah kedinasan. Maka perlu kebijakan khusus dari negara,” tutur Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini.

    Mekeng menilai, tanpa adanya kebijakan afirmasi khusus, mustahil masyarakat NTT akan berperan banyak dalam pembangunan di negara ini. Pasalnya, akses masuk sekolah-sekolah kedinasan tidak ada, padahal banyak pemimpin di republik ini hadir dari sekolah-sekolah kedinasan.

    “Ini penting bagi masyarkat NTT. Masyarakat terbelakang karena infrastruktur tidak mendukung. Perlu dibantu,” tegas Mekeng.

    Hal yang sama disampaikan Gubernur NTT yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Melki berkomitmen tidak hanya memperoleh kuota khusus, tetapi anak-anak NTT juga siap bersaing di tengah persaingan ketat sekolah kedinasan.

    “Kami akan mengadakan program pendidikan tambahan selama tiga tahun di SMA dengan dukungan dari TNI dan Polri. Program ini mencakup pelatihan fisik, pembinaan mental, serta bimbingan akademik untuk mempersiapkan para calon siswa menghadapi seleksi sekolah kedinasan yang terkenal ketat,” kata Melki.

    Sementara itu, politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi III DPR Umbu Rudy Kabunang menyebut permintaan kuota khusus sekolah kedinasan berangkat dari keprihatinan terhadap minimnya akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri NTT. Kondisi ini berujung pada rendahnya peluang anak-anak NTT menembus institusi strategis negara.

    “Ini bukan sekadar permintaan, tetapi bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam pemerataan kesempatan bagi daerah yang selama ini menghadapi tantangan besar,” ujar Rudy, anggota Komisi III DPR dari Golkar ini.

  • Program kemitraan Indonesia-Inggris dukung transisi energi di NTT

    Program kemitraan Indonesia-Inggris dukung transisi energi di NTT

    Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil.

    Jakarta (ANTARA) – Program kemitraan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Inggris bertajuk Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari) membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mewujudkan transisi energi rendah karbon.

    Melalui program tersebut, Pemprov NTT mendapatkan asistensi tata kelola kebijakan publik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan Energi Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR).

    “Kementerian ESDM akan terus mengusahakan pembangunan energi yang andal dan berkelanjutan dengan memberikan fasilitas penuh untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sahid Junaidi di Jakarta, Rabu.

    Sahid Junaidi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan akses energi yang merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Indonesia.

    Dengan implementasi program Mentari, dia berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi makin solid agar dapat menyediakan akses energi bersih bagi masyarakat di NTT.

    “Pemerintah juga mengapresiasi implementasi program Mentari melalui proyek demonstrasi yang telah berhasil membangun PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di Mata Redi dan Mata Woga yang diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan diserahkan asetnya kepada pemerintah desa pada tahun 2024,” ucap Sahid Junaidi.

    Selain asistensi terkait dengan tata kelola kebijakan publik sektor energi serta pembangunan PLTS berkapasitas 95 kilowatt peak (kWp) dengan teknologi smart meter tersebut, Pemprov NTT juga mendapatkan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT Tahun 2025—2034.

    Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia (United Kingdom Minister-Counsellor for Development in Indonesia) Amanda McLoughin mengungkapkan bahwa kemitraan program Mentari dengan Pemprov NTT selama setahun ini telah menghasilkan dokumen RUED pertama di Indonesia yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

    Dokumen tersebut akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah setempat untuk menentukan peta strategi dan kebijakan transisi energi rendah karbon yang adil dan inklusif.

    “Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil, yang akan terus didukung oleh pemerintah Inggris melalui program Mentari,” kata Amanda McLoughin.

    Team leader program Mentari Julio Retana menuturkan bahwa melalui program tersebut pihaknya berupaya untuk memastikan bahwa implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia bersifat inklusif dan adil.

    “Salah satu pendekatan dengan melibatkan setiap tingkatan pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional hingga regional. Dengan demikian, potensi ekonomi rendah karbon Indonesia yang signifikan dapat dimanfaatkan secara efektif,” ucapnya.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena berkomitmen untuk terus mendorong dokumen RUED menjadi peraturan daerah sebagai landasan bagi pembangunan energi yang lebih adil dan berlanjutan, serta dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat NTT.

    Emanuel memperkirakan potensi energi terbarukan di Provinsi NTT mencapai 26.190 megawatt dengan hampir sepertiga di antaranya berupa tenaga surya.

    “Kolaborasi dalam program Mentari ini telah sejalan dengan agenda pemerintah pusat dan agenda pembangunan daerah bertajuk Ayo Bangun NTT, serta amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 35 untuk memanfaatkan potensi besar energi terbarukan yang dimiliki NTT,” imbuhnya.

    Sejak diinisiasi pada tahun 2020, program Mentari telah memberikan dukungan untuk mewujudkan transisi energi yang adil di Indonesia melalui proyek dan investasi energi terbarukan yang inklusif.

    Inisiatif tersebut dibangun berdasarkan empat pilar, yakni: kebijakan; perantara investasi; proyek demonstrasi; serta kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan berjejaring.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025