Tag: Emanuel Melkiades Laka Lena

  • NTB, Bali dan NTT perkuat kerja sama antarprovinsi Sunda Kecil

    NTB, Bali dan NTT perkuat kerja sama antarprovinsi Sunda Kecil

    Sirkuit Mandalika, NTB (ANTARA) – Tiga gubernur yang terdiri atas Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena melaksanakan penandatangan kerja sama nota kesepahaman (MoU) antarprovinsi di gugusan Sunda Kecil yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Selasa.

    Penandatanganan antara tiga gubernur ini merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KRBNN) setelah pertemuan pertama yang dilaksanakan pada 3 November 2025 di Bali.

    Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan ketiga provinsi bukan hanya bekerja sama tetapi ditakdirkan bekerja sama, karena secara latar belakang memiliki banyak kesamaan baik secara historis, sosiologis, demografis, ekologi hingga geologis.

    “Jadi, ini adalah takdir buat kami. Karena historis di zaman dulu kita adalah Sunda Kecil namanya sehingga tidak terpisahkan. Yang berbeda di kami agama mayoritas,” ujar Iqbal.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kupang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah pemangku kepentingan memfasilitasi lebih dari 1.000 pengusaha mikro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar mendapatkan sertifikasi, legalitas dan perluasan akses pembiayaan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam ajang Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kupang, Rabu, menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif dan kompetitif bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kehadiran kami melalui festival ini adalah untuk menjawab tantangan dan harapan besar para pengusaha mikro dan kecil dalam mengurus perizinan, sertifikasi, legalitas usaha, pembiayaan, serta layanan lain yang mereka butuhkan,” katanya.

    Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian UMKM mendorong integrasi berbagai layanan perizinan dan sertifikasi dalam satu ekosistem terpadu. Upaya kolaboratif tersebut, katanya, telah menunjukkan hasil yang signifikan, katanya, menjelaskan.

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 29 jenis layanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi sekitar 1.000 pengusaha UMKM.

    Layanan tersebut mencakup antara lain penerbitan sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT dan BPOM, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menurut Maman, kemudahan itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menjadi sektor formal, sehingga lebih siap bersaing di pasar nasional maupun global.

    “Sekarang tantangan kita adalah bagaimana bisa menggeser para pekerja di sektor UMKM yang rata-rata masih informal menjadi formal. Lewat program KUR, tercatat telah mampu menyerap hingga kurang lebih 11 juta tenaga kerja. Inilah yang secara bertahap kita dorong agar UMKM dapat beralih dari sektor informal ke formal,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan legalitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting agar pengusaha dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak maju.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan menyambut positif langkah tersebut dan menilai pola kolaborasi yang diterapkan Kementerian UMKM layak direplikasi di seluruh wilayah provinsi.

    “Acara ini luar biasa. Pemerintah Provinsi NTT akan mereplikasi pola yang sudah dibuat oleh Kementerian UMKM agar bisa diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh layanan untuk UMKM bisa dikumpulkan bersama agar prosesnya cepat, mudah, dan tetap sesuai regulasi,” ujar dia.

    Ia juga menegaskan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di NTT menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah mampu mempercepat pelayanan bagi pengusaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat di kawasan timur Indonesia

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI canangkan program senator peduli ketahanan pangan di NTT

    DPD RI canangkan program senator peduli ketahanan pangan di NTT

    “Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,”

    Kupang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi mencanangkan program nasional Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

    Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam sambutannya di Kupang, Sabtu mengatakan, program tersebut merupakan wujud dukungan DPD terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

    “Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Pantauan di lokasi, pencanangan ditandai dengan penanaman jagung secara simbolis oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, tokoh masyarakat, serta kelompok tani.

    Ia menambahkan, melalui kolaborasi pemerintah daerah, petani lokal, dan mitra strategis, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian pangan di NTT.

    “Karena kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi semua aspirasi itu akan kami sampaikan kepada pemerintah. Kita pastikan kepentingan rakyat harus berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi langkah DPD RI menjadikan NTT sebagai lokasi pencanangan program nasional tersebut.

    “Ketahanan pangan relevan saat ini. Penanaman jagung ini menjadi simbol kebangkitan swasembada pangan di NTT,” kata Melki.

    Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu juga mengingatkan petani agar tidak lagi menjual jagung dalam bentuk mentah ke luar daerah.

    “Kami berharap jagung jangan lagi dijual mentah. Harus diolah dulu sebelum dipasarkan agar petani mendapat keuntungan lebih besar,” tegasnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NTT Masuk 10 Besar Pengiriman PMI ke Luar Negeri, Kasus Migran Ilegal Mendominasi

    NTT Masuk 10 Besar Pengiriman PMI ke Luar Negeri, Kasus Migran Ilegal Mendominasi

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Irjen Pol Duyono mengungkapkan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini masuk dalam 10 besar pengirim pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri pada tahun 2025, dengan 2.249 orang tercatat berangkat secara prosedural.

    Namun, jumlah pekerja migran ilegal diperkirakan jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai 95 persen dari total keberangkatan.

    “Mayoritas korban TPPO dan kekerasan di luar negeri adalah mereka yang berangkat secara ilegal tanpa dokumen, tanpa kontrak kerja, tanpa pelatihan. Ini yang kita lawan bersama,” kata Duyono.

    Hal itu dia sampaikan dalam deklarasi bersama memberantas penempatan ilegal PMI dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kupang, NTT, Rabu (6/8).

    Dia juga mengingatkan praktik migrasi ilegal seringkali memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi seperti melalui negara ketiga sebelum tiba di tempat tujuan, misalnya lewat Malaysia, Kamboja atau Singapura, untuk mengelabui deteksi pihak berwenang.

    Dia menambahkan, kementerian akan mendorong pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif) di seluruh wilayah NTT, sebagai model pemberdayaan dan perlindungan pekerja migran sejak dari kampung halaman.

    Di tempat sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa persoalan migrasi ilegal dan perdagangan orang adalah isu lama yang perlu diselesaikan dengan langkah luar biasa dan kolaborasi nyata.

    “Kita ingin warga yang bekerja ke luar negeri berangkat dengan legal, siap secara skill, terlindungi secara hukum, dan kembali dengan selamat. Tidak bisa lagi kita membiarkan praktik pengiriman ilegal ini terjadi terus-menerus,” tegas Melki.

  • Bahas Kelanjutan Proyek PLTP Flores, Pekan Depan ESDM Temui Gubernur NTT

    Bahas Kelanjutan Proyek PLTP Flores, Pekan Depan ESDM Temui Gubernur NTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menemui Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena pekan depan. Pertemuan itu demi membahas kelanjutan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Flores.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pertemuan itu juga akan membahas soal penolakan warga terkait pembangunan PLTP di Flores.

    Selain itu, pihaknya juga akan menemui Emanuel guna membahas hasil uji petik yang sudah dilakukan di NTT.

    “Tim sudah ke lapangan, ke enam lokasi, laporannya sudah di saya. Saya akan bertemu Pak Gubernur mungkin minggu depan,” tutur Eniya kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

    Pemerintah memang ingin menjadikan Pulau Flores sebagai surga pengembangan panas bumi atau ‘Geothermal Island’. Pasalnya, Flores memiliki potensi PLTP besar. Bahkan dapat menggantikan diesel.

    Selain itu, panas bumi merupakan satu-satunya energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan di Flores. Eniya mengaku sudah mempertimbangkan sumber energi terbarukan lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk dikembangkan di Flores.

    Namun, semua rencana itu sukar terealisasi. Sebab, kawasan Flores terlalu tandus. Oleh karena itu, PLTA sulit untuk dikembangkan di Flores. Pun, pemasangan panel surya lahannya terlalu luas.

    Dalam kesempatan terpisah, Eniya mengakui rencana mengembangkan panas bumi di Flores mendapat penolakan dari masyarakat, organisasi adat, dan kelompok gereja. Mereka, kata Eniya, mengkhawatirkan dampak proyek panas bumi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

    “Terus terang saya sedang di-demo di Flores. Dan kita sekarang sedang berkomunikasi intens dengan Pak Gubernur [NTT Emanuel Melkiades Laka Lena]. Dan kebetulan Pak Gubernur juga sahabat baik Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia]. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa cair di Flores,” kata Eniya di Jakarta, Senin (14/4/2025) lalu.

    Adapun demo telah berlangsung selama berbulan-bulan, sebagai respons dari SK Nomor 2268 K/30/MEM/2017 Kementerian ESDM yang menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Sejak penetapan SK tersebut, sejumlah proyek panas bumi dikembangkan di wilayah Flores, seperti Mataloko (Ngada), Poco Leok, dan Wae Sano.

    Eniya juga mengaku telah secara intens berkomunikasi dengan Keuskupan Ende. Dia mengaku telah mengutus Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Gigih Udi Atmo bersama badan usaha yang terkait, yaitu PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi.

  • Kementerian ESDM temui Gubernur NTT pekan depan bahas panas bumi

    Kementerian ESDM temui Gubernur NTT pekan depan bahas panas bumi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena pada pekan depan untuk membahas proyek pembangkit listrik panas bumi (PLTP).

    “Tim sudah ke lapangan, ke enam lokasi, laporannya sudah di saya. Saya akan bertemu Pak Gubernur mungkin minggu depan,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

    Eniya menjelaskan bahwa pertemuan dengan Gubernur NTT nantinya akan membahas hasil uji petik yang sudah dilakukan di NTT.

    Selain itu, Eniya juga akan membahas soal penolakan yang terjadi di masyarakat menyusul kehadiran proyek PLTP di Flores, NTT.

    “Misalnya pemicunya ada jalan rusak, kami minta Sokoria untuk memperbaiki. Kalau ada manifestasi, itu diapain? Bisa bikin ekoturisme, atau mau sekalian investasi besar agar itu (manifestasi) digarap sekalian,” kata dia.

    PLTP Sokoria adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berlokasi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menjadikan Flores, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pulau Panas Bumi atau Geothermal Island, sebab terdapat potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dapat menggantikan diesel.

    Eniya menyampaikan bahwa tenaga panas bumi menjadi satu-satunya energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan oleh Flores untuk menjadi pengganti diesel.

    Ia sudah mempertimbangkan sumber energi terbarukan lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), untuk dikembangkan di Flores.

    Namun kawasan tersebut terlampau panas dan tandus, sehingga PLTA sulit untuk dikembangkan di Flores. Sedangkan, pemasangan panel surya membutuhkan lahan yang luas untuk menggantikan konsumsi diesel di Flores.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penetrasi dan Edukasi Harus Bersamaan

    Penetrasi dan Edukasi Harus Bersamaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) menekankan pentingnya mendorong literasi dan edukasi di tengah penetrasi internet di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) yang meningkat. Tujuannya agar infrastruktur yang telah dibangun memberi dampak positif.  

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan agar pemanfaatan infrastruktur internet yang telah dibangun, dapat dipergunakan secara bijak. Pemerintah akan terus melanjutkan program-program yang baik untuk mendorong transformasi digital bagi masyarakat, dengan menghadirkan infrastruktur digital berkualitas.

    “Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik,” kata Meutya melalui aplikasi Zoom, Kamis (12/6/2025).

    Meutya mengatakan dalam visi besar Presiden Prabowo Subianto, layanan-layanan publik akan dilakukan secara digital, karena itu perlu mempersiapkan sampai ke pelosok dan pos perbatasan untuk bisa terkoneksi.

    Hal ini cukup menantang karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dengan lebih dari 13.000 kepulauan juga penduduk salah satu terbesar di dunia.

    “Jadi kita tetap membutuhkan waktu untuk membangun serta melakukan edukasi. Pembangunan infrastruktur harus turun berbarengan dengan edukasi,” kata Menkomdigi.

    Untuk mendukung transformasi, Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menghadirkan akses internet ke 27.858 lokasi layanan publik melalui kapasitas satelit  SATRIA-1 dan 6.747 lokasi telah menerima sinyal seluler 4G.

    Untuk Provinsi NTT, BAKTI KOMDIGI telah menggelar 584 titik BTS 4G dan USO dan 2691 titik layanan akses internet gratis. Untuk Provinsi Maluku Utara, BAKTI KOMDIGI telah menggelar 497 titik BTS 4G dan USO dan 687 titik layanan akses internet gratis.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan infrastruktur digital dan digitalisasi sangat penting, terutama dalam mendukung program One Village One Product (OVOP) di NTT.

    “Kami harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan digitalisasi, akses ke pasar dan e-commerce menjadi lebih mudah, sehingga produk-produk unggulan dari NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas,” tuturnya.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menuturkan dengan konektivitas, kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dapat meningkat melalui pemanfaatan teknologi. Kami menghadapi kesulitan mencari tenaga pendidik di wilayah kami, namun kini anak-anak bisa belajar secara daring. 

    “Dalam bidang kesehatan, konektivitas memungkinkan kami melakukan telekonsultasi jarak jauh,” ujarnya.

    Jaringan Bakti Tangguh

    Untuk menguji keandalan jaringan di 3T, BAKTI KOMDIGI bersama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menggelar kegiatan Monitoring Konektivitas Digital secara daring yang dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, melalui platform Zoom Meeting.

    Kegiatan ini melibatkan warga, perangkat desa, tenaga pendidik, serta petugas kesehatan dari 14 titik lokasi layanan publik di tiga provinsi prioritas pembangunan: Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Dalam sambutan, Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pemantauan pemanfaatan infrastruktur konektivitas digital yang telah dibangun oleh pemerintah melalui Badan Layanan Umum BAKTI KOMDIGI.

    Sejak 2025, peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed Information Rate (CIR) sebesar 8 Mbps per lokasi melalui kerja sama dengan Telkomsat.

    Inisiatif ini diharapkan mampu menunjang produktivitas masyarakat setempat di bidang pendidikan, kesehatan, serta kewirausahaan digital.

  • Banyak Desa Belum Tersentuh Internet

    Banyak Desa Belum Tersentuh Internet

    Bisnis.com, KUPANG — Presiden Prabowo Subianto memiliki segudang pekerjaan rumah perihal pemerataan konektivitas. Ratusan titik belum terhubung internet di tengah seluruh proses pelayanan dan laporan pemerintah yang telah berjalan lewat digital.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan jaringan dan peningkatan kapasitas konektivitas digital. Namun, dia menegaskan kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) di 900 titik blankspot masih sangat mendesak. 

    “Kami masih membutuhkan BTS kira-kira di 900 titik area blankspot,” ujar Laka Lena, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, NTT juga membutuhkan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan fiber optik hingga ke tingkat desa agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Dia menuturkan saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong program digitalisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Laka Lena menargetkan PAD NTT dapat naik dua kali lipat, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. 

    Dia menilai digitalisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, memperluas akses pasar melalui e-commerce, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    Senada dengan Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyoroti pentingnya konektivitas internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

    Menurutnya, keterbatasan akses internet menghambat upaya digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. 

    “Konektivitas menjadi kebutuhan utama untuk kita di daerah 3T. Membuka lebih banyak akses adalah jembatan untuk masa depan bagi anak-anak kami di Maluku Utara,” ujar Sherly.

    Dia juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan literasi digital seiring dengan perluasan jaringan internet ke desa-desa.

    Sherly berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di desa-desa yang masih blankspot.

    Dengan pemerataan akses internet, diharapkan seluruh masyarakat NTT dan Maluku Utara dapat menikmati manfaat digitalisasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

    Warga mengakses internet

    Lemot

    Sementara itu, Warga Desa Kalali, Kupang, NTT, Yahfed Lasena mengatakan layanan internet di desa kurang cepat. Dia menduga hal tersebut disebabkan makin banyaknya orang yang menggunakan internet. 

    Jika 2 tahun lalu satu rumah hanya memiliki satu smartphone, sekarang satu rumah memiliki empat smartphone. Sementara itu di Desa Kalali hanya terdapat satu pemancar internet dengan kecepatan 4 Mbps dan jangkauan 200 meter.

    Pemancar tunggal itu menjadi rebutan ratusan warga yang ingin belajar, bekerja, dan beraktivitas dari jarak jauh. Alhasil, sebagian dari warga Desa Kalali harus bergadang hingga jam 1 malam untuk bergantian, sekaligus menunggu trafik internet sepi pengguna. Jika sepi, warga dapat mengirim file hingga mendaftar untuk masuk sekolah. Internet berjalan lebih cepat ketika yang menggunakan internet hanya 2-4 orang saja.

    “Mereka bergadang kadang hingga jam 2 malam hanya untuk mengirim laporan atau mengikuti tes online. Mereka datang dari jauh ke sini malam-malam,” ungkap Yahfed kepada Bisnis.

    Yahfed kondisi ini membaik ke depan, agar tidak ada masyarakat yang berebut internet dan seluruh aktivitas di tengah era digital yang cepat ini, berjalan lebih mulus. 

    Sementara itu di Halmahera Barat, Maluku Utara, Kepala Desa Sasur Inkaryanto Saba menyampaikan apresiasi kepada Bakti yang telah membawa akses internet ke Desa Sasur. 

    Namun, dia juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi warganya akibat keterbatasan kapasitas jaringan yang tidak seimbang dengan jumlah pengguna.

    Desa Sasur dan Sasur Pantai saat ini hanya dilayani oleh satu menara telekomunikasi. 

    Jarak antara kedua desa sekitar 300 hingga 400 meter, namun kualitas jaringan di Sasur Pantai sangat lemah. Inkaryanto mencontohkan, untuk mengirim foto lewat WhatsApp, warga harus menunggu hingga dua menit hanya untuk mendapatkan tanda centang satu dan dua. Sementara untuk panggilan telepon, suara yang terdengar sering kali berisik dan tidak jelas. 

    “Ketika kita browsing itu selalu lemot,” tambahnya.

    Internet di Desa Sasur umumnya digunakan untuk mencari informasi dan bermain media sosial. Namun, keterbatasan jaringan membuat pemanfaatan internet belum optimal, termasuk untuk pengelolaan administrasi desa.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menyampaikan total infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti di NTT mencapai 1.147 infrastruktur yang terdiri dari akses internet berbasis satelit dan BTS 4G. 

    Untuk Maluku Utara, total infrastruktur yang telah dibangun mencapai 1.658 infrastruktur, dengan lebih dari 50% infrastruktur dibangun pada kabinet Merah Putih atau pada saat pemerintah Prabowo Subianto. 

    “Ini juga bisa membuktikan bahwa betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Meutya Hafid,” kata wanita yang akrab disapa Indah. 

    Indah mengatakan ke depan Bakti akan fokus meningkatkan bandwidht akses internet dan memperbaiki kualitas BTS 4G yang telah dibangun. 

  • 900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    Bisnis.com, KUPANG — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses internet. Hingga Mei 2025, tercatat sekitar 900 titik di NTT yang masih berstatus blankspot atau belum tersentuh layanan internet. 

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan jaringan dan peningkatan kapasitas konektivitas digital. Namun, dia menegaskan kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) di 900 titik blankspot masih sangat mendesak. 

    “Kami masih membutuhkan BTS kira-kira di 900 titik area blankspot,” ujar Laka Lena, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, NTT juga membutuhkan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan fiber optik hingga ke tingkat desa agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Dia menuturkan saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong program digitalisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Laka Lena menargetkan PAD NTT dapat naik dua kali lipat, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. 

    Dia menilai digitalisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, memperluas akses pasar melalui e-commerce, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    “Digitalisasi itu memastikan bahwa orang akan bekerja dengan baik, tidak bocor, dan uang masuk ke kas daerah seoptimal mungkin,” tegas Laka Lena. 

    Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada efisiensi pelayanan publik, produktivitas masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

    Senada dengan Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyoroti pentingnya konektivitas internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

    Menurutnya, keterbatasan akses internet menghambat upaya digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. 

    “Konektivitas menjadi kebutuhan utama untuk kita di daerah 3T. Membuka lebih banyak akses adalah jembatan untuk masa depan bagi anak-anak kami di Maluku Utara,” ujar Sherly.

    Dia juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan literasi digital seiring dengan perluasan jaringan internet ke desa-desa.

    Sherly berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di desa-desa yang masih blankspot.

    Dengan pemerataan akses internet, diharapkan seluruh masyarakat NTT dan Maluku Utara dapat menikmati manfaat digitalisasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menyampaikan total infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti di NTT mencapai 1.147 infrastruktur yang terdiri dari akses internet berbasis satelit dan BTS 4G. 

    Untuk Maluku Utara, total infrastruktur yang telah dibangun mencapai 1.658 infrastruktur, dengan lebih dari 50% infrastruktur dibangun pada kabinet Merah Putih atau pada saat pemerintah Prabowo Subianto. 

    “Ini juga bisa membuktikan bahwa betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Meutya Hafid,” kata wanita yang akrab disapa Indah. 

    Indah mengatakan ke depan Bakti akan fokus meningkatkan bandwidht akses internet dan memperbaiki kualitas BTS 4G yang telah dibangun. 

  • Lewat Program Ini, UMKM di NTT Bisa Lebih Cepat Dapat Perizinan BPOM – Page 3

    Lewat Program Ini, UMKM di NTT Bisa Lebih Cepat Dapat Perizinan BPOM – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Program Bangun Karya, hasil kolaborasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bentoel Group resmi ditutup dalam sebuah upacara penutupan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kupang.

    Sebagai bagian dari kampanye keberlanjutan Bangun Bangsa, program ini telah berhasil memberikan pendampingan intensif kepada 10 UMKM di sektor pangan olahan, kosmetik, dan obat tradisional di empat kabupaten dan kota prioritas, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Alor.

    Salah satu capaian utamanya adalah pembangunan rumah produksi sesuai standar Good Manufacturing Practices (GMP) yang mendukung percepatan perizinan dari Badan POM RI. Sebelumnya, program ini juga telah mengedukasi lebih dari 300 warga dan pelaku usaha mikro dan kecil tentang penerapan praktik produksi yang baik.

    Sejak diluncurkan pada Mei 2024, Bangun Karya telah menjadi wadah kolaborasi strategis antara sektor industri, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan BPOM RI dalam mendorong pemberdayaan UMKM lokal.

    Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata dari sektor swasta dan regulator nasional dalam penguatan ekonomi daerah:

    “Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat mampu menjawab tantangan konkret di lapangan. Kita mulai dari desa, dari pelaku UMKM kecil, untuk membangun NTT yang berdaya saing dan siap menghadapi pasar global. Semangat ini juga sejalan dengan Program One Village, One Product (OVOP) yang telah kami luncurkan beberapa hari lalu sebagai bagian transformasi ekonomi dari desa,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/6/2025).