Xcloud.id

Tag: Elva Farhi Qolbina

  • Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok J dan Ahmad Ali – Page 3

    Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok J dan Ahmad Ali – Page 3

    Ketua Umum

    • Ketua Umum : Kaesang Pangarep

    • Ketua Harian : Ahmad H.M. Ali

    • Wakil Ketua Umum : Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    • Wakil Ketua Umum : Ronald Aristone Sinaga

    • Wakil Ketua Umum : Andy Budiman

    • Wakil Ketua Umum : Endang Tirtana

    • Wakil Ketua Umum : Aan Rochayanto

    Ketua Bidang Internal

    • Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Agus Mulyono Herlambang

    • Ketua Bidang Kaderisasi : Eko Harpono

    • Ketua Bidang Ideologi Partai : Sahat Martin Philip Sinurat

    • Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Raihan Ariatama

    • Ketua Bidang Penggalangan Relawan : Ali Muthohirin

    • Kepala Sekolah Partai : Astrid Widayani

    • Ketua Bidang Saksi : Benediktus Papa

    • Ketua Bidang Pembinaan Kepala Daerah : Wiryawan

    • Ketua Bidang Kampanye dan Media : Yus Ariyanto

    • Ketua Bidang Pembinaan Fraksi & Anggota Legislatif : Melky Jakhin Pangemanan

    • Ketua Bidang Politik : Bestari Barus

    Ketua Bidang Eksterna

    • Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan : Dedek Prayudi

    • Ketua Bidang Komunikasi Publik : Faldo Maldini

    • Ketua Bidang Pendidikan Nasional : Danik Eka Rahmaningtiyas

    • Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat : Abdullah Mansuri

    • Ketua Bidang Agama : Edi Chandra

    • Ketua Bidang Industri Kreatif : Rony Imanuel

    • Ketua Bidang Kebudayaan : Doadibadai

    • Ketua Bidang Kesenian : Karen Theresia Pooroe

    • Ketua Bidang Olahraga : Harijanto Arbi

    • Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga : Susy Rizky Wiyantini

    • Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup : Silverius Oscar Unggul

    • Ketua Bidang Reformasi Birokrasi : Juventus Prima Yoris Kago

    • Ketua Bidang UMKM : Abd Musawir Yahya

    • Ketua Bidang Kerjasama Internasional : Cheryl Anelia Tanzil

    • Ketua Bidang Perumahan Rakyat : Suci Mayang Sari

    • Ketua Bidang Kesehatan : Anindya Maheswari

    • Ketua Bidang Tanggap Bencana : Jepri

    • Ketua Bidang Profesional dan Dunia Usaha : Ananta Agung Junaedy

    • Ketua Bidang Hukum dan HAM : Nasrullah

    • Ketua Bidang Advokasi dan Litigasi : Irfan Aghasar

    • Ketua Bidang Ekonomi : Benny Kisworo

    • Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan : R. Paulus Ekanto D. CW

    • Ketua Bidang Ketahanan Pangan : Pancani Gandrung

    • Ketua Bidang Kesejahteraan dan Konservasi Satwa : Francine E.V. Widjojo

    • Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : James Martin

    • Ketua Bidang Pengembangan Pariwisata : Aishah Gray

    • Ketua Bidang Pemilih Pemula : Ricky Valentino

     

    Sekretaris Jenderal

    • Sekretaris Jenderal : Raja Juli Antoni

    • Wakil Sekretaris Jenderal : Andi Saiful Haq

    • Wakil Sekretaris Jenderal : Elva Farhi Qolbina

    • Wakil Sekretaris Jenderal : I Putu Yoga Saputra

     

    Bendahara Umum

    • Bendahara Umum : Fenty Noverita Indrawaty

    • Wakil Bendahara Umum : Lila Zuhara

    • Wakil Bendahara Umum : Diana Paramita

    • Wakil Bendahara Umum : Farhana Nabila

    • Wakil Bendahara Umum : Imelda Berwanti Purba

     

    Direktorat

    • Direktorat Komunikasi Publik : Kokok Herdhianto Dirgontoro

    • Direktorat Hukum dan HAM : Kamaruddin

    • Direktorat Penggalangan Relawan : Furqan AMC

    • Satgas Gajah Sena : Rudy Agustian

    • Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif : Kevin Wu

    • Direktorat Reformasi Birokrasi : Ariyo Bimmo

    • Direktorat Kehutanan : Sigit Widodo

    • Direktorat Masyarakat Adat : Heri Saman

    • Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial : Dian Sandi Utama

    • Direktorat Hubungan Masyarakat dan Media Kreatif : Rizka Putri Abner

    • Direktorat Protokoler : Baikuni

    • Direktorat Administrasi dan Kesekretariatan : Deviani

    • Direktorat Pendidikan Nasional : Andreas Vinsensius Maria Intan

    • Direktorat Perempuan dan Keluarga : Mary Silvita

    • Direktorat Ekonomi : Dedy Bachtiar

    Direktorat Lanjutan

    • Direktorat Industri Kreatif : M. Arief Budiman

    • Direktorat UMKM : Andry Alimuddin

    • Direktorat Penggalangan Dana Publik : Kevin Haikal

    • Direktorat Lingkungan Hidup : Mikhail Gorbachev Dom

    • Direktorat Ketahanan Pangan : Hj. Salmawati

    • Direktorat Seni dan Kebudayaan : Frihedapinta

    • Direktorat Kebhinekaan dan Umat Beragama : Benny Budhijanto

    • Direktorat Pemuda dan Mahasiswa : Yuli Zuardi Rais

    • Direktorat E-Sport : Uji Baskoro

    • Direktorat IT dan Digital : Endika Fitra Wijaya

    • Direktorat Buruh dan Nelayan : Fachri Bustam

    • Direktorat Tanggap Bencana : Anthony Norman Lianto

    • Direktorat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat : Khaerul Ramadhan

    • Direktorat Bidang Perumahan Rakyat : Marshall

     

  • Pramono minta Diskominfotik lacak akun medsos pamer tawuran pelajar

    Pramono minta Diskominfotik lacak akun medsos pamer tawuran pelajar

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) untuk melacak pengelola akun media sosial (medsos) yang dengan sengaja memamerkan aksi tawuran pelajar SMA di Jakarta.

    “Kalau ada akun itu, nanti saya minta Kepala Dinas, Pak Budi, yang berkaitan dengan Kominfo, untuk melacak dan melaporkan akun itu,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis.

    Menurut Pramono, kebanyakan pelajar yang melakukan tawuran hanya untuk terlihat gagah. Karena itu, para pelajar dengan sengaja dan rutin menyebarkan konten tawuran di medsos.

    Dia pun meminta jajarannya untuk menelusuri pelajar yang terlibat tawuran dan menindak tegas pemegang akun media sosial (medsos) tersebut.

    “Karena itu pasti tujuannya untuk dibuat konten, kemudian dibuat. Kan kalau ada anak tawuran nggak semuanya seperti kita. Jadi ada yang menciptakan itu untuk konten,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menyoroti keberadaan akun-akun konten tawuran pelajar.

    Kebanyakan, akun tersebut disertai nama Chaptoen yang juga mengatur aksi tawuran. Akun tersebut mengunggah sejumlah video yang memperlihatkan para pelajar berseragam saling menyerang satu sama lain.

    “Akun Chaptoen ini sangat terstruktur. Punya cabang di berbagai wilayah Jakarta. Bahkan melibatkan alumni,” kata Elva.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
    “Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
    Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
    “Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
    sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Rencana Ubah PAM Jaya Jadi Perseroda, Pramono: Agar Investasi Berkembang Megapolitan 9 September 2025

    Rencana Ubah PAM Jaya Jadi Perseroda, Pramono: Agar Investasi Berkembang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan rencana perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi perseroda bertujuan agar PAM Jaya bisa lebih berkembang, terutama dalam hal investasi.
    “Yang pertama tentunya perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Ia menepis anggapan bahwa perubahan status tersebut akan merugikan perusahaan maupun masyarakat.
    Justru, kata dia, langkah ini diyakini akan membuat PAM Jaya semakin kuat dalam memberikan pelayanan air bersih.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” kata dia.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar air sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantah PSI, Bank DKI Tegaskan Penerima KJP Tetap Bisa Transaksi lewat Mesin EDC

    Bantah PSI, Bank DKI Tegaskan Penerima KJP Tetap Bisa Transaksi lewat Mesin EDC

    JAKARTA – Direktur Utama PT Bank DKI Agus H. Widodo membantah pernyataan Partai Solidaritas Indonesia PSI yang menyebut para penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang tak bisa menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk keperluan pendidikan.

    Menurut Agus, pengguna KJP Plus tetap bisa melakukan transaksi menggunakan mesin electronic data capture (EDC) milik Bank DKI. Mengingat, transaksi pencairan dana KJP dilakukan dalam sistem perbankan internal Bank DKI, sehingga tidak terdampak gangguan layanan transaksi antarbank.

    “Nah, bansos itu kan bukan dana keluar ke bank lain, istilahnya on us. Jadi karena ada di kita juga, itu bisa, tidak ada gangguan. KJP segala macam bisa dicairkan” kata Agus dalam keterangannya, Jumat, 18 April.

    Pemegang KJP Plus, lanjut Agus, bisa bertransaksi langsung di toko mitra melalui EDC Bank DKI. Layanan ini memungkinkan pembelian kebutuhan harian dan pendidikan tanpa perlu menarik tunai.

    “Bank DKI menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan aman, tepat, dan transparan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, penerima KJP dapat melakukan penarikan tunai sebesar Rp100.000 di ATM Bank DKI. Bila melalui EDC Bank DKI, penerima dapat mengecek saldo dan melakukan transaksi pembelanjaan untuk subsidi pangan dan keperluan sekolah.

    Adapun daftar toko mitra yang menerima transaksi EDC Bank DKI dapat diakses melalui tautan bit.ly/merchant-kjp.

    Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina menyebut para penerima KJP Plus yang tidak dapat membeli barang-barang kebutuhan pendidikannya dengan menggunakan Bank DKI.

    “Kami menerima berita kalau ada banyak sekali warga Jakarta penerima KJP Plus yang kesulitan membeli barang-barang keperluan untuk pendidikan anak-anaknya menggunakan layanan Bank DKI,” ungkap Elva.

    Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini sejak tanggal 8 April 2025.

    “Sampai dengan saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak bisa membayar belanja-belanja keperluannya dengan menggunakan bank tersebut. Sementara itu, dari pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini,” ungkap Elva.

  • Legislator akui banyak penerima KJP terkendala dengan Bank DKI

    Legislator akui banyak penerima KJP terkendala dengan Bank DKI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengakui menerima laporan bahwa banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terkendala antara lain tidak dapat membeli barang-barang kebutuhan pendidikannya dengan menggunakan Bank DKI.

    “Sampai dengan saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak bisa membayar belanja keperluannya dengan menggunakan Bank DKI,” kata Elva di Jakarta, Selasa.

    Elva menjelaskan, banyak laporan yang masuk bawa para penerima KJP tidak bisa membayar menggunakan bank milik daerah itu.

    Padahal, katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini sejak tanggal 8 April 2025.

    Masalah tersebut kata Elva, menambah satu lagi catatan hitam dalam rekor pelayanan Bank DKI yang sudah bermasalah sejak bulan puasa sebelum Lebaran tahun ini.

    “Kalau sudah begini, lagi-lagi nasabah atau penggunanya yang dirugikan dan kehidupannya menjadi terganggu,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini dilaksanakan secara bertahap dan menyasar sebanyak 707.622 peserta didik yang berada di berbagai rentang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

    “Kami ingin mengingatkan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta bahwasanya ini merupakan masalah yang serius. Tidak seharusnya pencairan dana KJP Plus terkendala karena menyangkut keperluan dasar banyak orang, yaitu pendidikan,” katanya.

    Elva meminta agar pimpinan Bank DKI segera mengatasi kendala tersebut dan mengevaluasi layanannya, sehingga kejadian serupa bisa dihindari di kemudian hari.

    “Kami juga ingin Bank DKI untuk menjawab keresahan ini supaya masyarakat bisa kembali percaya bahwasanya uangnya, terutama dana KJP Plus aman disimpan di sana,” katanya.

    Sebelumnya, pada akhir Maret 2025, aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mengalami gangguan layanan. Meskipun demikian, Gubernur Pramono Anung dan manajemen Bank DKI memastikan bahwa dana dan data nasabah tetap aman.

    Sebagai tindak lanjut, Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan dari jabatannya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator PSI Sentil Pemprov DKI soal RDF Rorotan: Jangan Tunggu Ada Korban

    Legislator PSI Sentil Pemprov DKI soal RDF Rorotan: Jangan Tunggu Ada Korban

    Jakarta –

    Sebanyak 11 anak terkena ISPA dan infeksi mata akibat uji coba RDF di Rorotan, Jakarta Utara. Anggota Komisi E DPRD DKI Elva Farhi Qolbina meminta pemerintah untuk memonitor dampak penyakit akibat uji coba tersebut secara intens usai ada 11 anak terkena ISPA.

    “Kami mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk aktif memonitor peningkatan kasus ISPA dan gangguan pernapasan di wilayah sekitar RDF Rorotan, jangan sampai ketika sudah muncul kasus seperti ini baru direspons,” ujar Elva kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    “Jangan juga kita mengulang kelalaian seperti yang dulu terjadi di Rusunawa Marunda, saat itu seorang anak mengalami kerusakan mata karena serpihan batu bara akan tetapi penanganan baru muncul setelah ada korban,” tambahnya.

    Elva juga meminta pemerintah memperketat kebijakan agar dampak uji coba RDF tersebut tidak merugikan masyarakat. Dia menyebut kebijakan itu tentu harus diperiksa secara serius.

    “Kedua, dalam konteks kebijakan, perlu diingat bahwa Pemprov punya tanggung jawab hukum untuk mencegah dampak lingkungan yang membahayakan kesehatan masyarakat,” kayanya.

    “Jika ada dugaan bahwa uji coba RDF Rorotan yang merupakan program Pemprov berdampak langsung terhadap warga, maka itu harus diperiksa secara serius dan transparan, jangan sampai warga menganggap disikapi setengah hati,” sambungnya.

    “Anak-anak yang kemarin dilaporkan terdampak ada 11 katanya kena ISPA dan tiga kena infeksi mata,” kata Asep.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya. Dia memerintahkan Dinas Kesehatan dan jajaran lainnya untuk menyelesaikan.

    “Siapa pun yang terdampak karena commissioning kemarin, maka saya sudah meminta, memerintahkan kepada kepala dinas (kesehatan) nanti segera dikoordinasikan di dalam, untuk diselesaikan. Kami bertanggung jawab,” lanjutnya.

    (azh/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Merasa satu visi, anak Senator DKI Achmad Azran gabung PSI

    Merasa satu visi, anak Senator DKI Achmad Azran gabung PSI

    Jakarta (ANTARA) – Achmad Fauzan Wahid, anak dari Senator Provinsi DKI Jakarta Achmad Azran resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena merasa satu arah dan visi dengan partai anak muda itu.

    “Bergabung di sini merupakan kesempatan luar biasa bagi saya untuk berkontribusi dan menyuarakan aspirasi masyarakat,” kata Fauzan di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa dari sekian partai politik, PSI menjadi pelabuhannya untuk jadi kendaraan dalam berjuang di dunia perpolitikan khususnya di Jakarta.

    Fauzan yang merupakan anak Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta Achmad Azran menyatakan bahwa PSI merupakan partai yang konsisten dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk generasi mudanya.

    “Saya berharap, kehadiran saya di sini dapat memberikan nilai positif dan kontribusi yang bermanfaat bagi perjuangan partai kita bersama,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan bahwa bergabungnya Fauzan diharapkan dapat menjadi semangat baru, dan kekuatan PSI.

    Selain itu, Elva juga berharap kader baru ini dapat segera bisa beradaptasi dan berakselerasi di PSI Jakarta untuk sama-sama berkemah.

    “Saya kira karena semuanya anak muda di PSI, semoga bisa lebih cepat untuk bro Fauzan ini beradaptasi,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ramai Partai Pengusung RK-Suswono Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

    Ramai Partai Pengusung RK-Suswono Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah partai pengusung Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) telah memberikan ucapan selamat kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno karena telah memenangkan Pilgub Jakarta 2024.

    Ucapan selamat pertama kepada Pramono disampaikan Ketua DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina. Dalam keterangannya, Elva mengatakan PSI Jakarta akan tetap kritis terhadap pemerintahan Pramono-Rano di Jakarta.

    “PSI Jakarta mengucapkan selamat kepada paslon Pramono-Rano yang dinyatakan KPU memperoleh suara tertinggi dan akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/12).

    Ketua PPP DKI Jakarta Saiful R Dasuki turut memberikan selamat kepada Pramono-Rano usai KPU menetapkan mereka sebagai peraih suara tertinggi di Pilgub Jakarta 2024.

    “Secara khusus saya juga mengucapkan selamat untuk pasangan Mas Pram dan Bang Doel yang dipilih mayoritas warga Jakarta,” ujar Saiful lewat pesan singkat.

    Ucapan selamat selanjutnya disampaikan oleh Wakil Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany. Ia mengatakan PKB akan mengawal jalannya pemerintahan Jakarta agar tiap program tepat sasaran dan memastikan janji-janji saat kampanye direalisasikan.

    “Ya, atas hal tersebut tentu kami ucapkan selamat untuk Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno telah memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta,” jelasnya.

    “Kami berharap agar Jakarta bisa segera keluar dari ragam tantangan dan persoalannya. Membenahi Jakarta tidak bisa sendiri, harus dihadirkan kembali spirit kolaborasi,” imbuhnya.

    Terakhir, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono juga menyampaikan ucapan selamat pasangan Pramono-Rano.

    Demokrat berharap Pramono-Rano dapat melanjutkan dan memperbaiki program pembangunan yang baik dari era gubernur sebelumnya.

    “Kami berharap Gubernur DKJ 2024-2029 dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan warga Jakarta. Berbagai program pembangunan yang baik dari era Gubernur dan PJ Gubernur terdahulu harus dilanjutkan dan kekurangannya diperbaiki,” ujarnya.

    Pelbagai ucapan selamat itu diberikan oleh petinggi partai politik setelah pasangan RIDO dipastikan tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    MK menutup pendaftaran gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (11/12) Pukul 23.59 WIB. Melansir laman resmi MK pada Kamis (12/12) Pukul 00.00 WIB tak ada gugatan yang masuk atas hasil Pilkada Jakarta 2024.

    UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur peserta pilkada dapat mengajukan permohonan ke MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara. KPU Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada Minggu (8/12) lalu.

    Dengan begitu, keputusan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024 tak berubah. Pramono Anung-Rano Karno jadi peraih suara tertinggi dan menang satu putaran di Pilgub Jakarta.

    (tfq/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • PSI DKI ucapkan selamat kepada pasangan Pramono-Rano 

    PSI DKI ucapkan selamat kepada pasangan Pramono-Rano 

    akan tetap menjadi fraksi yang kritis terhadap eksekutif karena PSI ingin APBD Jakarta digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno yang ditetapkan KPU meraih suara tertinggi pada Pilkada Jakarta 2024.

    “PSI Jakarta mengucapkan selamat kepada paslon Pramono-Rano yang dinyatakan KPU memperoleh suara tertinggi dan akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta,” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyusul batalnya Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Adapun PSI tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung pasangan calon RIDO di Pilkada Jakarta.

    Elva menegaskan PSI Jakarta akan tetap menjadi partai anggaran yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

    “Sudah menjadi komitmen dan nafas kami dari awal, entah yang menang Pak RK atau Pak Pram, PSI Jakarta pasca-Pilgub akan tetap menjadi fraksi yang kritis terhadap eksekutif karena PSI ingin APBD Jakarta digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

    Dia pun mengapresiasi tim pemenangan RIDO yang telah berjuang bersama selama kontestasi Pilgub Jakarta.

    “PSI Jakarta bangga dengan perjuangan Pak Ridwan Kamil-Suswono dan seluruh tim pemenangan RIDO di Jakarta selama masa kampanye lalu. Ikhtiar telah maksimal, kini saat memikirkan Jakarta pasca-pilkada,” ucapnya.

    Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan baru akan mengumumkan pemenang Pilkada Jakarta 2024 paling lambat tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberitahukan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang tertuang di dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK).

    “Paling lambat tiga hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi di dalam BRPK kepada KPU, maka tahapan berikutnya KPU DKI akan menetapkan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Pilkada 2024,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah.

    Adapun pengumuman BRPK kepada KPU diagendakan pada 19-20 Desember 2024.

    “Paling lambat tiga hari setelah itu baru akan kita umumkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024,” tutur dia.

    Sementara itu, berdasarkan peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 permohonan sengketa pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan.

    KPU Provinsi DKI Jakarta diketahui menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). Oleh karena itu, batas akhir pengajuan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke MK yaitu Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB.

    Namun, berdasarkan pantauan ANTARA di Gedung I MK, Jakarta, Kamis dini hari, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono maupun pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 ke MK.

    Begitu pula dengan pantauan di laman web resmi MK, tidak ada gugatan yang tercatat atas nama kedua pasangan calon tersebut

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024