Tag: Elon Musk

Amerika Serikat dan Eropa Pilih Jalan Berbeda Soal AI – Halaman all

Meningkatnya kecerdasan buatan, atau AI, secara pesat memungkinkan komputer untuk menjalankan tugas-tugas yang dulunya bergantung pada kecerdasan manusia. AI sekarang membuka peluang besar, mulai dari pengobatan yang dipersonalisasi hingga mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim.

Namun, hal itu juga menimbulkan berbagai risiko yang signifikan, mulai dari hilangnya pekerjaan, teknologi yang bias, hingga potensi penyalahgunaan di bidang-bidang seperti pengawasan.

Sementara Uni Eropa (UE) meluncurkan setumpuk aturan AI yang komprehensif untuk memastikan keamanan dan akuntabilitas pengguna, AS di bawah Presiden Donald Trump bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu melonggarkan pembatasan dan memberi keleluasaan kepada industri teknologi untuk membuat aturannya sendiri.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

“Di AS, kami melihat adanya pergeseran yang jelas dari penekanan pada keselamatan pengguna,” kata Lisa Soder, peneliti senior di Interface, lembaga pemikir teknologi informasi yang bermarkas di Berlin, Jerman. Ia mengatakan kepada DW bahwa Trump mengubah kebijakan regulasi AI dan lebih mementingkan pentingan bisnis industri.

Trump mengundang para miliarder teknologi untuk menghadiri pelantikannya sebagai presiden, termasuk CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk, CEO OpenAI Sam Altman, dan CEO Meta Mark Zuckerberg, yang duduk di baris kedua tepat di belakang keluarga Trump.

Pada hari yang sama, Trump membatalkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh pendahulunya, Joe Biden, yang mengatur perlindungan dan keamanan data AI. Ia juga menandatangani perintah eksekutif untuk mengembangkan “Rencana Aksi AI” dalam waktu 180 hari. Rencana tersebut bertujuan “untuk mempertahankan dan meningkatkan dominasi Amerika dalam bidang AI.”

Meskipun rincian kebijakan ini masih belum jelas, langkah ini secara luas diharapkan akan memberikan kebebasan signifikan kepada raksasa teknologi untuk mengembangkan teknologi AI baru. Kebijakan tersebut juga kemungkinan akan mengurangi persyaratan bagi perusahaan untuk mengurangi risiko saat mereka mengembangkan aplikasi.

Akankah UE akan pertahakankan prinsip ‘utamakan keselamatan’?

Undang-Undang Kecerdasan Buatan UE diputuskan pertengahan tahun lalu. Sasarannya adalah untuk melindungi warga negara UE dari potensi bahaya AI, tanpa menghambat inovasi. Untuk mencapai keseimbangan ini, Undang-Undang AI memberlakukan serangkaian aturan dan persyaratan pada sistem AI, dari minimal hingga tinggi, tergantung pada risiko yang ditimbulkannya terhadap hak-hak dasar pengguna.

Tetapi para kritikus mengatakan, hal ini akan merugikan perusahaan-perusahaan Eropa dibandingkan pesaing mereka di luar negeri. Pada saat yang sama, ketika otoritas di Brussels dan negara-negara anggota mendirikan kantor dan tim staf untuk menegakkan aturan, perdebatan pun terjadi mengenai bagaimana regulator akan menafsirkan undang-undang baru tersebut.

“Di Uni Eropa, kami juga melihat adanya pergeseran sentimen dan banyak ketidakpastian mengenai apa yang benar-benar bisa dilakukan dan seberapa ambisius Uni Eropa dengan peraturannya – misalnya, informasi seperti apa yang bisa mereka minta dari perusahaan,” kata Lisa Soder.

Perlombaan global untuk AI

Para ahli memperkirakan masa kepresidenan Trump akan memberikan dampak besar pada kompetisi AI global: persaingan internasional antara negara-negara dan perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi AI mutakhir akan memberi mereka keuntungan ekonomi, militer, dan strategis.

Sejauh ini, Amerika Serikat telah menjadi pelopor AI, mendominasi penelitian dan investasi AI dengan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Meta, Apple, dan OpenAI. Tetapi perusahaan-perusahaanCina juga telah membuat kemajuan pesat dan menduduki peringkat kedua dalam pengembangan AI.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mengembangkan aturan dan pembatasan yang mengikat secara internasional untuk teknologi AI sebagian besar tidak berhasil. Bahkan komitmen sukarela terhadap pengembangan dan penggunaan AI yang aman yang telah dibuat oleh banyak perusahaan teknologi besar di masa lalu kini tampak mengambang, kata Lisa Soder.

Banyak CEO teknologi akan bertemu dengan para pemimpin dunia di KTT Kecerdasan Buatan di Paris pada 10 dan 11 Februari. Menarik untuk melihat seberapa jauh mereka berpegang pada beberapa prinsip, kata Lisa Soder.

“Di masa lalu, perusahaan-perusahaan telah berjanji melakukan banyak hal untuk keselamatan dan kredibilitas,” katanya. “Sekarang situasi geopolitik sudah berubah, pertemuan puncak ini akan menjadi ujian penting untuk melihat apakah mereka akan terus melakukan hal itu.”

30/01/2025 12:13
X Siap Luncurkan X Money, Layanan Pembayaran Digital Hasil Kolaborasi dengan Visa – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Platform media sosial X disebut-sebut akan segera menghadirkan layanan pembayaran. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO X Linda Yaccarino.

Dikutip dari Engadget, Kamis (30/1/2025), menurut Linda, perusahaan akan memperkenalkan layanan X Money tahun ini. Layanan ini akan menggandeng Visa sebagai mitra utama.

Menurut Linda, X Money akan mendukung pembayaran antar pengguna menggunakan kartu debet mereka, termasuk melakukan transfer dana ke rekening bank. Selain itu, pengguna juga dapat menyimpan dana mereka dalam X Wallet.

Untuk diketahui, X sudah sejak lama diketahui memiliki rencana untuk menghadirkan layanan keuangan. Rencana itu pernah diungkap oleh Linda maupun pemilik X Elon Musk.

Kehadiran layanan keuangan dalam platform ini disebut sebagai upaya menghadirkan X sebagai super app. Sejak tahun lalu, Linda juga sudah memberikan memo internal yang menyatakan perusahaan berencana mendukung fitur perbankan dan pembayaran bagi penggunanya.

Menurut Elon Musk, ia ingin orang-orang dapat menjalankan seluruh aktivitas keuangan mereka lewat X. Namun untuk tahap awal kali ini, X Money dilaporkan masih belum memenuhi visi tersebut.

Kendati demikian, menurut Linda, kemitraan dengan Visa saat ini hanya satu dari banyak pengumuman besar tentang X Money tahun ini. Meski sudah diumumkan, belum ada detail spesifik mengenai layanan ini akan beroperasi nantinya.

Pengumuman soal layanan ini sebenarnya muncul di tengah laporan yang menyebut pertumbuhan pengguna X disebut stagnan, pendapatan yang tidak mengesankan, bahkan kondisi keuangan hampir tidak dapat mencapai titik impas.

30/01/2025 11:00
Benarkah AS Habiskan Rp812 Miliar untuk Sediakan Kond*m di Gaza?

GELORA.CO – Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah disorot karena Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklaim AS mengirimkan dana $50 juta atau Rp812 miliar demi penyediaan kondom di Jalur Gaza.

Klaim itu disampaikan Leavitt saat konferensi, Selasa (28/1/2025). Awalnya, dia menyebut AS memangkas hampir semua bantuan untuk negara lain, kecuali Israel dan Mesir.

Menurut Leavitt, Kementerian Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dikepalai oleh Elon Musk menemukan data tentang alat kontrasepsi.

“Bahwa ada sekitar $50 juta uang pajak yang dikeluarkan untuk mendanai kondom di Gaza,” katanya.

“Tidak masuk akal, ini membuang-buang uang para pembayar pajak,” kata dia.

Pernyataan Leavitt itu dibantah oleh Matthew Miller, mantan juru bicara Kementerian Luar negeri, melalui media sosial X.

“Gedung Putih tak bisa membaca tabel sederhana tentang pengeluaran atau Gedung Putih sedang berbohong,” ujar Miller.

Media AS meragukannya

Media-media AS meragukan kebenaran klaim Leavitt tentang dana penyediaan kondom di Gaza.

Kantor berita Associated Press menyebut tidak ada bukti nyata yang mendukung pernyataan itu.

“Klaim: Pemerintah Trump menghentikan penyaluran dana $50 juta ke Gaza guna membeli kondom untuk Hamas,” kata media itu.

“Faktanya: Sepertinya Trump dan juru bicaranya merujuk kepada dana hibah sebesar $102,2 yang diberikan USAID kepada kelompok yang disebut Korps Kesehatan Internasional untuk menyediakan layanan kesehatan dan penanganan trauma di Gaza.”

Sementara itu, Kemenlu AS pada Rabu, menyebut penyaluran dana hibah itu merupakan contoh “pendanaan yang mengerikan” dan tidak sesuai kepentingan AS.

Adapun sehari sebelumnya juru bicara Kemenlu AS, Tammy Bruce, mengatakan pihaknya telah mencegah keluarnya “dana $102 juta untuk pendanaan yang tidak dibenarkan kepada seorang kontraktor di Gaza, termasuk uang untuk kontrasepsi.”

Menurut media itu, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendanai rumah sakit darurat, pusat penanganan trauma, dan tenaga kesehatan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

“Ini termasuk air, sanitasi, layanan kebersihan, layanan sebelum bersalin dan setelah bersalin.”

“Jika kondom termasuk bagian dari komponen kesehatan, kondom itu akan mencapai hampir setengah dari dana hibah itu.”

Bantahan juga disampaikan oleh Presiden Pengungsi Internasional, Jeremy Konyndyk, yang mengawasi bantuan USAID untuk penanganan Covid-19 pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden.

“USAID mendapatkan kondom dengan harga sekitar $0,05 per buah,” kata Konydyk.

“$50 juta akan menjadi satu miliar kondom. Apa yang tengah terjadi di sini BUKANLAH satu miliar kondom untuk Gaza. Tampaknya yang terjadi di sini adalah orang-orang di DOGE tidak bisa membaca dokumen pemerintah.”

Menurut laporan keuangan USAID tahun 2023 tentang pengiriman kondom dan alat kontrasepsi lainnya, Yordania menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang mendapatkan kiriman kontrasepsi oral dan suntik bernilai $45.680 untuk program pemerintah saja.

Pengiriman itu juga merupakan yang pertama kali dilakukan USAID ke Timur Tengah sejak 2019.

Dengan menyatakan lima alasannya, CNN turut meragukan klaim Gedung Putih tentang kondom.

Pertama, Gedung Putih tidak memberikan bukti pendukung.

Kedua, selama tiga tahun sebelumnya di bawah Biden, USAID tidak mengeluarkan dana untuk penyediaan kondom di seluruh Timur Tengah.

Ketiga, total kondom yang disalurkan USAID ke seluruh dunia jauh di bawah angka $50 juta.

Keempat, Kemenlu AS tidak mengulang-ulang klaim Leavitt.

Kelima, para pakar sudah meragukan atau membantah klaim Leavitt

30/01/2025 09:50
Elon Musk Ubah X Mirip WeChat, Fitur Pembayaran Bakal Diluncurkan Tahun Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Elon Musk untuk menyulap platform X menjadi super aplikasi dengan berbagai fitur segera terwujud. Rencananya tahun ini platform X akan memiliki fitur pembayaran seperti platform WeChat di China.

Melansir GSM Arena, Kamis (30/1/2025) pada akhir tahun ini, X, platform sosial milik Elon Musk, akan meluncurkan X Money.

X Money diharapkan akan menjadi solusi pembayaran utama yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara mudah dan aman.

Menurut akun resmi X Money, aplikasi ini dirancang untuk mengelola segala pergerakan uang, serta menawarkan kemudahan dalam transfer dan pembayaran.

CEO X, Linda Yaccarino, mengungkapkan bahwa Visa akan menjadi mitra utama dalam pengembangan layanan ini.

Kemitraan ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam menambahkan uang secara instan ke dalam akun X mereka melalui Visa Direct. Selain itu, pengguna juga akan bisa mentransfer dana langsung ke rekening bank mereka.

Peluncuran X Money kemungkinan besar akan dimulai di Amerika Serikat, meskipun peraturan layanan keuangan yang berbeda di berbagai negara dapat mempengaruhi sejauh mana layanan ini akan tersedia di wilayah lain.

Yaccarino menambahkan bahwa kemitraan dengan Visa baru langkah awal dari serangkaian fitur baru yang akan diluncurkan X Money sepanjang tahun ini.

Langkah ini makin mengukuhkan ambisi Musk untuk mengembangkan X sebagai platform multi-fungsi yang tidak hanya fokus pada jejaring sosial.

Tetapi juga di sektor pembayaran dan finansial, menjadikannya makin mirip dengan aplikasi-aplikasi super yang dominan di China.

Aplikasi WeChatPerbesar

Pada Maret 2024, Taipan asal Amerika Serikat Elon Musk mengatakan media sosial X sebentar lagi akan mendapatkan persetujuan untuk lisensi pengiriman uang di New York. Hal ini akan menjadikan platform yang dahulu bernama Twitter itu makin dekat untuk menawarkan fitur pembayaran.

Semenjak membeli Twitter dengan harga US$44 miliar pada 2022, Musk telah berusaha mengubah X menjadi platform multiguna.

Media sosial X nantinya bisa seperti WeChat yang merupakan salah satu platform di China dengan kemampuan fitur-fitur di luar media sosial, termasuk mengirimkan uang dan toko online atau pun aplikasi Gopay di Indonesia.

Untuk mengimplementasikan fitur ini, X harus memiliki lisensi di setiap negara bagian di Amerika Serikat. Sebelumnya Elon Musk mengatakan bahwa New York dan Californa kemungkinan yang paling susah untuk mendapatkan izinnya. Dua negara bagian yang penuh penduduk itu memang sudah terkenal dengan perizinannya yang cukup rumit.

Musk mengatakan bahwa X akan mendapatkan lisensi dari negara bagian tersebut dalam beberapa bulan mendatang. Pennsylvania dan Utah merupakan negara bagian yang sudah memberikan lisensi pengirim uang kepada X.

30/01/2025 09:40
Jarak Israel ke Greenland 6 Ribu Km Sejauh Jogja ke Afghanistan, Sindiran Menlu Iran ke Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Nama Greenland menjadi sorotan belakangan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membidik untuk membelinya.

Seiring dengan hal itu, Greenland disebut menjadi lokasi yang pas untuk ditinggali warga Israel seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, belum lama ini.

Demikian sebagai sindiran Araghchi sekaligus kepada Donald Trump yang sebelumnya menginginkan perpindahan warga Gaza, Palestina ke Mesir dan Yordania dengan dalih keamanan.

Di sisi lain, jika usulan Araghchi menyarankan warga Israel pindah ke Greenland terjadi, maka jarak yang ditempuh tidaklah pendek.

Jarak Israel ke Greenland sekitar 6.400 kilometer jauhnya, melewati Benua Eropa dari Asia untuk sampai ke sana.

Kemudian jika dibandingkan, jarak tersebut sama seperti dari Yogyakarta (Jogja) sampai ke Kabul, Afghanistan.

Itupun juga harus melewati beberapa negara besar, seperti India hingga Pakistan.

Adapun dalam wawancara eksklusif dengan Sky News, Araghchi berbicara tentang konflik antara Israel dan Hamas dan mengusulkan ide untuk “membunuh dua burung dengan satu batu” setelah gencatan senjata.

Newsweek telah menghubungi Gedung Putih, Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah Greenland, dan Kedutaan Besar Israel di London untuk memberikan komentar melalui email.

Usulan terbaru Trump untuk “membersihkan” Gaza dengan menempatkan warga Palestina di Mesir dan Yordania telah memicu reaksi keras dari negara-negara Arab yang membutuhkan bantuannya dalam melaksanakan rencana tersebut.

Dengan komentarnya-yang juga merujuk pada keinginan berulang Trump agar Amerika Serikat membeli Greenland -Araghchi diprediksi telah meningkatkan ketegangan antara Iran dan pemerintahan baru AS.

Dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa, Dominic Waghorn dari Sky News bertanya kepada Araghchi apa yang akan dilakukan Iran jika usulan Trump untuk merelokasi warga Palestina terwujud.

Araghchi memberikan jawaban, “Saya pikir ini adalah proyek yang telah dicoba banyak orang di masa lalu, tetapi semuanya gagal. Palestina tidak dapat dihapus dari keputusan ini. Orang Palestina tidak dapat diusir.”

Sejurus dirinya justru menyarankan perpindahan warga Israel ke Greenlad.

“Alih-alih Palestina, cobalah untuk mengusir orang Israel. Bawa mereka ke Greenland sehingga mereka dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus. Sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah di Greenland dan Israel. Jadi itu akan menjadi tempat yang baik bagi mereka,” ujarnya diberitakan miamiherald.

Geger Usulan Trump

Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat baru-baru ini karena kekhawatiran Israel menyerang situs nuklir Teheran, dan gagasan yang sebelumnya didukung Trump.

Trump menyampaikan usulannya untuk “membersihkan” Gaza dalam wawancara selama 20 menit dengan wartawan di Air Force One, dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut saat ini merupakan “lokasi pembongkaran.”

Ia mengusulkan pembangunan perumahan di “lokasi berbeda” dan melibatkan “beberapa negara Arab,” yaitu Yordania dan Mesir.

“Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya dan berkata, ‘Anda tahu, ini sudah berakhir.”

Mesir dan Yordania sama-sama menolak usulan presiden, dan Trump juga menerima reaksi keras atas komentarnya dari sejumlah sejarawan, jurnalis, dan komentator politik .

Minggu lalu, tujuan Trump untuk membeli Greenland, wilayah otonomi Denmark di Samudra Arktik, mendapat pukulan lagi setelah panggilan telepon dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang digambarkan oleh beberapa pejabat Eropa sebagai “mengerikan.”

Trump mengatakan dia ingin AS membeli Greenland demi keamanan nasional dan “ekonomi”.

Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

Dia mengatakan lebih baik jika semuanya dibersihkan.

“Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, dikutip dari Middle East Eye.

“Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

Trump menambahkan pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

Dewan redaksi Haaretz menyatakan Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

“Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

“Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis:

“Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

“Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

“Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

“Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

“Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

Middle East Eye melaporkan sebelumnya, rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional.

Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

“Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Tiara Shelavie)

30/01/2025 06:23
Kinerja LVMH Mengecewakan, Kekayaan Bernard Arnault Menguap Rp 155,74 Triliun – Page 3

Sebelumnya, CEO LVMH, Bernard Arnault, menjadi salah satu orang yang kekayaannya tumbuh paling pesat pada 2025.

Sejauh ini, Arnault berhasil menambah hampir USD 1 miliar atau sekitar Rp 16,36 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.365) setiap hari. Bahkan, ia telah mengungguli tokoh antara lain Elon Musk dan Mark Zuckerberg dalam hal pertumbuhan kekayaan tahun ini.

Pada Kamis, Arnault mendapatkan tambahan USD 15 miliar atau sekitar Rp 245,47 triliun hanya dalam satu hari, menjadikannya orang terkaya keempat di dunia dengan total kekayaan sekitar USD 190 miliar atau sekitar Rp 3.109 triliun, menurut Bloomberg Billionaires Index. Kekayaan Arnault melonjak setelah saham LVMH, perusahaan barang mewah yang ia pimpin, naik 9%.

Melansir Business Insider, Minggu (19/1/2025), saham LVMH melonjak setelah perusahaan barang mewah saingannya, Richemont, melaporkan lonjakan penjualan kuartalan sebesar 20% di berbagai pasar antara lain Eropa, Amerika, Jepang, Timur Tengah, dan Afrika.

Ini mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap produk-produk mewah di tengah pemulihan ekonomi setelah pandemi. Arnault, yang memiliki sekitar 48% saham di LVMH, mendapatkan keuntungan besar dari lonjakan saham ini. LVMH sendiri menaungi sekitar 75 merek terkenal, termasuk Tiffany & Co, Dom Pérignon, dan Sephora.

Meskipun demikian, kekayaan Arnault sempat terpukul pada akhir 2024. Ia kehilangan lebih dari USD 50 miliar akibat penurunan harga saham LVMH. Saat ini, kekayaannya masih lebih kecil dibanding Elon Musk, yang memimpin daftar orang terkaya dunia dengan kekayaan mencapai USD 439 miliar.

Selain Arnault, tokoh lain seperti Changpeng Zhao, pendiri Binance, juga mencatat pertumbuhan kekayaan besar, yaitu hampir USD 12 miliar pada tahun ini. Di sisi lain, Elon Musk dan Mark Zuckerberg masing-masing menambah kekayaan mereka sekitar USD 7 miliar dan USD 9 miliar dalam dua minggu pertama 2025.

30/01/2025 06:00
iPhone Bakal Terhubung Langsung ke Jaringan Starlink, Tanpa Menara Telekomunikasi

Bisnis.com, JAKARTA — T- Mobile, perusahaan telekomunikasi asal Jerman, menyampaikan bahwa iPhone akan menjadi salah satu ponsel pintar yang dapat terhubung langsung ke akses konektivitas satelit Starlink.

T-Mobile dan SpaceX tengah melakukan uji coba layanan langsung Starlink ke smartphone atau direct to cell.

Pada November 2024, T-Mobile dan SpaceX milik Elon Musk mendapat persetujuan dari Komisi Komunikasi Federal (FCC) atau regulasi yang khusus menangani industri telekomunikasi di Amerika Serikat. Uji coba tersebut menawarkan ‘teks via satelit’, sementara fitur suara dan data akan ditambahkan pada masa mendatang.

Dilansir dari Reuters, Kamis (30/1/2025) T-Mobile awalnya hanya mencantumkan beberapa ponsel pintar Android sebagai perangkat yang memenuhi syarat untuk menguji jaringan tersebut, tetapi kini telah menambahkan perangkat iPhone dengan pembaruan perangkat lunak iOS 18.3 terbaru.

Bloomberg News pertama kali melaporkan pada hari Selasa bahwa Apple, SpaceX, dan T-Mobile telah bekerja secara diam-diam untuk menambahkan dukungan bagi jaringan tersebut dalam perangkat lunak iPhone terbarunya. Apple dan SpaceX tidak segera menanggapi permintaan Reuters.

Sementara itu, Kyivstar dan Starlink telah menjalin kerja sama, untuk memperkenalkan konektivitas satelit langsung ke seluler di Ukraina. Kesepakatan tersebut dilakukan antara SpaceX dan perusahaan induk Kyivstar, VEON Group.

Starlink di luar angkasaPerbesar

CEO Kyivstar Oleksandr Komarov mengatakan Kyivstar telah menjadi tulang punggung ketahanan Ukraina selama perang, dan perusahaan berkomitmen untuk tidak melewatkan satu hal pun untuk menjaga Ukraina tetap terhubung.

“Kolaborasi kami dengan Starlink merupakan pengubah permainan dalam perjalanan kami untuk mencapai ambisi ‘LTE di mana-mana’, dan perusahaan yang menghadirkan kemampuan tak ternilai dari raksasa teknologi global kepada masyarakat Ukraina melalui kemitraan internasional kami,” kata Komarov.

Satelittoday melaporkan pada Jumat (3/1/2024) bahwa kesepakatan ini akan menjadikan Ukraina sebagai salah satu negara pertama yang memiliki layanan langsung ke seluler Starlink.

30/01/2025 05:15
Usulkan Warga Israel Diusir ke Greenland daripada Rakyat Gaza, Iran Semprot Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Iran mengusulkan pengusiran warga Israel ke Greenland sebagai solusi ketegangan di Gaza.

Hal ini sekaligus untuk menyindir wacana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania.

Dalam wawancara eksklusif dengan Sky News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berbicara tentang konflik antara Israel dan Hamas dan mengusulkan ide untuk “membunuh dua burung dengan satu batu” setelah gencatan senjata.

Newsweek telah menghubungi Gedung Putih, Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa , pemerintah Greenland dan Kedutaan Besar Israel di London untuk memberikan komentar melalui email.

Usulan terbaru Trump untuk “membersihkan” Gaza dengan menempatkan warga Palestina di Mesir dan Yordania telah memicu reaksi keras dari negara-negara Arab yang membutuhkan bantuannya dalam melaksanakan rencana tersebut.

Dengan komentarnya-yang juga merujuk pada keinginan berulang Trump agar Amerika Serikat membeli Greenland -Araghchi diprediksi telah meningkatkan ketegangan antara Iran dan pemerintahan baru AS.

Dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa, Dominic Waghorn dari Sky News bertanya kepada Araghchi apa yang akan dilakukan Iran jika usulan Trump untuk merelokasi warga Palestina terwujud.

Araghchi memberikan jawaban.

“Saya pikir ini adalah proyek yang telah dicoba banyak orang di masa lalu, tetapi semuanya gagal. Palestina tidak dapat dihapus dari keputusan ini. Orang Palestina tidak dapat diusir.”

Sejurus dirinya justru menyarankan perpindahan warga Israel ke Greenlad.

“Alih-alih Palestina, cobalah untuk mengusir orang Israel. Bawa mereka ke Greenland sehingga mereka dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus. Sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah di Greenland dan Israel. Jadi itu akan menjadi tempat yang baik bagi mereka,” ujarnya diberitakan miamiherald.

Geger Usulan Trump

Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat baru-baru ini karena kekhawatiran Israel menyerang situs nuklir Teheran , dan gagasan yang sebelumnya didukung Trump.

Trump menyampaikan usulannya untuk “membersihkan” Gaza dalam wawancara selama 20 menit dengan wartawan di Air Force One, dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut saat ini merupakan “lokasi pembongkaran.”

Ia mengusulkan pembangunan perumahan di “lokasi berbeda” dan melibatkan “beberapa negara Arab,” yaitu Yordania dan Mesir.

“Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya dan berkata, ‘Anda tahu, ini sudah berakhir.’”

Mesir dan Yordania sama-sama menolak usulan presiden, dan Trump juga menerima reaksi keras atas komentarnya dari sejumlah sejarawan, jurnalis, dan komentator politik .

Minggu lalu, tujuan Trump untuk membeli Greenland, wilayah otonomi Denmark di Samudra Arktik, mendapat pukulan lagi setelah panggilan telepon dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang digambarkan oleh beberapa pejabat Eropa sebagai “mengerikan.”

Trump mengatakan dia ingin AS membeli Greenland demi keamanan nasional dan “ekonomi”.

Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

Dia mengatakan bahwa lebih baik jika semuanya dibersihkan.

“Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, mengutip Middle East Eye.

“Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

Trump menambahkan bahwa pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

Dewan redaksi Haaretz menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

“Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

“Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis:

“Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

“Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

“Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

“Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

“Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

Middle East Eye melaporkan sebelumnya bahwa rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional.

Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

“Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Tiara Shelavie)

29/01/2025 23:46
Bukti China Tak Terkalahkan, Amerika Kalah Jauh

Jakarta, CNBC Indonesia – Dominasi Amerika Serikat (AS) di sektor teknologi kian terguncang oleh upaya China yang terus-menerus menelurkan gebrakan inovasi baru.

Di tengah terpaan sanksi dagang AS yang menghambat akses China ke chip dan alat pembuat chip canggih, nyatanya negara kekuasaan Xi Jinping tak mati akal.

Mulai dari kebangkitan Huawei yang menghantam pangsa pasar Apple, hingga terbaru platform kecerdasan buatan (AI) DeepSeek yang membuat Silicon Valley ketar-ketir. Bahkan, model AI open-source yang digadang-gadang lebih murah dari buatan AS itu berhasil mengguncang harta 500 orang terkaya dunia.

Tak cuma di sektor smartphone dan AI, China juga jauh lebih unggul ketimbang AS di bidang superapp. Negara Tirai Bambu menjadi ‘raja’ superapp dengan kehadiran WeChat yang dikembangkan Tencent.

CNBC International melaporkan hasil studi yang menunjukkan rata-rata warga AS memiliki 46 aplikasi di HP mereka setiap bulannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Warga China tak perlu menghadapi keribetan serupa, sebab superapp seperti WeChat bisa mengakomodir berbagai fungsi hanya lewat satu aplikasi. Mulai dari belanja, bersosialisasi dengan teman, memesan makanan, hingga konsultasi dokter online.

“Kita semua lelah dengan puluhan aplikasi di HP. Ketertarikan superapp adalah berbagai fungsi dari semua aplikasi-aplikasi bisa diakses di satu tempat tanpa ada hambatan,” kata Arjun Kharpal, reporter teknologi senior di CNBC International, dikutip Rabu (29/1/2025).

WeChat merupakan salah satu superapp China yang paling terkenal. Didirikan pada 2011, WeChat mula-mula hanya berperan sebagai aplikasi pesan singkat yang kini sudah memiliki 1,3 miliar pengguna aktif bulanan.

Superapp berkembang pesat di Asia, namun belum terlalu populer di pasar Barat, termasuk AS. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya.

“Iklim regulasi di AS saat ini tentu saja tidak kondusif untuk memungkinkan berkembangnya superapp,” kata Dan Prud’homme, asisten profesor di Fakultas Bisnis Universitas Internasional Florida.

“Masih terdapat perlindungan yang sangat kuat terhadap hal-hal seperti pinjaman peer-to-peer, privasi data, antimonopoli, dan sebagainya yang tidak memungkinkan aplikasi di AS untuk berkembang seperti WeChat,” ia menambahkan.

Namun, AS agaknya mulai mengejar ketertinggalan terhadap China. Setidaknya, mulai ada wacana untuk mengarah ke pengembangan superapp.

Elon Musk pernah menyebut ingin menyulap X menjadi superapp seperti WeChat. Namun, hingga kini X masih berperan sebagai aplikasi mikroblog semata. X mengumbar rencana untuk mendukung transaksi kripto pada 2025 ini, namun belum ada update terbaru terkait fitur tersebut.

Selain itu, Uber juga pada akhir 2024 lalu dilaporkan akan mendukung kemampuan pemesanan hotel dan tiket dengan akuisisi Expedia. Namun, hingga kini belum diumumkan pula kelanjutan rencana tersebut.

(fab/fab)

29/01/2025 18:15
Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

Dia mengatakan bahwa lebih baik jika semuanya dibersihkan.

“Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, mengutip Middle East Eye.

“Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

Trump menambahkan bahwa pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

Dewan redaksi Haaretz menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

“Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

“Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis:

“Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

“Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

“Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

“Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

“Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

Middle East Eye melaporkan sebelumnya bahwa rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional.

Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

“Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

Pernyataan Trump Memicu Kebingungan

Yordania sudah menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina, dan Mesir, yang berbatasan dengan Gaza, telah memperingatkan tentang implikasi keamanan dari pemindahan sejumlah besar warga Palestina ke Semenanjung Sinai di Mesir.

Saat ini, ada 5,8 juta pengungsi Palestina terdaftar yang tinggal di puluhan kamp di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

Sekitar 80 persen penduduk Gaza adalah pengungsi atau keturunan pengungsi yang mengungsi sejak Nakba tahun 1948, ketika Israel merebut 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah.

Di AS, bahkan beberapa anggota Partai Republik yang setia kepada Trump kesulitan memahami pernyataannya.

“Saya benar-benar tidak tahu,” ujar Senator Lindsey Graham kepada CNN ketika ditanya apa yang dimaksud presiden dengan pernyataan “pembersihan” tersebut.

“Gagasan bahwa semua warga Palestina akan pergi dan pergi ke tempat lain, menurut saya itu tidak terlalu praktis,” kata Graham.

Ia menambahkan bahwa Trump harus terus berbicara dengan para pemimpin regional, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan pejabat Emirat.

Pemerintah Jerman juga menolak gagasan pemindahan massal warga Palestina.

Pada hari Senin, juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa negaranya memiliki pandangan yang sama dengan Uni Eropa, mitra Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penduduk Palestina tidak boleh diusir dari Gaza dan Gaza tidak boleh diduduki secara permanen atau dijajah kembali oleh Israel, ujar juru bicara tersebut.

Kanselir Jerman Olaf Scholz pun menyatakan hal yang serupa.

Ia mengatakan bahwa pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza “tidak dapat diterima”.

“Mengingat pernyataan publik baru-baru ini, saya katakan dengan sangat jelas bahwa rencana relokasi apa pun, gagasan bahwa warga Gaza akan diusir ke Mesir atau Yordania, tidak dapat diterima,” kata Scholz dalam sebuah acara balai kota di Berlin, Selasa (28/1/2025), mengutip The New Arab.

Warga Palestina Menolak untuk Dipindahkan

Sebelumnya pada hari Senin, puluhan ribu warga Palestina membanjiri ke Gaza utara, daerah kantong yang paling parah hancur.

Massa menyatakan bahwa mereka tidak akan diusir dari tanah mereka.

Sami Saleh, yang telah mengungsi beberapa kali, mengatakan kepada MEE bahwa meskipun menghadapi periode pengungsian yang sangat sulit selama setahun terakhir, ia gembira bisa kembali ke rumah.

“Saya tidak akan menyembunyikan perasaan ini, dan saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan ini: Saya ingin terbang ke utara… perasaan ini sudah ada sejak awal.”

“Terlepas dari semua rasa sakit dan kesulitan, saya harus kembali ke utara apa pun yang terjadi, bahkan jika saya harus berjalan ke sana tanpa alas kaki,” katanya.

Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku sejak 19 Januari 2025.

Pemerintahan Trump menjanjikan “dukungan yang tak tergoyahkan” untuk Israel tetapi belum menguraikan strategi Timur Tengah yang lebih luas.

Pada Sabtu, Trump mengonfirmasi bahwa dia telah memerintahkan Pentagon untuk menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon (907 kg) ke Israel.

Pengiriman ini sebelumnya ditangguhkan di bawah pemerintahan Joe Biden.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

29/01/2025 17:41