Tag: Elon Musk

Pejabat Pemerintah Diisi Bocah Kemarin Sore, Elon Musk Makin Kacau

Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk terang-terangan memamerkan kekuasaannya setelah masuk ke pemerintahan Donald Trump. Orang terkaya dunia yang ditunjuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) tersebut langsung diberikan akses penuh ke informasi sensitif pemerintah dan data privasi jutaan warga Amerika Serikat (AS).

Bisa dibilang saat ini DOGE merupakan salah satu lembaga pemerintah dengan kekuasaan paling banyak. Namun, orang-orang yang menduduki jabatan strategis di DOGE ternyata masih muda dan tidak berpengalaman.

Setidaknya ada 6 engineer dengan usia 19-24 tahun yang dimasukkan Musk sebagai pejabat DOGE, menurut laporan Wired. Mereka memiliki sedikit pengalaman atau sama sekali tidak memiliki pengalaman di pemerintahan sebelumnya.

Tugas mereka sesuai amanat Trump adalah memodernisasi teknologi dan software federal untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas pemerintahan.

Wired melaporkan bahwa setidaknya ada 1 engineer di tim DOGE yang saat ini masih kuliah. Ada 2 engineer yang terkait dengan miliarder Peter Thiel, seorang investor dan pengusahan teknologi yang selama ini terang-terangan anti-demokrasi.

“Bisa dilihat bahwa oknum-oknum yang [sebelumnya] bukan pejabat publik kini mendapat akses ke data sensitif di pemerintahan,” kata Don Moynihan, profesor kebijakan publik dari University of Michigan dalam wawancara bersama Wired, dikutip dari People, Selasa (4/2/2025).

“Kongres tak memiliki kemampuan untuk mengintervensi dan mengawasi apa yang sebenarnya terjadi, karena orang-orang ini bukan pekabat publik yang bertanggung jawab. Rasanya seperti pengambilalihan pemerintah ke tangan orang terkaya di dunia,” ia menambahkan.

Sebelumnya, CNN International melaporkan bahwa staf DOGE mencoba mengakses informasi rahasia dari Lembaga Pengembangan Internasional AS (USAID). Orang-orang di USAID yang mencoba menghalangi upaya tersebut karena kekhawatiran atas keamanan para staf DOGE akhirnya diminta cuti sesegera mungkin.

AP mengonfirmasi bahwa staf DOGE saat ini sudah bisa mengakses berbagai materi yang mereka inginkan, termasuk laporan-laporan intelijen.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga baru-baru ini menyerahkan kunci sistem pembayaran federal ke perwakilan DOGE. Sistem itu menyimpan data sensitif jutaan warga AS, menurut ABC News.

Sebelum diizinkan Bessent, seorang pejabat Kementerian Keuangan telah menolak permintaan dari tim Musk untuk mengakses sistem pembayaran. Pejabat itu juga lantas dipaksa untuk cuti, lalu kemudian mengumumkan pensiun.

Senator Massachusetts Elizabeth Warren dari Partai Demokrat mengirimkan surat ke Bessent pada akhir pekan lalu yang menunjukkan kekhawatiran atas hal ini.

“Saya cemas bahwa salah satu tindakan pertama Anda setelah menjabat menteri adalah menyerahkan sistem yang sangat sensitif terkait data personal jutaan warga AS dan fungsi kunci pemerintah ke miliarder dan sejumlah pengikutnya yang tak terkualifikasi,” kata dia dalam suratnya.

“Pengontrolan sistem itu memungkinkan pemerintahan Trump secara ilegal memangkas pembayaran ke jutaan warga AS, membawa risiko terhadap keamanan finansial keluarga dan pebisnis berdasarkan favoritisme politik,” ia menambahkan.

Warren juga memperingatkan data personal jutaan warga AS dilindungi oleh hukum.

Selain mengakses data sensitif pemerintah dan warga AS, Musk juga mulai berbuat semena-mena terhadap karyawan yang bekerja di Office of Personnel Management (OPM) dan General Services Administration (GSA).

DOGE melakukan pemangkasan terhadap banyak pegawai negeri dengan tujuan yang tidak jelas. Hal ini tentu berbasis restu dari Trump yang mengatakan tujuannya untuk membentuk “pemerintahan yang lebih kecil, efisien, dan dengan birokrasi yang lebih simpel”.

(fab/fab)

04/02/2025 20:00
Bill Gates dan Citra Seorang ‘Miliarder Baik’

Washington DC –

Kisah asal-usul Microsoft dan pendirinya, Bill Gates, telah diceritakan berulang kali sejak dia pertama kali muncul di mata publik pada tahun 1980an. Lahir pada tahun 1955 dari keluarga kaya, Gates memprogram gim video pertamanya pada usia 13 tahun. Dikirim ke sekolah persiapan eksklusif di Seattle, di sanalah dia berteman dengan calon pendiri Microsoft, Paul Allen.

Gates kemudian menempuh studi di universitas bergengsi Harvard, tetapi kemudian mengundurkan diri untuk memulai “Micro-Soft” dengan Allen pada tahun 1975.

Dalam memoarnya, “Source Code: My Beginnings,” yang terbit hari ini tanggal 4 Februari, Bill Gates meninjau kembali sejarah tersebut.

“Saya merasa seperti orang yang tidak cocok sebagai seorang anak” dan “bertengkar dengan orang tua saya sebagai remaja yang memberontak,” serta “tantangan putus sekolah untuk bertaruh pada industri yang belum benar-benar ada.”

Dua buku lainnya, yang membahas kiprahnya sebagai CEO Microsoft dan sebagai kepala Yayasan Gates, akan menyusul diterbitkan.

Sekadar pemasaran?

Penerbit memoar menggambarkan buku Gates sebagai “karya yang hangat dan inspiratif,” tetapi reporter investigasi Amerika Serikat Tim Schwab menepisnya sebagai “latihan pemasaran dan pencitraan merek” oleh orang kaya dan berkuasa.

Schwab adalah penulis buku kritis tentang pendiri Microsoft, berjudul “The Bill Gates Problem: Reckoning with the Myth of the Good Billionaire” (2023).

“Ketika miliarder lain terang-terangan mementingkan diri sendiri, Bill Gates selalu berusaha menampilkan dirinya sebagai seorang yang tidak mementingkan diri sendiri dan yang disebut miliarder yang baik,” kata Schwab kepada DW.

“Sangat sedikit yang belum kita ketahui tentang kisah pribadi Bill Gates, dan hampir tidak ada hal baru atau bersifat mengungkap dalam buku ini,” kata Schwab.

Namun, satu aspek menjadi berita utama baru-baru ini, seperti yang direnungkan Gates dalam memoarnya, bahwa dia mungkin akan didiagnosis mengidap autisme jika tumbuh dewasa saat ini.

“Dia mencurahkan sekitar setengah halaman di bagian paling akhir buku” untuk topik tersebut, kata Schwab. Namun, bahkan satu detail baru ini belum disajikan dengan “cara yang sangat bijaksana atau reflektif,” tukasnya.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

‘Saya sering berbicara dengan para pemimpin dunia’

Berkat Microsoft, Gates menjadi orang terkaya di dunia pada tahun 1995 dan bertahan di posisi teratas estimasi majalah Forbes hingga tahun 2008, ketika dia mengundurkan diri dari perusahaan untuk fokus pada filantropi.

Miliarder teknologi lainnya seperti Elon Musk atau Mark Zuckerberg telah melampaui Gates dalam peringkat Forbes. Kendati demikian, pada usia 69 tahun, kekayaannya mencapai sekitar USD107 miliar dan saat ini menduduki peringkat ke-13 orang terkaya yang masih hidup.

Pada saat yang sama, Gates menikmati citra publik yang jauh lebih baik daripada taipan teknologi lainnya. Kombinasi kekayaan, koneksi, dan reputasi positif ini telah memberi Gates akses yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya ke para pembuat keputusan di seluruh dunia, termasuk pertemuan dengan Xi Jinping pada tahun 2023, atau makan malam tiga jam baru-baru ini dengan Presiden AS Donald Trump yang baru saja terpilih.

Selama makan malam, menurut Gates, dia berbicara dengan Trump tentang kemungkinan penyembuhan HIV dan polio.

“Kami berdua, menurut saya, sangat gembira tentang hal ini,” katanya kepada Wall Street Journal. “Karena yayasan ini sangat terlibat dalam isu-isu kesehatan global, saya sering berbicara dengan para pemimpin dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, saya berbicara dengan Presiden Prancis Macron, Kepala Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen,” Gates menambahkan.

Bumerang revolusi pangan di Afrika

Yayasan Gates menggunakan hubungan tersebut untuk membantu memerangi penyakit dan kelaparan di berbagai belahan dunia. Namun, buku Schwab mengemukakan argumen bahwa hasilnya cenderung tidak mencapai sasaran.

Salah satu kasus kontroversial adalah ketika Yayasan Gates dilaporkan telah menggelontorkan hampir satu miliar dolar untuk program AGRA yang sebelumnya bernama Aliansi untuk Revolusi Hijau di Afrika. Program yang diluncurkan pada tahun 2006 ini menjanjikan untuk menggandakan hasil pertanian dan mengurangi separuh kelaparan dan kemiskinan di 13 negara Afrika pada tahun 2020.

Namun, batas waktu telah lewat dan sasaran besar Gates belum terpenuhi. Menurut penelitian yang diterbitkan pada bulan Juni 2020, jumlah orang yang kelaparan di afrika bahkan tumbuh sebesar 30% di sejumlah negara.

Pada bulan Agustus 2024, beberapa organisasi agama, pertanian, dan lingkungan Afrika secara terbuka menuntut ganti rugi dari Yayasan Gates. Dalam surat terbuka, mereka mendesak pihak yayasan untuk mengakui bahwa upaya mereka “telah gagal.”

“Intervensi mereka semakin mendorong sistem pangan Afrika ke arah model pertanian industri yang terkorporatisasi, mengurangi hak rakyat atas kedaulatan pangan dan mengancam kesehatan ekologi dan manusia,” kata para penandatangan surat tersebut.

Para pemimpin Afrika menuduh penyelenggara di balik AGRA mempromosikan “input sintetis yang mahal, pupuk dan benih” yang mencemari dan mengeraskan tanah, mengganggu ekosistem lokal, dan menempatkan “petani kecil pada belas kasihan harga global yang tidak stabil untuk mempertahankan hasil panen mereka.”

Lapangkan jalan bagi Musk

Schwab memperingatkan bahwa Gates masih merupakan “investor swasta yang tertarik untuk memperluas kekayaannya.”

“Ketika dia berbicara dengan seseorang seperti Donald Trump atau pemimpin terpilih lainnya, dia harus memikirkan kekayaan pribadinya sendiri, kepentingan pribadinya sendiri. Dan kemudian dia juga harus memikirkan kepentingan yayasan Gates, yang disubsidi besar-besaran oleh pembayar pajak,” imbuh penulis tersebut.

“Jika Anda melihat Yayasan Gates, salah satu proyek yang menurut Bill Gates paling ia banggakan adalah mekanisme pengadaan vaksin yang berbasis di Swiss, sebagian besar uang untuk proyek tersebut berasal dari pembayar pajak.”

Pada saat yang sama,Gates terhubung dengan para pembuat keputusan melalui kontrak pemerintah untuk bisnis yang terkait dengan kerajaannya, dan melalui kontribusi politik, seperti sumbangan sebesar $50 juta yang dilaporkan kepada pesaing Trump, Kamala Harris.

“Selama bertahun-tahun, Gates telah menormalisasi dan melegitimasi peran kekayaan ekstrem dalam demokrasi, khususnya dalam politik Amerika, dan ya, seseorang seperti Elon Musk mungkin mewakili langkah baru, evolusi baru dalam oligarki jenis itu, tetapi saya pikir mereka adalah bagian dari cerita yang sama,” kata Schwab.

“Saya pikir orang-orang seperti Elon Musk saat ini berdiri di atas bahu Bill Gates.”

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

04/02/2025 17:47
Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

Washington DC –

Miliarder ternama Amerika Serikat (AS) dan orang kepercayaan Presiden Donald Trump, Elon Musk, digugat ke pengadilan federal setelah mengambil alih kendali atas sistem pembayaran pada Departemen Keuangan AS. Gugatan itu menuduh Musk secara ilegal mendapatkan akses kepada data pribadi jutaan warga AS.

Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia, memimpin upaya pemotongan biaya federal AS yang dilakukan pemerintahan Trump di bawah lembaga yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE.

Gugatan hukum terhadap Musk, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC.

Gugatan itu meminta hakim federal AS untuk menetapkan bahwa ilegal bagi Musk atau orang lain dari DOGE untuk memperoleh informasi pribadi soal para pembayar pajak dan memblokir Departemen Keuangan agar hal itu tidak terjadi.

“Orang-orang yang harus membagi informasi dengan pemerintah federal tidak seharusnya dipaksa untuk membagikan informasi mereka dengan Elon Musk atau ‘DOGE’-nya,” demikian bunyi gugatan hukum tersebut.

“Dan undang-undang federal mengatakan mereka tidak perlu melakukan hal tersebut,” imbuh dokumen gugatan tersebut.

Musk, dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (3/2), mengatakan bahwa: “Satu-satunya cara untuk menghentikan penipuan dan pemborosan uang pembayar pajak adalah dengan mengikuti alur pembayaran dan menghentikan transaksi mencurigakan untuk ditinjau.”

“Tentu saja, hal ini membuat mereka yang selama ini membantu, bersekongkol, dan menerima pembayaran palsu menjadi sangat kesal. Sangat disayangkan,” tulis Musk dalam pernyataannya.

Sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang dijaga ketat, menangani aliran uang pemerintah AS, termasuk dana sebesar US$ 6 triliun per tahun untuk Jaminan Sosial, Medicare, gaji pegawai federal, dan pembayaran penting lainnya.

Pengambilalihan kendali atas sistem pembayaran itu oleh Musk dan DOGE, menurut dokumen gugatan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Bahkan seorang pejabat karier Departemen Keuangan AS yang menolak untuk menyerahkan akses sistem pembayaran itu kepada DOGE telah dijatuhi sanksi cuti administratif. Pejabat itu kemudian memilih pensiun dari departemen tersebut.

Menurut gugatan hukum itu, pemberian akses informasi pribadi Departemen Keuangan AS kepada individu yang berafiliasi dengan DOGE berarti “individu dari semua lapisan masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa informasi mereka akan menerima perlindungan yang diberikan oleh undang-undang federal”.

Laporan majalah Wired menyebut Musk menempatkan para pegawai muda DOGE, yang diambil dari perusahaannya sendiri, pada posisi-posisi penting pemerintahan. Pegawai muda yang disebut berusia 19-24 tahun itu juga ditempatkan pada Kantor Manajemen Personalia Federal AS — merupakan departemen sumber daya manusia untuk pegawai federal.

Trump Tegaskan Elon Musk Tak Akan Bertindak Tanpa Izinnya

Selain membuat geger Departemen Keuangan AS, Musk juga menuai kontroversi dengan menuding Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sebagai “organisasi kriminal” dan mengumumkan pembubaran organisasi penting tersebut. Dia juga memicu didepaknya sejumlah pejabat tinggi AS.

Hal semacam ini memicu kekhawatiran atas kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan Trump kepada Musk, yang bukan seorang pejabat federal AS atau pejabat pemerintah AS atau pejabat yang dipilih oleh rakyat.

Para politikus Partai Demokrat menuduh adanya perebutan kekuasaan yang inkonstitusional oleh Trump dan Musk. Senator ternama Demokrat, Elizabeth Warren, dari Komisi Perbankan Senat bahkan mengecam langkah Musk sebagai tindakan “sangat berbahaya” dan bisa memberikan risiko sistemik terhadap perekonomian.

Trump, ketika ditanya soal hal tersebut di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (3/2), berusaha meredakan kritikan yang muncul. Dia menegaskan bahwa Musk tidak akan bertindak tanpa mendapat izin dirinya.

“Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami,” tegas Trump.

“Kami akan memberinya persetujuan jika diperlukan, dan jika tidak diperlukan, kami tidak akan memberinya persetujuan. Tapi dia akan melapor. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sangat kuat dan saya terkesan,” ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

04/02/2025 16:54
Ancaman Tarif Donald Trump Bikin Elon Musk Ketiban Sial

Jakarta –

Donald Trump mengancam pemberlakuan tarif yang besar pada Kanada, China, dan Meksiko. Ternyata, hal itu menimbulkan kerugian besar bagi Elon Musk yang kini adalah sekutu dekat Trump.

Saham perusahaan kendaraan listrik milik Musk, Tesla, anjlok setelah pengumuman itu. Dikutip detikINET dari Forbes, harga saham Tesla turun 5%, merupakan persentase kerugian terbesar dari 46 perusahaan publik Amerika yang bernilai USD 200 miliar atau lebih.

Penurunan tersebut mengurangi USD 11,8 miliar dari kekayaan bersih Musk, menurut daftar miliarder real time Forbes, yang sejauh ini merupakan penurunan terbesar dari semua miliarder.

Investor rupanya khawatir karena Tesla bergantung pada rantai pasokan di Amerika Utara yang simbiosis saling menguntungkan dan juga perusahaan itu punya bisnis yang signifikan di China.

Dalam laporan laba perusahaan, Vaibhav Taneja, Chief Financial Officer Tesla, memperingatkan pemberlakuan tarif akan berdampak pada bisnis dan profitabilitas mereka. “Karena Tesla masih sangat bergantung pada suku cadang dari seluruh dunia untuk semua bisnis kami,” cetusnya.

Tak hanya itu, bisnis Starlink milik SpaceX juga terimbas. Pemimpin Ontario, provinsi terpadat di Kanada, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika akan dilarang dari kontrak pemerintah di sana sampai AS mengakhiri tarif yang dikenakan Presiden Donald Trump pada Kanada.

Perdana Menteri Ontario Doug Ford juga menekankan bahwa pemerintahnya akan menghentikan kontrak senilai USD 68 juta dengan Starlink. “Ontario tidak akan berbisnis dengan orang-orang yang bertekad menghancurkan ekonomi kita,” kata Ford.

Menurutnya Kanada tidak punya pilihan selain membalas AS dengan keras. “Kanada tidak memulai pertikaian ini dengan AS, tetapi Anda sebaiknya percaya bahwa kami siap untuk memenangkannya,” tambahnya.

Provinsi tersebut meluncurkan program dengan Starlink pada bulan November 2023 lalu yang akan menawarkan akses internet satelit berkecepatan tinggi ke 15.000 rumah dan bisnis yang memenuhi syarat. Namun kini tampaknya Starlink tidak akan tersedia lagi di sana.

(fyk/fyk)

04/02/2025 15:45
Trump Tuduh Afrika Selatan Gemar Sita Tanah, Setop Bantuan Dana AS Trump Tuduh Afrika Selatan Gemar Sita Tanah, Setop Bantuan Dana AS

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh pemerintah Afrika Selatan gemar melakukan “penyitaan” tanah milik warganya dan memperlakukan kelompok masyarakat tertentu dengan sangat buruk.

Sebagai konsekuensinya, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), Trump mengumumkan penghentian semua pendanaan masa depan oleh AS kepada Afrika Selatan. Tuduhan yang dilontarkan Trump itu telah dibantah oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

Masalah pertanahan di Afrika Selatan telah sejak lama menimbulkan perpecahan, dan upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan dalam pemerintahan yang dikuasai kulit putih telah menuai kritikan dari kelompok konservatif, termasuk miliarder AS dan penasihat Trump, Elon Musk, yang lahir di Afrika Selatan.

Ramaphosa, bulan lalu, menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang menetapkan bahwa pemerintah, dalam keadaan tertentu, boleh menawarkan “nol kompensasi” atas properti yang diambil alih demi kepentingan umum.

“Afrika Selatan menyita tanah, dan memperlakukan kelompok masyarakat tertentu dengan SANGAT BURUK,” sebut Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social pada Minggu (2/2) waktu setempat.

“Saya akan menghentikan semua pendanaan kepada Afrika Selatan di masa depan, sampai penyelidikan menyeluruh atas situasi ini selesai!” tulisnya.

Otoritas Afrika Selatan berargumen bahwa RUU itu tidak mengizinkan pemerintah untuk mengambil alih properti secara sewenang-wenang, dan harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan pemiliknya.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Namun beberapa kelompok mengkhawatirkan situasi serupa dengan penyitaan lahan pertanian komersial milik warga kulit putih yang dilakukan pemerintah Zimbabwe, seringkali tanpa kompensasi, setelah kemerdekaan negara itu tahun 1980 silam.

Saat memberikan penjelasan kepada wartawan soal kebijakannya, Trump mengatakan bahwa “kepemimpinan Afrika Selatan melakukan beberapa hal yang sangat buruk, hal yang sangat buruk”, namun tanpa memberikan contoh.

“Jadi hal itu sedang diselidiki saat ini. Kita akan mengambil keputusan, dan sampai kita mengetahui apa yang dilakukan Afrika Selatan — mereka merampas tanah dan menyita tanah, dan sebenarnya mereka melakukan hal-hal yang mungkin lebih buruk dari itu,” ujarnya.

Ramaphosa dalam tanggapannya pada Senin (3/2) menyatakan bahwa: “Pemerintah Afrika Selatan tidak menyita tanah apa pun.”

“Undang-undang Pengambilalihan yang baru-baru ini diadopsi bukanlah instrumen penyitaan,” tegasnya.

Dia menjelaskan bahwa hal itu merupakan “proses hukum yang diamanatkan oleh konstitusi yang menjamin akses masyarakat terhadap tanah secara patut dan adil sesuai dengan pedoman konstitusi”.

“Kami menantikan untuk berinteraksi dengan pemerintahan Trump mengenai kebijakan reformasi pertanahan kami dan isu-isu kepentingan bilateral. AS tetap menjadi mitra politik dan perdagangan strategis utama bagi Afrika Selatan,” sebut Ramaphosa.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

04/02/2025 14:17
Imbas Kebijakan Trump, Elon Musk Boncos US$68 Juta

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Ontario di Kanada Doug Ford mengumumkan bahwa pemerintah provinsi Ontario akan membatalkan kontraknya dengan layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk senilai US$68 juta.

Melansir dari Techcrunch, Selasa (4/2/2025) keputusan tersebut muncul hanya beberapa saat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif 25% untuk hampir semua barang impor dari Kanada.

Hal itu pun memicu respons serupa dari Kanada yang menerapkan tarif 25% pada barang-barang dari Amerika Serikat.

Namun, Ford memutuskan untuk menunda keputusan pembatalan kontrak pada hari yang sama setelah Trump mengumumkan penundaan penerapan tarif tersebut selama 30 hari.

Penundaan itu datang setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengajukan beberapa konsesi, termasuk penempatan 10.000 personel perbatasan di sepanjang perbatasan Kanada-AS yang membentang 5.500 mil.

Starlink, layanan internet satelit yang dimiliki oleh Elon Musk, telah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir terkait kontraknya dengan berbagai pemerintah, termasuk Ontario.

Kontrak yang ditandatangani pada November 2024 bertujuan untuk menyediakan internet cepat ke wilayah terpencil di provinsi tersebut. Namun, ketegangan politik terkait tarif AS memperburuk situasi.

Ford menyatakan bahwa Musk, yang dikenal sebagai sekutu dekat Trump, seharusnya bertanggung jawab atas dampak dari kebijakan tarif tersebut, yang dianggapnya merugikan warga Kanada dan keluarga-keluarga yang bergantung pada ekonomi lokal.

Dalam sebuah konferensi pers, Ford menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan berbasis AS akan dilarang untuk mendapatkan kontrak-kontrak provinsi Ontario yang akan datang, kecuali pemerintah AS membatalkan tarif tersebut. Ford juga menyebut Musk sebagai bagian dari tim Trump yang ingin menghancurkan keluarga, pendapatan, dan bisnis.

“[Musk] ingin mengambil makanan dari meja rakyat, orang-orang yang bekerja keras, dan saya tidak akan menoleransinya,” tegas Ford.

Meskipun demikian, setelah penundaan tarif tersebut diumumkan, ketegangan ini sementara mereda. Starlink, hingga saat ini, belum memberikan tanggapan terkait keputusan ini.

04/02/2025 10:54
Trump Mau Tutup Lembaga Amal USAID

Jakarta –

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (US Agency of International Development/USAID) rencananya bakal ditutup. Hal ini terjadi setelah Presiden Donald Trump memerintahkan pembekuan sebagian besar bantuan luar negeri AS beberapa jam setelah menjabat pada tanggal 20 Januari 2025 yang lalu.

Pemerintah federal telah melarang para pekerja di USAID untuk masuk ke dalam kantor lembaga donor tersebut. Selama ini USAID telah mendistribusikan miliaran dolar bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.

Dilansir dari Reuters, Selasa (4/2/2025), miliarder Elon Musk yang ditugaskan Trump sebagai penasehat presiden dalam merampingkan pemerintah federal menjadi sosok utama dalam rencana penutupan USAID. Rencananya, USAID akan digabungkan ke dalam Departemen Luar Negeri AS dan Elon Musk dipercaya untuk mengawasi efisiensi badan ini.

Elon Musk selama ini sering melontarkan kritik keras terhadap USAID, dia menyebut USAID sebagai badan sayap kiri yang tidak bertanggung jawab kepada Gedung Putih. Pernyataan Elon Musk itu banyak disebut sebagai tuduhan serius dan sering diajukan tanpa bukti, dan mungkin didorong oleh ideologinya saja.

Serangkaian peristiwa telah menggarisbawahi peran kuat Elon Musk dalam menetapkan agenda Trump. Minggu lalu, timnya di Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) memperoleh akses ke sistem pembayaran paling sensitif di Departemen Keuangan dan melarang beberapa karyawan untuk mengakses komputer mereka di kantor.

Di USAID, dua staf keamanan senior diberhentikan setelah menolak memberikan dokumen rahasia kepada karyawan DOGE di lokasi selama akhir pekan.

Sekelompok anggota parlemen Demokrat, yang disambut oleh puluhan karyawan dan kontraktor badan yang dirumahkan telah mengadakan protes di depan kantor pusat USAID yang baru saja ditutup.

Dalam orasinya, Senator Brian Schatz dan Chris Van Hollen mengatakan mereka akan memblokir konfirmasi calon pejabat dari Trump untuk posisi Departemen Luar Negeri. Berdasarkan aturannya, senator bisa menunda pencalonan tersebut.

“Kami memiliki kendali atas kalender untuk calon. Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk memblokir calon Departemen Luar Negeri untuk maju sampai tindakan ilegal (membubarkan USAID) ini dibatalkan,” kata Van Hollen.

Ratusan program USAID yang mencakup bantuan penyelamatan nyawa senilai miliaran dolar di seluruh dunia terhenti total setelah Trump pada 20 Januari 2025 memerintahkan pembekuan sebagian besar bantuan luar negeri AS. Trump ingin memastikan semua program bantuan luar negeri sejalan dengan kebijakan “America First” miliknya.

Jika USAID ditempatkan di bawah Departemen Luar Negeri, kemungkinan akan ada konsekuensi dramatis bagi distribusi bantuan dari Amerika Serikat yang banyak menjadi donor tunggal untuk proyek kemanusiaan terbesar di dunia.

(hal/rrd)

04/02/2025 09:04
Mengenal USAID, Lembaga yang Akan Dibubarkan Donald Trump dan Elon Musk – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Keputusan kontroversial kembali diambil oleh pemerintahan Donald Trump setelah mereka memutuskan untuk membubarkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang sudah berdiri selama 64 tahun pada Senin (3/2/2025) waktu setempat.

Penutupan USAID oleh Donald Trump sendiri merupakan hasil dari rekomendasi Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang ditugaskan untuk memangkas pengeluaran dana federal di pemerintahan

Lembaga yang dipimpin oleh Elon Musk tersebut menilai USAID kerap melakukan pemborosan dana di era pemerntahan sebelumnya dengan terus memberikan bantuan ke luar negeri di saat kondisi perekonomian masyarakat AS saat ini dinilai lebih memprihatinkan

Penilaian DOGE tersebut sejalan dengan janji kampanye “America First” dari Trump yang menekankan kepentingan dalam negeri AS di atas bantuan luar negeri.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Trump kerap mengkritik alokasi dana untuk program global, termasuk USAID, sebagai pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, imigrasi, atau kesehatan di AS.

Guna mengetahui lebih lanjut kenapa pembubaran USAID ini menjadi hal yang begitu kontroversial, ada baiknya kita mengenal lebih jauh sejarah dan seluk-beluk lembaga bantuan milik Pemerintah AS tersebut.

Sejarah USAID bermula dari masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy yang mendirikan lembaga tersebut pada puncak Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Ia menginginkan cara yang lebih efisien untuk menangkal pengaruh Soviet di luar negeri melalui bantuan asing dan menganggap Departemen Luar Negeri terlalu birokratis dalam melakukannya.

Pembentukan USAID kemudian disahkan Kongres melalui Foreign Assistance Act, dan Kennedy mendirikannya sebagai lembaga independen pada tahun 1961.

USAID bertahan bahkan setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991.

Saat ini, pendukung USAID berargumen bahwa bantuan AS di berbagai negara bertujuan untuk menangkal pengaruh Rusia dan China.

China memiliki program bantuan asingnya sendiri, yaitu Belt and Road Initiative, yang beroperasi di banyak negara yang juga menjadi mitra AS.

Para kritikus berpendapat bahwa program-program ini boros dan mempromosikan agenda liberal.

Apa yang Terjadi dengan USAID saat ini?

Pada hari pertama menjabat, 20 Januari, Trump menerapkan pembekuan bantuan asing selama 90 hari.

Empat hari kemudian, Peter Marocco yang menjadi salah satu penasihat politik dari masa jabatan pertama Trump menyusun interpretasi yang lebih ketat dari perintah pembekuan tersebut

Hal ini mengakibatkan ribuan program USAID di seluruh dunia dihentikan dan memaksa pemutusan hubungan kerja serta cuti sementara.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio kemudian berusaha mempertahankan program-program darurat penyelamatan jiwa selama pembekuan ini.

Namun, kebingungan tentang program mana yang dikecualikan dari perintah penghentian kerja pemerintahan Trump membuat terbekunya pekerjaan bantuan dan pembangunan secara global.

Puluhan pejabat senior diberhentikan sementara, ribuan kontraktor dipecat, dan karyawan diperintahkan untuk tidak memasuki markas besar USAID di Washington.

Situs web USAID dan akunnya di platform X juga telah ditutup.

Ini adalah bagian dari tindakan keras pemerintahan Trump yang memengaruhi seluruh pemerintah federal dan program-programnya.

Rubio mengatakan bahwa tujuan pemerintahan ini adalah meninjau program demi program untuk menentukan proyek mana yang membuat “Amerika yang lebih aman, kuat, atau sejahtera.”

Keputusan untuk menghentikan program yang didanai AS selama masa tinjauan 90 hari berarti AS “mendapat lebih banyak kerja sama” dari penerima bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan keamanan, kata Rubio.

Berapa uang yang Dikeluarkan AS untuk USAID selama ini?

PRESIDEN DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Minggu (2/2/2025) menunjukkan Presiden AS mendatangani perintah eksekutif pada Kamis (30/1/2025). (Tangkapan layar YouTube White House)

Secara total, AS menghabiskan sekitar $40 miliar untuk bantuan asing pada tahun fiskal 2023, menurut laporan yang diterbitkan bulan lalu oleh Congressional Research Service yang bersifat nonpartisan.

AS adalah penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia, meskipun beberapa negara lain menghabiskan porsi anggaran yang lebih besar untuk bantuan asing.

Secara keseluruhan, bantuan asing hanya mencakup kurang dari 1 persen dari anggaran AS.

Negara Mana yang Paling Terdampak oleh Pembubaran USAID?

Terkait pembubaran USAID, negara-negara yang berada di Afrika Sub-Sahara mungkin akan menjadi pihak yang paling menderita dibandingkan wilayah lainnya.

AS selama ini telah memberikan lebih dari $6,5 miliar dalam bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut tahun lalu.

Selain negara-negara Afrika, dampak pembekuan operasional USAID beberapa waktu juga berimbas di sejumlah wilayah di Amerika Latin.

Di Meksiko, sebuah tempat penampungan migran yang ramai di selatan Meksiko kehilangan para dokternya karena ketiadaan dana dan fasilitas yang mendorong operasional mereka.

Program untuk memberikan dukungan kesehatan mental kepada pemuda LGBTQ+ yang melarikan diri dari juga Venezuela dibubarkan.

Di Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, dan Guatemala, kantor “Safe Mobility Offices” yang merupakan tempat bagi migran untuk dapat mengajukan permohonan masuk ke AS secara legal juga telah ditutup.

(Tribunnews.com/Bobby)

04/02/2025 08:24
Elon Musk Diangkat Donald Trump Jadi Stafsus Pemerintah AS, Bebas Utak-atik Instansi Negara

PIKIRAN RAKYAT – Miliarder Elon Musk, diangkat jadi pegawai pemerintah khusus sesuai perintah Presiden Donald Trump. Artinya, titel ini memungkinkan dia bekerja di pemerintahan federal tapi punya hak khusus merahasiakan harta kekayaannya sebagaimana staf negara biasa.

Musk masih mengelola perusahaan mobil listrik Tesla dan perusahaan kedirgantaraan SpaceX. Namun, setelah ditunjuk Trump, kini ia sambil bertugas sebagai pemimpin program pemotongan biaya Trump yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah.

Sebagai CEO SpaceX, Musk mengawasi kontrak perusahaan dengan Pentagon dan komunitas intelijen yang bernilai miliaran dolar AS.

Jabatan Musk dikonfirmasi Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt. Ia mengatakan, sebagai ‘pegawai pemerintah khusus’, Musk tidak menerima gaji dari pemerintah dan bebas dari hukum yang berlaku.

Pegawai pemerintah khusus diangkat untuk menjabat tidak lebih dari 130 hari (4 bulan lebih), namun Trump belum mengungkapkan berapa lama posisi Musk akan berlangsung.

Musk akhir-akhir ini mendapat sorotan luas karena timnya diberikan akses mengambil kendali atas berbagai sistem pemerintah. Bahkan, ia telah bertekad untuk memangkas jumlah pegawai besar-besaran di seluruh birokrasi federal.

Langkah-langkah ini menimbulkan ketakutan di kalangan pegawai pemerintah dan menyebabkan kekacauan di beberapa instansi.

“Para ajudan Musk yang diberi tugas untuk mengelola badan sumber daya manusia pemerintah AS telah mengunci pegawai sipil karier dari sistem komputer yang berisi data pribadi jutaan pegawai federal,” menurut dua pejabat instansi, lewat laporan Reuters, Jumat lalu, 31 Januari 2025.

Musk juga menargetkan penutupan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), dengan menyebut badan kemanusiaan ini sebagai organisasi sayap kiri yang tidak bertanggung jawab kepada Gedung Putih.

Politikus Partai Demokrat mengkritik pengangkatan Elon Musk, sebab dinilai sebagai seorang miliarder yang tidak dipilih secara demokratis tetapi punya terlalu banyak kekuasaan atas pemerintah federal.

Pembelaan Donald Trump

Presiden AS Donald Trump membela Musk usai mempercayakan sang miliarder untuk mengawasi perombakan USAID. Ia mengatakan, ada batasan wewenang bagi Musk sebagai penasihatnya.

“Elon tidak bisa dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami, dan kami akan memberinya persetujuan, bila sesuai; jika tidak sesuai, kami tidak akan berikan. Tapi dia melapor kepada kami,” kata Trump, dikutip dari Reuters, Selasa, 4 Februari 2025.

“Itu adalah sesuatu yang sangat dia pedulikan, dan saya terkesan, karena dia jelas mengelola perusahaan besar. Jika ada konflik, kami tidak akan membiarkannya mendekati itu. Tapi dia memiliki insting alami yang baik. Dia memiliki tim orang-orang yang sangat berbakat,” kata Trump lagi.

Sejak menjabat, Trump telah memulai perombakan besar-besaran terhadap pemerintah, memecat dan menyingkirkan ratusan pegawai sipil. Hal ini disebut-sebut upayanya untuk mengecilkan birokrasi dan memasang lebih banyak loyalis yang ‘mengabdi’ untuknya. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

04/02/2025 07:52
Bukti Baru Pemilik Facebook-Instagram Takut, Tunduk ke Donald Trump

Jakarta, CNBC Indonesia – Mark Zuckerberg, pendiri Facebok dan CEO Meta, induk perusahaan Instagram dan WhatsApp, melempar sederet pujian ke pemerintahan Presiden Donald Trump. Bahkan, Zuckerberg menyatakan pada 2025 hubungan perusahaannya dengan pemerintah bakal berubah total.

“Kini kita memiliki pemerintah yang bangga dengan perusahaan-perusahaan terbesar, mengutamakan kemenangan teknologi Amerika dan akan membela nilai serta kepentingan Amerika di luar negeri,” kata Zuckerberg dalam paparan kinerja keuangan Meta di hadapan para investor. “Saya optimistis tentang progres dan inovasi yang bisa tercipta, jadi tahun ini bakal menjadi tahan yang besar.”

Meta pada Rabu juga sepakat untuk memilih jalan damai dan membayar US$ 25 juta untuk mengakhiri gugatan yang dilayangkan oleh Presiden Donald Trump. Trump menggugat Meta karena akun Facebook dan Instagram resmi miliknya ditutup setelah peristiwa pemberontakan di Gedung Kongres pada 6 Januari 2021.

Zuckerberg dan Meta juga telah melempar beberapa pernyataan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Donald Trump. Meta bahkan menyumbangkan US$ 1 juta untuk dana pelantikan Trump sebagai Presiden AS.

Pada bulan ini, Zuckerberg mengumumkan keputusan Meta untuk menyetop program pengecekan fakta oleh pihak ketiga dalam rangka “mengembalikan kebebasan berekspresi” di Instagram dan Facebook.

Instagram, Threads, dan Facebook akan mengganti program cek fakta mereka dengan sistem “catatan komunitas” seperti yang telah diterapkan di X, platform media sosial milik Elon Musk yang dulu bernama Twitter.

Meta juga akan berhenti secara aktif mencari ujaran kebencian dan konten yang melanggar aturan. Pihak perusahaan hanya akan merespons laporan dari pengguna. Sistem blokir otomatis akan difokuskan ke potensi pelanggaran yang sangat berbahaya seperti terorisme, eksploitasi anak, penipuan, dan narkoba.

Perubahan kebijakan saat ini hanya berlaku di Amerika Serikat. Meta belum memiliki rencana untuk mengakhiri program cek fakta di pasar lainnya, termasuk Uni Eropa.

Di Uni Eropa, media sosial harus mentaati aturan Digital Services Act yang berlaku mulai 2023. Semua media sosial raksasa diwajibkan untuk menangani konten ilegal dan konten yang menimbulkan risiko kepada keamanan publik, di platform mereka. Jika gagal melaksanakan aturan itu, perusahaan terancam denda 6 persen dari pendapatan global.

(dem/dem)

04/02/2025 07:50