Xcloud.id

Tag: Elon Musk

  • Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    PIKIRAN RAKYAT – Kehadiran satuan tugas pemangkasan biaya milik Elon Musk, Departemen Efisiensi Pemerintah, di IRS (Internal Revenue Service—lembaga pengumpulan pajak di AS) memicu kekhawatiran baru dari anggota parlemen Demokrat.

    Mereka mengkhawatirkan keamanan informasi pembayar pajak, dan apakah pekerjaan kelompok tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan pengembalian pajak oleh pembayar pajak.

    Dalam surat tertanggal 17 Februari kepada IRS, Senator Ron Wyden dan Elizabeth Warren, keduanya dari Demokrat, mengutip laporan bahwa DOGE menekan IRS untuk menyetujui nota kesepahaman (“MOU”) yang akan memberikan akses luas kepada para insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Elon Musk di DOGE ke sistem, properti, dan kumpulan data IRS yang mencakup informasi pengembalian pajak pribadi dari ratusan juta warga negara dan bisnis Amerika.

    DOGE dan IRS

    DOGE dilaporkan meminta akses ke Sistem Pengambilan Data Terpadu IRS, atau IDRS, yang akan memberi kelompok tersebut akses ke data pajak untuk individu dan bisnis. DOGE saat ini berada di IRS. IRS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Para pendukung DOGE memandang upayanya sebagai cara untuk memangkas apa yang mereka lihat sebagai pengeluaran federal yang membengkak pada saat pengeluaran negara melampaui pendapatan pajaknya.

    Namun, upaya kelompok tersebut juga telah memicu beberapa tuntutan hukum, dengan para advokat konsumen dan anggota parlemen Demokrat membunyikan peringatan awal bulan ini setelah DOGE memperoleh akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan, yang menyimpan data pribadi sebagian besar warga Amerika.

    Data IRS sangat sensitif, mengingat data tersebut mencerminkan rincian keuangan bagi jutaan warga Amerika dan bisnis, mulai dari pendapatan, pemberi kerja, kerugian, investasi, tanggungan, dan item lainnya. Berdasarkan hak-hak pembayar pajak IRS, informasi yang pembayar pajak berikan kepada IRS tidak akan diungkapkan kecuali diizinkan oleh pembayar pajak atau oleh hukum.

    “Insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Musk yang ingin mendapatkan akses ke informasi pengembalian pajak tidak memiliki hak untuk mengumpulkan data pembayar pajak dan mengirimkan data tersebut kembali ke bagian lain dari pemerintah federal dan dapat melanggar hukum jika mereka melakukannya,” tulis Wyden dan Warren dalam surat tertanggal 17 Februari.

    Perlindungan Data Pembayar Pajak

    Para senator menunjuk pada peraturan privasi dalam undang-undang pajak yang menurut mereka memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk data pembayar pajak, dengan mencatat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat mengakibatkan penahanan atau hukuman pidana lainnya.

    Mereka menambahkan bahwa meskipun karyawan DOGE bekerja di Departemen Keuangan, yang mengawasi IRS, mereka mungkin tetap melanggar hukum dengan mengakses data pembayar pajak.

    “Ada pembatasan hukum dan peraturan yang serius tentang kapan karyawan di luar Departemen Keuangan dapat memperoleh akses ke informasi pengembalian pajak,” kata surat itu.

    Perlindungan terhadap data pembayar pajak ditingkatkan pada tahun 1970-an setelah mantan Presiden Nixon berupaya menggunakan IRS untuk melawan lawan politiknya, menurut blog Hukum Pajak Universitas New York.

    “Kongres bertindak untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap penyalahgunaan tersebut dan konsensus bipartisan muncul untuk memastikan privasi informasi pajak setiap warga Amerika,” Robert Weissman, wakil presiden kelompok advokasi konsumen Public Citizen.

    “Upaya Musk dan DOGE untuk memperoleh akses ke data IRS menimbulkan pertanyaan mendalam tentang apakah perlindungan tersebut kini sedang dihancurkan,” tambahnya.

    Pembelaan Tim Trump

    Dalam wawancara dengan Fox News, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih, mengatakan DOGE tengah berupaya menemukan tanda-tanda penipuan pajak.

    “Kami berbicara tentang melakukan tinjauan antipenipuan dasar untuk memastikan bahwa orang-orang tidak terlibat dalam pencurian besar-besaran atas manfaat pembayar pajak federal,” katanya.

    “Maksud saya, misalnya, kami membayar miliaran dolar setahun dalam bentuk pembayaran keringanan pajak anak kepada imigran gelap, miliaran dengan nilai B. Jadi ini adalah reformasi sistematis dan terprogram yang sedang kita bicarakan di sini,” tandasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tidak Ada Raja, Kami Lawan Tirani

    Tidak Ada Raja, Kami Lawan Tirani

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Hari Presiden AS yang diperingati setiap Senin ketiga di bulan Februari atau 17 Februari 2025 waktu setempat, ribuan pengunjuk rasa menentang sebagian besar agenda Presiden Trump.

    Para pengunjuk rasa itu turun ke jalan di seluruh Amerika Serikat, menjuluki Trump sebagai “raja” pada Hari Presiden atas upayanya memberhentikan ribuan pekerja federal dan memecat jaksa penuntut dan pengawas independen dalam pemerintahan federal.

    Pada hari Sabtu, Trump mengisyaratkan di media sosial bahwa ia tidak akan mengindahkan kekhawatiran bahwa tindakannya yang besar-besaran dapat melanggar hukum, dengan mengunggah petikan kalimat yang sering dikaitkan dengan Napoleon Bonaparte, ia mengatakan bahwa mereka yang menyelamatkan negaranya tidak melanggar hukum apa pun.

    “Tidak ada raja, tidak ada mahkota, kami tidak akan mundur,” teriak mereka yang berkumpul beberapa ratus kaki dari Gedung DPR AS di National Mall di Washington.

    Penentangan terhadap Trump

    Banyak pengunjuk rasa yang menentang agenda Trump memeluk simbol-simbol patriotisme, mengibarkan bendera dan mengenakan anting-anting berbentuk hati dan beanie yang dihiasi dengan bendera AS. Para anggota kelompok a cappella menyanyikan lagu kebangsaan di dekat Capitol Reflecting Pool.

    “Itu lagu kebangsaan kita. Itu bendera kita. Itu milik kita,” kata Shawn Morris, presiden Gay Men’s Chorus of Washington, D.C.

    Morris mengatakan dia sangat terganggu oleh langkah Trump untuk mengeluarkan orang transgender dari militer dan menghapus penyebutan mereka dari situs web pemerintah federal. Dia menyatakan kekhawatiran bahwa perlindungan untuk pernikahan sesama jenis dapat terancam selanjutnya.

    “Tidak ada yang lebih patriotik daripada melawan tirani,” kata Kat Duesterhaus, yang melakukan perjalanan dari Miami untuk bergabung dengan protes di Washington.

    “Kita di sini karena kita adalah patriot,” lanjutnya.

    Krisis Konstitusional

    Kaitlin Robertson, seorang peserta protes yang melakukan pekerjaan advokasi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, membawa bendera Amerika yang terbalik dan mengatakan negara itu berada dalam “krisis konstitusional,” sebuah istilah yang menurut beberapa pakar hukum sesuai dengan ruang lingkup pernyataan otoritas eksekutif pemerintahan Trump dalam menghadapi tantangan hukum.

    “Itu adalah simbol kesusahan,” katanya tentang bendera terbalik, yang juga diadopsi oleh para pendukung Trump dalam upayanya untuk membatalkan pemilihan 2020 yang kalah.

    Kelompok utama yang mengorganisasi protes tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan 50501, sebuah upaya akar rumput untuk melawan apa yang mereka lihat sebagai keterlaluan Trump pada masa jabatan kedua dalam membentuk kembali pemerintahan.

    Pelampiasan Rasa Frustrasi

    Sarah Parker, direktur eksekutif organisasi anggota 50501, Voices of Florida, mengatakan protes nasional tersebut dipicu oleh sebuah unggahan di Reddit. Unggahan tersebut mendapat perhatian karena semakin banyak orang yang mencari cara untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka terhadap pemerintahan Trump.

    Kekhawatiran terhadap agenda Trump di antara para pengunjuk rasa beragam, termasuk kebijakan luar negerinya. Joseph Schiarizzi, seorang pengunjuk rasa yang memegang bendera NATO dan menggambarkan dirinya sebagai penganut paham libertarian, mengatakan pemerintahan Trump telah berusaha untuk membubarkan dan menyabotase aliansi militer dengan menenangkan Rusia terkait Ukraina.

    Unjuk rasa serupa dengan berbagai ukuran dan nama, beberapa disebut sebagai “Bukan Hari Presiden Saya” dan yang lainnya disebut “Hari Tanpa Raja,” terjadi di seluruh negeri, termasuk di Union Square di New York; kantor pos di Nantucket, di Massachusetts; Gedung Federal Poff di Roanoke, Va.; dan Gedung DPR Negara Bagian California di Sacramento.

    Departemen Kepolisian Sacramento memperkirakan jumlah massa di Gedung DPR sekitar 1.200 hingga 1.500 orang.

    Di New York, ribuan orang berbaris dari Union Square ke Washington Square Park pada Senin sore. Di bawah lengkungan itu, mereka mengibarkan bendera Amerika dan plakat-plakat tulisan tangan seperti “Hentikan Kudeta” dan “Tidak Ada Raja Miliarder,” yang merujuk pada peran miliarder teknologi Elon Musk dalam upaya Trump untuk mengecilkan dan membangun kembali tenaga kerja federal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Top 3 Tekno: Peluncuran Xiaomi 15 Ultra hingga Nubia V70 dan V70 Design – Page 3

    Top 3 Tekno: Peluncuran Xiaomi 15 Ultra hingga Nubia V70 dan V70 Design – Page 3

    Dewan direksi OpenAI menolak tawaran akuisisi senilai USD 97,4 miliar (sekitar Rp 1.594 triliun) dari Elon Musk. Penolakan ini disampaikan secara tegas oleh Bret Taylor, ketua dewan direksi OpenAI.

    “OpenAI tidak untuk dijual, dan dewan telah dengan suara bulat menolak upaya terbaru Mr. Musk untuk mengganggu kompetisinya,” kata Taylor, dikutip dari AP News, Senin (17/2/2025).

    Pengacara OpenAI, William Savitt, dalam suratnya kepada pengacara Elon Musk, menyatakan bahwa proposal tersebut “tidak sesuai dengan kepentingan misi OpenAI.”

    Elon Musk, yang merupakan investor awal OpenAI, telah melancarkan serangan hukum terhadap pendiri ChatGPT Sam Altman hampir setahun lalu.

    Ia menggugat OpenAI atas tuduhan pelanggaran kontrak, terkait dengan apa yang ia sebut sebagai pengkhianatan terhadap tujuan awal perusahaan sebagai organisasi nirlaba.

    Saat ini, OpenAI sedang berupaya untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Namun, mereka harus terlebih dahulu membeli aset-aset dari organisasi nirlaba tersebut.

    Elon Musk dan startup AI-nya sendiri, xAI, bersama sekelompok perusahaan investasi, mengumumkan tawaran pada Senin (10/2/2025) untuk membeli organisasi nirlaba yang mengendalikan OpenAI.

    Baca selengkapnya di sini 

  • Efesiensi APBN: Menuju Budaya Fiskal yang Berkualitas

    Efesiensi APBN: Menuju Budaya Fiskal yang Berkualitas

    Jakarta –

    Adalah tidak lazim bagi seorang presiden mendatangi Kementerian Keuangan untuk memantau kegiatan tutup buku APBN pada akhir tahun 2024. Seperti yang dikemukakan Sri Mulyani, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian detail pada realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Kunjungan ini kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 yang memerintahkan penghematan anggaran sebesar minimal Rp 306.6 triliun (8.4% Rencana Belanja Negara tahun 2025). Tindak lanjut instruksi ini diharapkan dapat diselesaikan pada tanggal 14 Februari 2025.

    Kebijakan penghematan patut diapresiasi karena 2 hal. Pertama penulis belum pernah menemukan seorang presiden yang mau “menguliti” rimba angka di belakang APBN. Di banyak negara, presiden cukup memberikan “petunjuk” dan “tahu beres” soal detailnya. Dari kegiatan “menguliti” tadi presiden dan timnya mendapati banyak program yang disemati gelar “konyol” serta menitahkan agar program semacam itu dihapus. Dalam perkembangannya kemudian tidak hanya program yang “konyol”; pemangkasan juga meliputi program lain seperti “cipaka cipiki”, konsumsi rutin, perjalanan dinas, training dan konsultasi. Kedua, dibutuhkan suatu keberanian dan energi besar untuk mengubah arah dari mesin raksasa birokrasi apalagi untuk “berhemat”.

    Pemerintah yang baru memiliki janji politik yang sangat ambisius. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2029 sebesar 8% (angka yang terakhir terlihat pada tahun 1996). Tentu memerlukan dukungan “super” dari APBN. Penghematan yang diperoleh akan disalurkan kepada program-program andalan seperti Makanan Begizi Gratis (MBG), Hilirisasi Industri, Swasembada Pangan dan Energi. Semua program tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tentunya pihak swasta dan luar negeri dapat dilibatkan untuk pembiayaan ekonomi ini, tetapi pemerintah harus tetap jadi motornya.

    Kondisi kesehatan fiskal Indonesia saat ini tidak dapat dikatakan prima tetapi juga tidak mengalami penyakit berat. Defisit total (headline deficit) dalam 20 tahun terakhir kecuali era Covid dapat dijaga di bawah 3%, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun demikian sejak tahun 2012, APBN sering mengalami primary deficit (penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, di luar cicilan utang: pokok dan bunga). Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah yang besar terutama untuk infrastruktur dan subsidi. Defisit primer adalah masalah serius yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menutupi kebutuhan operasional sehari-hari sehingga harus berhutang. Keberadaan primary deficit memiliki implikasi tambahan utang pemerintah.

    Rasio utang pemerintah (% Produk Domestik Bruto; PDB) per November 2024 adalah sebesar 39.20%. Rasio ini dapat dikatakan cukup prudent dari standar internasional (rekomendasi Bank Dunia) yang sebesar 60% PDB. Rasio ini harus disikapi secara hati-hati karena lonjakan tiba-tiba dapat terjadi terutama jika memiliki denominasi valas dan kepercayaan investor anjlok secara tiba-tiba. Sekitar 28% utang pemerintah memiliki denominasi valas. Melihat indikator defisit primer fiskal serta utang pemerintah dapat dikatakan ada urgensi bagi penghematan yang sebaiknya dilakukan dalam dosis sedang (moderate).

    Pemerintah memiliki peran kunci bagi pertumbuhan ekonomi melalui fungsi penyediaan barang publik, stabilisasi dan kesejahteraan sosial (Stiglitz, 2000). Dampak langsung (melalui belanja operasional dan modal), porsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) berada pada kisaran 10%-15%. Dampak tidak langsung melalui multiplier effect diperkirakan lebih besar lagi. Dampak multiplier terjadi melalui penciptaan nilai ekonomi baru terkait (umumnya) realisasi investasi pemerintah (misalnya jalan dan bendungan). Dime et al (2021) memperkirakan porsi multiplier ini mencapai 12%-28% dari pertumbuhan ekonomi.

    Langkah penghematan (8.4% total belanja) ini belum dapat dikatakan drastis (austerity) hingga dampak terhadap perekonomian mestinya tidak besar. Tujuan pengalihan dana; di atas kertas, merupakan program yang mulia. Kurang gizi (apalagi stunting) hanya pantas terjadi pada negara gagal (atau sedang perang). Demikian pula hilirisasi, banyak anekdot di mana Indonesia mengkonsumsi suatu produk impor yang input pentingnya justru banyak diproduksi di dalam negeri (contoh LNG, gula, garam dan olahan mineral). Urgensi swasembada pangan dan energi tidak perlu dipertanyakan lagi.

    Terdapat beberapa catatan kritis untuk program ini. Pertama perhatian pada aspek teknis. Isu terbesar APBN terletak pada “hutan angkanya” (The Devil is in the details). Perlu ada tim pada level kementerian/lembaga yang dedicated, terlatih dan “ikhlas” membedah angka-angka tersebut untuk memastikan tidak ada “kecolongan”. Kedua pemangkasan harus dilakukan dengan pertimbangan yang komprehensif (serta forward looking). Efisiensi beberapa jenis pos misalnya perawatan jalan, kesehatan dan pendidikan justru menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar di masa depan (dibandingkan manfaat penghematannya kini).

    Ketiga, dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikurangi dengan bauran kebijakan penyeimbang (counter cyle) seperti penurunan policy rate (berkoordinasi dengan Bank Indonesia) dan stimulus fiskal. Keempat, efisiensi harus disertai dengan peningkatan penerimaan utamanya perpajakan. Tulang punggung kebijakan fiskal adalah perpajakan yang optimal yang disertai dengan belanja yang berkualitas (Stiglitz dan Rosengard, 2015). Yang terpenting, Prabowo telah memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan efisiensi APBN akan menjadi suatu budaya. Dengan demikian Suri Teladan adalah hal yang mutlak dan ini harus berasal dari RI-1. Javier Milei (Argentina), Joachim Gauck (Jerman) dan John Magufuli (Tanzania) adalah segelintir pimpinan negara yang mampu walk the talk sehingga membawanya sukses melakukan reformasi fiskal.

    Momen efisiensi anggaran dapat dijadikan langkah awal budaya fiskal yang berkualitas (anggaran hemat tetapi efektif). Pemerintah memang telah lama dikenal dan dimodelkan sebagai agen ekonomi yang boros dan tidak efisien. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara maju. Niskanen (1971) memandang pemerintah lebih mengutamakan besarnya budget dibandingkan efektivitasnya sehingga terjadi misalokasi dalam sumberdaya. Wolf (1979) menambahkan bahwa inefisiensi tersebut disebabkan tidak adanya “pesaing”. Teori Leviathan dari Brennan dan Buchanan (1980) mengemukakan peran prestise dan privilese politik yang diperoleh dari peningkatan ukuran suatu instansi pemerintah. Afonso et al (2013), Hood dan Dixon (2015) serta Afonso dan Kazemi (2017) adalah beberapa studi empiris utama yang mendukung teori-teori tersebut.

    Literatur di atas menunjukkan akar masalah (root cause) dari inefisiensi anggaran sehingga perlu menjadi perhatian, agar APBN yang efisien dan berkualitas dapat menjadi budaya. Negara adi daya seperti Amerika Serikat saja sampai harus membentuk “Kementerian Efisiensi-DOGE” yang dipimpin taipan teknologi besar dunia: Elon Musk. Bagaimana ceritanya Indonesia masih tenang dengan business as usual?

    Moch. Doddy Ariefianto
    Pengamat Ekonomi
    Dosen Binus University

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tidak Ada yang Memilih Elon Musk!

    Tidak Ada yang Memilih Elon Musk!

    Jakarta –

    Hubungan erat antara Elon Musk dan pemerintahan AS membuat segelintir orang murka. Mereka mengatakan tidak pernah memilih sang miliarder, yang belakangan makin menguatkan posisinya di era Presiden Donald Trump.

    Sekitar 30 orang berkumpul di luar showroom Tesla, Manhattan, melakukan protes. Unjuk rasa ini diorganisir oleh grup Rise and Resist pada 9 Februari silam. Musk diketahui telah menjadi ketua Department of Government Efficiency (DOGE), yang telah menarik kontroversi atas perombakan birokrasi dan anggaran pemerintah federal — termasuk USAID.

    Musk secara teknis adalah penasihat Donald Trump. Beberapa yakin bahwa intervensi Musk di pemerintahan akan mengacaukan banyak hal.

    “Ini adalah kudeta administratif,” kata Jamie Bauer, salah satu penyelenggara protes, selama protes.

    “Kami kesal dengan Musk yang mengambil alih pemerintahan. Tempat apa yang lebih baik daripada pergi ke showroom-nya?” lanjutnya.

    Demonstran lain, Ryan Toale, seorang pensiunan yang tinggal di dekat Union Square juga menyebut tindakan Musk sebagai kudeta.

    “Ini tentang kemarahan terhadap seseorang yang tidak dipilih tetapi memegang begitu banyak kekuasaan. Dia menghancurkan sesuatu yang dibangun selama 250 tahun. Ada masalah tetapi ada cara lain untuk memperbaikinya, bukan dengan kudeta,” serunya.

    Protes itu bermulai pada pukul 13.00 waktu setempat. Banyak yang membawa papan unjuk rasa termasuk tulisan ‘Tidak Ada Diktator di AS’. Ada juga ajakan untuk memboikot Tesla.

    “Kami ingin Tesla diboikot. Ada kendaraan listrik lain yang lebih aman,” ujar mereka.

    Beberapa pejalan kaki melirik para pengunjuk rasa atau memperhatikan mereka saat mereka lewat. Beberapa terlihat merekamnya dengan ponsel. Seorang wanita yang sedang mengemudi membunyikan klakson untuk memberi dukungan.

    Sampai akhirnya, demo itu membawa hampir semua dari mereka masuk dan berbaris mengelilingi ruangan. Mereka mengangkat papan masing-masing dan meneriakkan slogan-slogan mereka. Para karyawan tetap berada di belakang. Terlihat dua orang menelepon sambil mengawasi para pengunjuk rasa dengan saksama.

    Tidak ada kerusakan yang terjadi pada mobil-mobil yang dipajang, meskipun beberapa meninggalkan plakat di kap mesin atau bagasi sebelum berbaris keluar.

    Beberapa menit kemudian, enam petugas polisi muncul dan mulai mengelilingi kelompok pengunjuk rasa. Para karyawan ruang pamer terlihat memeriksa mobil-mobil sebelum mengunci pintu dan mengambil semua plakat yang tertinggal. Tidak ada yang ditangkap atau ditegur.

    Aksi protes itu berakhir pada pukul 2 siang. Bauer mengindikasikan bahwa akan ada aksi protes lain dalam waktu dekat, dan pengunjuk rasa lainnya tampak bersemangat untuk terus berunjuk rasa menentang Musk. Demikian melansir Amny.

    (ask/ask)

  • Profesi Ini Rawan PHK Massal, Penggantinya Makin Banyak

    Profesi Ini Rawan PHK Massal, Penggantinya Makin Banyak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam kurun waktu 2023-2027, diprediksi 83 juta lapangan pekerjaan akan hilang. Laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) berjudul ‘Future of Work 2023’ mengungkap beberapa profesi yang rawan punah.

    Beberapa di antaranya adalah teller bank, petugas pos, kasir dan loket, data entry, stock-keeping, staf akuntansi dan payroll, sales door-to-door, hingga staf statistik dan asuransi.

    Pemicunya adalah perkembangan teknologi canggih yang membuat beberapa pekerjaan sudah tak relevan dan bisa digantikan. Teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu yang disorot sebagai pemicu.

    Apalagi, pengembangan AI juga mengarah ke robot humanoid yang digenjot beberapa raksasa teknologi seperti Nvidia, Tesla, dan terbaru Meta.

    Meta Platforms mendirikan divisi baru di dalam Reality Labs untuk mengembangkan robot humanoid berbasis AI. Robot ini bisa membantu tugas fisik, menurut memo internal perusahaan yang dilaporkan Reuters.

    Dalam memo tersebut, Chief Technology Officer (CTO) Meta Andrew Bosworth mengatakan tim divisi robot akan fokus pada riset dan pengembangan terkait robot humanoid konsumen dengan tujuan mengoptimalkan kapabilitas platform Llama.

    Llama merupakan model fondasi AI milik Meta yang menjadi tulang punggung produk-produk AI generatif sang raksasa media sosial.

    Pengumuman baru ini menunjukkan langkah besar Meta untuk mengembangkan teknologi AI lebih jauh lagi. Tentu, hal ini dibarengi dengan ongkos yang tidak sedikit. Sebagai informasi, Unit AI Meta pada kuartal keempat tahun lalu merugi US$5 miliar.

    Beberapa raksasa teknologi memang tak ragu menggelontorkan miliaran dolar AS untuk pengembangan perangkat AI yang ditujukan membantu tugas manufaktur, logistik, dan rumah tangga.

    Ilmuwan komputer Fei-Fei Li pada tahun lalu meluncurkan startup spatial intelligence bernama World Labs. Sementara CEO Tesla Elon Musk mengatakan robot humanoid ‘Optimus’ bisa digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari dan akan dijual ke konsumen akhir.

    Pekan lalu, Apptronik mengamankan pendanaan US$350 juta yang dibekingi beberapa investor termasuk Alphabet, untuk meningkatkan skala produksi robot humanoid yang dirancang bekerja di fasilitas manufaktur dan gudang.

    Meta berencana mengembangkan robot humanoid yang menargetkan rumah tangga. Perusahaan lebih fokus mengembangkan AI, sensor, dan software yang menjadi fondasi produksi robot untuk dijual ke perusahaan-perusahaan lain, menurut laporan Bloomberg.

    Meta dikatakan sudah berdiskusi dengan beberapa perusahaan robotik seperti Unitree Robotics dan Figure AI. Laporan itu menyebut Meta dalam waktu dekat belum berencana meluncurkan robot dengan merek sendiri.

    (fab/fab)

  • Trump Minta MA Pecat Kepala Badan yang Lindungi Pegawai Federal

    Trump Minta MA Pecat Kepala Badan yang Lindungi Pegawai Federal

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memecat kepala badan AS yang melindungi para pegawai federal dan whistleblower di negara tersebut.

    Ini menjadi momen pertama kalinya Trump melibatkan pengadilan yang didominasi kaum konservatif ketika upayanya memangkas pengeluaran pemerintah dan membubarkan badan-badan federal mendapat tantangan hukum. Demikian seperti dilansir AFP, Senin (17/2/2025).

    Gedung Putih memecat Hampton Dellinger dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Penasihat Khusus AS pada 7 Februari lalu. Namun Dellinger menggugat Trump secara hukum dan pengadilan distrik AS telah memerintahkan agar dia dikembalikan pada jabatannya tersebut.

    Pengadilan Banding AS, pada Sabtu (15/2) waktu setempat, menolak permintaan pemerintahan Trump untuk membatalkan putusan pengadilan distrik itu.

    Langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintahan Trump adalah mengajukan banding darurat ke Mahkamah Agung terkait hal tersebut pada Minggu (16/2) waktu setempat.

    Menurut salinan dokumen yang dipublikasikan secara online oleh sejumlah surat kabar AS, pemerintahan Trump berargumen bahwa putusan pengadilan sebelumnya merupakan “serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pemisahan kekuasaan yang memerlukan penyelesaian segera”.

    “Sampai saat ini, sejauh yang kami ketahui, tidak ada pengadilan dalam sejarah Amerika yang memberikan perintah untuk memaksa Presiden mempertahankan seorang kepala badan yang menurut Presiden tidak seharusnya dipercayai dengan kekuasaan eksekutif dan untuk mencegah Presiden mengandalkan penggantinya,” sebut dokumen permohonan banding yang diajukan pemerintahan Trump.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Dokumen itu juga memperingatkan bahwa intervensi pengadilan di New York “mencontohkan tren yang lebih luas dan berlangsung selama berminggu-minggu”, dan menyatakan bahwa Mahkamah Agung seharusnya “tidak membiarkan lembaga peradilan memerintah dengan perintah sementara dan menggantikan akuntabilitas politik yang ditetapkan oleh Konstitusi”.

    Trump yang memulai masa jabatan keduanya bulan lalu, telah meluncurkan kampanye yang dipimpin oleh sekutu dan donatur utamanya, miliarder Elon Musk, untuk merampingkan atau membongkar sebagian besar pemerintahan AS.

    Namun dia menghadapi penolakan yang semakin besar dari pengadilan AS, dengan sekitar belasan perintah pengadilan dikeluarkan terhadap pemerintahannya dari sekitar 50 gugatan hukum yang diajukan terkait kebijakannya itu.

    Hal ini mencakup upaya untuk membekukan dana hibah federal dan pinjaman pemerintah sebesar US$ 3 triliun, penundaan program pengunduran diri pegawai pemerintah, dan rencana pemindahan narapidana perempuan transgender ke penjara untuk laki-laki.

    Trump juga berselisih dengan hakim AS atas kebijakannya menghapus hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, pengiriman migran Venezuela ke Teluk Guantanamo, pemotongan dana untuk Institut Kesehatan Nasional, dan cuti administrasi bagi para pekerja Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Diancam, Pembuat ChatGPT Tetap Tolak Ribuan Triliun dari Elon Musk

    Diancam, Pembuat ChatGPT Tetap Tolak Ribuan Triliun dari Elon Musk

    Jakarta –

    Sekalipun sudah diancam, pembuat ChatGPT OpenAI tetap menolak tawaran akuisisi dari konsorsium yang dipimpin Elon Musk, yang nilainya mencapai USD 97,4 miliar atau sekitar Rp 1.592 triliun tersebut.

    Menurut dewan direksi OpenAI, startup tersebut tidak akan dijual dan tawaran lain ke depannya akan menjadi tidak jujur, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Senin (17/2/2025).

    Ini adalah respon OpenAI terhadap “ancaman” Elon Musk yang menyebut akan memaksa untuk mengakuisisi OpenAI jika mereka tidak menyetop perubahan OpenAI menjadi perusahaan “for profit” atau perusahaan yang mencari keuntungan, dari yang sebelumnya merupakan perusahaan non profit.

    “OpenAI tidak akan dijual, dan dewan direksi sudah sepakat untuk menolak percobaan Musk terbaru untuk mendisrupsi kompetitornya. Jika ke depannya akan ada potensi reorganisasi di OpenAI maka tujuannya adalah memperkuat misi nonprofit kami dan memastikan AGI (artificial general intelligence) akan menguntungkan untuk manusia,” kata Chairman OpenAI Bret Taylor di X.

    Pernyataan Taylor ini kemudian dikomentari oleh Marc Toberoff, pengacara Musk. Menurutnya OpenAI akan mengontrol penuh perusahaan pencari keuntungan OpenAI, dan langkah tersebut hanya akan memperkaya beberapa dewan direksinya, bukan untuk kemanusiaan.

    OpenAI pada Desember lalu mengungkap rencananya untuk merombak struktur perusahaan, dan menyebut akan membuat perusahaan yang menguntungkan publik tersebut lebih mudah menggalang dana, serta menghilangkan pembatasan yang ada pada startup non profit.

    Langkah inilah, yang menurut Musk, akan berbahaya untuk publik. Untuk itulah ia berencana membeli OpenAI bersama konsorsium yang ia pimpin.

    “Jika Dewan Direksi OpenAI mau mempertahankan misinya untuk beramal (menjadi perusahaan non profit) dan menegosiasikan pencabutan tanda ‘dijual’ dari asetnya dengan menyetop konversi, Musk akan menarik tawarannya,” kata pengacara Musk Mark Toberoff saat mendaftarkan rencananya itu di pengadilan California, Amerika Serikat.

    Sebelumnya tawaran Musk itu sudah dimentahkan oleh CEO OpenAI Sam Altman. Alih-alih, Altman malah menawar untuk membeli X/Twitter.

    “Tidak terima kasih, tapi kami akan membeli Twitter senilai $9,74 miliar jika Anda mau,” kata Altman dalam postingannya di X.

    Tawaran USD 97 miliar yang diajukan Musk jauh lebih rendah dibandingkan valuasi OpenAI sebesar USD 157 miliar setelah putaran pendanaan terakhirnya pada Oktober 2024. Upaya Musk mengambil alih OpenAI didukung oleh xAI, serta beberapa pemodal seperti Baron Capital Group dan Valor Management.

    Musk dan Altman mendirikan OpenAI pada tahun 2015 sebagai perusahaan nirlaba. Namun hubungan Musk dengan Altman mulai memburuk setelah bos Tesla dan SpaceX itu meninggalkan direksi OpenAI pada tahun 2018.

    (asj/asj)

  • OpenAI Tolak Mentah-Mentah Tawaran Akuisisi Elon Musk Senilai Rp 1.594 Trilun – Page 3

    OpenAI Tolak Mentah-Mentah Tawaran Akuisisi Elon Musk Senilai Rp 1.594 Trilun – Page 3

    Elon Musk bersama konsorsium investor dikabarkan siap menggelontorkan uang sebesar USD 97,4 miliar atau Rp 1,594 triliun untuk membeli OpenAI.

    Niat Elon Musk beli OpenAI ini dikonfirmasi langsung oleh pengacaranya, Marc Toberoff.

    “Sudah waktunya bagi OpenAI untuk kembali ke kekuatan open-source berfokus pada keselamatan seperti dulu,” kata Elon Musk dalam pernyataan ke The Wall Street Journal, Selasa (11/2/2025).

    Namun, CEO OpenAI Sam Altman tampaknya tidak tertarik dengan tawaran dari bos Tesla, X, dan SpaceX tersebut.

    Lewat akun X Twitter-nya, Sam Altman menyidir tentang rencana Elon Musk dan konsorsium investor untuk membeli pembuat ChatGPT tersebut.

    “Tidak, terima kasih, tapi kami akan membeli Twitter seharga USD 9,74 miliar jika Anda mau,” cuit Sam Altman di X.

    Rivalitas Lama Elon Musk dan Sam Altman

    Elon Musk dan Sam Altman awalnya sama-sama mendirikan OpenAI, dengan visi menjadikan kecerdasan buatan lebih transparan dan terbuka bagi publik.

    Akan tetapi, Musk memutuskan untuk hengkang dari perusahaan tersebut pada 2018 setelah terjadi perbedaan visi mengenai arah pengembangan AI.

    Sejak itu, kedua pimpinan raksasa teknologi ini sering terlibat perselisihan. Musk sendiri sempat mengkritik pembuat ChatGPT ini karena semakin komersil dan jauh dari prinsip awal perusahaan didirikan.

    Di sisi lain, Altman berpendapat, model bisnis mereka saat ini diperlukan agar perusahaan AI bisa terus berkembang.

    Jika Elon Musk berhasil mengakuisisi OpenAI, kemungkinan besar ia akan mengubah kebijakan perusahaan, terutama dengan pendekatan open-source selama ini ia perjuangkan.

  • Isi Ancaman Elon Musk ke Pencipta ChatGPT yang Disebut Konyol

    Isi Ancaman Elon Musk ke Pencipta ChatGPT yang Disebut Konyol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk bersama sebuah konsorsium tiba-tiba menawar OpenAI senilai US$97,4 miliar (1.592 triliun). Namun dia siap menarik tawaran dengan satu syarat.

    Musk diketahui salah satu pendiri pembuat ChatGPT. Namun kemudian dia meninggalkannya karena tidak ingin OpenAI menjadi perusahaan yang mencari laba.

    Tak lama setelah Musk mundur, OpenAI mendirikan perusahaan nirlaba pada 2019. Perusahaan itu mendapatkan pendanaan miliaran dolar, yang disebut Musk telah melanggar misi awalnya tidak mementingkan kepentingan publik.

    Dalam pengajuan ke Pengadilan Distrik AS, Distrik Utara California, Musk juga mengajukan syarat OpenAI tidak lagi mencari untung agar dia menarik tawarannya.

    “Jika dewan direksi OpenAI mau mempertahankan misi lembaga amal dan memutuskan mencabut tanda ‘dijual’ dari asetnya dengan menghentikan konversi, Musk akan menarik tawaran,” kata pengajuan tersebut dikutip dari Reuters, Senin (17/2/2025).

    Reuters mengutip sumber mengatakan dewan direksi OpenAI telah mengetahui tawaran itu. Namun tawaran itu ditolak.

    CEO OpenAI, Sam Altman juga buka suara terkait hal itu. Tawaran yang diajukan disebutnya sebagai sesuatu yang konyol.

    Dia menegaskan OpenAI tidak akan dijual. Keputusan tersebut telah diambil oleh Dewan Direksi OpenAI.

    “OpenAI tidak untuk dijual, dewan direksi telah dengan suara bulat menolak upaya Musk mengganggu pesaingnya. Setiap reorganisasi potensial OpenAI akan memperkuat organisasi nirlaba kami dan misi untuk memastikan AGI memberi dampak pada seluruh umat manusia,” jelasnya dalam akun X, mengutip pernyataan Ketua OpenAI, Bret Taylor.

    Sejak mundur dari OpenAI, Musk diketahui kerap berselisih secara publik dengan Altman. Misalnya dia pernah menggugat Altman, OpenAI dan Microsoft yang menjadi penyokong terbesar perusahaan karena pelanggaran kontrak bulan Agustus 2024.

    Berikutnya, Musk juga meminta pengadilan federal mengeluarkan putusan pendahuluan memblokir OpenAI pada November. Permintaannya itu bertujuan agar perusahaan tidak beralih untuk mencari laba.

    (dem/dem)