Xcloud.id

Tag: Elon Musk

  • Pengusaha Satelit Minta Prabowo Terapkan Persaingan yang Adil Lokal vs Starlink

    Pengusaha Satelit Minta Prabowo Terapkan Persaingan yang Adil Lokal vs Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA —Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) meminta pemerintah turun tangan untuk menerapkan peta persaingan yang adil antara pemain lokal dan Starlink.

    Adapun saat ini Starlink telah hadir di Indonesia lebih dari 9 bulan. Sejauh ini kualitas layanan satelit tersebut mengalami sedikit penurunan.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Firdaus Adinugroho mengatakan penurunan kecepatan internet Starlink merupakan hal yang wajar imbas jumlah pengguna yang makin padat dan cuaca. 

    “Mengingat makin banyaknya pelanggan starlink di Indonesia, dan juga cuaca beberapa bulan terakhir di Indonesia yang kurang kondusif untuk teknologi yang digunakan oleh starlink,” kata Firdaus kepada Bisnis, Selasa (25/2/2025). 

    Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk, memulai operasinya di Indonesia pada Mei 2024 setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia layanan internet untuk konsumen ritel. 

    Peluncuran ini dilakukan oleh Elon Musk bersama Presiden Joko Widodo di Bali, bertepatan dengan World Water Forum ke-10 pada 19 Mei 2024. 

    Pada awal kehadirannya, Starlink hanya menggelontorkan investasi sebesar Rp30 miliar  di Indonesia, yang belum terungkap secara jelas pemanfaatannya. Hal ini kemudian dinilai sebagai ‘karpet merah’ oleh sejumlah pihak, karena Starlink mengeruk untung di Indonesia hanya dengan menggelontorkan sedikit dana.

    Berbeda dengan investasi yang telah dilakukan oleh pemain lokal, yang telah membangun kantor, menyerap pekerja, hingga memberi masukan kepada negara, setelah 9 bulan beroperasi di Indonesia tidak nampak tambahan investasi yang digelontorkan Elon Musk.

    Peluncuran StarlinkPerbesar

    Asosiasi berharap pemerintah menerapkan perlakuan yang setara antara Starlink dengan penyelenggara satelit. Pemerintah juga seharusnya berpihak pada penyelenggara existing yang sudah memberikan komitmen pembangunannya.

    Sebagaimana diketahui, penyelenggara telekomunikasi memiliki komitmen pembangunan terhadap pemerintah, yang memiliki dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat. 

    “Komitmen ini akan sulit diwujudkan jika ekosistem satelit tidak kita jaga bersama,” kata Firdaus.

    Alat AS

    Sementara itu,  Amerika Serikat (AS) mengancam menutup akses sistem internet satelit milik Elon Musk, Starlink, di Ukraina jika kesepakatan mengenai mineral penting tidak tercapai.

    Reuters melaporkan, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut menyampaikan bahwa negosiator AS yang mendesak Kyiv untuk mengakses mineral penting Ukraina telah mengumumkan kemungkinan pemotongan akses Ukraina ke Starlink.

    “Akses berkelanjutan Ukraina ke Starlink milik SpaceX diangkat dalam diskusi antara pejabat AS dan Ukraina setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal awal dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent,” kata sumber tersebut, melansir Reuters, Minggu (23/2/2025).

    Sebagai informasi, Starlink menyediakan konektivitas internet bagi Ukraina di tengah perang yang sedang berlangsung. 

    Masalah tersebut kembali muncul selama pertemuan antara utusan khusus AS untuk Ukraina Keith Kellogg dan Zelenskiy pada Kamis (20/2/2025) waktu setempat.

    Selama pertemuan tersebut, AS menyebut bahwa pihaknya akan menghentikan layanan Starlink dalam waktu dekat jika tidak mencapai kesepakatan mineral penting jika tidak mencapai kesepakatan mengenai mineral penting. 

    Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya itu, kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak bagi Starlink, mengingat sistem internet satelit milik Elon Musk.

    “Ukraina menggunakan Starlink. Kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak,” ujar sumber tersebut.

    Usai Reuters mengunggah beritanya, Musk melalui unggahannya pada platform media sosial X menyebut bahwa artikel tersebut salah dan menyebut Reuters berbohong. Namun saat dihubungi oleh Reuters, Musk tidak segera menanggapi.

    Sementara itu, Zelensky telah menolak tuntutan pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar $500 miliar dalam bentuk kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali Washington atas bantuan selama perang, dengan mengatakan AS tidak menawarkan jaminan keamanan khusus.

    Pada Jumat (21/2/2025), Zelensky mengatakan bahwa tim AS dan Ukraina sedang menggodok kesepakatan dan Trump mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan kesepakatan akan segera ditandatangani.

    Adapun, Musk segera mengirimkan ribuan terminal Starlink ke Ukraina untuk menggantikan layanan komunikasi yang dihancurkan Rusia setelah invasinya pada Februari 2022. 

    Musk yang saat itu dipuji sebagai pahlawan di Ukraina, kemudian membatasi akses setidaknya satu kali pada musim gugur 2022 karena dia menjadi lebih kritis terhadap penanganan perang oleh Kyiv.

  • 150 Ribu Warga Kanada Gelar Petisi Desak Pemerintah Depak Elon Musk, Cabut Kewarganegaraannya – Halaman all

    150 Ribu Warga Kanada Gelar Petisi Desak Pemerintah Depak Elon Musk, Cabut Kewarganegaraannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 150 ribu warga Kanada kompak menandatangani petisi yang berisi desakan agar pemerintah mendepak bos Tesla, Elon Musk, dari negara itu.

    Petisi yang diinisiasi oleh Qualia Reed, seorang penulis asal Nanaimo, British Columbia dan disponsori oleh Charlie Angus, anggota parlemen Kanada dari partai New Democrat ditujukan kepada Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.

    Adapun petisi tersebut berisi desakan agar Justin Trudeau mencabut kewarganegaraan Elon Musk usai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) AS itu merilis kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Kanada.

    Para warga Kanada juga menuding Musk menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk mempengaruhi pemilu Kanada.

    Tak hanya itu, Musk disebut masuk dalam jajaran pemerintah yang berupaya “menghapus kedaulatan Kanada.”

    Ini karena Musk sering kali menyuarakan pandangan politik yang dapat dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar warga Kanada. 

    Misalnya, tindakannya yang mendukung kebijakan atau keputusan yang dipandang kontroversial, baik di dalam atau luar negeri.

    Mengutip dari The Guardian, bulan lalu Musk secara terang-terangan melontarkan cuitan di media sosial X, mendukung Pemimpin Konservatif Pierre Poilevre dan menyebut PM Kanada “alat yang tidak dapat ditoleransi.”

    Musk juga merupakan orang dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang belakangan mengancam untuk mengenakan tarif impor tinggi ke produk-produk Kanada.

    Serta mengolok negara Amerika Utara itu dengan menyebutnya sebagai negara bagian ke-51 AS.

    Hal ini membuat beberapa pihak mengecam Elon Musk, menyebutnya sebagai warga negara yang tidak mencerminkan nilai-nilai positif warga negara Kanada.

    “Upaya Elon Musk untuk menyerang kedaulatan Kanada harus diatasi,” bunyi petisi tersebut.

    “Kami, masyarakat Kanada yang bertandatangan di bawah ini, mendesak Perdana Menteri untuk mencabut status kewarganegaraan ganda Elon Musk dan mencabut paspor Kanada nya segera,” lanjut petisi.

    PM Trudeau hingga kini belum memberikan respon apapun terkait munculnya petisi ini.

    Akan tetapi jika petisi elektronik telah ditandatangani 500 atau lebih orang maka petisi tersebut berpotensi mendapat sertifikasi guna dipresentasikan ke House of Commons. 

    Langkah ini membuka pintu untuk ditanggapi secara resmi oleh pemerintah.

    Asal Usul Kewarganegaraan Elon Musk

    Sebagai informasi, Elon Musk memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan dari tiga negara yaitu Afrika, Kanada, dan Amerika Serikat.

    Musk lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan, tepatnya di wilayah Pretoria pada 28 Juni 1971. Sehingga dia otomatis memperoleh kewarganegaraan Afrika Selatan.

    Kemudian saat masih muda Musk bermigrasi ke Kanada, meskipun dia tidak pernah tinggal di Kanada untuk waktu yang lama.

    Namun Ibunya, Maye Musk, adalah warga negara Kanada. Karena itu, Elon Musk berhak mendapatkan kewarganegaraan Kanada melalui kelahiran ibunya.

    Kemudian di tahun 2002, Elon Musk memutuskan untuk pindah menjadi warga negara Amerika Serikat, untuk mengembangkan bisnisnya, termasuk perusahaan-perusahaan seperti Tesla dan SpaceX.

    Hal tersebut yang membuat Musk mendapatkan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Kiamat Mobil Listrik, Tandanya Sudah Kencang Muncul di AS

    Kiamat Mobil Listrik, Tandanya Sudah Kencang Muncul di AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump mulai mengambil langkah konkrit untuk menghambat pengembangan industri mobil listrik (EV) di Amerika Serikat (AS).

    Trump memang telah mencabut mandat kendaraan listrik era Joe Biden. Sejak kampanye, ia memang menyerukan dukungan terhadap energi fosil.

    Namun, ia sempat melunak saat mendapat dukungan dari CEO Tesla Elon Musk. Ia kala itu mengatakan mau tak mau harus mendukung EV.

    Setelah dilantik, ternyata Trump tak gentar membawa ‘kiamat’ industri mobil listrik. Terbaru, pemerintahan Trump dilaporkan menutup beberapa stasiun pengisian daya (charging station) EV di AS.

    Lembaga Layanan Umum (GSA) yang mengatur bangunan yang dimiliki pemerintah, dilaporkan akan menutup seluruh jaringan charging station EV, menurut laporan The Verge, dikutip dari Tech Crunch, Senin (24/2/2025).

    GSA dilaporkan mengoperasikan ratusan charging station EV dengan total 8.000 colokan. Fasilitas itu dibangun untuk mengisi daya mobil listrik milik pemerintah dan pegawai negeri sipil (PNS).

    Sumber dalam mengatakan kepada The Verge bahwa pegawai pemerintah menerima perintah untuk menutup charging station EV milik pemerintah. Beberapa kantor regional dikatakan sudah menutup charging station di gedung mereka.

    Awal pekan ini, Radio Publik Colorado menerima email yang menyatakan charging station di Denver Federal Center akan ditutup.

    Lebih luas, pemerintahan Trump sudah memangkas beberapa lembaga pemerintahan dalam upaya efisiensi yang dipimpin Elon Musk. Pemerintah juga menarik dukungan untuk energi berkelanjutan, termasuk program infrastruktur pengisian daya EV.

    (fab/fab)

  • Jika Internet Starlink Diputus AS, Ukraina Bisa Tamat

    Jika Internet Starlink Diputus AS, Ukraina Bisa Tamat

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump dilaporkan mengancam akan memutus akses Ukraina ke layanan internet Starlink dari SpaceX. Jika benar terjadi, hal itu dinilai berpotensi menjadi bencana buat Ukraina.

    Starlink telah menjadi penyelamat dalam menyediakan akses internet ke negara tersebut selama perang dengan Rusia. Menurut The Kyiv Independent, ada sekitar 42.000 terminal Starlink yang beroperasi di rumah sakit, bisnis, dan militer di Ukraina.

    Sumber Reuters mengatakan bahwa kehilangan Starlink, yang memastikan ada konektivitas untuk garis depan dan infrastruktur penting, akan menjadi pukulan telak bagi tentara Ukraina. Starlink memungkinkan komunikasi lancar antara komandan dan pasukan di lapangan.

    Militer Kyiv memakai internet Starlink secara kreatif di medan perang, seperti menggunakannya untuk mengendalikan perangkat pengintaian udara dan untuk mengerahkan drone serang.

    Starlink memungkinkan pasukan Ukraina berbagi rekaman drone real time antar unit dan berkomunikasi di area yang layanan selulernya terganggu akibat pertempuran. Konektivitas Starlink sangat menguntungkan dalam pengoperasian Drone First-Person-View (FPV). Drone FPV terbukti menjadi salah satu alat terpenting dalam persenjataan Ukraina di perang ini.

    Konektivitas Starlink pun memberi pasukan Ukraina keuntungan signifikan atas Rusia. Jika AS memutus akses Ukraina ke Starlink, ini bisa menjadi bencana bagi angkatan bersenjata Ukraina. “Kehilangan Starlink akan mengubah permainan,” kata Melinda Haring, peneliti di Atlantic Council, kepada Reuters.

    Namun demikian kabar baiknya, Elon Musk selaku pemilik SpaceX membantah pihaknya akan memutus akses Starlink. Sedangkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan AS belum memberi indikasi tentang kemungkinan penutupan terminal Starlink di Ukraina. Namun, ia mengakui Ukraina harus siap menghadapi kemungkinan seperti itu.

    “Tidak ada tanda-tanda (tentang pemutusan Starlink). Kami telah melihatnya di media. Kami memang perlu bersiap, ya. Lembaga terkait sedang menangani ini,” ujarnya.

    Dia menekankan pemutusan sambungan Starlink di Ukraina adalah salah, karena pembayaran untuk layanan dilakukan tiap bulan. “Kami membayarnya, ini bukan bantuan gratis. Kami bersyukur atas teknologi ini, tapi kami membayarnya. Jadi kami akan berasumsi tak ada risiko seperti itu untuk saat ini, dan ini benar-benar hanya isu di media,” jelasnya.

    (fyk/fay)

  • Minta Pegawai Pemerintah AS Cantumkan Prestasi, Keluarkan Ancaman Pemecatan

    Minta Pegawai Pemerintah AS Cantumkan Prestasi, Keluarkan Ancaman Pemecatan

    PIKIRAN RAKYAT – Beberapa lembaga pemerintahan AS dikabarkan meminta karyawannya untuk tidak segera menanggapi permintaan penasihat Presiden Donald Trump, Elon Musk, untuk mencantumkan prestasi mereka dalam seminggu terakhir atau dipecat.

    Pejabat yang ditunjuk pemerintahan Trump di FBI dan Departemen Luar Negeri mengirim email kepada staf mereka dan meminta untuk tidak menanggapi di luar rantai komando.

    “FBI, melalui kantor direktur, bertanggung jawab atas semua proses peninjauan kami,” kata Direktur FBI Kash Patel, seorang yang ditunjuk Trump, dalam email kepada staf.

    Musk memimpin apa yang disebut sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah, yang pada minggu-minggu pertama pemerintahan Trump telah memberhentikan lebih dari 20.000 pekerja dan menawarkan pembelian kepada 75.000 lainnya, di seluruh jajaran pemerintah mulai dari Departemen Pertahanan hingga Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, tempat semua anggota staf telah diperintahkan untuk menghentikan pekerjaan.

    Hal itu telah menyebabkan pemerintah federal dalam beberapa kasus bergegas mempekerjakan kembali pekerja yang menjalankan fungsi-fungsi penting seperti mengamankan persenjataan nuklir negara dan mencoba memerangi wabah flu burung yang semakin parah, yang telah menyebabkan harga telur melonjak.

    Email dari Musk

    Para pekerja federal dikabarkan menerima email yang menginstruksikan mereka untuk merinci pekerjaan yang dilakukan selama minggu sebelumnya paling lambat pukul 11.59 malam pada hari Senin, tak lama setelah Musk mengunggah di situs media sosial X miliknya bahwa jika tidak menanggapi akan dianggap sebagai pengunduran diri.

    Subjek email tersebut berbunyi, “Apa yang Anda lakukan minggu lalu?” dan berasal dari alamat sumber daya manusia di Kantor Manajemen Personalia, tetapi tidak menyertakan ancaman pemecatan dari Musk.

    Para pekerja di departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Pendidikan dan Perdagangan, serta di Federal Deposit Insurance Corporation, National Institutes of Health dan Internal Revenue Service juga diminta untuk tidak menanggapi sambil menunggu arahan lebih lanjut. Para pekerja di badan intelijen juga akan diminta untuk tidak menanggapi, menurut sebuah sumber.

    “Untuk lebih jelasnya ini tidak biasa, tidak terduga, dan memerlukan validasi lebih lanjut,” tulis seorang eksekutif senior di Pusat Informasi Lingkungan Nasional, sebuah badan yang mengelola data lingkungan dan merupakan bagian dari Departemen Perdagangan.

    Beberapa pejabat menyambut baik langkah tersebut. Ed Martin, calon Trump untuk Jaksa AS di Washington, DC, yang bertugas dalam kapasitas sementara, memuji Musk dan DOGE dalam tanggapan email.

    Namun, kantor-kantor lain di dalam Departemen Kehakiman, termasuk kantor eksekutif yang mendukung semua jaksa AS dan divisi sipil departemen, memberi tahu karyawan untuk tidak membalas sambil menunggu informasi tambahan.

    Sedangkan karyawan di Badan Penegakan Narkoba, bagian dari Departemen Kehakiman, diminta untuk menanggapi.

    Kewenangan Musk Dipertanyakan

    Serikat pekerja federal terbesar, Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, menulis di media sosial pada hari Minggu bahwa mereka tidak percaya Musk memiliki wewenang untuk memecat karyawan yang tidak menanggapi dan akan secara resmi meminta OPM untuk membatalkan pesan tersebut.

    Sementara itu, serikat pekerja menyarankan anggota untuk bertanya langsung kepada atasan mereka apakah akan membalas dan mengikuti arahan.

    Email tersebut membuat beberapa karyawan semakin frustrasi dan khawatir setelah berminggu-minggu ketidakpastian tentang masa depan mereka.

    “Saya benar-benar bertanya-tanya kapan seseorang akan berkata, ‘Cukup,’” kata seorang karyawan IRS.

    Juru bicara Departemen Perdagangan, Kehakiman, Pendidikan, dan Keuangan, serta di FDIC dan NIH, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seorang juru bicara FBI menolak berkomentar, dan seorang juru bicara Departemen Luar Negeri merujuk pertanyaan ke Gedung Putih.

    Musk di platform media sosialnya X menyebut email itu pemeriksaan denyut nadi yang sangat mendasar dan menampilkan daftar fiktif yang dibuatnya menggunakan kecerdasan buatan.

    “SANGAT meresahkan bahwa beberapa bagian pemerintah menganggap ini TERLALU BERLEBIHAN!! Apa yang salah dengan mereka??” tulis Musk.

    Senator AS John Curtis, seorang Republikan dari Utah, mengatakan dia mendukung upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi pengeluaran pemerintah tetapi Musk harus mengambil pendekatan yang lebih manusiawi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AfD Cetak Rekor Suara, Tapi Masih Dijegal dari Kekuasaan

    AfD Cetak Rekor Suara, Tapi Masih Dijegal dari Kekuasaan

    Jakarta –

    Pemilu Jerman 2025 menjadi hari bersejarah bagi partai Alternatif untuk Jerman (AfD). Pasalnya, 12 tahun setelah partai sayap kanan didirikan, partai ini telah menjadi kekuatan politik terbesar kedua di Jerman.

    Dengan perolehan sekitar 20% suara, partai ini meraih hampir dua kali lipat dari hasil pemilu Jerman terakhir pada tahun 2021. Di Jerman timur, partai ini bahkan menjadi kekuatan politik terkuat.

    Pada malam pemilihan, kandidat utama AfD, Alice Weidel, menekankan kembali bahwa partainya bersedia berkoalisi dengan aliansi kanan-tengah yang menang, yaitu Uni Kristen Demokrat (CDU) dan partai saudaranya di Bavaria, Uni Kristen Sosial (CSU).

    Pada saat yang sama, ia mengecam pemimpin CDU dan kemungkinan kanselir berikutnya, Friedrich Merz.

    Merujuk pada janji Merz yang dibuat beberapa tahun lalu untuk mengurangi separuh perolehan suara AfD, Weidel mengatakan kepada para pendukungnya: “Mereka ingin membagi dua kami, tetapi yang terjadi justru sebaliknya!”

    AfD telah berhasil membentuk wacana politik selama kampanye pemilu di Jerman dengan retorika anti imigrasi, menyerukan agar perbatasan Jerman ditutup bagi para pengungsi dan pencari suaka.

    Dukungan dari Musk dan Vance

    Miliarder AS dan orang kepercayaan Trump, Elon Musk, menjadi berita utama di Jerman selama kampanye pemilihan umum ketika ia secara aktif mendukung AfD. Dia bergabung dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, yang juga mendukung partai tersebut.

    AfD diklasifikasikan oleh otoritas keamanan Jerman sebagai ekstremis sayap kanan, dengan beberapa cabang dan anggota partai yang diawasi oleh badan intelijen dalam negeri.

    Klasifikasi ini dipicu oleh berbagai pernyataan pejabat partai AfD, misalnya, mempertanyakan apakah orang Jerman dengan latar belakang imigrasi harus menikmati hak yang sama.

    Beberapa pejabat AfD juga berada di bawah pengawasan karena menggunakan slogan dan simbol terlarang dari era Nazi. Salah satu tokoh terkemuka partai, pemimpin AfD di negara bagian Thuringian, Björn Höcke, dihukum dua kali pada tahun 2024 karena menggunakan slogan terlarang dari paramiliter Hitler, Sturmabteilung, SA.

    Pada pekan menjelang pemilihan umum, ratusan ribu orang di Jerman memprotes AfD. Kebangkitan partai ini dianggap sebagai bahaya bagi demokrasi dan para migran di negara tersebut.

    AfD masih dianggap sebagai partai paria

    Terlepas dari kesuksesan pemilihannya, hasil AfD tidak sesuai dengan harapan partai itu sendiri. Banyak anggota partai yang diam-diam berharap untuk bisa bersaing ketat dengan CDU atau bahkan menjadi yang pertama. Pesta malam pemilihan AfD sedikit kurang meriah meskipun mereka meraih kemenangan dalam pemilu.

    Tidak ada opsi baru untuk AfD.

    Dalam debat di televisi pasca pemilu dengan kandidat dari partai-partai utama, Merz mengulangi penolakannya terhadap AfD sebagai mitra koalisi yang potensial.

    “Anda dapat mengulurkan tangan Anda sebanyak yang Anda suka, kami tidak akan mengejar kebijakan yang salah untuk negara ini,” katanya.

    Merz mengutip perbedaan kebijakan luar negeri dan keamanan sebagai alasan utama untuk menolak kerja sama dengan AfD.

    Partai sayap kanan tersebut menyerukan agar Jerman keluar dari Uni Eropa, kembali ke mata uang nasional, dan mengakhiri dukungan militer untuk Ukraina.

    Menanggapi Weidel secara langsung, Merz mengatakan: “Anda menginginkan kebalikan dari apa yang kami inginkan dan itulah alasan mengapa tidak akan ada kerja sama.”

    Sementara itu, Alice Weidel telah memproyeksikan dirinya untuk menjadi calon kanselir partainya pada pemilihan berikutnya di tahun 2029.

    “Kami akan menyalip CDU/CSU. Dan kemudian kita akan mendapatkan mandat untuk memerintah,” kata Weidel di saluran televisi milik partai.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Elon Musk Minta Pegawai Federal Tanpa Pencapaian Baru untuk Mengundurkan Diri

    Elon Musk Minta Pegawai Federal Tanpa Pencapaian Baru untuk Mengundurkan Diri

    Bisnis.com, JAKARTA — Elon Musk menyampaikan bahwa pegawai federal diberi waktu 48 jam untuk menjelaskan pencapaian terbaru mereka atau menghadapi konsekuensi pengunduran diri. 

    Melansir dari The Verge, Senin (24/2/2025) Musk menyatakan bahwa para pegawai federal akan menerima email yang meminta mereka untuk memberikan ringkasan pekerjaan yang telah mereka lakukan dalam minggu terakhir. 

    Tanggapan tersebut harus dikirimkan paling lambat pada Senin malam, dengan waktu tenggat pukul 11:59 malam ET.

    Menurut laporan dari New York Times, email yang dikirim oleh Kantor Manajemen Personalia ini ditujukan kepada berbagai lembaga pemerintahan, termasuk FBI dan Departemen Luar Negeri. 

    Namun, pesan tersebut tidak mencantumkan detail yang sama dengan yang disampaikan Musk dalam cuitannya, yang menyatakan bahwa kegagalan untuk merespons email akan dianggap sebagai pengunduran diri. 

    Sam Bagenstos, seorang profesor hukum Universitas Michigan, menyatakan bahwa klaim Musk tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat memicu pelanggaran hukum federal. 

    Sementara itu, Hakeem Jeffries, Pemimpin Minoritas DPR, menilai tindakan Musk sebagai langkah yang menciptakan trauma bagi pegawai federal dan keluarga mereka, dengan menegaskan bahwa Musk tidak memiliki kewenangan untuk membuat tuntutan tersebut.

    Langkah Musk ini seolah mencerminkan pendekatannya yang serupa ketika mengambil alih Twitter, di mana dirinya meminta para insinyur untuk memeriksa kode dan mengancam untuk menganggap ketidakresponan sebagai pengunduran diri. 

    Dalam serangkaian tweet pada akhir pekan, Musk mengklaim tanpa bukti bahwa ia akan menghapus penipuan serta pegawai yang tidak produktif dari pemerintah. 

    Meski demikian, para pemimpin departemen, seperti FBI dan Departemen Luar Negeri, dilaporkan telah memberi arahan kepada pegawai untuk menunggu instruksi lebih lanjut. 

    Beberapa badan, seperti Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur, meminta staf untuk mengikuti instruksi tersebut dengan ketat. 

    Serikat pekerja, seperti Federasi Pegawai Pemerintah Amerika dan Serikat Pegawai Perbendaharaan Nasional, menyarankan anggotanya untuk tidak menanggapi email tersebut, baik sekarang maupun nanti.

  • Elon Musk Bantah Kabar Minat Investasi Tesla ke Nissan

    Elon Musk Bantah Kabar Minat Investasi Tesla ke Nissan

    Bisnis.com, JAKARTA – CEO sekaligus pendiri Tesla, Elon Musk membantah kabar terkait minat produsen kendaraan listrik itu untuk berinvestasi pada salah satu perusahaan otomotif besar asal Jepang, Nissan.

    Sebelumnya, Financial Times (FT) mengatakan bahwa konsorsium investor Jepang dan mantan politisi berencana mendekati Tesla untuk membahas investasi, berdasarkan keyakinan bahwa produsen mobil AS tertarik membeli pabrik Nissan di AS.

    Meskipun Tesla memiliki operasi manufaktur yang luas di AS, mengakuisisi pabrik Nissan di Tennessee dan Mississippi akan memungkinkan Tesla untuk meningkatkan produksi dalam negeri ketika pemerintahan Trump mengusulkan babak baru tarif pada mobil impor.

    Namun, spekulasi bahwa Tesla mungkin tertarik pada pabrik Nissan dengan cepat ditolak oleh Musk.

    “Pabrik Tesla adalah produknya,” tulisnya di X dikutip dari Business Insider merespons laporan Financial Times tersebut, Senin (24/2/2025).

    Elon Musk menambahkan bahwa lini produksi Cybercab tidak seperti yang lain di industri otomotif, merujuk pada robotaxi tanpa roda kemudi Tesla yang sedang dikembangkan.

    Dalam postingan di X, Hiro Mizuno, mantan anggota dewan Tesla dan salah satu tokoh yang disebutkan dalam artikel FT, membantah keterlibatannya. Mizuno mengaku ragu Tesla akan tertarik dengan pabrik Nissan karena desain pabrik Tesla sangat unik.

    Adapun, lini produksi Tesla banyak menggunakan teknik manufaktur canggih, seperti gigacasting, di mana mesin press raksasa menghasilkan sebagian besar kendaraan. Jadi mengubah pabrik Nissan kemungkinan besar akan sulit dan mahal.

    Musk juga telah mengalihkan perusahaannya dari kendaraan listrik yang diproduksi secara massal ke kendaraan otonom dan robotika, seperti Cybercab yang dapat mengemudi sendiri dan robot Optimus milik Tesla.

    Pada bulan Mei, Tesla diam-diam membatalkan tujuannya untuk memproduksi 20 juta mobil setiap tahunnya. Reuters melaporkan pada bulan April bahwa perusahaan tersebut membatalkan rencana untuk memproduksi kendaraan listrik seharga US$25,000, meskipun Musk mengatakan model yang lebih terjangkau masih akan hadir tahun ini.

    Produsen mobil ini juga menghadapi tantangannya sendiri, di mana Tesla mencatat penurunan penjualan tahunan untuk pertama kalinya pada tahun lalu dan menghadapi ketidakpastian lanskap kendaraan listrik di Amerika Serikat akibat pembatalan dukungan pemerintah federal terhadap kendaraan listrik oleh Trump.

    Nissan menolak berkomentar terkait kabar ini. Sementara itu, Tesla tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Kabar tentang upaya untuk membuat Tesla berinvestasi merupakan indikasi bahwa kondisi raksasa otomotif asal Jepang itu yang kian genting. Lembaga pemeringkat Moody’s sebelumnya telah menurunkan peringkat kredit Nissan ke status junk atau sampah seminggu setelah usulan merger senilai US$50 miliar dengan Honda, gagal.

    Penjualan Nissan anjlok di China dan AS akibat persaingan ketat dari perusahaan kendaraan listrik China dan jajaran produk mobil hybrid yang lesu. 

    Produsen mobil tersebut berada dalam kesulitan keuangan yang parah. Keuntungan perusahaan anjlok, dan perusahaan memproyeksikan kerugian tahunan sebesar 80 miliar yen, atau sekitar US$519 juta, dalam laporan pendapatannya minggu lalu.

    Kondisi finansial yang buruk telah membuat mereka mencari investasi, dengan produsen komponen iPhone, Foxconn, sebagai calon investor.

    CEO Nissan Makoto Uchida, yang berjanji untuk membalikkan keadaan dengan memangkas 9.000 lapangan kerja secara global dan memangkas produksi kendaraan global, mengatakan Nissan akan menjajaki semua opsi “tanpa tabu” untuk menjamin masa depan perusahaan.

  • Starlink Gagal Mengontrol Penggunaan Bersama, RT/RW Net Ilegal Menjamur

    Starlink Gagal Mengontrol Penggunaan Bersama, RT/RW Net Ilegal Menjamur

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyesali ketidakmampuan layanan satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, yang tidak mampu mengontrol penggunaan secara bersamaan di masyarakat Indonesia, yang kemudian berdampak pada lahirnya praktik jual kembali jasa internet secara ilegal atau RT/RW Net Ilegal

    Sekjen Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan Starlink turut mendorong penetrasi internet di Indonesia. Sayangnya, Starlink belum berhasil dalam mengontrol penggunaan secara berbagi atau sharing, yang kemudian dikomersialisasi oleh penyelenggara internet ilegal (RT/RW net ilegal). 

    “Jadi mereka masih melakukan sharing terhadap satu koneksinya, satu equipment kemudian dibagi dengan beberapa, tetapi dikomersialisasikan. Kalau tidak dikomersialisasikan sebenarnya tidak menjadi satu hal yang masalah, bahkan itu membantu benar-benar membuka mata masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertinggal,” kata Zulfadly kepada Bisnis, dikutip Senin (24/2/2025).

    APJII mengaku hingga saat ini belum pernah diperlihatkan bagaimana cara Elon Musk mengatur layanan internetnya agar tidak disharing. Pun dengan cara Starlink memblokir penyalahgunaan jual kembali internet Starlink tanpa izin.

    APJII juga mengkhawatirkan mengenai model terbaru Starlink, yang ke depan memungkinkan internet langsung disuntikan dari satelit ke smartphone tanpa perantara. Terobosan tersebut menurutnya akan berdampak pada keberlanjutan  ekosistem internet Indonesia. 

    “Ini menurut kami akan merusak seluruh ekosistem yang ada, seluruh ekosistem internet yang ada gitu,” kata Zulfadly. 

    Berdasarkan pengamatannya, saat ini kecepatan internet Starlink tak jauh berbeda dengan ketika diperkenalkan pada Mei 2024. 

    “Prinsipnya hampir di semua koneksi satelit itu masih terganggu dengan seperti noise pada hujan gitu ya. Jadi hujan yang deras pasti akan menurunkan kualitas. Itu sudah umum terjadi di hampir semua perangkat satelit,” kata Zul. 

    Diketahui, Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk, memulai operasinya di Indonesia pada Mei 2024 setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia layanan internet untuk konsumen ritel. 

    Peluncuran ini dilakukan oleh Elon Musk bersama Presiden Joko Widodo di Bali, bertepatan dengan World Water Forum ke-10 pada 19 Mei 2024. 

    Pada awal kehadirannya, Starlink hanya menggelontorkan investasi sebesar Rp30 miliar  di Indonesia, yang belum terungkap secara jelas pemanfaatannya.

    Sementara itu, berdasarkan laporan awal pasca-peluncuran pada Mei 2024, dikabarkan sekitar 15.000 warga Indonesia menyatakan minat untuk menggunakan layanan Starlink. 

    Secara global, Starlink melayani 4 juta pelanggan pada September 2024, setelah sebelumnya 3 juta pada Mei 2024, menunjukkan pertumbuhan sekitar 1 juta pelanggan dalam 4 bulan.

  • Peringatan Keras Elon Musk Buat Pegawai Federal AS

    Peringatan Keras Elon Musk Buat Pegawai Federal AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Donald Trump mengirim email kepada pegawai pemerintah federal AS pada Sabtu kemarin. Pegawai federal AS diminta merinci pencapaian pekerjaan mereka dari minggu sebelumnya paling lambat Senin malam atau mereka berisiko kehilangan pekerjaan.

    Email tersebut muncul usai Elon Musk, kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) pada pemerintahan Trump, memposting di situs media sosial X bahwa pegawai federal AS yang tidak menanggapi email tersebut akan dianggap mengundurkan diri.

    “Semua pegawai federal akan segera menerima email yang meminta untuk memahami apa yang telah mereka lakukan minggu lalu,” ujar Elon Musk dalam postingannya di X, dilansir Reuters, Minggu (23/2/2025).

    “Kegagalan untuk menanggapi akan dianggap sebagai pengunduran diri,” sambungnya.

    Presiden Donald Trump dalam postingan di jaringan media sosialnya sendiri, Truth Social, menyatakan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah harus lebih agresif dalam upayanya untuk mengurangi dan membentuk kembali 2,3 juta tenaga kerja federal.

    Isi Email kepada Pegawai Federal AS

    Hingga Sabtu malam, email telah dikirim ke karyawan di berbagai lembaga federal, termasuk Securities and Exchange Commission, National Oceanic and Atmospheric Administration, Centers for Disease Control and Prevention. Subjek email tersebut bertuliskan “Apa yang Anda lakukan minggu lalu?”.

    Dilihat Reuters, email tersebut meminta karyawan untuk membalas dengan lima poin penting yang merangkum “apa yang Anda capai di tempat kerja minggu lalu,” dan untuk mengirimkan salinan kepada manajer mereka.

    Email tersebut dikirim dari HR dari Office of Personnel Management. Karyawan diberi waktu hingga Senin pukul 11:59 malam EST untuk meresponnya.

    Tidak jelas apa dasar hukum yang dimiliki Musk untuk memberhentikan pekerja federal jika mereka gagal menanggapi permintaannya dan apa yang akan terjadi pada karyawan yang tidak dapat merinci pekerjaan rahasia.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

    Trump Mau Elon Musk Agresif Potong Anggaran

    Trump ingin Elon Musk lebih agresif memangkas anggaran pemerintah federal. Dia menegaskan AS harus diselamatkan.

    “Elon melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi saya ingin melihatnya bersikap lebih agresif,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP, Sabtu (22/2/2025).

    Trump menekankan pemerintahnya harus menyelamatkan Amerika Serikat. “Ingat, kita punya negara yang harus diselamatkan,” imbuh dia.

    Trump telah menugaskan pengusaha teknologi tersebut untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah, yang menugaskannya untuk memangkas pengeluaran publik dan menangani pemborosan serta dugaan korupsi. Musk pun telah memecat banyak pegawai federal.

    Dalam pemangkasan terbaru yang diumumkan pada hari Jumat, Departemen Pertahanan AS akan memangkas pegawai sipilnya sedikitnya lima persen mulai minggu depan. Pemerintahan Trump mulai memecat banyak pegawai federal lainnya yang berstatus masa percobaan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu