Xcloud.id

Tag: Elon Musk

  • Internet Iran Nyaris Lumpuh Total di Tengah Konflik dengan Israel, Trafik Turun 97%

    Internet Iran Nyaris Lumpuh Total di Tengah Konflik dengan Israel, Trafik Turun 97%

    Bisnis.com, JAKARTA — Akses internet di Iran hampir sepenuhnya hilang, menyusul eskalasi konflik militer dengan Israel yang memasuki hari keenam. Pemerintah Iran dikabarkan sengaja melakukan pemutusan untuk mencegah serangan siber hingga 

    Beberapa lembaga pemantau internet global seperti NetBlocks dan Cloudflare melaporkan bahwa lalu lintas internet di negara tersebut turun drastis hingga sekitar 97% dibandingkan pekan sebelumnya, menandai pemadaman internet nasional yang hampir total.

    NetBlocks, organisasi yang memantau kebebasan internet dunia, menyatakan bahwa Iran saat ini berada dalam kondisi blackout internet nasional yang hampir menyeluruh, setelah sebelumnya mengalami gangguan parsial beberapa hari terakhir. Data real-time dari sistem IODA juga mengonfirmasi runtuhnya konektivitas internet secara tiba-tiba di seluruh negeri.

    Dilansir dari Techcrunch, Kamis (19/6/2025) penyebab pasti pemadaman  belum dapat dipastikan, namun banyak indikasi bahwa pemerintah Iran sengaja membatasi akses internet sebagai respons terhadap serangan siber yang dilaporkan berasal dari Israel.

    Sejak awal konflik, Iran mengalami serangkaian serangan siber, termasuk peretasan terhadap bank besar dan bursa kripto di negara tersebut. Media Iran menyebutkan bahwa Israel melancarkan “perang siber besar-besaran” terhadap Iran, dan pemerintah mulai membatasi akses internet untuk mencegah potensi serangan lebih lanjut menurut laporan The Times of India.

    Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengonfirmasi pembatasan akses internet tersebut sebagai upaya menanggapi serangan siber Israel. Di sisi lain, pemadaman juga dilakukan untuk mencegah kepanikan warga atas serangan rudal yang menggempur Iran.

    Pemerintah juga menginstruksikan pejabat untuk tidak menggunakan perangkat yang terhubung internet dan menyarankan warga menghapus aplikasi seperti WhatsApp yang selama ini memungkinkan melewati sensor.

    Pemadaman ini berdampak besar pada kehidupan warga Iran, menghambat komunikasi, akses informasi, dan aktivitas ekonomi. Penduduk terpaksa bergantung pada aplikasi domestik yang seringkali kurang aman, sementara kemampuan mereka untuk mendapatkan berita terkini dan berkomunikasi dengan keluarga menjadi sangat terbatas.

    Iran memiliki kontrol penuh atas infrastruktur internet nasional melalui Telecommunication Company of Iran (TCI) dan sistem Border Gateway Protocol (BGP) yang mengatur rute lalu lintas internet keluar-masuk negara.

    Dengan menarik pengumuman rute BGP, Iran dapat memutus koneksi internet global secara efektif, metode yang pernah diterapkan saat protes besar tahun 2019 dan serupa dengan tindakan negara lain seperti Mesir pada 2011.

    Pemadaman internet berskala nasional bukan hal baru di Iran, yang sebelumnya pernah melakukan pemutusan akses internet selama enam hari pada 2019 saat terjadi demonstrasi besar. Tindakan ini sering digunakan untuk membatasi arus informasi dan mengendalikan situasi dalam negeri.

    Meski pemerintah melakukan pemadaman, Elon Musk berkomitmen untuk tetap menyalurkan internet ke Iran. Hal itu Elon umumkan melalui platform X (sebelumnya Twitter).

    Langkah ini diambil setelah pemerintah Iran memutus akses internet warganya menyusul serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer negara tersebut pada Jumat pagi. Pemerintah Iran tidak memiliki kontrol atas akses internet ini.

    “The beams are on,” kata Elon Musk yang menandakan bahwa koneksi Starlink telah diaktifkan di wilayah Iran.

  • Heboh Tes Urin Elon Musk Usai Dituduh Pakai Narkoba

    Heboh Tes Urin Elon Musk Usai Dituduh Pakai Narkoba

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk agaknya masih terganggu dengan laporan yang menyebutnya sebagai pengidap narkoba. Musk dituduh secara rutin menggunakan ekstasi dan ketamin.

    Orang terkaya di dunia tersebut sampai membagikan hasil tes urinnya ke akun X personalnya. Hasilnya, Musk dinyatakan negatif untuk penggunaan berbagai obat-obatan terlarang.

    Musk dinyatakan tidak mengonsumsi kokain, metamfetamin, ketamin, ganja, dan ekstasi. Bersamaan dengan hasil tes urin tersebut, Musk menuliskan caption ‘lol’ yang merupakan ekspresi tertawa terbahak-bahak dalam slang Inggris.

    Kendati demikian, hasil tes urin tersebut tampak tidak terverifikasi, menurut laporan Complex, dikutip Rabu (18/6/2025).

    Sebagai informasi, pada awal bulan ini, The New York Times melaporkan dugaan penyalahgunaan obat-obat terlarang oleh Musk yang sempat mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam laporan yang berdasarkan informasi orang dekat Musk, pemilik Tesla dan SpaceX itu disebut menggunakan ketamin, ekstasi, dan mushroom, selama masa kampanye Trump di Pilpres 2024.

    Musk buru-buru membantah laporan itu dan menuduh The New York Times berbohong.

    “Untuk lebih jelasnya, saya TIDAK mengonsumsi obat-obatan! The New York Times berbohong,” tulis Musk, beberapa saat lalu, merespons laporan media asal AS tersebut.

    “Saya mencoba ketamin *dengan resep* beberapa tahun lalu dan mengatakannya pada X, jadi ini bahkan bukan berita baru. [Ketamin] membantu saya untuk keluar dari lubang mental yang gelap, tetapi saya belum meminumnya lagi sejak saat itu,” ia menambahkan.

    The New York Times mengutip lebih dari puluhan sumber yang dekat dengan Musk yang mengklaim bahwa sang miliarder menggunakan ketamin lebih banyak dari yang diperkirakan sebelumnya, selain ekstasi dan jamur.

    Media tersebut menyatakan bahwa mereka melakukan penyelidikan melalui wawancara, pesan pribadi, catatan hukum, dan foto, dalam proses pembuatan laporan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Elon Musk Tukang Bohong, Tesla Makin Hancur Lebur

    Elon Musk Tukang Bohong, Tesla Makin Hancur Lebur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri taksi otomatis (robotaxi) yang membawa ‘kiamat’ bagi profesi driver online kian kompetitif. Pabrikan otomotif dari China dan Amerika Serikat (AS) berbondong-bondong mengembangkan teknologi pengemudian otomatis paling canggih dan aman.

    Layanan ride-hailing seperti Uber dan Lyft juga makin kencang menggandeng mitra untuk mewujudkan layanan transportasi online berbasis robotaxi.

    Konsep mobil tanpa sopir sebenarnya sudah lama digaungkan oleh CEO Tesla, Elon Musk. Pada 2016 lalu, Tesla pertama kali memperkenalkan sistem pengemudian otomatis penuh (Full Self-Driving/FSD).

    Namun, kebohongan Musk terungkap. Tesla ternyata menggunakan video rekayasa untuk menampilkan mobil otomatis tanpa sopir yang berjalan aman di kondisi menantang. Video itu sudah dihapus dan Tesla mengklaim teknologinya sudah ada, hanya tinggal memvalidasi software-nya.

    Tak berhenti sampai di situ, 6 tahun lalu Musk menggembar-gemborkan rencana Tesla untuk mengoperasikan 1 juta robotaxi di jalanan pada 2020. Lagi-lagi, omongan itu hanya bualan.

    Bahkan, perusahaan robotaxi asal China seperti WeRide sudah mulai mengoperasikan armadanya hingga ke Abu Dhabi. Pabrikan robotaxi asal AS seperti Waymo juga terus memperluas jangkauan operasionalnya di beberapa negara bagian.

    Di kala perusahaan lain sudah berkembang pesat, Tesla masih jalan di tempat, berkutat pada izin operasional dan isu keamanan. Beberapa kali Musk memasang tenggat untuk pengoperasian robotaxi Tesla, tak beberapa kali pula mengalami penundaan.

    Beberapa saat lalu, Musk mengatakan robotaxi Tesla akan mulai beroperasi di Austin, Texas, pada 22 Juni 2025 mendatang. Namun, Musk menyebut tanggal itu ‘tentatif’. Kita tunggu saja apakah omongan kali ini terbukti benar atau lagi-lagi kebohongan semata.

    Tesla Makin Kacau

    Masalah bertubi-tubi dihadapi Tesla akibat kebohongan Musk, berbagai kecelakaan dan isu keselamatan pengemudi, hingga sikap politik Musk di pemerintah Trump yang memicu gerakan boikot di mana-mana.

    Di saat bersamaan, Tesla menghadapi tekanan kompetisi mobil listrik dari pabrikan China seperti BYD, Xpeng, Chery, dan Geely. Terbaru, muncul laporan bahwa Tesla menghentikan produksi Cybertruck dan Model Y selama sepekan di Austin, Texas.

    Business Insider melaporkan pemberhentian produksi akan dimulai pada 30 Juni mendatang, menurut informasi dari pertemuan para staf ketika penghentian produksi tersebut diumumkan.

    Hal ini menandai kali ketiga fasilitas Tesla di Austin mengalami penghentian produksi sepanjang tahun lalu hingga sekarang, menurut laporan Business Insider.

    Investor langsung bereaksi dan membuat saham Tesla anjlok 4% pada Selasa (17/6) waktu setempat. Sebagai informasi, Model Y merupakan salah satu model paling laris Tesla.

    Selain itu, Model Y juga merupakan salah satu model yang akan ditanamkan sistem FSD Tesla untuk peluncuran robotaxi pada 22 Juni 2025 mendatang.

    Saat Musk mengumbar soal robotaxi, ia membagikan klip video Model Y dan Model X yang dibenamkan teknologi robotaxi dan melintas di jalan raya Austin.

    Demo Besar-besaran

    Kelompok advokasi keselamatan publik mengatakan bahwa sistem pengemudian otomatis parsial Tesla (Autopilot) memiliki masalah keselamatan. Namun, fitur premium FSD juga belum sepenuhnya aman.

    Kendaraan dengan sistem FSD, yang mencakup fitur-fitur seperti menjaga lajur, kemudi, dan parkir otomatis, telah terlibat dalam ratusan tabrakan, termasuk puluhan kematian, menurut data Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA).

    Robotaxi Tesla yang direncanakan meluncur pada 22 Juni 2025 dilengkapi dengan software FSD terbaru. Teknologi FSD “tanpa pengawasan” itu belum tersedia untuk umum.

    Beberapa kelompok di Austin pada pekan lalu memprotes peluncuran pilot robotaxi Tesla dan keterlibatan Musk dalam pemerintahan Trump.

    Dawn Project, kelompok keselamatan teknologi yang mengkritik kemampuan FSD Tesla, mendemonstrasikan situasi keselamatan menggunakan Model Y yang dilengkapi dengan software yang tersedia saat ini.

    Dalam demonstrasi FSD, Model Y melaju melewati bus sekolah yang berhenti dengan tanda berhenti dan menabrak manekin seukuran anak-anak yang ditarik di depan mobil yang sedang melaju, yang mensimulasikan seorang anak berlari menyeberang jalan untuk mengejar bus.

    Pendiri Dawn Project Dan O’Dowd juga mengelola Green Hills Software, yang menjual teknologi kepada pesaing Tesla.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit orbit rendah (LEO) khusus internet milik Elon Musk, Starlink, menjadi pewarna baru dalam setiap konflik peperangan yang terjadi belakangan ini. Hadir dalam perang yang terjadi di Ukraina hingga Iran. 

    Satelit yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu menjanjikan masyarakat di negara-negara berkonflik tetap terhubung dengan internet. Membuat pemerintah negara tidak memiliki kuasa dalam membatasi akses untuk tujuan yang lebih besar. 

    Iran vs Israel

    Dalam konflik Iran versus Israel, Iran membatasi akses internet di seluruh negeri menyusul serangan udara besar-besaran Israel yang menargetkan berbagai kota dan fasilitas strategis Iran, termasuk program nuklir dan pangkalan militer. 

    Imbas serangan dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan dalam negeri, pemerintah Iran langsung membatasi konektivitas internet nasional.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi Iran menyatakan pembatasan ini diberlakukan karena situasi luar biasa dan akan dicabut setelah kondisi kembali normal.

    Foto serangan Iran yang menghantam gedung-gedung Israel

    Dilansir dari The National dan Financial Express, Senin (16/6/2025) NetBlocks, organisasi global yang berfokus pada pemantauan internet, mengungkap sejak kebijakan itu dilakukan jaringan internet di Iran anjlok drastis hingga tersisa hanya 10–20 persen, membuat masyarakat hampir sepenuhnya terputus dari informasi dan komunikasi digital. 

    Pembatasan ini berdampak pada seluruh wilayah, kecuali sebagian kecil di utara negara tersebut.

    Di tengah pemadaman ini, CEO SpaceX Elon Musk mengumumkan aktivasi layanan internet satelit Starlink di Iran sebagai solusi darurat. SpaceX merupakan perusahaan satelit yang bermarkas di Florida Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dari Israel.

    Starlink hadir melampaui batas dan kemampuan pemerintah Iran yang ingin internet dipadamkan. DI sisi lain, untuk menjangkau Starlink, rudal Iran tidak memiliki kemampuan dan jumlahnya terlalu banyak. 

    Perang Rusia vs Ukraina

    Berbeda dengan Iran, selama konflik dengan Rusia, Ukraina justru berharap banyak kepada Starllink milik Elon Musk. 

    Bahkan pada April 2025, Ukraina menerima bantuan dari Polandia berupa 5.000 terminal Starlink untuk memperkuat infrastruktur kritis dan menjaga komunikasi di kota-kota garis depan. 

    Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov menegaskan, Starlink akan sangat membantu warga di wilayah terdampak perang agar tetap bisa menghubungi keluarga, layanan darurat, dan mengakses informasi, di tengah rusaknya jaringan komunikasi konvensional akibat serangan dan penghancuran stasiun base transceiver.

    Sejak invasi Rusia pada 2022, Ukraina telah menerima lebih dari 50.000 terminal Starlink melalui kerja sama antara Kementerian Transformasi Digital, mitra internasional, dan para donor. Polandia tercatat sebagai pemasok tunggal terbesar dengan kontribusi sekitar 29.500 terminal. 

    Meski Starlink sangat vital bagi komunikasi Ukraina, muncul kekhawatiran soal keberlanjutan akses layanan tersebut.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Pada Februari lalu, Reuters melaporkan bahwa pemerintah AS sempat mengancam akan memutus layanan Starlink kecuali Kyiv menyetujui kesepakatan mineral strategis. Elon Musk, CEO SpaceX, membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa jika Starlink diputus, seluruh garis depan Ukraina bisa runtuh. Ukraina sangat bergantung dengan Starlink.

    Ketegangan meningkat setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 28 Februari, yang sempat menyebabkan penghentian sementara bantuan militer dan intelijen AS demi mendorong Kyiv ke meja perundingan dengan Moskow.

    Menghadapi ketidakpastian ini, pemerintah Ukraina mulai menjajaki alternatif layanan satelit. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah kerja sama dengan operator satelit asal Prancis, Eutelsat Communications, yang kini sedang dalam negosiasi dengan Uni Eropa untuk menyediakan layanan internet satelit pengganti Starlink di Ukraina. Langkah ini diambil guna memastikan komunikasi tetap terjaga jika akses ke Starlink sewaktu-waktu terganggu.

    Wanti-wanti

    Sementara itu di Indonesia, akademisi dan asosiasi satelit mengingatkan agar Indonesia tidak bergantung kepada konektivitas satelit Starlink. Belajar dari kasus yang terjadi di Iran. 

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    Starlink di luar angkasa

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

  • China Tanam Chip Otak Pertama, Elon Musk Minggir

    China Tanam Chip Otak Pertama, Elon Musk Minggir

    Jakarta, CNBC Indonesia – China berhasil menanamkan chip otak dalam uji klinis pertama yang memungkinkan seseorang mengendalikan perangkat elektronik hanya dengan pikiran.

    Teknologi ini menempatkan China sejajar dengan Amerika Serikat dalam perlombaan antarmuka otak-komputer (brain-computer interface/BCI), sebuah bidang futuristik yang selama ini didominasi oleh perusahaan milik Elon Musk, Neuralink.

    Uji coba dilakukan pada Maret lalu terhadap pasien yang mengalami kelumpuhan total (tetraplegia). Beberapa minggu pascaoperasi, pasien tersebut mampu memainkan game balap dan catur hanya dengan pikiran, menurut pernyataan dari Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology di Shanghai.

    Implan yang digunakan berukuran sangat kecil, hanya 26 mm dengan ketebalan kurang dari 6 mm, dan diklaim lebih dari 100 kali lipat lebih fleksibel dibandingkan teknologi yang dikembangkan Neuralink. Ini membuat China menjadi negara dengan teknologi BCI paling ringan dan fleksibel saat ini.

    Langkah selanjutnya, tim ilmuwan akan mengembangkan kemampuan pasien untuk mengendalikan lengan robotik guna melakukan aktivitas fisik yang lebih kompleks seperti menggenggam dan mengangkat benda.

    Mengutip Business Standard, Selasa (17/6/2025), uji klinis ini merupakan kolaborasi antara pusat riset otak tersebut dengan Rumah Sakit Huashan, Universitas Fudan.

    China memang telah menunjukkan geliat di bidang teknologi otak lewat beberapa eksperimen startup lokal. Namun, uji klinis terbaru ini menjadi sinyal kuat bahwa Negeri Tirai Bambu siap bersaing secara serius dengan AS dalam pengembangan teknologi penghubung pikiran dan mesin.

    Targetnya, chip ini bisa mendapatkan izin edar dan masuk ke pasar secara komersial mulai tahun 2028.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tendang Elon Musk, Trump Kasih Proyek Triliunan ke Pencipta ChatGPT

    Tendang Elon Musk, Trump Kasih Proyek Triliunan ke Pencipta ChatGPT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump memberikan proyek senilai US$200 juta (Rp3,2 triliun) untuk OpenAI yang merupakan raksasa teknologi di balik layanan AI populer ChatGPT.

    Proyek itu untuk menyediakan tool AI bagi Kementerian Pertahanan AS, menurut pernyataan Pentagon pada Senin (16/6) awal pekan ini.

    “[OpenAI] akan mengembangkan prototipe kapabilitas AI terdepan untuk menghadapi tantangan keamanan nasional kritis, baik dalam domain peperangan dan perusahaan,” kata Pentagon, dikutip dari Reuters, Selasa (17/6/2025).

    Proyek ini terutama akan dilakukan di Washington dan sekitarnya dengan perkiraan tanggal penyelesaian pada Juli 2026, kata Pentagon.

    Pekan lalu, OpenAI mengatakan bahwa pendapatan tahunannya melonjak hingga US$10 miliar (Rp162 triliun) pada Juni 2025. Angka itu memposisikan perusahaan untuk mencapai target setahun penuh di tengah maraknya adopsi AI.

    Sebelumnya, pada Maret 2025, OpenAI mengatakan akan mengumpulkan US$40 miliar (Rp651 triliun) dalam seri pendanaan baru yang dipimpun SoftBank Group.

    OpenAI mengantongi 500 juta pengguna aktif mingguan pada akhir Maret 2025.

    Pada April 2025, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih merilis panduan khusus yang mengarahkan lembaga-lembaga federal untuk memastikan pemerintah dan masyarakat mendapat manfaat dari pasar AI Amerika yang kompetitif.

    Pemberian kontrak baru untuk OpenAI dilakukan beberapa saat setelah Elon Musk mundur dari posisinya sebagai Kepala Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) di pemerintahan Trump, sekaligus penasihat khusus Trump. 

    Musk diketahui sebagai salah satu pendukung militan Trump dalam kampanye Pilpres AS 2024. Ia menggelontorkan US$300 juta untuk mendanai kampanye Trump, sekaligus mengerahkan media sosial X untuk menyebar propaganda yang menguntungkan Trump. 

    Kedekatan Trump dan Musk sempat membawa berkah bagi Tesla dan bisnis-bisnis Musk lainnya, sebelum akhirnya anjlok karena mendapat sentimen buruk dari masyarakat luas. Trump dan Musk juga sempat bersitegang karena perbedaan pandangan terkait kebijakan pemerintah dan anggaran negara. 

    Di sisi lain, Musk yang merupakan salah satu pendiri OpenAI juga terlibat kasus hukum dengan mantan perusahaannya itu. Musk menuduh CEO OpenAI Sam Altman telah mengubah nilai perusahaan menjadi for-profit. Bahkan, Musk sempat menawar untuk membeli OpenAI, tetapi ditolak mentah-mentah oleh pihak OpenAI.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akademisi Sebut Starlink Harus Bangun Hub dan CDN demi Kedaulatan Indonesia

    Akademisi Sebut Starlink Harus Bangun Hub dan CDN demi Kedaulatan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk bersikap lebih tegas kepada satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, untuk mendorong mereka agar bersedia membangun hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) di Indonesia.

    CDN adalah jaringan server yang didistribusikan secara global yang menyimpan salinan konten website, seperti gambar, video, dan file lainnya, di berbagai lokasi geografis.

    Kehadiran CDN bertujuan untuk mempercepat pengiriman konten kepada pengguna dengan mendekatkan konten ke lokasi pengguna, mengurangi jarak tempuh data, dan mengurangi beban server utama. 

    Dalam kasus Starlink, kehadiran CDN, Hub, dan filter akan membantu pemerintah dalam menyaring konten-konten yang disemburkan Elon Musk lewat Starlink, termasuk potensi konten judi online hingga pornografi yang menjadi perhatian Komdigi saat ini. 

    Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward menaruh perhatian pada kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Dia menuturkan jika infrastruktur utama internet tidak berada di bawah kendali nasional, maka negara akan kesulitan melakukan intervensi saat terjadi krisis nasional atau ancaman keamanan.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” kata Ian kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/6/2025). 

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

    “Untuk operasional saja yang dapat dijalankan pihak lain yang diberi wewenang,” tambahnya.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk, tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya pemerintah memiliki kontrol atas ribuan satelit Starlink yang mengorbit di atas Tanah Air.

    Direktur Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan satelit asing di Indonesia, termasuk Starlink milik Elon Musk, wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 3 Tahun 2025.

    Dalam regulasi tersebut, setiap penyedia layanan satelit di Indonesia diwajibkan memiliki infrastruktur fisik yang berlokasi di wilayah Indonesia.

    “Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan kontrol dan monitoring trafik komunikasi, terminal, maupun konten yang disalurkan, demi perlindungan data dan keamanan sistem komunikasi nasional,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Wayan menambahkan, penyedia layanan juga diwajibkan memberikan akses atas infrastrukturnya kepada aparat penegak hukum jika diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, layanan satelit asing Non-Geostationary Satellite Orbit (NGSO) seperti Starlink tidak dapat beroperasi secara sepihak di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban regulasi dan wajib membuka akses pengawasan bagi pemerintah.

    Penegasan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran bahwa layanan satelit asing dapat beroperasi tanpa kontrol pemerintah, yang berpotensi mengganggu kedaulatan digital dan keamanan nasional.

    “Dalam kondisi darurat seperti gangguan keamanan atau penyebaran disinformasi, pemerintah Indonesia tetap memiliki otoritas penuh untuk membatasi akses, termasuk terhadap layanan berbasis satelit, sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Wayan.

  • Threads Akhirnya Punya DM Sendiri, Tak Perlu Pakai Instagram Lagi

    Threads Akhirnya Punya DM Sendiri, Tak Perlu Pakai Instagram Lagi

    Jakarta –

    Threads, aplikasi Meta pesaing Twitter/X, sudah beredar selama dua tahun tapi masih belum memiliki fitur sederhana seperti direct message (DM). Kabar baiknya, pengguna Threads akan bisa berkirim pesan lewat DM dalam waktu dekat.

    CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan Threads akan mulai menguji coba fitur DM yang terpisah dari DM Instagram. Artinya, pengguna Threads tidak perlu menggunakan Instagram atau berpindah aplikasi untuk berkirim pesan dengan pengguna lain.

    “Komunitas kami telah meminta cara untuk melanjutkan percakapan 1:1 mereka tanpa memutus alur pembicaraan dengan beralih ke aplikasi lain,” kata Meta dalam siaran persnya, seperti dikutip dari Mashable, Senin (16/6/2025).

    “Dengan menjaga percakapan tetap di dalam aplikasi, kami mempermudah pengguna untuk terhubung dan membangun perspektif satu sama lain,” sambungnya.

    Threads akan menguji coba fitur DM secara terbatas di negara-negara seperti Hong Kong, Thailand, dan Argentina. Setelah diuji coba dan mendapatkan feedback dari pengguna, fitur DM akan digulirkan secara lebih luas ke seluruh pengguna.

    Kotak masuk DM Threads dapat diakses dengan mengetuk ikon amplop yang ada di taskbar, yang terletak di bagian bawah aplikasi iPhone dan Android, atau di sisi kiri aplikasi desktop.

    Saat ini fitur DM yang diuji coba Threads hanya mendukung percakapan antara dua orang, jadi belum bisa dipakai untuk membuat grup chat. Belum diketahui apakah fitur ini nantinya akan mendukung percakapan grup atau tidak.

    Threads sebenarnya memiliki fitur untuk berkirim pesan sejak tahun lalu, tapi fungsinya sangat terbatas. Fitur ini hanya bisa dipakai pengguna untuk mengirimkan postingan Threads ke temannya via DM Instagram.

    Walaupun terlambat, kehadiran fitur DM membuat Threads menjadi semakin mirip seperti pesaingnya, Bluesky dan X. Bluesky sudah memperkenalkan fitur DM sejak Mei 2024.

    Sementara itu, DM sudah menjadi bagian penting X selama bertahun-tahun. Belum lama ini, aplikasi milik Elon Musk itu meluncurkan fitur XChat yang mendukung chat grup, mode menghilang otomatis, dan berbagi file untuk meningkatkan DM.

    (vmp/fay)

  • Komdigi Pastikan Starlink Elon Musk Tunduk pada Pemerintah Indonesia

    Komdigi Pastikan Starlink Elon Musk Tunduk pada Pemerintah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk, tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya pemerintah memiliki kontrol atas ribuan satelit Starlink yang mengorbit di atas Tanah Air.

    Direktur Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan satelit asing di Indonesia, termasuk Starlink milik Elon Musk, wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 3 Tahun 2025.

    Dalam regulasi tersebut, setiap penyedia layanan satelit di Indonesia diwajibkan memiliki infrastruktur fisik yang berlokasi di wilayah Indonesia.

    “Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan kontrol dan monitoring trafik komunikasi, terminal, maupun konten yang disalurkan, demi perlindungan data dan keamanan sistem komunikasi nasional,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Wayan menambahkan, penyedia layanan juga diwajibkan memberikan akses atas infrastrukturnya kepada aparat penegak hukum jika diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, layanan satelit asing Non-Geostationary Satellite Orbit (NGSO) seperti Starlink tidak dapat beroperasi secara sepihak di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban regulasi dan wajib membuka akses pengawasan bagi pemerintah.

    Penegasan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran bahwa layanan satelit asing dapat beroperasi tanpa kontrol pemerintah, yang berpotensi mengganggu kedaulatan digital dan keamanan nasional.

    “Dalam kondisi darurat seperti gangguan keamanan atau penyebaran disinformasi, pemerintah Indonesia tetap memiliki otoritas penuh untuk membatasi akses, termasuk terhadap layanan berbasis satelit, sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Wayan.

    Peluncuran Starlink dari Florida, AS

    Sebelumnya, kontrol terhadap satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk disebut menjadi hal yang mutlak jika Indonesia tidak ingin bernasib sama dengan Iran yang tengah menghadapi gempuran Israel.

    Serangan rudal Israel ke Iran baru-baru ini memicu langkah ekstrem pemerintah Iran untuk membatasi akses internet nasional hingga 70-80% demi mencegah kepanikan warga. Namun, di tengah pemadaman tersebut, layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk justru tetap aktif dan membuka akses bagi masyarakat Iran.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis.

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Untuk mencegah hal tersebut, kata Firdaus, umumnya konstelasi satelit dibuat dalam sebuah jaringan tertutup dengan satu atau beberapa gateway. Sehingga ketika diperlukan, maka pemerintah bisa mengendalikan atau bahkan memerintahkan penutupan gateway tersebut sehingga jaringan satelit hanya bekerja secara tertutup.

    “Namun kembali lagi, itu hanya berlaku di level policy yang secara teknis bisa saja dipatuhi oleh Starlink, namun bisa juga tidak dipatuhi mengingat bahwa secara teknis Starlink tidak membutuhkan gateway di masing-masing region seperti konstelasi satelit konvensional,” kata Firdaus.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan, juga dapat terjadi di Indonesia.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” tegas Ian.

  • Indonesia Berpotensi Seperti Iran jika Gagal Kendalikan Starlink Elon Musk

    Indonesia Berpotensi Seperti Iran jika Gagal Kendalikan Starlink Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kontrol terhadap satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk disebut menjadi hal yang mutlak jika Indonesia tidak ingin bernasib sama dengan Iran yang tengah menghadapi gempuran Israel.

    Serangan rudal Israel ke Iran baru-baru ini memicu langkah ekstrem pemerintah Iran untuk membatasi akses internet nasional hingga 70-80% demi mencegah kepanikan warga. Namun, di tengah pemadaman tersebut, layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk justru tetap aktif dan membuka akses bagi masyarakat Iran.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Untuk mencegah hal tersebut, kata Firdaus, umumnya konstelasi satelit dibuat dalam sebuah jaringan tertutup dengan satu atau beberapa gateway. Sehingga ketika diperlukan, maka pemerintah bisa mengendalikan atau bahkan memerintahkan penutupan gateway tersebut sehingga jaringan satelit hanya bekerja secara tertutup.

    “Namun kembali lagi, itu hanya berlaku di level policy yang secara teknis bisa saja dipatuhi oleh Starlink, namun bisa juga tidak dipatuhi mengingat bahwa secara teknis Starlink tidak membutuhkan gateway di masing-masing region seperti konstelasi satelit konvensional,” kata Firdaus.

    Kedaulatan Data

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Dia menuturkan jika infrastruktur utama internet tidak berada di bawah kendali nasional, maka negara akan kesulitan melakukan intervensi saat terjadi krisis nasional atau ancaman keamanan.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” tegas Ian.

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

    “Untuk operasional saja yang dapat dijalankan pihak lain yang diberi wewenang,” tambahnya.