Bisnis.com, JAKARTA — Rencana ambisius pemerintahan Donald Trump untuk mengadopsi kecerdasan buatan (AI) secara menyeluruh di seluruh lembaga federal Amerika Serikat terbongkar ke publik setelah dokumen-dokumen penting terkait proyek AI.gov bocor di GitHub.
Kebocoran ini terjadi kurang dari sebulan sebelum peluncuran resmi inisiatif tersebut, yang dijadwalkan pada 4 Juli 2025.
Berdasarkan arsip repositori GitHub yang sempat diakses sebelum dihapus, AI.gov akan menjadi pusat integrasi AI di lingkungan pemerintah federal.
Proyek ini digarap oleh General Services Administration (GSA) melalui Technology Transformation Services (TTS), yang kini dipimpin oleh Thomas Shedd, mantan manajer integrasi perangkat lunak di Tesla dan dikenal sebagai sekutu Elon Musk menurut laporan The Register, Rabu (11/6/2025).
Shedd membawa visi agar GSA beroperasi layaknya startup perangkat lunak, dengan strategi “AI-first” yang menargetkan otomatisasi berbagai tugas birokrasi yang selama ini dijalankan pegawai negeri.
AI.gov dirancang untuk mempercepat inovasi pemerintah melalui tiga komponen utama yaitu Chatbot Pemerintah, API All-in-One, dan alat analitik untuk memantau penggunaan AI di seluruh lembaga secara real-time, termasuk preferensi dan pola pemakaian pegawai.
Dari dokumentasi API, sebagian besar model yang akan digunakan sudah bersertifikasi FedRAMP untuk keamanan data pemerintah, kecuali model dari Cohere yang belum mengantongi sertifikasi tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan soal kesiapan dan keamanan data sensitif pemerintah jika diolah oleh model yang belum terstandarisasi.
Rencana adopsi AI skala besar ini menuai perhatian dan kekhawatiran dari para ahli yang menyoroti potensi risiko keamanan, privasi data warga, hingga kemungkinan AI menggantikan peran pegawai negeri secara masif.
Penggunaan AI secara luas di pemerintahan juga dikhawatirkan memperbesar peluang kebocoran data, serta ketergantungan pada penyedia teknologi swasta yang berorientasi profit dan berbasis di luar negeri,
“Ada kekhawatiran pemerintah menjadi terlalu bergantung pada model AI, yang bisa saja menghasilkan informasi keliru, bias, atau bahkan memperkuat kepentingan komersial perusahaan teknologi,” ujar Carissa Véliz, peneliti etika AI dari University of Oxford.
Selain itu, pengawasan dan transparansi penggunaan AI di sektor publik dinilai masih minim, sementara kecepatan pengembangan teknologi AI jauh melampaui siklus pengadaan dan regulasi pemerintah
Setelah kabar kebocoran ini mencuat, seluruh repositori dan staging site AI.gov di GitHub langsung ditutup aksesnya oleh pihak terkait. Namun, sejumlah media telah mengamankan salinan arsip sebagai referensi publik.
Pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir memang gencar mendorong adopsi AI, baik untuk efisiensi birokrasi, deteksi penipuan, hingga pengawasan kontrak pemerintah. Namun, para pakar menegaskan perlunya kehati-hatian dan pengawasan ketat agar adopsi AI tidak menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks, baik dari sisi keamanan, etika, maupun tata kelola pemerintahan.
