Xcloud.id

Tag: Elon Musk

  • Demo Tolak Kiamat Driver Online, Pemerintah Gagalkan Peluncuran Tesla

    Demo Tolak Kiamat Driver Online, Pemerintah Gagalkan Peluncuran Tesla

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Amerika Serikat (AS) berupaya menggagalkan rencana peluncuran taksi otomatis (robotaxi) milik Tesla di Austin. Proyek ambisius Elon Musk itu tadinya direncanakan meluncur pada 22 Juni 2025. 

    Namun, otoritas setempat meminta Tesla menunda niatannya. Permintaan tersebut berasal dari sekelompok anggota parlemen Demokrat di Texas. Dalam suratnya, mereka meminta penundaan hingga September mendatang, saat undang-undang pengemudi otonom baru berlaku.

    Sebagai informasi, aturan yang ada sekarang mengizinkan perusahaan kendaraan otonom mengoperasikan kendaraannya di mana saja di Texas. Hanya saja, kendaraan harus memenuhi syarat pendaftaran dan asuransi dasar.

    Ke depan, aturan akan diubah. Undang-undang terbaru mewajibkan perusahaan mengajukan izin beroperasi. Aturan tersebut telah disahkan badan legislatif di Texas bulan lalu, namun belum ditandatangani gubernur setempat.

    Mereka meminta adanya informasi terperinci jika Tesla tetap memutuskan meluncurkan robotaxi bulan ini. Yakni terkait cara perusahaan mematuhi aturan tersebut, dikutip dari Reuters, Kamis (19/6/2025).

    Tesla tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait surat tersebut.

    Reuters juga menuliskan tidak jelas seberapa besar dampak surat anggota parlemen Demokrat untuk wilayah yang jabatan gubernur dan mayoritasnya dipegang oleh Partai Republik.

    Proyek robotaxi sudah jadi impian Musk sejak lama. Dia pernah mengatakan Tesla akan mengoperasikan 1 juta kendaraan robotaxi pada 2020, namun tidak jadi kenyataan. Terbaru, dia menjanjikan akan meluncurkan robotaxi di Austin Texas akhir bulan ini. Musk mengungkapkan telah menguji kendaraan Model Y tanpa supir cadangan beberapa waktu lalu.

    Bahkan Tesla telah menyiapkan 10 kendaraan dalam tahap awal peluncuran layanan. Kemudian memperluasnya hingga ribuan unit dan membuka layanan serupa ke lebih banyak kota jika peluncuran sukses.

    Demo Tolak Robotaxi Tesla

    Sebelumnya, masyarakat setempat juga menggelar demo untuk mengungkapkan penolakan terhadap robotaxi Tesla yang bisa membawa ‘kiamat’ bagi profesi driver online. Pemicu utamanya karena sistem pengemudian otomatis Tesla dianggap tidak aman dan perusahaan tidak transparan.

    Para advokat keselamatan publik dan pendemo lainnya mengaku kecewa dengan keterlibatan CEO Tesla Musk dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Meski hubungan keduanya sempat renggang, namun masyarakat tetap menunjukkan penolakan terhadap perusahaan Musk.

    Para pendemo berkumpul bersama di area downtown Austin pada Kamis (12/6) pekan lalu untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka terkait peluncuran robotaxi, dikutip dari CNBC International.

    Anggota gerakan perlawanan terhadap Musk, seperti ‘Down Project’, ‘Tesla Takedown’, dan ‘Resist Austin’, mengatakan sistem pengemudian otomatis sebagian milik Tesla memiliki masalah keamanan serius.

    Sebagai informasi, Tesla menjual mobilnya dengan paket standar ‘Autopilot’ yang membantu pengemudian otomatis bagi pengendara. Selain itu, ada juga paket premium yang dinamai ‘Full Self-Driving’ (FSD) yang meliputi fitur penjagaan jalur otomatis, kemudi, dan parkir.

    Namun, sistem FSD itu sudah terlibat di banyak insiden tabrakan, termasuk puluhan yang masuk kategori fatal, menurut data yang dicatat Lembaga Keamanan Lalu Lintas Nasional (NHTS).

    Sementara itu, robotaxi Tesla yang dipamerkan Musk dalam klip video di X pada pekan lalu, memperlihatkan versi baru dari kendaraan populer Model Y milik Tesla yang dilengkapi software FSD teranyar.

    Sistem FSD tanpa supervisi manusia tersebut, atau teknologi robotaxi, belum tersedia untuk publik saat ini.

    Kritikus Tesla di The Dawn Project embawa versi Model Y dengan software FSD yang relatif baru (versi 13.2.9) untuk menunjukkan kepada masyarakat Austin cara kerjanya.

    Dalam demonstrasinya pada pekan lalu, mereka menunjukkan bagaimana Tesla dengan FSD melaju kencang melewati sebuah bus sekolah dengan rambu berhenti dan menabrak manekin seukuran anak-anak yang mereka letakkan di depan kendaraan tersebut.

    Sebagai informasi, CEO Dawn Project Dan O’Dowd yang juga mengelola Green Hiils Software, menjual teknologinya ke kompetitor Tesla seperti Ford dan Toyota.

    Stephanie Gomez yang juga menjadi peserta demo mengatakan kepada CNBC International bahwa ia tak suka dengan peran Musk di pemerintahan Trump. Ia juga mengatakan tak percaya pada standar keamanan Tesla.

    Lebih lanjut, Gomez mengklaim Tesla tak transparan kepada masyarakat terkait cara kerja robotaxi yang akan diluncurkan di Austin dalam beberapa waktu ke depan.

    Pendemo lainnya, Silvia Revelis, juga mengatakan menentang sikap dan aktivitas politik Musk. Namun, alasan terbesarnya ikut demo adalah tak percaya dengan keamanan Tesla.

    “Masyarakat belum mendapatkan hasil pengujian keamanan. Musk percaya posisinya ada di atas hukum,” kata dia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mastel Ingatkan Urgensi Kedaulatan Jaringan, Belajar dari Kasus Starlink di Iran

    Mastel Ingatkan Urgensi Kedaulatan Jaringan, Belajar dari Kasus Starlink di Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta untuk lebih waspada dan sadar tentang pentingnya kedaulatan data dan jaringan telekomunikasi belajar dari kasus satelit orbit rendah Starlink di tengah konflik Iran versus Israel.

    Indonesia harus mampu mengatur seluruh lalu lintas (trafik) internet yang masuk dan keluar melalui media dan perangkat manapun. 

    Diketahui, pemerintah Iran kewalahan dalam mengatur trafik internet di dalam negeri di tengah gempuran rudah Israel. Pemerintah berupaya membatasi internet untuk mencegah kepanikan warga dan serangan siber dari hacker Israel, dengan memangkas 70%-80% trafik.

    Di tengah kerja keras tersebut, Starlink Elon Musk yang bermarkas di Florida, Amerika Serikat, justru membuka akses internet Iran.

    Starlink memiliki kemampuan untuk menyalurkan internet hingga 220 Mbps melalui ribuan satelit LEO mereka yang berada mengorbit ribuan kilometer di atas langit dunia termasuk di Iran dan Indonesia. 

    Mengenai hal tersebut, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengingatkan secara teknis, hal yang terjadi di Iran bisa terjadi juga di Indonesia, tetapi dengan tantangan yang berbeda dibandingkan Iran. 

    Kerangka Regulasi di Indonesia seperti UU Telekomunikasi, UU ITE dengan segala turunannya, bisa menjadi daya paksa untuk kepatuhan regulasi termasuk perizinan penyelenggaraan dan penggunaan frekuensi.
    “Pilihan upaya penegakkan regulasinya juga ada, tinggal seberapa efektif dapat dilakukan,” kata Sigit kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025). 

    Ketergantungan Jaringan Asing

    Sigit juga menyoroti mengenai isu kedaulatan, baik kedaulatan digital maupun kedaulatan jaringan, dari perspektif kebijakan atas kejadian tersebut. 

    Dia menjelaskan secara sederhana, kedaulatan digital merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengontrol data, infrastruktur digital, dan aliran informasi di wilayahnya sesuai hukum nasional, tanpa dominasi asing. 

    Sementara itu kedaulatan jaringan, merujuk pada Kemampuan negara menguasai infrastruktur telekomunikasi (jaringan internet, satelit, kabel bawah laut) untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kontrol lalu lintas data. 

    “Kondisi saat ini, baik untuk digital maupun jaringan ketergantungan Indonesia masih sangat tinggi, sehingga tanpa kebijakan yang jelas, bisa berdampak pada tergadaikannya kedaulatan,” kata Sigit. 

    Dia menuturkan negara-negara lain melakukan upaya serius untuk mengupayakan dan menjaga kedaulatan ini, dengan pendekatan yang tentunya berbeda seusia dengan kondisi masing-masing. Misalnya pendekatan kedaulatan di AS, Uni Eropa dan China berbeda-beda. 

    AS, kedaulatan digital melalui dominasi teknologi, kemitraan inovasi swasta dan global governance. Maka untuk digital, AS akan selalu mengupayakan meminimalisir intervensi digital melanggengkan dominasi platform global, atas nama inovasi, kebebasan ekspresi dan lain sebagainya. 

    “Sementara, untuk jaringan, berupaya punya kontrol terhadap infrastruktur dengan penguasaan root DNS, cloud computing, juga infrastruktur telekomunikasi, termasuk diatasnamakan kepentingan nasional, keamanan siber, dan lain sebagainya,” kata Sigit.

    Sementara Uni Eropa, kedaulatan digital melalui regulasi ketat & perlindungan hak termasuk data dan privasi. Alat yang digunakan EU misalnya GDPR untuk perlindungan privasi data, DMA/DSA untuk regulasi persaingan usaha yang adil. 

    “Sedangkan untuk Jaringan, masing-masing negara mempunyai upaya sendiri untuk mengamankan infrastruktur kritisnya,” kata Sigit.

    Kemudian untuk China, kedaulatan melalui kendali total, isolasi digital dan kemandirian teknologi. China melihat Internet adalah wilayah kedaulatan nasional, harus dikontrol penuh oleh negara. Ini bisa dilihat dalam Great Firewall, kewajiban lokalisasi data, dan lain sebagainya. 

    Sedangkan secara jaringan, lanjutnya, China sudah mencapai taraf kemandirian, dengan kesuksesan Huawei-ZTE di perangkat telekomunikasi, BeiDou di satelit, Alicloud di cloud computing, dan lain sebagainya. Bahkan konon China sudah bersiap dengan scenario kill-switch atau ‘saklar pemutus’ jika terjadi krisis.

    Dengan merujuk pada tiga kasus di atas, Sigit menegaskan Indonesia harus punya kejelasan. Indonesia harus berdaulat dalam memilih cara membangun kedaulatannya baik kedaulatan digital maupun kedaulatan jaringan, setelah mendefinisikan kepentingan nasional dalam hal ini.  

    “Dapat menjadi agenda bersama untuk Komdigi, BSSN, Polkam, DPN, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak serta merta, perlu langkah serius jangka menengah dan panjang,” kata Sigit.

  • Kunci Jaga Kesehatan Otak ala Elon Musk, Ternyata Sesimpel Ini

    Kunci Jaga Kesehatan Otak ala Elon Musk, Ternyata Sesimpel Ini

    Jakarta –

    Menjadi Elon Musk dengan segala aktivitasnya tentu tak lepas dengan tantangan banyak hal yang harus diingat. Di sisi lain, kapasitas otak manusia juga terbatas. Lalu bagaimana trik CEO Tesla tersebut untuk mengingat sesuatu?

    Dikutip dari Times of India, Elon Musk sendiri memiliki satu trik khusus agar otaknya mampu menyimpan banyak detail-detail penting, seperti nama orang, peristiwa, atau hal-hal lainnya.

    Menurut Elon, kunci dari mengingat sesuatu adalah dengan memberinya makna. Dengan ini, kecil kemungkinan otak akan melupakan hal tersebut.

    Misalnya, jika ingin mengingat nama orang, cobalah kaitkan sesuatu yang istimewa atau berhubungan dengan orang tersebut. Bisa jadi hobi mereka, cerita lucu, atau gaya bicaranya.

    Ini akan menciptakan hubungan mental yang kuat, sehingga nama akan mudah diingat. Hubungan yang bermakna ini akan membantu otak manusia lebih terprogram untuk mengingat cerita dan emosi lebih baik daripada fakta acak.

    Mengaitkan dengan sesuatu yang lucu mungkin bisa menjadi cara paling ampuh untuk mengingat sesuatu. Ini karena otak sendiri menyukai hal-hal yang tidak biasa dan mengejutkan.

    Trik mengingat dari pendiri X Corp ini ternyata bisa dibuktikan lewat sains. Para ahli memori menjelaskan bahwa otak kita menyimpan informasi lebih baik jika dikaitkan dengan emosi atau gambaran mental yang kuat.

    Hal ini karena bagian otak yang emosional dan visual membantu menciptakan memori yang bertahan lama.

    (dpy/kna)

  • Internet Iran Nyaris Lumpuh Total di Tengah Konflik dengan Israel, Trafik Turun 97%

    Internet Iran Nyaris Lumpuh Total di Tengah Konflik dengan Israel, Trafik Turun 97%

    Bisnis.com, JAKARTA — Akses internet di Iran hampir sepenuhnya hilang, menyusul eskalasi konflik militer dengan Israel yang memasuki hari keenam. Pemerintah Iran dikabarkan sengaja melakukan pemutusan untuk mencegah serangan siber hingga 

    Beberapa lembaga pemantau internet global seperti NetBlocks dan Cloudflare melaporkan bahwa lalu lintas internet di negara tersebut turun drastis hingga sekitar 97% dibandingkan pekan sebelumnya, menandai pemadaman internet nasional yang hampir total.

    NetBlocks, organisasi yang memantau kebebasan internet dunia, menyatakan bahwa Iran saat ini berada dalam kondisi blackout internet nasional yang hampir menyeluruh, setelah sebelumnya mengalami gangguan parsial beberapa hari terakhir. Data real-time dari sistem IODA juga mengonfirmasi runtuhnya konektivitas internet secara tiba-tiba di seluruh negeri.

    Dilansir dari Techcrunch, Kamis (19/6/2025) penyebab pasti pemadaman  belum dapat dipastikan, namun banyak indikasi bahwa pemerintah Iran sengaja membatasi akses internet sebagai respons terhadap serangan siber yang dilaporkan berasal dari Israel.

    Sejak awal konflik, Iran mengalami serangkaian serangan siber, termasuk peretasan terhadap bank besar dan bursa kripto di negara tersebut. Media Iran menyebutkan bahwa Israel melancarkan “perang siber besar-besaran” terhadap Iran, dan pemerintah mulai membatasi akses internet untuk mencegah potensi serangan lebih lanjut menurut laporan The Times of India.

    Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengonfirmasi pembatasan akses internet tersebut sebagai upaya menanggapi serangan siber Israel. Di sisi lain, pemadaman juga dilakukan untuk mencegah kepanikan warga atas serangan rudal yang menggempur Iran.

    Pemerintah juga menginstruksikan pejabat untuk tidak menggunakan perangkat yang terhubung internet dan menyarankan warga menghapus aplikasi seperti WhatsApp yang selama ini memungkinkan melewati sensor.

    Pemadaman ini berdampak besar pada kehidupan warga Iran, menghambat komunikasi, akses informasi, dan aktivitas ekonomi. Penduduk terpaksa bergantung pada aplikasi domestik yang seringkali kurang aman, sementara kemampuan mereka untuk mendapatkan berita terkini dan berkomunikasi dengan keluarga menjadi sangat terbatas.

    Iran memiliki kontrol penuh atas infrastruktur internet nasional melalui Telecommunication Company of Iran (TCI) dan sistem Border Gateway Protocol (BGP) yang mengatur rute lalu lintas internet keluar-masuk negara.

    Dengan menarik pengumuman rute BGP, Iran dapat memutus koneksi internet global secara efektif, metode yang pernah diterapkan saat protes besar tahun 2019 dan serupa dengan tindakan negara lain seperti Mesir pada 2011.

    Pemadaman internet berskala nasional bukan hal baru di Iran, yang sebelumnya pernah melakukan pemutusan akses internet selama enam hari pada 2019 saat terjadi demonstrasi besar. Tindakan ini sering digunakan untuk membatasi arus informasi dan mengendalikan situasi dalam negeri.

    Meski pemerintah melakukan pemadaman, Elon Musk berkomitmen untuk tetap menyalurkan internet ke Iran. Hal itu Elon umumkan melalui platform X (sebelumnya Twitter).

    Langkah ini diambil setelah pemerintah Iran memutus akses internet warganya menyusul serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer negara tersebut pada Jumat pagi. Pemerintah Iran tidak memiliki kontrol atas akses internet ini.

    “The beams are on,” kata Elon Musk yang menandakan bahwa koneksi Starlink telah diaktifkan di wilayah Iran.

  • Heboh Tes Urin Elon Musk Usai Dituduh Pakai Narkoba

    Heboh Tes Urin Elon Musk Usai Dituduh Pakai Narkoba

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk agaknya masih terganggu dengan laporan yang menyebutnya sebagai pengidap narkoba. Musk dituduh secara rutin menggunakan ekstasi dan ketamin.

    Orang terkaya di dunia tersebut sampai membagikan hasil tes urinnya ke akun X personalnya. Hasilnya, Musk dinyatakan negatif untuk penggunaan berbagai obat-obatan terlarang.

    Musk dinyatakan tidak mengonsumsi kokain, metamfetamin, ketamin, ganja, dan ekstasi. Bersamaan dengan hasil tes urin tersebut, Musk menuliskan caption ‘lol’ yang merupakan ekspresi tertawa terbahak-bahak dalam slang Inggris.

    Kendati demikian, hasil tes urin tersebut tampak tidak terverifikasi, menurut laporan Complex, dikutip Rabu (18/6/2025).

    Sebagai informasi, pada awal bulan ini, The New York Times melaporkan dugaan penyalahgunaan obat-obat terlarang oleh Musk yang sempat mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam laporan yang berdasarkan informasi orang dekat Musk, pemilik Tesla dan SpaceX itu disebut menggunakan ketamin, ekstasi, dan mushroom, selama masa kampanye Trump di Pilpres 2024.

    Musk buru-buru membantah laporan itu dan menuduh The New York Times berbohong.

    “Untuk lebih jelasnya, saya TIDAK mengonsumsi obat-obatan! The New York Times berbohong,” tulis Musk, beberapa saat lalu, merespons laporan media asal AS tersebut.

    “Saya mencoba ketamin *dengan resep* beberapa tahun lalu dan mengatakannya pada X, jadi ini bahkan bukan berita baru. [Ketamin] membantu saya untuk keluar dari lubang mental yang gelap, tetapi saya belum meminumnya lagi sejak saat itu,” ia menambahkan.

    The New York Times mengutip lebih dari puluhan sumber yang dekat dengan Musk yang mengklaim bahwa sang miliarder menggunakan ketamin lebih banyak dari yang diperkirakan sebelumnya, selain ekstasi dan jamur.

    Media tersebut menyatakan bahwa mereka melakukan penyelidikan melalui wawancara, pesan pribadi, catatan hukum, dan foto, dalam proses pembuatan laporan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Elon Musk Tukang Bohong, Tesla Makin Hancur Lebur

    Elon Musk Tukang Bohong, Tesla Makin Hancur Lebur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri taksi otomatis (robotaxi) yang membawa ‘kiamat’ bagi profesi driver online kian kompetitif. Pabrikan otomotif dari China dan Amerika Serikat (AS) berbondong-bondong mengembangkan teknologi pengemudian otomatis paling canggih dan aman.

    Layanan ride-hailing seperti Uber dan Lyft juga makin kencang menggandeng mitra untuk mewujudkan layanan transportasi online berbasis robotaxi.

    Konsep mobil tanpa sopir sebenarnya sudah lama digaungkan oleh CEO Tesla, Elon Musk. Pada 2016 lalu, Tesla pertama kali memperkenalkan sistem pengemudian otomatis penuh (Full Self-Driving/FSD).

    Namun, kebohongan Musk terungkap. Tesla ternyata menggunakan video rekayasa untuk menampilkan mobil otomatis tanpa sopir yang berjalan aman di kondisi menantang. Video itu sudah dihapus dan Tesla mengklaim teknologinya sudah ada, hanya tinggal memvalidasi software-nya.

    Tak berhenti sampai di situ, 6 tahun lalu Musk menggembar-gemborkan rencana Tesla untuk mengoperasikan 1 juta robotaxi di jalanan pada 2020. Lagi-lagi, omongan itu hanya bualan.

    Bahkan, perusahaan robotaxi asal China seperti WeRide sudah mulai mengoperasikan armadanya hingga ke Abu Dhabi. Pabrikan robotaxi asal AS seperti Waymo juga terus memperluas jangkauan operasionalnya di beberapa negara bagian.

    Di kala perusahaan lain sudah berkembang pesat, Tesla masih jalan di tempat, berkutat pada izin operasional dan isu keamanan. Beberapa kali Musk memasang tenggat untuk pengoperasian robotaxi Tesla, tak beberapa kali pula mengalami penundaan.

    Beberapa saat lalu, Musk mengatakan robotaxi Tesla akan mulai beroperasi di Austin, Texas, pada 22 Juni 2025 mendatang. Namun, Musk menyebut tanggal itu ‘tentatif’. Kita tunggu saja apakah omongan kali ini terbukti benar atau lagi-lagi kebohongan semata.

    Tesla Makin Kacau

    Masalah bertubi-tubi dihadapi Tesla akibat kebohongan Musk, berbagai kecelakaan dan isu keselamatan pengemudi, hingga sikap politik Musk di pemerintah Trump yang memicu gerakan boikot di mana-mana.

    Di saat bersamaan, Tesla menghadapi tekanan kompetisi mobil listrik dari pabrikan China seperti BYD, Xpeng, Chery, dan Geely. Terbaru, muncul laporan bahwa Tesla menghentikan produksi Cybertruck dan Model Y selama sepekan di Austin, Texas.

    Business Insider melaporkan pemberhentian produksi akan dimulai pada 30 Juni mendatang, menurut informasi dari pertemuan para staf ketika penghentian produksi tersebut diumumkan.

    Hal ini menandai kali ketiga fasilitas Tesla di Austin mengalami penghentian produksi sepanjang tahun lalu hingga sekarang, menurut laporan Business Insider.

    Investor langsung bereaksi dan membuat saham Tesla anjlok 4% pada Selasa (17/6) waktu setempat. Sebagai informasi, Model Y merupakan salah satu model paling laris Tesla.

    Selain itu, Model Y juga merupakan salah satu model yang akan ditanamkan sistem FSD Tesla untuk peluncuran robotaxi pada 22 Juni 2025 mendatang.

    Saat Musk mengumbar soal robotaxi, ia membagikan klip video Model Y dan Model X yang dibenamkan teknologi robotaxi dan melintas di jalan raya Austin.

    Demo Besar-besaran

    Kelompok advokasi keselamatan publik mengatakan bahwa sistem pengemudian otomatis parsial Tesla (Autopilot) memiliki masalah keselamatan. Namun, fitur premium FSD juga belum sepenuhnya aman.

    Kendaraan dengan sistem FSD, yang mencakup fitur-fitur seperti menjaga lajur, kemudi, dan parkir otomatis, telah terlibat dalam ratusan tabrakan, termasuk puluhan kematian, menurut data Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA).

    Robotaxi Tesla yang direncanakan meluncur pada 22 Juni 2025 dilengkapi dengan software FSD terbaru. Teknologi FSD “tanpa pengawasan” itu belum tersedia untuk umum.

    Beberapa kelompok di Austin pada pekan lalu memprotes peluncuran pilot robotaxi Tesla dan keterlibatan Musk dalam pemerintahan Trump.

    Dawn Project, kelompok keselamatan teknologi yang mengkritik kemampuan FSD Tesla, mendemonstrasikan situasi keselamatan menggunakan Model Y yang dilengkapi dengan software yang tersedia saat ini.

    Dalam demonstrasi FSD, Model Y melaju melewati bus sekolah yang berhenti dengan tanda berhenti dan menabrak manekin seukuran anak-anak yang ditarik di depan mobil yang sedang melaju, yang mensimulasikan seorang anak berlari menyeberang jalan untuk mengejar bus.

    Pendiri Dawn Project Dan O’Dowd juga mengelola Green Hills Software, yang menjual teknologi kepada pesaing Tesla.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit orbit rendah (LEO) khusus internet milik Elon Musk, Starlink, menjadi pewarna baru dalam setiap konflik peperangan yang terjadi belakangan ini. Hadir dalam perang yang terjadi di Ukraina hingga Iran. 

    Satelit yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu menjanjikan masyarakat di negara-negara berkonflik tetap terhubung dengan internet. Membuat pemerintah negara tidak memiliki kuasa dalam membatasi akses untuk tujuan yang lebih besar. 

    Iran vs Israel

    Dalam konflik Iran versus Israel, Iran membatasi akses internet di seluruh negeri menyusul serangan udara besar-besaran Israel yang menargetkan berbagai kota dan fasilitas strategis Iran, termasuk program nuklir dan pangkalan militer. 

    Imbas serangan dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan dalam negeri, pemerintah Iran langsung membatasi konektivitas internet nasional.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi Iran menyatakan pembatasan ini diberlakukan karena situasi luar biasa dan akan dicabut setelah kondisi kembali normal.

    Foto serangan Iran yang menghantam gedung-gedung Israel

    Dilansir dari The National dan Financial Express, Senin (16/6/2025) NetBlocks, organisasi global yang berfokus pada pemantauan internet, mengungkap sejak kebijakan itu dilakukan jaringan internet di Iran anjlok drastis hingga tersisa hanya 10–20 persen, membuat masyarakat hampir sepenuhnya terputus dari informasi dan komunikasi digital. 

    Pembatasan ini berdampak pada seluruh wilayah, kecuali sebagian kecil di utara negara tersebut.

    Di tengah pemadaman ini, CEO SpaceX Elon Musk mengumumkan aktivasi layanan internet satelit Starlink di Iran sebagai solusi darurat. SpaceX merupakan perusahaan satelit yang bermarkas di Florida Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dari Israel.

    Starlink hadir melampaui batas dan kemampuan pemerintah Iran yang ingin internet dipadamkan. DI sisi lain, untuk menjangkau Starlink, rudal Iran tidak memiliki kemampuan dan jumlahnya terlalu banyak. 

    Perang Rusia vs Ukraina

    Berbeda dengan Iran, selama konflik dengan Rusia, Ukraina justru berharap banyak kepada Starllink milik Elon Musk. 

    Bahkan pada April 2025, Ukraina menerima bantuan dari Polandia berupa 5.000 terminal Starlink untuk memperkuat infrastruktur kritis dan menjaga komunikasi di kota-kota garis depan. 

    Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov menegaskan, Starlink akan sangat membantu warga di wilayah terdampak perang agar tetap bisa menghubungi keluarga, layanan darurat, dan mengakses informasi, di tengah rusaknya jaringan komunikasi konvensional akibat serangan dan penghancuran stasiun base transceiver.

    Sejak invasi Rusia pada 2022, Ukraina telah menerima lebih dari 50.000 terminal Starlink melalui kerja sama antara Kementerian Transformasi Digital, mitra internasional, dan para donor. Polandia tercatat sebagai pemasok tunggal terbesar dengan kontribusi sekitar 29.500 terminal. 

    Meski Starlink sangat vital bagi komunikasi Ukraina, muncul kekhawatiran soal keberlanjutan akses layanan tersebut.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Pada Februari lalu, Reuters melaporkan bahwa pemerintah AS sempat mengancam akan memutus layanan Starlink kecuali Kyiv menyetujui kesepakatan mineral strategis. Elon Musk, CEO SpaceX, membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa jika Starlink diputus, seluruh garis depan Ukraina bisa runtuh. Ukraina sangat bergantung dengan Starlink.

    Ketegangan meningkat setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 28 Februari, yang sempat menyebabkan penghentian sementara bantuan militer dan intelijen AS demi mendorong Kyiv ke meja perundingan dengan Moskow.

    Menghadapi ketidakpastian ini, pemerintah Ukraina mulai menjajaki alternatif layanan satelit. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah kerja sama dengan operator satelit asal Prancis, Eutelsat Communications, yang kini sedang dalam negosiasi dengan Uni Eropa untuk menyediakan layanan internet satelit pengganti Starlink di Ukraina. Langkah ini diambil guna memastikan komunikasi tetap terjaga jika akses ke Starlink sewaktu-waktu terganggu.

    Wanti-wanti

    Sementara itu di Indonesia, akademisi dan asosiasi satelit mengingatkan agar Indonesia tidak bergantung kepada konektivitas satelit Starlink. Belajar dari kasus yang terjadi di Iran. 

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    Starlink di luar angkasa

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

  • China Tanam Chip Otak Pertama, Elon Musk Minggir

    China Tanam Chip Otak Pertama, Elon Musk Minggir

    Jakarta, CNBC Indonesia – China berhasil menanamkan chip otak dalam uji klinis pertama yang memungkinkan seseorang mengendalikan perangkat elektronik hanya dengan pikiran.

    Teknologi ini menempatkan China sejajar dengan Amerika Serikat dalam perlombaan antarmuka otak-komputer (brain-computer interface/BCI), sebuah bidang futuristik yang selama ini didominasi oleh perusahaan milik Elon Musk, Neuralink.

    Uji coba dilakukan pada Maret lalu terhadap pasien yang mengalami kelumpuhan total (tetraplegia). Beberapa minggu pascaoperasi, pasien tersebut mampu memainkan game balap dan catur hanya dengan pikiran, menurut pernyataan dari Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology di Shanghai.

    Implan yang digunakan berukuran sangat kecil, hanya 26 mm dengan ketebalan kurang dari 6 mm, dan diklaim lebih dari 100 kali lipat lebih fleksibel dibandingkan teknologi yang dikembangkan Neuralink. Ini membuat China menjadi negara dengan teknologi BCI paling ringan dan fleksibel saat ini.

    Langkah selanjutnya, tim ilmuwan akan mengembangkan kemampuan pasien untuk mengendalikan lengan robotik guna melakukan aktivitas fisik yang lebih kompleks seperti menggenggam dan mengangkat benda.

    Mengutip Business Standard, Selasa (17/6/2025), uji klinis ini merupakan kolaborasi antara pusat riset otak tersebut dengan Rumah Sakit Huashan, Universitas Fudan.

    China memang telah menunjukkan geliat di bidang teknologi otak lewat beberapa eksperimen startup lokal. Namun, uji klinis terbaru ini menjadi sinyal kuat bahwa Negeri Tirai Bambu siap bersaing secara serius dengan AS dalam pengembangan teknologi penghubung pikiran dan mesin.

    Targetnya, chip ini bisa mendapatkan izin edar dan masuk ke pasar secara komersial mulai tahun 2028.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tendang Elon Musk, Trump Kasih Proyek Triliunan ke Pencipta ChatGPT

    Tendang Elon Musk, Trump Kasih Proyek Triliunan ke Pencipta ChatGPT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump memberikan proyek senilai US$200 juta (Rp3,2 triliun) untuk OpenAI yang merupakan raksasa teknologi di balik layanan AI populer ChatGPT.

    Proyek itu untuk menyediakan tool AI bagi Kementerian Pertahanan AS, menurut pernyataan Pentagon pada Senin (16/6) awal pekan ini.

    “[OpenAI] akan mengembangkan prototipe kapabilitas AI terdepan untuk menghadapi tantangan keamanan nasional kritis, baik dalam domain peperangan dan perusahaan,” kata Pentagon, dikutip dari Reuters, Selasa (17/6/2025).

    Proyek ini terutama akan dilakukan di Washington dan sekitarnya dengan perkiraan tanggal penyelesaian pada Juli 2026, kata Pentagon.

    Pekan lalu, OpenAI mengatakan bahwa pendapatan tahunannya melonjak hingga US$10 miliar (Rp162 triliun) pada Juni 2025. Angka itu memposisikan perusahaan untuk mencapai target setahun penuh di tengah maraknya adopsi AI.

    Sebelumnya, pada Maret 2025, OpenAI mengatakan akan mengumpulkan US$40 miliar (Rp651 triliun) dalam seri pendanaan baru yang dipimpun SoftBank Group.

    OpenAI mengantongi 500 juta pengguna aktif mingguan pada akhir Maret 2025.

    Pada April 2025, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih merilis panduan khusus yang mengarahkan lembaga-lembaga federal untuk memastikan pemerintah dan masyarakat mendapat manfaat dari pasar AI Amerika yang kompetitif.

    Pemberian kontrak baru untuk OpenAI dilakukan beberapa saat setelah Elon Musk mundur dari posisinya sebagai Kepala Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) di pemerintahan Trump, sekaligus penasihat khusus Trump. 

    Musk diketahui sebagai salah satu pendukung militan Trump dalam kampanye Pilpres AS 2024. Ia menggelontorkan US$300 juta untuk mendanai kampanye Trump, sekaligus mengerahkan media sosial X untuk menyebar propaganda yang menguntungkan Trump. 

    Kedekatan Trump dan Musk sempat membawa berkah bagi Tesla dan bisnis-bisnis Musk lainnya, sebelum akhirnya anjlok karena mendapat sentimen buruk dari masyarakat luas. Trump dan Musk juga sempat bersitegang karena perbedaan pandangan terkait kebijakan pemerintah dan anggaran negara. 

    Di sisi lain, Musk yang merupakan salah satu pendiri OpenAI juga terlibat kasus hukum dengan mantan perusahaannya itu. Musk menuduh CEO OpenAI Sam Altman telah mengubah nilai perusahaan menjadi for-profit. Bahkan, Musk sempat menawar untuk membeli OpenAI, tetapi ditolak mentah-mentah oleh pihak OpenAI.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akademisi Sebut Starlink Harus Bangun Hub dan CDN demi Kedaulatan Indonesia

    Akademisi Sebut Starlink Harus Bangun Hub dan CDN demi Kedaulatan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk bersikap lebih tegas kepada satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, untuk mendorong mereka agar bersedia membangun hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) di Indonesia.

    CDN adalah jaringan server yang didistribusikan secara global yang menyimpan salinan konten website, seperti gambar, video, dan file lainnya, di berbagai lokasi geografis.

    Kehadiran CDN bertujuan untuk mempercepat pengiriman konten kepada pengguna dengan mendekatkan konten ke lokasi pengguna, mengurangi jarak tempuh data, dan mengurangi beban server utama. 

    Dalam kasus Starlink, kehadiran CDN, Hub, dan filter akan membantu pemerintah dalam menyaring konten-konten yang disemburkan Elon Musk lewat Starlink, termasuk potensi konten judi online hingga pornografi yang menjadi perhatian Komdigi saat ini. 

    Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward menaruh perhatian pada kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Dia menuturkan jika infrastruktur utama internet tidak berada di bawah kendali nasional, maka negara akan kesulitan melakukan intervensi saat terjadi krisis nasional atau ancaman keamanan.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” kata Ian kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/6/2025). 

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

    “Untuk operasional saja yang dapat dijalankan pihak lain yang diberi wewenang,” tambahnya.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk, tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya pemerintah memiliki kontrol atas ribuan satelit Starlink yang mengorbit di atas Tanah Air.

    Direktur Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan satelit asing di Indonesia, termasuk Starlink milik Elon Musk, wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 3 Tahun 2025.

    Dalam regulasi tersebut, setiap penyedia layanan satelit di Indonesia diwajibkan memiliki infrastruktur fisik yang berlokasi di wilayah Indonesia.

    “Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan kontrol dan monitoring trafik komunikasi, terminal, maupun konten yang disalurkan, demi perlindungan data dan keamanan sistem komunikasi nasional,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Wayan menambahkan, penyedia layanan juga diwajibkan memberikan akses atas infrastrukturnya kepada aparat penegak hukum jika diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, layanan satelit asing Non-Geostationary Satellite Orbit (NGSO) seperti Starlink tidak dapat beroperasi secara sepihak di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban regulasi dan wajib membuka akses pengawasan bagi pemerintah.

    Penegasan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran bahwa layanan satelit asing dapat beroperasi tanpa kontrol pemerintah, yang berpotensi mengganggu kedaulatan digital dan keamanan nasional.

    “Dalam kondisi darurat seperti gangguan keamanan atau penyebaran disinformasi, pemerintah Indonesia tetap memiliki otoritas penuh untuk membatasi akses, termasuk terhadap layanan berbasis satelit, sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Wayan.