Jakarta –
Rancangan Undang-Undang (RUU) besar yang dijuluki “One Big Beautiful Bill Act” telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat (AS). Kini, RUU tersebut hanya perlu disetujui oleh DPR yang dikuasai Partai Republik agar bisa ditandatangani oleh Presiden Donald Trump menjadi undang-undang. Ini menjadi momen penting bagi Trump, yang selama ini terus mendesak partainya untuk meloloskan RUU ini.
Jika berhasil, ini akan menjadi pencapaian legislatif besar dan kemenangan politik bagi masa jabatan kedua Trump yang sejauh ini lebih banyak diwarnai oleh penerbitan perintah eksekutif, instruksi presiden yang memiliki kekuatan hukum tanpa perlu persetujuan Kongres.
RUU ini akan membiayai sebagian besar janji kampanye Trump, termasuk pemotongan pajak dan peningkatan anggaran untuk pertahanan serta pengendalian imigrasi.
“Secara politik, saya pikir ini adalah kemenangan bagi Donald Trump, dia bisa menunjukkan menunjukkan bahwa agendanya berhasil diwujudkan dalam bentuk undang-undang,” kata Steven Webster, ilmuwan politik di Indiana University di Bloomington.
Trump menargetkan agar DPR meloloskan RUU ini sebelum 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS. Namun, masih ada tantangan dari internal Partai Republik sendiri.
“Sebagian anggota menolak karena ada pemotongan program kesehatan dan jaring pengaman sosial bagi warga Amerika,” kata pengamat politik dari George Washington University, Peter Loge.
“Yang lain tidak menyukai undang-undang tersebut karena dapat secara signifikan menambah jumlah utang AS. Ini sangat berisiko.”
Aturan dalam “One Big Beautiful Bill Act”
RUU ini mencakup perpaduan antara pemotongan pajak individu dan bisnis, penambahan dana besar-besaran untuk pengawasan imigrasi, peningkatan belanja militer, dan peningkatan insentif bahan bakar fosil.
Kemudian, juga ada perubahan syarat kelayakan program kesehatan dan sosial, serta penghentian secara bertahap sejumlah inisiatif transisi iklim yang sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden Joe Biden.
Seperti dugaan, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang menjadi penyokong kebijakan-kebijakan slogan “America First” yang digaungkan Trump.
Dana sebesar 178 miliar dolar AS (sekitar Rp2,848 kuadriliun) akan dialokasikan untuk program-program yang bertujuan membatasi imigrasi. Ini termasuk ide Trump untuk melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, serta pendanaan personel dan perlengkapan polisi perbatasan, penuntutan kasus imigrasi, penahanan, dan investigasi kriminal.
Sekitar 153 miliar dolar AS (sekitar Rp2,448 kuadriliun) akan digunakan untuk sektor pertahanan, termasuk pembangunan kapal, sistem pertahanan rudal, senjata nuklir, dan dukungan militer di wilayah perbatasan.
Setelah berjanji untuk mengintensifkan pengeboran minyak lewat slogan “drill, baby, drill” saat kampanye dan pidato kemenangannya, RUU ini juga akan memberikan insentif untuk eksplorasi dan ekspor gas alam. Di saat yang sama, RUU ini menghentikan sejumlah insentif dan keringanan untuk kendaraan listrik, energi bersih, dan program pengurangan emisi.
Selain itu, RUU ini juga mencakup soal pemotongan pajak sebesar 4,5 triliun dolar AS (setara Rp72 kuadriliun) untuk perorangan dan bisnis, termasuk janji Trump untuk menghentikan pajak atas uang tip dan lembur.
“Tidak ada hal yang mengejutkan dari isi RUU ini,” kata Peter Loge, “RUU ini menjanjikan pengeluaran besar untuk menangani isu imigrasi di AS, termasuk memperkuat sistem imigrasi dan melacak hingga mendeportasi orang-orang yang berada di AS tanpa izin resmi. Isu ini secara umum cukup populer di kalangan masyarakat.”
RUU luar biasa, tapi tidak semua menganggapnya indah
Meskipun lolos di Senat, RUU ini menghadapi kritik tajam, terutama dari kalangan konservatif fiskal yang khawatir soal utang negara. Diperkirakan RUU ini akan menambah $3,4 triliun (sekitar Rp55 kuadriliun) ke utang nasional dalam 10 tahun ke depan.
Persoalan utang ini tidak hanya menjadi kekhawatiran di Capitol, tapi juga di lingkungan luar, termasuk eks sekutu Trump, Elon Musk.
Sebelum RUU ini diloloskan oleh Senat, Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia sekaligus penyumbang terbesar kampanye Trump telah mengancam akan mencalonkan kandidat tandingan dalam pemilu selanjutnya melawan Partai Republik, yang berstatus mendukung RUU tersebut. Bahkan, Musk juga berencana mendirikan ‘Partai Amerika’ sebagai bentuk perlawanan.
“Saya rasa partai akan kesulitan untuk menjelaskan penambahan 3,5 triliun dolar AS ke dalam utang nasional AS sejalan dengan tujuan mereka untuk menata keuangan negara,” kata Steven Webster.
Di kalangan masyarakat, RUU ini tidak populer
Berdasarkan hasil jajak pendapat Universitas Quinnipiac pada pertengahan Juni 2025, sebanyak 53% orang Amerika Serikat mendukung RUU tersebut dan 27% tidak mendukungnya, sementara sisanya tidak berpendapat. Hanya dua pertiga pemilih Partai Republik yang mendukung.
Para pengamat yang diwawancarai DW mengatakan bahwa ketika isi RUU dijelaskan kepada para pemilih secara terperinci, termasuk para anggota Partai Republik, jumlah dukungannya menurun.
Perubahan program kesehatan dan sosial mungkin berdampak besar
Perubahan syarat kelayakan, terutama program layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni Medicaid dan SNAP, diperkirakan akan menyebabkan jutaan orang kehilangan akses atas asuransi kesehatan pada tahun 2034. Hal itu dipaparkan oleh pihak independen, Congressional Budget Office (Kantor Anggaran Kongres).
Secara keseluruhan, lebih dari 1 triliun dolar AS (setara Rp16 kuadriliun) telah dipangkas dari anggaran program kesehatan.
“Sekitar 17 juta orang akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan,” kata Elisabeth Wright Burak, seorang peneliti senior pada lembaga riset independen di Georgetown University Center for Children and Families.
“Bahkan jika ada semacam pajak atau manfaat lainnya, jika Anda kehilangan perlindungan asuransi kesehatan atau Anda kehilangan bantuan nutrisi, itu akan merugikan secara pribadi.”
Dampak ini juga bisa dirasakan oleh para pendukung utama Trump, termasuk para buruh AS yang telah memberikan suaranya untuk Trump dalam beberapa dekade terakhir.
Meskipun banyak perubahan program kesehatan yang dilakukan Trump dengan alasan “penipuan dan penyalahgunaan besar-besaran” dalam sistem kesehatan publik AS, para ahli berpendapat bahwa rencana yang diklaim sebagai upaya pemangkasan ini justru menyasar bagian penting dari layanan, bukan hanya soal kelebihan anggaran.
“Bukan hanya pemborosan dalam Medicaid,” kaya Wright Burak. “Sebetulnya memang ada hal-hal yang bisa diperbaiki, tapi sebagian besar dana sudah digunakan langsung untuk layanan kesehatan.”
Trump diperkirakan akan terlibat langsung dalam negosiasi akhir dengan anggota DPR dari Partai Republik.
Menurut laporan dari kantor berita Associated Press, Trump telah bertemu dengan kelompok moderat Partai Republik dan dijadwalkan bertemu dengan kelompok konservatif dalam waktu dekat.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi
Editor: Hani Anggraini
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
