xAI baru saja menghadirkan fitur baru. Fitur yang bisa dibilang unik itu disebut sebagai Companions atau Pendamping.
Sesuai dengan namanya, fitur ini dirancang untuk menjadi asisten dan teman interaksi, tentunya dengan dukungan AI. Saat ini, baru ada dua pendamping yang Grok tawarkan, yaitu Ani, gadis dengan ciri khas anime dan Bad Rudy, yang merupakan rubah 3D.
Tonton berita video lainnya di sini!
Jakarta, CNBC Indonesia – Mark Zuckerberg, CEO Meta, ingin membangun data center secepat mungkin untuk menunjang layanan berbasis kecerdasan buatan di Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Saking buru-burunya, Meta mulai membangun data center di dalam tenda.
Pertarungan teknologi AI memang sedang panas-panasnya. Meta adalah salah satu perusahaan yang mengucurkan dana jumbo untuk bertarung dengan Google dan perusahaan pencipta ChatGPT, OpenAI.
Laporan dari SemiAnalysis yang dikutip oleh Futurism, menyatakan Meta kini mengutamakan kecepatan di atas semua hal dengan membangun kapasitas tambahan di fasilitas data center mereka di dalam tenda.
Modul tenda pre-fabrikasi dirancang untuk memastikan data center tambahan bisa beroperasi secepat mungkin.
“Semua orang ini membangun data center secepat mungkin dalam perlombaan mencapai AGI. Karena keterbatasan daya listrik, kapasitas data center, dan pekerja konstruksi, Meta mulai membangun data center di dalam tenda,” kata CEO SemiAnalysis, Dylan Patel.
AGI atau artificial general intelligence adalah istilah untuk model AI yang mampu mengimbangi kecerdasan manusia.
Zuckerberg memberikan pernyataan yang bisa mengkonfirmasi pernyataan Patel. Dalam unggahan di Facebook, Zuckerberg menyatakan,”Meta bakal menjadi yang pertama mendirikan 1 GW+ klastersuper online.”
Proyek konstruksi data center Meta adalah bagian dari ambisi Meta menciptakan “kecerdasan super” dengan nilai investasi mencapai ratusan miliar dolar AS.
Jurus Meta serupa dengan aksi Elon Musk yang pernah mendirikan pabrik Tesla di dalam Tenda pada 2023. Saat itu, Tesla membutuhkan tambahan kapasitas untuk memenuhi permintaan atas Tesla Model 3 yang menumpuk.
Zuckerberg juga sangat agresif dalam persaingan berebut peneliti AI terbaik. Meta dikabarkan menawarkan bonus hingga US$100 juta kepada staf OpenAI, menurut komentar Sam Altman dalam sebuah podcast bersama saudaranya, Jack Altman.
Seorang sumber di dekat Meta membenarkan bahwa Meta tengah meningkatkan agresivitas rekrutmennya, bahkan secara personal Mark Zuckerberg menghubungi beberapa kandidat unggulan. Tawaran besar-besaran ini diduga dilakukan untuk membangun dominasi Meta di ranah AI generatif.
Sementara itu, karyawan OpenAI sendiri sedang menghadapi tekanan tinggi dengan jam kerja hingga 80 jam seminggu. Perusahaan kabarnya akan “shutdown” sementara minggu depan demi memberi waktu istirahat bagi para pegawai.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5283816/original/089859100_1752565964-Elon_Musk_Perkenalkan_AI_Companions_Bergaya_Anime_di_Chatbot_Grok.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Elon Musk Perkenalkan AI Companions Bergaya Anime di Grok – Page 3")
Jika diperhatikan, penampilan Ani memang terlihat mirip dengan salah satu karakter anime/manga di Death Note bernama Misa Amane.
AI companions di Grok ini tentu saja tanpa kontroversi. Beberapa layanan serupa seperti Character.AI telah menghadapi tuntutan hukum dari orang tua, menyusul sejumlah kasus serius terjadi.
Sebelumnya, chatbot Character.AI ini sempat mendorong anak untuk bunuh diri atau menyerang orang tuanya.
Sebuah studi terbaru juga mengungkap risiko signifikan ketia orang dewasa memakai AI companions atau chatbot sebagai pengganti teman, terapis, atau orang kepercayaan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2814408/original/047870100_1558674124-20190524-SpaceX-1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Top 3 Tekno: Peneliti Keamanan SKSG UI Desak Pemerintah Audit Starlink Jadi Sorotan – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta Peneliti Keamanan SKSG UI meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengaudit kembali kebijakan terkait operasional Starlink di Indonesia demi menjaga kedaulatan digital dan keamanan nasional.
Berita ini menjadi sorotan para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Selasa (15/7/2025) kemarin.
Informasi lain yang juga populer yaitu mengenai fitur AI di smartphone yang diduga sebagai gimik untuk dongkrak penjualan.
Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.
1. Setop Pengguna Baru di Indonesia, Peneliti Keamanan SKSG UI: Pemerintah Perlu Audit Starlink!
Pemerintah Indonesia menuai kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait komitmen mendasar Starlink, seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang belum juga terealisasi.
Starlink bahkan dianggap mendapatkan keistimewaan regulasi untuk mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan penuh dari dalam negeri.
Policy Paper SKSG UI bertajuk ‘Kedaulatan Siber Indonesia’ sebelumnya telah memperingatkan potensi ancaman terhadap berbagai aspek kedaulatan Indonesia akibat kehadiran Starlink yang tidak diatur secara ketat.
Kekhawatiran tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, rentannya perlindungan data pribadi, hingga risiko penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah strategis dan sensitif.
Terlebih, perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu baru saja menyetop penerimaan pelanggan baru di Indonesia.
“Akibat karpet merah untuk Starlink, kini mereka dengan leluasa dapat menghentikan layanan tanpa pemerintah memiliki daya tawar. Pertanyaannya, bagaimana penataan internet di Indonesia ke depannya?,” Muhamad Syauqillah, seorang peneliti dari SKSG UI, mempertanyakan hal tersebut.
Peneliti keamanan ini juga menyoroti potensi risiko layanan internet Starlink dalam menjangkau wilayah terpencil seperti Papua tanpa harus melalui jaringan telekomunikasi nasional.
Baca selengkapnya di sini
Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan baru. Aturan terbaru yang dibuat Trump itu dapat menyebabkan seseorang dideportasi secara kilat dari AS.
Kebijakan baru Trump akan memungkinkan para pejabat imigrasi AS untuk mendeportasi para migran ke negara ketiga, selain negara asal mereka, hanya dengan pemberitahuan 6 jam sebelumnya. Dilansir Reuters, Selasa (15/7/2025), aturan ini memberikan gambaran awal soal bagaimana upaya deportasi oleh pemerintahan Trump semakin keras.
Kebijakan deportasi yang lebih cepat ini tertuang dalam memo tertanggal 9 Juli yang dirilis Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Badan Penindakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) Todd Lyons. Biasanya, ICE harus menunggu setidaknya selama 24 jam untuk mendeportasi seseorang setelah menyampaikan pemberitahuan tentang pemindahan mereka dari wilayah AS ke ‘negara ketiga’.
Kini, berdasarkan memo tersebut, ICE dapat melakukan deportasi ke ‘negara ketiga’ hanya dengan pemberitahuan 6 jam dalam keadaan mendesak asalkan orang tersebut telah diberi kesempatan untuk berbicara dengan seorang pengacara. Memo itu juga menyatakan para migran dapat dikirimkan ke negara-negara yang telah berjanji untuk tidak menganiaya atau menyiksa mereka ‘tanpa perlu prosedur lebih lanjut’.
Media terkemuka AS, Washington Post, menjadi yang pertama kali melaporkan memo ICE terbaru itu. Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini menunjukkan AS dapat bergerak lebih cepat untuk mengirimkan para migran ke negara-negara di seluruh dunia.
Mahkamah Agung AS, pada Juni lalu, telah mencabut perintah pengadilan lebih rendah yang membatasi deportasi semacam itu tanpa pemeriksaan karena khawatir adanya penganiayaan di negara tujuan. Menyusul putusan pengadilan tinggi dan perintah lanjutan dari para hakim AS, pemerintahan Trump telah mengirimkan delapan migran yang berasal dari Kuba, Laos, Meksiko, Myanmar, Sudan, dan Vietnam ke Sudan Selatan.
Menurut laporan Reuters, pemerintahan Trump telah mendesak para pejabat dari lima negara Afrika, yakni Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania, dan Gabon untuk menerima orang-orang yang dideportasi dari tempat lain. Pemerintahan Trump berargumen deportasi ke ‘negara ketiga’ membantu dengan cepat untuk memindahkan para migran yang seharusnya tidak berada di wilayah AS, termasuk mereka yang memiliki hukuman pidana.
Para advokat mengkritik deportasi semacam itu sebagai tindakan berbahaya dan kejam. Pengkritik kebijakan itu menyebut orang-orang dapat dikirimkan ke negara-negara di mana mereka dapat menghadapi kekerasan, tidak memiliki ikatan apa pun, dan tidak dapat berbicara bahasa lokal.
Kebijakan Imigrasi Lewat UU Big Beautiful
Donald Trump (Foto: dok. Reuters)
Selain lewat memo itu, kebijakan terkait imigrasi era Trump juga terdapat dalam UU pajak dan belanja negara yang disebut ‘One Big Beautiful Bill’. UU itu telah diteken oleh Trump pada Jumat (4/7), saat seremoni hari kemerdekaan AS di Gedung Putih.
“Amerika menang, menang, memang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Trump sebelum menandatangani RUU tersebut dalam seremoni yang digelar di luar ruangan di South Lawn Gedung Putih.
Penandatanganan ini dilakukan setelah parlemen AS yang didominasi politisi Partai Republik meloloskan RUU yang menuai kritikan dari Partai Demokrat dan miliarder terkemuka AS, Elon Musk. UU tersebut menjadi perwujudan dari banyak janji kampanye Trump, mulai dari perpanjangan pemotongan pajak sejak masa jabatan pertamanya, meningkatkan pengeluaran militer, dan menyediakan dana besar untuk upaya deportasi migran oleh pemerintahan Trump.
Sekitar USD 350 miliar (setara Rp 5,6 kuadriliun) dialokasikan untuk kebijakan imigrasi, termasuk pembangunan tembok perbatasan lebih lanjut, pembangunan fasilitas untuk menampung setidaknya 100.000 imigran yang ditahan, dan perekrutan setidaknya 100.000 agen baru dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Dana itu ditujukan untuk mencapai tujuan Trump mendeportasi 1 juta orang dari AS setiap tahunnya.
Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council) menyatakan bahwa RUU tersebut menyediakan USD$45 miliar (sekitar Rp 729 triliun) untuk fasilitas penahanan ICE, naik 265% dari anggaran tahunan penahanan lembaga tersebut sebelumnya.
Departemen Pertahanan (DoD) juga akan menerima peningkatan dana yang signifikan dalam RUU ini dengan miliaran dolar AS dialokasikan untuk pembangunan kapal baru, amunisi, serta perisai pertahanan misil nasional. Selain itu, DoD akan menerima USD 1 miliar (sekitar Rp 16 triliun) untuk langkah-langkah keamanan perbatasan.
Halaman 2 dari 2
(haf/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Bisnis.com, JAKARTA — Langkah SpaceX yang berhenti menambah pengguna baru, baik residensial maupun mitra, menjadi musibah bagi pengusaha internet lokal khususnya RT/RW Net. Mereka tidak dapat lagi membuka layanan tersebut kepada pihak lain.
Sekadar informasi, RT/RW-Net adalah jaringan internet lokal yang dikelola dan dijual kembali oleh (reseller) kepada masyarakat dalam skala lingkungan RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga). Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) kerap menemukan layanan internet Starlink dijual kembali ke masyarakat. Adapun situasinya kini telah berubah.
Sekretaris Jenderal APJII Zulfadly Syam mengatakan penghentian layanan ini kemungkinan besar akan berdampak pada akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama layanan untuk pengguna residensial.
“Dan ISP yang melayani layanan ini pun terpaksa gigit jari,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).
Dia berharap Starlink dapat membantu meminimalkan distribusi internet ilegal, terutama di tengah masa penghentian layanan sementara ini.
Sebagai anggota APJII, lanjut Zulfadly, Starlink dan para ISP legal lainnya berada dalam pengawasan asosiasi. Oleh karena itu, APJII turut mencatat dan menindaklanjuti keluhan-keluhan dari para penyelenggara layanan internet.
Menurut Zulfadly, Starlink dan APJII telah sepakat untuk bersama-sama meminimalkan distribusi internet ilegal. Namun, dengan semakin banyaknya jumlah penyelenggara layanan, dia berharap agar ISP lokal dapat tumbuh lebih kuat dan kompetitif dibandingkan dengan pemain asing.
“Pemerintah harus memiliki tools. Tidak saja hanya berharap dari laporan-laporan kinerja semata. Tools ini akan membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan sekaligus mempelajari potensi gangguan terhadap layanan internet Indonesia,” tandasnya.
Pada Februari 2025, Zulfadly mengatakan Starlink turut mendorong penetrasi internet di Indonesia. Sayangnya, Starlink belum berhasil dalam mengontrol penggunaan secara berbagi atau sharing, yang kemudian dikomersialisasi oleh penyelenggara internet ilegal (RT/RW net ilegal).
“Jadi mereka masih melakukan sharing terhadap satu koneksinya, satu equipment kemudian dibagi dengan beberapa, tetapi dikomersialisasikan. Kalau tidak dikomersialisasikan sebenarnya tidak menjadi satu hal yang masalah, bahkan itu membantu benar-benar membuka mata masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertinggal,” kata Zulfadly kepada Bisnis
Peluncuran Starlink
APJII mengaku hingga saat ini belum pernah diperlihatkan bagaimana cara Elon Musk mengatur layanan internetnya agar tidak disharing. Pun dengan cara Starlink memblokir penyalahgunaan jual kembali internet Starlink tanpa izin.
APJII juga mengkhawatirkan mengenai model terbaru Starlink, yang ke depan memungkinkan internet langsung disuntikan dari satelit ke smartphone tanpa perantara. Terobosan tersebut menurutnya akan berdampak pada keberlanjutan ekosistem internet Indonesia.
“Ini menurut kami akan merusak seluruh ekosistem yang ada, seluruh ekosistem internet yang ada gitu,” kata Zulfadly.
Berdasarkan pengamatannya, saat ini kecepatan internet Starlink tak jauh berbeda dengan ketika diperkenalkan pada Mei 2024.
“Prinsipnya hampir di semua koneksi satelit itu masih terganggu dengan seperti noise pada hujan gitu ya. Jadi hujan yang deras pasti akan menurunkan kualitas. Itu sudah umum terjadi di hampir semua perangkat satelit,” kata Zul.
Diketahui, Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk, memulai operasinya di Indonesia pada Mei 2024 setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia layanan internet untuk konsumen ritel.
Peluncuran ini dilakukan oleh Elon Musk bersama Presiden Joko Widodo di Bali, bertepatan dengan World Water Forum ke-10 pada 19 Mei 2024. Pada awal kehadirannya, Starlink hanya menggelontorkan investasi sebesar Rp30 miliar di Indonesia, yang belum terungkap secara jelas pemanfaatannya.
Sementara itu, berdasarkan laporan awal pasca-peluncuran pada Mei 2024, dikabarkan sekitar 15.000 warga Indonesia menyatakan minat untuk menggunakan layanan Starlink.
Secara global, Starlink melayani 4 juta pelanggan pada September 2024, setelah sebelumnya 3 juta pada Mei 2024, menunjukkan pertumbuhan sekitar 1 juta pelanggan dalam 4 bulan.
Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait Starlink yang menghentikan penambahan jumlah pelanggan baru di wilayah Indonesia. Keputusan SpaceX, perusahaan yang dimiliki Elon Musk, itu karena penuhnya kapasitas satelit.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa saat ini Starlink sedang dalam proses penambahan kapasitas jaringan melalui pita frekuensi E-Band untuk komunikasi dari gateway ke satelit miliknya.
“Proses evaluasi dilakukan oleh Komdigi untuk memastikan penggunaan frekuensi E-Band tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” ujar Wayan kepada detikINET, Selasa (15/7/2025).
Sebagai informasi, frekuensi E-Band merujuk pada spektrum di rentang frekuensi radio antara 71-76 GHz dan 81-86 GHz. Rentang frekuensi ini memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, sekitar 3,33 mm hingga 5 mm, yang memungkinkan penggunaan untuk aplikasi komunikasi dengan bandwidth tinggi, seperti backhaul radio frekuensi tinggai (RF) dan gelombang mikro. Karekter itu yang menjadikannya cocok dalam komunikasi satelit, salah satunya diterapkan SpaceX dalam jaringan Starlink.
“Pita frekuensi E-Band tersebut akan dapat digunakan setelah Hak Labuh diperbaharui dan Starlink membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak-red) Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi sebagai tahap akhir prosesnya,” sambungnya.
Disampaikan Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi ini besaran kapasitas tambahan dari adanya pita frekuensi E-Band ini tergantung pada skema impelementasinya di lapangan oleh Starlink.
“Misalnya, jumlah stasiun gateway yang menggunakan E-Band, daya pancar, lebar bandwidth yang diutilisasi, dan lain sebagainya,” ucap Wayan.
Terkait berapa proses penambahan kapasitas Starlink ini, Wayan mengatakan bahwa itu tergantung dari kelengkapan dokumen yang diselesaikan oleh SpaceX.
“Sama dengan proses izin, tergantung kelengkapan dokumennya,” ucap Wayan.
Diberitakan sebelumnya bahwa SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk, mengungkapkan layanan internet berbasis satelit Starlink tidak bisa menambah jumlah pengguna baru di Indonesia. Keputusan tersebut dilakukan SpaceX karena kapasitas Starlink saat ini diklaim telah habis digunakan untuk seluruh wilayah Indonesia.
“Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” ujar Starlink dikutip dari website-nya, Minggu (13/7/2025).
Kendati begitu, SpaceX tetap membuka keran pemesanan dari pelanggan Indonesia yang ingin antre untuk mendapatkan layanan internet miliknya itu. Perlu menjadi perhatian, SpaceX belum mengungkapkan kepastian kapan layanan tersebut akan tersedia.
Starlink yang merupakan penyedia layanan internet berbasis satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) pertama kali resmi tersedia untuk pelanggan bisnis dengan menggandeng Telkomsat, anak perusahaan Telkom, sebagai backhaul pada Juni 2022.
Kemudian, Elon Musk memperluas cakupan bisnis Starlink dengan menyasar segmen konsumen pada Mei 2024. Bahkan, Musk turut hadir dalam peresmian tersebut menandakan layanan ritel Starlink tersedia untuk masyarakat umum di Indonesia.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia disorot terkait sikap lunaknya terhadap operasional dan investasi Starlink milik Elon Musk. Pelaku usaha dalam negeri mendorong perlindungan dan pemberdayaan satleit nasional agar tetap memiliki ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan. Hal itu untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan infrastruktur digital Indonesia di masa mendatang.
“Prinsip keadilan akses dan pemerataan digital tetap harus menjadi pegangan utama dalam setiap kebijakan konektivitas nasional,” kata Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Firdaus Adinugroho
(agt/agt)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2814411/original/082115700_1558674126-20190524-SpaceX-4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Setop Pengguna Baru di Indonesia, SKSG UI: Pemerintah Perlu Audit Starlink! – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menuai kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait komitmen mendasar Starlink, seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang belum juga terealisasi.
Starlink bahkan dianggap mendapatkan keistimewaan regulasi untuk mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan penuh dari dalam negeri.
SKSG UI sebelumnya telah memperingatkan potensi ancaman terhadap berbagai aspek kedaulatan Indonesia akibat kehadiran Starlink yang tidak diatur secara ketat.
Kekhawatiran tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, rentannya perlindungan data pribadi, hingga risiko penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah strategis dan sensitif.
Terlebih, perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu baru saja menyetop penerimaan pelanggan baru di Indonesia.
“Akibat karpet merah untuk Starlink, kini mereka dengan leluasa dapat menghentikan layanan tanpa pemerintah memiliki daya tawar. Pertanyaannya, bagaimana penataan internet di Indonesia ke depannya?,” Muhamad Syauqillah, seorang peneliti dari SKSG UI, mempertanyakan hal tersebut.
SKSG UI juga menyoroti potensi risiko layanan internet Starlink dalam menjangkau wilayah terpencil seperti Papua tanpa harus melalui jaringan telekomunikasi nasional.
“Ini bukan hanya persoalan konektivitas, melainkan tentang siapa yang memegang kendali informasi di wilayah yang rawan akan gerakan separatis,” ucap Syauqillah dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menuai kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait komitmen mendasar Starlink, seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang belum juga terealisasi.
Starlink bahkan dianggap mendapatkan keistimewaan regulasi untuk mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan penuh dari dalam negeri.
Policy Paper SKSG UI bertajuk ‘Kedaulatan Siber Indonesia’ sebelumnya telah memperingatkan potensi ancaman terhadap berbagai aspek kedaulatan Indonesia akibat kehadiran Starlink yang tidak diatur secara ketat.
Kekhawatiran tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, rentannya perlindungan data pribadi, hingga risiko penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah strategis dan sensitif.
Terlebih, perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu baru saja menyetop penerimaan pelanggan baru di Indonesia.
“Akibat karpet merah untuk Starlink, kini mereka dengan leluasa dapat menghentikan layanan tanpa pemerintah memiliki daya tawar. Pertanyaannya, bagaimana penataan internet di Indonesia ke depannya?,” Muhamad Syauqillah, seorang peneliti dari SKSG UI, mempertanyakan hal tersebut.
Peneliti keamanan ini juga menyoroti potensi risiko layanan internet Starlink dalam menjangkau wilayah terpencil seperti Papua tanpa harus melalui jaringan telekomunikasi nasional.
“Ini bukan hanya persoalan konektivitas, melainkan tentang siapa yang memegang kendali informasi di wilayah yang rawan akan gerakan separatis,” ucap Syauqillah dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).
Jakarta –
Starlink memutuskan untuk menghentikan menambah jumlah pelanggan baru untuk wilayah Indonesia. Kabar tersebut kemudian direspon oleh operator seluler Telkomsel.
VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, mengungkapkan hal itu bisa saja bagian dari rencana bisnis perusahaan.
“Saya rasa, ya itu mungkin bagian dari rencana bisnisnya ini, mungkin bisa ditanyakan ke pihak Starlink ya. Jadi, ya kita lihat saja seperti apa nanti,” ujar Saki ditemui awak media di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Disampaikannya awak media bisa menanyakan perihal penghentian penambahan jumlah pelanggan baru Starlink untuk pasar Indonesia
“Silahkan ditanyakan ke Starlink saja, kenapa dia berhenti (tambah) pelanggan,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya bahwa SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk, mengungkapkan layanan internet berbasis satelit Starlink tidak bisa menambah jumlah pengguna baru di Indonesia. Keputusan tersebut dilakukan SpaceX karena kapasitas Starlink saat ini diklaim telah habis digunakan untuk seluruh wilayah Indonesia.
“Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” ujar Starlink dikutip dari website-nya, Minggu (13/7/2025).
Kendati begitu, SpaceX tetap membuka keran pemesanan dari pelanggan Indonesia yang ingin antre untuk mendapatkan layanan internet miliknya itu. Perlu menjadi perhatian, SpaceX belum mengungkapkan kepastian kapan layanan tersebut akan tersedia.
Starlink yang merupakan penyedia layanan internet berbasis satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) pertama kali resmi tersedia untuk pelanggan bisnis dengan menggandeng Telkomsat, anak perusahaan Telkom, sebagai backhaul pada Juni 2022.
Kemudian, Elon Musk memperluas cakupan bisnis Starlink dengan menyasar segmen konsumen pada Mei 2024. Bahkan, Musk turut hadir dalam peresmian tersebut menandakan layanan ritel Starlink tersedia untuk masyarakat umum di Indonesia.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia disorot terkait sikap lunaknya terhadap operasional dan investasi Starlink milik Elon Musk. Pelaku usaha dalam negeri mendorong perlindungan dan pemberdayaan satleit nasional agar tetap memiliki ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan. Hal itu untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan infrastruktur digital Indonesia di masa mendatang.
“Prinsip keadilan akses dan pemerataan digital tetap harus menjadi pegangan utama dalam setiap kebijakan konektivitas nasional,” kata Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Firdaus Adinugroho
(agt/agt)