Xcloud.id

Tag: Elon Musk

  • Pengganti Starlink Lebih Canggih Padahal Tak Terkenal, Elon Musk Bye!

    Pengganti Starlink Lebih Canggih Padahal Tak Terkenal, Elon Musk Bye!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Startup asal Amerika Serikat, Spacecoin, membuat gebrakan besar di industri internet satelit. Perusahaan itu mengklaim berhasil mengirim informasi terenkripsi melewati satelit tanpa melalui jaringan internet darat, sesuatu yang belum pernah dilakukan pesaingnya, termasuk Starlink milik Elon Musk.

    Pendiri Spacecoin, Tae Oh, mengatakan uji coba ini membuktikan bahwa data berbasis blockchain bisa meninggalkan Bumi, diteruskan melalui satelit, lalu kembali ke pengguna dalam kondisi utuh. Dalam pengujian yang dilakukan bersama perusahaan mikrosatelit Bulgaria, EnduroSat, data menempuh perjalanan lebih dari 7.000 kilometer dari Chili menuju Azores.

    Perusahaan ini mengusung konsep berbeda dari Starlink. Jika Starlink dikendalikan penuh oleh SpaceX, Spacecoin membangun sistem desentralisasi. Dengan sistem ini, siapa pun bisa bergabung, mengirim pembayaran, atau menyimpan data tanpa perantara penyedia layanan internet.

    “Selain pengguna akhir, kami juga menargetkan pengembang, perusahaan telekomunikasi, NGO, dan mitra infrastruktur,” ujar Oh, dikutip dari Reuters, Kamis (2/10/2025).

    Menurutnya, sistem blockchain memungkinkan setiap transaksi diverifikasi otomatis, sehingga informasi atau pembayaran tidak bisa dipalsukan, diubah, atau disadap pihak jahat.

    Pasar internet satelit sendiri tengah berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan broadband global. Sebelumnya, bank investasi J.P. Morgan pernah menguji pembayaran blockchain antar-satelit. Namun, Spacecoin menjadi yang pertama melakukan transaksi sepenuhnya tanpa jaringan darat.

    Meski demikian, Spacecoin masih jauh tertinggal dibandingkan Starlink. Starlink kini mengoperasikan sekitar 8.000 satelit, sementara Spacecoin baru memiliki satu satelit yang diluncurkan Desember 2024 dengan roket SpaceX. Startup ini berencana menambah tiga satelit lagi hingga akhir 2025 untuk memperkuat jaringannya di orbit rendah Bumi (LEO).

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Netflix Tayangkan Konten LGBT Anak-anak, Komdigi: Bisa Kena Sanksi

    Netflix Tayangkan Konten LGBT Anak-anak, Komdigi: Bisa Kena Sanksi

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespon terkait tayangan Netflix yang menayangkan konten LGBT di platform-nya hingga Elon Musk bereaksi dan mengajak para penggunanya membatalkan langganannya.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan akan menindak Netflix jika ditemukan konten yang melanggar sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

    “Ya, pastinya, semua PSE (penyelenggara sistem elektronik) kita awasi. Apalagi untuk anak, pelindungan (terhadap) anak kan kita upayakan untuk itu,” ujar Alex ditemui di sela-sela peresmian Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Namun sejauh ini belum ada laporan terkait konten menyimpang di Netflix tersebut kepada Komdigi. “Belum ada informasi masuk. (Laporan juga) belum,” ucapnya.

    Disampaikan Alex, tidak menutup kemungkinan Komdigi akan memanggil Netflix terkait konten LGBT di platformnya.

    “Kalau ada aduan masuk, kita akan melihat, kita panggil untuk melakukan konfirmasi karena layanan OTT (Over the Top) ini atau Video On Demand ini kan agak berbeda dengan PSE yang user-generated content, ya, jadi posisinya tetap kita awasi karena dia posisinya adalah tetap sebagai penyelenggara sistem elektronik,” jelasnya.

    Bahkan, layanan video on demand itu terancam sanksi dari pemerintah jika terbukti melanggar peraturan.

    “Iya, sanksinya seperti yang kita terapkan selama ini, sanksi administratif,” ucap Alex.

    Diberitakan sebelumnya, Elon Musk meminta 226,5 juta pengikutnya untuk membatalkan langganan Netflix sambil mengecam layanan streaming tersebut karena ditudingnya mendorong pro LGBT. Orang terkaya dunia itu memberikan komentar tersebut setelah menemukan kartun yang menampilkan tokoh seorang remaja laki-laki gay dan transgender serta seorang gadis biseksual.

    Serial animasi Program Dead End: Paranormal Park, tayang perdana di platform streaming tersebut pada tahun 2022 tapi dibatalkan atau tidak diteruskan setelah dua musim. Acara tersebut masih tersedia di Netflix untuk ditonton anak-anak.

    Serial yang disutradarai oleh Hamish Steele ini mengikuti tokoh utama bernama Barney yang melarikan diri ke wahana rumah hantu dari neneknya yang tidak menerimanya sebagai seorang gay dan transgender. Barney ditemani oleh tokoh-tokoh lain, termasuk seorang gadis biseksual.

    Adegan dari serial tersebut, ketika Barney berbagi bahwa ia seorang transgender, baru-baru ini menjadi viral setelah dibagikan oleh akun aktivis konservatif Libs for TikTok di X. “OMG. Dead End Paranormal Park, sebuah acara di Netflix, mendorong pro transgender pada ANAK-ANAK. Acara ini diiklankan untuk ANAK USIA 7 TAHUN,” tulis akun itu.

    Setelah sang CEO Tesla mengetahui konten acara tersebut, ia langsung mengecamnya. “Ini tidak baik,” katanya sambil membagikan unggahan grup tersebut. Ia kemudian membuat beberapa unggahan lagi yang menyerukan orang-orang untuk membatalkan langganan Netflix.

    (agt/rns)

  • Tertekan Perang Harga Sengit, Penjualan BYD di China Turun

    Tertekan Perang Harga Sengit, Penjualan BYD di China Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan bulanan raksasa kendaraan listrik BYD Co., turun untuk pertama kalinya dalam lebih dari 18 bulan, di tengah perang harga dan persaingan yang sengit di pasar China.

    Pengiriman pada September 2025 turun 5,5% dari tahun sebelumnya menjadi 396.270 unit, menandai kontraksi pertama BYD sejak Februari 2024. Jika fluktuasi di sekitar liburan Tahun Baru Imlek tidak diperhitungkan, ini akan menjadi penurunan pertama sejak 2020, ketika Covid mengganggu rantai pasokan.

    Melansir Bloomberg, Kamis (2/10/2025), penurunan ini terjadi ketika perusahaan memangkas target penjualannya tahun ini sebesar 16% menjadi 4,6 juta unit, meskipun seorang eksekutif senior mengatakan langkah tersebut mencerminkan respons gesit BYD terhadap perubahan pasar dan target yang direvisi tetap merupakan sebuah pencapaian.

    Terlepas dari hasil tersebut, saham BYD yang diperdagangkan di Hong Kong naik sebanyak 2,9% pada Kamis (2/10/2025) pagi.

    Momentum BYD mungkin melambat, tetapi kemungkinan besar mereka masih mengirimkan lebih banyak kendaraan bertenaga baterai daripada Tesla Inc. dari Amerika, yang akan melaporkan angka pengiriman kuartal ketiganya pada hari Kamis nanti.

    Menurut konsensus Bloomberg, perusahaan yang dipimpin Elon Musk ini diperkirakan telah mengirimkan sekitar 439.600 mobil. Angka tersebut lebih rendah dari 582.522 unit EV yang telah terjual BYD dalam periode yang sama.

    Dengan September dan Oktober yang biasanya merupakan bulan-bulan sibuk bagi pasar otomotif di China, BYD dan para pesaingnya kemungkinan akan berupaya memaksimalkan kuartal terakhir untuk memenuhi target penjualan tahunan mereka.

    Pajak pembelian untuk beberapa EV tertentu akan kembali diberlakukan secara bertahap mulai 2026, yang mendorong para analis memperkirakan peningkatan pengiriman karena konsumen ingin memanfaatkan keringanan pajak tersebut sebelum masa berlakunya berakhir.

    Sebaliknya, Geely Automobile Holdings dengan cepat mengejar pesaingnya dengan menjual 273.125 unit pada September, menunjukkan pertumbuhan sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Grup ini sedang menjalani restrukturisasi untuk bersaing lebih baik dengan BYD, termasuk privatisasi merek Zeekr EV-nya, yang sedang dalam proses penarikan dari Bursa Efek New York.

    Merek lain yang juga menikmati lonjakan penjualan pada September antara lain Xpeng Inc., yang mencatatkan lonjakan 95% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 41.581 unit, dan Zhejiang Leapmotor Technology Co., yang meraup kenaikan 97% menjadi 66.657 unit.

    Xiaomi Corp. terus meningkatkan produksinya setelah meluncurkan kendaraan sport utility YU7 pada Juni. Perusahaan ini mengirimkan lebih dari 40.000 unit bulan lalu, mencetak rekor.

    Analis Morgan Stanley, termasuk Tim Hsiao, mengatakan dalam sebuah catatan riset bahwa selama lonjakan penjualan akhir tahun, BYD perlu menjual rata-rata 447.000 kendaraan per bulan pada kuartal terakhir untuk mencapai target 4,6 juta unit.

    Berdasarkan data penjualan yang dirilis oleh produsen mobil sejauh ini, segmen kendaraan listrik dan hybrid China tumbuh 10% secara bulanan pada September, lebih rendah dari perkiraan analis Citi Research sebesar 15%.

    Dengan Beijing mendesak beberapa industri, termasuk sektor otomotif, untuk mengakhiri perang harga yang tidak berkelanjutan, produsen dapat kesulitan mempertahankan momentum penjualan mereka tanpa diskon besar-besaran. Namun, tekanan pemerintah tampaknya hanya berdampak terbatas pada produsen mobil.

  • Bintang Bollywood Gugat Google, Minta Hak Kepribadian Dilindungi dari Ancaman AI

    Bintang Bollywood Gugat Google, Minta Hak Kepribadian Dilindungi dari Ancaman AI

    JAKARTA – Para bintang Bollywood kini mulai menggugat raksasa teknologi untuk melindungi suara dan citra pribadi mereka di era kecerdasan buatan (AI). Pasangan selebriti terkenal, Abhishek Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan, menargetkan Google melalui unit videonya, YouTube, dalam gugatan besar yang bisa berdampak luas terhadap penggunaan AI di India.

    Pasangan ini meminta hakim agar menghapus dan melarang pembuatan video AI yang melanggar hak kekayaan intelektual mereka. Lebih jauh lagi, mereka mendesak agar Google diwajibkan menyediakan mekanisme pengaman supaya video-video yang tetap diunggah ke YouTube tidak digunakan untuk melatih platform AI lain.

    Belum Ada Aturan Khusus di India

    India sendiri belum memiliki aturan eksplisit mengenai “hak kepribadian” seperti yang berlaku di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Namun, sejumlah selebritas Bollywood mulai menegaskan hak tersebut melalui pengadilan dalam beberapa tahun terakhir. Kasus Bachchan menjadi yang paling menonjol karena menyangkut persimpangan antara hak kepribadian dan risiko penyebaran video deepfake di YouTube.

    Dalam gugatan tertanggal 6 September, Abhishek dan Aishwarya menilai kebijakan YouTube yang memungkinkan pengguna memberi izin penggunaan konten mereka untuk melatih model AI pihak ketiga sangat berbahaya. Mereka khawatir hal itu memperbanyak penyebaran konten menyesatkan.

    “Konten semacam itu, ketika digunakan untuk melatih model AI, berpotensi melipatgandakan penggunaan materi pelanggaran: pertama diunggah di YouTube, ditonton publik, lalu dipakai untuk melatih AI,” demikian tertulis dalam gugatan.

    Pengacara Google diminta pengadilan tinggi Delhi untuk memberikan tanggapan tertulis sebelum sidang berikutnya pada 15 Januari 2026.

    India merupakan pasar terbesar YouTube secara global dengan sekitar 600 juta pengguna, terutama untuk konten hiburan Bollywood. Gunjan Soni, Managing Director YouTube India, bulan lalu menyebut platform ini sebagai “TV baru bagi India”.

    Meski begitu, kasus hukum menunjukkan sisi gelapnya. Tahun lalu, pengadilan Delhi sempat melarang penyalahgunaan nama, gambar, suara, hingga frasa ikonik milik aktor senior Anil Kapoor. Kini, kasus Bachchan memperbesar tekanannya.

    Dalam gugatan setebal 1.500 halaman, mereka juga menargetkan penjual tidak resmi yang memperdagangkan merchandise bergambar wajah mereka, mulai dari poster, mug, stiker, hingga foto bertanda tangan palsu. Mereka menuntut ganti rugi sebesar 450.000 dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dari Google dan pihak lain, serta meminta larangan permanen atas eksploitasi semacam itu.

    Konten AI “Egregious” dan Merusak Reputasi

    Hakim pada awal September telah memerintahkan penghapusan 518 tautan dan unggahan yang dilaporkan oleh pasangan tersebut. Konten itu dinilai menimbulkan kerugian finansial sekaligus merusak martabat mereka.

    Namun, video serupa masih beredar di YouTube. Beberapa di antaranya:

    – Video manipulasi AI yang menampilkan Abhishek tiba-tiba mencium seorang aktris.

    – Video Aishwarya dan Salman Khan makan malam bersama, sementara Abhishek berdiri cemburu di belakang.

    – Video lucu memperlihatkan buaya mengejar Abhishek sementara Salman Khan berusaha menyelamatkannya.

    Khusus kasus terakhir, publik mengaitkannya dengan masa lalu Aishwarya yang pernah menjalin hubungan dengan Salman Khan.

    AI Bollywood: Cinta Virtual yang Viral

    Fenomena konten semacam ini makin ramai. Sebuah kanal YouTube bernama “AI Bollywood Ishq” sudah mengunggah 259 video “kisah cinta Bollywood AI” dengan total 16,5 juta tayangan. Video paling populer – animasi AI Aishwarya dan Salman Khan di kolam renang – ditonton 4,1 juta kali.

    Dalam tutorialnya, kanal itu mengaku hanya menggunakan prompt teks sederhana pada Grok AI (milik X/Elon Musk) lalu mengubahnya menjadi video dengan Hailuo AI, startup asal China. Uji coba yang dilakukan Reuters bahkan berhasil menghasilkan video pertarungan AI antara Salman Khan dan Abhishek hanya dalam lima menit.

    Meski kanal tersebut menegaskan “konten dibuat hanya untuk hiburan dan cerita kreatif”, pasangan Bachchan menilai hal itu tetap merugikan reputasi mereka, apalagi jika kemudian dipakai untuk melatih AI lain.

    Implikasi Hukum ke Depan

    Menurut Eashan Ghosh, pakar hak kekayaan intelektual dari Universitas Hukum Nasional Delhi, sulit bagi aktor untuk membangun kasus langsung melawan YouTube karena sebenarnya masalah utama ada pada pembuat konten.

    Namun, ia menilai bukan tidak mungkin pengadilan mendorong YouTube memperbarui kebijakan pengguna atau memberi “jalur cepat” bagi klaim selebritas agar ditangani lebih cepat.

    YouTube sendiri menyebut telah membayar lebih dari 2,4 miliar dolar AS (Rp39 triliun) kepada kreator India dalam tiga tahun terakhir. Tapi bagi Bachchan, sebagian kreator justru meraih keuntungan dari konten AI yang melanggar hak kepribadian mereka.

  • Kebuntuan Anggaran, Operasional Pemerintah AS Terhenti

    Kebuntuan Anggaran, Operasional Pemerintah AS Terhenti

    Jakarta –

    Kongres Amerika Serikat (AS) gagal mencapai kesepakatan pada hari Selasa (30/09) terkait rancangan undang-undang yang seharusnya menentukan sementara pendanaan pemerintah federal setelah berakhirnya tahun anggaran.

    Di Amerika Serikat, tahun anggaran pemerintah federal berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 September.

    Kongres AS terdiri dari dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Senat.

    Senat yang beranggotakan 100 orang memerlukan 60 suara untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah. Partai Republik menguasai 53 kursi di Senat, sementara Partai Demokrat memiliki 47 kursi.

    Dengan asumsi semua anggota Partai Republik mendukung rancangan tersebut, mereka tetap membutuhkan setidaknya tujuh suara dari Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang sementara yang sebelumnya sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan.

    Rancangan ini akan mendanai pemerintah federal dari 1 Oktober hingga 21 November. Namun, mereka gagal mendapatkan dukungan tambahan tersebut.

    Penutupan terakhir terjadi pada masa jabatan pertama Presiden Trump, di mana fungsi pemerintahan dihentikan selama 35 hari mulai Desember 2018.

    Mengapa Partai Republik dan Demokrat tak kunjung sepakat?

    Demokrat ingin memanfaatkan posisi ini untuk menekan pemerintahan Trump agar mengembalikan ratusan miliar dolar dana layanan kesehatan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

    Namun, Partai Republik menolak bernegosiasi soal ini.

    Menjelang penutupan, anggota dari kedua partai saling menyalahkan dengan nada marah. “Hanya presiden yang bisa melakukan ini. Kami tahu dia yang mengendalikan semuanya,” kata Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, pada Selasa (30/09), setelah pertemuan antara pemimpin Partai Republik dan Demokrat di Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan.

    “Partai Republik punya waktu sampai tengah malam ini untuk bersikap serius,” lanjut Schumer.

    Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik menyatakan tidak akan menerima perubahan apa pun pada rancangan tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah rancangan yang sederhana dan “bersih” sehingga seharusnya tidak menimbulkan kontroversi.

    Trump bahkan mengunggah video deepfake yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang menyerang Schumer dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.

    Video tersebut mengejek Jeffries dan Schumer dengan kata-kata kasar, secara keliru menggambarkan mereka seolah-olah mengumumkan rencana untuk menarik imigran ilegal dengan berbagai manfaat. Dalam video itu, Jeffries digambarkan mengenakan sombrero dan kumis lebat dengan latar musik mariachi.

    Ratusan ribu pegawai pemerintah terancam “dirumahkan”

    Dampak pastinya belum sepenuhnya jelas, tetapi dalam kondisi penutupan, operasi pemerintahan yang dianggap tidak esensial akan dihentikan sementara. Artinya, ratusan ribu pegawai pemerintah federal akan sementara tidak menerima gaji.

    Penutupan ini juga bisa mengganggu pembayaran beberapa tunjangan sosial. Lembaga-lembaga federal telah menyusun rencana darurat jika pendanaan dihentikan. Rencana tersebut mencakup kantor mana yang tetap buka dan pegawai mana yang akan dirumahkan sementara.

    Menjelang penutupan, Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) menyatakan akan memberhentikan sementara seperempat stafnya. Namun, fungsi pemerintahan lain seperti misi luar angkasa NASA dan perlindungan perbatasan akan tetap berjalan.

    Gedung Putih sendiri menyatakan bahwa penutupan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal di seluruh pemerintahan.

    “Kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka adalah Demokrat, mereka akan jadi Demokrat,” kata Trump sebelum penutupan diberlakukan.

    Langkah ini akan menambah penderitaan pegawai pemerintah setelah pemecatan massal yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder Elon Musk pada awal tahun ini.

    Taman nasional tetap buka sebagian

    Layanan Taman Nasional berencana memberhentikan sementara sekitar 9.200 orang pekerjanya, hampir dua pertiga dari total karyawannya, selama penutupan pemerintah federal. Ini adalah rencana darurat yang dirilis beberapa jam sebelum penutupan dimulai.

    Rencana tersebut menyebutkan bahwa “taman, tempat pengamatan, jalur pendakian, dan monumen terbuka umumnya akan tetap dapat diakses oleh pengunjung.”

    Namun, situs-situs bisa ditutup jika mengalami kerusakan atau jika sampah menumpuk terlalu banyak.

    Layanan taman memiliki lebih dari 400 lokasi, termasuk taman-taman populer seperti Great Smoky Mountain, Zion, Yellowstone, dan Grand Canyon..

    Menjelang penutupan ini, Asosiasi Konservasi Taman Nasional memperingatkan agar taman tidak dibiarkan tetap buka karena berisiko mengalami kerusakan.

    Banyak taman nasional tetap buka selama penutupan 35 hari pada masa jabatan pertama Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Selesaikan Sengketa, YouTube Sepakat Bayar Trump Rp 408 Miliar – Page 3

    Selesaikan Sengketa, YouTube Sepakat Bayar Trump Rp 408 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – YouTube sepakat membayar USD 24,5 juta atau sekitar Rp 408 miliar (estimasi kurs Rp 16.670 per USD) untuk menyelesaikan gugatan terkait penangguhan akun Presiden AS, Donald Trump, usai kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.

    Berdasarkan berkas di Pengadilan Distrik AS untuk California Utara pada Senin (29/9/2025), kesepakatan tersebut tidak akan dianggap sebagai pengakuan kesalahan atau tanggung jawab dari pihak terdakwa maupun pihak terkait.

    Trump menggugat YouTube, Facebook, dan X (sebelumnya Twitter) pada pertengahan 2021 setelah akun-akunnya di tiga laman besar itu ditangguhkan karena dianggap berisiko memicu kekerasan.

    Dikutip dari CNBC, Selasa (30/9/2025), sejak Trump memenangkan masa jabatan keduanya pada November lalu dan kembali ke Gedung Putih pada Januari, sejumlah perusahaan teknologi mulai menyelesaikan perselisihan mereka dengan sang presiden.

    Pada Januari, Meta, selaku perusahaan induk Facebook sepakat membayar USD 25 juta. Sebulan kemudian, platform X milik Elon Musk, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, juga sepakat menyelesaikan kasus serupa dengan nilai sekitar USD 10 juta.

    Namun langkah tersebut menuai sorotan politik. Pada Agustus, sejumlah senator Partai Demokrat, termasuk Elizabeth Warren dari Massachusetts, mengirim surat kepada CEO Google, Sundar Pichai, dan CEO YouTube, Neal Mohan.

    Dalam surat itu, para senator menyatakan kekhawatiran bahwa penyelesaian dengan Trump bisa menjadi bagian dari “kesepakatan quid-pro-quo” (Pertukaran barang atau jasa secara timbal balik) untuk menghindari akuntabilitas penuh atas dugaan pelanggaran hukum persaingan, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Mereka juga memperingatkan kondisi tersebut berpotensi membuat perusahaan melanggar undang-undang suap federal.

  • Pengadilan India Tolak Gugatan X soal Penghapusan Konten, Elon Musk Siap Banding

    Pengadilan India Tolak Gugatan X soal Penghapusan Konten, Elon Musk Siap Banding

    Bisnis.com, JAKARTA – Platform media sosial X menyatakan keprihatinan mendalam atas putusan pengadilan India yang membatalkan gugatan mereka terhadap mekanisme penghapusan konten pemerintah New Delhi.

    Mengutip Reuters, pihak X membuat pernyataan tersebut pada Senin (29/9/2025). Platform milik Elon Musk itu akan mengajukan banding dalam rangka membela kebebasan berekspresi di negara tersebut.

    “X menghormati dan mematuhi hukum India. Namun, kami dengan hormat tidak sependapat dengan pandangan bahwa kami tidak berhak menyampaikan keprihatinan ini hanya karena perusahaan kami didirikan di luar negeri,” tulis X dikutip dari Reuters, Senin (29/9/2025).

    Sebagai informasi, X telah berselisih dengan otoritas India selama berbulan-bulan terkait dengan sistem baru penghapusan konten, yang mereka samakan dengan sensor.

    Di sisi lain, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berargumen sistem baru itu menangani maraknya konten ilegal dan memastikan akuntabilitas di ranah daring.

    Sejak 2023, pemerintahan Modi meningkatkan upaya untuk mengawasi internet dengan memperbolehkan lebih banyak pejabat mengajukan perintah penghapusan dan menyampaikannya langsung kepada perusahaan teknologi melalui sebuah situs web yang diluncurkan pada Oktober.

    Adapun, pihak X memandang mekanisme baru tersebut tidak memiliki dasar hukum, melanggar putusan pengadilan tertinggi negara itu, serta merampas hak dasar masyarakat India atas kebebasan berbicara dan berekspresi.

    Sekadar informasi, Musk telah beberapa kali bentrok dengan otoritas di berbagai negara terkait kepatuhan dan permintaan penghapusan konten.

    Namun, gugatan perusahaan di India secara khusus menargetkan dasar dari regulasi internet yang diperketat di negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut.

    Jumlah Pengguna Turun

    Dalam perkembangan lain, aplikasi X milik Elon Musk mengalami penurunan jumlah penginstalan pada perangkat Android. Hal tersebut turut memukul pendapatan perusahaan.

    Menurut data dari penyedia intelijen aplikasi, Appfigures, pada Juli 2025, jumlah penginstalan X di Google Play turun 44% year-on-year di seluruh dunia, berbanding terbalik dengan unduhan di iOS yang justru meningkat 15%.

    Penurunan tajam dalam jumlah penginstalan itu menurunkan rata-rata keseluruhan aplikasi X, yang menyebabkan penurunan total unduhan seluler sebesar 26% dari tahun ke tahun hingga Juli.

    Angka tersebut masih sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, ketika total unduhan turun 35%, berkat penurunan tajam lainnya dalam unduhan Android, yang kemudian turun hampir setengahnya (49%) dari tahun ke tahun.

    Perusahaan tidak berspekulasi terkait penyebab penurunan pada perangkat Android selain menyatakan bahwa aplikasi X di Android memang dikenal sebagai sumber masalah bagi mereka.

    Kepala produk X yang baru direkrut, Nikita Bier telah mengisyaratkan X sedang berupaya mengatasi masalah pada aplikasinya di Android, yang terkenal bermasalah dan sering macet.

  • Ahli Pasang Chip di 12 Kepala Manusia, Begini Efeknya

    Ahli Pasang Chip di 12 Kepala Manusia, Begini Efeknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Inovasi dalam industri kesehatan dan teknologi semakin berkembang pesat. Terbaru, perusahaan neuroteknologi milik Elon Musk, Neuralink mengklaim sudah ada 12 pasien di dunia telah menerima implan otak buatannya. Angka ini meningkat dari laporan sebelumnya pada Juni lalu, yang menyebutkan tujuh pasien telah menjalani prosedur pemasangan chip.

    Mengutip Reuters, implan ini dirancang untuk memungkinkan penggunanya mengendalikan perangkat digital dan fisik hanya dengan pikiran. Sebagian besar pasien merupakan individu dengan kondisi kelumpuhan parah.

    Neuralink menjelaskan, secara kolektif para pasien telah memakai perangkat tersebut selama 2.000 hari dengan total waktu pemakaian lebih dari 15.000 jam. Data ini menunjukkan chip mampu digunakan secara jangka panjang untuk membantu pasien.

    Selain di AS, ekspansi uji klinis juga tengah dilakukan. Pada Juli lalu, Neuralink mengumumkan akan memulai uji coba manusia di Inggris, bekerja sama dengan University College London Hospitals dan Newcastle Hospitals.

    Langkah ini menjadi bagian dari ambisi besar Elon Musk untuk mengintegrasikan teknologi otak dan komputer, dengan potensi revolusioner di sektor kesehatan, rehabilitasi saraf, hingga pengembangan antarmuka manusia-mesin.

    Perusahaan tersebut sebelumnya mengantongi pendanaan sebesar US$650 juta pada Juni. Neuralink memulai uji coba pada manusia pada 2024, setelah menjawab kekhawatiran keamanan dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat.

    FDA sempat menolak permohonan awal perusahaan pada 2022 sebelum akhirnya memberi lampu hijau.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah AS Terancam Shutdown, Wanti-Wanti PHK Besar-besaran

    Pemerintah AS Terancam Shutdown, Wanti-Wanti PHK Besar-besaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan tutup (shutdown) jika tidak ada kesepakatan anggaran. Hal ini disampaikan Presiden AS Donald Trump, Kamis malam waktu setempat.

    Ya, Gedung Putih meningkatkan taruhan dalam perseteruan dengan oposisinya Partai Demokrat. Pemerintahan Trump sendiri berasal dari Partai Republik.

    Trump dan Kongres Demokrat kini sedang dalam pertarungan sengit untuk menyepakati rencana pengeluaran menjelang tenggat waktu persetujuan anggaran fiskal, 30 September. Jika tidak dihalau keras oleh Demokrat, Trump mengancam pemecatan massal pekerja di pemerintahan federal.

    “Bisa jadi, ya,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya di Ruang Oval, Gedung Putih, dikutip AFP, Jumat (26/9/2025).

    “Karena Demokrat gila, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan,” klaim Trump lagi.

    Sebenarnya, Gedung Putih memang sudah memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam memo yang diperoleh oleh AFP, Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) Gedung Putih memberitahu lembaga-lembaga federal untuk “menggunakan kesempatan ini untuk mempertimbangkan pemberitahuan Pengurangan Tenaga Kerja (Reduction in Force/RIF) untuk semua karyawan”.

    Langkah ini akan menambah beban bagi pekerja pemerintah. Perlu diketahui, sebelumnya, pemecatan skala besar juga dilakukan oleh Department of Government Efficiency (DOGE) milik taipan Elon Musk awal tahun ini.

    Pembahasan anggaran fiskal Kongres AS terbentur rencana pemotongan pengeluaran dan subsidi perawatan kesehatan. Demokrat meminta pencabutan dua klausul itu.

    “Kami tidak akan diintimidasi,” katanya kepada wartawan, menggambarkan kepala OMB Russ Vought sebagai “benar-benar dan sepenuhnya di luar kendali”.

    “Pemerintahan Trump telah memperjelas niat mereka: Mereka ingin terus memecat pegawai negeri yang merupakan pembayar pajak Amerika yang bekerja keras.”

    Jika shutdown terjadi, hal ini akan menyebabkan operasi non-esensial terhenti dan ratusan ribu pegawai negeri untuk sementara waktu tidak menerima gaji. Memo Gedung Putih juga memerintahkan lembaga-lembaga untuk menyerahkan usulan rencana pengurangan staf, dan untuk memberitahu karyawan.

    Memo tersebut menyalahkan “tuntutan gila” oleh Demokrat dan menuduh mereka melanggar apa yang disebutnya sebagai tren 10 tahun “kesepakatan bipartisan untuk menghindari penutupan pada waktu yang sama setiap tahun”. Pertarungan seperti ini selalu terjadi setiap tahun di perpolitikan AS. 

    Dengan konsep dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai Republik telah mengetok RUU pendanaan sementara pekan lalu. Namun hal ini harus dibahas di Kongres, di mana Demokrat solid menentangnya.

    Sebenarnya Republik memegang mayoritas tipis di kedua kamar baik DPR maupun Kongres. Tapi aturan AS mengharuskan dukungan dari oposisi.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rahasia Dapur Elon Musk Dibocorkan Mantan Karyawan

    Rahasia Dapur Elon Musk Dibocorkan Mantan Karyawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan milik Elon Musk, xAI menggugat OpenAI ke pengadilan federal California Amerika Serikat (AS). Perkaranya karena mantan karyawannya bekerja di OpenAI untuk membocorkan rahasia chatbot AI, Grok.

    “OpenAI menargetkan orang-orang dengan pengetahuian mengenai teknologi utama dan rencana bisnis xAI, termasuk kode sumber xAI dan keunggulan operasionalnya dalam meluncurkan pusat data, kemudian membuat karyawan itu melanggar kerahasiaan dan kewajiban lain untuk xAI lewat cara yang melanggar hukum,” bunyi gugatan tersebut, dikutip Reuters, Jumat (26/9/2025).

    xAI menuding mantan insinyurnya Xuechen Li mengambil informasi rahasia dan membocorkannya pada OpenAI. Li belum menanggapi tuduhan itu.

    Nama lain yang diperkerjakan OpenAI menurut xAI adalah Jimmy Fraiture yang pernah bekerja sebagai insinyur di perusahaan itu dan seorang eksekutif keuangan senior.

    Fraiture tak masuk dalam gugatan. Reuters menuliskan tak bisa menghubunginya untuk meminta komentar.

    Juru bicara OpenAI juga telah membantah tuduhan itu. Kasus baru ini juga disebutnya sebagai babak terbaru pelecehan berkelanjutan yang dilakukan Musk pada pembuat ChatGPT.

    Musk dan OpenAI memang terlibat banyak masalah di masa lalu. Musk yang ikut mendirikan perusahaan dan menjadi investor, kemudian keluar dari dewan pada 2018.

    Kemudian Musk menggugat OpenAI karena perubahan status perusahaan untuk mencari keuntungan, berbeda dari sebelumnya. Sebaliknya perusahaan milik Sam Altman menuding Musk melakukan pelecehan pada OpenAI.

    Sementara itu, xAI juga menggugat Apple secara terpisah. Perusahaan menuding adanya konspirasi dengan OpenAI untuk menekan platform pesaing.

    Apple juga belum menanggapi gugatan tersebut.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]