GELORA.CO – Pengusaha milenial sekaligus konten kreator edukasi finansial dan juga influencer Raymond Chin menyampaikan peringatan keras soal kondisi ekonomi Indonesia memasuki 2026.
Di tengah narasi resmi tentang pertumbuhan ekonomi yang stabil dan optimisme menuju 2026, Raymond Chin melontarkan peringatan keras.
Raymond menyebut, selama ini publik Indonesia hidup dalam ilusi ekonomi dengan angka-angka makro yang tampak indah, tetapi kesejahteraan riil rakyat justru terus tergerus.
Menurutnya itu adalah cara pemerintah menyembunyikan fakta mengerikan ekonomi Indonesia dan menipu masyarakat.
Hal itu dijelaskan Raymond Chin, dalam video yang dibuat tanpa naskah (unscripted) di channel YouTube miliknya, Raymond Chin, yang tayang Sabtu (10/1/202).
Dalam videonya Raymond menyatakan secara gamblang.
“Kita selama ini ditipu. Ada fakta mengerikan tentang ekonomi Indonesia yang disembunyikan sama pemerintah,” kata Raymond.
Pernyataan Raymond itu bukan sekadar provokasi.
Raymond membangun argumennya dari data, statistik, dan fenomena sosial yang ia temukan saat menelusuri kondisi ekonomi 2025 dan proyeksi 2026.
Tipu Daya Kekayaan
Raymond membuka analisanya dengan satu paradoks besar.
Di mana di media sosial, Indonesia seolah dipenuhi anak muda triliuner, supercar, dan bisnis yang “driving”.
“Namun di dunia nyata, mayoritas rakyat justru merasa hidup semakin berat,” kata Raymond.
Fenomena ini, kata Raymond, adalah survivorship bias atau yang terlihat hanya mereka yang berhasil, sementara jutaan yang gagal tenggelam dalam senyap.
“Kalau kamu merasa 2025 berat, kamu tidak sendirian. Jangan samakan standar hidup mayoritas rakyat dengan segelintir orang yang pamer kekayaan di Instagram,” ujar Raymond.
PDB Tumbuh, Tapi Rakyat Tetap Miskin
Menurut Raymond, akar masalah terletak pada cara pemerintah dan elite ekonomi mendefinisikan “pertumbuhan”.
Raymond mengungkapkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 5 persen—bahkan diproyeksikan 6 persen—terus digaungkan pemerintah sebagai bukti keberhasilan.
“Namun indikator itu bersifat rata-rata, bukan cermin kesejahteraan,” kata Raymond.
Ia memberi analogi ekstrem.
Yakni di sebuah ruangan berisi 10 pengangguran, lalu masuk satu orang superkaya seperti Elon Musk.
“Secara statistik, rata-rata kekayaan di ruangan itu melonjak tajam. Namun realitas 10 orang tadi tetap sama—miskin,” katanya.
“Itulah masalah statistik ekonomi. Kita melihat angka rata-rata, bukan kondisi nyata mayoritas orang,” tegas Raymond.
Ia menyebut kondisi ini dengan istilah yang dikenal luas dalam literatur ekonomi: growth without prosperity atau ekonomi tumbuh, tapi kemakmuran tidak menyebar.
Raymond juga menyoroti ketimpangan ekstrem.
“Pada 2025, kekayaan orang-orang terkaya Indonesia meningkat hingga sekitar Rp700 triliu,” kata dia.
Di saat yang sama, tambah Raymond, puluhan juta warga kelas menengah dan bawah justru mengalami penggerusan tabungan.
“Bayangkan 100 juta orang kehilangan masing-masing beberapa juta rupiah dari tabungan mereka. Secara total mungkin kalah besar dibanding kenaikan kekayaan 50 orang terkaya. Tapi dampaknya ke hidup rakyat sangat brutal,” katanya.
Ia menegaskan, 10 persen populasi Indonesia menguasai hampir 80 persen kekayaan nasional.
Bahkan dalam konsumsi rumah tangga—penopang utama PDB—kelompok 20 persen teratas menyumbang hampir setengahnya.
“Sisanya, 80 persen rakyat, hanya membelanjakan uang untuk kebutuhan primer: beras, listrik, transportasi,” ujar dia.
Inflasi Resmi vs Inflasi yang Dirasakan
Kebohongan kedua yang digaungkan pemerintah, menurut Raymond, adalah soal inflasi.
Pemerintah, kata Raymond rutin melaporkan inflasi 2–3 persen melalui CPI (Consumer Price Index).
“Namun bagi rakyat, angka itu terasa jauh dari kenyataan,” ujarnya.
“Kalau kamu tinggal di Jakarta atau kota besar lain, kamu tahu inflasi rasanya jauh lebih tinggi,” tegas Raymond.
Masalahnya, kata dia, CPI dihitung dari ribuan jenis barang yang dirata-ratakan.
“Padahal masyarakat tidak membeli ribuan barang itu. Mereka menghabiskan 60–70 persen pengeluaran untuk lima pos utama: makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kesehatan—semuanya mengalami kenaikan signifikan,” kata dia.
Kenaikan upah yang terlihat di atas kertas pun, kata Raymond, kembali berbasis rata-rata.
Indikator yang paling jujur justru real disposable income, yakni berapa sisa uang setelah semua kebutuhan dibayar.
Puncak kegelisahan Raymond muncul saat ia menelusuri data tabungan perbankan.
Raymond menyebut data ini sebagai indikator kesejahteraan paling konkret.
Faktanya kata dia sangat mengejutkan.
Dimana 99 persen rekening di Indonesia bersaldo di bawah Rp100 juta.
Lalu, rata-rata saldo kelompok ini turun drastis dibanding 10 tahun lalu.
Tahun 2025, kata Raymond mencatat saving rate terendah dalam sejarah
Raymond mengakui ada faktor perubahan perilaku, lebih banyak rekening, lebih banyak investasi.
Namun setelah memvalidasi data dari berbagai sumber dan jurnal, kesimpulannya tetap sama: kenaikan upah tidak mampu mengejar lonjakan biaya hidup.
“2025 adalah tahun di mana ‘bensin’ ekonomi rakyat habis. Tabungan sudah mulai terkuras,” katanya.
Akibat, kata Raymond, Fenomena “mantap” (makan tabungan) dan “rojali” (rombongan jarang beli) muncul dan bukan sekadar istilah viral, melainkan gejala struktural.
Utang untuk Bertahan Hidup
Yang paling mengkhawatirkan, menurut Raymond, adalah perubahan pola utang.
Jika dulu pinjaman online diasosiasikan dengan gaya hidup, kini justru digunakan untuk kebutuhan dasar.
“Orang pinjol buat token listrik, bayar SPP anak, beli makan. Ini tanda darurat,” ujarnya.
Raymond menyebut 2026 sebagai fase K-Shape Economic Recovery atau pemulihan berbentuk huruf K.
Di mana sebagian kecil masyarakat dan industri akan melonjak tajam ke atas, sementara mayoritas justru tertinggal.
Kelas menengah, menurutnya, berada di posisi paling rentan karena nyaris tidak memiliki stimulus untuk naik kelas dalam waktu dekat.
“Masalahnya bukan hanya jumlah lapangan kerja, tetapi kualitasnya. Indonesia, gagal memaksimalkan sektor manufaktur padat karya yang seharusnya menjadi tangga mobilitas sosial,” kata dia.
Sebaliknya, menurut Raymond, proyek-proyek besar yang didorong negara cenderung padat modal, seperti hilirisasi dan smelter, yang minim penyerapan tenaga kerja.
Negara Belanja Besar, Efek Menetes Dipertanyakan
Raymond menjelaskan APBN 2026 diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar, dengan program populis seperti MBG, perumahan, dan bansos.
Namun Raymond skeptis terhadap efek “trickle down”.
“Model K-shape ini kebal politik. Kita tahu sendiri ada anak pejabat yang punya puluhan dapur MBG,” katanya.
Raymond menutup analisanya dengan dua pesan yang kontras.
“Untuk kelompok bawah: kencangkan ikat pinggang, cari tambahan penghasilan, dan fokus menaikkan real disposable income,” kata dia.
“Untuk kelompok atas: belanja lebih banyak ke UMKM dan bisnis lokal agar ekonomi riil tetap bergerak,” tambahnya.
Ia menegaskan, videonya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan membuka mata.
“Pertumbuhan ekonomi yang selama ini digaungkan, tidak benar-benar terasa di rakyat paling bawah,” katanya.
Namun ia juga mengingatkan bahaya self-fulfilling prophecy atau ketika pesimisme massal justru menciptakan krisis itu sendiri.
“Jangan pesimis. Tetap optimis, tapi realistis,” kata Raymond.
Ia berharap sebagian penonton videonya mampu mengubah nasib secara drastis di 2026.
“Mungkin doa terakhir gua adalah semoga di periode K-Shape Recovery ini, beberapa kalian yang nonton video ini berhasil mengubah nasib 180 derajat di 2026 dan akan mendapat kekayaan yang sangat amat banyak. See you guys next video,” tutup Raymond.
