Xcloud.id

Tag: Elly Rosita Silaban

  • Bertemu Parlemen Uni Eropa, Presiden KSPSI Andi Gani Bahas Masalah Perburuhan – Halaman all

    Bertemu Parlemen Uni Eropa, Presiden KSPSI Andi Gani Bahas Masalah Perburuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melakukan pertemuan dengan Pimpinan Parlemen Uni Eropa di Kantor Uni Eropa, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Hadir dalam pertemuan, Chairman of the International Trade Committee (INTA) at the European Parliament Hon.

    Bernd Lange, Anggota Parlemen Eropa (MEP) sekaligus Wakil Ketua INTA Iuliu Winkler, pengusaha dan politisi Swedia dari Partai Moderat Jörgen Warborn. 

    Kemudian, Anggota Parlemen Eropa dari Partai Vooruit Kathleen Van Brempt, Anggota kelompok Patriots for Europe dari Prancis Christophe Bay, Ketua Delegasi untuk Hubungan dengan Negara-Negara ASEAN Wouter Beke, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban dan beberapa pimpinan serikat buruh lainnya.

    Pertemuan tersebut membahas masalah-masalah perburuhan dan ekonomi di Indonesia. 

    Andi Gani menyampaikan kondisi masalah perburuhan khususnya industri padat karya seperti tekstil dan industri sepatu dalam kondisi cukup sulit.

    Namun, Andi Gani yakin dengan kebijakan dan keberpihakan Pemerintah, industri padat karya bisa menghadapi tantangan kondisi yang sangat berat ini. 

    Andi Gani yang juga Presiden ASEAN Trade Union Council meminta Parlemen Uni Eropa untuk mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

    “Uni Eropa merupakan mitra dagang dan investasi utama Indonesia yang juga membuka akses ke pasar global lebih luas. Kalau investasi dari Uni Eropa banyak ke Indonesia, tentu sangat berpengaruh bagi buruh,” kata Andi Gani. 

    Dalam pertemuan tersebut, Andi Gani juga menuturkan, Indonesia telah memiliki Desk Pidana Ketenagakerjaan yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Desk Pidana Ketenagakerjaan ini merupakan yang pertama di dunia.

    “Peran Desk Ketenagakerjaan sangat besar dan sudah beberapa masalah krusial ketenagakerjaan dapat diselesaikan,” jelasnya. 

    Adapun, manfaat kerja sama buruh dengan Parlemen Uni Eropa ini yaitu, perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing bagi produk Indonesia, peningkatan investasi dua arah antara Indonesia dan Uni Eropa, dan peningkatan kerja sama untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian.

  • Serikat Was-was Hak Pekerja Dipangkas jika Pemerintah Terapkan WFA

    Serikat Was-was Hak Pekerja Dipangkas jika Pemerintah Terapkan WFA

    Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) khawatir, hak-hak pekerja berkurang jika pengusaha mengikuti imbauan pemerintah untuk menerapkan work from anywhere atau WFA.

    “Apakah nanti ketika itu dilakukan ada pengurangan hak-hak mereka? Misalnya kalau kerja dari rumah, Anda tidak membutuhkan transportasi sehingga gajinya tidak full dibayarkan. Itu yang kita khawatirkan,” tutur Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban saat ditemui di Kantor Pusat Apindo, Rabu (12/3/2025).

    Namun, pihaknya sepakat melakukan WFA jika upah yang diterima para pekerja tidak mengalami pemangkasan. 

    “Mayoritas akan menerima WFA kalau memang upahnya tidak dikurangi. Tapi 100% akan menolak itu ketika ada pengurangan hak-hak mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Elly menyebut bahwa pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut sektor mana yang dapat menerapkan WFA. Mengingat, tidak semua sektor usaha dapat menerapkan WFA, seperti sektor manufaktur.

    Dia mengatakan, industri padat karya tidak memungkinkan untuk melaksanakan WFA. “Industri kayak padat karya kan nggak mungkin [WFA] karena mereka harus berhadapan dengan mesin-mesin,” katanya.

    Jika sektor manufaktur juga menerapkan WFA, dia khawatir akan ada banyak usaha yang tutup. “Saya kira itu kemungkinan akan lebih besar menutup usaha-usaha yang ada di Indonesia, terutama di manufaktur,” pungkasnya. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya telah mengimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA saat Lebaran 2025.

    Yassierli mengatakan, imbauan tersebut disampaikan dalam rangka menyukseskan program mudik nasional. 

    “Untuk mensukseskan program mudik nasional, Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA,” imbau Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dikutip Rabu (12/3/2025). 

    Kendati begitu, dalam penerapannya, Yassierli meminta agar perusahaan tetap memerhatikan kelancaran operasional di masing-masing perusahaan.

  • Apindo berkomitmen dukung dialog antara pengusaha dan pekerja

    Apindo berkomitmen dukung dialog antara pengusaha dan pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan komitmennya dalam mendukung dialog sosial dan perundingan bipartit di tingkat perusahaan antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan.

    Apindo menggelar dialog bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Rabu, dalam upaya mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara pengusaha dan pekerja.

    “Sebagai representasi dunia usaha dan pekerja, Apindo dan KSBSI memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam sambutannya.

    Shinta menuturkan bahwa dialog sosial antara pengusaha dan pekerja juga penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi saat ini, yakni keterbatasan lapangan kerja yang tercermin pada tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7,47 juta, sementara 11,56 juta orang tergolong setengah menganggur, serta proporsi pekerja informal yang masih tinggi.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada 2024 mencapai 4,91 persen sementara pekerja informal masih mendominasi lebih dari 59 persen dari total angkatan kerja.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya dialog sosial antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Menurutnya, penyelesaian masalah yang hanya mengandalkan regulasi tidak selalu efektif.

    Elly menjelaskan bahwa banyak keputusan yang membutuhkan respons cepat agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan.

    Ia juga menyoroti menurunnya cakupan perjanjian kerja bersama (PKB) di Indonesia sebagai indikator bahwa dialog sosial belum menjadi kesadaran bagi pelaku industri.

    Menurut Elly, salah satu syarat dialog sosial adalah kebebasan berserikat. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak pengusaha yang alergi terhadap keberadaan serikat buruh.

    “Banyak pengusaha di luar anggota Apindo yang masih alergi keberadaan serikat buruh, meskipun saya menyadari ada beberapa serikat yang memanfaatkan buruh untuk kepentingan lain,” jelasnya.

    Elly berharap dialog sosial dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Posisi Arsjad Rasjid Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Diganti Anindya Bakrie, Ini Kata Buruh – Halaman all

    Posisi Arsjad Rasjid Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Diganti Anindya Bakrie, Ini Kata Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua pemimpin buruh terbesar di Tanah Air, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi kinerja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah komando Arsjad Rasjid selama 5 tahun. 

    Andi Gani memuji kinerja Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. Ia mengaku selama ini kerja sama yang terjalin dengan konfederasi buruh sangat baik di masa kepemimpinan Arsjad. 

    “Baru kali ini pemimpin buruh bisa berkomunikasi sangat baik dengan Ketua Umum Kadin. Ini sejarah,” tegas Andi Gani di Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

    Andi Gani menilai, kerja sama yang terjalin yaitu, peningkatan produktivitas menjadi program utama Kadin Indonesia bersama konfederasi buruh. 

    Tak hanya itu, Arsjad juga memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan-pimpinan konfederasi buruh ASEAN dan sering melakukan dialog sosial. 

    Kadin di bawah Arsjad juga bekerja sama dengan konfederasi buruh mendorong adanya peningkatan kesejahteraan. 

    Bahkan, Andi Gani mengingat betul, pada saat Arsjad baru menjabat pada 2021, Kadin telah menghadirkan program vaksinasi dan rumah oksigen gotong royong untuk menanggulangi pandemi Covid-19. 

    “Bersama Kapolri, Arsjad Rasjid punya andil besar, jutaan vaksin terdistribusi kepada masyarakat pada waktu itu termasuk buruh,” katanya. 

    Andi Gani mengungkapkan, Arsjad Rasjid juga terlibat langsung dalam pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di Purwakarta, Jawa Barat. 

    Arsjad Rasjid melalui Indika Foundation menghibahkan lahan Untuk Pembangunan Pusdiklat KSPSI yang ditargetkan selesai Desember 2025.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini mendukung penuh langkah-langkah Arsjad Rasjid ke depan. 

    Sementara, Presiden KSPI Said Iqbal mengapresiasi kerja-kerja Arsjad Rasjid selama 5 tahun ini. Ada tiga fokus utama kerja sama yang selama ini dilakukan Kadin bersama konfederasi buruh. 

    Pertama, tertuang dalam MoU antara Kadin dengan KSPSI Andi Gani, KSPI Said Iqbal, dan KSBSI Elly Rosita Silaban memperkuat pelatihan pendidikan, vokasi, dan pelatihan kewirausahaan. 

    Kedua, dibawah kepemimpinan Arsjad, dialog sosial dengan buruh terbangun. “Contoh, diskusi tentang Omnibus Law, upah minimum, struktur skala upah, dan hubungan industrial,” kata Iqbal. 

    Ketiga, Kadin dibawah Arsjad selalu mengedepankan win-win solution. Arsjad ingin agar kepentingan pengusaha dan buruh diakomodir serta diputuskan dengan adil. 

    “Kepemimpinan Arsjad Rasjid bisa jadi role model dalam membangun hubungan industrial di Indonesia ke depan. KSPI berharap setelah Munas tidak ada lagi kubu-kubuan. Kadin Arsjad dan Anindya bisa duduk bersama mencari solusi ekonomi bangsa,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, dualisme di Kadin Indonesia antara kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Rasjid akan segera berakhir.

    Hal ini diketahui setelah adanya undangan terkait gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia yang akan digelar pada Kamis (16/1/2025) di Hotel The Ritz Calton Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta.

    Dalam Munas tersebut, disinyalir nantinya Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara, Ketua Umum Kadin Indonesia sebelumnya Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

  • Gonjang-ganjing Tapera yang Potong Gaji Pekerja hingga 3%

    Gonjang-ganjing Tapera yang Potong Gaji Pekerja hingga 3%

    Pekerja-Pengusaha Keberatan

    Pengusaha dan buruh satu suara terkait penolakan iuran Tapera. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan baik dari buruh maupun pengusaha tidak ada satupun yang terlibat dalam pembahasan aturan PP 21/2024.

    “Keterlibatan? Kalau pernah terlibat pasti tidak sekeras ini atau meminta ada revisi atau menolak. Kami iuran sampai 58 tahun di mana rumahnya? Di mana lahannya?” kata Elly dalam Konferensi Pers terkait Tapera, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

    Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan dari pengusaha tak ada satu orang pun yang terlibat dalam kepengurusan BP Tapera. Di sisi lain, dia juga telah menyampaikan keberatan pada tahun 2016 lalu sebelum UU 4/2021 disahkan.

    “Kami sudah menyurati presiden, memberikan pandangan kami, masukan kami, namun sampai Peraturan Pemerintah (PP 21/2024) ini diterbitkan, belum ada tanggapan ya. Mungkin pemerintah punya sikap tersendiri kenapa harus jalan. Makanya kami pikir mungkin perlu klarifikasi,” ujar Shinta.

    Dinilai Bikin Beban hingga Mustahil Hadirkan Rumah

    Dari sisi pekerja, mereka tegas menolak karena ogah ada tambahan potongan gaji. Bukan cuma membebani, mereka tak yakin bisa memiliki rumah dari iuran Tapera ini. Jika dipaksakan, hal ini dinilai bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.

    “Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3% (dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK,” kata Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (29/5/2024).

    Saat ini upah rata-rata buruh Indonesia Rp 3,5 juta per bulan. Jika dipotong 3% per bulan, maka iurannya jadi Rp 105.000/bulan atau Rp 1.260.000/tahun. Kalau dihitung lebih jauh, dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan uang yang terkumpul Rp 12.600.000 sampai Rp 25.200.000.

    “Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga Rp 12,6 juta atau Rp 25,2 juta dalam 20 tahun ke depan? Sekali pun ditambahkan keuntungan usaha dari tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah,” ucapnya.

    “Jadi dengan iuran 3% yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta Tapera. Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa memiliki rumah,” tambah Said Iqbal.

    Pada kesempatan lain, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban sempat menghitung, dengan gaji UMR Jakarta, pekerja harus membayar sekitar Rp 126 ribu per bulan. Di luar itu, upah pekerja selama ini sudah dipotong 4,5%. Padahal, kata Elly, kalau Tapera ini sifatnya tabungan, seharusnya dilakukan secara sukarela.

    “Untuk pemerintah membatalkan setidaknya revisi pasal paling krusial pasal 7 ya yang wajib jadi sukarela. Kalau Anda mau nabung silakan, ya silahkan. Kalau mau dapat rumah melalui Tapera, silakan. Kita kalikan Rp 100 ribu sampai usia 58 tahun itu nggak sampai Rp 100 juta ya. Saya sudah pensiun, saya belum dapat rumah,” kata Elly dalam acara Konferensi Pers Terkait Tapera, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

    Tumpang Tindih

    Keberadaan Tapera dinilai tumpang tindih dengan program yang sudah ada. Program tersebut antara lain Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek.

    “Tambahan beban bagi Pekerja (2,5%) dan Pemberi Kerja (0,5%) dari gaji yang tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani dalam keterangan tertulis.

    Menurutnya, pemerintah lebih baik mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan. Di mana sesuai PP maksimal 30% (Rp 138 triliun), aset JHT yang memiliki total Rp 460 triliun dapat digunakan untuk program MLT perumahan pekerja. Dana MLT yang tersedia pun sangat besar, namun sangat sedikit pemanfaatan.

    Selain itu, APINDO juga menilai aturan Tapera akan menambah beban pengusaha dan pekerja, sebab saat ini beban pungutan yang ditanggung pelaku usaha sudah mencapai angka 18,224-19,74% dari penghasilan kerja dengan rincian sebagai berikut.

    A. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (berdasarkan UU No. 3/1999 ‘Jamsostek’)

    1. Jaminan Hari Tua (3,7%)
    2. Jaminan Kematian (0,3%)
    3. Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24-1,74%)
    4. Jaminan Pensiun (2%)

    B. Jaminan Sosial Kesehatan (berdasarkan UU No.40/2004 ‘SJSN’)

    Jaminan Kesehatan (4%)

    C. Cadangan Pesangon (berdasarkan UU No. 13/2003 ‘Ketenagakerjaan’) sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar (8%).

    Penyesalan Basuki hingga Tapera Diundur ke 2027

    Kondisi program Tapera yang banjir protes dari masyarakat membuat Basuki Hadimuljono yang pada kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera mengaku menyesal.

    “Dengan kemarahan ini saya pikir saya menyesal betul,” katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

    Pada kesempatan itu, Basuki menyebut program tersebut tidak perlu juga diburu-buru. Ia menjelaskan awalnya pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016. Lalu ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.

    “Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah, sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” jelas Basuki.

    (shc/kil)