Xcloud.id

Tag: Eko Patrio

  • Koleksi Mobil Eko Patrio Jadi Sorotan usai Viral Joget dan Naik Gaji, Isi Garasinya Bikin Melongo

    Koleksi Mobil Eko Patrio Jadi Sorotan usai Viral Joget dan Naik Gaji, Isi Garasinya Bikin Melongo

    GELORA.CO  – Koleksi mobil Eko Patrio menjadi sorotan netizen usai viral joget di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tak hanya itu, kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR di tengah situasi ekonomi yang lesu membuat publik geram.

    Beradasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggra Negara (LHKPN) yang disampaikan pemilik nama asli Eko Hendro Purnomi per 31 Desember 2023, kekayaannya mencapai Rp131,5 miliar. Dari jumlah tersebut koleksi kendaraannya mencapai Rp5,59 miliar.

    Dalam video yang beradar Eko tampak bergoyang mengikuti alunan lagu daerah Sajojo dan lagu Fa Mi Re. Sorak sorai dan ekspresi gembira mengisi ruangan, seolah menjadi pelepas lelah setelah mengikuti rangkaian sidang panjang.

    Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus publik figur yang dikenal sebagai komedian tampak asyik berjoget bersama rekan-rekannya. Momen ini tak hanya menjadi bahan perbincangan, tapi juga menyulut reaksi keras dari publik. 

    Video tersebut beredar di tengah mencuatnya berita kenaikan gaji anggota DPR sebesar Rp3 juta per hari, yang jika dikalkulasikan mencapai Rp90 juta per bulan.

    Bagaimana dengan koleksi mobilnya? Pertama ada Toyota Alhpard 2003 ditaksir Rp200.000.000, Toyota Alhpard 2017 sebsar Rp500 juta. Mobil Subaru BRZ-2.0 A/T 2023seharga Rp924.214.000, Jeep Rubicon 2023 emncapai Rp2 miliar, Mini Cooper 2022, dan Lexus X Sport 2020.

    Koleksi Mobil Eko Patrio 

    1. Mobil Toyota Alphard 2003: Rp200.000.000 

    2. Mobil Toyota Alphard 2017: Rp500.000.000 

    3. Mobil Subaru BRZ-2.0 A/T T 2023: Rp924.214.000 

    4. Mobil Jeep Rubicon 2023: Rp2.015.000.000 

    5. Mobil Mini Cooper 2022: Rp1.050.000.000 

    6. Mobil Lexus X Sport 2020: Rp905.000.000

  • Bukannya Minta Maaf, Eko Patrio Justru Pamer Sound Horeg, Heru Subagia: DPR Bukan Panggung Kekonyolan

    Bukannya Minta Maaf, Eko Patrio Justru Pamer Sound Horeg, Heru Subagia: DPR Bukan Panggung Kekonyolan

    “Bukannya Eko merespons dengan meminta maaf atau mengklarifikasi, cuma memberikan semacam tantangan kepada publik,” terangnya.

    “Bisa berbuat seperti halnya artis berkreasi. Namun demikian, panggung DPR bukan panggung kekonyolan, tapi panggung keseriusan yang menghormati lembaga dan aspirasi rakyat,” kuncinya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI, Eko Patrio, menjadi bulan-bulanan netizen usai mengunggah video sedang berjoget sambil menikmati alunan musik sound horeg.

    Tidak sendiri, Eko nampak bersama sejumlah kader PAN dalam video yang saat ini telah ditonton 1,1 juta kali itu.

    “Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja,” kata Eko dalam unggahan TikTok pribadinya @ekopatrio, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

    Sebelumnya Eko juga sempat menjadi buah bibir netizen, ketika videonya bersama anggota DPR lainnya asyik berjoget di sela rangkaian sidang tahunan MPR, kemarin.

    Bukan hanya Eko, Surya Utama atau Uya Kuya yang juga merupakan anggota DPR RI dari fraksi PAN menjadi sorotan.

    Aksi joget anggota DPR RI dianggap tidak menghargai kondisi yang dirasakan masyarakat luas.

    Mulai dari lapangan pekerjaan minim, pemutusan kerja, hingga kenaikan pajak secara fantastis.

    Nampak jelas kesenjangan antara pejabat dan masyarakat yang terus diperas melalui pajak.

    Buntut dari video berdurasi singkat tersebut, kolom komentar Eko langsung dipenuhi kritik pedas dari warganet.

    “Astagfirullah, nantangin rakyat dia. Catat partainya PAN,” tulis akun @Erikaayusafitri1 yang disukai lebih dari 5 ribu pengguna.

    Komentar lain juga menyerang sikap Eko Patrio yang dinilai tidak peka. “Inget ya partainya PAN, jangan dicoblos lagi,” sindir akun @it is.

  • Uya Kuya Masa Bodoh soal Hujatan Netizen Gara-gara Joget di Sidang MPR: Kita DPR, tapi Kita Juga Artis

    Uya Kuya Masa Bodoh soal Hujatan Netizen Gara-gara Joget di Sidang MPR: Kita DPR, tapi Kita Juga Artis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Videonya viral asyik berjoget bersama Eko Patrio dan sejumlah anggota DPR RI lainnya di sela sidang tahunan MPR, Surya Utama atau Uya Kuya memilih masa bodoh.

    Anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan bahwa selain dirinya sebagai wakil rakyat, ia bersama Eko juga memiliki status artis yang terus melekat.

    “Lah emang kita artis, Kita DPR tapi kita artis,” kata Uya Kuya dikutip pada Rabu (20/8/2025).

    Ia kemudian balik bertanya soal pejabat-pejabat yang juga banyak membuat konten.

    Salah satunya dari Komisi III DPR RI, Habiburokhman yang merupakan Ketua Komisi juga aktif membuat konten.

    Bahkan, belum lama ini ia membuat konten sound horeg hingga masak mie instan menggunakan gas LPG 3 kilogram di tengah isu kenaikan gaji.

    “Gue tanya sekarang, emang ada anggota DPR yang gak ngonten, ada? Semua ngonten,” cetusnya.

    Uya Kuya bilang, bukan hanya kalangan artis yang terus membuat konten. Tapi kebanyakan dari netizen pun melakukan hal serupa.

    “Artis ngonten, netizen juga ngonten,” tandasnya.

    Untuk diketahui, setelah viralnya video anggota DPR RI berjoget di sela-sela sidang MPR, netizen ramai-ramai memberikan hujatan.

    Menariknya, Eko Patrio yang juga merupakan Politikus PAN seperti Uya Kuya, merespons komentar netizen dengan konten sound horeg di sebuah ruangan yang diduga ruangan kerjanya.

    “Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja,” kata Eko dalam unggahan TikTok pribadinya @ekopatrio, dikutip pada Rabu (20/8/2025). (Muhsin/fajar)

  • Ada Zulhas, Penampakan Para Menteri Prabowo Lomba Makan Kerupuk

    Ada Zulhas, Penampakan Para Menteri Prabowo Lomba Makan Kerupuk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar sejumlah perlombaan untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kantor DPP PAN, Jakarta, hari ini, Senin (18/08/2025). Dalam acara tersebut, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) turut ikut serta dalam sejumlah perlombaan.

    Kemeriahan acara tersebut itu pun sudah terlihat sejak pagi hari. Para kader PAN dengan pakaian biru berkumpul di Kantor DPP PAN. Selain dimeriahkan oleh para kader, sejumlah pelaku UMKM pun turut hadir di acara itu, diantaranya UMKM ketoprak, bakso, siomay, minuman es dawet, es teh.

    Kemeriahan acara Perayaan HUT Ke-80 RI di Kantor DPP Pan makin terasa ketika Zulhas yang juga Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan turut ikut serta dalam perlombaan tersebut. Zulhas nampak mengikuti sejumlah lomba seperti makan kerupuk hingga memasukan estafet belut untuk dimasukan ke botol.

    Foto: PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)
    PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)

    Selain itu, lomba tersebut turut diikuti oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Fraksi PAN di DPR Putri Zulkifli Hasan, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Patrio, dan sejumlah pimpinan DPP PAN lainnya.

    Keseruan acara tersebut terasa ketika perlombaan makan kerupuk di mulai. Zulhas bersama pimpinan DPP PAN nampak berbaris rapih dengan tangan berada di belakang dan siap mengikuti perlombaan tersebut.

    Sesekali, Eko Patrio nampak jail dengan menggoyangkan tali yang mengikat kerupuk tersebut. Kerupuk yang bergoyang membuat sejumlah perserta mengalami kesulitan untuk memakannya.

    “Ternyata (lomba makan kerupuk) tidak semudah itu. Apalagi saat kerupuk bergoyang mesti lombat-lompat. Tapi seru,” kata Putri Zulhas.

    Tidak hanya itu, seluruh peserta juga nampak kompak saat lomba estafet belut untuk dimasukan ke dalam botol. Mereka nampak bekerja sama agar belut yang licin tersebut bisa masuk ke delam botol.

    Selain untuk merayakan HUT ke-80 RI, lewat acara tersebut diharapkan seluruh kader PAN mampu menjaga solidaritas.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemendag Tahun 2026 Jadi Rp1,98 Triliun

    DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemendag Tahun 2026 Jadi Rp1,98 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR menerima usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) senilai Rp886,63 miliar untuk tahun anggaran 2026. Alhasil, anggaran Kemendag pada 2026 menjadi Rp1,98 triliun.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Eko Patrio dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    “Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2026, yaitu sebesar Rp886.635.770.000. Setuju, Pak Menteri [Menteri Perdagangan Budi Santoso]?” ujar Eko.

    Di samping itu, Eko menambahkan bahwa Komisi VI DPR juga telah menerima usulan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 404 unit dari 194 kabupaten/kota dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp2.424 triliun.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026. Pasalnya, Budi mengungkap Kemendag mendapatkan pagu indikatif anggaran 2026 senilai Rp1,1 triliun.

    Pagu indikatif ini dialokasikan untuk sebagian besar belanja operasional dan sebagian kecil belanja non operasional.

    Perinciannya, pertama, belanja operasional dengan total Rp1,07 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp722,12 miliar dan belanja barang sebesar Rp349,6 miliar. Kedua, belanja nonoperasional dengan total Rp28,62 miliar yang seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Dialokasikan untuk sebagian kecil anggaran layanan KDEI atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, layanan Bappebti, layanan Ditjen PKTN, dan layanan BSDMP,” ungkap Budi.

    Namun, Budi menjelaskan bahwa belanja non operasional ini baru memenuhi sebagian kecil kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Kemendag.

    Memperhatikan penugasan Kementerian Perdagangan pada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 untuk mengakomodir dan mengampu pencapaian target indikator kerja ekonomi nasional terkait sektor berdagangan yang sangat penting bagi kinerja berkembang nasional,

    Alhasil, Kemendag telah mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2026 melalui surat dinas Nomor PR.02.00/387/M-DAG/SD/06/2025 kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp886,63 miliar

    “… sehingga usulan anggaran tahun 2026 menjadi sebesar Rp1,98 triliun [untuk tahun anggaran 2026],” ungkapnya.

    Adapun, usulan tambahan anggaran ini terdiri dari belanja operasional senilai Rp272,57 miliar dan belanja nonoperasional sebesar Rp14,05 miliar. Budi menjelaskan bahwa usulan ini telah dibahas dalam trilateral meeting.

    “Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami pergunakan untuk mengakomodir kekurangan belanja pegawai, belanja barang operasional lainnya, dan belanja non operasional dalam menunjang tupoksi Kementerian Perdagangan yang belum teralokasikan,” terangnya

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa anggaran tersebut aka dikelompokkan menjadi tiga fokus program kerja Kemendag.

    Pertama, pengamanan pasar dalam negeri melalui peningkatan perdagangan antar wilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk. Kemudian, peningkatan pemberdayaan konsumen, pengawasan berdagangan, kepastian dan kemudahan usaha, pengembangan produk dalam negeri, dan tindakan pengamanan perdagangan.

    Kedua, sambung Budi, perluasan pasar ekspor gun membuka akses pasar dan mengurangi hambatan beragangan melalui penguatan diplomasi perdagangan internasional dan peningkatan promosi dan informasi perdagangan.

    Serta ketiga, peningkatan UMKM Bisa Ekspor, yakni melalui peningkatan inovasi desain, business matching, pitching dengan perwakilan beragangan di luar negeri, pengaturan promosi beragangan di luar negeri, peningkatan peran agregator, penguatan diplomasi perdagangan internasional, serta peningkatan promosi dan informasi ekspor.

    “Melalui usulan tambahan anggaran ini, kami yakin dapat meningkatkan daya saing perdagangan di Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja perdagangan nasional dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

  • Eko Patrio Soroti Haji 2025, dari Besarnya Anggaran hingga Syarikah

    Eko Patrio Soroti Haji 2025, dari Besarnya Anggaran hingga Syarikah

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus anggota DPR, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, meminta DPR melalui Komisi VIII memanggil Kementerian Agama khususnya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) terkait banyaknya persoalan yang terjadi selama penyelenggaraan haji pada 2025. Hal itu diungkapkan Eko dikutip dari akun Instagram @amanatnasional, Senin (9/6/2025).

    “Merujuk beberapa persoalan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji 2025,  saya menginstruksikan anggota DPR Komisi VIII untuk mengaudit seluruh prosesi haji sehingga menjadi perbaikan ke depannya, karena anggaran begitu besar. Anggarannya begitu banyak, kurang lebih ada Rp 20 triliun, dan Rp 16 triliun di antaranya untuk penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan Rp 4 triliun untuk internal. Jadi kita harus audit itu,” ujar Eko.

    Menut Eko, satu contoh masalah syarikah yang menangani jemaah haji Indonesia sehingga membuat persoalan terjadi adalah masalah transportasi.

  • Eko Patrio Soroti Haji 2025, dari Besarnya Anggaran hingga Syarikah

    Eko Patrio: Kurban Iduladha Wujudkan Nilai-nilai Pancasila

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR sekaligus artis, Eko Patrio, menyebut ibadah kurban dalam perayaan Iduladha merupakan bentuk konsistensi umat Islam dalam mengamalkan sila pertama dari Pancasila berbunyi, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

    “Bila dikaitkan dengan sila pertama adalah, setiap warga negara berhak yakin pada satu Tuhan dan agama yang tidak bisa saling dipaksakan,” ujar Eko, dikutip dari kanal Youtube, Jumat (6/6/2025).

    Menurut Sekjen Partai Amanat Nasional ini, kurban di hari raya Iduladha bukanlah sekadar memotong hewan, melainkan sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

    “Kurban di Iduladha itu sarana untuk mendekatkan diri pada Allah, menyeimbangkan hak kita sebagai pemimpin di bumi dan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah.

    Selain sila pertama, Eko menambahkan beribadah kurban juga selaras dengan sila kelima dari Pancasila yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.

    “Berkurban ini upaya kita untuk membantu satu sama lainnya, agar bisa menghadirkan sesuatu yang baik bagi masyarakat. Berkurban memberikan keadilan bahwa yang mampu harus membantu yang tidak mampu,” jelasnya.

    Eko Patrio menilai, rutinitas berkurban di hari raya Iduladha harus terus dilanjutkan karena memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa.

    “Rutinitas berkurban di perayaan hari raya Iduladha harus jadi rutinitas yang terus dilanjutkan karena dampaknya positif bagi kehidupan berbangsa kita,” pungkas Eko singkat.

  • Di Hadapan Megawati, OSO: Hanura Dukung Presiden Konstitusional Prabowo Subianto – Halaman all

    Di Hadapan Megawati, OSO: Hanura Dukung Presiden Konstitusional Prabowo Subianto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menegaskan sikap partainya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

    Ia menyebut dukungan Hanura berdasarkan prinsip konstitusionalitas, bukan kepentingan pribadi.

    “Saudara-saudara sekalian, kita Partai Hanura mendukung presiden konstitusional. Siapa dia? Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya, karena kita berdasarkan konstitusional,” kata OSO dalam pidatonya saat pengukuhan pengurus baru di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    OSO menekankan, dukungan ini bukan keputusan pribadi, melainkan kesadaran bersama seluruh kader Hanura.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah rakyat kecil, seperti petani, guru, nelayan, dan pedagang kecil.

    “Di depan kita terbentang jalan panjang, mungkin terjal, mungkin sunyi. Tapi kita tidak boleh takut, karena kita membawa sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Harapan mereka adalah amanah kita,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia pun meminta para pengurus baru Hanura untuk tidak hanya aktif dalam rapat-rapat. Akan tetapi juga hadir di tengah rakyat dan memperjuangkan suara mereka secara nyata.

    “Saudara mulai hari ini saya ingin melihat pengurus yang baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di tengah rakyat, mendengar suara mereka, dan berjuang bersama,” tegasnya.

    Megawati Hingga Anies Hadir

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura periode 2024-2029 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 19.15 WIB. Kedatangannya langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dan istrinya.

    Dalam lawatannya ini, Megawati terlihat dikawal oleh sejumlah petinggi DPP PDIP. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Adian Napitupulu, dan Deddy Sitorus.

    Kemudian, ada pula Yassona Laoly dan juga kandidat Pilpres 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lalu, ada juga kandidat Pilpres 2024 dari koalisi perubahan, Anies Baswedan.

    Selain itu, ada juga Gubernur Jakarta Pramono Anung, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

    Lalu, ada juga perwakilan dari parpol lain. Yakni, Sekjen NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PAN Eko Patrio.
     

     

  • Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sekjen PAN: Banyak Capaiannya Bisa Dikenang – Halaman all

    Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sekjen PAN: Banyak Capaiannya Bisa Dikenang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menilai usul agar Presiden ke-2 RI Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional adalah hal yang wajar dan patut dipertimbangkan. 

    Menurut Eko, banyak capaian saat era pemerintahan Soeharto yang dapat dikenang.

    “Swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, program sekolah dasar Inpres, dan dukungan terhadap koperasi serta usaha kecil,” ujar Eko kepada wartawan, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menilai Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang pernah memimpin dalam periode panjang pembangunan nasional.

    “Dari PAN, kami melihat usulan agar Presiden Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional sebagai hal yang wajar dan patut dipertimbangkan,” kata Eko.

    Dia juga meyakini penilaian terhadap gelar Pahlawan Nasional tentu dilakukan secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang.

    Selain usulan dari publik, menurutnya, ada mekanisme resmi yang harus dilalui, seperti kajian dari Dewan Gelar hingga keputusan oleh Presiden RI. 

    Eko melanjutkan, bagi PAN upaya menghargai tokoh bangsa seperti Presiden ke-2 RI adalah bagian dari merawat sejarah nasional.

    “Ini bukan soal politik semata, tapi soal bagaimana kita memberi tempat yang layak bagi sosok yang pernah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia,” pungkas dia.

    Nama Soeharto kembali masuk dalam daftar usulan bersama lima tokoh lainnya, yakni K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

    Sementara itu, empat tokoh yang baru diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

     

     

  • 7 Menteri-Wamen Prabowo Jadi Pengurus DPP PAN, Simak Daftar Lengkapnya

    7 Menteri-Wamen Prabowo Jadi Pengurus DPP PAN, Simak Daftar Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional merilis susunan pengurus terbaru periode 2024-2029. Terdapat sejumlah menteri dan wakil menteri yang masuk ke dalam kepengurusan tersebut.

    Susunan pengurus terbaru itu terungkap dalam acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’ di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Posisi ketua umum dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kemudian pos waketum diisi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

    Sosok-sosok lain yang menjadi waketum adalah Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam, Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso.

    Kemudian untuk Badan Pemenangan Pemilu, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi mengkoordinasi wilayah Kalimantan, sedangkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengkoordinasi wilayah Banten, Papua, Maluku. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso mengkoordinasi wilayah DKI Jakarta, Sumatra, dan Yogyakarta.

    Berikut Daftar Susunan Pengurus DPP PAN 2024-2029:

    Ketua Umum: Zulkifli Hasan

    Wakil Ketua Umum:
    Viva Yoga Mauladi
    Yandri Susanto
    Zita Anjani
    Eddy Soeparno
    Saleh Partaonan Daulay
    Nazaruddin Dek Gam
    Sakti Wahyu Trenggono
    Priyo Budi Santoso

    Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)

    Bendahara Umum: Pangeran Kherul Saleh

    Badan Pemenangan Pemilu

    1. Wilayah Banten Papua Maluku: Yandri Susanto
    2. Wilayah Jabar Jatim NTT NTB Bali: Bima Arya Sugiarto
    3. Wilayah Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono
    4. Wilayah Kalimantan: Dudy Purwaghandi
    5. Wilayah Sulawesi: Ashabul Kahfi
    6. Wilayah DKI Jakarta Sumatra Yogyakarta: Budi Santoso

    Badan Pengawas dan Disiplin Partai
    Ketua: Putri Zulkifli Hasan
    Wakil Ketua: Irvan

    Badan Strategis dan Komunikasi Partai
    Ketua: Zita Anjani

    Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan
    Ketua: Viva Yoga Mauladi
    Wakil Ketua: Tedi Kurniawan

    Badan Pencalegan
    Ketua: Desy Ratnasari

    Badan Advokasi
    Ketua: Sarifuddin Sudding
    Wakil Ketua: Endang Agustina

    Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
    Ketua: Lula Kamal
    Wakil Ketua: Nisya Ahmad

    BSN (Badan Saksi Nasional)
    Ketua: Erwin Izharuddin

    Badan Pengkaderan dan Amanat Academy
    Ketua: Saleh Daulay
    Wakil Ketua: Arizal Tom Liwafa

    Badan Sosial
    Ketua: A. Bakri
    Wakil Ketua: Farah Putri Nahlia

    Badan Pendidikan Nasional
    Ketua: Dewi Coryati

    Badan Pemberdayaan Bantu Desa
    Ketua: Intan Fauzi
    Wakil Ketua: Herry Dermawan

    Badan Luar Negeri
    Ketua: Eddy Soeparno
    Wakil Ketua: Surya Utama (Uya Kuya)

    Badan Sayap Partai
    Ketua: Slamet Aryadi

    Badan Pengembangan Seni dan Budaya
    Ketua: Sigit Purnomo (Pasha Ungu)

    Badan Kepemudaan dan Olahraga
    Ketua: Verrel Bramastya
    Wakil Ketua: Abdul Hakim Bafagih

    Badan Instruktur Nasional
    Ketua: Didik J Rachbini

    Badan Tenaga Kerja
    Ketua: Muazzim Akbar

    Badan Hubungan Antar Lembaga
    Ketua: Priyo Budi Santoso
    Wakil Ketua: Simon Petrus Kamlasi

    Artikel selengkapnya >>> Klik di sini

    (miq/miq)