Kebanyakan Makan Durian, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Sakit Sempat Dirawat di RS
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran dikabarkan jatuh sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit (RS) Medistra, Jakarta, sejak Sabtu (9/1/2026).
Ia harus menjalani perawatan intensif karena sakit
maag
usai mengonsumsi durian.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo mengungkapkan bahwa saat ini Gubernur Agustiar sudah keluar dari rumah sakit dan masih dalam masa pemulihan.
“Pak Gub sehat dan sudah keluar dari rumah sakit, tapi beliau harus pemulihan, beliau mungkin karena makan dan kurang istirahat sehingga badan beliau
drop
,” kata Wagub Edy saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa (13/1/2026).
Edy mengatakan, Gubernur Agustiar mengalami sakit maag yang ditandai rasa tidak nyaman, perih, panas, kembung, atau penuh di perut bagian atas (ulu hati) setelah kebanyakan mengonsumsi durian.
“Yang pasti saat ini kan musim durian, kata beliau karena kebanyakan
makan durian
sehingga kena maag, kena lambungnya,” tutur Edy.
Edy mengatakan bahwa kondisi kesehatan Gubernur sempat menurun dalam beberapa hari terakhir.
“Sekitar seminggu ini beliau memang
drop
. Kata beliau sendiri,
kebanyakan makan durian
,” ujar Edy.
Selain akibat konsumsi makan, Edy menyebut kondisi cuaca yang tidak menentu turut memengaruhi daya tahan tubuh.
“Cuaca sekarang ini memang pancaroba, jadi kondisi kesehatan kita juga mudah menurun,” katanya.
Meski begitu, Edy memastikan bahwa
roda pemerintahan
daerah tetap berjalan dengan baik dan seluruh agenda strategis Pemprov Kalteng dilaksanakan sesuai rencana, meski tanpa kehadiran langsung dari Gubernur Kalteng.
Ia meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak berspekulasi berlebihan terkait kondisi kesehatan pimpinan daerah.
“Yang terpenting saat ini adalah pemulihan kesehatan beliau. Kami pastikan roda pemerintahan tetap berjalan,” jelasnya.
Edy juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Cuaca pancaroba ini memang perlu diwaspadai. Jaga pola makan dan kesehatan masing-masing,” ujarnya.
Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung menambahkan, kondisi Gubernur
Agustiar Sabran
sudah membaik dan tidak lagi menjalani perawatan di rumah sakit.
“Sudah di rumah (rumah Agustiar) di Jakarta,” jelasnya.
Leonard juga memastikan bahwa kondisi kesehatan orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai tersebut berangsur pulih setelah sempat mengalami gangguan kesehatan.
Meski demikian, Leonard mengaku belum dapat memastikan kapan Gubernur Agustiar Sabran akan kembali beraktivitas penuh dan menjalankan tugas pemerintahan seperti biasa.
“Sudah sehat (Gubernur), belum tahu (kapan gubernur kembali bekerja),” ujarnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Edy Pratowo
-
/data/photo/2026/01/13/6965f00acdecf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kebanyakan Makan Durian, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Sakit Sempat Dirawat di RS
Regional
13 Januari 2026")
Kebanyakan Makan Durian, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Sakit Sempat Dirawat di RS Regional 13 Januari 2026
-
Kepala BKN: Manajemen Talenta ASN mampu intervensi kepentingan politik
Palangka Raya (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan Manajemen Talenta ASN merupakan sistem yang mampu mengintervensi kepentingan politik dalam kepegawaian.
“Manajemen Talenta ini adalah cara baru bagi kita untuk menempatkan pejabat agar bisa melaksanakan dan mewujudkan visi misi kepala daerah dengan tolok ukur yang objektif, untuk menghindari balas budi, balas jasa, balas dendam, intervensi politik,” tegasnya di Palangka Raya, Selasa.
Manajemen Talenta merupakan proses rekrutmen, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, dan penempatan pegawai secara profesional sesuai kompetensi dan kualifikasi, guna menjalankan strategi dan mengambil langkah strategis yang dibutuhkan instansi.
“Ini akan menjadikan ASN kita profesional, kepala daerah juga tenang dalam mewujudkan visi misi, instrumennya adalah dengan Manajemen Talenta, pejabatnya bisa disiapkan sejak dini,” jelasnya.
Zudan menegaskan dengan penerapan Manajemen Talenta maka para kepala daerah di Kalimantan Tengah dapat menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengisi berbagai jabatan, mulai dari kepala dinas, asisten, staf ahli hingga sekretaris daerah.
“Kalau enggak ada Manajemen Talenta itu besar sekali intervensi politik. Dengan Manajemen Talenta itu dibangun secara transparan, siapa yang akan naik dalam jabatan, itu kelihatan,” terangnya.
Untuk itu hari ini dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta oleh kepala daerah se-Kalimantan Tengah.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan, Manajemen Talenta menjadi keharusan agar pemda mampu mengelola SDM aparatur secara strategis, terencana, dan berkelanjutan.
“Manajemen Talenta tidak hanya soal pengisian jabatan, tetapi membangun ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan profesional, sebagai fondasi,” jelasnya.
Wagub mengatakan, penerapan sistem ini juga sebagai upaya nyata Pemprov Kalteng dalam menghadapi pesatnya perkembangan globalisasi dan teknologi digital saat ini, yakni masyarakat menuntut pelayanan birokrasi cepat, profesional, transparan, dan sigap.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo
Survei: Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:40 WIBElshinta.com – Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.
Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.000 responden, pada tanggal 21-31 Juli 2025, di seluruh kabupaten/kota menunjukkan mayoritas warga menilai positif berbagai aspek tata kelola, pelayanan publik, dan program prioritas. Kepuasan publik terhadap kinerja 100 Hari Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo mencapai 72,4 %
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, 69 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah. Rinciannya, tingkat kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial 72,3 persen, bidang politik dan keamanan 71,8 persen, bidang ekonomi 65,9 persen, dan bidang penegakan hukum 65,8 persen.
Tingkat optimisme terhadap kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran tinggi, dengan sekitar 7 dari 10 responden yakin kepemimpinannya akan membawa kemajuan. Sejalan dengan itu, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 85,9 koresponden menyebut citra Gubernur Agustiar Sabran sangat baik.Mayoritas responden, yakni lebih dari 75 persen setuju dengan visi-misi Gubernur Agustiar Sabran “Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat”.
Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Gubernur Agustiar tidak hanya bertumpu pada program kerja yang dijalankan, tetapi juga pada persepsi positif atas sosok pribadinya.
8 Program Prioritas Berjalan Baik dan Tepat Sasaran
Sejak hari pertama kepimpinannya, Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo menjalankan 8 program prioritas, yaitu, menyelaraskan program pemerintah daerah dengan asta cita Presiden Prabowo, efisiensi anggaran, penataan struktur organisasi, menyusun dan merencanakan implementasi kartu Huma Betang Sejahtera.
Kemudian, penanganan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun peningkatan akses listrik dan internet, pengangkatan PPPK, dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan banjir lewat deteksi dini.
Delapan program yang diluncurkan sejak awal pemerintahan tidak hanya terealisasi, tetapi juga melampaui target hingga lebih dari 100 persen.
Di bidang pendidikan, sebanyak 3.060 mahasiswa dari 32 perguruan tinggi menerima subsidi UKT melalui program Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana. Digitalisasi pendidikan juga dilakukan dengan pendistribusian ribuan papan tulis interaktif, ratusan panel surya, dan koneksi internet berbasis Starlink untuk sekolah di daerah terpencil.
Di sektor kesehatan, 18.214 orang atau 121 persen dari Target 15 ribu orang warga telah mendapat layanan pemeriksaan gratis. Data Kartu Huma Betang Sejahtera juga terintegrasi dengan sistem JKN, menjangkau lebih dari 560.000 jiwa.
Layanan medis gratis disediakan di hampir 200 Puskesmas dan 55 pos siaga, termasuk operasi katarak, bibir sumbing, mamografi, USG kehamilan, dan tambahan gizi bagi ibu hamil KEK.
Angka stunting berhasil diturunkan sebesar 1,4 persen menjadi 22,1 persen pada 2024. Target 2025 ditetapkan sebesar 20,6 persen melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan program GENTING bersama BKKBN.
Peningkatan infrastruktur juga tercapai dengan selesainya perbaikan jalan Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 km. Ruas ini kini 100 persen fungsional, memangkas waktu tempuh dari empat jam menjadi dua setengah jam.
Gubernur Agustiar Sabran memberi apresiasi kepada seluruh pihak, baik jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, DPRD, Forkopimda, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat Kalteng, yang telah bersama-sama bekerja keras.
“Delapan Program Prioritas 100 Hari Kerja saya selaku Gubernur bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo sudah dapat diselesaikan atau dicapai dengan baik,” ungkap Gubernur Agustiar Sabran.
“Ini semua baru langkah awal, dari perjalanan panjang kepemimpinan kami 5 tahun ke depan, sebagai fondasi kuat, untuk mewujudkan Visi dan Misi Kalteng Berkah Kalteng Maju untuk Indonesia Emas,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.
Sementara itu Litbang Kompas juga sebelumnya telah melakukan survei terhadap kepuasan kinerja pemprov DKI Jakarta dimana dari hasil survei yang dilkukan pada bulan Juni lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, hanya 64,5 persen.
Dari data tersebut menggambarkan bahwa Tingkat kepercayaan terhadap Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo sangat tinggi dibanding provinsi-provinsi besar lainnya. (Arie Dwi Prasetyo)
Sumber : Radio Elshinta
-
Perekonomian Masyarakat Kalteng Terus Menggeliat Lewat Huma Betang Night dan Gubernur Cup 2025
Palangka Raya, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Kalteng kembali menggelar Car Free Night dan Huma Betang Night yang dipusatkan di Bundaran Besar Palangka Raya, Sabtu (26/7/2025). Huma Betang Night menjadi acara mingguan yang kian menjelma menjadi destinasi malam favorit warga Kalimantan Tengah (Kalteng).
Pada penyelenggaraan Huma Betang Night yang ketujuh ini, turut menghadirkan artis ibu kota, yakni King Nassar dan Marion Jola. Selain itu, acara juga dimeriahkan oleh penampilan band lokal serta pertunjukan seni dari putra-putri daerah Kalteng.
Berbalut semangat kearifan lokal, HBN memberi napas bagi pelaku UMKM, seniman, dan komunitas kreatif. Laporan panitia mencatat, rata-rata transaksi per malam mencapai Rp 500 juta. Angka ini jadi bukti, bahwa hiburan berbasis komunitas bisa punya daya ungkit ekonomi yang nyata.
“Bapak Gubernur (Agustiar Sabran) ingin menghadirkan alternatif hiburan di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangka Raya, agar masyarakat dapat menikmati suasana malam sekaligus mencicipi ragam kuliner lokal,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo.
“Kegiatan ini memberikan dampak ekonomi yang sangat positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Kita patut berbangga karena Huma Betang Night kini menjadi sorotan nasional, yang menandakan bahwa Kalimantan Tengah tidak lagi sepi,” tambah Wagub Edy Pratowo.
Tak hanya HBN, perekonomian masyarakat Kalteng juga terus menggeliat lewat Turnamen Olahraga Gubernur Cup Tahun 2025, dari Juli hingga Desember mendatang. Gubernur Cup 2025 mempertandingkan 17 cabang olahraga, antara lain pencak silat, sepak bola, bulu tangkis, catur, bola voli, tenis, maraton, biliar, bola basket, e-sport, jalan sehat, tenis meja, domino, menyumpit, panahan, mini soccer, dan perahu hias. Peluncuran turnamen ini dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat yang dilepas secara resmi oleh Wagub Kalteng Edy Pratowo di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu (27/7/2025).
Wagub menyampaikan bahwa Gubernur Cup merupakan ajang strategis untuk mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kalteng di tingkat nasional maupun internasional.
“Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku UMKM,” ucap Wagub saat membacakan sambutan Gubernur Agustiar Sabran.
Wagub Edy Pratowo menegaskan bahwa olahraga merupakan investasi penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan rangkaian kegiatan turnamen ini,” tambahnya.
Jalan sehat ini juga menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah, Hari Ulang Tahun ke-79 Bhayangkara, Hari Bhakti ke-65 Adhyaksa, dan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan jalan sehat ini turut dirangkai dengan Gerakan Pembagian 10.000 Bendera Merah Putih secara serentak, sebagai bentuk upaya menggugah rasa cinta tanah air serta meningkatkan semangat nasionalisme dan gotong royong seluruh masyarakat.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5274638/original/070584300_1751785054-1000983400.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gubernur Kalteng Konsisten Gerakkan Ekonomi Rakyat Lewat Huma Betang Night Spesial HUT Bhayangkara ke-79 – Page 3")
Gubernur Kalteng Konsisten Gerakkan Ekonomi Rakyat Lewat Huma Betang Night Spesial HUT Bhayangkara ke-79 – Page 3
Liputan6.com, Palangka Raya Acara Car Free Night di Bundaran Besar Palangka Raya pada Sabtu (5/7/2025) berlangsung penuh semarak. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Huma Betang Night ini hadir spesial karena bersamaan dengan peringatan HUT ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 lalu.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran yang tidak pernah absen hadir dalam kegiatan rutin yang dinanti masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) ini.
Gubernur tampak didampingi Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Ketua I Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Kalteng Nunu Andriani Edy Pratowo, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Leonard S. Ampung, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Selain itu, hadir pula unsur Forkopimda Provinsi Kalteng.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menyampaikan bahwa Huma Betang Night digelar sebagai upaya untuk melestarikan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tujuannya adalah untuk menggerakkan perekonomian, mendukung UMKM, serta membahagiakan masyarakat Kota Palangka Raya khususnya, dan Kalimantan Tengah pada umumnya,” tutur Gubernur.
Gubernur secara singkat menyambut baik kolaborasi acara Huma Betang Night dan HUT Ke-79 Bhayangkara. Acara malam ini juga merupakan salah satu bentuk apresiasi atas pengabdian seluruh anggota kepolisian, khususnya yang bertugas di Polda, Polres, dan Polsek di Kalteng.
“Kita doakan polisi selalu profesional dan selalu mengayomi masyarakat Kalteng,” ungkap Agustiar Sabran.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan terima kasih jajarannya kepada Gubernur Agustiar Sabran yang telah memberi ruang untuk Peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara dalam Huma Betang Night kali ini.
“Terima kasih saya tersanjung sekali, Bapak Gubernur sangat memperhatikan stakeholder atau mitra kerjanya,” ucap Kapolda.
Ia mohon doa masyarakat Kalteng agar di momentum HUT Bhayangkara, jajaran Polda Kalteng dapat meningkatkan spirit dan kinerja dalam menjaga keamanan dan bersama Pemerintah Daerah mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera.
-
Program Prioritas 100 Hari Kerja Gubernur Agustiar Sabran Tuntas
Palangka Raya, Beritasatu.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo telah genap menjalani 100 hari kerja memimpin Pemerintah Provinsi Kalteng. Dalam rentang waktu sejak 20 Februari hingga 30 Mei 2025, seluruh program prioritas yang dirancang berhasil dijalankan secara optimal dengan capaian tuntas 100%.
“Kami dapat sampaikan bahwa delapan program unggulan dalam 100 hari kerja telah terlaksana dengan baik dan melampaui target,” ungkap Gubernur Agustiar Sabran di Palangka Raya, Senin (2/6/2026).
Langkah awal dalam program prioritas adalah menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Terdapat lima program nasional yang telah diintegrasikan, yaitu makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, koperasi merah putih, pencetakan sawah dan ketahanan pangan nasional, serta penanganan stunting.
Untuk MBG, empat unit SPPG telah beroperasi dengan menjangkau 55 sekolah dan dua puskesmas, dengan layanan kepada sekitar 15.000 siswa serta ibu hamil dan menyusui.
Adapun Sekolah Rakyat, usulan telah diajukan ke Kementerian Sosial. Sedangkan untuk Koperasi Merah Putih, hampir seluruh desa dan kelurahan, yakni 99,2 persen telah melangsungkan musyawarah pendirian koperasi.
Pencetakan sawah telah dikontrak seluas 70.635 hektare dari target 85.740 hektare untuk tahun ini, dengan realisasi lahan sebesar 5.430 hektare. Beberapa fasilitas pertanian seperti smart green house, alat pengering gabah, dan apartemen ayam juga telah difungsikan untuk mendukung ketahanan pangan.
Dalam upaya menurunkan stunting, prevalensi telah turun menjadi 22,1 persen, dan ditargetkan menurun lebih lanjut hingga 20,6 persen pada akhir tahun.
Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyalurkan program kuliah gratis kepada 3.060 mahasiswa dan mendukung digitalisasi pendidikan di wilayah terpencil dengan bantuan infrastruktur listrik dan internet.
Pelayanan kesehatan gratis telah menjangkau 18.214 warga, termasuk integrasi data ke sistem JKN. Layanan spesialis seperti operasi katarak, bibir sumbing, serta intervensi jantung anak turut dilakukan. Selain itu, gizi tambahan diberikan kepada ibu hamil.
Sebanyak 140.00 paket sembako murah juga telah didistribusikan ke 1.432 desa melalui program pasar murah.
-
Menko Pangan terima gelar kehormatan adat Dayak di Kalteng
Palangka Raya (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menerima penganugerahan gelar kehormatan adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, Kamis.
“Gelar adat ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus membawa harapan besar, agar beliau menjadi pengayom kita, masyarakat Kalimantan Tengah,” kata Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Tengah.
Zulkifli Hasan menerima gelar Mantir Hai Panambahan, Antang Habarun Sangkalemu, Batutuk Bulau Basilu Batu. Rangkang Duhung Pasihai, Tetes Rantai Kamara Ambu, Ngajang Lewu Mandereh Danum, artinya adalah orang yang arif bijaksana, mampu menjaga ketahanan pangan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Selain Zulkifli Hasan, di saat bersamaan gelar kehormatan adat Dayak ini juga diberikan kepada Wakil Gubernur Edy Pratowo, Kapolda Irjen Pol. Iwan Kurniawan, serta beberapa orang lainnya.
Usai prosesi penganugerahan gelar adat, dilanjutkan dengan apel besar bersama camat, kepala desa, lurah, damang, babinsa dan bhabinkamtibmas se-Kalimantan Tengah.
“Para kades, lurah, damang, mantir, babinsa, dan bhabinkamtibmas semua adalah ujung tombak pemerintah, yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ujarnya.
Agustiar menekankan, sejalan dengan Asta Cita Presiden, maka dia bersama Wagub Edy Pratowo ingin fokus dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari pedalaman atau pelosok desa.
“Ini merupakan langkah penting untuk mencapai cita-cita kita, yaitu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, dan Kalimantan Tengah umumnya,” jelasnya.
Lebih lanjut gubernur mengatakan, semua tingkatan harus selaras, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan, desa ataupun kelurahan. Kemajuan desa menjadi fondasi untuk keberhasilan pembangunan daerah dan negara.
“Kita semua harus mendukung penuh Asta Cita Bapak Presiden, dan menyukseskan berbagai program strategis pembangunan, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, maupun Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Duduk Perkara GRIB Jaya Segel Pabrik di Kalteng, Polda Sebut Hanya Pasang Spanduk, Pemprov Evaluasi – Halaman all
TRIBUNNEWS.com – Aksi penyegelan sebuah pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Selatan, oleh organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, menjadi sorotan.
Dalam video yang beredar, terlihat ormas DPD GRIB Jaya Kalteng memasang spanduk bertuliskan “Pabrik dan Gudang Ini Dihentikan Operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng”.
Terkait penyegelan itu, Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng, Erko Mojra, mengaku pihaknya melakukannya untuk membantu seorang warga Barito Timur bernama Sukarto bin Pasran.
Erko mengatakan pihaknya telah menerima surat kuasa penuh dari Sukarto sejak 14 April 2024, untuk membantu permasalahannya dengan PT BAP.
Erko lantas menjelaskan, penyegelan dilakukan sebab PT BAP melakukan wanprestasi terhadap Sukarto.
PT BAP diketahui tidak membayar keseluruhan harga karet senilai Rp778 juta, kepada Sukarto.
“PBS tersebut telah melanggar cedera janji atau wanprestasi terhadap Sukarto karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp 778 juta,” jelas Sukarto, Minggu (4/5/2025), dikutip dari Kompas.com.
Wanprestasi itu termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Bnt tertanggal 3 April 2017, jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 28/Pdt/2017/PT.Plk tertanggal 4 Oktober 2017, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 945 K/Pdt /2018 tertanggal 5 Juni 2018, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 PK/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019.
Dalam putusan itu, PT BAP tidak hanya diwajibkan membayar uang karet, melainkan juga ganti rugi materiil.
“PT BAP juga dihukum untuk membayar ganti rugi materil, yaitu keuntungan yang tidak dapat dinikmati atau diperoleh oleh Sukarto bin Parsan, dikarenakan tidak dapat mengelola uang harga karet senilai Rp 778.732.739, yang sampai sekarang belum dibayar oleh perusahaan sebesar 6 persen per tahun dari nilai tersebut, terhitung sejak 2 Februari 2011 sampai dengan dipenuhinya putusan dalam perkara ini,” jelas Erko.
Kendati demikian, PT BAP tak kunjung membayarkan kewajibannya, yakni uang karet dan ganti rugi materiil.
Polda Kalteng: Hanya Pasang Spanduk
Terkait aksi penyegelan sebuah pabrik di Barito Selatan oleh GRIB Jaya, Polda Kalteng memberikan penjelasan.
Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Erlan Munaji, mengungkapkan tidak ada penghentian operasional pabrik oleh GRIB Jaya.
Hal ini, kata Erlan, diketahui setelah pihaknya mengonfirmasi kepada Polres Barito Selatan.
Berdasarkan pengecekan lapangan oleh Polres Barito Selatan, GRIB Jaya hanya memasang spanduk di lokasi pabrik.
Erlan juga membenarkan, aksi GRIB Jaya itu lantaran untuk membantu seorang warga.
“Dari hasil konfirmasi dengan pihak Polres Barsel, diketahui bahwa ormas GRIB Jaya hanya memasang spanduk di lokasi perusahaan.”
“Aksi tersebut dilakukan karena mereka mendapat kuasa dari saudara berinisial S untuk mengurus kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh PT BAP terkait penjualan karet,” ungkap Erlan kepada Tribunkalteng.com, Kamis (1/5/2025).
Ia memastikan, operasional PT BAP hingga saat ini masih berjalan normal.
Terkait permintaan bantuan dari warga, GRIB Jaya diimbau untuk menempuh langkah hukum, alih-alih bertindak sendirian.
“Kami mengimbau kepada pihak perusahaan, jika merasa dirugikan, agar menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.”
“Begitu juga dengan pihak GRIB Jaya, kami sarankan untuk menempuh langkah hukum melalui pengadilan jika ingin mengeksekusi kewajiban hukum, bukan dengan tindakan sepihak di luar mekanisme hukum,” pungkas Erlan.
Pemprov Kalteng Evaluasi GRIB Jaya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengaku tengah mengevaluasi GRIB Jaya buntut penyegelan terhadap pabrik PT BAP.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo.
“Saat ini masih dievaluasi,” ujar Edy, Senin (5/5/2025).
Edy mengungkapkan, baik Gubernur Kalteng maupun Polda Kalteng, sudah merespons terkait polemik penghentian operasional pabrik oleh ormas GRIB Jaya.
Sampai saat ini, dirinya juga belum mengetahui perkembangan terbaru terkait penghentian operasional itu.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menyoroti aksi GRIB Jaya yang menyegel pabrik PT BAP.
Tentang aksi penyegelan itu, Agustiar mengingatkan tidak ada ormas yang berada di atas konstitusi.
Ia juga tegas menekankan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara ormas.
“Jadi tidak ada yang namanya ormas di atas negara, tentu akan kita tertibkan,” kata Agustiar, Sabtu (3/5/2025).
“Kita ini kan ada aparat hukum. Ini bukan negara ormas, negara itu ada konstitusinya,” tegas dia.
Kendati demikian, ia mengakui secara umum banyak ormas yang memiliki tujuan baik dan berperan aktif dalam membantu masyarakat.
Namun, tidak dipungkiri dalam praktiknya, bisa saja ada oknum tertentu yang bertindak di luar koridor hukum.
“Tentunya kan ormas-ormas ini banyak yang baik juga, mungkin terkadang hanya ada personalnya yang kurang bagus.”
“Semua ormas ini kan tujuannya bagus untuk membantu masyarakat,” lanjut dia.
Ia pun berharap, semua pihak, baik PT BAP, GRIB Jaya, maupun warga yang meminta bantuan GRIB Jaya, bisa menyelesaikan persoalan lewat jalur yang benar, yakni mematuhi hukum dan menjunjung asas musyawarah serta keadilan.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunkalteng.com dengan judul Soal Penghentian Operasi Pabrik oleh Grib Jaya, Polda Kalteng Bentuk Tim Penegakkan Hukum
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunKalteng.com/Ahmad Supriandi/Muhammad Iqbal, Kompas.com)
-
Duduk Perkara GRIB Jaya Segel Pabrik di Kalteng, Polda Sebut Hanya Pasang Spanduk, Pemprov Evaluasi – Halaman all
TRIBUNNEWS.com – Aksi penyegelan sebuah pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Selatan, oleh organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, menjadi sorotan.
Dalam video yang beredar, terlihat ormas DPD GRIB Jaya Kalteng memasang spanduk bertuliskan “Pabrik dan Gudang Ini Dihentikan Operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng”.
Terkait penyegelan itu, Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng, Erko Mojra, mengaku pihaknya melakukannya untuk membantu seorang warga Barito Timur bernama Sukarto bin Pasran.
Erko mengatakan pihaknya telah menerima surat kuasa penuh dari Sukarto sejak 14 April 2024, untuk membantu permasalahannya dengan PT BAP.
Erko lantas menjelaskan, penyegelan dilakukan sebab PT BAP melakukan wanprestasi terhadap Sukarto.
PT BAP diketahui tidak membayar keseluruhan harga karet senilai Rp778 juta, kepada Sukarto.
“PBS tersebut telah melanggar cedera janji atau wanprestasi terhadap Sukarto karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp 778 juta,” jelas Sukarto, Minggu (4/5/2025), dikutip dari Kompas.com.
Wanprestasi itu termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Bnt tertanggal 3 April 2017, jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 28/Pdt/2017/PT.Plk tertanggal 4 Oktober 2017, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 945 K/Pdt /2018 tertanggal 5 Juni 2018, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 PK/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019.
Dalam putusan itu, PT BAP tidak hanya diwajibkan membayar uang karet, melainkan juga ganti rugi materiil.
“PT BAP juga dihukum untuk membayar ganti rugi materil, yaitu keuntungan yang tidak dapat dinikmati atau diperoleh oleh Sukarto bin Parsan, dikarenakan tidak dapat mengelola uang harga karet senilai Rp 778.732.739, yang sampai sekarang belum dibayar oleh perusahaan sebesar 6 persen per tahun dari nilai tersebut, terhitung sejak 2 Februari 2011 sampai dengan dipenuhinya putusan dalam perkara ini,” jelas Erko.
Kendati demikian, PT BAP tak kunjung membayarkan kewajibannya, yakni uang karet dan ganti rugi materiil.
Polda Kalteng: Hanya Pasang Spanduk
Terkait aksi penyegelan sebuah pabrik di Barito Selatan oleh GRIB Jaya, Polda Kalteng memberikan penjelasan.
Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Erlan Munaji, mengungkapkan tidak ada penghentian operasional pabrik oleh GRIB Jaya.
Hal ini, kata Erlan, diketahui setelah pihaknya mengonfirmasi kepada Polres Barito Selatan.
Berdasarkan pengecekan lapangan oleh Polres Barito Selatan, GRIB Jaya hanya memasang spanduk di lokasi pabrik.
Erlan juga membenarkan, aksi GRIB Jaya itu lantaran untuk membantu seorang warga.
“Dari hasil konfirmasi dengan pihak Polres Barsel, diketahui bahwa ormas GRIB Jaya hanya memasang spanduk di lokasi perusahaan.”
“Aksi tersebut dilakukan karena mereka mendapat kuasa dari saudara berinisial S untuk mengurus kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh PT BAP terkait penjualan karet,” ungkap Erlan kepada Tribunkalteng.com, Kamis (1/5/2025).
Ia memastikan, operasional PT BAP hingga saat ini masih berjalan normal.
Terkait permintaan bantuan dari warga, GRIB Jaya diimbau untuk menempuh langkah hukum, alih-alih bertindak sendirian.
“Kami mengimbau kepada pihak perusahaan, jika merasa dirugikan, agar menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.”
“Begitu juga dengan pihak GRIB Jaya, kami sarankan untuk menempuh langkah hukum melalui pengadilan jika ingin mengeksekusi kewajiban hukum, bukan dengan tindakan sepihak di luar mekanisme hukum,” pungkas Erlan.
Pemprov Kalteng Evaluasi GRIB Jaya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengaku tengah mengevaluasi GRIB Jaya buntut penyegelan terhadap pabrik PT BAP.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo.
“Saat ini masih dievaluasi,” ujar Edy, Senin (5/5/2025).
Edy mengungkapkan, baik Gubernur Kalteng maupun Polda Kalteng, sudah merespons terkait polemik penghentian operasional pabrik oleh ormas GRIB Jaya.
Sampai saat ini, dirinya juga belum mengetahui perkembangan terbaru terkait penghentian operasional itu.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menyoroti aksi GRIB Jaya yang menyegel pabrik PT BAP.
Tentang aksi penyegelan itu, Agustiar mengingatkan tidak ada ormas yang berada di atas konstitusi.
Ia juga tegas menekankan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara ormas.
“Jadi tidak ada yang namanya ormas di atas negara, tentu akan kita tertibkan,” kata Agustiar, Sabtu (3/5/2025).
“Kita ini kan ada aparat hukum. Ini bukan negara ormas, negara itu ada konstitusinya,” tegas dia.
Kendati demikian, ia mengakui secara umum banyak ormas yang memiliki tujuan baik dan berperan aktif dalam membantu masyarakat.
Namun, tidak dipungkiri dalam praktiknya, bisa saja ada oknum tertentu yang bertindak di luar koridor hukum.
“Tentunya kan ormas-ormas ini banyak yang baik juga, mungkin terkadang hanya ada personalnya yang kurang bagus.”
“Semua ormas ini kan tujuannya bagus untuk membantu masyarakat,” lanjut dia.
Ia pun berharap, semua pihak, baik PT BAP, GRIB Jaya, maupun warga yang meminta bantuan GRIB Jaya, bisa menyelesaikan persoalan lewat jalur yang benar, yakni mematuhi hukum dan menjunjung asas musyawarah serta keadilan.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunkalteng.com dengan judul Soal Penghentian Operasi Pabrik oleh Grib Jaya, Polda Kalteng Bentuk Tim Penegakkan Hukum
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunKalteng.com/Ahmad Supriandi/Muhammad Iqbal, Kompas.com)
-
/data/photo/2025/05/04/6816cf475432b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "10
Menanti Pemerintah Bubarkan Ormas GRIB Jaya Usai Segel Pabrik di Kalteng
Regional")
10 Menanti Pemerintah Bubarkan Ormas GRIB Jaya Usai Segel Pabrik di Kalteng Regional
Menanti Pemerintah Bubarkan Ormas GRIB Jaya Usai Segel Pabrik di Kalteng
Editor
KOMPAS.com
– Penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman di Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng), oleh
ormas GRIB Jaya
memasuki babak baru.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalteng tengah mengevaluasi keberadaan ormas yang baru terbentuk pada 28 Februari 2025, berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari DPP GRIB Jaya Pusat.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengatakan, pihaknya membuka kemungkinan pembubaran ormas tersebut usai menimbulkan kontroversi di masyarakat.
“Kan masih dievaluasi semua, ya, (kemungkinan itu) masih dilakukan evaluasi,” kata Edy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (5/5/2025).
Edy menjelaskan, pihaknya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng yang berwenang membina ormas selalu melaporkan perkembangan keberadaan ormas-ormas di Kalteng.
“Terutama aktivitas yang mereka lakukan selama melaksanakan kegiatan keorganisasian,” kata dia.
Terpisah, Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji di Palangka Raya meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dan jangan mudah memberikan kuasa kepada kelompok yang mengatasnamakan organisasi masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Sebaiknya, ujar Erlan, warga dapat berkoordinasi dengan petugas dan aparat di daerah masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
“Jangan mudah memberi kuasa kepada kelompok yang mengatasnamakan ormas tapi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat,” ucapnya, dikutip dari Antara.
Erlan meminta warga untuk mengutamakan proses hukum positif daripada harus menguasakan kepada salah satu organisasi masyarakat, yang dikhawatirkan dapat berakibat pada perbuatan tindak pidana dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketika terjadi suatu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, hal tersebut bisa berdampak pada seluruh aspek di lingkungan masyarakat.
“Polemik-polemik ini lah yang harus kita hindari. Silakan saja datang ke kepolisian terdekat untuk meminta bantuan, kami siap membantu warga dengan maksimal,” ujarnya.
GRIB Jaya di Kalteng baru berusia dua bulan, sejak diresmikan oleh Ketua Umum (Ketum) GRIB Jaya
Hercules
pada Februari 2025.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari DPP GRIB Jaya Pusat, Robetson ditunjuk sebagai Ketua DPD
Grib Jaya Kalteng
, Erko Mojra sebagai Sekretaris, dan Yanto Eko Saputra sebagai Bendahara.
GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.
Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.
Berdasarkan pemberitaan
Kompas.com
(4/5/2021), sebelum pindah ke Jakarta, Hercules bergabung dalam operasi tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur atau Timor Leste.
Sebelum diberikan amanah sebagai Tenaga Bantuan Operasi, Hercules merupakan yatim piatu yang kehilangan kedua orangtuanya dalam pengeboman wilayah Ainaro tahun 1978.
Dia mengaku berutang kepada yang kala itu menjabat sebagai kapten Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Timor Timur. “Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya,” ucapnya.
Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hercules kala itu menyebutkan, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.
“Kecuali beliau angkat bendera putih, mungkin GRIB bisa ambil tindakan ke mana. Namun, saat ini, harga mati untuk (mendukung) beliau (Prabowo),” ujarnya, dikutip dari Antara (3/6/2023).
Belakangan, penyegelan terhadap pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan oleh
GRIB Jaya Kalteng
viral di media sosial.
GRIB Jaya Kalteng mengaku bertindak sebagai penerima kuasa penuh dari seorang warga bernama Sukarto bin Parsan sejak 14 April 2024.
Berdasarkan surat kuasa itu juga, PT BAP diminta segera melaksanakan kewajibannya kepada pemberi kuasa, yakni membayar secara tunai dan sekaligus uang lebih dari Rp 1,4 miliar.
Dalam keterangannya, Erko menyebut bahwa PT BAP telah melakukan wanprestasi atau cedera janji karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati, senilai Rp 778 juta.
Reaksi keras pun muncul dari Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalteng Irjen Iwan Kurniawan. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa ormas di daerah mana pun tidak boleh berada di atas negara.
Agustiar menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban melalui aparat penegak hukum (APH).
“Ini bukan negara ormas ya, negara itu ada konstitusi,” ujar Agustiar saat memberikan tanggapan di rumah jabatannya, Sabtu (3/5/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa kepolisian telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut dan saat ini masih menunggu laporan konkret dari pihak kepolisian.
“Saya mengimbau agar ormas-ormas taat dan patuh atas peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Meski demikian, saya tetap mengapresiasi eksistensi ormas yang membantu masyarakat,” pungkas Agustiar.
(Penulis: Akhmad Dhani, Chella Deva Anjelina I Editor: Krisiandi, Gloria Setyvani Putri, Ferril Dennys, Inten Esti Pratiwi)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.