Xcloud.id

Tag: Edhie Baskoro Yudhoyono

  • Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.

    Mereka terlihat memasuki kompleks istana melalui Pintu Pilar sejak pukul 11.00 WIB untuk menuju ke lingkungan Kantor Presiden.

    Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi salah satu tokoh yang pertama hadir, tercatat tiba sekitar pukul 11.12 WIB.

    Disusul kemudian oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, serta perwakilan dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

    Ibas hadir di lokasi untuk mewakili kapasitas sang kakak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum Demokrat yang berhalangan hadir karena penugasan negara ke China.

    Selain itu, juga hadir Penasihat Khusus Presiden Indonesia Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

    Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin kepada awak media mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana untuk menghadiri dua agenda, yakni pertemuan dengan Presiden Prabowo dan rapat kabinet.

    “Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” ujar Muhaimin.

    Menanggapi isu hangat terkait dinamika di DPR, termasuk sorotan publik mengenai tunjangan anggota dewan, Muhaimin menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh di berbagai lembaga negara.

    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibas Sebut Rumah Pintar Warisan Visioner Ani Yudhoyono

    Ibas Sebut Rumah Pintar Warisan Visioner Ani Yudhoyono

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan Rumah Pintar merupakan warisan visioner Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono untuk menjangkau masyarakat terpencil melalui pendidikan. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan hadirnya ilmu dan nilai, sekaligus melanjutkan gerakan ini sebagai amal nyata bagi masa depan bangsa.

    Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bertajuk ‘Bersinergi Mencerdaskan Negeri: Membangun Generasi Cerdas Bersama Rumah Pintar Nasional’ yang dihadiri oleh pengurus Perkumpulan Pengelola Rumah Pintar Nasional (P2RPN). Ia didampingi oleh sang istri, Siti Rubi Aliya Rajasa Yudhoyono, yang juga menjabat sebagai Pembina Rumah Pintar Nasional sekaligus Ketua Persatuan Istri Anggota (PIA) Fraksi Partai Demokrat.

    Acara ini juga dihadiri oleh Chief of Staff Partai Demokrat, Yan Harahap beserta sejumlah anggota, seperti Dede Yusuf Macan Effendi, Marwan Cik Asan, Sabam Sinaga, Cellica Nurrachdiana, Dina Lorenza, Hinca Panjaitan dan Rizki Aulia Natakusuma. Sementara itu, turut hadir dari Rumah Pintar adalah Ketua P2RPN Okke Rajasa, Pembina P2RPN Murniati Widodo, Ketua Panitia Rakornas P2RPN 2025 Carolina Kaluku dan Sekretaris Panitia Rakornas P2RPN 2025.

    “Kami bersyukur, bahagia dan bangga sekaligus terharu. Hari ini seperti kita dikunjungi semangat Almarhumah Ibu Ani. Izinkan kami mengirimkan doa Al-Fatihah untuk Beliau, mengenang awal gerakan dari gagasan menjadi ‘to reach the unreached’,” terang Ibas dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Ia menerangkan program Indonesia Pintar adalah sebuah peninggalan dan aset bangsa yang lahir dari pemikiran visioner dan kepedulian sosial.

    “Melalui keteladanan dan pemikiran yang visioner dan kepedulian sosialnya, sebuah inisiatif dalam Gerakan Indonesia Pintar yang diluncurkan melalui SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu), bersama Presiden SBY, bersama Ibu Okke, Ibu Murniati, dan Ibu SIKIB lainnya, Rumah Pintar hadir bukan hanya sekedar memfasilitasi, tapi juga melainkan sebagai bagian dari ruang harapan. Harapan bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pendidikan, yang tidak tersentuh buku, teknologi, apalagi pelatihan,” sambungnya.

    Dalam sambutannya, Ibas juga mengenang perkataan Ibu Ani mengenai pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa.

    Ia mengatakan program Rumah Pintar terus mengalami perkembangan setiap harinya. Seiring waktu, gagasan ini berkembang menjadi gerakan nasional, menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.

    “Mulai dari Rumah Pintar, Mobil Pintar, Motor Pintar, hingga Taman Belajar berbasis budaya lokal. Program Indonesia Pintar melalui Rumah Pintar ini bukan hal biasa-biasa saja, bersama Ibu Okke Hatta Rajasa dan Ibu Murniati Widodo A.S., Gerakan ini mengakar dan tumbuh,” bahasnya lebih lanjut.

    “Ribuan kader dilatih, ratusan komunitas juga terus terinspirasi dan jutaan anak-anak, ibu rumah tangga, guru paud, setengah warga desa ikut merasakan hadirnya negara melalui ilmu dan nilai,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Ibas mengingatkan pentingnya peran negara dalam pendidikan. “Merasakan hadirnya negara melalui ilmu dan nilai,” sebutnya.

    “Ini bukan nostalgia, ini bukan romantika masa lalu. Tapi ini penggalan ilmu, pengalaman dan amal untuk bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Rakornas P2RPN 2025 Deden Arrifan berharap dengan adanya audiensi ini dapat memberikan manfaat konkret bagi pendidikan anak-anak Indonesia.

    “Kami optimis, Rumah Pintar di Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta membawa keberkahan bagi bangsa dan negara,” pungkas Deden.

    (akd/akd)

  • Ibas harap PPHN pastikan pembangunan tak tergantung konstelasi politik

    Ibas harap PPHN pastikan pembangunan tak tergantung konstelasi politik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Edhie Baskoro Yudhoyono berharap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat menjadi penjaga arah bangsa dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik.

    “Dalam konteks inilah PPHN diharapkan menjadi penjaga arah, memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik, namun berakar pada konsensus dasar kebangsaan sekaligus, PPHN menjadi bentuk kedaulatan rakyat yang lebih substantif. Rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tapi juga merumuskan arah bangsa dalam bingkai konstitusi,” kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Ibas dalam acara bertajuk “Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat MPR RI di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (19/8).

    “Tanpa arah, bangsa bisa maju tapi tidak menuju apa-apa. Momentum ini sangat penting dalam upaya membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan bangsa ke depan, melalui penguatan dasar konstitusional yang terlembaga dan berkelanjutan,” katanya.

    Dia menambahkan, “Melalui MPR RI, melalui PPHN, merumuskan arah itu dan itu harus berlaku sepanjang masa, dengan penyesuaian berdasarkan zaman.”

    Ibas juga mengatakan PPHN adalah prinsip-prinsip direktif kebangsaan yang menjadi jembatan antara nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan norma hukum positif dan kebijakan publik.

    “Ia bukan sekadar dokumen perencanaan, tapi platform ideologis konstitusional, dan strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan berdasarkan tujuan berbangsa,” ujarnya.

    Dia mengatakan dua isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan, yakni bentuk hukum PPHN dan substansi isi pokok-pokok pikiran pembangunan nasional yang menjadi arah jangka panjang bangsa.

    “Apa pun bentuknya kelak, yang terpenting adalah PPHN hadir sebagai kompas pembangunan nasional yang menjamin keberlanjutan lintas pemerintahan dan rezim politik,” ucapnya.

    Ibas lantas merinci lima fungsi utama PPHN secara umum, yaitu menjadi pedoman kolektif nasional dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa; menjamin keberlanjutan visi dan misi pembangunan yang tidak bergantung pada momen elektoral.

    Kemudian, meningkatkan integrasi pusat dan daerah, memperkuat sistem presidensial yang stabil dan efektif, serta meningkatkan semangat persatuan dalam bingkai NKRI.

    Adapun landasan dihadirkannya PPHN itu meliputi landasan filosofis, PPHN sebagai kompas berdasarkan Pancasila; landasan teoritis, tidak mengganggu sistem presidensial melainkan menguatkan; landasan yuridis, melalui perubahan terbatas UUD Pasal 3; landasan sosiologis dan politik, masyarakat butuh pedoman yang tidak mudah terguncang oleh momen politik.

    Dia pun menegaskan bahwa MPR telah melakukan kajian komprehensif mengenai PPHN, di mana draf PPHN telah rampung dan akan dibahas oleh seluruh Fraksi dan Kelompok DPD di MPR.

    “Kita bukan sekedar membangun jalan, gedung, dan infrastruktur, dan menyusun jejak kebijakan yang abadi lebih lama dari umur politik lima tahunan. Tapi kita membangun arah, membangun rasa kebangsaan, yang mencerdaskan, menginspirasi dan menyatukan di era digital,” jelasnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen MPR: Kolaborasi antarlembaga lebih dari ajang kerja sama

    Sekjen MPR: Kolaborasi antarlembaga lebih dari ajang kerja sama

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berharap kolaborasi lembaga pemerintah dalam kegiatan pameran yang menjadi rangkaian dari Pekan Hari Konstitusi pada 19–22 Agustus 2025, tidak hanya menjadi ajang kerja sama, tetapi juga langkah nyata dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Diharapkan menjadi kolaborasi edukatif yang bertujuan memperkenalkan fungsi, sejarah, dan kontribusi lembaga negara serta perpustakaan dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Titi, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan di Plaza Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

    Dia pun menuturkan penyelenggaraan tahun ini berbeda dari sebelumnya, di mana melibatkan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pertama kalinya turut serta.

    Dia menyebut pameran kali ini juga mengusung tema “Mengenal Lembaga Negara, Menjaga Konstitusi, dan Membangun Bangsa” yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

    “Kita ingin menanamkan pemahaman sejak dini bahwa literasi konstitusi adalah bagian penting dari pembangunan bangsa,” ujarnya.

    Dia menuturkan partisipasi lembaga negara dalam pameran ini sangat penting karena masing-masing memiliki peran strategis.

    Dia menyebut MPR bersama DPR dan DPD berperan dalam pembentukan undang-undang, pengawasan jalannya pemerintahan, serta representasi rakyat.

    “Termasuk Mahkamah Konstitusi menjaga tegaknya konstitusi dan hukum, sementara perpustakaan menjadi pusat pengetahuan yang menopang literasi konstitusi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI Anies Mayangsatri menekankan bahwa pameran ini juga menegaskan empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Sebagai penjaga nilai-nilai tersebut, MPR RI memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi dan pemasyarakatan konstitusi kepada masyarakat. Salah satu upaya memperluas jangkauan edukasi tersebut adalah melalui Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan,” ujarnya.

    Anies menambahkan pameran tidak hanya menampilkan peran vital lembaga negara dalam menjaga konstitusi, tetapi juga menyoroti peran strategis perpustakaan, baik nasional maupun daerah, sebagai sumber informasi dan edukasi konstitusi.

    Melalui pameran ini, lanjut dia, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami kerja lembaga negara, pentingnya literasi konstitusi, serta peran literasi informasi dalam kehidupan berbangsa.

    “Pameran juga menjadi ajang edukasi, di mana pengunjung dapat belajar mengenai berbagai topik relevan sesuai bidang kerja masing-masing lembaga negara,” katanya.

    Dia juga memberikan apresiasi kepada DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, serta BGN yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    Menurut dia, partisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam kesuksesan acara, sekaligus wujud nyata koordinasi dan sinergi dalam membangun keterbukaan informasi serta budaya literasi di Indonesia.

    “Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin dan menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang,” ucapnya.

    Adapun pembukaan pameran ditandai dengan kunjungan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono bersama Sekjen MPR RI Siti Fauziah ke masing-masing stan, mulai dari Mahkamah Konstitusi, BGN, DPD, DPR, hingga MPR RI.

    Selain pameran, rangkaian kegiatan Pekan Hari Konstitusi 2025 juga meliputi forum diskusi yang digelar Bakohumas, seperti “Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional” serta “Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat”.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan AM Akbar Supratman saat konferensi pers Hari Konsitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-80 MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Ketua MPR: Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 Agustus 2025 – 22:18 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Hari Konstitusi Ke-80 yang diperingati pada Senin (18/8) mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan.

    Dia menjelaskan Hari Konstitusi diperingati karena Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa kala itu, satu hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.

    “Sejak itu Indonesia memiliki kompas bagi perjalanan arah Indonesia merdeka sampai sekarang,” kata Muzani usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami proses perubahan atau amandemen oleh MPR RI selama empat kali sejak reformasi, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2022.

    Meskipun memiliki kewenangan untuk mengubah dasar negara tersebut, dia memastikan bahwa MPR RI akan bersikap hati-hati jika hendak menggelar amandemen.

    “Karena itu partisipasi dari semua pihak, pandangan, saran tentu saja kami sangat harapkan,” kata dia.

    Namun sejauh ini, dia menganggap bahwa UUD yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali adalah sudah merupakan konstitusi terbaik bagi Republik Indonesia.

    “Kita berharap semua lembaga negara bisa menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut Undang-Undang Dasar 1945,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • HUT ke-80 RI, Wakil Ketua MPR ajak semua pihak bertumbuh dan bersatu

    HUT ke-80 RI, Wakil Ketua MPR ajak semua pihak bertumbuh dan bersatu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono pada momen HUT Ke-80 Kemerdekaan RI mengajak seluruh pihak untuk bertumbuh, bersatu, dan berjuang dalam rangka memajukan Indonesia.

    Selain itu, Ibas, sapaan akrabnya, pada momen tersebut menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, serta kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan martabat bangsa di mata dunia.

    “Melangkah maju agar pendidikan dan kesehatan lebih baik, terciptanya kemandirian pangan dan energi untuk persatuan, keadilan, kemakmuran, dan martabat Indonesia di mata dunia,” ujar Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia juga menekankan peringatan hari kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan amanah besar untuk terus bergerak maju sebagai bangsa.

    Dengan demikian, dia kembali mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat gotong royong, dan terus berupaya menciptakan akses pendidikan maupun layanan kesehatan yang merata, serta memperkuat sektor strategis seperti pangan dan energi agar Indonesia semakin berdaulat.

    Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

    Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awal Mula Istilah Serakahnomic yang Bikin Prabowo Marah – Page 3

    Awal Mula Istilah Serakahnomic yang Bikin Prabowo Marah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo kembali menggunakan istilah serakahnomics dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Jumat (15/8/2025). Istilah itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana bisnis yang dijalankan  dengan seenaknya oleh pengusaha dan menikmati keuntungan tinggi di atas penderitaan rakyat.

    Dalam pidatonya, ia menyoroti beberapa contoh praktik serakahnomics yang selama ini terjadi. Salah satu yang disorot adalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia, meski negara ini merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

    Prabowo menyebut kejadian tersebut sebagai hal yang aneh dan tidak masuk akal sehat. Menurut Prabowo, kelangkaan minyak goreng yang berlangsung berminggu-minggu, bahkan hampir berbulan-bulan, merupakan bukti adanya manipulasi pasar.

    “Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng, ini aneh sekali tidak masuk diakal sehat. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia berminggu-minggu, hampir berapa bulan kelapa sawit langka,” kata Prabowo.

    “Ternyata memang permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ucap Prabowo. 

    Prabowo menegaskan, kondisi semacam ini tidak boleh terulang. Negara harus hadir memastikan bahwa kekayaan alam dan produk strategis dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk dipermainkan oleh kelompok tertentu.

    Lalu, sejak kapan istilah serakahnomics disampaikan Prabowo?

    Serakahnomics pertama kali diperkenalkan oleh Prabowo dalam pidatonya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo pada 20 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengkritik praktik ekonomi yang dilandasi keserakahan elit, yang disebutnya melewati batas kewajaran dan moralitas.

    Prabowo mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa. Sayangnya, dia menyebut masih banyak orang jahat alias maling yang mengambil seluruh kekayaan.  

    “Maling-maling pun luar biasa, kalian luar biasa nggak jera-jera sudah dikasih warning berkali-kali masih aja,” imbuh dia.

    Prabowo pun mengklaim, istilah serakahnomics yang ia sebut merupakan istilah baru yang tidak ada dalam mazhab ekonomi yang berkembang saat ini. 

    “Serakahnomics ini sudah lewat nggak ada di buku enggak ada di universitas ekonomi kayak begini ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya,” jelas dia. 

    Selain menjelaskan soal bahayanya serakahnomics di Kongres PSI, Prabowo juga kembali menyampaikan hal yang sama dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC Senayan, Jakarta.

     

    Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabumingraka menghadiri Sidang Paripurna DPR, DPD, dan MPR, Jumat (15/8). Hadir juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ditemani dua putranya, Menko Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibas Yudhoyono. Sej…

  • Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres

    Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres

    Sejumlah aparat TNI bersiaga untuk mengamankan agenda sidang tahunan dan sidang bersama di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Parlemen siap gelar Sidang Tahunan 2025 dihadiri Presiden-Wapres
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:50 WIB

    Elshinta.com – Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, yang terdiri dari Gedung MPR RI, DPR RI, DPD RI, siap menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2025, yang bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat.

    Petugas pengamanan internal hingga polisi dan TNI sudah bersiaga di sejumlah titik di dalam kompleks parlemen tersebut untuk mengamankan situasi. Selain itu, panitia acara dan pegawai yang bekerja di kompleks parlemen pun tampak sudah lalu lalang sejak Jumat pagi.

    Berbagai ornamen pun sudah terpasang di Gedung Nusantara yang menjadi lokasi utama sidang tahunan dan sidang bersama tersebut. Karpet merah pun sudah disiapkan untuk menyambut kehadiran tamu-tamu penting.

    Namun area parkir kendaraan khusus pimpinan MPR hingga DPR masih tampak belum terisi penuh hingga pada pukul 07.20 WIB. Petugas pun menyediakan area tersebut yang dengan tulisan khusus.

    Sementara itu, sejumlah tokoh yang terpantau sudah hadir di antaranya Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Adapun Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Beda Perlakuan Penyambutan untuk Jokowi dan SBY di Sidang Tahunan MPR

    Beda Perlakuan Penyambutan untuk Jokowi dan SBY di Sidang Tahunan MPR

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Jokowi terlihat datang seorang diri saat hadir dalam acara kenegaraan tersebut.

    Tidak ada penyambutan istimewa dari pejabat MPR maupun DPR dan DPD RI saat Jokowi hadir ke lokasi acara. Jokowi terlihat mengenakan jas berwarna abu-abu dengan kemeja putih dibalut dasi berkelir hitam.

    Kehadiran Jokowi terihat hanya disambut oleh Sekjen MPR RI Siti Fauziah. Keduanya tampak berbincang hangat saat memasuki area acara.

    Tidak berselang lama, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat hadir dalam acara tersebut. Kedatangan SBY tampak disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    SBY hadir bersama kedua anaknya, yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) direncanakan hadir dalam sidang tahunan.

    “Untuk sementara, konfirmasi yang dapat kami sampaikan, rencananya Pak SBY insya Allah akan hadir, dan Pak Jokowi juga insya Allah akan hadir,” ucap Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8).

    Namun, pihak MPR masih menunggu kepastian kehadiran dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, ia memastikan surat undangan telah sampai ke pihak Megawati.

    “Untuk presiden, kita sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.

    Dalam sidang tahunan ini, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan. Sidang tahunan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 RI.

    Sidang tahunan lazimnya berlangsung pada 16 Agustus, sehari sebelum peringatan detik-detik proklamasi. Namun, karena 17 Agustus 2025 jatuh pada hari Minggu dan 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu, maka sesuai tata tertib MPR, sidang digelar pada 15 Agustus.

    “Karena itu dalam rapat gabungan MPR yang dihadiri fraksi-fraksi dan kelompok DPD, disepakati rapat bersama dan sidang tahunan diselenggarakan pada tanggal 15 hari Jumat,” pungkasnya.

  • Wakil Ketua MPR: Pramuka mampu bentuk karakter unggul anak bangsa

    Wakil Ketua MPR: Pramuka mampu bentuk karakter unggul anak bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan kegiatan Pramuka bukan sekadar berkemah atau mengikuti upacara, tetapi merupakan wadah pembentukan karakter anak bangsa yang unggul, tangguh, mandiri, peduli, disiplin, jujur, dan amanah.

    Ibas, sapaan akrabnya, menekankan nilai persaudaraan dan persatuan di tengah perbedaan, serta perlunya belajar memimpin dan dipimpin sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan Dasar Darma Pramuka (sepuluh pedoman moral) merupakan hal penting agar generasi muda siap menjadi “tunas bangsa” yang membawa Indonesia menuju kejayaan pada 2045.

    “Berkemah bukan sekadar tidur di tenda atau mengikuti upacara, tetapi menguji kemandirian, membentuk ketangguhan, dan belajar hidup di alam terbuka,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan hal itu terkait adanya kegiatan Kemah Akbar Kabupaten Magetan 2025 bertajuk “Menjadi Generasi Tangguh: Mandiri, Bersatu, dan Cinta Tanah Air” yang digelar di Magetan.

    Menyoroti perkembangan zaman, dia mengingatkan bahwa generasi muda tak hanya dituntut untuk mahir dalam teknologi, tetapi juga harus memiliki akhlak dan integritas.

    “Kemajuan teknologi tanpa karakter hanya akan melahirkan generasi yang rapuh. Pramuka mengajarkan kita untuk kuat lahir dan batin,” katanya.

    Dengan pramuka, menurut dia, generasi muda dilatih untuk disiplin, gotong royong, saling percaya, jujur, dan menjadi pribadi yang amanah.

    Pramuka adalah wadah untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih peduli, dan lebih mandiri, sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai luhur para pejuang bangsa.

    Selain itu, menurut dia, pramuka juga mengajarkan untuk mencintai dan menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari pendidikan.

    “Kita harus mencintai lingkungan, menjaga kelestarian alam karena dari alam kita belajar kesabaran, keuletan, dan rasa syukur,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.