Tag: Edhie Baskoro Yudhoyono

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hadir dalam konferensi pers pernyataan pemerintah terkait eskalasi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari belakangan.

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Selain itu, terdapat beberapa petinggi partai politik yang turut hadir seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. Sedangkan, Gibran tak tampak mendampingi Prabowo.

Dalam konferensi pers, Prabowo menyampaikan sejumlah poin seperti DPR yang akan mencabut tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

Tidak hanya itu, keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut juga akan dicabut.

Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo meminta Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah individu oleh massa tidak dikenal yang marak terjadi di tengah memanasnya aksi demonstrasi.

Prabowo menuturkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, dia mengingatkan bahwa aksi anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan merupakan pelanggaran hukum.

Dia meminta kepada para aparat yang bertugas untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

“Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan menghormati aspirasi murni yang disampaikan masyarakat, termasuk melindungi hak untuk berkumpul secara damai.

Pesan Gibran terkait Aksi Demonstrasi

Gibran sempat angkat bicara saat demo besar-besaran terjadi sekitar 28 hingga 29 Agustus di beberapa daerah, khususnya Jakarta.

Pada Kamis (28/8/2025), atau hari pertama demo yang dilakukan oleh kelompok buruh di DPR, Gibran diketahui berada di luar kota untuk melaksanakan kunjungan kerja di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025.

Pada sambutannya, dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan berita tidak benar. Putra sulung dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu juga berpesan agar terus menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang memecah belah persatuan.

“Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin,” pesan Gibran.

Dia lalu mengimbau kepada peserta Mupel yang hadir agar tidak cepat terpancing dengan berita-berita yang tidak benar dan belum diyakini kebenarannya. Menurutnya, masyarakat harus pintar menyaring berita yang benar dan yang baik.

“Jadi kita harus pintar menyaring berita yang benar, mana berita yang baik. Kita tidak bisa langsung menghakimi atau langsung share ke WA group, harus kita sharing dulu,” paparnya.

31/08/2025 16:47
Prabowo dan parpol sepakat hapus tunjangan DPR serta moratorium kunker

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di parlemen, bersepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.

“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

Dalam pernyataan resminya, Presiden menegaskan bahwa DPR RI akan segera membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.

Kepala Negara menambahkan, usulan lain dari masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi yang diterima langsung oleh DPR RI.

“Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo didampingi oleh delapan ketua umum parpol di DPR, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

Selain itu juga hadir, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/08/2025 16:36
Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga (K/L) untuk terbuka menerima perwakilan publik yang ingin menyampaikan aspirasi.

Hal ini tak lepas dari maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang tak puas dengan kebijakan pemerintah maupun DPR RI.

Prabowo mengatakan, dirinya menghormati asas kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penyampaian pendapat atau masukan dari masyarakat harus didengar.

“Saya juga sampaikan agar semua K/L menerima utusan-utusan, kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi-koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

Sebelum melakukan keterangan pers, Kepala Negara bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Terdapat juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

Prabowo menjelaskan bahwa DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota legislatif dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

Tidak hanya itu, Prabowo menerangkan bahwa para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut.

Adapun beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya adalah Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.

“Para pimpinan DPR telah berbicara dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

31/08/2025 16:20
Presiden Prabowo tanggapi kondisi terkini tanah air

Minggu, 31 Agustus 2025 16:20 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat, serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Sekjen PKS Muhammad Kholid, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat, serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/08/2025 16:20
Prabowo dan delapan parpol sampaikan sikap bersama soal demonstrasi

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik di DPR RI menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.

Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Presiden Prabowo juga menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat yang murni dari masyarakat sesuai konstitusi dan aturan internasional.

Namun, ia menegaskan bahwa tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga upaya makar tidak dapat ditoleransi.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa para pimpinan parpol telah sepakat mengambil langkah internal berupa pencabutan keanggotaan DPR terhadap anggota yang dianggap menyampaikan pernyataan keliru terkait situasi.

Selain itu, pimpinan DPR juga menyetujui pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Presiden juga meminta DPR segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil agar aspirasi dapat tersampaikan secara damai.

Di akhir pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia.

“Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” katanya Presiden.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/08/2025 16:01
Prabowo: Kebijakan tunjangan anggota DPR akan dicabut

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI berencana mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

Prabowo menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari respons atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Negara menambahkan ketua umum partai politik juga telah mengambil sikap tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujarnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa para anggota DPR harus selalu peka terhadap kepentingan rakyat.

“Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

Dalam pernyataan pers tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, yakni. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/08/2025 15:55
Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara

Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, untuk membahas perkembangan situasi di Tanah Air.

“Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Kepala Negara menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Prabowo juga menegaskan aparat yang melakukan kesalahan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sedang menjalani pemeriksaan secara terbuka untuk proses Sidang Etik.

“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.

Selain itu, Presiden mengatakan para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.

Pimpinan DPR, lanjutnya, juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/08/2025 15:45
Fraksi Demokrat siap evaluasi tunjangan anggota DPR

Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat

Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan permohonan maaf atas isu tunjangan anggota DPR dan menyatakan siap mengevaluasi hal tersebut sesuai dengan kehendak rakyat.

“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ibas menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Mengenai isu tunjangan DPR yang diprotes oleh mayoritas masyarakat, ia menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR.

“Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat,” pesan Ibas.

Dia pun mengajak anggota Fraksi Partai Demokrat untuk mengingat dua hal krusial, yakni mendengar dan membantu rakyat. Menurut dia, harapan rakyat merupakan landasan perjuangan partai.

“Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik,” imbuh dia.

Ibas menambahkan bahwa seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat, harus sama-sama menjadi bagian untuk menciptakan situasi tetap kondusif.

Tidak luput, dia juga menyerukan agar seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku yang senantiasa pro kepada rakyat. Ia mengingatkan para kader menjaga sikap dan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, beberapa fraksi partai politik juga menyatakan setuju untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPR menyusul protes masyarakat yang disampaikan lewat aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPR RI meminta tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Fraksi PDI Perjuangan memandang politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati dan simpati.

“Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta (30/8).

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan Fraksi Gerindra menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta (30/8).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/08/2025 15:34
6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 15:25
Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).

Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
“Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
“Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
“Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
“Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.

Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
“Belum, belum, belum,” kata dia.
Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
“Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
“Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.

Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
“Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
“Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden.
“Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
“Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.
Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
“Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
“Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani.
Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas.
“Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
“Aman, aman,” ujar dia.
Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 14:13