Xcloud.id

Tag: Edhie Baskoro Yudhoyono

  • Pimpinan MPR: Kesehatan ibu-anak titik utama kebijakan pembangunan

    Pimpinan MPR: Kesehatan ibu-anak titik utama kebijakan pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan bahwa kesehatan serta gizi ibu dan anak adalah titik utama dalam kebijakan pembangunan karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

    “Kesehatan serta gizi ibu dan anak selalu menjadi titik utama dalam kebijakan pembangunan,” kata Ibas sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat” yang digelar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    “Tidak mudah menjadi ayah dan ibu, menjadi apa yang disebut sebagai orang tua sempurna. Kita harus membagi waktu, walaupun kita mempunyai profesi beragam. Kita harus jadi ahli pendidikan, kita harus jadi ahli kesehatan, kita harus jadi ahli keuangan. Untuk anak kita, untuk keluarga kita,” ujarnya mengawali sambutan.

    Untuk itu, dia mengapresiasi seluruh orang tua yang memainkan peran utama dalam mendorong parenting (pengasuhan) cerdas, baik dari sisi kesehatan, gizi maupun pendidikan.

    “Kita akan membahas kesehatan, gizi, dan pendidikan. Parenting cerdas untuk mencapai generasi emas. Gizi berkualitas, pendidikan kesehatan maju,” lanjutnya.

    Dia pun menekankan bahwa kesehatan sendiri merupakan hal mendasar bagi hidup, berpikir, berkarya, hingga membangun negeri.

    “Senyum bahagia itu berasal dari hidup yang sehat, pikiran yang indah dan jiwa yang cemerlang. Betul, ya?” ucapnya.

    Dia menyebut UUD menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

    Di samping layanan kesehatan yang tersedia seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit, dia membeberkan beberapa program lainnya yang mendukung kesehatan ibu dan anak.

    Termasuk, ujarnya lagi, adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi sistem asuransi kesehatan yang melindungi seluruh masyarakat

    “Bahkan saya ingat sekali angka kematian ibu dan anak itu turun karena adanya Inisiasi Menyusui Dini (ASI eksklusif) dan Program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) di fasilitas kesehatan kita,” katanya.

    Dia lantas menyinggung berbagai penelitian, riset, dan pengalaman menunjukkan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan seseorang sangat berpengaruh bagi kecerdasan, imunitas dan produktifitas kesehatan manusia.

    “Oleh karenanya, pemahaman dan pengetahuan (edukasi) harus sesuai seiring dengan pemenuhan kesehatan dan gizi ibu dan anak,” tuturnya.

    Dia mengatakan fokus kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini pun untuk mengurangi angka stunting dengan memastikan kesehatan gizi ibu dan anak tercapai.

    Ibas pun mengajak seluruh pihak untuk sama-sama memerangi stunting, hingga memperkuat infrastruktur, layanan, dan peralatan kesehatan.

    “Perkuat ketersediaan, kualitas dokter, dan plus tenaga kesehatan. Mari kita perkuat ekosistem usaha dan digitalisasi kesehatan yang terpadu dan kolaboratif,” tuturnya.

    Menurut dia, pada akhirnya tentu diperlukan pula keberpihakan kesejahteraan mereka dan fiskal keuangan yang tepat untuk tercapainya hal-hal tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ibas Demokrat: Parenting Cerdas Wujudkan Generasi Indonesia Emas – Page 3

    Ibas Demokrat: Parenting Cerdas Wujudkan Generasi Indonesia Emas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan, kesehatan serta gizi ibu dan anak adalah titik utama kebijakan pembangunan.

    Menurut dia, anak-anak adalah penerus masa depan bangsa, karenanya dibutuhkan ‘Parenting Cerdas’ untuk mewujudkan generasi emas. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan dengan topik “Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat”

    “Tidak mudah ya.. menjadi mom and dad, to be so called ‘Perfect Parent’ (ayah dan ibu, menjadi apa yang disebut sebagai orang tua sempurna). Kita harus membagi waktu, walaupun kita mempunya profesi beragam. Kita harus jadi ahli pendidikan, kita harus jadi ahli kesehatan, kita harus jadi ahli keuangan. Untuk anak kita, untuk keluarga kita,” kata Ibas seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (7/3/2025).

    Pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini pun mengapresiasi seluruh orang tua yang mampu memaksimalkan perannya dalam mendorong parenting cerdas, baik dari sisi kesehatan, gizi maupun pendidikan.

    “Karena UUD menyatakan bahwa negara negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Senyum bahagia itu berasal dari hidup yang sehat, pikiran yang indah dan jiwa yang cemerlang. Betul ya?,” jelas Ibas.

    Ibas pun membahas soal kesehatan, gizi, dan pendidikan. Dia meyakini, parenting cerdas mampu mencapai generasi emas. Gizi berkualitas, pendidikan kesehatan maju.

    “Kesehatan adalah hal utama dan kesehatan serta gizi ibu dan anak selalu menjadi titik utama dalam kebijakan pembangunan,” yakin Ibas.

    Ia menyebut, beberapa program serta layanan kesehatan saat ini sudah ada, seperti Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) hingga Rumah Sakit. Bahkan saya ingat sekali angka kematian Ibu dan anak itu turun karna adanya Inisiasi Menyusui Dini (ASI Ekslusif) dan Program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan).

    “Kita tau adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) itu juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Ada kebijakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) menjadi sistem Asuransi Kesehatan yang melindungi seluruh masyarakat,” terang Ibas lagi.

  • Pimpinan MPR ingatkan pemberian tukin dosen berdampak pada pendidikan

    Pimpinan MPR ingatkan pemberian tukin dosen berdampak pada pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan bahwa pemberian tunjangan kinerja (tukin) dosen harus segera cair karena akan berdampak pada kualitas pendidikan bangsa Indonesia.

    “Sehingga tukin, tunjangan kinerja dosen ASN (aparatur sipil negara) menjadi penting. Kita harus ingat, bahwa pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan,” kata Ibas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi kebangsaan dengan topik “Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas”, Jakarta, Senin (3/3).

    Dia menilai kesejahteraan dosen yang terpenuhi akan memberikan motivasi besar bagi para dosen dalam mendidik anak-anak bangsa.

    “Karena kesejahteraan dosen yang terpenuhi berhubungan erat dengan motivasi dosen dalam mendidik para generasi muda kita,” ujarnya.

    Namun, menurut dia, masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen-dosen di Indonesia saat ini.

    “Meskipun demikian, hingga kini masih terdapat banyak kendala dalam proses implementasinya, mencakup keterlambatan pembayaran, ketimpangan antara dosen Kemendikbud dan dosen Kemenag serta tidak meratanya tukin bagi dosen yang belum tersertifikasi,” katanya.

    Dia lantas membandingkan gaji dan tunjangan dosen-dosen dari negara lain dengan Indonesia.

    “Tentu yang lebih maju gaji pokok dosen seperti bench mark di Australia, Singapura, Jepang itu sangat tinggi. Di Australia itu Rp90 juta, di Singapura sekitar Rp70 juta, di Jepang sekitar Rp40 juta, sementara Indonesia ini masih cukup minimalis,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia mendorong dan memberikan perhatian untuk memastikan agar peningkatan tidak hanya dari tukin saja, melainkan kesejahteraan juga dirasakan secara berkelanjutan.

    “Tidak hanya dosen, tapi juga TNI, Polri, ASN, dan profesi lainnya. Bahkan kawan tetangga kita di ASEAN saja, Filipina Rp6,9 juta dan Vietnam Rp6,5 juta, lebih tinggi dari Indonesia,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia menyinggung bahwa tidak ada yang salah dengan aturan tukin dosen, menurut dia kelalaian dalam penganggaran tukin pada periode sebelumnya lah yang menjadi salah satu akar permasalahannya.

    “Saya mendengar dan membaca bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan pihaknya akan memfokuskan pembayaran tukin dosen tahun ini yang telah disetujui nominalnya sebesar Rp2,5 triliun oleh Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan,” ucapnya.

    Menurut dia, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dosen adalah langkah yang sejalan dengan Empat Pilar Kebangsaan dan visi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Oleh karena itu, pemberian tukin harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik dan lebih sesuai dengan cita-cita Pancasila,” ujarnya.

    Ibas meyakini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatikan pada nasib tukin para dosen yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di bidang pendidikan. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan perhatian yang diberikan pula pada kesejahteraan para hakim.

    “Kami harap ekonomi Indonesia terus tumbuh, ruang fiskal kita cukup meningkat, maka pemerintah bisa melakukan revisi kebijakan untuk memberikan perhatian bagi dosen yang belum tersertifikasi sehingga kesenjangan kesejahteraan dan kualitas pengajaran di perguruan tinggi Indonesia dapat diminimalisir dan kemudian dapat lebih dinikmati oleh semua,” tuturnya.

    Meski demikian, dia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah semata, melainkan menjadi sebuah upaya bersama pemangku kepentingan terkait lainnya.

    “Peningkatan kesejahteraan dosen bukanlah tanggungjawab tunggal pemerintah semata, melainkan sebuah upaya bersama yang butuh dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholders yang berkepentingan, di antaranya akademisi, sektor swasta dan masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sepak Terjang Eks Ketua BEM FH Unhas, M Nursal: Menangkan Dua Permohonan di MK

    Sepak Terjang Eks Ketua BEM FH Unhas, M Nursal: Menangkan Dua Permohonan di MK

    “Pecah telur,” ujar Nursal, mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Pilkada di Sulsel, permohonan PSU secara keseluruhan dikabulkan oleh MK.

    Menjadi Pemohon di MK itu paling sulit. Waktu yang terbatas dalam menyusun permohonan. Berhadapan dengan 2 atau 3 pihak sekaligus. Termohon (KPU), Pihak terkait (Paslon terpilih), kadangkala Bawaslu. Karena itu, permohonan yang dikabulkan nilainya sama dengan menangani 4 perkara sebagai termohon/terkait.

    Sejak sengketa pemilihan langsung ditangani oleh MK, belum pernah ada Permohonan PSU (secara keseluruhan) yang dikabulkan oleh MK di wilayah Sulawesi-Selatan.

    Prestasi ini menambah daftar panjang kemenangan Nursal dalam menangani sengketa Pilkada di Sulsel, termasuk di Pinrang, Parepare, Jeneponto, dan Palopo. Selain itu, ia turut mendampingi pasangan calon di Enrekang (H.Yusuf-Andi Tenri Liwang), Parepare (Tasming Hamid- Hermanto), Sidrap (Sahar-Kanaah), Wajo (Andi Rosman-dr Baso), Luwu Timur ( Ibas-puspa)

    Profil M. Nursal

    M. Nursal bukan hanya dikenal sebagai pengacara pilkada dan profesional Lawyer, tetapi juga sebagai sosok yang aktif dalam organisasi semasa kuliah. Ia pernah menjabat sebagai Presiden BEM Fakultas Hukum Unhas dan Presidium Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) pada tahun 2006.

    Setelah lulus, Nursal memulai karier pengacaranya pada tahun 2009 di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Pengalamannya di LBH Makassar membentuk fondasi kuat bagi karirnya di dunia hukum. Ia pernah menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

  • Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dijadwalkan bakal hadiri agenda penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Pasific Place, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Tak hanya Presiden dan Wapres, dalam agenda itu juga dipastikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya akan turut dihadiri oleh sederet menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Acara penutupan dihadiri oleh Presiden RI, Wakil presiden, Menteri Kabinet Merah Putih,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Ritz Carlton, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif RI tersebut memastikan, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara juga turut hadir dalam agenda kongres besok.

    Bahkan kata dia, seluruh ketua umum partai politik yang berada di parlemen dan non-parlemen juga akan turut hadir.

    Hanya saja, Riefky tidak membeberkan secara detail siapa saja ketua umum parpol yang sudah terkonfirmasi hadir nantinya.

    “Pimpinan lembaga tingkat tinggi negara dan para ketua umum partai politik, parlemen dan non parlemen (juga hadir),” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam hasil Kongres VI DPP Partai Demokrat telah memutuskan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat masa bakti 2025-2030.

    AHY kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 secara aklamasi.

    “Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030,” kata Wakil Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

    “Apakah bisa disahkan?” tanya Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Herman Khaeron.

    “Sah,” jawab para kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Tak hanya memilih jabatan Ketua Umum, putusan Kongres VI Partai Demokrat itu juga memutuskan kalau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat untuk masa bakti yang sama.

    “Memutuskan, menetapkan bapak Profesor Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk masa bakti 2025-2030,” kata Herman.

    “Apakah dapat disahkan?” tanya Herman kepada kader Demokrat peserta rapat pleno II Kongres VI Demokrat.

    “Sah,” jawab seluruh kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Keputusan hasil rapat pleno itu diambil atas sikap 616 suara yang terdiri dari 38×2 suara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), 514 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, 5 Majelis Tinggi Partai (MTP), 9 DPP Partai Demokrat, dan sisanya organisasi sayap partai serta Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN).

    Keseluruhan dari pihak tersebut diketahui merupakan pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    “Kami kader Partai Demokrat, Ketua DPC, Ketua DPD bukan berharap tapi kami meminta untuk Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030,” kata Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Selatan, Cik Ujang mewakili seluruh Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia.

    “Dan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat 2025-2030,” tandas Cik Ujang.

  • Sah! AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat untuk Periode 2025-2030

    Sah! AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat untuk Periode 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Dengan demikian, dia kembali memimpin partai berwarna biru ini untuk lima tahun ke depan.

    Peresmian ini bergulir dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat dengan tema “Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”, yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Oleh karena itu, kami bertanya apakah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030?” tanya Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron.

    Setelah itu, para peserta kongres mengatakan setuju sembari meneriakan nama AHY dan saat bersamaan pun Herman mengetok palu, yang artinya telah sah.

    Kemudian, Wakil Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas kembali mengatakan pengesahan AHY sebagai ketua Umum.

    “Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030,” katanya.

    Sebelum itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Ci Ujang yang mewakili pemilik suara sah menyampaikan permintaan seluruh kader agar AHY tetap menjadi Ketua Umum Demokrat.

    “Kami kader Partai Demokrat, ketua DPC ketua DPD bukan berharap tapi kami meminta untuk Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-20230,” kata dia.

  • Di Hadapan Kader, AHY Singgung Lagi Momen Ditinggal Koalisi Pengusung Anies

    Di Hadapan Kader, AHY Singgung Lagi Momen Ditinggal Koalisi Pengusung Anies

    PIKIRAN RAKYAT – Kongres VI Partai Demokrat diselenggarakan hari ini, Senin, 24 Februari 2025 dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY menyampaikan pidato pembukaan kongres tersebut yang dihadiri para petinggi partai seperti Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen Partai Teuku Harsya, Kepala BPOKK Herman Khaeron.

    Pada salah satu bagian pidatonya, AHY menyinggung soal masa masa Pilpres 2024 silam. Bagi Partai Demokrat, dikatakan AHY awalnya hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah politik, imbuh AHY, partainya malah ditinggalkan.

    “Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat?” tanya AHY kepada kader Partai yang hadir di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta Selatan.

    AHY mengaku kejutan itu sempat menggoyahkan partainya. Dia mengklaim adanya kejutan dinamika politik itu membuat bingung masyarakat luas. Namun, belakangan AHY mengaku bersyukur karena peristiwa itu membuka ruang dan jalan buat partainya bersama Prabowo Subianto yang ketika itu maju sebagai capres dan menjadi bagian penting perjuangan Pilpres 2024.

    “Dan kita bersyukur peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan bapak Prabowo Subianto,” kata dia.

    “Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024.

    Setelah menang Pilpres, sejumlah kader utama kader Partai Demokrat masuk kabinet merah putih pemerintahan Prabowo Subianto. Seperti Ketua Umum AHY ditunjuk sebagai salah satu menteri koordinator.

    Sebelum mendukung Prabowo, Partai Demokrat awalnya bergabung bersama Koalisi Perubahan yang ketika itu mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dinamika politik terjadi, arah dukungan berubah dengan masuknya PKB dan mengusung ketua umumnya Muhaimin Iskandar maju mendampingi Anies sebagai pasangan capres cawapres.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AHY dan SBY Tiba di Lokasi Kongres Demokrat, Ketum Ditetapkan Malam Ini

    AHY dan SBY Tiba di Lokasi Kongres Demokrat, Ketum Ditetapkan Malam Ini

    AHY dan SBY Tiba di Lokasi Kongres Demokrat, Ketum Ditetapkan Malam Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) telah tiba di arena Kongres ke-6 Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, AHY dan SBY datang bersamaan dengan mengenakan jas Demokrat berwarna biru.
    Selain SBY dan AHY, Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga ikut hadir.
    Acara pembukaan kongres dimulai dengan mengenang Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio, yang baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan.
    AHY menyebut Renville sebagai kader terbaik Demokrat.
    “Salah satu kader terbaik Demokrat yang baru-baru ini berpulang ke Rahmatullah, Bendum Demokrat Mas Renville Antonio,” ujar AHY.
    Suaranya terdengar terisak saat membeberkan bahwa Renville ikut menyiapkan
    Kongres Demokrat
    secara baik.
    “Almarhum begitu semangat untuk bisa menghadirkan Kongres yang baik ini. Dan hari ini saya rasa almarhum tersenyum menyaksikan kita berkumpul dalam suasana suka cita. Lanjutkan perjuangan. Menatap masa depan kita dengan penuh harapan. Oleh karena itu, saya ajak kita semua untuk berdoa,” kata AHY.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon tunggal Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat periode 2025-2030.
    Menurut Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution, seluruh pemilik hak suara Demokrat meminta AHY kembali memimpin partai selama 5 tahun ke depan.
    “Sesuai keinginan struktur dari tingkat bawah pemilik hak suara, yaitu DPC dan DPD, seluruhnya meminta kesediaan Mas AHY untuk kembali memimpin Demokrat periode 2025-2030,” ujar Syahrial kepada Kompas.com, Senin (24/2/2025).
    Selain itu, Syahrial mengatakan, para pemegang hak suara juga meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
    Syahrial menegaskan penetapan Ketum dan Ketua MTP Demokrat bakal dilakukan malam ini.
    “Termasuk meminta kesediaan Pak SBY kembali menjabat sebagai Ketua MTP,” kata Syahrial.
    “Malam ini (ditetapkan),” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, cuci pesawat tempur manual hingga skema WFA

    Politik kemarin, cuci pesawat tempur manual hingga skema WFA

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    1. TNI AU sebut cuci pesawat tempur secara manual sudah sesuai prosedur

    TNI Angkatan Udara (AU) mengungkapkan bahwa proses mencuci pesawat tempur atau aircraft washing secara manual seperti dalam video viral yang beredar di media sosial akhir-akhir ini sudah sesuai prosedur.

    “Ada yang viral, pesawat F-16 dicuci. Itu yang kami lakukan. Kami memang mencucinya ya kami naik di atas sayap, kami cuci, kami lap. Ya seperti itu, dengan kami menyentuh langsung,” kata Komandan Skadron Teknik (Danskatek) 022 Letkol Tek Dzulkifli Effendi, ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. BKN: Instansi tentukan WFA dengan sesuaikan karakteristik layanan

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Arif Zudan mengatakan bahwa setiap instansi menentukan penerapan skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dengan menyesuaikan karakteristik layanan publik masing-masing.

    Hal ini, kata dia, karena setiap instansi punya karakteristik layanan tertentu yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, misalnya layanan umum.

    “Layanan-layanan publik yang membutuhkan on-site di lapangan, salah satunya seperti rumah sakit tidak dapat melakukan WFA,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Kepala BPS: Data tunggal sosial ekonomi nasional segera difinalisasi

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut BPS segera melakukan finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

    Amalia, saat jumpa pers selepas acara pelantikan dirinya dan Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, menjelaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu bakal menjadi referensi tunggal kementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pembangunan termasuk untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah.

    “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti program pembangunan akan menggunakan satu referensi yang sama, dan tentunya nanti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah,” kata Amalia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. MPR: Pemahaman digital perlu ditingkatkan demi hindari judi online

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak seluruh pihak bekerja sama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi digital yang baik demi terhindar dari jeratan judi dalam jaringan dan pinjaman online ilegal.

    “Kita harus bijak dalam menggunakan layanan digital agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi atau judi online,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam acara seminar dengan tema “Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!” seperti dikutip siaran pers resmi di terima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI Purn. Nugroho Sulistyo Budi memandang perlu kepedulian (awareness) untuk membangun kewaspadaan dalam melindungi data-data pribadi.

    Nugroho, saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa kepedulian dan kewaspadaan menjadi penting karena keduanya dapat menghalau upaya penipuan yang menggunakan perangkat-perangkat digital.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Butuh kerja keras dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, melainkan juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Irwan Bachri Syam, Dari Supir Angkot hingga Hari Ini Dilantik oleh Presiden Prabowo

    Bupati Irwan Bachri Syam, Dari Supir Angkot hingga Hari Ini Dilantik oleh Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID.LUWU TIMUR – Sebuah perjalanan panjang telah membawa Irwan Bachri Syam, atau yang akrab disapa Ibas, ke puncak kepemimpinan di Luwu Timur.

    Lahir dari keluarga sederhana, putra daerah ini tak pernah menyangka bahwa dirinya akan memimpin tanah kelahirannya.

    Pilkada 2024 menjadi saksi bagaimana kerja keras, ketekunan, dan tekad baja mampu mengantarkannya ke kursi bupati.

    Di tengah hiruk-pikuk pemilihan, nama Irwan mencuat sebagai kandidat kuat. Berpasangan dengan Puspawati Husler, ia mengantongi kemenangan mutlak dengan 88.748 suara, mengungguli dua pesaingnya yakni Budiman-Akbar dan Isrullah-Usman
    yang masing masing hanya memperoleh 63.787 dan 18.984 suara.

    Kemenangan itu bukan sekadar angka. Ia adalah manifestasi kepercayaan rakyat Luwu
    Timur kepada sosok yang pernah merasakan pahitnya perjuangan hidup.

    Irwan bukanlah anak pejabat atau pengusaha kaya. Ayahnya seorang petani, ibunya
    berdagang di pasar.

    Keinginan menempuh pendidikan tinggi harus ia wujudkan dengan keringat sendiri. Demi membayar uang kuliah, ia rela menjadi supir ‘pete-pete’ (angkutan dalam kota), sebuah pekerjaan yang mengasah mental dan semangatnya.

    Setiap hari, ia menyusuri jalanan dengan pete-petenya. Menerobos kemacetan,
    mengantar penumpang, dan berusaha menyisihkan uang demi satu tujuan: menyelesaikan pendidikan.

    “Saya tahu bagaimana rasanya tak punya biaya untuk sekolah. Karena itu, saya ingin
    pendidikan di Luwu Timur bisa diakses siapa saja, tanpa terkendala ekonomi,”
    ungkapnya dalam sebuah wawancara.

    Komitmen itulah yang mendorongnya merancang program Tiga Kartu Sakti salah
    satunya adalah Kartu Pintar, yang memastikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi anakanak Luwu Timur. Baginya, pendidikan bukan hanya tentang masa depan individu, tetapi juga masa depan daerah.