TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua pabrik sepatu atau alas kaki di Kabupaten Tangerang, Banten, memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.
Kedua pabrik tersebut yaitu PT Adis Dimension Footwear yang produksi sepatu merek Nike dan PT Victory Ching Luh Indonesia memasok merek Reebok serta Adidas.
PT Adis Dimension Footwear dikabarkan PHK terhadap sekitar 1.500 pekerjanya dan PT Victory Ching Luh Indonesia mengurangi sekitar 2.000 karyawannya.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menyampaikan, terdapat dua penyebab PHK karyawan yang menimpa para pekerja di kedua perusahaan tersebut.
Pertama, order atau pemesanan sepatu mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga pihak pabrikan kesulitan menanggung beban operasional yang besar.
Kedua, baik PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia melakukan relokasi ke wilayah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih rendah dibandingkan lokasi lamanya.
Dalam hal ini, PT Adis Dimension Footwear pindah ke Majalengka, sedangkan PT Victory Ching Luh Indonesia pindah ke Losari, Cirebon.
“Kedua perusahaan ini sudah merelokasi pabriknya ke tempat baru, sehingga pabrik lama mereka dikurangi operasionalnya termasuk jumlah karyawannya,” tutur Eddy dikutip dari Kontan, Senin (10/3/2025).
Secara umum, Aprisindo menilai tren permintaan alas kaki di Indonesia memang cenderung melemah akhir-akhir ini.
Momentum Ramadan 2025 belum memberi banyak keuntungan bagi para produsen alas kaki nasional. Hal ini akibat daya beli masyarakat belum stabil, sehingga mereka lebih memprioritaskan kebutuhan lain di luar alas kaki.
Potensi kenaikan penjualan alas kaki dalam menyambut momen Lebaran Idul Fitri pun tampak belum terlihat.
Ada kemungkinan peningkatan permintaan produk-produk alas kaki baru terjadi sekitar satu pekan sebelum Lebaran.
“Tapi kemungkinan besar realisasi penjualan alas kaki di Ramadan dan Lebaran tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Eddy.
Dia menambahkan, para produsen alas kaki juga belum bisa memaksimalkan penjualan ke pasar ekspor. Pasalnya, pasar internasional juga diliputi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.
Kebijakan Presiden AS Donald Trump pun berpotensi memberi pengaruh signifikan terhadap dinamika kegiatan ekspor para produsen alas kaki Indonesia.
“Untuk ekspor kami juga masih wait and see terhadap perkembangan arah geopolitik global,” imbuh Eddy.
Lantas, produsen-produsen alas kaki dalam negeri kini berupaya bertahan sebisa mungkin dengan melakukan efisiensi di segala lini.
Produsen juga berusaha mengurangi porsi bahan baku alas kaki yang diimpor di tengah volatilitas kurs rupiah.
Di samping itu, risiko PHK pekerja di industri alas kaki masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan, tergantung kondisi pasar.
Walau begitu, Aprisindo menyebut, para produsen alas kaki tetap berupaya mempekerjakan kembali para karyawan yang sempat terkena PHK jika kondisi pasar mulai membaik.
Kalah Bersaing
Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global.
Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.
Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.
“Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, Minggu (9/3/2025).
Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.
Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.
“Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.
“Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.
Pemerintah Diminta Bentuk Satgas
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta Pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan.
Terlebih saat ini, sejumlah anggota KSPSI telah di PHK di dua pabrik sepatu di Tangerang.
Ia menyenbut, pemerintah harus cepat membentuk Satuan Tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian karena masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Adapun, langkah KSPSI saat ini berupaya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan KSPSI tingkat perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut.
Misalnya, terkait hak-hak buruh yang di PHK tersebut terpenuhi. Apalagi, jika dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk anggota KSPSI yang terkena PHK.
“Sudah ada beberapa perusahaan industri sepatu bersedia menerima anggota KSPSI yang terkena PHK karena mereka dikenal sudah berpengalaman dan punya produktivitas tinggi,” ujarnya.
Penasihat Kapolri ini juga mengingatkan kepada para Pengusaha untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK. Terutama mengenai kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit dan dilakukan secara musyawarah
“Jika tidak ada kesepakatan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial yang harus berkekuatan hukum tetap,” ucapnya.
(Tribunnews.com/Kontan)
