Tag: Eddy Soeparno

  • Eddy Soeparno ke China, Bahas Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

    Eddy Soeparno ke China, Bahas Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno memenuhi undangan think-tank pemerintah China, China Institute for Innovation and Strategic Development (CIIDS), untuk membahas komitmen Presiden Prabowo Subianto mempercepat dekarbonisasi serta peluang kerja sama transisi energi dan pengelolaan sampah Indonesia-China.

    Kehadiran Eddy Soeparno disambut langsung Vice Chairman sekaligus Sekjen CIIDS Wang Boyong bersama jajaran pimpinan lembaga tersebut. CIIDS diketahui merupakan mitra strategis pemerintah China di bidang riset inovasi dan pembangunan, termasuk transisi energi dan kebijakan lingkungan.

    Dalam sambutannya, Wang Boyong menyampaikan apresiasi atas peran aktif Eddy dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-China di tengah dinamika geopolitik global.

    “Termasuk kami juga melihat bagaimana Pak Eddy bertemu pimpinan kami Ketua MPR China Wang Huning di Beijing beberapa waktu lalu dan kemudian menyambut kedatangan Wang Huning di Indonesia pekan lalu. Sebuah kehormatan dan tanda persahabatan yang baik antara China dan Indonesia,” kata Wang Boyong dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

    Menurut Wang Boyong, komunikasi yang intens antara pimpinan lembaga legislatif kedua negara mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin solid dan strategis, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

    Menanggapi hal tersebut, Eddy menjelaskan berbagai langkah yang tengah ditempuh Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060, bahkan dengan komitmen untuk mempercepat pencapaiannya.

    Eddy menilai kedua regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong inovasi teknologi dan kebijakan lingkungan, khususnya untuk menjawab persoalan darurat sampah di Indonesia.

    “Melalui 2 Perpres ini kami berharap Indonesia bisa terus meningkatkan inovasi dan teknologinya dalam upaya menyelamatkan lingkungan khususnya dalam upaya menangani masalah darurat sampah. Karena itu dari CIIDS kami juga ingin memahami dan mengerti bagaimana China menggunakan pendekatan teknologi dalam akselerasi yang cepat di bidang lingkungan,” lanjutnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Eddy juga membuka peluang kemitraan strategis yang lebih luas antara Indonesia dan China, khususnya di bidang transisi energi dan pengelolaan sampah.

    “Komitmen Presiden Prabowo jelas dan tegas bahwa krisis sampah harus diselesaikan segera. Karena itu saat ini pemerintah sudah menunjuk sejumlah kota prioritas utama untuk menyelesaikan masalah sampah dengan pendekatan WTE,” ucap Eddy.

    Menurut Eddy, penetapan kota prioritas ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif dan terukur.

    “Kami menyambut baik karena entitas bisnis dari China juga ikut terlibat dalam program ini dengan menyediakan teknologi dan platform pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan teknologi WTE ke depannya,” sambungnya.

    Ia menilai keterlibatan sektor bisnis dan dukungan pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan teknologi ramah lingkungan di Indonesia. Menutup pertemuan tersebut, Eddy menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

    (ega/ega)

  • Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah

    Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah

    Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai tidak ada yang salah dari bantuan luar negeri yang diterima Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
    “Jadi saya kira apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak menyalahi,” ucap Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    Eddy mencontohkan salah satu bantuan yang masuk dari China yang dinilainya memang perlu karena Indonesia tidak memiliki teknologi serupa, yakni ditujukan untuk pencarian jenazh dalam lumpur.
    “Bantuan karena kita tidak memiliki teknologinya saat ini ya, untuk mengidentifikasi para korban yang mungkin sekarang ini masih tertimbun di bawah lumpur,” ucapnya.
    “Karena akibat banjir dan lain-lain, sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus dalam hal ini dalam upaya untuk melakukan penyelamatan, penyelamatan jiwa manusia,” imbuh dia lagi.
    Di sisi lain, Eddy menyebut pemerintah sudah menangani
    bencana banjir
    di Sumatera dengan sangat baik.
    Apalagi lokasi terdampak juga masih cukup sulit untuk mendistribusikan bantuan secara cepat, karena memang sangat sulit.
    “Jadi sekarang ini kami rasakan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat optimal, menjangkau masyarakat secara luas, meskipun terdapat tantangan-tantangan tersendiri,” ujar dia.
    Sebelumnya, Gubernur Aceh
    Muzakir Manaf
    atau Mualem menyampaikan bahwa pihaknya menerima bantuan dari luar negeri, seperti Malaysia dan China.
    Menurut dia, bantuan dari luar negeri merupakan hal yang sah-sah saja dan tidak ada larangan demi penanganan pascabencana di Aceh.
    Lagipula, masih banyak kebutuhan mendesak yang diperlukan para korban banjir dan longsor di Aceh.
    Mualem mencontohkan bantuan dari kenalannya (kerabat) asal Malaysia, yang memberikan obat-obatan.
    “Tersalurkan semuanya bahkan tidak cukup, dan mereka bahkan dalam beberapa hari ini, hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi, bersamaan dengan dokter,” katanya saat diwawancarai awak media usai rapat terbatas bersama Presiden di Posko Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, (Minggu 7/12/2025) malam.

    Selain itu, Mualem juga mendatangkan tim pendeteksi mayat yang berasal dari China.
    Mereka saat ini sudah berada di lapangan untuk mengevakuasi jenazah yang tertimbun lumpur.
    Menurut Mualem, tim pendeteksi mayat tersebut bukan atas nama pemerintahan negara setempat, tetapi mereka seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
    “Ya, mereka sedang evakuasi sekarang di tempat-tempat yang berat terkena banjir. Sedang mengevakuasi mayat-mayat yang tertanam dengan lumpur. Itu pekerjaan mereka, tugas mereka datang ke mari. Mereka bukan dari pemerintah China, tetapi seperti LSM,” ujarnya.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mualem Libatkan Relawan China Cari Korban Bencana, Waka MPR: Nggak Salah

    Mualem Libatkan Relawan China Cari Korban Bencana, Waka MPR: Nggak Salah

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menanggapi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang mengerahkan lima orang relawan asal China untuk membantu pencarian korban banjir dan longsor yang masih tertimbun. Eddy menilai keputusan tersebut tak menyalahi aturan.

    “Saya kira apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak menyalahi. Tetapi inilah yang bisa dilakukan untuk sesuatu hal yang kita belum miliki teknologinya atau kemampuannya,” kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Menurut Eddy, relawan tersebut diperlukan lantaran Indonesia tidak memiliki teknologi yang mampu mengidentifikasi korban yang masih tertimbun lumpur pascabencana secara optimal. Meski begitu, dia mengatakan bantuan lainnya dari pemerintah telah sangat baik.

    “Apa yang dilakukan oleh Gubernur Aceh saat ini ya, adalah bantuan karena kita tidak memiliki teknologinya saat ini ya, untuk mengidentifikasi para korban yang mungkin sekarang ini masih tertimbun di bawah lumpur ya, karena akibat banjir dan lain-lain,” ujarnya.

    “Sehingga, dibutuhkan penanganan yang khusus dalam hal ini dalam upaya untuk melakukan penyelamatan, penyelamatan jiwa manusia,” imbuh dia.

    “Tim dari China lima orang datang untuk mendeteksi mayat yang ada di dalam lumpur dan mereka ada alat untuk mengambil mayat-mayat itu,” kata Mualem.

    Mualem mengatakan para relawan asal China itu akan dikerahkan ke titik-titik paling terdampak banjir dan longsor di Aceh yang mayoritas berada di pesisir timur.

    (amw/gbr)

  • APLSI Tegaskan Komitmen Kemandiran dan Transisi Energi Nasional

    APLSI Tegaskan Komitmen Kemandiran dan Transisi Energi Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) resmi melantik Pengurus dan Komite Kerja periode 2025–2029.Pelantikan ini merupakan tindak lanjut Musyawarah Nasional APLSI yang menetapkan Eka Satria sebagai Ketua Umum APLSI periode 2025–2029.

    Dalam pidatonya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro mengapresiasi atas peran APLSI dalam tata kelola energi nasional, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara APLSI, pemerintah, PLN, dan publik. Ia menilai kontribusi konstruktif APLSI sangat penting bagi stabilitas sektor energi ke depan.

    Sedangkan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menuturkan, dunia usaha memegang peran sentral dalam transisi energi. “Dunia usaha bukan hanya pemasok megawatt, tetapi motor transisi energi,” kata dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (7/12/2025).

    Ia berharap APLSI dapat menjadi mitra dialog pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang realistis dan implementatif.

    Sebagai asosiasi resmi Independent Power Producers (IPP), APLSI menaungi lebih dari 30 anggota IPP dan non-IPP dengan kapasitas pembangkit mendekati 20 gigawatt, setara dengan 50% kontribusi IPP non-PLN.

    Anggota APLSI mewakili seluruh energy mix Indonesia — mulai dari pembangkit gas, batu bara, panas bumi, hidro, biomassa, surya, hingga teknologi baru seperti battery storage dan interkoneksi. APLSI juga merupakan Anggota Luar Biasa KADIN Indonesia, yang memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan investasi dan industri nasional.

    Ketua Umum APLSI Eka Satria menuturkan, Indonesia memasuki periode penting transformasi energi, dengan konsumsi listrik yang terus meningkat dan potensi energi baru terbarukan yang mencapai lebih dari 3.600 GW.

    Ia mengatakan, potensi besar ini bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri, tetapi juga membuka peluang sebagai sumber devisa melalui ekspor energi hijau, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi, pertumbuhan industri, dan penciptaan lapangan kerja.

     

  • BIG Conference 2025: Meneropong Arah Ekonomi 2026

    BIG Conference 2025: Meneropong Arah Ekonomi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group (BIG) akan menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.
     
    BIG Conference dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.
     
    Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.
     
    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pmipinan lembaga.
     
    BIG Conference kali ini mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi. Nantinya, kegiatan tersebut diramaikan dengan sesi diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten di bidangnya.
     
    Menurut Direktur Bisnis Indonesia Group Hery Trianto, BIG Conference digelar sebagai rangkaian dari perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia.
     
    “Tepatnya pada 14 Desember, Bisnis Indonesia Group genap berusia 40 tahun. Dalam rangkaian kegiatan menyambut ulang tahun ini, kami sudah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan, termasuk menyelenggarakan BIG Conference,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
     
    Sebagai media yang fokus pada pemberitaan di sektor ekonomi dan bisnis, Bisnis Indonesia Group berkeinginan mengantar para pemangku kepentingan untuk bisa mengetahui lebih dalam berbagai perspektif tentang capaian sepanjang tahun ini serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan tahun depan lewat ajang tersebut.
     
    Jika tidak berhalangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka rangkaian kegiatan BIG Conference.
     
    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
     
    Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

    Sesi Diskusi

    Selain itu, terdapat sejumlah sesi diskusi panel dengan beragam tema menarik. Pada sesi diskusi awal membahas tema Financial Deepening: Fungsi Intermediasi Sektor Keuangan dalam Memompa Pertumbuhan Ekonomi.
     
    Dalam sesi ini, tampil sebagai pembicara dijadwalkan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Hery Gunardi, dan Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Anggoro Eko Cahyo.
     
    Sesi berikutnya, akan mengulas Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta yang dijdwalkan dihadiri oleh perwakilan dari BPI Danantara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, Direktur Ekseksutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Putrama Wahju Setyawan.
     
    Dua sesi diskusi panel lainnya juga tak kalah menarik dengan mengusung tema Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis, 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Merah Putih.
     
    Hadir selaku pembicara dalam sesi ini dijadwalkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan; Satgas Koperasi Desa Merah Putih/Deputi Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Hirwandi Gafar, Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.; dan Benny Z Minang, Anggota Satgas Perumahan.
     
    Tema diskusi lain yang turut diangkat dalam diskusi BIG Conference yakni Kedaulatan Energi dan Pangan di Tengah Gejolak Politik Dunia.
     
    Dalam sesi ini, pembicara yang dijadwalkan hadir antara lain Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI; Joao Mota, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara (Persero); dan  Zulfan Zahar, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).
     
    Sebagai puncak dari kegiatan BIG Conference, Bisnis Indonesoa Group juga akan memberikan penghargaan kepada 40 figur yang turut berkontribusi bagi perkembangan perekonomian dan aspek-aspek sosial kemasyarakatan serta penguatan hubungan publik.
     
    Tidak hanya itu, Bisnis Indonesia Group juga memberi apresiasi kepada sejumlah korporasi yang menyertai perjalanan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. (*)

  • Presiden Prabowo terima kunjungan Ketua MPR China di Istana besok

    Presiden Prabowo terima kunjungan Ketua MPR China di Istana besok

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan ‎Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, usai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Rabu.

    ‎Ketua MPR China, Wang Huning, tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 13.25 WIB, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    ‎Setibanya di bawah tangga pesawat, Wang Huning disambut oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, dan Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong.

    ‎Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh persahabatan, mencerminkan eratnya ikatan kedua negara.

    ‎Pasukan jajar kehormatan turut memberikan penghormatan resmi, mengiringi langkah Wang Huning hingga menuju kendaraan resmi.

    ‎Upacara penyambutan ini menunjukkan penghargaan Indonesia terhadap kunjungan pemimpin tinggi lembaga legislatif China.

    ‎Kunjungan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.

    ‎Dalam kunjungan resmi yang berlangsung hingga 4 Desember 2025, Wang Huning akan melaksanakan serangkaian agenda penting.

    ‎Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan terhadap Wang Huning di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (4/12).

    ‎Selain itu, Ketua MPR China juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.

    ‎Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.

    ‎Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan masa depan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Jakarta, Bakal Bertemu Prabowo Besok
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2025

    Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Jakarta, Bakal Bertemu Prabowo Besok Nasional 3 Desember 2025

    Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Jakarta, Bakal Bertemu Prabowo Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China, Wang Huning, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (3/12/2025) pukul 13.25 WIB.
    Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara
    Indonesia
    dan
    Tiongkok
    , khususnya di bidang
    diplomasi parlemen
    dan pembangunan kemitraan masa depan.
    Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (3/12/2025), setiba di bawah tangga pesawat,
    Wang Huning
    disambut oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, Duta Besar RI untuk RRT, Djauhari Oratmangun, dan Duta Besar RRT untuk Indonesia, Wang Lutong.
    Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh persahabatan.
    Pasukan jajar kehormatan turut memberikan penghormatan resmi, mengiringi langkah Wang Huning hingga menuju kendaraan resmi.
    Upacara penyambutan ini menunjukkan penghargaan Indonesia terhadap kunjungan pemimpin tinggi lembaga legislatif China.
    Wang Huning akan melaksanakan serangkaian agenda penting pada Kamis (4/12/2025).
    Ia akan menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis besok.
    Selain itu, Ketua MPR RRT juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.
    Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Misteri Kayu-kayu Gelondongan di Banjir Sumatera 
                        Nasional

    8 Misteri Kayu-kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Nasional

    Misteri Kayu-kayu Gelondongan di Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menyisakan sebuah anomali yang kini menjadi sorotan tajam publik.
    Dalam sejumlah video yang beredar, terlihat bukan hanya air bah berwarna keruh yang menerjang permukiman, melainkan ribuan batang kayu gelondongan raksasa yang ikut terseret arus deras bak peluru tak terkendali.
    Pemandangan mengerikan ini tak pelak memicu tanda tanya besar yang menyisakan misteri: Dari manakah asal kayu-kayu yang telah terpotong rapi ini? Apakah ini murni amukan alam, atau ada jejak kelalaian manusia di hulunya?
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah mengusut dugaan
    pembalakan liar
    menyusul banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang hanyut dalam banjir bandang di
    Batangtoru
    , Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.
    Kayu-kayu yang ditemukan itu bahkan tanpa kulit, diduga merupakan sisa hasil penebangan di wilayah hulu sungai.
    “Kita sudah bicara masalah penegakan hukum. Ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita, sumbernya dari mana,” kata Eddy di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).
    Menurut Eddy, pengusutan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penebangan dilakukan sesuai aturan. Pemerintah bisa menelusuri perizinannya.
    Namun, jika dilakukan secara ilegal maka harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku.
    Menurut Eddy, penegakan hukum diperlukan agar menjadi efek jera sehingga kejadian serupa yang menyebabkan bencana alam tidak terjadi lagi.
    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut banyaknya kayu gelondongan saat banjir bandang tersebut.
    Meski begitu, ia mendorong semua pihak untuk fokus lebih dahulu selama masa
    tanggap darurat
    ini.
    “Ya saya rasa itu perlu ya (tim investigasi khusus), tapi menurut saya kita selesaikan dulu masa tanggap darurat ini,” kata Alex di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12/2025).
    Setelahnya, barulah pemerintah diminta untuk melakukan pendalaman dan antisipasi agar hal serupa tak terulang lagi.
    Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan juga mendesak pemerintah membentuk tim investigasi guna mengusut munculnya kayu gelondongan saat banjir bandang.
    Diharapkan tim investigasi ini nantinya dapat mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
    “Kita mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga masyarakat memahami dengan jelas, selain tim investigasi ini untuk memastikan penyebabnya, tapi juga sebagai dasar agar kejadian yang sama tidak terulang,” ucap dia.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melakukan investigasi dengan aparat untuk mencari tahu sumber kayu gelondongan.
    “Itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana. Kami enggak bisa menjawabnya dulu sekarang,” ujar Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Untuk saat ini, Tito belum mengetahui terkait asal muasal kayu gelondongan tersebut.
    Tito mengatakan, ia mendengar isu yang beredar bahwa kayu-kayu yang terbawa arus air itu berasal dari pembalakan liar dan kayu yang sudah lapuk.
    “Ada yang berkembang bahwa itu katanya
    illegal logging
    , ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk,” ucapnya.
    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) turut menelusuri asal muasal kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir tersebut
    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menduga kayu-kayu tersebut milik pemegang hak atas tanah atau PHAT yang berada di areal penggunaan lain (APL).
    “Secara visual, secara pengamatan umum sebetulnya kayu-kayu yang bekas tebangan yang sudah lapuk. Itu kami duga itu dari PHAT salah satu-satunya yang belum sempat diangkut,” kata Dwi ditemui di kantornya, Jumat (28/11/2025).
    Menurut dia, Gakkum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT. Termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Ini masih dicek, aksesnya masih sulit kawan-kawan kan masih mengecek ya tapi kami senyalir ke situ (terkait PHAT),” imbuh Dwi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera (Sumut dan Sumbar) merupakan tanda nyata bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis iklim sekaligus lingkungan.

    Eddy mengatakan peningkatan suhu yang signifikan di berbagai kota besar serta perubahan pola cuaca yang tak menentu menjadi indikasi kuat terjadinya perubahan iklim.

    “Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita juga tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room yang berlangsung di Jakarta.

    Eddy mencontohkan, sejumlah bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia.

    “Ini bagian dari krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga akibat perilaku kita yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif,” kata Eddy.

    Ia juga menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri yang merusak keseimbangan lingkungan. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi alarm agar pemerintah dan masyarakat segera melakukan pembenahan.

    Eddy mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air.

    “Alarm ini harus direspons cepat agar kita bisa mencegah bencana-bencana berikutnya,” kata Doktor Ilmu Politik UI ini

    Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, yang memunculkan dugaan adanya praktik illegal logging, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan.

    “Adanya kayu gelondongan yang terlihat jelas di depan mata kita harus ditelusuri. Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya. Tetapi jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera,” tegasnya.

    Eddy berharap pemerintah bergerak cepat mengusut sumber kayu-kayu tersebut agar perusakan hutan tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban bencana yang seharusnya bisa dicegah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka MPR Ingatkan Pemerintah: Bencana Sumatera Tak Berhenti jika Tak Ditangani Serius
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    Waka MPR Ingatkan Pemerintah: Bencana Sumatera Tak Berhenti jika Tak Ditangani Serius Nasional 29 November 2025

    Waka MPR Ingatkan Pemerintah: Bencana Sumatera Tak Berhenti jika Tak Ditangani Serius
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai, banjir dan longsor di Sumatera merupakan alarm keras bagi pemerintah yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
    Jika tidak, bencana itu akan kembali terjadi.
    “Jadi saya rasa bahwa alarm ini harus disambut secara cepat agar kita bisa mencegah terjadinya bencana-bencana alam berikutnya,” kata Eddy di Kasablanka Hall, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2025).
    Terlebih,
    perubahan iklim
    yang terjadi akibat pemanasan global sangat signifikan.
    Peningkatan suhu terjadi di mana-mana di seluruh kota besar di Indonesia.
    Sebagai buktinya, kondisi cuaca tidak menentu sehingga musim hujan dan kemarau tidak lagi teratur.
    “Kita mengalami banjir dan hujan di musim kemarau, dan kita lihat apa yang terjadi dalam kasus-kasus tanah longsor, kebanjiran di Jawa Tengah, sekarang di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ucap dia.
    Masalah ini, kata Eddy, dapat diperparah dengan perilaku yang tidak menjaga lingkungan.
    Praktik tersebut berupa pembalakan hutan secara liar, penambangan pasir ilegal, pengembangan kawasan yang tidak memerhatikan dampak lingkungan, serta pembangunan industri yang merelokasi kawasan hutan.
    “Nah, saya kira merupakan alarm penting bagi kita bahwa permasalahan iklim, permasalahan lingkungan hidup sudah sangat mengancam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan pembenahan-pembenahan,” tandas Eddy.
    Sebagai informasi, sejumlah wilayah dilanda banjir dan tanah longsor.
    Banjir tersebut melanda Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa
    cuaca ekstrem
    yang memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 24–25 November 2025 dipengaruhi oleh dua sistem cuaca besar, yaitu Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B.
    Kedua fenomena ini terbentuk di sekitar perairan Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan awan konvektif secara signifikan.
    Di sisi lain, ada pula dugaan pembalakan liar karena kayu gelondongan yang ditemukan turut hanyut dalam banjir.
    Sejauh ini, pemerintah sudah mengirim 11 helikopter yang mengangkut bantuan dari Jakarta menuju wilayah bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.