Xcloud.id

Tag: Ebrahim Raisi

  • Iran Kecam Pendekatan Bullying AS terhadap Venezuela

    Iran Kecam Pendekatan Bullying AS terhadap Venezuela

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengecam apa yang disebutnya sebagai “pendekatan bullying” Amerika Serikat terhadap Venezuela. Hal ini disampaikannya pada hari Rabu (26/11) seiring Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Venezuela.

    Amerika Serikat telah mengerahkan kapal induk terbesar di dunia ke kawasan Karibia, disertai armada kapal perang, yang secara resmi digunakan untuk operasi antinarkoba yang menargetkan Venezuela.

    Amerika Serikat juga telah melancarkan sekitar 20 serangan udara terhadap kapal-kapal yang diduga sebagai penyelundup narkoba di Karibia dan Pasifik timur, yang menewaskan lebih dari 80 orang.

    Venezuela mengklaim bahwa kampanye antinarkoba AS di kawasan tersebut merupakan dalih untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dan menyita cadangan minyak negara tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/11/2025), dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil Pinto, Araghchi mengecam AS. Dia menyebut ancaman AS untuk menggunakan kekerasan sebagai “pelanggaran berat” Piagam PBB.

    Trump telah berulang kali menuduh Maduro memimpin kartel narkoba.

    Presiden AS tersebut juga telah mengizinkan penggunaan operasi rahasia CIA di negara Amerika Latin tersebut, sembari menegaskan kembali bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk memerintahkan intervensi militer di sana.

    Baik Iran maupun Venezuela telah lama berada di bawah sanksi AS.

    Maduro terakhir kali mengunjungi Iran pada tahun 2022, ketika kedua sekutu tersebut menandatangani perjanjian kerja sama selama 20 tahun.

    Tahun berikutnya, Presiden Iran saat itu, Ebrahim Raisi berkunjung ke Caracas dalam rangka kunjungan ke Kuba, Nikaragua, dan Venezuela.

    Lihat juga Video: Pesawat Presiden Venezuela Disita AS Gegara Dibeli Secara Ilegal

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Langka, Pejabat Iran Tuduh Rusia Bocorkan Posisi Pertahanan Udara ke Israel

    Langka, Pejabat Iran Tuduh Rusia Bocorkan Posisi Pertahanan Udara ke Israel

    Teheran –

    Seorang pejabat tinggi Iran melontarkan tuduhan yang belum pernah disampaikan sebelumnya terhadap Rusia, sekutu negara Syiah tersebut. Sang pejabat Teheran itu menuduh Moskow telah memberikan informasi intelijen kepada Israel soal posisi pertahanan udara Iran ketika perang berkecamuk pada Juni lalu.

    Tuduhan langka ini, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (26/8/2025), dilontarkan oleh Mohammad Sadr yang merupakan salah satu anggota Majelis Penegasan Kebijaksanaan Iran — badan penasihat dan penyelesaian konflik yang para anggotanya ditunjuk oleh pemimpin tertinggi Iran.

    “Rusia memberikan informasi kepada Israel tentang situs-situs pertahanan udara Iran,” kata Sadr dalam pernyataan pers yang dirilis pada Minggu (24/8) malam waktu setempat. Dia tidak memberikan bukti lebih lanjut untuk mendukung tuduhannya tersebut.

    Sadr, dalam pernyataannya, mengecam aliansi yang selama ini terjalin antara Iran dan Rusia.

    “Perang ini membuktikan bahwa aliansi strategis dengan Moskow tidak ada gunanya,” sebutnya, merujuk pada perang selama 12 hari yang berlangsung antara Iran dan Israel pada Juni lalu.

    Tidak hanya itu, Sadr juga melontarkan tuduhan bahwa Israel telah membunuh mantan Presiden Ebrahim Raisi, yang tewas dalam kecelakaan helikopter bersama beberapa pejabat Teheran lainnya pada Mei 2024 lalu.

    “Sejak awal saya mengatakan ini adalah pembunuhan… yang dilakukan oleh Israel,” cetus Sadr.

    Pertengahan Juni lalu, Israel melancarkan rentetan pengeboman terhadap fasilitas nuklir dan militer, serta kawasan permukiman, di berbagai wilayah Iran.

    Lebih dari 1.000 orang tewas akibat rentetan serangan militer Tel Aviv dalam perang tersebut. Para komandan senior dan ilmuwan nuklir Iran termasuk di antara korban tewas.

    Iran membalas dengan melancarkan rentetan serangan rudal dan drone, yang menewaskan puluhan orang di wilayah Israel.

    Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, sempat bergabung dalam perang itu dengan turut mengebom situs-situs nuklir Iran. Namun setelah itu, Washington melakukan mediasi dan mengumumkan penghentian pertempuran antara kedua negara yang bermusuhan itu pada 24 Juni lalu.

    Ketika perang Iran-Israel berlangsung, Rusia membatasi diri untuk mengutuk serangan-serangan Tel Aviv terhadap sekutunya, Teheran. Moskow, menurut pengamat Iran yang dikutip Al Arabiya, juga tidak mengambil tindakan militer apa pun atau memberikan tekanan diplomatik untuk mendukung sekutunya.

    Padahal pada 17 Januari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani perjanjian kemitraan strategis antara kedua negara di Moskow.

    Kedua negara, menurut laporan AFP pada saat itu, menekan perjanjian tersebut untuk memperkuat hubungan mereka, terutama di bidang “kerja sama militer”. Namun kesepakatan itu tidak mencapai level pakta pertahanan bersama seperti yang ditandatangani Moskow dengan Korea Utara (Korut).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Iran Diam-Diam Siapkan Pengganti Khamenei, Ini 2 Calon Terkuat

    Iran Diam-Diam Siapkan Pengganti Khamenei, Ini 2 Calon Terkuat

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses pencarian pengganti Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengalami percepatan signifikan di tengah lonjakan eskalasi militer dengan Israel dan Amerika Serikat.

    Lima sumber yang mengetahui langsung diskusi-diskusi internal menyebut kepada Reuters bahwa komite rahasia beranggotakan tiga ulama senior, yang dibentuk oleh Khamenei sendiri dua tahun lalu, kini mengintensifkan perencanaan suksesi.

    Khamenei, yang kini berusia 86 tahun, dilaporkan telah mengungsi bersama keluarganya dan berada di bawah perlindungan pasukan elite Garda Revolusi, Vali-ye Amr. Ia menerima pengarahan rutin mengenai perkembangan diskusi suksesi, menurut seorang pejabat keamanan tinggi Iran.

    “Jika Khamenei terbunuh, sistem pemerintahan akan segera menunjuk penerusnya untuk menunjukkan stabilitas dan kesinambungan,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengingat sensitivitas isu ini, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Dua Nama yang Mencuat

    Dalam diskusi internal, dua kandidat utama muncul sebagai calon kuat pengganti Khamenei: Mojtaba Khamenei (56), putra sang pemimpin tertinggi, dan Hassan Khomeini (53), cucu dari pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini.

    Mojtaba Khamenei dikenal sebagai figur konservatif yang memiliki pandangan serupa dengan ayahnya dalam berbagai isu, mulai dari sikap keras terhadap oposisi hingga terhadap negara-negara Barat. Ia tak pernah memegang jabatan resmi dalam pemerintahan Iran, namun diyakini berpengaruh kuat sebagai pengatur akses ke Khamenei.

    Sebaliknya, Hassan Khomeini dikenal lebih moderat dan memiliki hubungan dekat dengan faksi reformis yang mengadvokasi pelonggaran sosial-politik. Meski demikian, ia tetap dihormati oleh ulama senior dan Garda Revolusi karena garis keturunannya.

    Sabtu lalu, sebelum fasilitas nuklir Iran dibombardir AS, Hassan menyatakan dalam pesan publik: “Saya sekali lagi menyatakan dengan rendah hati bahwa hamba kecil dan tidak berarti ini siap hadir dengan bangga di medan mana pun yang Anda anggap perlu.”

    Lima sumber menyebut bahwa di tengah konflik terbaru dengan Israel dan Amerika, nama Hassan Khomeini menguat karena dianggap sebagai figur yang bisa menghadirkan wajah yang lebih bisa diterima baik secara domestik maupun internasional.

    Dinasti dan Keterbukaan Politik

    Meski Mojtaba disebut sebagai pilihan kesinambungan, sejumlah pihak di internal kekuasaan menyadari bahwa penerus bergaris keturunan langsung dari Khamenei bisa memunculkan kekhawatiran rakyat Iran akan kembalinya sistem monarki yang justru ditumbangkan Revolusi Islam Iran pada 1979. Bahkan, Khamenei sendiri disebut beberapa kali menolak ide suksesi dari ayah ke anak.

    “Apakah Republik Islam akan bertahan atau tidak, yang jelas akan menjadi sangat berbeda, karena konteks eksistensinya telah berubah secara mendasar,” kata analis politik Iran berbasis di London, Hossein Rassam.

    Ia menilai Hassan Khomeini bisa menjadi figur transisi yang membawa perubahan pelan namun stabil.

    Namun begitu, Khomeini sebelumnya sempat dilarang mencalonkan diri dalam pemilu Majelis Ahli pada 2016 oleh Dewan Penjaga yang didominasi faksi garis keras. Para perancang suksesi menyadari bahwa meski memiliki daya tarik luas di dalam negeri, ia juga membawa risiko politik internal dari kelompok konservatif.

    Tantangan Penunjukan Pemimpin Baru

    Ancaman terhadap Khamenei bukan hanya berasal dari usianya yang menua, tetapi juga dari luar negeri. Presiden AS Donald Trump pekan lalu mengeklaim di media sosial bahwa pihaknya mengetahui lokasi persembunyian Khamenei.

    “Kami tahu persis di mana si ‘Pemimpin Tertinggi’ itu bersembunyi. Dia target yang mudah,” tulisnya.

    Situasi menjadi makin genting sejak pembunuhan pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah oleh Israel pada September lalu, serta serangan rudal terbaru AS terhadap fasilitas nuklir Iran.

    Jika Khamenei wafat, instalasi pemimpin baru bisa menjadi proses yang penuh tantangan. Sejumlah komandan senior Garda Revolusi telah terbunuh dalam serangan udara Israel, yang dapat memperumit transisi kekuasaan mengingat militer elite itu selama ini berperan penting menjaga otoritas pemimpin tertinggi.

    “Bisa saja muncul nama yang tidak dikenal, dan hanya dijadikan boneka oleh Garda Revolusi,” kata Ali Vaez dari International Crisis Group. Ia mengingatkan bahwa pemimpin baru bisa saja tidak memiliki kekuatan sekuat Khamenei.

    Tantangan Legitimasi

    Secara konstitusional, pemimpin tertinggi Iran dipilih oleh Majelis Ahli yang beranggotakan 88 ulama senior. Anggota majelis ini dipilih melalui pemilu nasional, namun hanya kandidat yang disetujui oleh Dewan Penjaga, yang berpihak pada Khamenei, yang bisa maju.

    Sumber menyebut bahwa selain Mojtaba dan Hassan, beberapa nama lain telah tersingkir dari bursa suksesi. Mantan Presiden Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter tahun 2024, sedangkan tokoh senior seperti Hashemi Rafsanjani dan Mahmoud Hashemi Shahroudi telah wafat sebelumnya.

    Ayatollah Sadegh Amoli Larijani juga disebut telah tersisih dari perhitungan. Nama lain seperti Ayatollah Alireza Arafi masih disebut, namun dianggap tidak sekuat dua kandidat utama.

    Proses suksesi ini mencerminkan sejarah Iran saat Ruhollah Khomeini wafat pada 1989. Saat itu, Khamenei yang hanya seorang ulama menengah dan mantan presiden, dipilih meski awalnya diragukan banyak kalangan.

    Namun dalam waktu tiga dekade, ia berhasil memusatkan kekuasaan dan mengandalkan Garda Revolusi untuk menekan lawan-lawan politiknya.

    Kini, siapapun yang menggantikan Khamenei akan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, baik dari dalam negeri yang dilanda krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat, maupun dari luar negeri yang terus menekan Iran melalui sanksi dan tekanan militer.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Khamenei Berlindung di Bunker dan Tunjuk Tiga Calon Pengganti

    Khamenei Berlindung di Bunker dan Tunjuk Tiga Calon Pengganti

    GELORA.CO -Di tengah serangan udara besar-besaran Israel terhadap Iran, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan telah mengungsi ke dalam bunker dan secara diam-diam menetapkan tiga calon penerus jika dirinya terbunuh. 

    Laporan eksklusif The New York Times pada Sabtu, 21 Juni 2025, mengutip beberapa pejabat Iran, mengungkap langkah darurat yang diambil Khamenei demi menjamin kelangsungan kepemimpinan Republik Islam.

    Khamenei, 86 tahun, disebut telah cut off dari komunikasi digital sepenuhnya dan hanya berkomunikasi melalui ajudan tepercaya dengan para komandan militer.

    “Khamenei sekarang berkomunikasi dengan komandan secara eksklusif melalui seorang ajudan dan telah berhenti menggunakan semua komunikasi digital untuk menghindari deteksi,” kata salah satu dari tiga pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya. 

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa Khamenei secara pribadi telah menginstruksikan Majelis Ahli, lembaga ulama senior yang berwenang memilih pemimpin tertinggi, untuk memilih penggantinya dari tiga nama yang telah ia tetapkan, apabila ia gugur.

    Biasanya, proses pemilihan pemimpin tertinggi baru bisa memakan waktu berbulan-bulan dengan diskusi panjang antarulama. Namun, situasi perang memaksa Khamenei mempercepat dan menyederhanakan proses tersebut.

    Mengejutkannya, Mojtaba Khamenei, putranya yang selama ini digadang-gadang sebagai pewaris tahta religius-politik Republik Islam, dilaporkan tidak masuk dalam daftar yang diajukan.

    “Keputusan untuk mengidentifikasi tiga penerus ulama menggarisbawahi meningkatnya ancaman terhadap kepemimpinan Khamenei,” tulis New York Times mengutip pejabat Iran.

    Calon kuat sebelumnya, Presiden Ebrahim Raisi, tewas dalam kecelakaan helikopter pada 2024, yang membuka spekulasi besar mengenai suksesi kekuasaan di Iran.

    Laporan juga menyebut bahwa Khamenei telah menunjuk pengganti untuk posisi-posisi kunci dalam rantai komando militer, sebagai tindakan pencegahan menyusul serangkaian pembunuhan terhadap pejabat tinggi Iran dalam beberapa hari pertama kampanye udara Israel.

    “Struktur komando militer tetap berfungsi, namun pejabat mengakui bahwa jaringan tersebut telah rusak parah,” kata seorang sumber Iran.

    Meskipun begitu, para pejabat Iran menegaskan belum terlihat adanya tanda pemberontakan internal di dalam rezim, meski tekanan terhadap elite kepemimpinan sangat tinggi.

    Sebagai langkah keamanan tambahan, Kementerian Intelijen Iran memerintahkan semua pejabat senior pemerintah dan militer untuk berhenti menggunakan telepon genggam serta perangkat komunikasi elektronik lainnya. 

    Langkah ini diambil untuk mencegah pelacakan, infiltrasi, atau kemungkinan serangan presisi yang dilakukan Israel.

    “Arahan keamanan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang mendalam atas kemungkinan serangan lebih lanjut terhadap kepemimpinan Iran,” demikian dikutip dari dua sumber Iran.

    Sejak perang dimulai, Khamenei hanya muncul secara terbatas melalui dua pesan rekaman kepada rakyat Iran. Dalam kedua pesan itu, ia bersumpah bahwa Republik Islam tidak akan menyerah kepada tekanan militer maupun politik dari Israel dan sekutu-sekutunya.

  • 2 Mantan Menteri Iran Dibui Atas Korupsi Impor Teh

    2 Mantan Menteri Iran Dibui Atas Korupsi Impor Teh

    Teheran –

    Dua mantan Menteri Iran dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan setempat terkait kasus korupsi miliaran dolar Amerika, yang melibatkan impor teh.

    Kasus ini yang dikenal di Iran sebagai Skandal Teh Debsh, seperti dilansir AFP, Selasa (4/3/2025), mulai diselidiki tahun 2023 dan melibatkan lebih dari 60 orang, dengan total kerugian mencapai total US$ 3,7 miliar.

    Laporan outlet media kehakiman Iran, Mizan Online, menyebut sekitar 42 terdakwa telah dijatuhi hukuman dalam kasus ini, termasuk mantan Menteri Pertanian Javad Sadatinejad dan mantan Menteri Industri Reza Fatemi Amin.

    Sadatinejad, menurut Mizan Online, dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Sedangkan Fatemi Amin dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

    Kedua menteri, yang menjabat dalam pemerintahan mendiang Presiden Ebrahim Raisi, dinyatakan bersalah atas keterlibatan dalam mengganggu sistem ekonomi negara. Hukuman yang dijatuhkan itu dianggap “final dan mengikat”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Pengadilan Iran juga menjatuhkan hukuman kepada kepala eksekutif perusahaan The Debsh, Akbar Rahimi-Darabad, dengan 66 tahun penjara untuk berbagai tindak kejahatan, termasuk mengganggu perekonomian Iran, penyelundupan mata uang asing dan penyuapan.

    Tak hanya dihukum bui, Rahimi-Darabad juga diperintahkan untuk membayar kembali dana selundupan senilai lebih dari US$ 2,38 miliar dan membayar denda sebesar US$ 1,5 miliar.

    Di bawah aturan hukum yang berlaku di Iran, hukuman penjara dijalani secara bersamaan, yang berarti Rahimi-Darabad akan menjalani hukuman 25 tahun penjara, yang merupakan hukuman paling lama dari masa hukuman yang harus dijalaninya.

    Pada April 2023 lalu, para anggota parlemen Iran memakzulkan Fatemi Amin karena melonjaknya harga mobil.

    Pada bulan yang sama, Sadatinejad dipecat dari jabatannya. Kemudian pada Mei 2024, dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas kasus korupsi impor pakan ternak.

  • Iran Vonis Mati Penyanyi Ngetop Atas Penistaan Agama

    Iran Vonis Mati Penyanyi Ngetop Atas Penistaan Agama

    Jakarta –

    Pengadilan Iran telah menjatuhkan hukuman mati pada penyanyi populer Amir Hossein Maghsoudloo, yang dikenal sebagai Tataloo, setelah ia dinyatakan bersalah atas dakwaan penistaan agama.

    Sebelumnya, pengadilan menjatuhkan vonis penjara lima tahun kepada Tataloo, namun jaksa penuntut mengajukan banding.

    “Mahkamah Agung menerima keberatan jaksa atas hukuman penjara lima tahun sebelumnya atas pelanggaran-pelanggaran termasuk penistaan agama,” demikian dilaporkan media lokal Etemad pada Minggu (19/1), dilansir Al Arabiya dan AFP, Senin (20/1/2025).

    Dikatakan bahwa “kasus tersebut dibuka kembali, dan kali ini terdakwa dijatuhi hukuman mati karena menghina nabi,” mengacu pada Nabi Muhammad.

    Laporan media lokal Iran tersebut menambahkan bahwa putusan tersebut belum final dan masih dapat diajukan banding.

    Musisi berusia 37 tahun itu telah tinggal di Istanbul, Turki sejak 2018, sebelum polisi Turki menyerahkannya ke Iran pada Desember 2023. Pria tersebut telah ditahan di Iran sejak saat itu.

    Tataloo juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena mempromosikan “prostitusi” dan dalam kasus lain didakwa menyebarkan “propaganda” terhadap Iran dan menerbitkan “konten cabul”.

    Tataloo bahkan mengadakan pertemuan di televisi pada tahun 2017 dengan presiden Iran yang sangat konservatif Ebrahim Raisi, yang kemudian meninggal dalam kecelakaan helikopter.

    Pada tahun 2015, Tataloo merilis sebuah lagu yang mendukung program nuklir Iran.

    Lihat juga Video ‘Cuplikan Penampilan Penyanyi Iran Sebelum Ditangkap Karena Tak Berhijab’:

    (ita/ita)

  • Pesawat Latih Polisi Iran Jatuh, 3 Orang Tewas

    Pesawat Latih Polisi Iran Jatuh, 3 Orang Tewas

    Teheran –

    Sebuah pesawat latih yang digunakan Kepolisian Iran terjatuh di wilayah utara negara tersebut. Sedikitnya tiga orang tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut.

    “Sebuah pesawat latih ringan terjatuh di dekat kota Rasht pada Rabu (15/1) karena malfungsi teknis,” sebut kantor berita IRNA dalam laporannya yang mengutip kepolisian Iran, seperti dilansir AFP, Rabu (15/1/2025).

    “Pilot, kopilot dan teknisi penerbangan menjadi martir,” imbuh IRNA dalam laporannya.

    Iran yang dijatuhi rentetan sanksi Barat ini telah mengalami rentetan kecelakaan udara dalam beberapa tahun terakhir, dengan para pejabat Teheran mengeluhkan kesulitan dalam memperoleh suku cadang untuk menjaga armadanya yang sudah menua tetap mengudara.

    Industri transportasi udara Iran telah dikenai embargo Amerika Serikat (AS) sejak tahun 1995 silam, yang mencegah maskapai penerbangan setempat membeli pesawat sipil atau suku cadang dan memaksa mereka untuk meng-grounded sebagian armada mereka.

    Rentetan kecelakaan pesawat maupun helikopter melanda Iran beberapa waktu terakhir. Salah satunya terjadi pada Mei tahun lalu yang menewaskan mantan Presiden Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dan enam orang lainnya, yang semuanya ada di dalam satu helikopter.

    Insiden lainnya melibatkan sebuah jet tempur Iran pada Desember lalu, yang terjatuh di dekat kota Firouzabad, sekitar 770 kilometer sebelah selatan Teheran. Dua pilot militer yang ada di dalam jet tempur itu tewas. Disebutkan bahwa mereka sedang melakukan uji terbang setelah pesawat tersebut dirombak.

  • 7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sederet peristiwa politik yang memanas hingga perang masih mewarnai sepanjang 2024.

    Timur Tengah di tahun ini masih menjadi perhatian komunitas internasional, mulai dari agresi Israel di Palestina yang tak kunjung henti hingga perang rudal Iran-Israel.

    Banyak pengamat khawatir konflik di Timur Tengah bisa mengganggu stabilitas global.

    Di Asia, peristiwa politik paling dramatis mengguncang sejumlah negeri seperti Bangladesh dan Korea Selatan.

    Tahun ini juga bak tahun politik global lantaran banyak negara menggelar pemilihan umum termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.

    Berikut peristiwa menggemparkan sepanjang 2024 yang dirangkum CNNIndonesia.com

    1. Perang rudal Iran-Israel

    Iran dan Israel sempat perang rudal sepanjang 2024.

    Perang itu muncul usai pasukan Israel membombardir fasilitas diplomatik Iran di Suriah pada 1 April. Serangan ini menewaskan dua komandan pasukan khusus dan empat perwira militer Iran.

    Iran tak tinggal diam. Dua pekan kemudian mereka meluncurkan ratusan rudal secara langsung ke Israel.

    Serangan itu berhasil dihalau karena sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, dan Yordania disebut turut membantu mencegat rudal Iran.

    Kemudian pada 19 April, Israel balik menyerang Iran. Mereka menggempur fasilitas militer negara musuhnya.

    Serangan itu sempat membuat Iran menutup wilayah udara dan segera mengaktifkan sistem pertahanan udara. Pemerintah berulang kali menyatakan akan membalas Israel dengan lebih keras.

    Di tengah kemarahan Iran, mereka kehilangan Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada Mei.

    Lalu pada Juli, Iran kian dongkol ke Israel usai bos Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam operasi pasukan Zionis di Teheran. Hamas merupakan milisi yang dilaporkan mendapat dukungan dan pelatihan dari Iran.

    Belum reda kemarahan mereka, Israel menghabisi ketua milisi Hizbullah, Hassan Nasrallah, pada September. Operasi ini juga menewaskan jenderal utusan Iran.

    Iran murka dan membalas Israel dengan meluncurkan 200 rudal balistik hingga hipersonik pada 1 Oktober.

    Serangan ini mengenai sistem pertahanan tercanggih Negeri Zionis, Iron Dome.

    “Beri tahu [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu bahwa Iran bukanlah negara yang suka berperang, tetapi Iran berdiri teguh melawan ancaman apa pun,” kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Israel menganggap balasan Iran sebagai serangan rudal terbesar dalam sejarah. Beberapa pekan kemudian, pasukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu balik meluncurkan gempuran.

    Mereka menyerang empat kota Iran dan menyasar fasilitas militer termasuk gudang senjata dan situs untuk mengembangkan nuklir.

    2. Israel invasi Lebanon

    Di tengah agresi di Palestina dan konflik yang membara dengan Iran, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon.

    Serangan intensif mereka terendus saat ribuan pager meledak di Lebanon pada 17 September. Israel dianggap dalang insiden ini.

    Tak lama setelah itu, Israel membunuh komandan strategis Hizbullah hingga Hassan Nasrallah.

    Menteri Pertahanan Israel Ketika itu Yoav Gallant bahkan sempat mengatakan negara dia sedang memasuki perang fase baru.

    Kemudian pada 1 Oktober, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon selatan. Mereka mengklaim hanya menyasar infrastruktur Hizbullah.

    Namun, kenyataannya pasukan Israel menembaki kamp pengungsian hingga menyerang pos pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    3. Revolusi Gen Z Bangladesh

    Bangladesh sempat menjadi sorotan dunia karena demo besar-besaran yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina (76) pada Agustus lalu.

    Demo ini dijuluki revolusi Gen Z. Peserta aksi berisi mahasiswa-mahasiswi yang berusia 18 hingga 23 tahun.

    Protes Gen Z itu menguar sejak Juli lalu. Mereka saat itu menuntut pembatalan kuota pegawai negeri sipil (PNS) bagi keluarga pejuang yang dianggap diskriminatif.

    Kuota PNS ini menjadi cara Hasina melanggengkan kekuasaan dengan menempatkan para pendukungnya di lembaga pemerintah.

    Sistem kuota itu muncul saat Bangladesh menghadapi angka pengangguran yang meningkat drastis, lapangan kerja tak cukup bagi masyarakat, hingga ekonomi yang melemah.

    Di Bangladesh, lebih dari 30 juta orang tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan.

    Demo kuota PNS yang berawal damai berujung kerusuhan dan menewaskan sekitar 300 orang. Saat itu, pasukan keamanan meluncurkan peluru karet dan para pedemo juga banyak yang membawa tongkat.

    Hasina lantas menyalahkan oposisi dan memutus internet di seluruh negeri.

    Kematian para demonstran menjadi api para mahasiswa-mahasiswi kembali menggelar aksi. Mereka tak puas dengan tindakan pemerintah dan menuntut Hasina mundur.

    Para pedemo lalu merangsek ke Istana PM di Dhaka. Hasina lalu mundur dan kabur ke luar negeri.

    Profesor yang mengkaji isu kekerasan politik dari Universitas Cornell, Sabrina Karim, mengatakan api revolusi menjalar di antara kaum muda saat melihat kawan-kawan mereka tewas.

    Semangat perubahan itu bahkan tak bisa dihentikan jam malam atau pemblokiran internet.

    “Ini mungkin merupakan revolusi pertama yang dipimpin oleh Generasi Z yang berhasil,” kata Karim, dikutip CNN.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    4. Penembakan Trump hingga menang Pilpres AS

    Donald Trump turut menjadi sorotan dunia karena tertembak saat kampanye untuk pemilu Amerika Serikat di Pennsylvania pada Juli lalu.

    Dia mengalami luka di bagian telinga kanan. Foto Trump mengepalkan tangan usai ditembak pun viral di media sosial.

    Sejumlah pengamat menilai insiden itu membuat nama Trump di atas angin saat Partai Demokrat sibuk mempertanyakan kandidat presiden mereka.

    Pemilu di AS berlangsung pada November. Trump berhasil mengalahkan calon dari Demokrat Kamala Harris. Dia mengantongi lebih dari 51 persen suara populer dan 299 suara elektoral.

    5. Drama darurat militer Korsel

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember.

    Yoon mengatakan darurat militer perlu diambil untuk menjaga negara dan kekuatan anti negara yang ingin menghancurkan Korsel. Kekuatan anti negara yang dimaksud adalah oposisi yang menguasai parlemen, demikian dikutip Korea Herald.

    Status darurat militer memicu kecaman, kekacauan, hingga demo besar-besaran dari warga Korsel. Mereka mendesak Yoon mundur atau dimakzulkan.

    Lalu pada 14 Desember, parlemen berhasil memakzulkan Yoon melalui pemungutan suara.

    Usai pemakzulan, Yoon dibebastugaskan dari tugas dan wewenang sebagai presiden. Posisi ini sementara dipegang Perdana Menteri Han Duck Soo hingga muncul putusan Mahkamah Konstitusi Korsel soal status pemakzulan.

    Saat ini, status pemakzulan sedang diproses di MK Korsel dan akan memakan waktu hingga 6 bulan.

    Yoon juga dalam investigasi karena dianggap melakukan pemberontakan dan pengkhianatan usai darurat militer.

    6. Rezim Assad runtuh

    Kembali lagi soal Timur Tengah. Kekuasaan Presiden Suriah Bashar Al Assad yang berlangsung selama 24 tahun runtuh dalam hitungan hari.

    Sejak akhir November, milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) melancarkan serangan ke Suriah. Lalu pada awal Desember mereka berhasil menguasai kota terbesar kedua, Aleppo.

    Aleppo sekaligus menjadi gerbang milisi untuk menyerbu dan menguasai Damaskus.

    Pada 8 Desember mereka berhasil menguasai Damaskus dan mendeklarasikan keruntuhan rezim Assad. Dia dan keluarganya kabur ke Rusia.

    Lebih dari sepekan usai Suriah dikuasai HTS, Assad tak kunjung bicara. Lalu pada 16 Desember, dia mengeluarkan pernyataan perdana.

    Assad menyebut milisi yang saat ini mengendalikan Suriah adalah teroris. Selama ini, dia kerap melabeli siapa saja yang menentang pemerintahannya sebagai teroris.

    “Ketika negara jatuh ke tangan terorisme dan kemampuan memberi kontribusi yang berarti hilang, posisi apapun jadi tak ada gunanya,” kata dia dalam rilis resmi pada Senin (16/12), dikutip AFP.

    Assad juga membantah dia angkat kaki dari Damaskus saat milisi menyerbu ibu kota Suriah itu.

    “Kepergian saya dari Suriah tak direncanakan dan tak terjadi di jam-jam terakhir pertempuran, ” ujar dia.

    7. Desember kelabu di Kazakhstan hingga Korsel

    Desember jadi bulan paling kelabu bagi dunia dirgantara di sejumlah negara.

    Sejumlah kecelakaan pesawat penumpang terjadi di bulan itu. Terparah adalah kecelakaan Azerbaijan Airlines dan maskapai Korea Selatan Jeju Airlines. Azerbaijan Airlines jatuh di Kazakhstan menewaskan 39 orang diduga kena sasaran rudal Rusia.

    Jeju Airlines meledak dan menewaskan 179b orang setelah mendarat darurat di Bandara Muan, Korsel, diduga karena menabrak burung sehingga mengalami kerusakan mesin. Roda bagian depan juga tidak berfungsi sehingga pesawat mendarat tak bisa melakukan pengereman dan menabrak beton kemudian meledak.

    Pesawat Air France juga mengalami masalah darurat sehingga kembali ke Paris karena masalah mesin pesawat. Begitu pula pesawat KLM Belanda yang melakukan pendaratan darurat.

  • Kedubes Iran di Suriah Diserang Orang-orang Bersenjata

    Kedubes Iran di Suriah Diserang Orang-orang Bersenjata

    Damaskus –

    Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Damaskus, Suriah, dikabarkan diserang orang-orang bersenjata. Sejumlah ruangan rusak akibat peristiwa itu.

    Dilansir AFP dan Al Jazeera, Minggu (8/12/2024), kantor berita Iran, IRNA, melaporkan banyak ‘elemen bersenjata’ memasuki gedung Kedutaan Besar Iran di Damasku.

    Rekaman yang beredar menunjukkan ruangan-ruangan yang hancur di dalam kedutaan dan foto-foto yang dirobek dari para pemimpin yang dibunuh. Foto-foto itu termasuk foto Qassem Soleimani dari Iran dan Hassan Nasrallah dari Hizbullah.

    Serangan itu terjadi setelah pemberontak mendeklarasikan jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang merupakan sekutu Iran. Namun, belum ada informasi siapa yang menyerang Kedubes Iran tersebut.

    “Orang-orang tak dikenal telah menyerang kedutaan besar Iran, seperti yang dapat Anda lihat dalam gambar-gambar ini, yang dibagikan oleh berbagai jaringan,” kata seorang penyiar TV pemerintah, yang menunjukkan rekaman yang dikatakan berasal dari dalam kompleks diplomatik.

    Assad telah kabur dari Damaskus usai pemberontak memasuki ibu kota pada Minggu pagi waktu setempat. Setelah itu, pemberontak mendeklarasikan era baru di Suriah dan menyatakan pemerintahan Assad telah berakhir.

    Assad sendiri telah memimpin Suriah sejak tahun 2000. Dia menjadi presiden setelah ayahnya, Hafez al-Assad, yang menjadi Presiden Suriah sejak 1971 meninggal pada tahun 2000.

    Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Al Julani mengatakan semua pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Dia mengatakan seluruh lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan PM Suriah sampai pengalihan kekuasaan secara resmi. Dia juga melarang ada tembakan perayaan.

    “Tetap berada di bawah pengawasan mantan Perdana Menteri sampai diserahkan secara resmi. Tembakan perayaan juga dilarang,” ujar Al-Julani dalam sebuah pernyataan.

    Namun, pasukan oposisi dan warga tetap merayakan runtuhnya rezim Assad. Sejumlah foto juga menunjukkan tembakan perayaan yang dilepaskan oleh pasukan oposisi.

    Saksikan juga video: Kedubes Iran Gelar Doa-Tahlilan Bersama Kenang Wafatnya Ebrahim Raisi

    (haf/imk)

  • Iran Sahkan UU Hijab Baru di Tengah Gelombang Penolakan

    Iran Sahkan UU Hijab Baru di Tengah Gelombang Penolakan

    Jakarta –

    Parlemen Iran telah menyetujui RUU Hijab dan Kesucian yang mewajibkan perempuan untuk mengenakan hijab dan menerapkan hukuman berat bagi mereka yang tidak mengenakannya.

    Sejak Revolusi Islam 1979, perempuan di Iran diwajibkan untuk menutupi rambut mereka di depan umum.

    Namun, kini makin banyak yang memilih untuk tidak mengenakan hijab, terutama sejak kematian seorang perempuan Iran-Kurdi, Jina Mahsa Amini, dalam tahanan polisi pada tahun 2022.

    Perempuan berusia 22 tahun itu ditangkap oleh polisi moralitas Iran karena diduga melanggar aturan berpakaian di negara tersebut.

    Kematian Amini memicu protes yang meluas, yang sebagian besar dipimpin oleh perempuan dan siswi sekolah, yang menyerukan perubahan politik. Hal ini juga menginspirasi gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan”, yang menentang penegakan mandat hijab oleh pihak berwenang.

    RUU Hijab dan Kesucian disusun oleh lembaga peradilan Iran atas instruksi mantan Presiden Ebrahim Raisi sebagai tanggapan atas meningkatnya keengganan banyak perempuan untuk mengenakan hijab.

    Isi undang-undang

    Media Iran melaporkan bahwa undang-undang tersebut memberlakukan denda yang setara dengan 20 bulan gaji rata-rata bagi perempuan yang tidak mengenakan hijab atau tidak mengenakannya sama sekali di depan umum atau di media sosial.

    Mary Mohammadi, seorang analis politik Iran yang berbasis di Amerika Serikat (AS), mengatakan kepada DW bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk menghalangi perempuan dan membuat perjuangan mereka menjadi sangat ‘mahal’.

    “Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah kemajuan tuntutan perempuan, meningkatkan moral para pendukung ideologi rezim, menguras tenaga masyarakat dengan menciptakan konflik yang meluas dalam kehidupan sehari-hari, dan melemahkan potensi revolusioner yang dipimpin oleh perempuan,” ujarnya.

    Undang-undang ini mewajibkan institusi untuk menyediakan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengidentifikasi orang-orang yang menentang kewajiban berhijab. Ketidakpatuhan akan mengakibatkan denda atau pemecatan pejabat institusi.

    Undang-undang ini juga mengkriminalisasi desain atau promosi barang-barang seperti pakaian, patung, dan mainan yang dianggap mendorong “ketelanjangan” atau kurangnya penggunaan jilbab.

    Kementerian Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran telah ditugaskan untuk memantau produsen dan pemasok pakaian untuk memastikan pakaian yang diproduksi sesuai dengan peraturan hijab.

    Presiden Pezeshkian kritik penegakan peraturan hijab

    Undang-undang tersebut disahkan oleh anggota parlemen, empat bulan setelah masa jabatan Presiden Iran Massoud Pezeshkian dimulai.

    Pezeshkian, yang secara luas dipandang sejalan dengan gerakan reformis yang mengadvokasi kebebasan yang lebih besar dan hubungan yang lebih baik dengan Barat, mengkritik penegakan peraturan hijab yang ketat selama kampanye pemilihannya.

    Banyak pendukung Pezeshkian berharap agar pemerintahannya akan melonggarkan peraturan mengenai kewajiban berhijab. Namun, para kritikus berpendapat bahwa penegakan wajib hijab berada di luar kendali langsung pemerintah.

    “Dalam pandangan yang lebih luas, ketidaksepakatan atas penerapannya antara kelompok garis keras di Parlemen Islam dan Pezeshkian yang disebut reformis di pemerintahan adalah tampilan konflik internal rezim atas hukum wajib hijab,” kata Mohammadi.

    Lebih dari dua tahun setelah kematian Mahsa Jina Amini, meskipun ada ancaman yang meningkat serta kamera keamanan tambahan di banyak kota, masih banyak perempuan yang tetap tampil tanpa hijab di depan umum.

    “Dalam praktiknya, perempuan Iran sendiri telah menghilangkan kompromi dan toleransi dari pilihan mereka, dan hanya menentukan dua jalan untuk diri mereka sendiri: kematian atau kebebasan,” kata Mohammadi.

    Parlemen Iran menunggu tanda tangan presiden

    Parlemen Iran telah menyerahkan undang-undang tersebut kepada Presiden Pezeshkian untuk ditandatangani, sebelum mulai diberlakukan.

    Berdasarkan konstitusi negara, presiden memiliki wewenang untuk menahan pemberitahuan kepada lembaga-lembaga terkait, sehingga menunda pemberlakuannya.

    Para aktivis dan pendukung hak-hak perempuan telah mendesak Pezeshkian untuk menggunakan wewenangnya dan menahan diri agar tidak memberlakukan undang-undang tersebut.

    Pembatasan dan tekanan terhadap perempuan di Iran masih terus berlanjut, dan undang-undang ini bahkan memperkuat kekhawatiran di antara beberapa pejabat di republik Islam tersebut.

    Mereka mengantisipasi adanya penentangan terhadap undang-undang tersebut yang akan meluas di media sosial, dan berpotensi memicu gelombang baru terhadap berbagai protes di seluruh negeri.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    (ita/ita)