Xcloud.id

Tag: Dyah Roro Esti Widya Putri

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Defisit Perdagangan dengan Uganda, Indonesia Didorong Tingkatkan Ekspor Baru

    Defisit Perdagangan dengan Uganda, Indonesia Didorong Tingkatkan Ekspor Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Uganda Wilson Mbasu Mbadi menyoroti ketidakseimbangan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan negaranya.

    Mbadi menuturkan, hingga pertengahan 2025, Indonesia masih mencatatkan defisit perdagangan dengan negara di kawasan Afrika Timur tersebut. Mengutip United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), Mbadi menuturkan, ekspor Indonesia ke Uganda hingga Juni 2025 mencapai US$16,8 juta.

    Produk Indonesia ke Uganda mencakup barang-barang seperti besi, baja, mesin, serta obat-obatan.

    Sementara itu, ekspor Uganda ke Indonesia pada rentang waktu yang sama adalah sebesar US$39,43 juta. Dia menjelaskan, ekspor Uganda ke Indonesia mencakup komoditas seperti kakao, biji minyak (oilseeds), kulit hewan, dan lain-lain.

    Meski demikian, Mbadi menyebut pihak Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan ketidakseimbangan tersebut. Menurutnya, hal tersebut justru dapat menjadi titik awal bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan perdagangannya. 

    “Karena ini akan membuka peluang bagi Indonesia dan Uganda untuk meningkatkan volume ekspor dan mendiversifikasi produk ekspor, termasuk kopi, teh, vanila, dan ikan air tawar berkualitas tinggi,” jelas Mbadi dalam Uganda-Indonesia Business Forum di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).

    Adapun, ke depannya Uganda mendorong peningkatan ekspor produk unggulan seperti kopi, teh, vanila, ikan air tawar, susu, buah, dan bunga. 

    Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menyebut defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda menjadi peluang untuk kembali menggenjot ekspor.

    “Ini [defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda] menjadi tantangan tentunya, namun kalau kita melihatnya, peluang. Jadi, peluang untuk kita mengetahui lebih dalam lagi potensi yang kita miliki untuk kita ekspor itu apa saja,” katanya.

    Pasalnya, Roro menyebut inti dari perdagangan adalah hubungan antarnegara, termasuk Indonesia dengan Uganda.

    “Jadi justru pasar-pasar non-konvensional seperti ini [Uganda] yang harus kita garap, dan Kementerian Perdagangan siap untuk menggarap potensinya,” ujarnya.

    Apalagi, Roro menyebut pemerintah melalui Kemendag tengah mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih dikenal di kancah internasional. Hal ini mengingat kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    Adapun, saat ini pemerintah tengah membuka peluang untuk menjajaki pasar Uganda dengan mengekspor produk UMKM, tekstil, kerajinan lokal, hingga furnitur.

  • Neraca Dagang RI Tekor dari Uganda, Kemendag Bilang Begini

    Neraca Dagang RI Tekor dari Uganda, Kemendag Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia masih memiliki potensi untuk membalik neraca perdagangan Indonesia—Uganda dari defisit menjadi surplus.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda menjadi peluang untuk kembali menggenjot ekspor.

    Berdasarkan data yang dipaparkan Roro, terlihat neraca perdagangan Indonesia—Uganda mencatatkan defisit senilai US$44,25 juta pada 2025. Kondisi serupa juga terjadi pada Januari—April 2025, neraca perdagangan kedua negara ini kembali mencatatkan defisit sebesar US$35,97 juta.

    “Ini [defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda] menjadi tantangan tentunya. Namun kalau kita melihatnya, oportunitas. Jadi, oportunitas untuk kita mengetahui lebih dalam lagi potensi yang kita miliki untuk kita ekspor itu apa saja,” kata Roro saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Pearl of Africa Business Forum – Indonesia Chapter Exploring Strategic Investment Opportunities in Uganda’s Key Sectors di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Pasalnya, Roro menyebut inti dari perdagangan adalah hubungan antarnegara, termasuk Indonesia dengan Uganda.

    “Jadi justru pasar-pasar nonkonvensional seperti ini [Uganda] yang harus kita garap, dan Kementerian Perdagangan siap untuk menggarap potensinya,” ujarnya.

    Apalagi, Roro menyebut pemerintah melalui Kemendag tengah mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat lebih dikenal di kancah internasional. Hal ini mengingat kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    Adapun, saat ini pemerintah tengah membuka peluang untuk menjajaki pasar Uganda dengan mengekspor produk UMKM, tekstil, kerajinan lokal, hingga furnitur.

    “Furnitur adalah yang besar, dan kami mengekspor cukup banyak ke daerah-daerah seperti Eropa, Amerika, juga. Tapi mungkin ini, ini mungkin menarik bagi pasar Uganda, juga, dan saya berharap bahwa hari ini melayani kesempatan bagi kita untuk belajar dari satu sama lain,” ujarnya.

    Sepanjang Januari—April 2025, total perdagangan Indonesia—Uganda mencapai US$52,82 juta. Namun, neraca dagangnya masih didominasi impor dari Urganda sepanjang empat bulan pertama 2025.

    Secara terperinci, pada Januari—April 2025, nilai ekspor Indonesia ke Uganda hanya mencapai US$8,4 juta. Di sisi lain, nilai impor dari Urganda ke Indonesia US$44,39 juta.

    Namun demikian, Roro optimistis masih ada peluang untuk Indonesia mendorong peningkatan kerja sama perdagangan antara Indonesia—Uganda ke depan.

    Sepanjang Januari—April 2025, ekspor Indonesia ke Uganda didominasi komoditas baja dan stainless senilai US$5,8 juta dengan pangsa 68,87%. Komoditas lain yang diekspor ke Urganda adalah minyak nabati yang nilainya mencapai US$1,88 juta atau sekitar 22,42%.

    Selain itu, Roro mengungkap Indonesia mengekspor kaca ke Uganda sebanyak US$274.000 dengan pangsa sebesar 3,26%.

    Di sisi lain, pada periode yang sama, komoditas yang diimpor Indonesia dari Uganda adalah biji kakao senilai US$44,02 juta dan kulit domba/domba yang telah disamak senilai US$349.000.

    “Komoditas utama kita mencakup baja, termasuk baja tahan karat, minyak nabati, serta kaca. Sementara dari Uganda ke Indonesia, salah satu komoditas utama adalah biji kakao,” tandasnya.

  • Kemendag Dorong Penguatan Kerja Sama Dagang RI-Uganda

    Kemendag Dorong Penguatan Kerja Sama Dagang RI-Uganda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong penguatan kerja sama perdagangan Indonesia dan Uganda di tengah tensi geopolitik.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dalam acara bertajuk Pearl of Africa Business Forum – Indonesia Chapter Exploring Strategic Investment Opportunities in Uganda’s Key Sectors di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    “Seperti yang kita ketahui, meskipun terdapat ketidakpastian ekonomi global dan situasi geopolitik yang menantang saat ini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Uganda tetap cukup kuat,” ujar Roro.

    Secara umum, Roro menuturkan bahwa total perdagangan antara Indonesia dan Uganda menunjukkan tren peningkatan sebesar 47,25% dari 2020–2024, yakni dari US$8,93 juta pada 2020 menjadi US$55,35 juta pada 2024.

    Teranyar, total perdagangan Indonesia—Uganda mencapai US$52,82 juta pada Januari—April 2025. Kendati demikian, Roro mengakui neraca perdagangan Indonesia—Uganda masih didominasi impor dari Uganda sepanjang empat bulan pertama 2025.

    Secara terperinci, pada Januari—April 2025, nilai ekspor Indonesia ke Urganda hanya mencapai US$8,4 juta. Di sisi lain, nilai impor dari Uganda ke Indonesia US$44,39 juta.

    “Dari angka-angka ini, saya percaya masih banyak peluang yang dapat kita kembangkan dan eksplorasi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan kerja sama perdagangan [Indonesia—Uganda] di masa mendatang,” ujarnya.

    Sepanjang Januari—April 2025, ekspor Indonesia ke Uganda didominasi komoditas baja dan stainless senilai US$5,8 juta dengan pangsa 68,87%. Komoditas lain yang diekspor ke Urganda adalah minyak nabati yang nilainya mencapai US$1,88 juta atau sekitar 22,42%.

    Selain itu, Roro mengungkap Indonesia mengekspor kaca ke Uganda sebanyak US$274.000 dengan pangsa sebesar 3,26%.

    Di sisi lain, pada periode yang sama, komoditas yang diimpor Indonesia dari Uganda adalah biji kakao senilai US$44,02 juta dan kulit domba/domba yang telah disamak senilai US$349.000.

    “Komoditas utama kita mencakup baja, termasuk baja tahan karat, minyak nabati, serta kaca. Sementara dari Uganda ke Indonesia, salah satu komoditas utama adalah biji kakao,” pungkasnya.

  • Wamendag kembali tekankan perluasan pasar selama negosiasi tarif AS

    Wamendag kembali tekankan perluasan pasar selama negosiasi tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendag kembali tekankan perluasan pasar selama negosiasi tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Astuti kembali menekankan bahwa pemerintah saat ini terus memperluas akses pasar ekspor produk domestik ke negara lain selama proses negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Dirinya di Jakarta, Kamis menyampaikan upaya yang dilakukan pihaknya untuk memperluas akses pasar ekspor yakni dengan memperkuat dan mengakselerasi negosiasi perdagangan dengan negara lain, salah satunya Tunisia yang dalam waktu dekat perjanjian kerja sama perdagangan akan segera diratifikasi.

    “Tahun ini, Insya Allah ratifikasi,” katanya.

    Wamen Roro menyampaikan, selain Tunisia, pemerintah juga tengah melakukan negosiasi dagang dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Srilanka, ASEAN-Canada Free Trade Agreement (FTA), Turki, serta pasar bersama Negara Selatan/Mercosur.

    Disampaikannya saat ini, Indonesia memiliki 19 perjanjian kerja sama pasar bebas atau perjanjian partner ekonomi komprehensif (CEPA) yang sudah mencakup negara ASEAN, China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Pakistan, dan Chili.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah telah menyelesaikan berbagai perundingan perdagangan strategis untuk memperluas akses ekspor ke kawasan nontradisional.

    Beberapa di antaranya yakni perjanjian dagang Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Area (I-EAEU FTA), serta perjanjian dagang dengan Tunisia.

    “Perundingan IUAE-CEPA dan I-EAEU FTA sudah selesai. Tunisia juga sudah selesai bulan ini. Itu semua pasar-pasar besar yang bisa kita masuki,” ujarnya.

    Langkah tersebut, menurut Budi, merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan atau permintaan dari pasar yang terdampak konflik.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sumber : Antara

  • Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi

    Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri (kedua kiri) memberi keterangan kepada awak media seusai membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade And Investment Promotion For African Countries 2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Harianto

    Wamendag: Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 13:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut penetapan tarif impor 32 persen dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia masih dalam proses negosiasi.

    Roro mengatakan tim negosiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih aktif berada di Amerika Serikat untuk membahas kelanjutan kebijakan tarif tersebut.

    “Sebetulnya terkait itu masih berproses ya. Jadi masih berproses. Lalu kemudian juga tim negosiasi dari Kemenko Perekonomian juga masih aktif berada di sana (Amerika) sebetulnya,” kata Roro ditemui seusai membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade And Investment Promotion For African Countries 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut Roro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga dijadwalkan mengunjungi Amerika Serikat setelah mengikuti kegiatan BRICS yang saat ini digelar di Brasil.

    “Jadi mudah-mudahan nanti juga akan diberikan formal announcement (pengumuman resmi) oleh mereka,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk terus memperluas akses pasar Indonesia melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional.

    Indonesia saat ini menjalin kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara melalui perjanjian seperti Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru), serta kesepakatan dengan Kanada dan Tunisia.

    “Ini upaya-upaya kita untuk memperluas akses pasar kita di luar negeri,” tuturnya.

    Terkait dampak langsung tarif 32 persen terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Roro menegaskan kembali bahwa proses tersebut masih berlangsung dan belum final.

    “Kembali lagi ini masih berproses,” imbuh Roro.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam surat yang ia unggah utuh di media sosialnya tersebut, dipantau di Jakarta, Selasa, Trump merasa bahwa Amerika Serikat (AS) harus bertindak mengatasi defisit perdagangan yang mereka alami setelah bertahun-tahun menjalin kerja sama dagang dengan Indonesia.

    “Tolong pahami bahwa angka 32 persen ini jauh lebih sedikit dari yang diperlukan untuk menghilangkan disparitas defisit perdagangan dengan negara Anda,” kata Trump dalam surat.

    Apabila Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Namun demikian, Trump berjanji bahwa Indonesia tidak akan dikenakan tarif apabila “memutuskan membangun atau memproduksi produknya di Amerika Serikat”, sembari menjamin bahwa permohonannya akan diproses dan disetujui dalam hitungan pekan.

    Ia pun menyatakan bahwa angka tarif tersebut masih bisa berubah apabila Indonesia sepakat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dagang dan membuat ekosistem pasar nasional yang lebih terbuka kepada AS

    Sumber : Antara

  • RI-Selandia Baru Kerja Sama Mau Genjot Perdagangan

    RI-Selandia Baru Kerja Sama Mau Genjot Perdagangan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri baru saja melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Keduanya membahas upaya menggenjot perdagangan antara Indonesia-Selandia Baru.

    Salah satu caranya dengan merealisasikan perjanjian dagang Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action (PoA) 2025-2029. Melalui perjanjian itu, perdagangan kedua negara ditargetkan melesat ke angka US$ 3,6 miliar pada 2029.

    Hal ini disampaikan bersamaan dengan Roro yang menerima penghargaan Prime Minister’s Fellowship for ASEAN dari Pemerintah Selandia Baru di Wellington, Selandia Baru, Selasa (1/7). Penghargaan ini diberikan kepada berbagai tokoh sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan di wilayah ASEAN.

    “Kunjungan kami ke sini di harapkan mampu meningkatkan hubungan bilateral kedua negara melalui komitmen bersama untuk memajukan kerja sama regional yang inklusif dan berkelanjutan. Mengingat bahwa pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 1,9 miliar. Melalui Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action (PoA) 2025-2029 di harapkan bahwa perdagangan kedua negara dapat mencapai US$ 3,6 miliar pada tahun 2029” ujar Roro, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Dalam pertemuan bilateral tersebut, Roro menekankan pentingnya kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Selandia Baru, tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam bidang pendidikan, inovasi, dan diplomasi budaya.

    Perjanjian perdagangan yang melibatkan kedua negara saat ini meliputi ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses ratifikasi Protokol Kedua AANZFTA pada kuartal ketiga 2025.

    Selain itu, kerja sama kedua negara dalam memperluas akses pasar produk Indonesia, juga diharapkan menyentuh produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ke pasar Selandia Baru dan pasar global. Indonesia pun terus memperkuat komitmen dalam mempercepat transisi energi melalui pengembangan program energi terbarukan.

    “Protokol ini akan memberikan manfaat konkret terutama bagi program “UMKM Bisa Ekspor” yang menjadi prioritas nasional,” jelas Roro.

    Selain itu, ia berharap proses aksesi Indonesia ke perjanjian perdagangan CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) dapat terlaksana. Lebih lanjut, Indonesia berharap dapat membentuk Accession Working Group (AWG) bersama negara-negara anggota CPTPP, dengan dukungan penuh dari Selandia Baru sebagai negara penyimpan (Depository Country). Hal ini sebagai langkah mencari solusi terhadap kendala dari perdagangan di Asia.

    Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengapresiasi pemerintahan Indonesia yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia serta mendorong pemberdayaan UMKM melalui penguatan koperasi desa, dan menyampaikan program tersebut telah berhasil dilakukan di Selandia Baru dalam memajukan peternak sapi mereka. PM Luxon juga menyoroti pentingnya hubungan bilateral dengan mengedepankan hubungan antarmanusia (people-to-people relations).

    “Orang Indonesia dan Selandia Baru akan belajar nilai-nilai, tradisi, dan perspektif satu sama lain saat mereka berinteraksi melalui pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya, atau kerja sama profesional. Hal ini mempermudah negosiasi bisnis, membangun kemitraan perdagangan yang lebih kuat, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi,” jelas Luxon.

    PM Luxon juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program energi terbarukan di Indonesia. Secara rata-rata tahunan, sekitar 80 persen listrik Selandia Baru pada 2024 berasal dari energi terbarukan dengan kontribusi listrik panas bumi mencapai rekor 24% dari total pasokan nasional. Selandia Baru menargetkan 90 persen listrik dari energi terbarukan pada 2025 dan 100% pada 2030 yang sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon

    (acd/acd)

  • Wamendag bertemu PM Selandia Baru, bicarakan peningkatan perdagangan

    Wamendag bertemu PM Selandia Baru, bicarakan peningkatan perdagangan

    Kolaborasi yang lebih erat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri bertemu Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon dengan agenda pembahasan peningkatan perdagangan kedua negara.

    Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru, Selasa (1/7/2025) tersebut, Wamendag Roro menekankan pentingnya kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Selandia Baru, tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam bidang pendidikan, inovasi dan diplomasi budaya.

    “Kunjungan kami ke sini diharapkan mampu meningkatkan hubungan bilateral kedua negara melalui komitmen bersama untuk memajukan kerja sama regional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pada kesempatan tersebut, Wamendag Roro juga menerima penghargaan Prime Minister’s Fellowship for ASEAN dari Pemerintah Selandia Baru.

    Penghargaan diberikan secara langsung oleh PM Luxon kepada sejumlah tokoh sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan di wilayah ASEAN.

    Wamendag Roro menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya.

    “Ini merupakan penghargaan juga terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan kawasan, perdagangan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara,” sebut Roro Esti.

    Wamendag melanjutkan pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai 1,9 miliar dolar AS.

    Menurut dia, melalui Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action (PoA) 2025-2029 diharapkan perdagangan kedua negara dapat mencapai 3,6 miliar dolar AS pada 2029.

    Ekspor Indonesia tercatat tumbuh 15 persen menjadi 680 juta dolar AS, sementara impor dari Selandia Baru meningkat 8,97 persen menjadi 1,24 miliar dolar AS, sehingga ada defisit bagi RI sebesar 555 juta dolar AS.

    Selandia Baru tercatat sebagai mitra dagang ke-36 untuk ekspor dan ke-27 sebagai sumber impor bagi Indonesia.

    Dalam pertemuan tersebut, tambah Roro, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses ratifikasi Protokol Kedua AANZFTA pada kuartal ketiga 2025.

    Protokol ini akan memberikan manfaat konkret terutama bagi program “UMKM Bisa Ekspor” yang menjadi prioritas nasional.

    Lebih lanjut, Wamendag Roro juga menyoroti potensi besar untuk ekspor khususnya di sektor industri kreatif yang menjunjung tinggi sustainability hingga teknologi energi terbarukan.

    Roro Esti juga menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia ke perjanjian perdagangan CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

    Indonesia berharap dapat membentuk Accession Working Group (AWG) bersama negara-negara anggota CPTPP, dengan dukungan penuh dari Selandia Baru sebagai negara penyimpan (depository country).

    Selain itu, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2027.

    Pada Juni 2025, Indonesia telah menyerahkan Initial Memorandum dalam pertemuan Menteri OECD di Paris.

    “Kolaborasi yang lebih erat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara serta memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai global,” sebut Wamendag Roro.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendag Ungkap Cara UMKM Go Global

    Wamendag Ungkap Cara UMKM Go Global

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyampaikan harapannya bagaimana produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) go global. Menurutnya, sejumlah cara UMKM dapat berkembang dengan meningkatkan kualitas produk dan penguatan branding.

    Hal ini disampaikan saat menerima penghargaan Kartini Awards 2025 pada kategori Excellent Woman Leader in Local Business Development atau Pemimpin Wanita yang Unggul Dalam Pengembangan Bisnis Lokal.

    “Terima kasih untuk Kartini Award, saya jadi terinspirasi untuk terus maju. Sebagai perempuan saya merasa sekarang kita diberikan kesempatan yang terbuka untuk mengembangkan diri kita terutama di lokal bisnis. Saya ingin produk lokal dan UMKM go global, dengan kepemimpinan perempuan,” ujar Roro dalam acara Penghargaan Kartini Award 2025 di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Penghargaan tersebut diberikan atas bukti nyata kontribusi yang diberikan Roro sebagai Wakil Menteri Perdagangan yang berhasil mengembangkan bisnis lokal di Indonesia.

    Lewat aksi dan kontribusinya, Roro berhasil mendorong para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan penguatan branding sehingga para pelaku dapat bersaing di pasar internasional.

    Ia turut mengupayakan para pelaku UMKM mendapatkan program yang telah disediakan oleh Kementerian Perdagangan, dengan begitu para pelaku UMKM telah secara matang dapat bersaing di kancah global.

    Para perempuan penerima penghargaan berhasil menjadi inspirasi kepada banyak perempuan Indonesia. Mereka menjadi contoh nyata bahwa perempuan Indonesia bisa maju dan menjadi pemimpin bangsa.

    RA Kartini Award 2025 merupakan ajang penghargaan yang digelar untuk memberikan motivasi kepada generasi muda dalam mengejar impian mereka. Tidak hanya memberikan penghargaan kepada wanita yang berprestasi di bidang seni, tetapi juga kepada wanita inspiratif yang sukses di bidang pemerintahan, ekonomi dan bisnis, pendidikan, teknologi, sosial budaya, dan lainnya.

    (ada/ara)

  • Ternyata RI Defisit Dagang ke Australia, Mendag Jagokan Ekspor Halal

    Ternyata RI Defisit Dagang ke Australia, Mendag Jagokan Ekspor Halal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekspor produk halal Indonesia ke pasar global, khususnya Australia. Salah satu langkah terbarunya adalah menjalin kemitraan dengan lembaga sertifikasi halal Australia, yakni Global Australia Halal Certification (GAHC).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, total nilai ekspor Indonesia ke Australia saat ini mencapai US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp79,39 triliun (asumsi kurs Rp16.200/US$), sementara ekspor produk halal pada tahun 2024 menyumbang sebesar US$ 634,5 juta atau sekitar Rp10,28 triliun.

    “Nilai total perdagangan Indonesia dengan Australia US$ 15,39 miliar. Memang kita defisit ya dengan Australia,” kata Budi dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Ditjen PEN Kemendag dan GAHC di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Kendati porsinya masih kecil, ekspor produk halal Indonesia menunjukkan tren positif. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya rata-rata mencapai 8,06% per tahun. Bahkan pada periode Januari-Maret 2025, ekspor produk halal RI ke Australia tercatat sebesar US$ 156,81 juta atau sekitar Rp2,5 triliun, naik 13,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Potensi Pasar Besar

    Tak hanya ke Australia, pengiriman produk halal Indonesia ke pasar global juga tergolong signifikan. Pada tahun 2024, nilai ekspor untuk kategori makanan dan minuman halal tercatat sebesar US$ 41,9. Disusul oleh sektor fesyen halal sebesar US$ 8,28 miliar, produk farmasi US$ 0,73 miliar, dan kosmetik halal US$ 0,43 miliar.

    Budi juga menyoroti potensi besar pasar Australia dalam hal produk halal. Berdasarkan data, negara tersebut mengimpor produk halal dari berbagai belahan dunia dengan total nilai mencapai US$ 8,13 miliar pada tahun 2024. Sementara secara global, permintaan akan produk halal menyentuh angka US$ 1,3 triliun, angka ini tumbuh sekitar 8,31% dalam lima tahun terakhir.

    “Ini impor produk halal artinya pasarnya besar. Sementara kita ekspor secara keseluruhan kita ke Australia itu US$ 4,9 miliar. Sebenarnya masih kecil, sekian persennya itu berarti baru produk halal. Sementara pasarnya atau impor dia (Australia) ke dunia itu US$ 8,13 miliar, jadi cukup besar. Jadi kalau kita bisa masuk ke Australia untuk pasar di sektor halal saya kira sangat bagus,” ujarnya.

    Guna memperluas akses pasar tersebut, Kemendag menjalin kolaborasi dengan diaspora Indonesia di Australia melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Global Australia Halal Certification (GAHC). Langkah ini dinilai strategis dalam menjembatani pelaku usaha halal Indonesia, khususnya UMKM, agar bisa bersaing di pasar Australia.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Global Australia Halal Certification (GAHC) Asroni menjelaskan, populasi Muslim di Australia saat ini mencapai sekitar 3,2% dari total penduduk. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga lebih dari 5% pada tahun 2030 mendatang, seiring dengan naiknya permintaan terhadap produk-produk halal seperti makanan, minuman, kosmetik, dan produk wellness.

    “Namun kita juga menyadari bahwa setiap pasar mempunyai regulasi preferensi konsumen dan standar halal yang berbeda-beda. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sertifikasi lokal seperti GAHC (Global Australia Halal Certification) untuk menjembatani kebutuhan tersebut,” ujar Asroni.

    GAHC, katanya, berkomitmen mendukung pelaku UMKM halal asal Indonesia agar bisa naik kelas dan menembus pasar internasional. Dukungan ini mencakup bantuan sertifikasi halal gratis bagi sekitar 1.000 produk UMKM, pelatihan daring, kurasi produk, penyesuaian label dan kemasan sesuai standar Australia.

    “Melalui kerjasama ini, kami GAHC (Global Australia Halal Certification) siap memberikan bantuan kepada UMKM sertifikasi halal Australia, sekitar 1.000 sertifikasi halal yang kami berikan secara gratis. Kemudian menjadikan program bimbingan dan pelatihan secara online jika diperlukan. Juga membantu dalam kurasi produk penyesuaian label dan kemasan yang sesuai dengan standar Australia yang ada,” katanya.

    “Kami percaya, jika didampingi dengan baik, UMKM Indonesia bisa menjadi dutal halal di mata dunia,” pungkas Asroni.

    Foto: Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag dengan Global Australian Halal Certification (GAHC) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (26 Juni). (Dok; Kemendag)
    Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendag dengan Global Australian Halal Certification (GAHC) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (26 Juni). (Dok; Kemendag)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]