Xcloud.id

Tag: Dyah Roro Esti Widya Putri

  • Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata Nasional 6 September 2025

    Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata Nasional 6 September 2025

    Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Lamhot Sinaga menegaskan bahwa momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia harus dikelola secara tepat agar menjadi pendorong kemajuan bangsa.
    Saat ini, Indonesia berada pada fase bonus demografi dengan 70 persen populasi tergolong usia produktif antara 15–64 tahun. Kondisi ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030–2040 ketika 24 persen penduduk Indinesia atau 65,8 juta jiwa adalah pemuda.
    Lamhot menekankan bahwa bonus demografi adalah peluang emas dan tidak datang dua kali. Karena itu, jika tidak dikelola dengan strategi yang matang, peluang ini akan berubah menjadi beban.
    “Kuncinya ada pada penyediaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan investasi pada pendidikan serta kesehatan generasi muda,” ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu (6/9/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Lamhot dalam pidatonya di acara Pelantikan Pengurus Wilayah IKA Untirta Provinsi Lampung.
    Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kalangan intelektual dan alumni perguruan tinggi.
    “IKA Untirta harus ikut memberikan kontribusi nyata untuk membantu pemerintah. Peran alumni perguruan tinggi sangat vital dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, baik melalui gagasan, karya, maupun jejaring strategis,” tegas Lamhot.
    Ia menyebutkan dua bidang yang dapat menjadi ruang kontribusi.
    Pertama
    , inovasi teknologi dan digitalisasi industri untuk mempercepat transformasi ekonomi.
    Kedua
    , pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kewirausahaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
    “Keduanya juga harus ditunjang dengan kolaborasi riset dan industri untuk menciptakan produk bernilai tambah, termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian rakyat,” kata Lamhot.
    Sebagai Ketua IKA Untirta sekaligus Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lamhot juga menyoroti kondisi ekonomi nasional.
    Ia memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia relatif stabil dibandingkan sejumlah negara mitra dagang utama.
    Berdasarkan data pada kuartal III-2025, sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan atau manufaktur, pertanian, konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi.
    “Pertumbuhan ini tidak semata digerakkan oleh pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga karena sektor riil bergerak tumbuh sehat. Industri manufaktur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjadi motor utama yang menopang ketahanan ekonomi kita,” jelas Lamhot.
    Menurutnya, arah kebijakan ekonomi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, tetapi perlu konsistensi dengan fokus pada kegiatan hilirisasi industri, peningkatan daya saing ekspor, dan penguatan ketahanan energi yang harus terus dikawal.
    “Dengan begitu, bonus demografi benar-benar akan menjadi modal pembangunan menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia di 2045,” ucapnya.
    Sebagai informasi, acara pelantikan IKA Untirta Provinsi Lampung dihadiri juga oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Jihan Nurlela.
    Selain itu, hadir pula sejumlah anggota DPR RI dari Dapil Lampung, antara lain Chusnunia Halim, Hanan A. Rozak, dan Rycko Mendoza, serta para pengurus wilayah IKA Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 yang dipimpin Mohammad Hatta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI-Peru Buka Perluang Investasi Usai Perjanjian Dagang Berlaku

    RI-Peru Buka Perluang Investasi Usai Perjanjian Dagang Berlaku

    Jakarta –

    Indonesia dan Peru telah menandatangani perjanjian dagang Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA). Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menegaskan perjanjian dagang ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

    Roro mengatakan setelah perjanjian dagang ini diimplementasikan, pemerintah berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam bentuk investasi. Perjanjian ini diharapkan tidak hanya mendorong kinerja perdagangan, tetapi juga mempererat hubungan antarpelaku usaha dan masyarakat Indonesia-Peru dengan landasan people-to-people relations.

    “IP-CEPA ini merupakan perjanjian perdagangan kedua Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Latin, menegaskan posisi penting Peru dalam hubungan ekonomi Indonesia di wilayah tersebut. Dua tahun setelah implementasi, kami akan melanjutkan perundingan untuk sektor investasi dan jasa guna memperdalam kerja sama bilateral,” ujar Roro, dalam keterangannya, dikutip, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Roro, IP-CEPA mencakup penghapusan tarif signifikan di kedua belah pihak. Sebanyak 7.257 barang (pos tarif) Indonesia yang diekspor ke Peru akan mendapatkan bebas tarif impor alias 0%. Sejumlah barang itu terdiri dari mobil, sepatu, alas kaki, tekstil, kelapa sawit dan turunannya, dan produk-produk manufaktur, lemari, mesin cetak hingga kertas.

    Sementara Peru akan mendapatkan peluang bebas bea masuk untuk 10.531 barang (pos tarif) yang diekspor ke Indonesia. Sejumlah barang yang mendapatkan kemudahan ekspor dan bebas tarif mulai anggur, ekstra nabati, kakao, hingga buah segar lainnya.

    Roro menegaskan, fokus utama kerja sama ini meliputi peningkatan akses pasar, kemudahan prosedur bea cukai, serta pengurangan hambatan perdagangan. Bagi Indonesia, penghapusan tarif oleh Peru menciptakan peluang ekspor yang lebih besar.

    Sebaliknya, Peru berpeluang mengembangkan pasar di Indonesia untuk produk seperti cokelat, anggur, dan tara, yang kini akan menikmati tarif nol. Perjanjian ini juga membuka akses strategis Peru ke pasar Asia Tenggara melalui Indonesia.

    Pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 479 juta, dengan pertumbuhan rata-rata 15,08% per tahun sepanjang 2020-2024. Ekspor Indonesia tercatat US$ 329,4 juta, didominasi oleh kendaraan bermotor, alas kaki, minyak sawit, dan lemari pendingin.

    Impor Indonesia dari Peru senilai US$ 149,6 juta meliputi biji cokelat, batu bara briket, pupuk, anggur, dan seng mentah. Potensi pasar Indonesia yang besar, dengan populasi 280 juta jiwa, menjadi peluang signifikan bagi ekspor produk pertanian Peru.

    Kemudian pada periode 2025, Januari-Juni total perdagangan kedua negara US$ 264,8 juta naik 34,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar US$ 197,1 juta dengan ekspor senilai US$ 206,4 juta dan impor senilai US$ 58,4 juta.

    Roro mengatakan sebelumnya saat sebagai seorang anggota parlemen, dia pernah menjadi ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ke Lima, Peru. Ia menyatakan bahwa sejak dirinya menjadi anggota parlemen telah banyak korespondensi yang dibahas dan dikerjasamakan dengan Peru di ranah legislatif.

    Beberapa fokus utama dalam kesempatan tersebut mengangkat sektor energi hijau, ekonomi digital, dan infrastruktur. Hubungan diplomatik yang telah berjalan hampir 50 tahun diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi hubungan kedua negara ke depannya.

    Roro menambahkan, keberhasilan implementasi IP-CEPA memerlukan strategi lanjutan, seperti peningkatan volume perdagangan, transfer teknologi, serta pembangunan kerangka kerja ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

    “Semoga IP-CEPA tidak hanya memberi hasil pada angka-angka perdagangan, tetapi juga menciptakan pertukaran budaya, pengetahuan, dan pengalaman yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wamendag Roro dalam Indonesia-Peru Business Forum 2025 bertema “Unlocking Bilateral Growth: Strengthening Indonesia-Peru Partnership Through CEPA” yang berlangsung di Jakarta.

    Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Peru, Dina Boluarte Zegarra; Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Desilu Leon; Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Tsuboyama; serta Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. Forum ini terselenggara berkat kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kedutaan Besar Peru di Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Peru Dina Boluarte juga mengajak pelaku usaha Indonesia untuk memperluas investasi di sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan ketahanan pangan.

    Ia menilai kesamaan pandangan kedua negara dalam perdagangan bebas, investasi, serta prinsip-prinsip hukum dan politik internasional menjadi modal penting mempererat kemitraan.

    Tonton juga Video Puan dan Presiden Peru Bertemu Bahas Ekonomi-Pariwisata

    (kil/kil)

  • Wamendag Sebut Ekonomi Digital Tentukan Masa Depan Indonesia

    Wamendag Sebut Ekonomi Digital Tentukan Masa Depan Indonesia

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan peran penting ekonomi digital dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%.

    Berdasarkan data yang ia kutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diklaim tumbuh sebesar 5,12% dari tahun ke tahun.

    “Kami menyadari bahwa ekonomi digital menempati posisi strategis sebagai salah satu sumber utama pembangunan ekonomi Indonesia di masa yang mendatang,” ujar Roro dalam sambutannya di WhatsApp Business Summit, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Sementara itu, Roro mengungkapkan bahwa dari data laporan e-Conomy SEA, nilai ekonomi digital Indonesia merupakan kekuatan terbesar di kawasan Asia Tenggara pada 2024 yang mencapai USD 90 miliar atau sekitar Rp 1,4 triliun. Bahkan, Indonesia diproyeksikan menyumbang sekitar USD 356 miliar terhadap ekonomi digital ASEAN pada 2030.

    Disampaikannya, sektor e-Commerce menjadi kontribusi terbesar dari perekonomian digital Indonesia dengan transaksi sekitar Rp 512 triliun di 2024 atau meningkat lebih 12,77% dari tahun ke tahun.

    “Dan perkembangan e-Commerce ini tentunya tidak lepas dari dukungan UMKM mengingat bahwa UMKM juga memberikan kontribusi 67% terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga tidak kalah penting terhadap UMKM mempunyai kontribusi 61% terhadap PDP nasional kita,” tuturnya.

    WhatsApp Business Summit di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Dari sisi pemerintah, Roro mengatakan akan terus melakukan dukungan kepada penggiat UMKM dalam negeri, di mana mayoritas dari mereka adalah dari kalangan perempuan.

    “Baik perempuan maupun laki-laki juga memberdayakan manusia Indonesia yang merupakan fokus utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu dari mana kita meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai macam program mulai dengan gizi yang kita urus, edukasi kita urus, sampai juga pelaku UMKM yang merupakan bagian dari komponen ataupun masyarakat produktif kita sambut agar berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Kemendag Ungkap Sederet Manfaat bagi RI Usai Prabowo Teken IP-CEPA

    Kemendag Ungkap Sederet Manfaat bagi RI Usai Prabowo Teken IP-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) pada Senin (11/8/2025). Berikut sederet manfaat perjanjian IP—CEPA untuk Indonesia.

    Untuk diketahui, perjanjian IP—CEPA berhasil rampung dalam waktu 14 bulan. Prosesnya lebih cepat dari perundingan perjanjian dagang umumnya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Perjanjian IP—CEPA akan memperluas akses pasar dan meningkatkan perdagangan Indonesia dan Peru. Kedua negara sepakat akan bekerja sama di sektor pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, dan pertahanan.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan IP—CEPA harus dapat dioptimalkan sebagai landasan dalam kemajuan hubungan dan kinerja perdagangan Indonesia—Peru, termasuk menjadi peluang memperkuat hubungan pelaku usaha.

    “Setelah penandatanganan IP—CEPA, pemerintah Indonesia dan Peru akan segera melaksanakan proses ratifikasi agar IP—CEPA dapat diberlakukan,” ujar Roro dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (12/8/2025).

    Roro menjelaskan bahwa IP—CEPA akan fokus pada akses pasar untuk perdagangan barang, fasilitas bea cukai dan perdagangan, dan solusi untuk mengatasi hambatan perdagangan secara keseluruhan.

    Melalui perjanjian ini, ungkap Roro, Indonesia menghapuskan tarif sekitar 85% pos tarif untuk lebih dari 9.700 produk Peru. Sementara itu, Peru menghapus sekitar 87% pos tarif untuk lebih dari 6.900 produk Indonesia.

    “Bagi Indonesia, IP—CEPA merupakan perjanijan perdagangan kedua dengan negara di wilayah Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa Peru adalah negara yang penting dalam hubungan Indonesia dengan negara di regional Amerika,” jelasnya.

    Jika menengok pada kinerja 2024, total perdagangan Indonesia—Peru pada tercatat sebesar US$480,7 juta. Meski angkanya cukup kecil, perdagangan Indonesia dengan Peru menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,08% per tahun selama 2020–2024.

    Kemendag mengungkap, nilai ekspor Indonesia pada 2024 bernilai mencapai US$$331,2 juta dan nilai impor sebesar US$149,6 juta.

    Adapun, sederet produk ekspor unggulan Indonesia ke Peru di antaranya motor mobil dan motor kendaraan lainnya, alas kaki, minyak sawit dan turunannya, dan lemari pendingin.

    Pada periode 2020–2024, Kemendag mencatat ekspor tumbuh rata-rata 15,4% per tahun. Sementara itu, produk impor Indonesia dari Peru adalah biji cokelat, briket batu bara, bahan bakar padat, pupuk, anggur, dan seng mentah. Di sisi lain, pertumbuhan impor tumbuh rata-rata 13,5% per tahun.

    Lebih lanjut, Roro menyampaikan Kemendag akan melakukan perundingan terkait investasi dan jasa setelah IP—CEPA diimplementasikan selama 2 tahun untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Peru. Hal ini mengingat perjanjian ini bersifat inkremental.

    Menurut Roro, untuk memperkuat hubungan dagang di sektor perdagangan barang, maka perlu diterapkan beberapa strategi.

    Perinciannya, dengan meningkatkan volume perdagangan barang, mulai dari memfasilitasi transfer teknologi perdagangan barang sebagaimana disepakati dalam perjanjian dan membangun kerangka kerja yang dapat memperkuat perekonomian. Selain itu, juga perlu mendorong aspek berkelanjutan dan memupuk solidaritas dalam mengatasi tantangan global.

  • Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun ini yang menyasar berbagai sektor.

    Sinyal kelanjutan paket stimulus pada semester II/2025 semakin kuat usai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi hal tersebut. Rencananya, paket stimulus bakal diterbitkan pada  September. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

     Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Namun, untuk bantuan berupa bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik, pemerintah tak lagi memberikan. 

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjutnya. 

    Langkah pemerintah yang ‘jor-joran’ mendorong ekonomi agar sesuai harapan—setidaknya mendekati target APBN—tersebut sangat tampak. Terpantau sudah dua kali dilaksanakan rapat pertumbuhan ekonomi sepanjang pekan ini. 

    Dalam pantauan Bisnis, setidaknya hadir kementerian/lembaga (K/L) terkait. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. 

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. 

    Pada kuartal II/2025 lalu, pemerintah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi pada Juni hingga Juli 2025.

    Mulai dari subsidi transportasi umum berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut. Kemudian diskon tarif tol sebesar 20% pada periode libur sekolah lalu, serta bantuan pangan 10kg beras dan kartu sembako Rp200.000/bulan. 

    Bukan hanya itu, para pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) total Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja. Selain itu, terdapat diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya dengan total anggaran mencapai Rp0,2 triliun (Non-APBN).

  • Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif berupa diskon tarif akan digulirkan kembali. Kebijakan ini demi menggenjot pertumbuhan ekonomi semester II-2025.

    Insentif tersebut mulai dari diskon tiket pesawat hingga diskon tarif tol.

    “Semua ada, (diskon) pesawat, tol, paling banyak kereta api,” terang Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Cuma, ada yang berbeda dengan paket insentif kali ini. Sebelumnya, pemerintah menyertakan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon tarif listrik, tapi untuk insentif kali ini tidak lagi.

    Meski begitu, Airlangga memastikan pemberian insentif ini tidak termasuk dengan diskon tarif listrik dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    “Tidak dengan (diskon) listrik. (Kalau BSU?) BSU kan sudah,” ujar Airlangga

    Airlangga menambahkan diskon tarif tersebut akan diumumkan lebih awal, termasuk pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk properti.

    “Kita berharap nanti bisa diumumkan lebih awal. Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail,” jelasnya.

    Kesepakatan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas antar kementerian dan lembaga (K/L). Hadir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, hingga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    (aid/hns)

  • Kemendag siap fasilitasi penjualan produk UMKM ke luar negeri

    Kemendag siap fasilitasi penjualan produk UMKM ke luar negeri

    Kediri (ANTARA) – Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi penjualan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke pasar luar negeri, dengan ikut mengomunikasikan kepada perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengemukakan Kota Kediri mempunyai produk yang cukup menarik seperti produk tenun ikat, yang bisa lebih dikembangkan lagi dan memiliki potensi ekspor ke pasar luar negeri.

    “Kami melihat potensi untuk ekspornya. Kementerian Perdagangan bisa fasilitasi UMKM untuk ekspor. Dan ternyata ada beberapa produk di sini yang sudah ekspor ke Timur Tengah bahkan Singapura juga ada,” katanya di sela meninjau sentra tenun ikat “Medali Mas” di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat.

    Ia mengatakan, pemerintah berupaya agar produk-produk tersebut juga bisa makin dikenal di pasar internasional. Pemerintah siap mengomunikasikan dengan perwakilan RI di luar negeri.

    “Kami bisa bantu komunikasikan dengan perwakilan RI di luar negeri, ada 33 negara. Kemudian juga aktif di business matching. Bagaimana UMKM pelaku usaha di Indonesia kita bisa link-kan ke pembeli luar negeri. Harapannya kita bisa bantu agar produk unggulan kebanggaan Kota Kediri dikenal di pasar Internasional, makin mendunia,” ujarnya.

    Dia juga menyebut, keberadaan Bandara Kediri sebenarnya juga bisa mempermudah produk tersebut dikirim ke tujuan, dengan tidak harus lewat beberapa kota lainnya.

    Namun ia berharap hasil kerajinan tangan ini tetap dilestarikan, karena produk tenun ikat dari Kediri sudah ada sejak 1915. Proses pembuatan tenun itu dimulai dari benang kemudian menjadi barang siap jadi, siap jual.

    “Jadi ini luar biasa. Ini sesuatu yang kami berharap bahwa dengan adanya regenerasi bagaimana agar yang masih muda produktif juga bisa diajarkan agar mereka bisa menenun sehingga di kemudian hari bisa dilestarikan,” kata dia.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendag dorong UMKM Kediri kembangkan produk bernilai tambah tinggi 

    Wamendag dorong UMKM Kediri kembangkan produk bernilai tambah tinggi 

    Produk seperti tenun ikat, batik, kerajinan kayu, dan anyaman bukan hanya sebagai barang dagangan, tetapi juga menjadi platform…,

    Kediri (ANTARA) – Kementerian Perdagangan mendorong agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengembangkan produk bernilai tambah tinggi.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan tentang sebuah paradigma baru yang harus diadopsi pelaku usaha. Hal itu berkaitan dengan bagaimana produk UMKM lokal tidak berhenti sebagai produk sederhana, tetapi dapat menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

    “Produk seperti tenun ikat, batik, kerajinan kayu, dan anyaman bukan hanya sebagai barang dagangan, tetapi juga menjadi platform, yaitu titik permulaan untuk pengembangan inovasi dan desain kontemporer, pengembangan wisata, hingga sebagai komoditas ekspor,” kata Wamendag Roro saat di Kediri, Jawa Timur, Jumat.

    Lebih lanjut, Wamendag mengatakan bahwa perdagangan merupakan motor penggerak utama perekonomian kota.

    Lebih dari sekadar aktivitas jual beli, perdagangan membuka peluang usaha seluas-luasnya bagi warga, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi lokal.

    Menurut dia, di sinilah peran pemerintah kota bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menjadi sangat penting, yaitu mendorong promosi lintas kota serta menggiatkan festival UMKM dan harmonisasi kebijakan daerah.

    Hal itu ditujukan agar produk lokal dapat beredar lebih mudah menembus batas-batas antarkota dan antarprovinsi.

    Kolaborasi antarkota, kata dia, yang difasilitasi Apeksi bukan hanya memperkuat perdagangan daerah, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan inovasi, serta menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung.

    Dirinya meyakini, Indonesia mempunyai warisan budaya luar biasa sebagai bangsa yang besar. Hal itu menjadi tugas bersama untuk menjadikan warisan ini sebagai sumber ekonomi kreatif, lapangan kerja, dan kebanggaan nasional.

    “Sebagai contoh sederhana, di Kementerian Perdagangan, kami menjalankan gerakan Gaspol atau Gerakan Kamis Pakai Lokal. Setiap Kamis, seluruh pegawai dianjurkan memakai produk lokal, mulai dari pakaian, aksesori, hingga tas dan sepatu,” kata Wamendag Roro.

    Menurut dia, langkah ini memang kecil, tapi pesannya besar yaitu mendorong permintaan, memperkuat pasar domestik, dan membangun rasa bangga terhadap produk UMKM.

    Gerakan sederhana ini diharapkan dapat mengembangkan potensi produk lokal yang sebagian besar dikembangkan oleh UMKM untuk terus berinovasi memenuhi kebutuhan dan selera aktivitas masyarakat mendatang.

    Wamendag juga menekankan, UMKM merupakan fondasi perekonomian Indonesia. Data yang diolah Kementerian Perdagangan menunjukkan lebih 15 persen dari total UMKM nasional berada di Jawa Timur.

    Hampir 10 juta unit UMKM yang menopang lebih dari 58 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

    Kontribusi UMKM, tambah dia, tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga membuka jalan menuju pasar nasional dan global.

    Terkait hal itu, Kementerian Perdagangan juga rutin menggelar business matching (pitching dan temu buyer) bersama perwakilan perdagangan diberbagai negara.

    Nilai tersebut terdiri atas potensi transaksi sebesar USD 34,34 juta dan pesanan pembelian (purchase order) senilai USD 52,70 juta.

    Wamendag Roro menekankan, program-program nasional ini diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan dan inisiatif pemerintah kota di bawah payung Apeksi.

    Wamendag menghadiri rangkaian acara Musyawarah Komisariat Wilayah IV (Muskomwil) ke-13 Apeksi, pada 16-18 Juli 2025.

    Kota Kediri menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini. Muskomwil merupakan ajang berdiskusi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam pengembangan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong kemajuan dan sinergi antardaerah demi masa depan yang lebih baik.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pantau harga dan pasokan, Wamendag kunjungi Pasar Grosir Kediri

    Pantau harga dan pasokan, Wamendag kunjungi Pasar Grosir Kediri

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

    Pantau harga dan pasokan, Wamendag kunjungi Pasar Grosir Kediri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 21:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Widya Putri datang berkunjung ke Pasar Grosir Kelurahan Ngeronggo Kota Kediri Kamis 17 Juli 2025 sore. Turut mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati  dan Gus Qowim beserta jajaran Kepala Dinas terkait.

    Tujuan kedatangan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Widya Putri berkunjung ke Pasar Grosir lantaran mengikuti kegiatan sarasehan yang pesertanya melibatkan puluhan para pedagang setempat. Selain itu Dyah Roro Widya Putri juga memantau harga dan pasokan komoditas buah dan sayuran dengan mendatangi lapak para pedagang.

    Kedatangan Wakil Menteri berparas ayu ini mengundang perhatian para pedagang buah dan sayur. Dyah Roro Widya Putri dalam keteranganya menjelaskan tujuan kedatanganya ke Pasar Ngeronggo untuk melakukan pemantauan pasokan sejumlah komoditas.

    “Ternyata di sini terpusat komoditas buah mau pun sayur sayuran. Hasil dari pantauan kami baik dari segi pasokan mau pun harga allhamdulillah ternyata stabil baik baik saja. Saya apresiasi bahwa pasar ini sangat ramai bahkan saat sore. Ini merupakan tanda bahwa ekonomi di Kota Kediri baik baik saja,” terangnya.

    Lebih lanjut ia berharap adanya sinergitas antara Kementrian Perdagangan dipusat dan juga Desperindag yang ada di daerah bisa terjalin dengan baik.

    “Misalkan kalau ada kendala atau persoalan apa pun bisa saling dikomunikasikan satu sama lain. Pak Prabowo selalu mengedepankan kolaborasi. Kolaborasi merupakan sesuatu solutif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baik itu Kota Kediri mau pun Nasional kita pastikan semuanya baik baik saja,” paparnya .

    Kata dia, Pemerintah pusat mendukung sepenuhnya eksistensi keberadaan pasar tradisional. Langkah konkret yang perlu dilakukan diantaranya melaksanakan revitalisasi pasar baik fisik dan non fisik. 

    “Kalau non fisik bagaimana pasar bisa mengedepankan digitalisasi lalu kemudian pedagang diberikan dukungan sosialissi agar bisa mengoptimalkan gadget yang serba digital bisa dipergunakan berjualan lah itu Insyaallah berjalan . Kebetulan sekarang kita di Kediri, kalau memang itu dibutuhkan kita bisa memperjuangkan Insyah Allah,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Kamis (17/7).

    Disinggung terkait persoalan beras oplosan, ia menjawab sangat prihatin. Menurutnya Dinas Perdagangan RI  memiliki sistem pemantauan dengan menjalin komunikasi atau bekerjasama dengan Kedinasan yang ada di daerah. 

    “Karena mereka yang real dilapangan kita harus terus menerus bersinergi agar ketika ada permasalahan kita mencari solusi yang terbaik. Ya, itu kami kedepankan kolaborasi dan Insyah Allah ketika ditemukan tentunya ada tindakan lebih lanjut,” tegasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta