Xcloud.id

Tag: Dyah Roro Esti Widya Putri

  • Presiden Prabowo pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Presiden Prabowo pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu, untuk mengenang tragedi gugurnya Pahlawan Revolusi pada 30 September 1965.

    Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama setelah Presiden Prabowo selaku inspektur upacara tiba di Monumen Pancasila Sakti. Di lokasi upacara, kedatangan Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Prosesi upacara diisi di antaranya dengan laporan komandan upacara oleh Kolonel Pnb. M. Amry Taufanny, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para Pahlawan Revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Presiden Prabowo.

    Prosesi berikutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila.

    Selepas itu, pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, kemudian pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Prosesi berikutnya pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Selepas itu, prosesi upacara berakhir, Presiden pun meninggalkan mimbar kehormatan. Presiden Prabowo, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, meninjau Monumen Pancasila Sakti.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Kemudian, ada pula Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kolonel Pnb. M. Amry Taufany bertindak selaku komandan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) 2025 yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu.

    Amry Taufany lahir di Denpasar pada 11 Desember 1981. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002 dan saat ini menjabat Kepala Dinas Operasi Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

    Adapun cadangan komandan upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono, yang lahir di Sidoarjo pada 5 Juli 1979. Dia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2001 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Teritorial Korem 163/Wirasatya Kodam IX/Udayana.

    Sementara itu, perwira upacara dipercayakan kepada Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa. Perwira tinggi TNI yang lahir di Mempawah pada 8 Juni 1978 itu merupakan lulusan Akademi Militer 1999 dan kini menjabat Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.

    Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

    Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

    Kemudian ada pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag Pacu Penyelesaian AITIGA 2025 Bantu Tingkatkan Ekspor RI ke India

    Kemendag Pacu Penyelesaian AITIGA 2025 Bantu Tingkatkan Ekspor RI ke India

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menargetkan penyelesaian review Asean–India Trade in Goods Agreement (AITIGA) pada akhir 2025.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan Indonesia juga mendukung penyempurnaan perjanjian AITIGA yang lebih sederhana, mudah digunakan, dan makin mendukung fasilitasi perdagangan.

    Roro berharap, langkah ini dapat membuka akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan pemanfaatan perjanjian AITIGA oleh pelaku usaha di Asean dan India, termasuk Indonesia mendorong penyelesaian pada akhir 2025.

    “Penyelesaian ini menjadi langkah penting untuk menjadikan AITIGA lebih ramah pengguna, sederhana, dan fasilitatif bagi dunia usaha,” kata Roro dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).

    Dengan begitu, menurut Roro, penyelesaian ATIGA dapat menciptakan perdagangan yang lebih inklusif dan menguntungkan bagi semua pihak.

    Mengacu data Kemendag, total perdagangan Indonesia dengan India pada 2023 mencapai US$29,18 miliar. Perinciannya, nilai ekspor Indonesia mencapai US$22,5 miliar dan nilai impor sebesar US$6,66 miliar.

    Data menunjukkan, komoditas utama ekspor Indonesia ke India meliputi batu bara, minyak sawit, baja nirkarat (stainless steel), dan bijih tembaga. Lebih lanjut, Roro menyatakan Indonesia juga menyoroti pentingnya penyusunan lini masa dan rencana kerja yang jelas serta realistis, termasuk penyelesaian tiap bab perundingan secara bertahap.

    Selain itu, lanjutnya, Indonesia mengajak para pemangku kepentingan terkait untuk menggelar lebih banyak pertemuan antarsesi untuk menyelesaikan perundingan secara substansial pada akhir 2025.

    Dia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas AITIGA. Saat ini, lanjut dia, tingkat pemanfaatan tersebut masih relatif rendah, yakni di kisaran 16–27% di sisi India dan 33–38% di sisi Asean.“Kami turut mendorong sektor swasta untuk lebih aktif menggunakan fasilitas AITIGA, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor,” ujarnya.

    Roro menjelaskan bahwa pemanfaatan yang lebih optimal akan membantu memaksimalkan manfaat perjanjian ini bagi dunia usaha dan perekonomian kawasan.

    Di samping itu, Roro menambahkan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen bersama Asean untuk menjaga perdagangan yang terbuka, adil, dan berbasis aturan. Dia menjelaskan bahwa upaya ini penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan menjaga stabilitas pertumbuhan di kawasan.

    Indonesia, lanjut dia, juga mengajak India untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).

    Adapun saat ini, dokumen kerangka acuan kerja (terms of reference/TOR) dari Kelompok Kerja Ad Hoc Aksesi (Ad Hoc Accession Working Group/AWG) oleh Komite Bersama RCEP (RCEP Joint Committee/RJC) telah diadopsi, sehingga proses aksesi akan segera dimulai.

    “Perluasan keanggotaan RCEP juga akan memperluas peluang ekonomi, meningkatkan ketahanan rantai pasokan, serta memperkuat peran perjanjian sebagai pendorong utama pertumbuhan dan stabilitas di kawasan,” pungkasnya.

  • ASEAN-Jepang Sepakat Perkuat Rantai Pasok Lewat RCEP

    ASEAN-Jepang Sepakat Perkuat Rantai Pasok Lewat RCEP

    Jakarta –

    ASEAN dan Jepang sepakat memperkuat perdagangan, investasi, dan ketahanan rantai pasok melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). Kesepakatan ini ditegaskan dalam Pertemuan Para Menteri RCEP ke-4 yang digelar di sela Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-57 di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, selaku Alternate ASEAN Co-Chair, memimpin pertemuan bersama Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang, Muto Yoji. Roro menekankan percepatan aksesi anggota baru RCEP akan menjadi sinyal positif integrasi kawasan dan memperkuat ketahanan rantai pasok di tengah ketidakpastian global.

    “Perluasan keanggotaan RCEP akan memperluas peluang ekonomi dan memperkuat rantai pasok. Kami mendukung percepatan proses aksesi dengan tetap menjaga kualitas RCEP,” ujar Roro, dikutip Jumat (26/9/2025).

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko menambahkan, Indonesia mendorong penguatan tata kelola RCEP melalui pendirian sekretariat permanen. “Sudah saatnya RCEP memiliki sekretariat permanen. Indonesia siap menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta,” kata dia.

    Selain isu aksesi dan tata kelola, pertemuan juga menyepakati penyelenggaraan RCEP Summit ke-5 pada Oktober 2025, bertepatan dengan KTT ASEAN ke-47 di Malaysia. Pertemuan tingkat tinggi ini diharapkan memberi arahan strategis bagi masa depan RCEP.

    Sebagai informasi, RCEP melibatkan ASEAN bersama Jepang, Tiongkok, Korea, Australia, dan Selandia Baru, dengan kontribusi sekitar 30% PDB global dan 30% populasi dunia. Perjanjian ini digadang menjadi motor pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, sekaligus penopang stabilitas ekonomi kawasan.

    (ada/rrd)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IC-CEPA Dongkrak Perdagangan Indonesia-Chile hingga Ratusan Juta Dolar – Page 3

    IC-CEPA Dongkrak Perdagangan Indonesia-Chile hingga Ratusan Juta Dolar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penerapan Indonesia–Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) terbukti membawa manfaat nyata bagi kedua negara. Perjanjian yang mulai berlaku sejak 10 Agustus 2019 ini mendorong pertumbuhan rata-rata perdagangan bilateral tahunan dari sekitar USD 304 juta sebelum perjanjian, menjadi USD 446 juta pada periode pasca-implementasi.

    Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti dalam Chile-Indonesia Trade Engagement Seminar bertajuk “Unlocking Opportunities & Building Synergies”, menegaskan pemanfaatan IC-CEPA oleh eksportir Indonesia terus menunjukkan kemajuan positif.

    Hal ini tercermin dari peningkatan sebesar 48 persen dalam penerbitan sertifikat asal pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produk otomotif, alas kaki, kertas, minyak sayur, dan mesin menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan tersebut.

    Pada awal tahun ini, Indonesia meresmikan langkah penting dengan meratifikasi protokol perdagangan dan jasa di bawah IC-CEPA. Langkah tersebut bukan sekadar kelanjutan, tetapi menandai babak baru dalam kemitraan ekonomi Indonesia-Chile.

    “Protokol ini sendiri membuka peluang yang lebih luas di berbagai sektor seperti arsitektur, teknik, konstruksi, telekomunikasi, distribusi, pariwisata, konektivitas, dan pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Dyah Roro dikutip Rabu (10/9/2025).

  • Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata Nasional 6 September 2025

    Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata Nasional 6 September 2025

    Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Lamhot Sinaga menegaskan bahwa momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia harus dikelola secara tepat agar menjadi pendorong kemajuan bangsa.
    Saat ini, Indonesia berada pada fase bonus demografi dengan 70 persen populasi tergolong usia produktif antara 15–64 tahun. Kondisi ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030–2040 ketika 24 persen penduduk Indinesia atau 65,8 juta jiwa adalah pemuda.
    Lamhot menekankan bahwa bonus demografi adalah peluang emas dan tidak datang dua kali. Karena itu, jika tidak dikelola dengan strategi yang matang, peluang ini akan berubah menjadi beban.
    “Kuncinya ada pada penyediaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan investasi pada pendidikan serta kesehatan generasi muda,” ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu (6/9/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Lamhot dalam pidatonya di acara Pelantikan Pengurus Wilayah IKA Untirta Provinsi Lampung.
    Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kalangan intelektual dan alumni perguruan tinggi.
    “IKA Untirta harus ikut memberikan kontribusi nyata untuk membantu pemerintah. Peran alumni perguruan tinggi sangat vital dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, baik melalui gagasan, karya, maupun jejaring strategis,” tegas Lamhot.
    Ia menyebutkan dua bidang yang dapat menjadi ruang kontribusi.
    Pertama
    , inovasi teknologi dan digitalisasi industri untuk mempercepat transformasi ekonomi.
    Kedua
    , pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kewirausahaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
    “Keduanya juga harus ditunjang dengan kolaborasi riset dan industri untuk menciptakan produk bernilai tambah, termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian rakyat,” kata Lamhot.
    Sebagai Ketua IKA Untirta sekaligus Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lamhot juga menyoroti kondisi ekonomi nasional.
    Ia memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia relatif stabil dibandingkan sejumlah negara mitra dagang utama.
    Berdasarkan data pada kuartal III-2025, sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan atau manufaktur, pertanian, konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi.
    “Pertumbuhan ini tidak semata digerakkan oleh pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga karena sektor riil bergerak tumbuh sehat. Industri manufaktur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjadi motor utama yang menopang ketahanan ekonomi kita,” jelas Lamhot.
    Menurutnya, arah kebijakan ekonomi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, tetapi perlu konsistensi dengan fokus pada kegiatan hilirisasi industri, peningkatan daya saing ekspor, dan penguatan ketahanan energi yang harus terus dikawal.
    “Dengan begitu, bonus demografi benar-benar akan menjadi modal pembangunan menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia di 2045,” ucapnya.
    Sebagai informasi, acara pelantikan IKA Untirta Provinsi Lampung dihadiri juga oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Jihan Nurlela.
    Selain itu, hadir pula sejumlah anggota DPR RI dari Dapil Lampung, antara lain Chusnunia Halim, Hanan A. Rozak, dan Rycko Mendoza, serta para pengurus wilayah IKA Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 yang dipimpin Mohammad Hatta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI-Peru Buka Perluang Investasi Usai Perjanjian Dagang Berlaku

    RI-Peru Buka Perluang Investasi Usai Perjanjian Dagang Berlaku

    Jakarta –

    Indonesia dan Peru telah menandatangani perjanjian dagang Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA). Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menegaskan perjanjian dagang ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

    Roro mengatakan setelah perjanjian dagang ini diimplementasikan, pemerintah berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam bentuk investasi. Perjanjian ini diharapkan tidak hanya mendorong kinerja perdagangan, tetapi juga mempererat hubungan antarpelaku usaha dan masyarakat Indonesia-Peru dengan landasan people-to-people relations.

    “IP-CEPA ini merupakan perjanjian perdagangan kedua Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Latin, menegaskan posisi penting Peru dalam hubungan ekonomi Indonesia di wilayah tersebut. Dua tahun setelah implementasi, kami akan melanjutkan perundingan untuk sektor investasi dan jasa guna memperdalam kerja sama bilateral,” ujar Roro, dalam keterangannya, dikutip, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Roro, IP-CEPA mencakup penghapusan tarif signifikan di kedua belah pihak. Sebanyak 7.257 barang (pos tarif) Indonesia yang diekspor ke Peru akan mendapatkan bebas tarif impor alias 0%. Sejumlah barang itu terdiri dari mobil, sepatu, alas kaki, tekstil, kelapa sawit dan turunannya, dan produk-produk manufaktur, lemari, mesin cetak hingga kertas.

    Sementara Peru akan mendapatkan peluang bebas bea masuk untuk 10.531 barang (pos tarif) yang diekspor ke Indonesia. Sejumlah barang yang mendapatkan kemudahan ekspor dan bebas tarif mulai anggur, ekstra nabati, kakao, hingga buah segar lainnya.

    Roro menegaskan, fokus utama kerja sama ini meliputi peningkatan akses pasar, kemudahan prosedur bea cukai, serta pengurangan hambatan perdagangan. Bagi Indonesia, penghapusan tarif oleh Peru menciptakan peluang ekspor yang lebih besar.

    Sebaliknya, Peru berpeluang mengembangkan pasar di Indonesia untuk produk seperti cokelat, anggur, dan tara, yang kini akan menikmati tarif nol. Perjanjian ini juga membuka akses strategis Peru ke pasar Asia Tenggara melalui Indonesia.

    Pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 479 juta, dengan pertumbuhan rata-rata 15,08% per tahun sepanjang 2020-2024. Ekspor Indonesia tercatat US$ 329,4 juta, didominasi oleh kendaraan bermotor, alas kaki, minyak sawit, dan lemari pendingin.

    Impor Indonesia dari Peru senilai US$ 149,6 juta meliputi biji cokelat, batu bara briket, pupuk, anggur, dan seng mentah. Potensi pasar Indonesia yang besar, dengan populasi 280 juta jiwa, menjadi peluang signifikan bagi ekspor produk pertanian Peru.

    Kemudian pada periode 2025, Januari-Juni total perdagangan kedua negara US$ 264,8 juta naik 34,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar US$ 197,1 juta dengan ekspor senilai US$ 206,4 juta dan impor senilai US$ 58,4 juta.

    Roro mengatakan sebelumnya saat sebagai seorang anggota parlemen, dia pernah menjadi ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ke Lima, Peru. Ia menyatakan bahwa sejak dirinya menjadi anggota parlemen telah banyak korespondensi yang dibahas dan dikerjasamakan dengan Peru di ranah legislatif.

    Beberapa fokus utama dalam kesempatan tersebut mengangkat sektor energi hijau, ekonomi digital, dan infrastruktur. Hubungan diplomatik yang telah berjalan hampir 50 tahun diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi hubungan kedua negara ke depannya.

    Roro menambahkan, keberhasilan implementasi IP-CEPA memerlukan strategi lanjutan, seperti peningkatan volume perdagangan, transfer teknologi, serta pembangunan kerangka kerja ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

    “Semoga IP-CEPA tidak hanya memberi hasil pada angka-angka perdagangan, tetapi juga menciptakan pertukaran budaya, pengetahuan, dan pengalaman yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wamendag Roro dalam Indonesia-Peru Business Forum 2025 bertema “Unlocking Bilateral Growth: Strengthening Indonesia-Peru Partnership Through CEPA” yang berlangsung di Jakarta.

    Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Peru, Dina Boluarte Zegarra; Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Desilu Leon; Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Tsuboyama; serta Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. Forum ini terselenggara berkat kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kedutaan Besar Peru di Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Peru Dina Boluarte juga mengajak pelaku usaha Indonesia untuk memperluas investasi di sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan ketahanan pangan.

    Ia menilai kesamaan pandangan kedua negara dalam perdagangan bebas, investasi, serta prinsip-prinsip hukum dan politik internasional menjadi modal penting mempererat kemitraan.

    Tonton juga Video Puan dan Presiden Peru Bertemu Bahas Ekonomi-Pariwisata

    (kil/kil)