Xcloud.id

Tag: Drajad Wibowo

  • Nusron Buka Suara soal Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua

    Nusron Buka Suara soal Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi kabar pemindahan proyek lumbung pangan atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Nusron pun membantah kabar tersebut.

    Nusron menekankan tidak ada pemindahan food estate, sebab untuk mengejar swasembada pangan 2027 membutuhkan banyak lahan, termasuk di Kalimantan, Papua, hingga Sumatera. Untuk itu, food estate di ketiga wilayah tersebut akan menjadi fokus pemerintahan sekarang.

    “Food estate dari Kalimantan ke Merauke tidak digeser, kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan kita butuh Kalimantan butuh Papua dan Sumatera. Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, fokus Sumatera, Kalimantan, Papua,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Nusron menjelaskan butuh 1,6 juta hektare (ha) sawah untuk mencapai swasembada pangan. Namun, masih ada tantangan, yakni banyak sawah yang diajukan untuk menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Bahkan setiap tahun ada sebanyak 150 ribu hektar sawah yang diajukan untuk menjadi LSD.

    Untuk itu, pemerintah mengejar ketersediaan lahan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut. Hal ini untuk mengganti sawah berstatus LSD tersebut.

    Selain itu, menurut Nusron setiap tahun rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, setiap tahun di Jawa, Sumatera terkoreksi plus minus 150 ribu hektare per tahun.

    “Ini kan harus diganti. Jadi untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare, belum untuk menutup 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang setiap tahun terkoreksi 150 ribu hektare kan butuh tambahan lagi. Kalau Pulau Jawa terkoreksi terus kan nggak bisa swasembada pangan,” terang Nusron.

    “Jadi, ketersediaan lahan pengganti pada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi untuk kepentingan baik hilirisasi maupun kepentingan perumahan di Pulau jawa maupun Pulau Sumatera,” sambungnya.

    Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo mengatakan Prabowo Subianto berencana memindahkan proyek lumbung pangan nasional (food estate) dari Kalimantan ke Merauke, Papua.

    “Karena food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan, menghadapi berbagai persoalan karena tanah tidak terlalu subur, top soil-nya sedikit, sehingga kurang cocok untuk beberapa hal,” ujar Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (26/9).

    Drajad mengakui Merauke masih banyak kekurangan, terutama dari sisi infrastruktur pendukungnya. Namun, ia memastikan dari sisi agrikultur tanahnya lebih subur ketimbang di Kalimantan.

    (hns/hns)

  • Beredar Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua, Ini Kata Nusron

    Beredar Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua, Ini Kata Nusron

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid buka suara merespons kabar pemindahan proyek lumbung pangan nasional atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Nusron menegaskan tidak ada pemindahan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.

    Nusron menjelaskan untuk mengejar target swasembada pangan pada 2027 mendatang, membutuhkan banyak lahan, termasuk Kalimantan, Papua, hingga Sumatera.

    “Food estate dari Kalimantan ke Merauke tidak digeser, kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan kita butuh Kalimantan butuh Papua dan Sumatera. Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, fokus Sumatera, Kalimantan, Papua,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Nusron menekankan butuh 1,6 juta hektare sawah untuk mencapai swasembada pangan. Namun, masih ada tantangan, yakni banyak sawah yang diajukan untuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Setiap tahun ada sebanyak 150 ribu hektar sawah yang terkoreksi untuk menjadi LSD.

    Untuk itu, pemerintah mengejar ketersediaan lahan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut.

    “Setiap tahun rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, setiap tahun di Jawa, Sumatera terkoreksi plus minus 150 ribu hektare per tahun. Ini kan harus diganti. Jadi untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare, belum untuk menutup 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang setiap tahun terkoreksi 150 ribu hektare kan butuh tambahan lagi. Kalau Pulau Jawa terkoreksi terus kan nggak bisa swasembada pangan.

    “Jadi, ketersediaan lahan pengganti pada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi untuk kepentingan baik hilirisasi maupun kepentingan perumahan di Pulau jawa maupun Pulau Sumatera,” sambung Nusron.

    Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo mengatakan Prabowo Subianto berencana memindahkan proyek lumbung pangan nasional (food estate) dari Kalimantan ke Merauke, Papua.

    “Karena food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan, menghadapi berbagai persoalan karena tanah tidak terlalu subur, top soil-nya sedikit, sehingga kurang cocok untuk beberapa hal,” ujar Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip CNN Indonesia, Kamis (26/9).

    Drajad mengakui Merauke masih banyak kekurangan, terutama dari sisi infrastruktur pendukungnya. Namun, ia memastikan dari sisi agrikultur tanahnya lebih subur ketimbang di Kalimantan.

    (hns/hns)

  • Menteri Nusron Tegaskan Food Estate di Kalimantan Tak Dipindah ke Merauke

    Menteri Nusron Tegaskan Food Estate di Kalimantan Tak Dipindah ke Merauke

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan tidak akan dipindah ke Merauke, Papua. Sebab dibutuhkan banyak lahan untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Nusron menyampaikan, untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia setidaknya masih membutuhkan sekitar 1,6 juta hekatre lahan. Untuk itu, fokus food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada di tiga wilayah yakni Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

    “Food estate tidak digeser dari Kalimantan ke Merauke. Dari Kalimantan tetap jalan, Merauke tetap jalan,” tegas Nusron dalam Media Gathering Catatan Akhir Tahun 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo sebelumnya sempat berencana untuk memindahkan fokus pengembangan food estate dari Kalimantan ke Merauke.

    Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo kala itu menuturkan, pengembangan food estate di wilayah Kalimantan saat ini terkendala oleh kualitas tanah yang cenderung kurang subur untuk pengembangan komoditas pangan pokok.  

    “Food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya tak selalu subur, top soil sedikit ya, sehingga mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

    Untuk itu, Drajad menyebut bahwa pemerintah ke depannya akan fokus mengembangkan food estate di wilayah Merauke. Wilayah ini dinilai memiliki potensi agrikultur yang jauh lebih besar. 

    Adapun, komoditas pangan yang bakal dikembangkan di Merauke di antaranya singkong dan tebu serta sejumlah tanaman pangan lainnya.

    Namun, persoalan utama dalam mengembangkan lumbung pangan di Merauke adalah infrastruktur yang kurang memadai.

    “Itu akan jadi persoalan karena ada logistic cost yang besar, nah itu mungkin salah satu potensi juga bagi teman-teman di private sector untuk bergerak di transportasi and logistik karena kita akan genjot produksi dari sana,” pungkasnya. 

  • Investasi Asing Masih Sulit Masuk, Anak Buah Zulhas Ungkap Masalahnya

    Investasi Asing Masih Sulit Masuk, Anak Buah Zulhas Ungkap Masalahnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Staf Ahli Menko Pangan Drajad Wibowo menuturkan tidak konsistennya kebijakan hilirisasi menjadi penyebab sulitnya investasi masuk ke dalam negeri.

    Perubahan kebijakan yang mendadak ini mengarah pada ketidakstabilan yang dapat merugikan investor. Pemerintah, kata Drajad, harus memahami bahwa untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, konsistensi regulasi sangat penting. 

    Jika pemerintah terus mengubah kebijakan tanpa memberi kepastian, maka akan sulit untuk menarik investasi besar, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan komitmen jangka panjang.

    Menurutnya, banyak negara lain seperti Vietnam justru lebih dipilih oleh investor asing karena kepastian hukum dan kebijakan yang lebih stabil. 

    Meskipun seringkali Indonesia mengundang investor dengan janji-janji menggiurkan, kenyataannya banyak investor yang justru merasa kecewa setelah berinvestasi di Indonesia karena adanya perubahan aturan yang tidak terduga.

    “Jika kita ingin mendorong hilirisasi dan industrialisasi, kita harus memperbaiki kualitas kebijakan dan komitmen kita. Ini adalah tantangan besar yang harus segera kita atasi, agar Indonesia bisa menjadi tujuan utama investasi,” kata Drajad dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Paling baru, Drajad mengatakan dirinya mendapatkan keluhan dari duta besar (dubes) salah satu negara sahabat mengenai kesulitan meyakinkan industri besar di negaranya untuk berinvestasi di Indonesia.

    Dubes tersebut, kata Drajad mengungkapkan  meskipun pihaknya menawarkan potensi investasi sebesar US$2 miliar. Namun hal tersebut tidak bisa terjadi karena adanya kebijakan yang tidak pasti.

    “Begitu dia investasi, ya otomatis karena dia investasi, jual produknya harganya relatif agak tinggi. Tiba-tiba negara memutuskan, karena ada satu negara yang produknya gak bisa dijual di Eropa, kemudian didam masuk ke Indonesia,” ujarnya.

  • Staf Zulhas Blak-blakan soal Anggaran Makan Bergizi Gratis, Bakal Berubah?

    Staf Zulhas Blak-blakan soal Anggaran Makan Bergizi Gratis, Bakal Berubah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Staf Ahli Menko Pangan Drajad Wibowo menuturkan tidak ada perubahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tidak ada perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Adapun, dalam APBN 2025 Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun.

    “Yang saya tahu sih sekarang kan sudah dianggarkan di ABBN ya. Jadi selama nggak ada perubahan ABBN, ya tetap itu gitu (Rp71 triliun),” kata Drajad saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (18/12/2024).

    Meski tidak ada perubahan pada anggaran MBG, Drajad menuturkan masih akan penyesuaian alokasi dalam program ini yang masih bisa berubah. Apalagi, program ini masih dalam tahap uji coba dan baru bergulir pada Januari 2025. Sehingga, alokasi program ini masih akan mengkuti kondisi yang ada nantinya.

    “Sekarang masih dinamis, itu kan yang terjadi sekarang di MBG, ini kan baru uji coba belum benar-benar mulai program. Programnya kan mulai baru Januari (2025),” ucapnya.

    Lebih lanjut, terkait dengan target penerima program MBG, Drajad menyebut pihaknya masih mengihitung ulang dan belum menentukan targetnya.

    “Itu masih dihitung ulang berdasarkan data yang ada sekarang,” ujar Drajad.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

    RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

    Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

    “Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” jelas Jokowi.

    Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

  • Hashim Beri Sinyal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara

    Hashim Beri Sinyal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) bakal dibentuk dalam waktu dekat.

    Hal itu Hashim sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Hashim bahkan menyebut Prabowo kelak bakal melantik Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara.

    “Saya kira beliau [Anggito] sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim.

    Hashim pun mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara kelak bakal fokus mengurus pajak, cukai, hingga penerimaan negara.

    “So, ini [Kementerian Penerimaan Negara] untuk menangani pajak, menangani cukai dan menangani revenue atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” jelasnya.

    Pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara sejatinya menjadi wacana sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden. Namun, hingga saat ini wacana itu memang belum terealisasi.

    Sebagai gantinya, Prabowo menjadikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, melainkan langsung di bawah kendalinya.

    Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

    Tak hanya itu, Prabowo pun menambah porsi wakil menteri keuangan menjadi tiga orang, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum Prabowo dilantik, Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang cukup getol menolak pemisahan bagian penerimaan yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian keuangan. 

    Sri Mulyani menganggap bahwa penerimaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan fiskal secara keseluruhan. 

    Adapun, sebelumnya, tim internal Prabowo Subianto telah melakukan uji kelayakan alias fit and proper test terhadap sejumlah nama calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, empat nama itu antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta Anggito Abimanyu. 

    “[Nama-nama tersebut] sudah dipanggil dan memberikan penjelasan soal program di hadapan tim presiden terpilih,” demikian informasi yang dihimpun Bisnis di internal pemerintahan, Rabu (9/10/2024). 

    Informasi itu juga dikonfirmasi oleh nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut. Menurutnya, nama-nama di atas memang tercatat sebagai calon pimpinan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara.

    Bahkan, dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, yakni Burhanudin Abdullah dan Hashim Djojohadikusumo.

    “Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya. 

    Saat dihubungi Bisnis, baik Bambang Brodjonegoro, Anggito Abimanyu, maupun Muhamad Misbakhun tidak bersedia memberikan banyak keterangan, termasuk enggan memberikan penegasan perihal proses seleksi tersebut. 

    “No comment, belum pasti,” kata Bambang Brodjonegoro. 

    Demikian pula dengan beberapa orang internal di tim presiden terpilih Prabowo yang kompak tak bersuara saat ditanya perihal proses pemilihan kepala instansi baru itu. 

    “Saya belum bisa sharing persiapannya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.