Xcloud.id

Tag: Dradjad Wibowo

  • Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi dari Korea Selatan meningkat meskipun LG Energy Solution hengkang dari salah satu proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memaparkan investasi dari Korea Selatan (Korsel) mencapai US$683,29 juta pada kuartal I/2025. Jumlah tersebut meningkat 18,17% secara kuartalan, yang mana realisasi investasi dari Korsel sebesar US$559,1 juta pada Kuartal IV/2024.

    Rosan mengaku bahwa LG memang membatalkan sejumlah proyek yang didanainya di Indonesia, tetapi tidak semuanya. Menurut Rosan, LG tetap berkomitmen menanamkan modalnya ke empat proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Dari empat proyek tersebut, Rosan menyatakan satu proyek sudah terealisasikan investasinya sehingga terus berjalan. Malah, dia mengaku LG sudah berkomitmen menambah nilai investasi di proyek tersebut.

    “Pembicaraan selanjutnya mereka akan expand [ekspansi] lagi, nilainya kurang lebih US$1,7 miliar, yang sudah terealisasi US$1,1 miliar,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu ia berencana kunjungi lokasi pabrik dari hasil investasi LG tersebut pada Rabu (30/4/2025) esok.

    Rosan pun menggarisbawahi bahwa Korsel masih mempunyai komitmen besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia meski ada sejumlah proyek yang batal.

    “Yang kemarin diumumkan tidak jadi, sebenarnya itu tidak semuanya tidak jadi, tapi ada satu bagian yang jadi mengenai baterai dan ekspansinya akan dilakukan segera,” jelasnya.

    Sebelumnya, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar.

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study). Hanya saja, beberapa waktu lalu terungkap konsorsium LG itu batal investasi di Indonesia.

    Kabar Beda Perlakuan Korea Selatan dan China

    Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengungkap konsorsium LG mengundurkan diri dari proyek baterai nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia karena takut rugi.

    Dradjad mengaku sudah bertemu dengan pihak dari Korsel, termasuk LG. Dia pun coba merunut persoalannya.

    Menurut Dradjad, awalnya pemerintah mengundang konsorsium LG untuk berinvestasi di proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Menurutnya, pihak LG sepakat untuk berinvestasi sekitar US$2 miliar.

    Saat itu, Hyundai Ioniq Electric memerlukan baterai. LG pun siap untuk menyediakan kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki.

    “Mereka penuhi semua peraturan, TKDN mereka penuhi, semua mereka penuhi,” ungkap Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Setelah dihitung dengan segala pertimbangan biaya produksi di Indonesia, mobil listrik Ioniq tersebut bisa dijual dengan harga sekitar Rp700 juta—Rp800 juta.

    Ternyata di luar dugaan, produsen mobil listrik asal China BYD Auto Co. Ltd. tidak bisa menjual produknya di Eropa karena perang dagang. Akibatnya, BYD menjual produknya ke negara-negara lain di luar Eropa termasuk Indonesia.

    Saat masuk ke Indonesia, pemerintah ternyata memberikan BYD berbagai kemudahan sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Masalahnya, berbagai kemudahan tersebut tidak diberikan kepada LG.

    “Ya otomatis enggak bisa bersaing. Harganya Ioniq sekitar 50%—60% di atas harga BYD dengan spesifikasi yang sama, ya gimana bisa bersaing?” ujar anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 itu.

    Akibatnya, permintaan terhadap Ioniq menurun. LG pun memikirkan ulang rencana investasinya.

    “LG mikir dong kalau mau investasi terus, pasarnya turun kok, kami enggak diperlakukan sama kok dengan teman-teman dari China,” kata Dradjad.

    Menurut ekonom senior Indef ini, perbedaan perlakuan atas perusahaan asal Korea Selatan dengan China itu karena adanya konstelasi politik. Dradjad pun meminta seharusnya tidak ada perlakuan khusus seperti itu ke depannya.

  • Investasi China dan Nasib Hyundai di Balik Batalnya Investasi Proyek Baterai Nikel LG di Indonesia

    Investasi China dan Nasib Hyundai di Balik Batalnya Investasi Proyek Baterai Nikel LG di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut memberikan perlakuan yang lebih istimewa kepada perusahaan asal China dibandingkan dengan perusahaan asal Korea Selatan. Akibatnya, konsorsium LG mengundurkan diri dari proyek baterai nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengaku sudah bertemu dengan pihak dari Korea Selatan, termasuk LG. Ia pun mencoba merunut akar permasalahan batalnya investasi LG di sektor baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Dradjad menjelaskan, awalnya pemerintah yang mengundang konsorsium LG untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, pihak LG sepakat untuk menanamkan investasi sekitar US$2 miliar.

    Saat itu, Hyundai Ioniq Electric membutuhkan pasokan baterai, dan LG pun siap memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

    “Mereka penuhi semua peraturan, TKDN mereka penuhi, semua mereka penuhi,” ungkap Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Setelah dihitung dengan berbagai pertimbangan biaya produksi di Indonesia, mobil listrik Ioniq tersebut bisa dijual dengan harga sekitar Rp700 juta hingga Rp800 juta.

    Namun, di luar dugaan, produsen mobil listrik asal China, BYD Auto Co. Ltd., tidak dapat menjual produknya di Eropa karena perang dagang. Akibatnya, BYD memasarkan produknya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Saat masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan BYD berbagai kemudahan, sehingga harga jual produknya bisa jauh lebih murah. Masalahnya, kemudahan serupa tidak diberikan kepada LG.

    “Ya otomatis enggak bisa bersaing. Harganya Ioniq sekitar 50%–60% di atas harga BYD dengan spesifikasi yang sama, ya gimana bisa bersaing?” ujar anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 itu.

    Akibatnya, permintaan terhadap Ioniq menurun. LG pun mempertimbangkan kembali rencana investasinya.

    “LG mikir dong kalau mau investasi terus, pasarnya turun kok, kami enggak diperlakukan sama dengan teman-teman dari China,” kata Dradjad.

    Menurut ekonom senior INDEF ini, perbedaan perlakuan terhadap perusahaan asal Korea Selatan dan China terjadi karena adanya konstelasi politik. Dradjad pun meminta agar ke depan tidak ada perlakuan khusus seperti itu.

    Sebagai informasi, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun.

  • Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan tetap mempertahankan sistem pembayaran digital QRIS meskipun mendapatkan komplain dari pemerintah Amerika Serikat.

    Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) turut mempermasalahkan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang menjadi salah satu hambatan perdagangan AS dengan Indonesia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan bahwa pemerintah hanya menganggap laporan USTR tersebut sebagai kepentingan dagang AS. Dia menyatakan pemerintah tidak mempertimbangkan semua laporan tersebut.

    “Sebagian harus kita tolak, sebagian enggak bisa kita terima,” ujar Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, jika pemerintah menuruti permintaan terkait penghentian penerapan QRIS maka setiap transaksi pembayaran digital akan menggunakan produk jasa AS seperti Visa dan Mastercard.

    Akibatnya, keuntungan hanya mengalir ke perusahaan AS. Oleh sebab itu, Dradjad menyatakan pemerintah tidak akan mempertimbangkan keluhan AS soal QRIS.

    “Enggak bisa, kita harus tegas. Sorry bos, enggak bisa ini karena efeknya banyak. Segala transaksi kan sekarang makin digital,” jelasnya.

    Hanya saja, dia mengakui sejumlah keluhan AS lain dalam laporan USTR itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah seperti persoalan TKDN dan kuota impor.

    Staf ahli Menko Pangan itu tidak menampik banyak permasalahan dalam aturan kuota impor seperti menjadi sarang korupsi hingga mencari rente kelompok tak bertanggung jawab.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen bersama pemerintah membangun GPN termasuk QRIS untuk kedaulatan sistem pembayaran Tanah Air.

    “Kok kemudian kita mau membangun sistem di mana itu bagian dari kemandirian dan kedaulatan bangsa? Kok kita mau diintervensi? Ya enggak bisa dong,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, dia meyakini QRIS bukan saingan dari Visa dan Mastercard. Bagaimanapun, sambungnya, QRIS merupakan sistem pembayaran debit sementara Visa dan Mastercard merupakan sistem pembayaran kredit.

    Oleh sebab itu, elite Partai Golkar itu meyakini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima keluhan AS terkait QRIS dan GPN.

  • Ekonom Soal Pagar Laut: Harus Dicabut, Sudah Menimbulkan Dampak Ekonomi dan Sosial – Halaman all

    Ekonom Soal Pagar Laut: Harus Dicabut, Sudah Menimbulkan Dampak Ekonomi dan Sosial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ekonom Senior Dradjad Wibowo melihat seharusnya pagar laut yang terpasang di perairan Kabupaten Tangerang segera dicabut, jika memang tidak berizin.

    “Kalau dari pernyataan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan kan perintah Presiden jadi ya kita ikuti itu. Kalau memang betul tidak ada izin, cabut masa kalah sama BPOM yang cabut skincare,” ujar Dradjad saat dihubungi Tribunnews, Rabu (15/1/2025).

    Menurut Dradjad, yang terpenting saat ini adalah mencabut dulu pagar laut tersebut. Jika nantinya memang hendak diproses hukum, sebaiknya akan diambil langkahnya setelah pagar laut dicabut.

    “Kemudian soal siapa yang memasang kalau mau memproses hukum karena ada pelanggaran hukum, harus ada yang dihukum, harus ada yang diproses ya itu hal lain mungkin penegakkan hukum,” tutur Dradjad.

    Sebab, Dradjad melihat adanya pagar laut tersebut sudah menimbulkan dampak ekonomi dan dampak sosial, terutama bagi nelayan.

    “Tapi, barangnya ini kan sudah ada dampak eksternalitas ekonominya sudah ada berbagai dampak sosial lainnya, ya sudah tutup, selesai cabut, proses hukum dilanjutkan,” ujar Dradjad.

    Sebelumnya, KKP telah menyegel pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang tersebut. Pagar laut tanpa izin yang telah dipasang sejak 2023 itu melintasi wilayah pesisir 16 desa di enam kecamatan di Kabupaten Tangerang.

    Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP yang dipimpin Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono atau Ipunk. 

    “Saat ini kami hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini,” ujarnya.

    Dia mengatakan pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Pagar tersebut berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023.