Xcloud.id

Tag: Dr Restu Gunawan

  • Jadi Titik Awal Sejarah Banten, Monumen Jalur Masuk Cornelis de Houtman Diresmikan

    Jadi Titik Awal Sejarah Banten, Monumen Jalur Masuk Cornelis de Houtman Diresmikan

    BANTEN — Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan monumen simbolisasi jalur masuk Cornelis de Houtman di kawasan Banten Lama, Minggu, 26 Oktober. Peresmian ini bagian akhir dari rangkaian kegiatan Sasaka Cibanten 2025 yang bertema “Naritis Cai, Mapag Kabantenan”. Acara ini sendiri digelar Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VIII Banten dan Jakarta.

    Menbud Fadli Zon mengatakan, monumen tersebut menandai awal upaya rekonstruksi sejarah Banten sebagai pelabuhan besar dan pusat peradaban Nusantara. “Banten memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan akulturasi budaya. Karena itu, kami menandai titik masuk Cornelis de Houtman sebagai bagian penting dari rekonstruksi sejarah bangsa,” ujarnya.

    Menurut Menbud Fadli, Banten telah memiliki peradaban maju jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Masjid Banten Lama berdiri pada 1527, jauh sebelum Cornelis de Houtman tiba, begitu pula Keraton Surosowan dan Kaibon. “Kami ingin menghidupkan kembali ekosistem budaya di Banten agar menjadi wisata budaya dan sumber ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Menbud Fadli juga menyinggung rencana pemugaran Keraton Surosowan dan Kaibon serta pemanfaatan museum di sekitar situs sebagai ruang edukasi. “Kita ingin masyarakat, khususnya generasi muda, belajar sejarah melalui pengalaman langsung di situs-situs bersejarah,” katanya.

    Akademisi Universitas Indonesia, Prof. R. Cecep Eka Permana, menyebut monumen ini sebagai penanda penting kedatangan Cornelis de Houtman ke Nusantara. “Kapalnya berlabuh di Pulau Lima karena tak bisa masuk ke pelabuhan akibat dangkal. Ia lalu naik sekoci menuju Pabean, tempat pembayaran cukai. Ini bukti Banten sudah maju dalam perdagangan,” jelasnya.

    Prof. Cecep menambahkan, sejumlah temuan seperti keramik, mata uang, dan gerabah akan menjadi bahan penelitian lanjutan dan kelak dipamerkan di Museum Situs Kebudayaan Banten Lama.

    Kepala BPK Wilayah VIII, Lita Rahmiati, mengatakan Sasaka Cibanten menjadi ruang kolektif untuk menghubungkan kembali arus peradaban Banten. “Tema Naritis Cai, Mapag Kabantenan menggambarkan air sebagai simbol yang mengalir, menyatukan, dan menghidupkan kembali kebudayaan Banten,” ujarnya.

    Juga hadir dalam peresmian ini Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia, Ketua DPRD Muji Rohman, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, dan sejumlah pejabat daerah.

    Rangkaian Sasaka Cibanten sebelumnya digelar di Titik Nol Cibanten (4–5 Oktober) dan Banten Girang (11–12 Oktober). Kegiatan ini menjadi penutup perjalanan kebudayaan yang meneguhkan kembali identitas sejarah dan ekologi Banten.

  • Kementerian Kebudayaan Telah Resmikan 15 Museum selama Setahun

    Kementerian Kebudayaan Telah Resmikan 15 Museum selama Setahun

    JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan selama satu tahun menjabat, pihaknya telah meresmikan sebanyak 15 museum baru dan berharap ke depan akan banyak museum-museum yang akan hadir.

    “Dan kita juga dalam satu tahun ini, saya sendiri meresmikan kira-kira 15 museum baru, jadi ada 15 museum baru yang kita resmikan Kita harapkan kedepannya semakin banyak museum-museum yang tumbuh,” kata Menbud dalam diskusi dengan media yang digelar di Jakarta, pada Jumat 24 Oktober malam, dikutip Antara.

    Kementerian Kebudayaan, kata dia, hingga kini juga telah mencatatkan sebanyak 481 museum yang telah tercatat. Ia mengakui bahwa tugas Panjang masih menanti terkait museum yakni registrasi atau pendataan sejumlah museum hingga standardisasi.

    Fadli juga mengemukakan bahwa hingga kini pengunjung museum juga telah memecahkan rekor yakni 3,5 juta pengunjung.

    Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pelindungan Kebudayaan an Tradisi, Restu Gunawan menambahkan bahwa Kementerian Kebudayaan setidaknya setiap bulan meresmikan satu museum, yang mana menurutnya merupakan sebuah pencapaian baru.

    Selain itu, kata dia, pihaknya juga tengah mengupayakan agar RUU Permuseuman agar dapat dibahas oleh DPR sebagai salah satu langkah untuk merevitalisasi museum di Indonesia.

    Fadli juga mengemukakan bahwa RUU permuseuman ini sudah pernah menjadi salah satu rancangan undang-undang ang masuk dalam inisiatif DPR dan dikaji oleh Badan Keahlian DPR selama bertahun-tahun.

    “Tapi belum pernah menjadi RUU prioritas, hanya menjadi RUU dalam daftar jangka menengah,” tambah dia.

    Tak hanya itu, ia juga tengah mengupayakan untuk melakukan revisi RUU lainnya yakni RUU Cagar Budaya, RUU Perfilman yang berkaitan dengan peralatan dan teknologi informasi termasuk kecerdasan buatan.

    Ketiga rencana soal RUU itu telah disampaikan kepada Kementerian Hukum agar mendapatkan dukungan sehingga regulasi dalam tiga hal tersebut kian sesuai dengan relevansi saat ini.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan telah meresmikan Museum Situs Gua Harimau-Sumatra Selatan, Museum Budaya Pariaman-Sumatra Barat hingga Museum Sarkofagus-Bali.

  • Kemenbud Rayakan Hari Kebudayaan dengan Karnaval Budaya Nusantara

    Kemenbud Rayakan Hari Kebudayaan dengan Karnaval Budaya Nusantara

    Jakarta –

    Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) Republik Indonesia menyelenggarakan Karnaval Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari perayaan Hari Kebudayaan 2025 yang jatuh setiap tanggal 17 Oktober. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Museum Benteng Vredeburg hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta ini bertajuk ‘Beragam Budaya, Bersatu Jiwa untuk Indonesia.’

    Karnaval dibuka secara simbolis oleh Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, bersama jajaran pejabat Kemenbud dengan menerbangkan merpati putih. Simbol itu melambangkan kebebasan, kedamaian, serta semangat persatuan dalam keberagaman budaya Indonesia.

    “Karnaval Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari rangkaian Hari Kebudayaan 2025, yang diselenggarakan untuk memperkuat semangat kebersamaan, memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat luas, serta menegaskan kembali makna semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai fondasi kebudayaan nasional,” demikian tertulis dalam keterangan resmi Kemenbud, Sabtu (18/10/2025)

    Sebelum karnaval dimulai, rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan penampilan musik kolintang yang membawakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, O Ina Nikeke, dan Gambang Suling, dilanjutkan dengan kolaborasi musik kolintang dan peragaan busana ‘Selendang Batik Nusantara,’ menampilkan 18 perempuan berkebaya yang diiringi lagu Kebaya Indonesia yang bertempat di Kawasan Titik Nol Kilometer.

    Suasana semakin semarak dengan penampilan Tari Kolosal ‘Wanodya Indonesia’ yang dibawakan oleh 50 penari perempuan berkebaya, disusul dengan flash mob kebaya yang diiringi lagu Gugur Gunung.

    Karnaval Bhinneka Tunggal Ika menampilkan enam formasi tematik yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Indonesia, yakni: Barisan Garuda Emas; Pelangi di Atas Cakrawala; Gemulai Ombak Seribu Sungai; Harmoni di Bumi Penuh Warna; Untaian Mutiara dari Timur; dan Simfoni Semesta Nusaraya.

    Rangkaian acara karnaval ditutup dengan Pagelaran Kolaborasi Wayang Kulit dan Ketoprak di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret, menghadirkan Dalang Milenial dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) dengan bintang tamu Yati Pesek dan para seniman ketoprak Yogyakarta. Pertunjukan ini menjadi refleksi harmoni antara tradisi dan kreativitas generasi muda dalam melestarikan seni pertunjukan rakyat.

    (akn/ega)

  • Kita Negara Superpower Bidang Budaya

    Kita Negara Superpower Bidang Budaya

    Jakarta –

    Dalam kunjungan kerjanya ke Tabanan, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menghadiri Temu Wicara Budaya yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan. Ia juga meresmikan Pameran Seni Rupa “Aneka Warna Gaya di Kota Pelangi”, hasil kolaborasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan dengan Komunitas Maha Rupa Batukaru.

    Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan budaya Indonesia yang kaya dan beragam adalah jati diri serta identitas bangsa yang harus dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan bersama.

    “Kebudayaan kita luar biasa kaya dan beragam. Jangan sampai kita take it for granted. Ini adalah national treasure yang menumbuhkan national pride dari kita semua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).

    Fadli pun menegaskan amanat UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

    Ia menegaskan hal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan bukan hanya untuk bangsa sendiri, tetapi juga untuk peradaban dunia.

    “Budaya adalah soft power yang sangat penting dalam strategi kebudayaan suatu negara. Indonesia dengan segala kekayaan budayanya memiliki kekuatan lunak yang tidak tertandingi. Kita harus yakin bahwa kita adalah negara superpower di bidang budaya,” tegasnya.

    “Museum bukan hanya tempat menyimpan koleksi, melainkan etalase budaya dan peradaban bangsa. Inisiatif pendirian Museum Tabanan akan kami dukung penuh sebagai kantong budaya yang dinamis dan mampu mendorong perekonomian,” lanjut Fadli.

    Fadli mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu peradaban tertua dunia. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah fosil purba yang ditemukan di Indonesia.

    Pada kesempatan ini, Fadli juga menyampaikan kepada para tamu undangan terkait penyelenggaraan CHANDI 2025 (Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation). Berlangsung pada 3-5 September 2025 di Denpasar, Bali, forum tersebut menjadi sarana dalam menjadikan Indonesia menjadi ibukota kebudayaan dunia.

    “Di tengah dunia yang penuh konflik dan perpecahan, hanya budaya yang bisa menyatukan. CHANDI 2025 adalah platform yang dibangun Kementerian Kebudayaan untuk menjadikan Indonesia sebagai ibu kota kebudayaan dunia,” paparnya.

    Menutup sambutannya, ia berharap budaya dapat terus dijaga dan dilestarikan, khususnya di Tabanan. “Budaya kita adalah jati diri bangsa. Kita harus menjaganya bersama-sama agar bisa dikenal di tengah peradaban dunia,” ucapnya.

    Sementara itu, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Fadli pada acara Temu Wicara Budaya. Forum ini menjadi ruang dialog antara masyarakat, seniman, budayawan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam membahas potensi kebudayaan Tabanan, termasuk rencana pendirian Museum dan Galeri Seni Budaya.

    “Suatu kehormatan bagi kami atas kedatangan Menbud di Tabanan. Beginilah kultur agraris kami, di mana mayoritas masyarakat adalah petani. Kita harus bangga akan sejarah dan kekayaan budaya kita. Pemerintah Tabanan akan terus mendukung seluruh kegiatan budaya masyarakat untuk mendorong pelestarian budaya, menuju Tabanan yang aman, unggul, dan madani,” ucap I Komang Gede.

    Sebagai informasi, Temu Wicara Budaya di Tabanan menghadirkan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya dan Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana sebagai narasumber, dan dimoderatori oleh seniman sekaligus dosen ISI Surakarta, I Gusti Nengah Nurata.

    Kegiatan ini juga menampilkan pameran seni rupa ‘Aneka Warna Gaya di Kota Pelangi’ sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah bersama komunitas terhadap karya para seniman Tabanan. Pameran resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang ditandai dengan penaburan bunga Sandat diiringi dengan sajian lagu daerah Bali berjudul ‘Bungan Sandat’.

    Hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga; Kapolres Tabanan, I Putu Bayu Pati; Dandim 1619/Tabanan, Letkol Inf Trijuang Danarjati; Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana; para seniman, budayawan, serta masyarakat setempat.

    Turut mendampingi Menteri Kebudayaan, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; Staf Khusus Menteri Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya, Basuki Teguh Yuwono; Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi; serta Direktur Warisan Budaya, I Made Dharma Suteja.

    (prf/ega)

  • Tinjau Kota Tua, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Pelestarian Cagar Budaya Jakarta

    Tinjau Kota Tua, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Pelestarian Cagar Budaya Jakarta

    JAKARTA – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, meninjau sejumlah bangunan cagar budaya di kawasan Kota Tua dan Angke, Jakarta Barat, Sabtu, 16 Agustus. Ia didampingi Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya, Hasjim Djojohadikusumo, serta pendiri Yayasan Arsip Nasional, Tamalia Alisjahbana.

    Bangunan yang dikunjungi antara lain Toko Merah, Rumah Baron Von Wurmb, Ex-Chartered Bank, hingga Gudang Timur VOC. “Bangunan ini peninggalan tua dan bagian penting dari Cagar Budaya. Kita harus berusaha melestarikannya,” tegas Menbud Fadli.

    Ia mencontohkan, Toko Merah dibangun tahun 1730 oleh Gustaaf Willem Baron van Imhoff, lalu sempat difungsikan sebagai kantor Bank voor Indie, BUMN, hingga kini menjadi kafe. Rumah Baron Von Wurmb pun menyimpan cerita panjang. Pemiliknya, Friedrich von Wurmb, seorang Jerman, mendirikan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Bangunan itu dikenal sebagai Gedung Singa Kuning karena dua patung singa emas di pintu masuknya.

    Usai meninjau Kota Tua, rombongan berlanjut ke Masjid Jami Angke atau Masjid Jami Al-Anwar. Dibangun tahun 1761, masjid ini termasuk yang tertua di Jakarta. “Di sini ada makam para ulama dari berbagai ras dan suku. Akulturasi budayanya luar biasa,” kata Menbud Fadli.

    Dalam kunjungan tersebut, Fadli ditemani Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Kepala Museum dan Cagar Budaya, Abi Kusno; serta Direktur Eksekutif BLU Museum dan Cagar Budaya, Esti Nurjadin.

    Kunjungan ini juga menjadi langkah awal merumuskan strategi pelestarian. Menurut Fadli, cagar budaya bukan sekadar peninggalan fisik, melainkan identitas bangsa yang bisa memberi manfaat nyata. “Pelestarian butuh kolaborasi semua pihak. Dari sinilah budaya bisa menghadirkan kesejahteraan,” ujarnya.

  • Buku Sejarah Indonesia Bakal Dirilis di Momen HUT ke-80 RI

    Buku Sejarah Indonesia Bakal Dirilis di Momen HUT ke-80 RI

    JAKARTA – Buku sejarah bukan sekadar rangkaian kronologi masa lalu, tetapi juga cerminan cara suatu bangsa memahami dirinya. Di tengah perubahan zaman dan temuan baru, sejarah perlu terus diperbarui agar tetap relevan dan mencerminkan identitas sejati bangsa.

    Oleh karena itu, revisi terhadap buku sejarah nasional Indonesia menjadi langkah penting untuk menyusun kembali narasi kebangsaan dari perspektif yang lebih utuh dan berimbang bukan dari sudut pandang kolonial.

    Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, menyampaikan bahwa buku sejarah Indonesia versi terbaru dijadwalkan akan diluncurkan sebagai bagian dari perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

    “Peluncurannya akan bertepatan dengan 80 tahun Indonesia merdeka. Saat itu, kita akan memiliki buku sejarah nasional Indonesia yang telah diperbarui,” ungkap Restu saat ditemui di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, seperti dikutip ANTARA.

    Meski belum menyebutkan tanggal pasti peluncuran, Restu menjelaskan bahwa naskah buku tersebut kini tengah dalam tahap penelaahan dan penyuntingan akhir. Sebelumnya, naskah tersebut telah melalui uji publik di empat kota, yakni di Universitas Indonesia (Depok), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Makassar.

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan pentingnya keterlibatan para ahli dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional ini. Menurutnya, proses ini harus dijalankan oleh sejarawan berkompeten agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

    “Kita tidak bisa menyerahkan penulisan sejarah nasional kepada orang yang bukan ahlinya,” tegas Fadli.

    Fadli juga menyampaikan bahwa buku sejarah ini tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh detail perjalanan bangsa, melainkan menyajikan garis besar atau inti utama sejarah Indonesia dalam 10 jilid buku. “Kalau mau memuat semuanya, mungkin butuh 100 jilid,” ujarnya sambil tersenyum.

    Dalam proyek besar ini, Kementerian Kebudayaan menggandeng 112 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Penulisan ulang ini bertujuan menyajikan sejarah dari sudut pandang bangsa Indonesia sendiri, bukan dari narasi penjajahan.

    Fadli menambahkan, banyak temuan baru yang perlu dimasukkan ke dalam buku sejarah terbaru ini, seperti lukisan purba berusia 51.200 tahun yang ditemukan pada 2003. Temuan seperti ini menegaskan bahwa sejarah Indonesia terus berkembang dan perlu selalu diperbarui agar tidak tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan.

    Ia juga memastikan bahwa penulisan sejarah ini dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap perdebatan ilmiah. Tidak ada upaya menutup-nutupi fakta sejarah, karena sejarah yang sehat justru terbentuk dari ruang dialog yang terbuka.

    Buku ini, lanjut Fadli, tidak hanya menjadi dokumentasi perjalanan bangsa, tetapi juga alat reflektif untuk memperkuat kesadaran kolektif dan solidaritas antar generasi. Penulisan ulang ini diharapkan dapat menegaskan kembali arah perjuangan dan cita-cita bangsa sebagaimana diwariskan oleh para pendiri negara.

  • RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB

    RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Wakil Ketua Baleg: RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Ahmad Iman Syukri menegaskan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi agenda legislasi prioritas yang akan diperjuangan PKB di parlemen. Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.

     

    “Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU tentang Masyarakat Adat sebagai salah satu agenda legislasi prioritas,” ujar Iman dalam acara diskusi pakar dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU MHA yang digelar Badan Keahlian DPR di Ruang Baleg, Jumat (11/7/2025).

     

    Lebih lanjut iman mengatakan ada sejumlah alasan yang menjadi dasar menyusunan RUU tersebut. Pertama, dasar UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua, Fraksi PKB yang memiliki akar historis dan sosiologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), secara inheren membawa tradisi pembelaan terhadap kelompok yang rentan dan seringkali terpinggirkan. 

     

    “Sejarah panjang NU dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, termasuk masyarakat adat dan petani desa yang kerap menjadi korban ketidakadilan agraria, menjadi landasan kuat bagi PKB untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui jalur legislasi,” ujarnya

     

    Kemudian, Iman menambahkan ketiadaan payung hukum yang spesifik dan kuat mengakibatkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat menjadi lemah, yang pada akhirnya seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan dan konflik di lapangan.

     

    “PKB memandang perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai kewajiban moral yang tak terpisahkan dari norma agama. PKB menempatkan adat sebagai salah satu kelompok masyarakat yang perlu dilindungi secara serius dari berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang seringkali mereka hadapi,” kata iman

     

    Iman mengatakan, saat ini pengaturan mengenai Masyarakat Adat diterapkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan, agraria, desa, dan pesisir. Fragmentasi regulasi ini menciptakan tumpang tindih, yang justru menghambat upaya Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

     

    Banyak dalil Al-Qur’an yang menjadi landasan Fraksi PKB dalam mengusung RUU Masyarakat Adat. Seperti QS Al-Mā’idah ayat 8 yang diperintahkan untuk “berlaku adil” kepada semua golongan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan (terzalimi)”.

     

    Kaidah fiqih juga menjadi landasan, yaitu “Dar’ al-mafsadah muqaddam ʿalā jalb al-maṣlaḥah” (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan). Kaidah itu sangat relevan, di mana RUU Masyarakat Adat dipandang sebagai instrumen krusial untuk mencegah mafsadah berupa kriminalisasi dan urusan agraria yang merugikan masyarakat adat.

     

    “Jadi, pengkajian dan penyusunan RUU Masyarakat Adat ini bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan sebuah langkah strategis dan mendesak untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada, dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia,” tegas Iman. 

     

    Hadir dalam acara diskusi, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung, Direktur Jenderal dan Pelindungan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Pakar Masyarakat Hukum Adat Mathius Awoitauw, dan Erasmus Cahyadi dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat dan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. ( Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi X: Peluncuran GSMS dan BBM 2025 perkuat ekosistem seni budaya

    Komisi X: Peluncuran GSMS dan BBM 2025 perkuat ekosistem seni budaya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan peluncuran program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dan Belajar Bersama Maestro (BBM) tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan menandai komitmen kuat negara dalam memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan budaya dan seni.

    “Program GSMS dan BBM merupakan langkah konkret menghadirkan ruang ekspresi, apresiasi, sekaligus edukasi seni bagi generasi muda. Melalui kehadiran para seniman dan maestro langsung ke lingkungan pendidikan, kita sedang menanamkan nilai-nilai luhur budaya secara nyata dan menyenangkan,” kata Hetifah di Jakarta, Rabu.

    Ia juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang turut hadir dan meresmikan peluncuran, serta kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, atas konsistensinya mendorong pelestarian budaya lewat pendekatan pendidikan.

    “Kolaborasi antara dunia seni dan dunia pendidikan ini bukan sekadar program tahunan, tapi sebuah gerakan strategis untuk membentuk generasi yang kreatif, berkarakter, dan memiliki akar budaya yang kuat,” ujar legislator asal Kalimantan Timur tersebut.

    Lebih lanjut, Hetifah mendorong agar pelaksanaan GSMS dan BBM dapat diperluas dan dilakukan secara masif, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, yang kini menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sebagai kawasan yang akan menjadi etalase budaya Indonesia, Kalimantan Timur harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program-program kebudayaan. Saya berharap GSMS dan BBM bisa menyentuh lebih banyak sekolah, sanggar, dan komunitas budaya di wilayah ini,” tegasnya.

    Hetifah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas seniman, dan dunia pendidikan agar program ini berkelanjutan dan berakar kuat di masyarakat.

    “Investasi budaya adalah investasi masa depan. Anak-anak yang mengenal dan mencintai budayanya sejak dini akan tumbuh menjadi warga bangsa yang percaya diri, inklusif, dan kreatif,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?

    Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?

    Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Penulisan ulang sejarah
    Indonesia ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Kini, progres
    penulisan ulang sejarah
    sudah hampir selesai.
    Menurut Menteri Kebudayaan (Menbud)
    Fadli Zon
    , progres proyek itu sudah mencapai 80 persen.
    “Itu kan para sejarawan yang nulis ya, jadi progresnya sekitar 80 persen. Penulisan sejarah itu yang menulis adalah para sejarawan yang memang profesional,” kata Fadli Zon di Cibinong, Kabupaten Bogor, dilansir ANTARA, Senin (30/6/2025).
    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, penulisan sejarah melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan faktual.
    Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari dua dekade tidak melakukan penulisan sejarah secara menyeluruh.
    Ia menyebut era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak yang belum tercatat secara utuh dalam narasi sejarah nasional.
    Oleh karenanya, Fadli menegaskan revisi sejarah bukan bertujuan untuk mengubah fakta, melainkan untuk memperbarui dan melengkapinya.
    Selain itu, penulisan ulang ini juga akan memuat temuan arkeologis dan dokumentasi yang selama ini terabaikan.
    Ia mencontohkan temuan penting seperti situs Bongal yang mengindikasikan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7, serta sejumlah prasasti dan artefak yang belum banyak diteliti secara serius.
    “Jadi enggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita justru meng-
    update
    yang belum ada, tadi seperti temuan-temuan situs Bongal apalagi yang prasejarahnya,” ujarnya.
    “Ini bagian dari kerja peradaban. Kita ingin sejarah kita tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan kajian ilmiah,” ujarnya.
    Senada, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Restu Gunawan, menjelaskan buku sejarah nasional Indonesia butuh pembaruan.
    Sebab, terakhir kali buku sejarah nasional Indonesia diperbaharui adalah 25 tahun lalu.
    Meski rencana penulisan ulang sejarah ini menimbulkan pro dan kontra, Restu menyebut bahwa penggarapan akan terus dilanjutkan hingga rampung pada Agustus 2025.
    Restu lantas mengatakan bahwa sebelum buku tersebut terbit, akan ada uji publik dan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat.
    Namun, Restu belum merinci bagaimana mekanisme uji coba buku penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini.
    “Kalau itu sih secara teknis kayak gitu. Kalau uji publiknya gitu. Tunggu saja nanti kita lakukan. Pasti kita lakukan lah,” kata dia.
    Adapun program ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk soal tone positif dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
    Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam
    Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
    (AKSI) juga menolak penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah.
    Alasannya, AKSI menilai proyek itu adalah sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah.
    Bagi AKSI, pengalaman pahit bangsa Indonesia merupakan pengalaman penting yang tak boleh diselewengkan.
    Bukan hanya itu, ada juga sejumlah kejanggalan yang disampaikan Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak.
    Beberapa di antaranya terkait target penyelesaian penulisan sejarah yang terlalu singkat hingga proses yang disusun tanpa melibatkan seminar atau diskusi mendalam dengan para sejarawan.
    Pihak Istana pun membela Fadli Zon atas munculnya kritikan yang ada soal penulisan ulang sejarah Indonesia.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah.
    Hasan meyakini para sejarawan tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya.
    “Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” kata Hasan di tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).
    Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.
    Dia menambahkan pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah juga harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.
    “Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenbud Bakal Uji Publik Buku Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025

    Kemenbud Bakal Uji Publik Buku Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025

    Kemenbud Bakal Uji Publik Buku Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI akan melakukan sosialisasi dan
    uji publik
    untuk
    penulisan ulang sejarah
    nasional Indonesia pada Juli 2025.
    “Iya nanti bulan Juli kita akan lakukan sosialisasi dan uji publik di beberapa kota,” kata Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Restu Gunawan, di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    Restu menuturkan, uji coba yang akan melibatkan partisipasi masyarakat bakal dilakukan di Jakarta.
    “Ada di Jakarta, ada di mungkin tadi di (Jakarta) Barat satu, di Tengah satu, di Timur satu. Kira-kira gitu sih,” tutur dia.
    Namun, Restu belum merinci bagaimana mekanisme uji coba buku penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini.
    “Kalau itu sih secara teknis kayak gitu. Kalau uji publiknya gitu. Tunggu saja nanti kita lakukan. Pasti kita lakukan lah,” kata dia.

    Sebagai informasi, Menteri Kebudayaan (Menbud)
    Fadli Zon
    menyebut bahwa terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah dilakukan 25 tahun lalu.
    “Lebih-lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan,” ujar Fadli, dalam Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Setidaknya ada 113 ahli yang terlibat dalam penulisan 10 jilid buku sejarah nasional Indonesia.
    Adapun ditargetkan proyek ini rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.