Xcloud.id

Tag: Dr. Abdul Kholik

  • Guru di Sangihe Luka Parah Dianiaya Tetangga yang Mabuk Miras

    Guru di Sangihe Luka Parah Dianiaya Tetangga yang Mabuk Miras

    Sangihe, Beritasatu.com – Seorang guru berinisial ESL (36), warga Kampung Petta Barat, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam, Kamis (29/5/2025) malam. Kejadian tragis tersebut berlangsung sekitar pukul 19.45 Wita di dalam rumah korban.

    Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku berinisial SG (61), seorang buruh harian lepas asal Kampung Petta Timur, diduga melakukan aksi brutal dalam pengaruh minuman keras.

    Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Abdul Kholik melalui KBO Reskrim Ipda Sparta Sendeng menjelaskan, pelaku tiba-tiba datang ke rumah korban sambil membawa sebilah parang. Saat itu, korban tengah berada di kamar sambil bermain ponsel.

    “Tanpa berkata apa-apa, pelaku langsung mengayunkan parang ke arah korban. Korban sempat menangkis serangan menggunakan tangan kiri, namun mengalami luka serius di telapak tangan,” ujar Sparta Sendeng, Jumat (30/5/2025).

    Korban kemudian berusaha melawan dan merebut senjata sambil berteriak memanggil ibunya. Seorang warga bernama Sarif Lumaja yang mendengar teriakan segera datang membantu dan berhasil melucuti parang dari tangan pelaku.

    Korban dilarikan ke Puskesmas Enenawira untuk perawatan awal sebelum dirujuk ke RSUD Liun Kendage Tahuna guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    Ibu korban, Siti Aminah Gabriel (59), segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Tabukan Utara. Menindaklanjuti laporan, tim gabungan yang dipimpin Kanit Reskrim Aiptu Janus Sumangando bersama Kepala SPK Aiptu Indro Hermanto, langsung menuju lokasi.

    “Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan tak jauh dari lokasi kejadian. Barang bukti berupa sebilah parang juga ikut disita,” ujar Kasatreskrim Polres Kepulauan Sangihe.

    Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolsek Tabukan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah TKP, meminta visum et repertum, dan berkoordinasi dengan tim medis terkait kondisi korban.

    Kasus ini masih dalam penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Tabukan Utara dan telah dilaporkan kepada pimpinan untuk proses hukum lanjutan.

  • Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Purwokerto (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Slamet Rosyadi menilai perlu adanya kajian, terkait dengan usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Jasela), yang sempat diusulkan dengan sebutan Jateng Selatan atau Jawa Selatan.

    “Usulan pembentukan provinsi daerah khusus penyangga pangan di wilayah Jasela itu ide yang menarik, tapi itu perlu kajian,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

    Ia mengatakan kajian tersebut untuk mengetahui apakah betul wilayah Jasela layak untuk dijadikan sebagai provinsi daerah khusus penyangga pangan.

    Menurut dia, usulan tersebut harus mempunyai logika yang kuat, bukan sekadar bahasa politis yang disampaikan oleh seorang politikus ataupun tokoh daerah.

    “Karena tentu ini akan berimplikasi banyak kalau misalkan dilakukan pembentukan provinsi baru. Tapi paling tidak ini akan memberikan beban berat dalam hal pendanaan (pada pemerintah provinsi induk sebelum daerah otonomi baru itu bisa mandiri),” katanya.

    Ia mengatakan alangkah baiknya jika berbagai potensi yang ada di wilayah Jasela itu dioptimalkan dengan pengembangan kawasan tanpa harus membentuk daerah otonomi baru.

    Dalam hal ini, kata dia, kawasan tersebut dikembangkan di salah satu wilayah provinsi itu, misalnya sebagai penyangga pangan.

    “Mungkin itu sifatnya pada fungsinya saja ya, ada penguatan dari pusat. Misalkan di salah satu kabupaten di wilayah Jateng Selatan itu diberikan perhatian yang besar untuk bisa menjadi daerah penyangga pangan, saya kira itu yang rasional,” katanya menjelaskan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan kawasan sebenarnya merupakan kewenangan gubernur agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jateng.

    Menurut dia, Gubernur Jateng seharusnya berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Jateng Selatan agar tidak tertinggal dari wilayah utara.

    “Gubernur harus diingatkan bahwa daerah-daerah yang tertinggal harus mendapatkan perhatian agar tidak ada ketimpangan dengan daerah lain,” kata Slamet.

    Usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan itu disampaikan oleh anggota DPD RI Abdul Kholik yang selama ini menyuarakan pemerataan pembangunan agar tidak ada ketimpangan antara Jateng bagian utara dan Jateng bagian selatan.

    Dalam sebuah diskusi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu (3/5) sore, Abdul Kholik mengatakan dari hasil kerja pengawasan terhadap pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun sebagai senator periode 2019-2024, diketahui bahwa provinsi tersebut membutuhkan akselerasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

    Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

    “Khusus untuk selatan ini, saya menyebutnya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu.

    Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah Jasela yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo (Barlingmascakebpurwo) memiliki kekuatan berupa sektor pertanian dan maritim yang bisa menjadi penyangga pangan nasional.

    Dia mengatakan jika melihat berbagai keterangan pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tidak ada moratorium untuk pembentukan provinsi dengan jalur khusus, baik berupa daerah istimewa maupun daerah khusus.

    Oleh karena itu, kata dia, skema pengembangan wilayah Jasela tersebut diharapkan bisa sebagai daerah khusus penyangga pangan.

    “Ini tentu masih akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan akselerasi ini, terobosan yang tadi saya konstruksikan dari semua fakta ini akan sangat menguntungkan untuk daerah, regional, bahkan nasional, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan,” kata Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPD usulkan Jateng selatan jadi daerah khusus penyangga pangan

    Anggota DPD usulkan Jateng selatan jadi daerah khusus penyangga pangan

    opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata

    Purwokerto (ANTARA) – Anggota DPD RI Abdul Kholik mengusulkan kawasan Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan dikembangkan menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional karena wilayah tersebut memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan maritim.

    Dalam sebuah diskusi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu sore, Abdul Kholik mengatakan dari hasil kerja mengawasi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun sebagai senator periode 2019-2024 diketahui bahwa provinsi tersebut membutuhkan akselerasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

    Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

    “Khusus untuk selatan ini, saya menyebutnya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu.

    Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah Jasela yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo (Barlingmascakebpurwo) memiliki kekuatan berupa sektor pertanian dan maritim yang bisa menjadi penyangga pangan nasional.

    Dalam hal ini, dia mencontohkan Kabupaten Cilacap selain memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah dengan potensi perikanan tangkap yang cukup melimpah, juga dikenal sebagai lumbung padi Jateng.

    Sementara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo juga memiliki potensi pertanian hortikultura yang cukup besar, antara lain kentang dan cabai.

    Bahkan, di wilayah Jasela juga terdapat pelabuhan terbesar di pesisir selatan Pulau Jawa, yakni Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, juga terdapat dua bandar udara (bandara) yang terdiri atas Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga dan Bandara Tunggul Wulung Cilacap.

    Ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat bisa memahami konteks kebutuhan tersebut dan pada akhirnya akan menjawab banyak hal, antara lain pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat dan potensi daerah bisa berkembang.

    Bahkan, dia meyakini jika potensi pangan di Jasela dikonsolidasi dengan benar dan diperlakukan dengan baik, ekspor pangan dapat dilakukan dari wilayah Jasela.

    “Makanya kami berharap para kepala daerah di selatan ini juga bisa bersama-sama untuk mau mendiskusikan dan membangun kesepahaman, kemudian provinsi juga memberi ruang untuk ini, dan juga pusat memberi afirmasi untuk pengembangan Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan,” katanya.

    Dia mengatakan jika melihat berbagai keterangan pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tidak ada moratorium untuk pembentukan provinsi dengan jalur khusus, baik berupa daerah istimewa maupun daerah khusus.

    Oleh karena itu, kata dia, skema pengembangan wilayah Jasela tersebut diharapkan bisa sebagai daerah khusus penyangga pangan.

    “Ini tentu masih akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan akselerasi ini, terobosan yang tadi saya konstruksikan dari semua fakta ini akan sangat menguntungkan untuk daerah, regional, bahkan nasional, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan,” kata Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Tekankan Pentingnya Kedaulatan Pangan

    Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Tekankan Pentingnya Kedaulatan Pangan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sektor pertanian di Jawa Tengah harus terus dikuatkan.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejak zaman reformasi hingga sekarang sektor agrikultur belum tertata dengan baik.

    “Di Jawa Tengah harus terus dibangkitkan. Konkretnya, Jawa Tengah mau ngapain,” ungkapnya saat menjadi pembicara Focus Discussion Group (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (23/4).

    Acara juga dihadiri wakil gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, anggota DPD RI Abdul Kholik, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Nur Hidayat Sardini, serta, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jawa Tengah Musahadi.

    Sarif menambahkan, saat ini sudah ada peraturan daerah (Perda) Jawa Tengah No.5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

    Dari Perda ini, jelas Sarif, pemerintah memiliki kewajiban dalam menetapkan kawasan usaha tani lintas kabupaten/kota berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

    “Juga memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah daerah,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    PETANI – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejak zaman reformasi hingga sekarang sektor agrikultur belum tertata dengan baik saat menjadi pembicara Focus Discussion Group (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (23/4). (Istimewa)

    Bicara pembangunan pertanian, kata Sarif, adalah naiknya produktivitas. Dia berharap di periode kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin,  juga konsen di sektor ini.

    “Jangan lupa sebutir nasi yang kita makan adalah hasil jerih payah petani. Begitu pula dengan sambal yang kita santap. Semuanya adalah dari tirakat dan doa petani,” terangnya.

    Atas dasar itu, katanya, berbagai infrastruktur maupun struktur untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mensejahterakan petani harus dilakukan.

    “DPRD Jateng siap mengawal, meski saya juga yakin pak Luthfi dan Gus Yasin akan konsen pada ketahanan pangan,” sebutnya.

    Sebagaimana amanat UUD 45 dan Pancasila, jelas Sarif, pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

    “Karena itu, petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” katanya.

    Sarif juga mengapresiasi acara yang digelar DPD RI ini. Menurutnya, ini bisa menjadi awalan sekaligus masukan bagi pemerintah di luar acara Musrenbang.

    “Bisa menjadi masukan-masukan yang akseleratif, inovatif, tak terbayang, bahkan out of the book, tapi sebagai bagian ikut membangun daerah,” tandasnya. (*)

  • Mantan Dubes RI Cerita Beda Kondisi Kehidupan Islam di Selandia Baru dan Indonesia – Halaman all

    Mantan Dubes RI Cerita Beda Kondisi Kehidupan Islam di Selandia Baru dan Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya menceritakan perbedaan kehidupan umat Islam di tanah air dan Selandia Baru. 

    Ia menjelaskan, meski warga Selandia Baru banyak menganut agnostik atau meragukan kebenaran Tuhan, tapi baik mereka maupun para pemeluk agama Islam, sama – sama konsisten menjalankan nilai keislaman dalam keseharian.

    Bahkan, nilai Pancasila juga mereka praktikkan yang dicerminkan dengan nihilnya perbuatan korupsi.

    “Di sana zero corruption,” kata Tantowi saat menghadiri kegiatan diskusi Mubarok Institut, di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Tantowi, kondisi di Indonesia justru berkebalikan dengan Selandia Baru. Sementara Indonesia yang memiliki mayoritas muslim dan berpedoman pada Pancasila, tapi pada praktik kehidupan, acap kali ditemukan pelanggaran aturan beragama, termasuk perilaku yang korup.

    “Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan agama yang sangat kaya, tetapi masih belum mampu mengelola dengan baik untuk mencapai keharmonisan dan keamanan yang lebih baik,” ucap dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Chairman of Mubarok Institut, Fadil Mubarok menganalogikan perilaku korup seperti ulat bulu. Mereka kerap berpindah – pindah karena gatal mendapat untung lewat cara curang. Ia berharap para koruptor bisa segera tersadar atas perbuatannya yang melanggar hukum.

    “Hiruk-pikuk yang kita lihat di medsos yang Pertamina sekian triliun dan sebagainya itu bagaimana ulat bulu,” ujar dia.

    “Harusnya mereka insaf,” kata dia. 

    Sekjen Mubarok Institut, Herry Purnomo, mengharapkan kegiatan diskusi yang dilangsungkan ini bisa memantik kerja sama untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih baik.

    “Mubarok Institut berkomitmen untuk terus berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan memperkuat ukhuwah serta kebersamaan di kalangan masyarakat,” ucap dia.

    Dalam acara ini turut hadir anak pertama Ma’ruf Amin, Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin; Anggota BRIN Tri Wahyu Widodo dan Tri Mumpuni; Anggota KPPU RI Budi Joyo Santoso, Anggota DPD RI Abdul Kholik; serta Brigjen TNI Asyik Rudianto, dan tokoh militer senior Letjen TNI Suaidi Marasabessy. Kegiatan ini sekaligus meresmikan kantor baru Mubarok Institut di Jalan Barito II, Kebayoran, Jakarta Selatan.  

     

     

     

  • Hilal tak terlihat dari Masjid Raya Hasyim Asy’ari karena kendala awan

    Hilal tak terlihat dari Masjid Raya Hasyim Asy’ari karena kendala awan

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta menyatakan bahwa hilal tidak terlihat di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat karena pandangan teleskop tertutup awan mendung.

    “Ya memang faktor utama karena mendung awan ya. Jadi, itulah faktor utama yang menyebabkan tidak terlihatnya hilal,” kata Ketua PWNU Jakarta, Syamsul Maarif dalam jumpa pers di lokasi, Jumat.

    Namun demikian, Syamsul menyebut bahwa waktu dimulainya masa puasa akan tetap menunggu sidang isbat yang digelar Kementerian Agama.

    “Hasil pemantauan ini akan kami sampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun, kapan kita akan berpuasa tetap menunggu sidang isbat Kementerian Agama,” ucap Syamsul.

    Sementara itu, Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jakarta Abdul Kholik Sholeh menyebut bahwa selain faktor alam, data hisab yang ada di Jakarta belum memenuhi kriteria imkanur rukyah (pertimbangan kemungkinan terlihatnya hilal).

    “Data hisap yang ada di Jakarta ini belum memenuhi kriteria imkanur rukyah Nahdlatul Ulama, yakni ketinggiannya 3 derajat. Memang di Jakarta sudah sampai bahkan 3,9 derajat, namun elongasinya (jarak sudut) itu baru sampai di 6 derajat,” ucap Syamsul.

    Namun demikian, ketentuan imkanur rukyah Nahdlatul Ulama, yakni tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

    “Selisih sedikit, hanya kurang dari 0,4 derajat,” ujarnya.

    Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari menjadi salah satu dari 125 tempat pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah.

    Pemantauan hilal di Masjid Raya pertama di Jakarta tersebut digelar oleh Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nhdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Enggartiasto Lukita Terpilih Jadi Presidium Himpuni 2025-2028

    Enggartiasto Lukita Terpilih Jadi Presidium Himpuni 2025-2028

    Makassar, Beritasatu.com – Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (Ika UPI) Enggartiasto Lukita terpilih menjadi salah satu presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) untuk masa jabatan 2025-2028. Pemilihan presidium berlangsung melalui musyawarah untuk mufakat pada sidang umum majelis umum III Himpuni yang berlangsung selama tiga hari, 20-22 Februari 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita, akan memimpin Himpuni bersama empat anggota presidium lain yang mewakili organisasi alumni di Pulau Jawa dan empat organisasi alumni di luar Pulau Jawa. Anggota presidium sepakat mendaulat Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanudin (Ika Unhas) Andi Amran Sulaiman sebagai koordinator dan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Didit Ratam sebagai sekretaris.

    Anggota Presidium Himpuni lainnya, yakni Ketua Umum Keluarga Alummi Universitas Jenderal Soedirman (KA Unsoed) Abdul Kholik, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Ika Unair) Khofifah Indar Parawangsa, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (Ika UB) Zaenal Fatah, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Lampung (Ika Unila) Rudy Heriyanto, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Riau (Ika Unri) Wan Muhammad Hasyim, dan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Halu Oleo (Ika UHO) Andi Bahrun. 

    Presidium dipilih dari 51 ketua umum organisasi alumni anggota Himpuni.

    Sekretaris Jenderal Ika UPI Najip Hendra SP yang hadir mewakili Enggartiasto Lukita mengungkapkan, pemilihan presidium berlangsung demokratis dan penuh suasana kekeluargaan. Nama Enggartiasto Lukita muncul setelah sejumlah delegasi organisasi alumni mengusulkan menteri Perdagangan 2016-2019 tersebut.

    “Begitu nama Pak Ketum Enggar muncul, saya langsung berkomunikasi. Memang pernyataan kesediaan langsung itu menjadi syarat mutlak. Kalaupun diusulkan tetapi tidak bersedia, maka otomatis pengusulannya gugur. Alhamdulillah Pak Ketum bersedia, sehingga IkaUPI bisa salah satu pimpinan Himpuni,” ungkap Najip.

    Najip tidak memungkiri sempat ada dialog khusus terkait kesediaan Enggar menjadi presidium Himpuni. Ini tidak lepas dari masa jabatan Enggar sebagai ketua umum IKA UPI yang akan berakhir pada 2027 mendatang. Artinya, masa jabatan presidium melewati masa jabatannya sebagai ketua umum Ika UPI.

    “Sebetulnya tidak ada masalah karena jabatan presidium itu melekat dengan jabatan ketua umum organisasi alumni. Ketika jabatan ketua umum berakhir, maka otomatis ketua umum berikutnya yang menggantikan sebagai presidium. Ini terjadi pada presidium periode sebelumnya,” jelas Najip.

    Dalam menjalankan tugasnya, presidium Himpuni akan dibantu Badan Eksekutif dan Badan Pekerja. Majelis Umum Himpuni melaksanakan sidang umum setiap tiga tahun dan sidang tahunan sebanyak-banyaknya dua kali selama masa periode jabatan. 

    Sementara itu, Koordinator presidium Himpuni sekaligus Ketua Umum Ika Unhas Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh anggota Himpuni agar bersama-sama membuat legacy di daerahnya masing-masing sehingga bisa dikenang oleh generasi berikutnya.

    “Sukses itu akumulasi dari banyak orang. Ada 10 juta alumni kalau dikapitalisasi ini bisa menggetarkan Indonesia,” ujar Amran yang mendapat aplaus dari peserta.

    Ia berharap para ketua organisasi alumni agar mengajak diskusi seluruh alumni yang duduk di legislatif, eksekutif, yudikatif, pengusaha dan profesi lainnya. Dengan begitu para alumni bisa bergerak bersama membangun bangsa.

    “Ini kepercayaan yang sangat berat, tetapi kalau kita bersama, ini bisa kita selesaikan dengan baik,” ujar Amran dalam sambutan di sidang umum majelis III Himpuni.

  • Dompet Dhuafa Ajak Anak Muda Banda Kembangkan Daerah Sinergi dengan Pemerintah – Page 3

    Dompet Dhuafa Ajak Anak Muda Banda Kembangkan Daerah Sinergi dengan Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dompet Dhuafa berusaha membantu mengangkat anak muda untuk mengembangkan daerah bersinergi dengan pemerintah daerah.

    Kegiatan bertemakan eksistensi pemuda dalam kolaborasi membangun negeri, mewujudkan sustainable development menuju Indonesia Emas 2045 dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Banda, Maluku Tengah.

    Tim pelaksana kegiatan Dompet Dhuafa, Abdul Kholik Jasri, mengatakan pentingnya peran anak muda membangun dan mengembangkan daerahnya, khususnya Banda Neira. Eksistensi pemuda menjadi salah satu pilar penting memajukan daerahnya.

    “Para pemuda dapat menjadi garda terdepan membangun daerahnya dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah,” ujar Kholik kepada Liputan6.com, Jumat (15/11/2024).

    Kholik menjelaskan, peran pemuda membangun daerah secara tidak langsung berdampak kepada negeri. Hal itu selaras dalam mewujudkan sustainable development menuju Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat.

    “Maka kegiatan ini diikuti pemuda setempat, mahasiswa Universitas Banda Neira dan pemuda dari berbagai komunitas di Banda Neira,” jelas Kholik.

    Konferensi tersebut, lanjut Kholik, menjadi ruang pemuda mengemukakan pendapat untuk kemajuan daerahnya. Pemuda dapat membangun jaringan dengan berbagai kalangan dan bersinergi dengan pemerintah setempat.

    “Para pemuda dari berbagai komunitas dapat berkolaborasi dan mengikuti regulasi yang dapat memberikan kemajuan, serta dampak positif bagi daerah Banda Neira,” ucap Kholik.

    Kholik tidak ingin konferensi kepemudaan hanya sekadar berkumpul, namun kegiatan tersebut dapat menjadi semangat baru dan ide memajukan daerah. Konferensi kepemudaan diharapkan mampu mengembangkan kreativitas anak muda mengembangkan daerahnya.

    “Kegiatan konferensi kepemudaan ini akan lahir ruang diskusi yang lebih tajam dalam menjawab tantangan yang terjadi di daerah masing-masing,” terang Kholik.

    Sementara itu, Camat Banda, Handayani menyambut baik konferensi kepemudaan yang dilaksanakan Dompet Dhuafa. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk pengembangan pemuda Banda Neira.

    “Kalau ada kontribusi di daerah, kita siap memberi dukungan,” ujar Handayani.

    Diketahui, para pemuda Banda Neira memiliki sejumlah keterampilan dan menjadi lahan pekerjaan. Adapun para pemuda mampu membuka usaha perbengkelan, sanggar kesenian, dan sejumlah keterampilan lainnya.

    “Insyaallah kita akan bekerja sama dengan organisasi yang punya nilai atau wadah yang bisa meningkatkan Banda Neira,” tutur Handayani.

    V1MAST melakukan kolaborasi dengan penyanyi Enau dan Dompet Dhuafa. Hasil kerjasama mereka itu pun akhirnya melahirkan sebuah gerakan #MilenialBangunMasjid.

  • Belasan Pegawai Kemenkomdigi Ditangkap Akibat Judi Online, Presiden Prabowo Dinilai Gerak Cepat dan Tegas

    Belasan Pegawai Kemenkomdigi Ditangkap Akibat Judi Online, Presiden Prabowo Dinilai Gerak Cepat dan Tegas

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online (judol) secara menyeluruh. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan dan kepeduliannya terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh praktik perjudian online yang kian marak di masyarakat.

    Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga bekerja sama dalam memberantas judi online.

    “Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada perlindungan terhadap pelaku judi online. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ungkap Meutya.

    Ia juga menekankan bahwa ini bukanlah operasi sesaat atau bersifat sementara.

    “Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” tegas Meutya.

    Melalui langkah ini, pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat kecil yang rentan terhadap bahaya perjudian online, baik dari sisi keuangan maupun dampak sosial yang mengikutinya.

    Pernyataan ini didukung pula oleh pengamat keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho, yang menilai bahwa judi online membawa dampak luas dan merusak pada kehidupan sosial.

    “Judi online tak hanya menghancurkan keuangan, tetapi juga berpotensi memunculkan bibit kriminalitas,” jelas Andy pada Kamis (7/11/2024).

    Menurutnya, sikap tegas dari Presiden Prabowo adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah kriminalitas yang bisa muncul akibat jeratan judi online.

    Selain itu, Direktur Eksekutif Lembaga Konsumen Digital Indonesia (LKDI) Abdul Kholik, memuji gerak cepat dan ketegasan pemerintah dalam menangani persoalan ini.

    “Gerak cepat dan ketegasan Pemerintahan Prabowo terbukti dalam penangkapan belasan pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus perlindungan terhadap ribuan situs judi online,” kata Abdul Kholik.

    Kasus penangkapan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan sistem pemerintahan dari oknum yang melindungi situs-situs perjudian online. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas jaringan judi online dari akar-akarnya.

    Langkah-langkah ini, dengan fokus pada pendekatan holistik dan kerja sama lintas sektor, diharapkan dapat memberikan efek jangka panjang dan mengurangi dampak buruk judi online pada generasi muda dan keluarga Indonesia.

    Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk aktivitas judi online yang mereka temui demi terwujudnya Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.