Xcloud.id

Tag: Dony Oskaria

  • Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah serta menjadi solusi konkret atas keluhan petani terkait keterbatasan fasilitas penyimpanan.

    “Hari ini kita akan menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok,” kata Zulhas sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun. Pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Tahapan tersebut kini tengah diurus secara paralel agar proses penugasan dapat berjalan sesuai aturan tanpa menghambat pelaksanaan program strategis di lapangan. Mekanisme itu juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” tuturnya.

    Dengan dukungan kebijakan yang jelas dan respons cepat dari pemerintah, pembangunan 100 gudang itu diharapkan mampu memperlancar rantai pasok, meningkatkan daya serap hasil panen, dan menyejahterakan petani di seluruh Indonesia.

    “Karena nanti tahun depan akan lebih banyak lagi produksi kita, belum lahan baru, irigasi, bibit unggul, belum sekarang pupuk dapat diskon 20 persen. Jadi ini persiapan, kemarin (gudang Bulog) kurang, belum cukup sih, (pembangunan) 100 gudang Bulog ini minimal bertahap,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan: Mentan Amran berkinerja terbaik sesuai indikator

    Menko Pangan: Mentan Amran berkinerja terbaik sesuai indikator

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian kinerja yang dinilai terbaik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

    Dalam hasil survei, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi di antara seluruh pejabat tinggi negara, yakni sebesar 84,9 persen.

    “Selamat Pak Mentan rankingnya nomor satu. Karena yang diukur kinerja bukan pencitraan. Pokoknya Mentan nomor satu, nah ini timnya Menteri Koordinator Bidang Pangan,” kata Zulhas di sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) percepatan pembangunan gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

    Adapun Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) itu dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan perwakilan Menteri Keuangan.

    Zulhas menilai, kepemimpinan Mentan Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik.

    “Saya senang kinerjanya Mentan paling bagus sekarang. Berarti kan pangan sukses alhamdulillah ya. Saya senang, ini kan (Mentan) leader-nya tim Kemenko Pangan,” ucapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Zulhas mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei itu menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

    “Tim pangan ini luar biasa, terutama timnya Pak Mentan. Produksi kita diproyeksikan 34,77 juta ton (gabah setara beras), bahkan Bulog mengeluhkan gudangnya kurang. Karena itu, kita langsung respon cepat, kita akan bangun 100 gudang baru agar petani yang sedang semangat menanam padi dan jagung tidak kecewa karena hasilnya tidak terserap,” terang Zulhas.

    Ia menambahkan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan gudang baru yang akan tersebar di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya strategis menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga di tingkat petani.

    “Tahun depan produksi akan meningkat lagi karena baru mulai masuk irigasi dan bibit unggul. Sekarang pupuk juga dapat diskon 20 persen. Jadi ini semua persiapan yang kita jalankan bertahap,” jelasnya.

    Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Prof. Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati peringkat pertama tingkat kepuasan publik dengan skor 84,9 persen.

    Survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung manfaat kebijakan Kementerian Pertanian.

    “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembangunan 100 gudang Perum Bulog sebagai komitmen pemerintah memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia.

    “Dengan respons cepat pemerintah, maka akan dibangun segera 100 gudang-gudang yang tersebar nanti di sentra-sentra produksi badi dan gabah yang kemarin sulit atau terkendala karena tidak punya gudang,” kata Zulhas saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan itu usai menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, dan Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

    “Hari ini kita menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok, soal pangan tidak ada tawar-menawar,” ujar Zulhas.

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Ini kerja keras tim, terutama Pak Mentan (Menteri Pertanian), itu produksi kita luar biasa, dari 30 juta ton menurut BPS menjadi 34,77 juta ton berarti kenaikannya 13 persen. Nah, tentu pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung,” tegasnya.

    Ia menuturkan pula bahwa tidak boleh masyarakat dan petani dirugikan karena ketidakmampuan penyerapan gabah maupun jagung milik petani dalam negeri.

    “Karena dulu gudang Bulog itu bukan bertambah tapi berkurang, oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” bebernya.

    Adapun pembangunan gudang tersebut akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    “Ini jawaban terhadap kebutuhan petani padi dan gabah,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Wasita Karya Buka-bukaan Nasib Merger BUMN Karya

    Bos Wasita Karya Buka-bukaan Nasib Merger BUMN Karya

    Jakarta –

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan kabar terbaru terkait rencana penggabungan BUMN Karya. Kabar beredar menyebutkan Waskita Karya akan bergabung dengan PT Hutama Karya (Persero).

    Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan rencana tersebut paling lambat akan terealisasi paling lambat pada 2026. Saat ini, prosesnya sedang dalam kajian bersama Danantara Aset Manajemen.

    “Tentunya berita mengenai Waskita akan proses integrasi ini beberapa tahun yang lalu kan pernah muncul gitu ya, perlu saya sampaikan pada waktu itu adalah integrasi Waskita kepada HK. Tetapi kami melakukan konsolidasi bersama dengan Danantara Aset Manajemen dan kita akan melakukan kajian kembali terkait dengan proses integrasi ini sehingga ini sifatnya belum final bentuknya seperti apa,” ujar pria yang akrab disapa Oho dalam public expose secara daring, Selasa (4/11/2025).

    “Mengenai timeline integrasi, kembali lagi, saya sampaikan selain proses saat ini sedang konsolidasi dan kajian, ini paling tidak maksimal tahun 2026 sudah tereksekusi,” imbuh Oho.

    Ia menilai konsolidasi ini dapat memperkuat peran BUMN Karya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional dengan sumber daya yang lebih terpusat dan efektif.

    Oho menerangkan saat ini belum menentukan aksi korporasi dari dua pelat merah itu seperti apa, apakah berupa penggabungan atau menjadi anak usaha. Namun, rencana konsolidasi manajemen juga masih menunggu instruksi dari pemegang saham

    “Kalau misalnya ada yang misalnya apakah ini bentuk structure, bentuknya holding-subholding, atau kah ini memang merger. Kalau merger kan beda nih, misalnya dari 3 perusahaan atau 4 perusahaan jadi 1. Tidak ada single entity yang nanti surviving entity-nya siapa gitu kan,” terang Oho.

    Selain itu, perubahan status perusahaan terbuka (Tbk) juga menjadi bagian dari pembahasan. “Apakah nanti dari go public menjadi go private, itu juga sangat mungkin. Tapi semua masih subject to hasil final kajian konsolidasi,” tambahnya.

    Dalam proses integrasi nanti, Oho menegaskan akan menggunakan pendekatan fair value untuk memastikan nilai aset setiap entitas mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Ia pun mengakui ada potensi penurunan nilai aset akibat konsolidasi ini.

    Pemerintah berencana melakukan merger atau penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Rencananya, akan dibentuk tiga holding BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dipasangkan dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP).

    Kemudian, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menjadi induk holding untuk PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya. Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) akan dilebur dengan PT Hutama Karya (Persero). Namun, rencana merger BUMN Karya ini hingga kini belum menemukan titik terang.

    Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan BUMN Karya akan difokuskan sebagai kontraktor. Sementara tenaga kerja akan berasal dari unit usaha masing-masing entitas yang merger.

    Dony menambahkan, tumpang tindih peran anak usaha menjadi salah satu masalah BUMN Karya. Karena itu, Danantara akan mengelompokkan kembali entitas anak usaha milik BUMN Karya. Ia menyebut konsolidasi ini menjadi program untuk menyehatkan kondisi BUMN Karya.

    “Ya, kita lagi menghitung kurang lebih akan jadi tiga perusahaan karya yang kuat ke depannya, dan bisnisnya fokus hanya sebagai kontraktor. Jadi anak-anak perusahaan yang bukan kontraktor akan disesuaikan,” terang Dony kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

    (rea/fdl)

  • Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Prabowo perintahkan menteri-menteri cari skema terbaik atasi Whoosh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Kamis malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10) malam.

    “Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

    Dalam ratas itu, menteri-menteri yang mengikuti rapat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo Hadi.

    Walaupun demikian, Pras melanjutkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait transportasi.

    “Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambung dia.

    Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

    Terkait masalah itu, Menkeu Purbaya, kepada wartawan menjelaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh. Purbaya menjelaskan utang dari proyek tersebut bukan beban negara, melainkan menjadi beban dari BUMN yang terlibat di dalamnya.

    Dalam kesempatan terpisah, COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan negosiasi untuk restrukturisasi utang Whoosh masih berjalan.

    “Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 23 Oktober 2025.

    Tim negosiasi dari Danantara itu akan merundingkan restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) mulai tahun depan. Perubahan ini bertujuan memperbaiki arus kas dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan.

    Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ingin membantu arus keuangan PLN dan Pertamina sehingga mereka tidak perlu banyak meminjam ke perbankan.

    Sebelumnya, skema pembayaran kompensasi energi dilakukan secara triwulanan dengan besaran 100%. Mulai 2026, Purbaya berencana membayar kompensasi tersebut setiap bulan, tetapi hanya sebesar 70% terlebih dahulu.

    “Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Dalam skema baru tersebut, pembayaran sebesar 70% akan dilakukan setiap bulan hingga September, sedangkan sisa 30% akan dibayarkan setelah hasil audit keuangan keluar.

    Purbaya memastikan perubahan skema pembayaran kompensasi itu tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya mengubah alur arus kas (cash flow).

    “Nanti setiap bulan kami bayar 70% terus sampai bulan September nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” terang pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Berdasarkan catatan, belakangan ini Purbaya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk membahas implementasi skema tersebut.

    Sebelumnya, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

    Dari jumlah tersebut, Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sementara itu, Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), menuturkan bahwa pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada Juni 2025.

    Adapun Menkeu Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.

  • Budi Arie soal Kereta Cepat Whoosh: Itu Karya Terbaik Jokowi – Page 3

    Budi Arie soal Kereta Cepat Whoosh: Itu Karya Terbaik Jokowi – Page 3

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih mencari formula penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh. Termasuk didalamnya tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan belakangan banyak pandangan mengenai perlu atau tidaknya suntikan APBN. Padahal menurutnya solusi penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu masih terus dikaji.

    “Menurut saya, kita terjebak sama itu ya, sama perdebatan itu (pakai APBN atau tidak),” kata Dony, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Dia menegaskan, Danantara selaku pengelola dan tim negosiasi restrukturisasi utang kereta cepat masih terus mencari opsi terbaik. Opsi tidak menggunakan APBN pun masih dalam daftar pilihannya.

    Dony menuturkan, keputusan finalnya akan dibahas secara lintas pemangku kepentingan. Danantara sebagai pengelola BUMN, termasuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), akan mengikuti arahan pemerintah.

    “Menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik, belum tentu pakai itu (APBN) dan kami mengikuti aja arahan dari pemerintah, toh Danantara juga sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana beroperasinya (kereta cepat Whoosh),” jelas dia.

     

  • China Akhirnya Buka Suara soal Utang Kereta Cepat, Bilang Begini

    China Akhirnya Buka Suara soal Utang Kereta Cepat, Bilang Begini

    Jakarta –

    Pemerintah China angkat bicara soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Untuk diketahui proyek itu hasil kerja sama dengan China dengan dibentuknya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Company Ltd.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan selama dua tahun kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi dengan aman, lancar, dan tertib. Ia mengatakan layanan transportasi itu telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang.

    Tak hanya itu, ia menyebut arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api.

    “Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” terangnya, dalam keterangannya di laman resmi Kementerian Luar Negeri China, Jumat (24/10/2025).

    Dalam keterangannya, China tidak secara gamblang menjawab soal utang dari proyek Whoosh. NamunChina memastikan siap bekerja sama untuk terus memfasilitasi operasional dari proyek tersebut.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas kawasan,” tutup keterangan tersebut.

    Masalah penyelesaian utang Kereta Cepat ini memang menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut heran dengan heboh penyelesaian utang kereta cepat dikaitkan dengan APBN. Sebab, menurut Luhut, saat ini utang kereta cepat tinggal melalui proses restrukturisasi.

    Di sisi lain, sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam proyek Kereta Cepat, Luhut mengakui sejak awal kondisi keuangan proyek Kereta Cepat memang tidak baik.

    Saat itu Luhut menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan hasil perundingan tersebut, China pun akhirnya memutuskan untuk menyetujui proses restrukturisasi. Namun memang, Luhut mengatakan, proses tersebut agak terlambat lantaran sempat ada pergantian pemerintahan.

    “Restructuring saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pekan lalu.

    Lalu kemarin, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sempat mengatakan akan mengirim tim ke China untuk bernegosiasi soal utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini diungkap langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

    Poin-poin yang dinegosiasikan mencakup tenor pinjaman, bunga utang, hingga mata uang yang akan digunakan. Namun, dia tidak merinci kapan tim negosiator berangkat ke China.

    “Kami akan berangkat lagi, juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

    Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

    (ada/fdl)

  • Garuda Tidak Jual Pesawat, Hanya Kembalikan ke Lessor

    Garuda Tidak Jual Pesawat, Hanya Kembalikan ke Lessor

    JAKARTA – Chief Operation Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meluruskan isu penjualan pesawat yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dia bilang Garuda tidak melakukan penjualan aset.

    “Tidak ada penjualan aset (pesawat Garuda). Enggak ada,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 23 Oktober.

    Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN ini menjelaskan yang dilakukan Garuda hanya mengembalikan pesawat yang sudah jatuh tempo kepada lessor.

    “Penjualan aset itu, bukan aset pesawat. Masa pesawatnya dijual? Itu bukan dijual, tetapi kalau sudah jatuh tempo tentu ada yang dikembalikan (kepada lessor),” ucapnya.

    Meski begitu, Dony enggan merinci berapa jumlah pesawat yang dikembalikan oleh Garuda Indonesia kepada pihak lessor.

    “Jumlahnya seberapa ditanyakan Garuda,” jelasnya.

    Sekadar informasi, isu penjualan pesawat Garuda mencuat dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar Garuda Indonesia pada 22 November 2025, di Gedung Manajemen Garuda, Bandara Soekarno-Hatta.

    Dalam RUPSLB itu, ada empat agenda. Pertama, persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor sehubungan dengan penerbitan saham baru melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD (PMTHMETD). Langkah ini diklaim sebagai tindak lanjut dari RUPSLB yang digelar pada 30 Juni 2025.

    Selanjutnya, agenda kedua, meminta persetujuan pemegang saham terkait pengalihan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50 persen jumlah kekayaan bersih Garuda.

    Adapun langkah itu dilakukan dengan pemindahtanganan serta penghapusbukuan aset berupa pesawat, unused pesawat, serta Low Value Asset (LVA) dan Unit Load Device (ULD).

    Lalu, agenda ketiga, meminta persetujuan pemegang saham terkait pelimpahan kewenangan terkait pengalihan kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 persen jumlah kekayaan bersih perusahaan.

    Terakhir, RUPSLB Garuda bermaksud meminta persetujuan pemegang saham atas rencana jangka panjang perusahaan (RJPP).

  • COO Danantara Sebut Penyelesaian Utang Whoosh Belum Tentu Pakai APBN

    COO Danantara Sebut Penyelesaian Utang Whoosh Belum Tentu Pakai APBN

    JAKARTA – Chief Operation Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan belakangan ini banyak pandangan mengenai perlu atau tidaknya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam penyelesaian utang kereta cepat Whoosh.

    Padahal, sambung Dony, solusi penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh masih terus dikaji dan belum ada keputusan final.

    “Menurut saya, kita terjebak sama itu ya, sama perdebatan itu (pakai APBN atau tidak),” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 23 Oktober.

    Saat ini, kata Dony, Danantara sebagai pengelola dan tim negosiasi restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh masih terus mencari opsi terbaik. Bahkan, salah satu opsinya penyelesaian tanpa suntikan APBN.

    “Menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik, belum tentu pakai itu (APBN) dan kami mengikuti aja arahan dari pemerintah. Toh Danantara juga sebenarnya, yang paling penting bagaimana beroperasinya (kereta cepat),” jelasnya.

    Sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pemerintah tidak akan menanggung sebagian utang dari Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

    Menurut Purbaya, tanggung jawab pelunasan utang seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang membawahi sejumlah BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham KCIC.

    “Yang jelas, saya belum dihubungi terkait masalah ini. Tapi KCIC sekarang kan di bawah Danantara, ya? Kalau sudah di bawah Danantara, mereka seharusnya sudah punya manajemen sendiri, dividen sendiri,” ujarnya dalam Media Gathering APBN 2026, Jumat, 10 Oktober.

    Dia menjelaskan, Danantara saat ini mengelola dividen sebesar sekitar Rp80 triliun per tahun. Dengan dana sebesar itu, menurutnya, sumber daya dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah pembiayaan utang proyek Kereta Cepat, tanpa harus menggunakan dana dari APBN.

    “Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dari situ,” tegasnya.