Xcloud.id

Tag: Dony Oskaria

  • Bos Danantara Pede Garuda Sehat Usai Disuntik Rp 23,67 T

    Bos Danantara Pede Garuda Sehat Usai Disuntik Rp 23,67 T

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria optimistis suntikan modal ini akan membuat Garuda Indonesia masuk ke fase perusahaan yang sehat dan bisa mulai mendapatkan keuntungan.

    Pasalnya, suntikan modal sebesar Rp 23,67 triliun akan digunakan untuk pemulihan armada pesawat yang telah lama berhenti beroperasi dan penambahan pesawat yang bisa menambah rute penerbangan.

    Selain itu, suntikan modal ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis Garuda yang diharapkan bisa mulai dirasakan tahun depan.

    “Kami sangat yakin bahwa tahun depan Garuda Indonesia akan positif dan membukukan keuntungan, sehingga dengan demikian kita akan masuk ke fase sehat,” katanya di Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Agar suntikan modal ini sesuai dengan yang diharapkan, Dony menegaskan tim dari Danantara juga akan terlibat langsung dalam proses transformasi bisnis Garuda Indonesia. Hal ini juga untuk memastikan setiap investasi yang dilakukan Danantara berjalan baik.

    “Di samping memberikan tambahan daripada modal Danantara juga saya dan tim terlibat langsung dalam lakukan proses transformasi ini bersama dengan Pak Dirut yang tujuannya adalah bagaimana kemudian kita membuat Garuda Indonesia ke depan menjadi jauh lebih baik lagi.

    “Dan tentu saja setiap penggunaan daripada Investasi atau suntikan yang kita berikan kepada Garuda Indonesia dimonitor penggunaannya dan kita pastikan sejalan dengan keinginan,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan mengatakan suntikan modal ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pemulihan perusahaan serta menyelesaikan permasalahan yang ada.

    “Kesempatan yang diberikan pemerintah melalui Danantara ini membuka peluang untuk memenuhi arahan-arahan dari Pak Dony tadi bagaimana kita bisa me-recovery permasalahan-permasalahan lalu,” katanya.

    Dengan begitu, Glen optimis dalam waktu dua tahun ke depan Garuda akan kembali sehat dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa dalam membangun Garuda Indonesia.

    “Sehingga dengan sudah barang tentu dengan waktu-waktu tertentu dengan harapan bahwa paling tidak dua tahun ke depan kita bisa sehat dan kembali seperti cita-cita pendiri bangsa ini dalam mendirikan Garuda,” katanya.

    Sebagai informasi, suntikan modal Rp 23,67 triliun, ini rencananya sekitar Rp 8,7 triliun (37%) akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat.

    Sementara itu, Rp 14,9 triliun (63%) akan mendukung operasional Citilink yang terdiri atas Rp 11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp 3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019-2021.

    (acd/acd)

  • Krakatau Steel Minta Suntikan Rp 8,27 T, Danantara Beri Syarat Ini

    Krakatau Steel Minta Suntikan Rp 8,27 T, Danantara Beri Syarat Ini

    Jakarta –

    Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria merespons permintaan dukungan dana sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,27 triliun (asumsi kurs Rp 16.541) dari PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk (KRAS). Dony menyampaikan, hal itu mungkin saja dilakukan, tapi pemberian dana tak akan diberikan begitu saja.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap bisnis Krakatau Steel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar memiliki prospek bisnis yang sehat.

    “Lagi kita review kan, tetapi prosesnya juga sama. Satu per satu harus kita perbaiki kan. Tapi perbaikannya, sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak bisa cukup dengan uang. Tetapi kita mesti melakukan turn around terhadap bisnisnya. Jadi yang kami lakukan itu mereview setiap bisnisnya dulu. Kalau dia sudah masuk ke dalam model yang benar, baru kita hitung berapa kebutuhan finansialnya,” katanya saat ditemui di Garuda Sentra Operasi, Cengkareng, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

    Selain itu, Dony juga meminta komitmen manajemen di KRAS terhadap efisiensi dan pemangkasan biaya operasional serta perhitungan bisnisnya. Menurut Dony, suntikan modal akan percuma jika model bisnis dan komitmen manejemen tidak sejalan dengan yang diharapkan Danantara.

    “Ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh direksinya, tentu saja, untuk bisa melakukan proses itu, kan. Kalau direksinya nggak komit melakukan, misalnya, pemotongan cost, efisiensi, ya prasaratnya dulu. Makanya saya bilang bahwa saat ini itu sebenarnya di Danantara kita tidak sekedar memberikan uang,” katanya.

    “Kalau nggak mampu, percuma kan kita inject. Misalnya gini, udah jelas itu bisnisnya diapain pun negatif, gitu. Kalau kita kasih uang berapa pun, habis uang kita kan. Jadi ada persyaratan, tapi dia masuk dulu ke dalam bisnis model yang proper, baru kita hitung. Kalau butuh modal kerja, baru kita hitung,” tambahnya.

    Sebelumnya, PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Tbk (KRAS) mengusulkan dukungan dana US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,27 triliun (asumsi kurs Rp 16.541) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dana ini diajukan untuk mendukung kebutuhan operasional utama Krakatau Steel.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen Krakatau Steel menyebut dana itu ajan cair untuk jangka pendek dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham (PPS) sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 4,13 triliun.

    “PTKS sedang mengusulkan permohonan dukungan dana dari Danantara sebesar US$ 500 juta, yang mana dalam jangka pendek akan dipenuhi dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham senilai US$ 250 juta,” terang Manajemen Krakatau Steel dalam Keterbukaan Informasi, Kamis (9/10/2025).

    Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan operasional utama, antara lain pembelian bahan baku berupa slab baja untuk pabrik HSM, hot rolled coil (HRC), dan cold rolled coil full hard (CRC F/H) pabrik CRM PT KBI, HRC pabrik pipa baja PT KPI, serta produk baja turunan.

    “Penggunaan dana tersebut menyesuaikan kebutuhan modal kerja sesuai cash conversion cycle masing-masing fasilitas,” jelasnya.

    Selanjutnya, Krakatau Steel akan mengajukan tambahan dana hingga US$ 500 juta dalam bentuk lain. Dana ini akan dialokasikan untuk penyelesaian restrukturisasi perseroan setelah mendapat keringanan dari perbankan.

    Saat ini, pemenuhan bahan baku Krakatau Steel didukung pendanaan dari pihak ke-3 dengan rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas perbankan dan batasan-batasan yang berlaku oleh masing-masing pihak ke-3. Financing cost menjadi tambahan biaya perolehan bahan baku.

    “Melalui dukungan Danantara, PTKS akan beroperasi secara optimal dan mengurangi beban biaya bahan baku yang sebelumnya menggunakan pembiayaan dari pihak ke-3. Berdasarkan hasil analisis, pasca adanya dukungan pembiayaan dari Danantara, PTKS diproyeksikan dapat meningkatkan EBITDA hingga US$ 31,9 juta,” terangnya.

    (acd/acd)

  • Peternak Tolak Danantara Ikut Bangun Peternakan Ayam, Ini Alasannya

    Peternak Tolak Danantara Ikut Bangun Peternakan Ayam, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dikabarkan bakal menggelontorkan dana sekitar Rp20 triliun untuk proyek pengembangan peternakan ayam di Indonesia. Disebutkan, dana itu berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Masuknya Danantara mengembangkan perunggasan/ peternakan ayam di Indonesia disebut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Lalu bagaimana peternak merespons rencana tersebut?

    Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Pardjuni meminta pemerintah maupun Danantara tidak perlu ikut turun dalam bisnis perunggasan di dalam negeri. Dia meminta pemerintah sebaiknya fokus saja menegakkan aturan yang ada dengan jelas dan tegas untuk membantu peternak.

    “Kami sering di-PHP (pemberi harapan palsu). Sebaiknya pemerintah tidak perlu menggelontorkan Rp20 triliun untuk masuk dalam bisnis perunggasan ini. Terlalu boros. Cukup tegakkan aturan yang ada dengan jelas dan tegas. Bangun infrastruktur hilir, pengolahan dan penyimpangan hasil unggas, baik itu daging ayam maupun telur,” kata Pardjuni kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/11/2025).

    “Dengan begitu tidak dipermainkan broker. Ini sebagai solusi ketersediaan pangan dan bisa menyalurkan pangan sehat dan aman untuk rakyat di seluruh negeri. Serahkan budidaya, bangun feedmill, breeding dan sebagainya ke rakyat. Karena bisnis unggas ini tidak mudah bagi pejabat yang tidak paham dan gonta-ganti orang,” tukasnya.

    Dengan begitu, sambungnya, pemerintah akan bisa menghemat anggaran yang tidak perlu. Termasuk kerugian akibat force majeure.

    “Jadi pemerintah di hulu cukup kendalikan impor GPS (bibit ayam) sesuai kebutuhan, di hilir menyerap dan mengolah hasil unggas tersebut untuk pangan rakyat. Biarkan budidaya tetap di tangan rakyat, pemerintah nggak perlu ikut budidaya,” cetusnya.

    “Dan, yang tidak kalah penting dalam perunggasan adalah jaminan kestabulan ketersediaan bahan baku pokok. Jagung yang stabil dengan harga layak, sehingga HPP ayam maupun telur berada di dalam harga yang wajar,” ucap Pardjuni.

    Pardjuni juga menampik alasan pemerintah adalah membangun peternakan untuk mendukung program MBG. Sebab, imbuh dia, secara produksi, kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG, pasokan dalam negeri mencukupi.

    “Pasokan daging ayam dan telur dari data sudah surplus. Dari awal program MBG ini kan juga ada sinergisnya dengan peternak rakyat. Suplai sudah cukup aman. Kalau masalah harga yang mahal bukan karena suplai ayam dan telur kurang, tapi karena bahan baku pakan yang mahal. Sehingga, HPP (biaya produksi) di peternak tinggi,” cetusnya.

    “Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Rp20 triliun untuk menurunkan harga pakan. Bahan pokok utama pakan unggas adalah jagung. Maka, sediakan secara kontinu jagung untuk peternak dan pabrik pakan. Otomatis HPP turun, harga ayam dan telur di pasar akan turun juga. Dan, peternak bisa untung. Masalahnya sebenarnya sederhana,” kata Pardjuni.

    Dia menambahkan, tak peduli pemerintah mau membangun peternakan skala kecil atau besar, tetap tidak akan efektif jika itu adalah proyek pemerintah.

    “Jiwa memiliki sangat beda jauh, sehingga persentase rugi lebih besar. Justru bisa kehilagan uang sebesar itu. Lapangan beda jauh dengan teori. BUMN Berdikari juga pernah ada, tapi hasilnya mana? Habis kan?,” ujarnya.

    “Negara duitnya banyak tapi jangan sampai boros, tidak efektif, dan tidak tepat sasaran,” sambungnya.

    Karena itu, ujar Pardjuni, lebih baik pemerintah menggunakan dana itu lewat Koperasi Merah Putih untuk membangun silo-silo penampungan jagung untuk peternak-peternak kecil dan pabrik pakan.

    Sebab, ungkapnya, meski sekarang sudah ada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung, tetap masih belum memadai.

    “SPHP sekarang cukup membantu dan tidak ada komplain dari petani. Tidak lebih 200.000 ton untuk peternak kecil. Tapi, timingnya agak terlambat. Di samping itu, harga tetap mahal. Kalau jagung impor mungkin bisa langsung mengoreksi harga di pedang. Saya usul saja, impor jagung yang teruur, untuk menstabilkan harga. Asal jangan ngawur, harus benar-benar pas dengan kebutuhan di lapangan,” kata Pardjuni.

    “Kalau pemerintah pintar, bisa menyelamatkan petani jagung dan peternak, meski ada sedikit impor. Tergantung bagaimana memetakan distribusinya. Kita bangun silo-silo di tiap daerah pusat produsen, biar Bulog yang handle, jangan sampai harga jatuh. Jangan sampai dipermainkan trader. Terbukti, beras kan bisa stabil,” ucap Pardjuni.

    Beda Sikap

    Terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi menyampaikan sikap berbeda. Kata dia, rencana proyek melibatkan Danantara ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sektor perunggasan nasional, terutama di sisi hulu

    “Sesuai dengan berita yang kami terima, kita sambut baik kebijakan pemerintah dengan menggelontorkan dana Rp20 triliun,” kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

    Di sisi lain, Sugeng mengingatkan pemerintah agar menyiapkan dengan matang pelaksanaan proyek tersebut, terutama kesiapan BUMN pangan yang akan menjadi pelaksana kebijakan. Menurutnya, bila tidak dilakukan dengan tepat, investasi besar ini berisiko tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.

    “Harus ada kesiapan dari pemerintah, dalam hal ini BUMN pangan untuk menyongsong kebijakan ini. Rendahnya kesiapan dari BUMN terkait dengan kebijakan ini justru tidak akan tepat sasaran,” tukasnya.

    Tunggu Kajian

    Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, pembangunan peternakan ayam, pedaging, dan petelur tersebut akan dikaji dan akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan dikeluarkan oleh Kementerian.

    “Ini juga akan dikaji, nanti tentu akan ada juga SKB yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk penugasan bagaimana,” ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Ia menjelaskan, pembangunan peternakan merupakan dukungan di sektor ketahanan pangan khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kebutuhan protein.

    “Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan keadaan korporasi yang baik,” pungkasnya.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KAI yakin dapat ekspansi kereta cepat hingga Banyuwangi

    KAI yakin dapat ekspansi kereta cepat hingga Banyuwangi

    Beijing (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) yakin dapat mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperpanjang rute Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur.

    “Tidak ada masalah dengan pengoperasian kereta cepat ini karena tingkat okupansinya juga naik terus. Presiden juga mengindikasi bahwa kita harus ekspansi ke Surabaya, bahkan ke Banyuwangi, ya kita akan jalankan, kita akan laksanakan,” kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin di Beijing kepada ANTARA, Rabu.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat menyatakan keinginannya untuk memperpanjang rute Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung hingga menjangkau ke ujung timur Pulau Jawa, yakni Banyuwangi.

    Prabowo menyebut bahwa pembangunan infrastruktur transportasi modern seperti Whoosh tidak boleh berhenti di tengah jalan karena manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kehadiran kereta cepat, jauh lebih besar dibanding beban finansial yang kini menuai tanggapan beragam publik.

    “KCIC kan sudah jelas terang-benderang, KCIC itu tidak ada kesalahan, secara ‘pride’ bangsa kita naik. Tidak banyak di dunia ini yang mempunyai teknologi kereta cepat, Indonesia salah satu ini” tambah Bobby.

    Bobby bahkan menyebut negara-negara di Eropa Timur maupun Amerika Serikat belum memiliki moda transportasi kereta cepat seperti yang dimiliki Indonesia.

    “Alhamdulillah kita punya kereta cepat. Nah kemudian bagaimana yang selalu disampaikan oleh Pak Doni dan teman-teman di Danantara bahwa secara operasi perusahaannya untung sehingga kita begitu cukup yakin dan percaya diri juga untuk mengoperasikannya,” tambah Bobby.

    Sebelumnya diberitakan terkait sorotan atas beban utang proyek KCIC Whoosh, Presiden menegaskan bahwa dirinya selaku Kepala Negara akan memikul penuh tanggung jawab atas keberlangsungan proyek tersebut.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh masih terus berlangsung.

    Ia menjelaskan tim negosiasi yang terdiri dari unsur pemerintah serta Danantara akan segera berangkat ke China untuk melanjutkan pembahasan dengan pemerintah China serta perusahaan mitra dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Dony menuturkan, utang yang tengah direstrukturisasi merupakan pinjaman pembangunan proyek akibat keterbatasan modal awal. Restrukturisasi mencakup beberapa aspek utama jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga, serta mata uang pinjaman.

    Secara operasional KCIC telah menunjukkan kinerja positif dengan jumlah penumpang mencapai 20-30 ribu orang per hari. Peningkatan kualitas layanan juga terus diupayakan seiring dengan bertumbuhnya minat masyarakat terhadap moda transportasi cepat tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC.

    Adapun total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun, dengan sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

    Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Artinya, total pinjaman ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Hingga kini, pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI. Namun, pemerintah tetap mendorong agar Danantara mengambil peran utama dalam restrukturisasi pembayaran pinjaman tersebut.

    KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh sebesar 6,3 persen pada periode Januari hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Selama sepuluh bulan pertama tahun ini, layanan Whoosh telah melayani lebih dari 5,1 juta penumpang, meningkat dari 4,8 juta penumpang pada 2024 di periode yang sama.

    Secara kumulatif, sejak beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12,2 juta penumpang.

    Pewarta: Desca Lidya Natalia
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung pembangunan peternakan ayam nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein hewani bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan, skema pembangunan peternakan tersebut tengah dikaji secara menyeluruh dan akan diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dari kementerian terkait.

    “Ini kan terutama sekali untuk ketahanan pangan dan apalagi dengan MBG kita membutuhkan banyak protein,” kata Dony ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, langkah itu merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat melalui peningkatan produksi ayam yang berkelanjutan dan efisien.

    “Karena itu pemerintah juga berupaya untuk bagaimana kita swasembada dengan protein-protein ini,” ujarnya.

    Dony menegaskan, Danantara akan melaksanakan penugasan pembangunan peternakan ayam ini dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik agar hasilnya optimal dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan kaidah korporasi yang baik,” tegasnya.

    Meski begitu, dia menuturkan rencana pembangunan peternakan ayam tersebut masih dalam tahap kajian menyeluruh, namun Danantara memastikan pelaksanaannya akan segera dimulai setelah seluruh aspek infrastruktur dan regulasi ditetapkan bersama pemerintah.

    “(Dimulai kapan pembangunannya?), ini sedang dikaji, mungkin segera mungkin. (Infrastrukturnya apa saja?) ini sedang kita kaji,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    “Akan dibangun peternakan ayam pedaging, dan petelur (yang) terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp20 triliun, kita akan buat di seluruh Indonesia,” katanya setelah Rapat Finalisasi Program Hilirisasi Perkebunan dan Industri bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (7/11).

    Ia mengatakan langkah besar itu menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendukung program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto demi memperbaiki gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Rencana pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam dan telur.

    Pemerintah memastikan seluruh proses perencanaan dan studi kelayakan (pra-feasibility study/FS) diselesaikan dalam waktu singkat agar proyek ini segera dapat dimulai pada Januari 2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara bersama pemerintah berbagi peran tangani utang Whoosh

    Danantara bersama pemerintah berbagi peran tangani utang Whoosh

    Jakarta (ANTARA) – Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan Danantara bersama pemerintah akan berbagi peran dalam menangani utang Kereta Cepat atau Whoosh secara terukur.

    Ia menegaskan, sebagaimana dijelaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa Whoosh telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian, sehingga langkah penanganan utang tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi modern tersebut.

    “Masalah mengenai restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tentu melibatkan pemerintah (dan) Danantara,” kata Donny ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Dikatakannya, Danantara akan fokus pada aspek operasional Whoosh agar layanan transportasi ini semakin optimal, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.

    “Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara terutama sekali berkaitan operasional Whoosh,” jelasnya.

    Sementara itu, pemerintah akan berperan dalam pengelolaan dan penguatan infrastruktur yang mendukung jalannya layanan kereta cepat tersebut.

    “Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” bebernya.

    Menurutnya Whoosh telah membawa dampak ekonomi nyata terutama mendukung pergerakan masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah yang sebelumnya memakan waktu panjang.

    “Whoosh ini kan memberikan manfaat yang banyak terutama sekali buat perekonomian kita dan juga buat angkutan massal,” katanya.

    Danantara berharap layanan Whoosh semakin diminati masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional yang efisien dan profesional.

    “Jadi kami bertanggung jawab terhadap operasional Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi,” kata Dony.

    Diberitakan sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selaku Kepala Negara akan bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Kereta Api Cepat atau Whoosh.

    Pernyataan itu dikemukakan Presiden setelah meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11) saat ditanya awak media terkait tanggapannya atas beban utang proyek Whoosh.

    “Nggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara: Redenominasi rupiah tak akan pengaruhi investasi nasional

    Danantara: Redenominasi rupiah tak akan pengaruhi investasi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menilai rencana redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia karena pemerintah telah melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan tersebut.

    Dony mengatakan, kebijakan pemerintah selalu melalui proses pertimbangan yang matang dan bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga para pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir terhadap dampak yang mungkin timbul.

    “Oh saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Tentu sudah ada kajian yang mendalam, nggak usah dikhawatirkan,” kata Donny ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan hal itu ketika awak media meminta tanggapan soal redenominasi rupiah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap iklim investasi nasional.

    Menurutnya, setiap langkah strategis yang diambil pemerintah, termasuk redenominasi, merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional agar mampu bersaing di tingkat global.

    Ia juga menilai, pemerintah tentu tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa perhitungan matang, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan investasi dalam negeri.

    “Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik, nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

    Danantara memastikan tidak sedikitpun merasa khawatir terhadap kebijakan tersebut karena percaya setiap langkah pemerintah selalu berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

    “Oh nggak sama sekali, sama sekali nggak (khawatir) karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan. Jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan yang mendalam, semuanya pasti sudah dipikirkan dengan baik,” kata Dony.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

    PMK tersebut juga menyebutkan beberapa urgensi pembentukan RUU Redenominasi antara lain untuk efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat Lex Specialis (peraturan khusus) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan pangan nasional hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

    Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa, mengatakan draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

    Rizal menjelaskan Perpres tersebut disusun paralel dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek strategis ini berjalan cepat dan terukur di seluruh Indonesia.

    “Kami secara paralel ini bekerja. Ini selain SKB Tiga Menteri, kami juga lagi ngejar draf untuk Perpresnya. Nah Perpresnya nanti ini sebagai dasar untuk percepatan. Jadi ini Perpresnya Lex Specialis istilahnya, karena harus diminta secepatnya dibangun,” kata Rizal.

    Pemerintah menargetkan sebagian besar gudang dapat beroperasi sebelum panen raya 2026, sehingga hasil gabah dan jagung dari petani dapat langsung terserap tanpa kendala penyimpanan di lapangan.

    Dikatakan langkah itu menjadi respons atas peningkatan produksi pertanian nasional yang dilaporkan Kementerian Pertanian, di mana kapasitas gudang Bulog saat ini masih terbatas dan perlu segera ditingkatkan.

    Apalagi Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras secara nasional mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

    Rizal menegaskan pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor cuaca dan kondisi geografis, terutama di wilayah 3T yang memerlukan logistik tambahan dan tantangan medan berat.

    Pembangunan gudang juga diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar fasilitas baru difokuskan pada kabupaten dan kota yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan pangan memadai.

    Bulog turut memprioritaskan daerah kepulauan seperti Nias Selatan dan Morotai yang rawan terisolasi saat musim barat, sehingga gudang berfungsi vital menjaga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

    Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

    Setiap gudang memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung potensi lumbung pangan daerahnya, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun.

    Zulhas menambahkan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Bakal Bangun 100 Gudang Bulog, Tampung Hasil Panen Petani

    Bulog Bakal Bangun 100 Gudang Bulog, Tampung Hasil Panen Petani

    Liputan6.com, Jakarta Perum Bulog segera bisa membangun 100 gudang untuk menampung hasil panen padi maupun jagung. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan bersama (SKB).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, langkah ini menjadi jawaban terhadap keresahan petani. Utamanya, kekhawatiran atas lokasi penampungan hasil panen.

    “Ini merupakan jawaban dari keluhan petani. Keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah, gabah beras atau jagung dari petani sehingga tidak ada hambatan lagi,” kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Informasi, SKB itu mengatur tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. SKB ini sekaligus memandatkan pembangunan 100 gudang penyimpanan. Sekitar Rp 5 triliun anggaran negara dialokasikan untuk membangun gudang itu.

    SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Penandatanganan SKB disaksikan langsung Menko Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Nah sekarang akan dibangun secepat-cepatnya 100 gudang. Jadi intinya ini adalah jawaban dari keluhan para petani,” tandas Zulkifli.

     

  • Soal Restrukturisasi Utang Kereta Cepat, Ini Peran Pemerintah dan Danantara

    Soal Restrukturisasi Utang Kereta Cepat, Ini Peran Pemerintah dan Danantara

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal membagi peran dalam penyelesaian utang kereta cepat Whoosh. Danantara akan mengambil porsi urusan operasional, sementara pemerintah pada sisi infraatrukturnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menuturkan, restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh ditanggung pemerintah dan Danantara. Ini sejalan dengan mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah tentu saja yang berkaitan dengan infrastruktur,” ungkap Dony, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Dia menegaskan lagi, Holding Operasional Danantara akan berfokus pada pengelolaan operasi Whoosh. 

    “Jadi kami bertanggung jawab secara operasional daripada Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi, dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi,” terangnya.

    Skema penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh tengah menjadi perbincangan. Terbaru, Presiden Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab soal beban tersebut. Sementara, Danantata pun mengkaji skema public service obligation (PSO) dalam operasionalnya, meski belum ada rincian pasti mengenai skema tersebut. 

    Prabowo Tanggung Jawab

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara tentang polemik utang proyek  Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh senilai Rp 116 triliun yang ramai diperbincangkan publik.

    Presiden meminta masyarakat tak khawatir dan ribut-ribut. Kepala Negara menegaskan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang Whoosh. 

    “Enggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.