Tag: Dony Oskaria

  • Pengamat: Seharusnya Menteri dan Wamen Akur, Saling Sinergi

    Pengamat: Seharusnya Menteri dan Wamen Akur, Saling Sinergi

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menanggapi munculnya isu persaingan antara menteri dan wakil menteri di sejumlah kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut pengamat komunikasi politik itu kabar tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena sudah menjadi pembicaraan yang cukup lama di kalangan publik.

    “Ya kan memang banyak desas desus ada persaingan Menteri dan Wamennya, bukan hal baru,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (9/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa para menteri dan wakilnya diangkat oleh Presiden Prabowo dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk hubungan kerja yang harmonis antara keduanya.

    “Sejatinya menteri tidak memilih wakil menterinya, tapi presiden yang memilih wakil menteri untuk menterinya, dan itu sudah mempertimbangkan banyak hal termasuk chemistry,” ujarnya.

    Hendri menambahkan bahwa fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu atau dua kementerian, melainkan juga terlihat di beberapa kementerian lainnya.

    Sebagai ilustrasi, dia menyebut dinamika antara Menteri Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah di Kementerian Perumahan Rakyat, serta antara Menteri Erick Thohir dan Wakil Menteri Dony Oskaria di Kementerian BUMN.

    “Seharusnya tidak ada persaingan di antara menteri dan wamen, karena seharusnya yang ada hanyalah visi dari Presiden Prabowo yang dijalankan oleh kabinetnya,” katanya.

    Meski begitu, Hendri mencatat bahwa tidak semua kementerian menunjukkan indikasi rivalitas tersebut.

    Dia menyoroti kerja sama harmonis di antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro, serta antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wamen Sudaryono.

    Terkait dengan Kementerian BUMN, Hendri memberikan perhatian pada posisi Dony Oskaria yang disebut kerap menempati posisi kedua dalam struktur hierarki.

    Dony, selain menjabat sebagai Wamen BUMN di bawah Erick Thohir, juga berada di bawah Rosan Roeslani dalam struktur kepemimpinan PT Danantara.

    “Erick, Dony, dan Rosan ini dipilih oleh Prabowo, sehingga ketiganya diyakini membawa misi dan visi yang sejalan dengan Prabowo,” jelasnya.

    Hendri menekankan pentingnya kolaborasi antara menteri dan wakil menteri dalam menjalankan program-program utama Presiden Prabowo.

    Tanpa sinergi, menurut Hendri, berbagai agenda prioritas seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga penguatan BUMN dapat terhambat.

    “Seharusnya menteri dan wakil menteri saling bahu-membahu membawa visi dan misi Presiden Prabowo, serta menjaga keberlangsungan program-program kerja Prabowo,” tegasnya.

    Tak hanya itu, dia pun menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan para pembantu presiden untuk mengedepankan kerja kolektif.

    “Dengan visi besar Presiden Prabowo, menteri dan wakil menteri harus mampu menunjukkan kerja tim yang solid,” pungkas Hendri.

  • Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi

    Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Selasa (03/06/2025). (Danantara)

    Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 23:59 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat sinergi dan membahas strategi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam pertemuan kedua pihak, para pemimpin industri keuangan membahas kinerja operasional, strategi ekspansi, serta langkah-langkah konkret untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional.

    “Kami ingin memastikan bahwa Danantara berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (03/06).

    Dalam kesempatan ini, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria bertemu dengan jajaran Direktur Utama Himbara, dalam rangka membahas strategi bisnis ke depan.

    Dari pihak Himbara, pertemuan dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo.

    COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas di Indonesia.

    “Kami berkomitmen untuk menciptakan strategi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat,” kata Dony.

    Pihaknya berharap sinergi antara Danantara Indonesia dan Himbara dapat menjadi katalis bagi penguatan industri keuangan nasional, sekaligus mendorong inovasi dan efisiensi dalam layanan perbankan.

    Sementara itu, dalam acara bertajuk “Simposium Nasional Sumitronomics dan Arah Ekonomi Indonesia”, Managing Director Danantara Indonesia Arief Budiman menyampaikan Danantara Indonesia menargetkan untuk melakukan investasi senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp81,54 triliun (kurs: Rp16.309 per dolar AS) pada tahun 2025.

    Investasi akan dialokasikan untuk delapan sektor utama, di antaranya minerals termasuk hilirisasi, renewables energy, digital infrastructure, health care, financial services, infrastructure utilities, industrial estate, serta food sebagai bagian dari food and agriculture.

    Ia juga memproyeksikan dividen yang akan diterima oleh Danantara Indonesia dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp120 triliun pada tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Danantara dan Himbara Tancap Gas Perkuat Ekonomi Nasional

    Danantara dan Himbara Tancap Gas Perkuat Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat sinergi dan menyusun strategi bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam pertemuan yang melibatkan para pemimpin industri keuangan ini, mereka membahas kinerja operasional, rencana ekspansi, serta langkah konkret untuk memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia.

    “Kami ingin memastikan bahwa Danantara berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, di Jakarta, Selasa.

    Dalam kesempatan tersebut, Rosan bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bertemu dengan jajaran Direktur Utama Himbara yang terdiri dari Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo. Pertemuan ini bertujuan menyusun strategi bisnis ke depan.

    COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas di tanah air. “Kami berkomitmen untuk menciptakan strategi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

    Sinergi antara Danantara dan Himbara diharapkan menjadi katalis penguatan industri keuangan nasional sekaligus mendorong inovasi dan efisiensi dalam layanan perbankan.

  • Danantara sebut BUMN perkuat hubungan Indonesia-Prancis

    Danantara sebut BUMN perkuat hubungan Indonesia-Prancis

    Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025). ANTARA/HO-Danantara Indonesia

    Danantara sebut BUMN perkuat hubungan Indonesia-Prancis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyebutkan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis menjadi momentum penting bagi badan usaha milik negara (BUMN) di bawah pengelolaan Danantara untuk memperkuat diplomasi budaya.

    Menurutnya, dukungan BUMN dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ini berlangsung secara profesional dan mencerminkan semangat Indonesian hospitality to the world atau keramahan Indonesia untuk dunia.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap aspek dari kunjungan kenegaraan ini mencerminkan keunggulan Indonesia dalam menyambut tamu negara. Diplomasi budaya adalah bagian penting dari hubungan internasional, dan kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini,” ujar Dony dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Melalui sinergi antara InJourney Destination Management dan InJourney Airports, kata Dony, BUMN mendukung kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Candi Borobudur, Jawa Tengah, untuk menghadirkan pengalaman kenegaraan yang berkelas di situs warisan dunia tersebut.

    Danantara Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung diplomasi budaya sebagai bagian dari strategi penguatan hubungan internasional dan perluasan ruang kolaborasi lintas sektor, demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan rasa hormat dan kekagumannya terhadap Candi Borobudur. Pada kesempatan itu, Presiden Macron menyebut bangunan bersejarah tersebut sebagai bukti kekayaan budaya Indonesia.

    “Jadi, di tempat inilah saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang mendalam serta rasa kagum terhadap kekayaan sejarah artistik dan budaya Indonesia,” ucap Macron dalam pernyataan di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025).

    Presiden Macron mengatakan Candi Borobudur merupakan tempat ibadah dan merupakan adikarya spiritual arsitektur yang menjadi bukti keunggulan Indonesia. Menurut dia, Borobudur merupakan wujud dari multilateralisme dan semangat kemitraan.

    Hal ini tercermin dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO yang telah berhasil melestarikan dan mendaftarkan candi ini sebagai warisan budaya dunia.

    Sumber : Antara

  • Video:RI Pamer Proyek Hilirisasi – Waste to Energy di World Expo Osaka

    Video:RI Pamer Proyek Hilirisasi – Waste to Energy di World Expo Osaka

    Jakarta, CNBC Indonesia -Kehadiran Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka, dianggap sebagai etalase indonesia di panggung dunia. Paviliun ini dinilai mampu menarik investor global dan mengenali lebih besar potensi investasi di Indonesia. Lalu seperti peran besarnya??

    Simak wawancara jurnalis CNBC Indonesia Andi Shalini bersama COO Danatara, Dony Oskaria, berikut ini. Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (28/05/2025).

  • Menteri ESDM umumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 M Dolar AS

    Menteri ESDM umumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 M Dolar AS

    Juni kami akan groundbreaking untuk ekosistem baterai CATL yang bekerja sama dengan BUMN. Setelah itu, kami akan masuk pada tahap berikutnya lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 Miliar dolar AS, dan proyek itu bakal dimulai pada Juni 2025.

    Bahlil menyebut proyek hilirisasi itu mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan ekosistem baterai mobil milik Indonesia.

    “Juni kami akan groundbreaking untuk ekosistem baterai CATL yang bekerja sama dengan BUMN. Setelah itu, kami akan masuk pada tahap berikutnya lagi,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers setelah rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Terkait pembiayaan, Bahlil menyebut dapat dipastikan sumber dananya dari Danantara.

    “Kalau itu katakanlah proyeknya mayoritasnya di Indonesia, besarnya (porsi pembiayaan) adalah besar Danantara, maka mayoritasnya pasti Danantara,” kata Bahlil.

    Akan tetapi, manakala Danantara minoritas, maka pembiayaan dari Danantara pun juga akan minoritas.

    “Tetapi, saya yakinkan bahwa arahan Presiden Prabowo, ini proyek Merah Putih. Artinya, kami usahakan semaksimalnya agar semuanya mayoritasnya ada di negara,” sambung Bahlil.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya, yaitu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membahas hilirisasi. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sebelum pukul 17.00 WIB.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, saat ditemui selepas rapat, menyebu Presiden Prabowo menyetujui proyek-proyek hilirisasi yang dipaparkan oleh Menteri ESDM.

    “Pak Bahlil dan tim menyampaikan ke Bapak Presiden, rapat intensif kami untuk hilirisasi, tetapi Bapak Presiden setuju semua, karena ini akan meningkatkan devisa, kita mengurangi impor, dan tentu membuka lapangan kerja,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Dia melanjutkan Khusus Kementerian Kehutanan proyek hilirisasi itu terkait salah satunya dengan agroforestri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rosan dan Dony Oskaria enggan tanggapi posisi Ketua KPK di Danantara

    Rosan dan Dony Oskaria enggan tanggapi posisi Ketua KPK di Danantara

    “(Soal) itu kita tanya ke itu ya. Ini aja tadi diminta oleh Bapak Presiden kita mengupdate saja beberapa kegiatan yang kita lakukan di Danantara,”

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan Chief Operational Officer (COO) Danantara Dony Oskaria enggan menanggapi tentang posisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto di dalam struktur organisasi Danantara.

    Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa mengatakan bahwa hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Rosan.

    “Sama Pak Rosan saja,” kata dia singkat.

    Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga enggan memberi komentar terkait hal tersebut. Dirinya lebih memilih menyampaikan tentang isi pertemuannya dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

    “(Soal) itu kita tanya ke itu ya. Ini aja tadi diminta oleh Bapak Presiden kita mengupdate saja beberapa kegiatan yang kita lakukan di Danantara,” ucap Rosan.

    Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto tergabung dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas dalam jajaran pengurus BPI Danantara.

    Adapun Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi anggota KPK.

    Terkait hal tersebut, Setyo mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terkait posisi pimpinan lembaga antirasuah tersebut di BPI Danantara. Setyo mengatakan bahwa kajian tersebut dilakukan melalui Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal KPK.

    “Pastinya juga mendapatkan masukan dari pegawai-pegawai, baik struktural maupun fungsional yang lain,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kajian juga dilakukan untuk menanggapi Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    “Jadi, supaya nanti tidak salah memaknai tentang masalah rangkap jabatan, karena itu kan sering kali ya banyak juga orang yang memaknai bahwa rangkap jabatan itu sakleknya seperti apa, dan itu harus dipahami juga,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa setelah kajian dilakukan secara komprehensif, maka KPK akan memutuskan sikap apakah posisi pimpinan di BPI Danantara tepat atau tidak.

    “Namun demikian, ya KPK tidak akan meninggalkan begitu saja. Bisa saja nanti tetap melakukan proses pendampingan karena kami memiliki kedeputian pencegahan untuk kemudian melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak tadi untuk menjaga supaya tetap on the track (sesuai tugasnya, red.),” jelasnya.

    Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Wakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

    Padahal menurut Mahfud MD, Fahri Hamzah dulu sangat keras untuk menolak rangkap jabatan.

    Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam siniar Terus Terang edisi Selasa (29/4/2025) yang membahas tren rangkap jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Pada siniar itu, terhimpun data yang menunjukkan ada 13 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Terdapat nama Fahri Hamzah dalam daftar Wamen merangkap jabatan komisaris BUMN yang menarik perhatian Mahfud.

    “Padahal dulu dia kencang sekali tuh. Viral lagi yang minta agar pejabat-pejabat jangan ngerangkap. Dia dulu yang paling keras tuh, dia sekarang jadi.”

    “Ya alhamdulillah dapat rezeki baru,” seloroh Mahfud.

    Daftar 13 Wamen yang Merangkap Komisaris BUMN

    Berikut daftar 13 wakil menteri di pemerintahan Prabowo yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN:

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap Wakil Komisaris Utama PLNWakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf merangkap Komisaris PLNWakil Menteri BUMN, Dony Oskaria merangkap Wakil Komisaris Utama PertaminaWakil Menteri ESDM, Yuliot merangkap Komisaris Bank MandiriWakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo merangkap Komisaris Utama BRIWakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza merangkap Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah merangkap Komisaris BTNWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim merangkap Komisaris Telkom IndonesiaWakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono merangkap Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC)Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti merangkap Komisaris Utama PT Brantas AbiprayaWakil Menteri Perhubungan, Suntana merangkap Wakil Komisaris Utama Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia)Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono merangkap Kepala Dewan Pengawas BulogWakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan merangkap Komisaris Utama PT PALRangkap Jabatan Langgar Etik dan Hukum

    Mahfud MD menegaskan, rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN adalah masalah etik dan hukum.

    “Karena di dalam rangkap jabatan di BUMN itu terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, di situ ada potensi korupsi terselubung, ada ketidakadilan, dan ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kolusi yang justru bisa merugikan BUMN,” ungkap Mahfud MD, dikutip dari siniar yang diunggah kanal YouTube-nya, Selasa (29/4/2025).

    Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Mahfud MD, menyebut lebih dari separuh komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN.

    “Akhir 2023 ICW itu merilis hasil pelacakannya bahwa dari total BUMN yang dimiliki, dari semua BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu, ada 263 orang komisaris dan dewan pengawas BUMN.”

    “Nah, dari 263 ini 53,9 persen atau sebanyak 142 orang itu rangkap jabatan di pemerintahan dan di BUMN,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, juga memaparkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang pendapatan fantastis mereka yang merangkap jabatan.

    “Misalnya kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan aja, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu sekarang menjabat komisaris di Pertamina.”

    “Sekjen Kemenkeu sebagai pejabat eselon 1 gajinya itu Rp 90.505.000. Tapi sebagai komisaris setiap bulan dia kalau dirata-ratakan ya dapatnya setiap bulan itu Rp 2.865.714.286, Rp 2,9 miliar hanya dari jabatan komisaris Pertamina. Setiap bulan loh ini, gila kan itu?” ungkapnya.

    Mahfud mengatakan, rata-rata mereka yang merangkap jabatan bisa mendapatkan Rp 30-35 miliar dalam setahun.

    “Sementara Anda hitung gaji menteri misalnya, itu ya kalau dikumpulkan semua sebulan itu paling banyak Rp 200 juta karena ada uang operasional, ada gaji, ada remunerasi, ada lain-lain itu mungkin kunjungan dan sebagainya itu kan ada uang jalannya itu paling banyak Rp 200 juta.”

    “Jadi setahun kalau seorang menteri yang banyak kerjaan tuh ya bisa cuma paling banyak Rp 2,4 miliar. Ini setahun Rp 30-35 miliar yang ngerangkap-rangkap begitu.”

    Menurut Mahfud, rangkap jabatan menunjukkan ketidakadilan.

    Semestinya, BUMN dapat mencari profesional untuk bekerja, tidak diambil dari pemerintah.

    “Itu tidak adil sama sekali. Kenapa tidak cari profesional aja lalu bertanggung jawab ke Dirjen melekat pada Dirjen yang memeriksa dalam tugas-tugas rutinnya kan bisa.”

    “Misalnya pajak gitu ya. Ya lapor ke dia karena dia sudah Dirjen sudah dapat gaji gitu kan sudah melekat. Kenapa harus rangkap-rangkap? Nyewa profesional kan bisa gitu, tidak harus dari kementerian,” tegas Mahfud.

    Sudah Ada Gugatan ke MK

    Pada Februari 2025, Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang (UU) Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

    “Kami mempermasalahkan perihal wakil menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN karena secara konstitusional wakil menteri dan menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, 26 Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.

    “Sehingga ketika ada aturan ini,  lanjut dia, wakil menteri tidak bisa lagi merangkap jabatan komisaris BUMN,” ujarnya.

  • Prabowo ungkap alasan sambutan tertutup di acara Danantara-BUMN

    Prabowo ungkap alasan sambutan tertutup di acara Danantara-BUMN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo ungkap alasan sambutan tertutup di acara Danantara-BUMN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 April 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memilih untuk menyampaikan sambutannya secara tertutup dalam agenda Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Senin sore.

    Dalam keterangannya seusai acara, Presiden Prabowo menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. karena ia ingin menjaga suasana profesional dan menghormati para pimpinan BUMN yang hadir.

    “Karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu, kan nggak enak kan ditegur depan kalian,” ujar Presiden.

    Menurut Kepala Negara, beberapa arahan dan teguran yang perlu ia sampaikan bersifat internal dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja BUMN ke depan.

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan Town Hall Meeting Danantara bersama para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta Convention Center (JCC).

    Kehadiran Presiden ini menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan grup usaha BUMN guna memperkuat ekosistem investasi nasional.

    Presiden Prabowo tiba di Aula Cendrawasih JCC sekitar pukul 15.30 WIB dengan mengenakan setelan jas abu-abu dan kemeja putih.

    Ia didampingi oleh Kepala Badan/CEO Danantara Rosan Roeslani, Chief Operational Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir.

    Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Badan Danantara, Rosan Roeslani, yang menyampaikan bahwa sebanyak 844 BUMN telah resmi bergabung dalam Danantara sejak 21 Maret 2025.

    Rosan menegaskan bahwa kehadiran Danantara merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan pengelolaan investasi nasional.

    Usai sambutan Rosan, panitia memutar video pencapaian 180 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Setelah pemutaran video, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan sambutan. Tapi, sebelum sambutan berlangsung, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir meminta agar awak media meninggalkan ruangan.

    Sambutan Presiden pun berlangsung secara tertutup.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Tak Izinkan Wartawan Liput Pidatonya di Danantara, Cuma Gegara Tegur Direksi BUMN?

    Prabowo Tak Izinkan Wartawan Liput Pidatonya di Danantara, Cuma Gegara Tegur Direksi BUMN?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan mengejutkan dalam acara Town Hall Meeting Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Senin 28 April 2025.

    Seluruh awak media yang semula diundang melalui Tim Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, mendadak diminta keluar dari ruangan sebelum Prabowo menyampaikan arahannya.

    “Karena satu dan lain hal, teman-teman media diminta meninggalkan ruangan,” ujar pembawa acara di hadapan para jurnalis.

    Permintaan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan awak media, terlebih karena sebelumnya mereka sudah mendapat undangan resmi. Tak hanya disuruh keluar, panitia penyelenggara juga memastikan wartawan tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kosong tempat mereka dikumpulkan, apalagi kembali masuk ke main hall JCC selama acara berlangsung.

    Alasan di Balik Keputusan Tertutup

    Presiden Prabowo akhirnya memberikan klarifikasi seusai acara terkait alasan mengapa sambutannya berlangsung tanpa peliputan terbuka. Ia menyebut ingin menjaga suasana profesional dan menghormati para pimpinan BUMN yang hadir.

    “Karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu, kan nggak enak kan ditegur depan kalian,” ucap Prabowo kepada awak media.

    Menurutnya, beberapa arahan hingga teguran yang ia sampaikan bersifat internal dan bertujuan memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan milik negara. Prabowo Subianto menginginkan suasana tertutup agar para pimpinan BUMN dapat menerima arahan dengan lebih nyaman tanpa tekanan pemberitaan.

    Manajemen BUMN Harus Evaluasi Kinerja Direksi

    Prabowo Subianto pun menugaskan jajaran manajemen BUMN untuk mengevaluasi kinerja, watak, akhlak, dan prestasi direksi untuk memastikan seluruh perusahaan bergerak secara profesional dan berintegritas.

    “Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang tidak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto juga mengingatkan jajaran direksi BUMN agar segera meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien atau tidak benar.

    “Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang kurang efisien atau yang tidak benar,” ujarnya.

    Prabowo Subianto menambahkan, pemilihan direksi ke depan harus dilakukan secara objektif tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik. Dia menekankan bahwa yang terpenting adalah kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja untuk kemajuan Indonesia.

    “Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk Indonesia,” ucapnya.

    Kronologi Acara

    Acara dimulai sekitar pukul 15.30 WIB saat Presiden Prabowo tiba di Aula Cendrawasih JCC mengenakan setelan jas abu-abu dan kemeja putih. Dia didampingi oleh Kepala Badan Danantara Rosan Roeslani, Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

    Agenda pertama diisi dengan sambutan dari Kepala Danantara, Rosan Roeslani. Dalam pidatonya, Rosan mengungkapkan bahwa sejak resmi beroperasi pada 21 Maret 2025, sebanyak 844 BUMN telah bergabung ke dalam Danantara.

    “Danantara hadir sebagai wujud nyata dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan dan pengelolaan investasi nasional,” kata Rosan.

    Setelah sambutan, panitia memutar video yang menampilkan capaian 180 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Tepat sebelum Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan sambutan, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, meminta seluruh awak media untuk keluar dari ruangan, memastikan sambutan Presiden berlangsung secara tertutup.

    Danantara dan Sinergi Investasi Nasional

    Kegiatan Town Hall Meeting Danantara menjadi bagian penting dari upaya mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan grup-grup usaha di bawahnya. Prabowo ingin memperkuat ekosistem investasi nasional melalui pengelolaan dan pengembangan aset BUMN yang lebih terkoordinasi.

    Acara ini juga menjadi simbol konsolidasi besar-besaran yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan investasi domestik, sekaligus menciptakan tata kelola perusahaan BUMN yang lebih transparan dan efisien.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News