Xcloud.id

Tag: Dony Oskaria

  • Video: MBG Prioritas Prabowo, Wamenkeu Jelaskan Soal Kenaikan Anggaran

    Video: MBG Prioritas Prabowo, Wamenkeu Jelaskan Soal Kenaikan Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menanggapi lonjakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipatok mencapai Rp335 triliun dalam RAPBN 2026. Ia menegaskan, MBG memang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Selengkapnya saksikan dialog Founder CT Corp Chairul Tanjung bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun dan COO Danantara Dony Oskaria di CNBC Indonesia, Rabu (16/08/2023).

  • KCIC Buka Suara soal Danantara Turun Tangan Bereskan Utang Kereta Cepat

    KCIC Buka Suara soal Danantara Turun Tangan Bereskan Utang Kereta Cepat

    Jakarta –

    PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara terkait rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melakukan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa menyampaikan pihaknya mendukung penuh seluruh program dan langkah yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelesaian utang kereta cepat.

    “Saat ini KCIC juga rutin melakukan koordinasi dan rapat teknis dengan berbagai pihak untuk membahas langkah-langkah strategis guna memastikan keberlanjutan layanan Kereta Cepat Whoosh secara jangka panjang. Koordinasi tersebut melibatkan seluruh stakeholder,” kata Eva saat dihubungi detikcom, Senin (4/8/2025).

    Selain itu, Eva mengatakan pihaknya juga memberikan laporan rutin terkait operasional dan berbagai isu yang membutuhkan dukungan Pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian BUMN, Danantara, serta PSBI sebagai pemilik 60% saham KCIC dari sisi indonesia.

    Kordinasi juga dilakukan bersama perwakilan pemerintah China salah satu nya Beijing Yawan sebagai pemegang 40% saham KCIC. “Sehingga terkait restrukturisasi tersebut juga pasti akan dibicarakan dan disepakati kedua belah pihak,” katanya.

    “Pemerintah Indonesia dan China sepakat dan berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan operasional Whoosh serta menjaga kualitas layanannya kepada masyarakat,” tambahnya.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan saat ini Danantara tengah menyiapkan berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut. Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih detail terkait upaya apa yang akan dilakukan.

    “Jadi memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan dan segera akan kita usulkan nanti, tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini,” kata Dony saat ditemui usia Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/7/2025).

    Berdasarkan catatan detikcom, proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    “Nah ini juga operasionalnya kan sedang kita lihat bagaimana nanti solusi jangka panjangnya mengenai hutang-hutang daripada konsorsium ini yang cukup besar ya,” katanya.

    Dony menjelaskan bahwa dalam proses restrukturisasi ini dilakukan agar tidak mengganggu kinerja PT Kereta Api Indonesia ke depannya.

    “Tetapi kita ingin penyelesaian kali ini sebuah komprehensif dan tidak mengganggu kepada kinerja PT Kereta Api Indonesia ke depan,” katanya.

    (acd/acd)

  • Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

    Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai rencana pemerintah dalam memperpanjang jalur Kereta Cepat Whoosh dari Jakarta-Bandung menuju Surabaya bukanlah pilihan yang tepat di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh dalam kondisi keuangan negara saat ini bukanlah pilihan yang baik.

    Menurutnya, berbagai kendala pembiayaan dan beban fiskal yang semakin berat membuat proyek ini perlu dikaji ulang secara mendalam.

    “Memperpanjang jalur Whoosh dalam kondisi saat ini sepertinya bukan pilihan yang tepat,” ujar Bhima kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Bhima menjelaskan jika pemerintah memaksa, negara akan menghadapi dilema besar dalam skema pembiayaan perpanjangan Whoosh.

    Jika dibiayai melalui utang pemerintah, hal ini akan semakin mempersempit ruang gerak APBN mengingat beban biaya utang jatuh tempo yang makin besar dalam beberapa tahun ke depan.

    Alternatif pembiayaan melalui penugasan ke Danantara atau BUMN juga dinilai Bhima berpotensi mempengaruhi rating utang Indonesia karena tingkat risiko likuiditas yang tinggi.

    Lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings telah memperingatkan risiko peningkatan liabilitas bersyarat pada neraca pemerintah jika Danantara terlalu aktif.

    Bhima menyebut satu opsi yang masih bisa dicoba adalah skema pertukaran utang (debt swap) dengan China untuk perpanjangan jalur kereta cepat, atau melalui hibah. Skema ini dinilai lebih realistis mengingat pengalaman Indonesia dengan proyek infrastruktur China sebelumnya.

    “Kecuali hibah ya atau skema utang dari China ditukar dengan perpanjangan jalur kereta cepat (debt swap) itu bisa dicoba,” ungkapnya.

    Kereta Cepat Whoosh

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat kajian terkait usulan perluasan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ke Surabaya guna mempercepat mobilitas yang terintegrasi dan efisien di seluruh Pulau Jawa.  

    Menurut Menteri AHY, arahan Presiden Prabowo Subianto bukan hanya sebatas perpanjangan jalur kereta cepat. Namun, lebih dari itu, ide ini mencerminkan visi untuk menghubungkan Pulau Jawa melalui mobilitas yang lebih cepat, bersih dan lebih terintegrasi.

    Adapun Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat bahwa layanan Kereta Cepat WHOOSH Indonesia telah melayani 10 juta penumpang sejak dioperasikan secara komersial.

    Selama periode 17 Oktober 2023 hingga 25 Juni 2025, KCIC telah melayani sebanyak 10.014.707 penumpang melalui 29.786 perjalanan Whoosh yang dioperasikan dengan aman dan selamat.

    Kereta Cepat Whoosh pertama kali dicanangkan pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pada 2016.

    Setelah melalui masa konstruksi dan serangkaian uji coba operasional, layanan Whoosh akhirnya diresmikan dan mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki layanan kereta cepat.

    Bebani BUMN Karya 

    Sementara itu di balik pencapaian tersebut dan rencana perpanjangan jalur Whoosh, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) membukukan bagian rugi sebesar Rp542,31 miliar pada semester I/2025 dari entitas ventura bersama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau konsorsium proyek kereta cepat Whoosh. 

    PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh konsorsium PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). 

    PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) tercatat memiliki 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh. 

    Pada 10 Desember 2024, PSBI menerbitkan saham baru sejumlah 2.697.142 lembar saham sebesar Rp2,69 triliun yang diambil seluruhnya oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Setelah transaksi itu, persentase kepemilikan Wijaya Karya di PSBI terdilusi dari 39,12% menjadi 33,36%.

    “Pada 30 Juni 2025, saldo investasi ventura bersama atau penyertaan modal di PSBI adalah Rp2,38 triliun atau mencerminkan akumulasi penurunan nilai sebesar Rp4,32 triliun dibandingkan dengan total penyetoran modal awal perusahaan ke PSBI,” tulis manajemen WIKA dalam laporan keuangan semester I/2025, dikutip Senin (28/7/2025). 

    Pada semester I/2025, WIKA mencatat nilai bagian rugi tahun berjalan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar Rp542,31 miliar. 

    Jumlah itu melanjutkan kondisi serupa pada semester I/2024. Kala itu, WIKA mencatat nilai bagian rugi tahun berjalan dari PSBI sebesar Rp1,57 triliun.

    Namun, WIKA mencatat rugi bersih sebesar Rp1,66 triliun pada semester I/2025. Angka ini berbalik dari kondisi laba bersih senilai Rp401,95 miliar yang diraih pada periode sama tahun lalu.

    Logo Wika di sebuah Gedung di Jakarta

    Danantara Turun Tangan

    Danantara Indonesia menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan fundamental keuangan perusahaan pelat merah, yang terlibat dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa PT Danantara Asset Management (Persero) kini sedang mengevaluasi sejumlah opsi penyelesaian atas kewajiban finansial konsorsium KCIC. 

    “Solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kami sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini,” ujar Dony saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pekan lalu. 

    Dia mengakui bahwa beban utang PSBI selaku konsorsium cukup besar. Untuk itu, Danantara akan mengevaluasi operasional dari tiap entitas, serta menyiapkan rencana jangka panjang atas penyelesaian beban tersebut.

    Salah satu opsi yang mengemuka adalah upaya restrukturisasi. Pasalnya, berdasarkan rencana kerja Danantara Asset Management, proyek kereta cepat masuk dalam klaster restrukturisasi yang dijalankan pada semester II/2025.

    “Kereta cepat ini kan hasil konsorsium yang di dalamnya ada KAI, WIKA, kemudian Jasa Marga. Nah, ini operasionalnya sedang kami lihat, bagaimana nanti solusi jangka panjang mengenai utang-utang konsorsium ini yang cukup besar dan kami ingin penyelesaian ini berjalan komprehensif,” kata Dony. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal proyek sebesar US$6 miliar.

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

  • Pesan Luhut untuk Keponakannya yang Jabat CIO Danantara – Page 3

    Pesan Luhut untuk Keponakannya yang Jabat CIO Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Senin, 24 Februari 2025. Sorevereign Wealth Funds (SWF) milik Indonesia ini dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani.

    Selain Rosan, ada Pandu Sjahrir, yang merupakan keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Pandu menjabat Holding Investasi atau Chief Investment Officer (CIO) Danantara.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menepis jika Pandu ditunjuk karena ia adalah keponakan Luhut. Menurutnya, semua berdasarkan pertimbangan profesionalisme.

    “Semua berdasarkan pertimbangan profesionalisme,” kata Hasan lewat pesan singkat, Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria akan berperan untuk memegang holding operasional.

    “Nanti Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Dony Oskaria,” kata Hasan.

    “Nanti Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena dibuat Danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” sambungnya.

     

  • Hati-Hati Pak Prabowo, Jangan Ikuti Jejak Jokowi Halalkan Rangkap Jabatan

    Hati-Hati Pak Prabowo, Jangan Ikuti Jejak Jokowi Halalkan Rangkap Jabatan

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta tidak membiarkan budaya rangkap jabatan di era presiden terdahulu, Joko Widodo (Jokowi) semakin masif di Kabinet Merah Putih saat ini.

    Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan, budaya rangkap jabatan telah mengingkari semangat reformasi.

    “Semangat reformasi itu kan salah satu pokok poinnya (mewujudkan) good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN. Berarti turunannya kan tidak boleh rangkap jabatan,” kata Adib saat berbincang dengan redaksi, Sabtu, 26 Juli 2025.

    “Maksud saya, Prabowo enggak usah ikut-ikut modelan era Jokowi yang rangkap-rangkap jabatan itu,” tegas Adib.

    Adib menilai kebijakan rangkap jabatan pada era Jokowi menjadi preseden buruk dan menabrak etika pemerintahan.

    ?“Kebijakan Jokowi yang salah tidak perlu diikuti. Ini kan mula-mulanya banyak di eranya Jokowi, rangkap jabatan membabi buta. Akhirnya apa? Publik melihat bahwa ini ada penabrakan etika,” kata dia.

    Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini menambahkan, persoalan rangkap jabatan ini tidak hanya soal regulasi, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

    ?“Penabrakan etika yang luar biasa ini sangat mencederai masyarakat. Apalagi kondisi sekarang kan ekonomi lagi sulit. Orang lagi susah nyari kerja. Terlihat di elite itu seolah-olah bagi-bagi kekuasaan dengan gampangnya. Jadi saya memberikan saran kepada Presiden Prabowo,” tandasnya.

    Puluhan wakil menteri tercatat ‘nyambi’ sebagai komisaris di sejumlah perusahaan plat merah dan banyak dikenal luas sebagai orang Jokowi.

    Mereka antara lain, Wamen BUMN Dony Oskaria merangkap COO Danantara; Wamen BUMN Aminuddin Maruf yang dulu menjadi Stafsus Jokowi kini merangkap sebagai Komisaris perusahaan BUMN setrum.

    Lalu ada Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang dulu bekerja di Kantor Staf Presiden zaman Jokowi kini merangkap sebagai Komisaris Utama Jasa Marga; hingga pendukung Jokowi yang juga musisi, Giring Ganesha sebagai Wamen Kebudayaan merangkap komisaris di GMF. 

  • Anggota DPR: RKAP Danantara 2025 harus transparan dan akuntabilitas

    Anggota DPR: RKAP Danantara 2025 harus transparan dan akuntabilitas

    Dana ini adalah dana rakyat, maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas serta keberpihakan terhadap sektor produktif dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2025.

    “RKAP Danantara tidak cukup hanya disampaikan satu kali dalam setahun. Kami mendorong agar laporan dan rencana kerja disampaikan secara berkala agar Komisi VI memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai arah kebijakan Danantara, termasuk kontribusinya terhadap BUMN ke depan,” kata Firnando dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan jajaran Direksi Danantara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ia mengatakan laporan keuangan Danantara harus disusun secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh BUMN, termasuk oleh Danantara, sejatinya adalah milik rakyat karena kontribusi dividen BUMN kembali ke negara untuk membiayai kebutuhan publik.

    “Transparansi dan akuntabilitas landasan utama dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dana ini adalah dana rakyat, maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya,” ujar Firnando.

    Lebih lanjut, ia juga menekankan eksistensi Danantara harus terasa langsung oleh masyarakat. Bukan hanya memperbaiki struktur internal perusahaan-perusahaan BUMN, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi rakyat.

    “Transformasi BUMN bukan hanya soal perusahaannya sehat, tetapi juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi harapan publik,” ucapnya.

    Firnando juga menyoroti pentingnya hasil konsolidasi dan rekonsiliasi Danantara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius tidak akan tercapai tanpa peran aktif dan strategis BUMN sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

    Ia pun mengapresiasi penjelasan Chef Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengenai rencana kerja Danantara di 22 sektor bisnis dalam lima bulan ke depan.

    Kendati demikian, Firnando menekankan bahwa rencana tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas.

    “Saya apresiasi pemaparan Pak Dony, tetapi saya ingin tekankan, program yang sudah dicanangkan harus dikawal dan dipantau terus progresnya. Jangan sampai hanya bagus di awal, tetapi hilang pengawasan di tengah jalan,” ujar Firnando.

    Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program strategis Danantara benar-benar menghasilkan dampak positif dan konkret bagi bangsa dan negara.

    “Kami tahu jajaran Kementerian BUMN dan Danantara adalah orang-orang profesional dan berpengalaman, tetapi keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, melainkan juga eksekusi dan pengawasan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan apakah Danantara benar-benar hadir untuk rakyat,” ujar Firnando.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Vale (INCO) jadwalkan ulang RUPSLB penunjukan presdir baru

    Vale (INCO) jadwalkan ulang RUPSLB penunjukan presdir baru

    Perseroan menjadwalkan ulang RUPSLB pada waktu yang akan diinformasikan kemudian

    Jakarta (ANTARA) – PT Vale Indonesia Tbk (kode saham: INCO) menjadwalkan ulang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda penunjukan presiden direktur dan chief executive officer (CEO) Perseroan yang baru.

    Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia Tbk Vanda Kusumaningrum dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa Perseroan pada Jumat (18/7) telah menyelenggarakan RUPSLB.

    Pelaksanaan RUPSLB telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak-hak pemegang saham sesuai dengan tata tertib rapat.

    Namun demikian, agenda yang direncanakan dalam RUPSLB tersebut tidak dapat ditetapkan karena tidak terpenuhinya kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan di bidang pasar modal.

    “Perseroan menjadwalkan ulang RUPSLB pada waktu yang akan diinformasikan kemudian, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” kata Vanda.

    Perseroan, imbuh Vanda, memastikan bahwa seluruh fungsi organisasi dan arah strategis perusahaan tetap berjalan secara efektif di bawah kepemimpinan direksi dan dewan komisaris yang saat ini menjabat.

    Informasi lebih lanjut mengenai jadwal RUPSLB yang baru akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sebagai informasi, mengutip keterbukaan informasi, mata acara perubahan susunan pengurus Perseroan diusulkan sehubungan dengan kekosongan jabatan pada posisi presiden direktur dan chief executive officer (CEO) Perseroan.

    Mengacu pada ketentuan anggaran dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut untuk menetapkan pengangkatan direktur baru guna mengisi posisi yang lowong.

    Sebelumnya pada 21 April 2025, Febriany Eddy mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden direktur dan CEO Vale karena ditunjuk sebagai Direktur PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI.

    Pengakhiran masa jabatan Febriany Eddy telah disetujui dalam RUPST yang diselenggarakan pada 16 Mei 2025.

    Adapun BKI merupakan BUMN yang menjadi Induk Holding Operasional Danantara yang dipimpin oleh Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick Thohir Bertemu Mensesneg hingga Bos Danantara, Bahas Apa?

    Erick Thohir Bertemu Mensesneg hingga Bos Danantara, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, serta Sekretaris Utama Kementerian LH Rosa Vivien Ratnawati. Erick bilang pertemuan tersebut membahas langkah konkret dalam menyelaraskan perbaikan sistem pengelolaan sampah nasional.

    Erick mengatakan pertemuan ini bagian tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola sampah di Indonesia.

    “Dalam pertemuan ini kami berdiskusi untuk mensikronisasi perbaikan pengelolaan sampah ke depannya di Indonesia, sesuai amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Erick dalam unggahannya di Instagram @erickthohir, Jumat (11/7/2025).

    Erick mengatakan dalam pertemuan tersebut seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk dapat mengelola sampah yang tidak hanya akan berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

    “Kami berkomitmen agar sampah di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan produktif sebagai potensi sumber energi, sehingga mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan proyek pengelolaan sampah menjadi energi telah masuk ke dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.

    Nantinya, seluruh pengelolaan sampah bisa dilakukan secara terintegrasi dan dilakukan sesuai kaidah-kaidah ramah lingkungan. Salah satunya, melalui pendekatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), waste to energy, hingga Refuse Derived Fuel (RDF).

    “Jadi ini sedang kita susun bersama-sama. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah. Karena tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu pemerintah daerah,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan tengah mempertimbangkan untuk berinvestasi di proyek ini. Sebelum masuk ke dalam proyek tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan memperhitungkan sisi keuntungan yang dapat diperoleh dari proyek pengelolaan sampah menjadi energi.

    “Ya memang tadi peranan Danantara tentunya kita untuk dalam rangka mempercepat Waste to Energy ini akan berkolerasi dengan daerah dan tentunya dalam kita berinvestasi kita juga mempunyai kriteria dari segi return, dari segi yield-nya dan itu juga tetap kita ikuti,” ungkap Rosan

    “Tadi pembicaraan juga sangat baik dan selama itu memang masuk ke dalam perhitungan kriteria kami ya kami berinvestasi,” sebutnya menambahkan.

    Eks Ketua Umum Kadin Indonesia itu menekankan pihaknya juga akan mengajak dunia swasta untuk ikut berinvestasi dalam proyek pengelolaan sampah tersebut.

    “Dan kami juga tidak berinvestasi sendiri kami juga akan mengajak dunia swasta untuk berinvestasi bersama dengan Danantara di Waste to Energy ini,” tegas Rosan.

    (acd/acd)

  • IDSurvey Genjot Ketahanan Energi Berkelanjutan, Begini Caranya – Page 3

    IDSurvey Genjot Ketahanan Energi Berkelanjutan, Begini Caranya – Page 3

    IDSurvey, Holding BUMN Jasa Survei, terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui acara Sharing Series IDSurvey – Expert Talk. Mengawali tahun 2025, IDSurvey kembali menghadirkan sesi inspiratif dengan tema Leaving Legacy, Transform to Greatness.

    Acara ini bertujuan untuk memperkuat transformasi perusahaan menuju standar global dan dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN, Bapak Dony Oskaria. Kegiatan ini berlangsung di Aula Ali Sadikin, Kantor Pusat BKI, Jakarta.

    Dalam kesempatan istimewa ini, seluruh pegawai IDSurvey, baik yang berada di dalam negeri maupun internasional, berkesempatan untuk berdialog langsung dengan Wakil Menteri BUMN.

    Turut hadir dalam acara ini Dewan Komisaris serta Jajaran Direksi IDSurvey yang terdiri dari PT BKI (Persero), PT SUCOFINDO, PT Surveyor Indonesia, dan anak perusahaan lainnya.

    IDSurvey Catat Pertumbuhan Signifikan di Tahun 2024Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono, menyampaikan bahwa pencapaian luar biasa IDSurvey tidak terlepas dari dedikasi seluruh pegawai.

    “Hari ini kita mendapat kehormatan untuk mendengarkan langsung dari Bapak Wakil Menteri terkait leaving legacy dan transformasi. Tema ini selaras dengan visi kita untuk menjadi perusahaan berstandar internasional. Target kita di tahun 2029 adalah menempati jajaran Top 20 Global,” katanya, Selasa (18/2/2024).

    “Kinerja 2024 menjadi bukti nyata perjalanan kita, di mana pendapatan IDSurvey tumbuh 20%, EBITDA meningkat 24%, jauh melampaui pertumbuhan rata-rata sebelumnya yang hanya 6% untuk pendapatan dan 13% untuk EBITDA. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh Insan IDSurvey,” tambahnya Arisudono

  • Dirut PertaLife sebut konsolidasi dengan Danantara dibahas dalam RUPS

    Dirut PertaLife sebut konsolidasi dengan Danantara dibahas dalam RUPS

    Masih belum ada kajian dan segala macam, jadi kami tunggu arahan saja. Kemarin juga sempat dibicarakan di RUPS

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Perta Life Insurance (PertaLife) Hanindio W. Hadi menuturkan inisiatif Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk mengonsolidasikan bisnis BUMN asuransi telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

    PertaLife merupakan bagian dari ekosistem BUMN karena berada di bawah Pertamina Group yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Pemerintah Indonesia melalui Danantara. RUPS terakhir PertaLife tercatat diselenggarakan pada 26 Juni 2025.

    “Masih belum ada kajian dan segala macam, jadi kami tunggu arahan saja. Kemarin juga sempat dibicarakan di RUPS,” ujar Hanindio W. Hadi di Jakarta, Rabu.

    Ia menyatakan hingga saat ini belum ada instruksi mengenai inisiatif konsolidasi bisnis tersebut dari para pemegang saham, yakni Dana Pensiun Pertamina dan PT Timah Tbk.

    “Sepanjang belum ada arahan, ya kami business as usual (menjalankan bisnis seperti biasa) saja,” katanya.

    Terkait bisnis perseroan, Hanindio menuturkan bahwa kinerja pihaknya semakin membaik dari tahun ke tahun, tercermin dari pencapaian laba bersih pada 2024 menjadi rekor tertinggi sejak perusahaan berdiri, yakni sebesar Rp97,18 miliar.

    Pendapatan premi bruto perusahaan pun tumbuh 123 persen dalam 5 tahun terakhir dari Rp561 miliar pada 2019 menjadi Rp1,25 triliun pada 2024.

    Proporsi portofolio bisnis PertaLife juga membaik dari 80 persen captive market ekosistem Pertamina Group berbanding 20 persen ritel pada 2020 menjadi 50 persen di masing-masing pasar saat ini.

    Di tengah inflasi medis yang terus meningkat, PertaLife juga dapat menjaga klaim rasio asuransi kesehatan sekitar 50 persen hingga 60 persen.

    Menurut laporan keuangan per 31 Mei 2025 yang diakses dari laman resmi perseroan, PertaLife mencatatkan pendapatan premi Rp383,27 miliar, hasil investasi Rp74,35 miliar, jumlah beban klaim dan manfaat Rp318,43 miliar, serta total laba komprehensif Rp37,92 miliar.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan Danantara Indonesia akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap perusahaan-perusahaan BUMN di sektor logistik dan asuransi.

    Ia mengatakan lini usaha asuransi yang dijalankan oleh beberapa BUMN memiliki kapasitas bisnis yang kecil dan tidak kompetitif.

    “Jasa Raharja (yang juga merupakan bagian dari holding IFG) punya insurance (asuransi) juga, kemudian Pertamina punya Tugu Insurance, BRI punya insurance, BNI punya insurance. Tapi tidak cukup size (cakupannya)-nya, tidak kompetitif,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.